Jogjakarta, 30 Juni 2011
Peraturan Per-UU-an Terkait Daerah
PEMBANGUNAN KESEHATAN
UU no 32/2004 Pemerintahan Daerah
UU no 43/2008 Wilayah Negara RI
PP no 52/2001 Tugas Pembantuan
PP no 6/2008 EPPD
PEMERINTAH PUSAT
PP no 38/2007 Pembagian Kewenangan
PP no 41/2007 Org Perangkat Daerah
PP no 50/2007
PEMERINTAH DAERAH
Kerjasama Antar Daerah
PP no 7/2008 Dekon & Tuban
PP no 19/2010 Kedudukan Gubernur
Organisasi Perangkat Daerah
Kepmenkes RI No.267/MENKES/SK/III/2008 Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinkes Daerah
1
KELEMBAGAAN DI DAERAH Merujuk UU NO. 32 Th 2004 Ps. 13 dan 14 :“Penanganan kesehatan merupakan urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemda baik Provinsi maupun Kab/Kota”
Memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat
2
PENATAAN PEJABAT STRUKTURAL DI DAERAH (PP 41 TAHUN 2007)
Perangkat Pemerintah Daerah Pelaksana urusan pemerintah di daerah sebagai wakil pemerintah pusat: gubernur/bupati/walikota dan perangkat daerah (Ps. 1 ayat 3) Dalam menjalankan tugasnya mempunyai perangkat yang disebut Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk kantor, badan, dan rumah sakit (Ps.8)
3
ESELONISASI PERANGKAT DAERAH (Ps. 34 dan 35 PP pada No. 41 Tahun 2007) Eselon
Provinsi
Kabupaten
Ib
Sekda
II a
Kadinkes, Dir.RSU Kls A
II b
Karo, Dir.RSUD Kls B,Wadir RSU Kadinkes, Dir.RSUD Kls A dan B, Dir RSU Kls A, Dir.RSU Khusus Daerah Kls Khusus Daerah Kls A, A
III a
Sesbadan Dinas, Dir RSUD Kls C, Sekretaris Dinas, Dir RSUD Kls C, Dir RS Dir RS Khusus Kls B, Wadir RSUD Khusus daerah Kls B, Wadir RSUD Kls A Kls B, Wadir RS Khusus Daerah dan B dan wakil Kls A, Ka. UPT Dinas
III b
Kabag, Kabid di RSUD
Kabid Dinas, Kabag dan Kabid RSUD, Dir RSUD Kls D
IV a
Kasie, Kasubbag, dan Kasubbid
Kasie, Kasubbag, Kasubbid dan Ka UPT Dinas
IV b
Sekda
Kasubbag UPT
4
Persyaratan Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Daerah (Lampiran Kepmenkes RI No.267/MENKES/SK/III/2008) Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Daerah meliputi : Kepala Dinas Sekretariat Kepala Bidang Kasubbag, dan Kasie pada Dinas Kesehatan Daerah Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah 5
KEPMENKES RI NO. 267/MENKES/SK/III/2008
6
Pokok-Pokok Persyaratan Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Di Dinkes Persyaratan Jabatan 1
2.1 2.2 3
4
Bidang/Seksi di Lingkungan Dinkes
Sekretariat/Subbagian di Lingkungan Dinkes
II a dan II b
III
IV a dan IV b
III
IV
Minimum Magister/SP1 Kesehatan atau yang disetarkan (dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Psikolog, SKM, dan sarjana Kesehatan lainnya)
Minimum Sarjana/DIV kesehatan atau yang disetarakan (dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Psikolog, SKM, dan sarjana Kesehatan lainnya)
Minimum D III Kesehatan atau yg disetarakan
Diklatpim Tk II √ IV b untuk eselon II a IV auntuk eselon II b
Diklatpim Tk III Diklatpim Tk IV Diklatpim Tk III Diklatpim Tk IV √ √ √ √ III d untuk eselon III a III III b untuk esselon IV III d untuk eselon III a, III d untuk eselon c untuk eselon III c a, III a untuk eselon III c untuk eselon III c III a, III c untuk IV b eselon III c
II a, sudah pernah menduduki eselon II b atau jabfung kesehatan yang disetarakan dengan gol pangkatnya / II b sudah pernah menduduki eselon III a dalam dua jenis jabatan yang berbeda atau jabfungkes yang setara dgn gol pangkatnya
sudah pernah menduduki jabatan kesehatan eselon IV a atau IV b atau jabfungkes yang disetarakan dengan gol pangkatnya
Pendidikan
Tingkat Pendidikan
2
Kadinkes
Minimum Sarjana/D IV Minimum DIII atau atau yang disetarakan yang disetarakan sesuai kompetensinya
Pelatihan Diklat Pimpinan Diklat Teknis Kepangkatan
Pengalaman Kerja
sudah pernah menduduki jabatan kesehatan eselon IV a atau IV b atau jabfungkes yang disetarakan dengan gol pangkatnya
sudah pernah menduduki jabatan kesehatan eselon IV a atau IV b atau jabfungkes yang disetarakan dengan gol pangkatnya
sudah pernah menduduki jabatan kesehatan eselon IV a atau IV b atau jabfungkes yang disetarakan dengan gol pangkatnya
Idealnya Berdasarkan Kepmenkes RI/MENKES/SK/III/2008 Untuk menjamin profesionalitas, pejabat kesehatan daerah yang diangkat yaitu berpendidikan dokter, dokter gigi, SKM, apoteker, dan sarjana kesehatan lainnya tetapi pada kenyataannya di daerah ada politisasi birokrasi pada waktu pengangkatan Pejabat Struktural dan terkadang tidak memperhatikan prinsip profesionalitas dengan menempatkan seseorang tidak pada tempatnya, contoh S.Ag jadi Kepala Dinas/Kasie/Kasubbag.
7
PERMASALAHAN Pembagian wewenang pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten/kota belum jelas karena adanya perbedaan persepsi dari penyelenggara pemerintahan. Hal ini menyebabkan : Rendahnya kerjasama antar Pemerintah, Pemda dan Lembaga. Pengorganisasian Kelembagaan belum efektif dan efisien. Perlunya pengembangan kapasitas Pejabat Struktural Kabupaten/Kota untuk mengantisipasi perubahan, oleh karena : Masih terbatas dan rendah kapasitas SDM baik dalam jumlah dan profesionalisme Belum ada sistem dan regulasi yg memadai dalam rekrutmen dan pola karier aparat pemerintah, sehingga rendahnya SDM berkualitas yg menjadi aparatur pemerintah
8
TINDAK LANJUT Menata kelembagaan sehingga lebih terintegrasi dan kokoh; Pengembangan kapasitas pejabat struktural dengan: Memperjelas pola karier pegawai; Pendidikan dan Latihan (diklat) : 1. Diklatpim II, III, IV 2. Diklat teknis Pelatihan 1. Fungsional 2. Manajerial (khusus)
1. Pelayanan masyarakat menjadi lebih baik dan efisien 2. Hubungan kerja antar tingkat pemerintah, DPRD, masyarakat dan lembagan non pemerintah menjadi lebih optimal sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing 3. Menyiapkan aparatur pemerintah berkualitas secara proprosional di seluruh wilayah 9
