BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A.
Analisis Organisasi
1.
Analisis Organisasi BPK RI Berdasarkan Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK RI bahwa BPK bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Anggota BPK dipilih oleh DPR, DPD dan Presiden. Jumlah Anggota BPK adalah sembilan orang, yang kemudian memilih ketua dan wakil ketua di antaranya. Dalam pelaksanaan tugasnya Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BPK dibantu oleh Pelaksana BPK yang terdiri dari: a. Sekretariat Jenderal (Setjen) b. Inspektorat Utama (Itama) c. Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Revbangdiklat) d. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Binbangkum) e. Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I s.d VII
Struktur organisasi pada BPK RI sangat kompleks dimana susunan hierarki dibuat bertingkat-tingkat dan dibedakan berdasarkan tugas dan fungsi pada
44
45
masing-masing unit kerja. Hal ini terlihat dari susunan organisasi yang terpisah antara masing-masing pelaksana. Tugas dan fungsi pemeriksaan diselenggarakan oleh unit kerja Auditorat I sampai VII sedangkan Sekretariat Jenderal menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK yang terdiri atas Biro-biro dibawahnya. Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPK RI
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Ketua dan Wakil Ketua
Itama
Binbangkum
Humas dan Luar Negeri
Revbangdiklat
Sekretatrat Pimpinan
Teknologi Informasi
7 Anggota BPK RI
Setjen
AKN I s.d. AKN VII
Keuangan
Umum
Sumber Daya Manusia
Bagian Perlengkapan
Analisis Kebutuhan dan Inventarisasi dan Penghapusan
(Sumber: Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007)
Mengacu pada struktur organisasi diatas, pengelolaan dan pemanfaatan BMN yang diselenggarakan menggunakan aplikasi SIMAK BMN berada di bawah pengawasan Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut satuan kerja
46
Setjen. Salah satu Pelaksana BPK tersebut mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta Pelaksana BPK. Setjen terdiri atas 6 (enam) dukungan biro dibawahnya. a. Biro Sekretariat Pimpinan b. Biro Humas dan Luar Negeri c. Biro Sumber Daya Manusia d. Biro Teknologi Informasi e. Biro Keuangan f. Biro Umum Dari enam biro yang berada di bawah Setjen, Biro Keuangan dan Biro Umum adalah biro yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang sebagai pendukung pelaksanaan kegiatan BPK RI. Biro
Keuangan
mempunyai
tugas
melakukan
pengelolaan
dan
pertanggungjawaban keuangan negara di lingkungan BPK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Biro Keuangan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Biro Keuangan dengan mengidentifikasikan
indikator
kinerja
utama
berdasarkan
rencana
implementasi rencana strategis BPK; b. Perumusan rencana kegiatan Biro Keuangan berdasarkan rencana aksi, serta tugas dan fungsi Biro Keuangan;
47
c. Perumusan kebijakan di bidang penganggaran berdasarkan Rencana Kegiatan Pelaksana BPK; d. Perumusan kebijakan di bidang pembendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan; e. Pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran; f. Pelaksanaan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan; g. Penyusunan laporan keuangan BPK; h. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh Sekretaris Jenderal; i. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretaris Jenderal. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana, serta pelayanan umum di lingkungan BPK. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, Biro Umum menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan
dan pengevaluasian rencana aksi Biro Umum dengan
mengidentifikasikan
indikator
kinerja
utama
berdasarkan
rencana
implementasi rencana startegis BPK; b. Perumusan rencana kegiatan Biro Umum berdasarkan aksi, serta tugas dan fungsi Biro Umum; c. Penyiapan perumusan kebijakan sarana dan prasarana serta pelayanan umum di bidang perlengkapan, pemeliharaan, pengelolaan dokumen dan retensi arsip keuangan negara, serta kerumahtanggaan; d. Penyusunan bahan laporan keuangan BPK terkait pengelolaan barang milik negara;
48
e. Penyiapan konsep persetujuan retensi arsip keuangan negara di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan instansi/lembaga lainnya; f. Pelaksanaan kegiatan lain yang ditugaskan oleh sekretariat Jenderal; g. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada Sekretariat Jenderal. Pelaksanaan aplikasi SIMAK BMN tepatnya berada di Biro Umum pada Bagian Perlengkapan yaitu pada Sub Bagian Analisa Kebutuhan, Inventarisasi dan Penghapusan (AKIP), dimana sub bagian ini mempunyai tugas melaksanakan analisis kebutuhan Barang Milik Negara (BMN),
melaksanakan pencatatan
akuntansi melalui aplikasi SIMAK BMN, melaksanakan perbendaharaan barang dan kegiatan penghapusan BMN, sesuai dengan kebijakan, sistem dan prosedur pada lingkup kantor Pusat BPK, serta melaporkan hasil kegiatannya secara berkala kepada Kepala Bagian Perlengkapan. Struktur organisasi pada Badan Pemeriksa Keuangan telah memadai dan mendukung terpisahnya fungsi pelaksana sistem akuntansi instansi antara sub sistem akuntansi keuangan dan sub sistem akuntansi barang milik negara (BMN). Sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, organisasi adalah salah satu dimensi sistem informasi. Organisasi memegang peranan penting bagaimana suatu sistem informasi dibentuk dan disesuaikan penggunaannya. Pemisahan fungsi sub sistem akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara (BMN).
49
2.
Analisis Organisasi Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Barang pada Satuan Kerja Setjen BPK RI Dalam pelaksanaannya Sekretariat Jenderal BPK RI (Setjen BPK RI)
merupakan satuan kerja (satker) pelaksana akuntansi instansi yang terdiri dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang. a. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) UAKPA adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Anggaran yang memiliki wewenang mengelola akuntansi keuangan melalui aplikasi Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) yang merupakan induk aplikasi akuntansi penghasil laporan keuangan. UAKPA pada satuan kerja Setjen BPK RI dilakukan fungsinya oleh Biro Keuangan. b. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) UAKPB adalah Satuan Kerja/Kuasa Pengguna Barang yang memiliki wewenang menatausahakan barang milik negara melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). UPKPB inilah yang menjadi obyek analisis penatausahaan barang milik negara. UPKPB pada satuan kerja Setjen BPK RI dilaksanakan oleh Sub Bagian Analisis Kebutuhan Inventarisasi dan Penghapusan (AKIP) pada Bagian Perlengkapan di Biro Umum. Dengan demikian, pembagian wewenang antara UAKPA dan UPKPB di BPK RI telah terselenggara dengan baik, yaitu antara pengelola anggaran dan pengelola barang. Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat
kendala proses
50
yang lambat. Proses yang lambat ini disebabkan karena tingkatan UPKPB di BPK RI yang berada pada tingkatan Sub Bagian AKIP yang merupakan jabatan struktural yang lebih rendah dari Biro Keuangan sebagai pelaksana UAKPA. Perbedaan tingkatan ini menyebabkan koordinasi yang kurang antara UAKPA dan UPKPB. Otorisasi secara berjenjang yang menjadi ciri khas organisasi pemerintahan
memerlukan
kesetaraan
tingkatan
agar
koordinasi
dapat
terselenggara dengan efektif.
B.
Analisis SIMAK BMN
1.
Metode Pencatatan Sebelum Penggunaan Aplikasi SIMAK BMN Pencatatan atas dokumentasi perolehan aset di lingkungan BPK RI sebelum
diberlakukannya aplikasi SIMAK BMN dilakukan dengan cara manual melalui bentuk Laporan Mutasi Barang Triwulanan (LMBT). Bentuk LMBT sudah tersedia hanya tinggal mengisi pada form yang sudah ditetapkan tersebut. Pengisian aplikasi manual menghadirkan beberapa kendala yaitu: a. Menyulitkan dalam pencarian data karena bentuk LMBT yang berupa hardcopy. Penelusuran data akan memakan waktu lama sehingga data sulit tersaji dengan cepat. b. Data tidak terintegrasi dengan baik, hanya menghasilkan satu bentuk laporan saja. Hal tersebut terjadi karena data tidak dapat dimodifikasi sesuai dengan bentuk laporan yang diinginkan. c. Data tidak akurat. Pengisian data manual mudah untuk dirubah sehingga dapat menyajikan laporan yang tidak reliable.
51
d. Keamanan data kurang terjamin. LMBT yang dihasilkan tidak memiliki kopian sehingga jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tidak ada back up data.
2.
Penggunaan Aplikasi SABMN Sebagai unit gugus depan, satuan kerja (satker) merupakan ujung tombak
dalam pelaksanaan tugas penatausahaan barang milik negara, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Semua sumber data dan informasi barang milik negara juga berasal dari Satker, sehingga kualitas (akurasi) dari data dan laporan BMN sangat tergantung pada kinerja Satker tersebut. Dengan demikian, dalam pelaksanaan tugas inventarisasi dan penilaian barang milik negara Kementerian Keuangan sebagai Penguasa Barang Milik Negara melalui kantor wilayah Direkotrat Jenderal Kekayaan Negara harus megacu/merujuk kepada data fisik, sumber-sumber dokumen, dan hasil pelaksanaan penatausahaan BMN satuan kerja. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, agar pelaksanaan inventarisasi dan penilaian barang milik negara berupa tanah dan bangunan serta kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) memperoleh hasil yang optimal yaitu keakuratan data BMN diperlukan suatu sistem aplikasi yang terintegrasi dengan baik. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui unit kerja Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) membuat suatu aplikasi yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pengelolaan dan penatausahaan aset tersebut dengan nama Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). SABMN merupakan alat bantu dalam penatausahaan BMN berupa program aplikasi untuk kegiatan pembukuan
52
(perekaman data dan pembentukan file), pelaporan (proses/pengolahan data dan penyusunan laporan) BMN, dan penyusunan Buku Inventaris BMN, kartu identitas barang (KIB), daftar inventaris ruangan (DIR), daftar inventaris lainnya (DIL), Laporan BMN Semester, Laporan BMN Tahunan. Pengimplementasian
SABMN
pada
Satker
berpengaruh
besar
terhadap
keberadaan data hasil perekaman dalam bentuk file atau ADK (Arsip Data Komputer), yang merupakan data siap pakai guna keperluan penyusunan laporan BMN. ADK pada satker adalah sumber data utama yang dipergunakan untuk pembentukan data base BMN Semua Kementrian Negara/Lembaga yang didalamnya terdapat aset milik negara wajib menggunakan aplikasi SABMN tersebut yang laporannya ditujukan kepada DJKN Kemenkeu. BPK RI merupakan Lembaga negara yang tidak terkecuali harus menggunakan aplikasi SABMN. Penatausahaan BMN yang selama ini menggunakan cara manual otomatis pindah ke dalam sistem aplikasi SABMN yang terkomputerisasi.
3.
Perubahan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) Menjadi SIMAK BMN Berdasarkan
171/PMK.O5/2007
ketentuan tentang
Peraturan Sistem
Menteri
Akuntansi
dan
Keuangan Pelaporan
Nomor Keuangan
Pemerintah Pusat bahwa Sistem Akuntansi Instansi terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Perubahan nama SABMN menjadi SIMAK-BMN lebih kepada penyesuaian nama
53
bahwa aplikasi tersebut yang dapat menghasilkan keluaran/laporan baik untuk tujuan pertanggungjawaban maupun untuk tujuan manajerial. Adapun perubahan dan penyesuaian yang terdapat dalam SIMAK BMN adalah:
Tabel 4.1. Perbandingan SABMN dan SIMAK BMN NO 1
TRANSAKSI Kodefikasi BMN
2
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Persediaan Aset Tak Berwujud Perolehan Lain yang Sah - Perjanjian/Kontra k - Pertukaran - Rampasan - Perolehan Lainnya Transfer Masuk dan Hibah Masuk Pelaporan
3 4 5
6
SABMN KMK 18/KMK.018//1999 Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada
SIMAK BMN PMK 97/PMK.06/2007 Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada Sudah Ada
Otomatis menjadi Sesuai dengan nilai aset intrakomptable 7 PMK PP No.6 Tahun 2006 No.59/PMK.05/2005 PMK 120/PMK.06/2007 PMK 171/PMK.05/2007 8 Penerimaan Aset Renovasi Tidak Ada Sudah Ada 9 Penghentian Penggunaan Tidak Ada Sudah Ada Aset 10 Saldo Awal Merupakan bagian Merupakan bagian dari dari saldo awal mutasi 11 Catatan Mutasi Perubahan Melalui KIB Melaui Transaksi 12 Revaluasi Berdasarka Tidak ada Ada Kebijakan Pemerintah 13 Penyelesaian Tidak berhubungan Berhubungan langsung Pembangunan dengan transaksi dengan transaksi KDP KDP 14 Catatan Ringkas BMN Tidak ada Ada (sumber diolah dari penelitian)
54
Proses perubahan dari SABMN ke SIMAK BMN melalui aplikasi konversi sehingga data BMN yang telah direkam melalui SABMN dapat dipindahkan ke dalam data aplikasi SIMAK BMN dan dapat digunakan untuk melanjutkan proses pencatatan dan penatausahaan BMN yang sebelumnya sudah dilakukan dengan menggunakan aplikasi SABMN.
4.
Penerapan SIMAK BMN Prosedur pengoperasian aplikasi SIMAK BMN terdiri atas: a. Perolehan Dokumen Sumber Dokumen Sumber yang selanjutnya disingkat DS merupakan data sumber sebagai bahan perekaman pada aplikasi SIMAK BMN yang berhubungan dengan transaksi keuangan yang digunakan sebagai sumber atau bukti untuk menghasilkan data akuntansi. UPKPB melakukan proses pembukuan dokumen sumber dan verifikasi BMN. Dokumen sumber dalam pembukuan BMN termasuk yang berasal dari transaksi BMN yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan. Dokumen sumber yang digunakan dalam proses pembukuan BMN pada tingkat UPKPB adalah sebagai berikut : 1) Saldo Awal Catatan, Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Laporan Barang Kuasa Pengguna
BMN periode sebelumnya, dan
diperlukan dapat dilakukan inventarisasi. 2) Mutasi, meliputi perolehan, perubahan dan penghapusan
apabila
55
a) Berita Acara Serah Terima BMN; b) Dokumen Kepemilikan BMN; c) Dokumen pengadaan dan/atau pemeliharaan BMN: i. Surat Perintah Membayar/Surat Perintah Pencairan Dana (SPM/SP2D); ii. Faktur pembelian; iii. Kuitansi; iv. Surat Keterangan Penyelesaian Pembangunan; v. Surat Perintah Kerja (SPK); vi. Surat Perjanjian/Kontrak; d) Dokumen pengelolaan BMN; e) Dokumen lainnya yang sah. Dokumen sumber (DS) diperoleh dari Biro Keuangan sebagai pelaksana anggaran di satker Setjen. DS disampaikan kepada Bagian Perlengkapan dan Bagian Akuntansi dengan kepentingan yang berbeda. Penyampaian DS ke Bagian Akuntansi sebagai dokumen masukan untuk aplikasi SAKPA sebagai akuntansi keuangan. Sedangkan penyampaian DS ke Bagian Perlengkapan dalam hal ini Sub bagian AKIP sebagai masukan untuk aplikasi SIMAK BMN sebagai akuntansi dan penatausahaan barang milik negara. Contohnya Sub Bagian AKIP menerima dokumen pengadaan peralatan dan mesin.
56
b. Verifikasi Dokumen sumber Setelah DS diterima dari Biro Keuangan, staf bagian AKIP memverifikasi dokumen sumber. Sub Bagian AKIP membuat lembar verifikasi dokumen untuk mempermudah petugas inputer SIMAK BMN dalam perekaman pada aplikasi. Lembar verifikasi tersebut berupa cek list atas kelengkapan Dokumen Sumber maupun informasi lain yang diperlukan. Setelah pemilahan dokumen selesai, petugas memeriksa kelengkapan dokumen untuk perekaman ke dalam aplikasi SIMAK BMN yaitu: 1) Surat Perintah Membayar (SPM) 2) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 3) Surat Perintah Kerja (SPK) 4) Invoice 5) Kuitansi Pembayaran 6) Ringkasan Kontrak 7) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 8) Rincian Volume Pekerjaan Petugas verifikasi terkadang juga harus menambahkan nilai PPn masingmasing barang pada daftar rincian harga yang tertera pada lembar invoice. Hal ini diperlukan karena PPN yang tertera pada lembar invoice dibuat secara keseluruhan atas pembelian barang padahal pada perekaman di aplikasi nilai PPn didistribusikan pada masing-masing barang. Setelah verifikasi selesai, masing-masing petugas verifikasi
57
membubuhkan paraf dan tanggal pada saat dilakukan verifikasi. Pembubuhan tanda tangan ini berguna sebagai kontrol dan tanggung jawab atas verifikasi dokumen. Jika keseluruhan proses pada verifikasi dokumen telah dilakukan maka akan diketahui apakah DS yang diterima lengkap atau tidak. Ketidaklengkapan DS yang diterima akan diinformasikan
kepada
koordinator
untuk
selanjutnya
dikembalikan/diinformasikan kepada Biro Keuangan untuk dapat melengkapi DS tersebut. DS yang selesai diverifikasi kemudian diarsipkan pada tempat penyimpanan file dan selanjutnya DS tersebut diserahkan kepada petugas perekam DS untuk direkam ke dalam aplikasi SIMAK BMN. Contohnya, dokumen pengadaan peralatan dan mesin yang diterima oleh sub bagian AKIP diverifikasi dan bila telah lolos verifikasi direkam ke dalam aplikasi. 3) Perekaman Dokumen Sumber a) Transaksi Pembelian Petugas perekam DS menerima DS yang sudah diarsipkan dari petugas
verifikasi
yang
selanjutnya
akan
segera
dilakukan
perekaman ke dalam aplikasi. Melalui lembar verifikasi yang sudah diidentifikasi memudahkan petugas perekam DS karena tidak perlu lagi membuka isi DS utk merekam informasi yang diperlukan pada perekaman di aplikasi. Data yang diperlukan pada waktu melakukan perekaman Dokumen sumber adalah:
58
i. Nama barang ii. Jumlah barang iii. Tanggal kontrak dibuat iv. Tanggal dilakukannya pembukuan v. Harga barang (termasuk PPn) vi. No. SP2D vii. Tanggal SP2D viii. Kode Mata Anggaran Kegiatan (MAK) ix. Nilai SPM x. Sumber asal perolehan (nama rekanan) xi. No. SPK xii. Merk/Type barang xiii. Keterangan Setelah perekaman selesai, petugas memparaf dan menuliskan tanggal perekaman DS sebagai tanda telah dilakukan perekaman DS dan juga kontrol terhadap data yang terekam dalam aplikasi. Selanjutnya petugas mencetak Register Transaksi Harian (RTH). RTH yang tercetak dicocokkan kembali pada DS untuk memastikan bahwa data telah terekam dengan benar dan menghindari kesalahan penginputan dalam bentuk kata maupun angka dalam aplikasi. Jika terjadi kesalahan perekaman atau ketidakcocokkan data antara RTH dengan DS maka RTH tersebut dikembalikkan kepada petugas inputer untuk dilakukan perbaikan.
59
Contoh yang diungkap di atas, bahwa dokumen pengadaan peralatan dan mesin merupakan dokumen untuk transaksi pembelian. Dan diinput ke dalam aplikasi SIMAK BMN, diparaf dan dicetak register transaksi hariannya untuk dipastikan kecocokannya dengan dokumen sumber. b) Transaksi Transfer Masuk dan Keluar Selain pembelian, menu yang biasanya digunakan sebagai dasar perolehan adalah Transfer Masuk (TM) dan Transfer Keluar (TK). Transfer Masuk dan Keluar merupakan transaksi yang dapat terjadi karena terdapat serah terima barang antar satuan kerja. Dasar pencatatan dari TM dan TK adalah berita acara serah terima (BAST). 4) Keluaran Aplikasi SIMAK BMN Keluaran aplikasi SIMAK BMN adalah: a) Laporan Utama Laporan utama SIMAK BMN adalah Laporan Posisi BMN di Neraca. Laporan ini adalah perwujudan keluaran SIMAK BMN yang merupakan komponen kontribusi atas neraca pada akuntansi keuangan yang menunjukkan aset persediaan, aset tetap, dan aset lainnya secara memadai. b) Laporan Pelengkap/Pendukung (Suplementary) Laporan pelengkap/pendukung adalah laporan-laporan pendukung pengelolaan barang milik negara seperti laporan kondisi barang, dan kartu-kartu pendukung pengelolaan barang milik negara. Laporan
60
pelengkap/pendukung ini mendukung pengamanan dan pengelolaan barang milik negara. 6) Penggabungan aplikasi SIMAK BMN pada SAKPA Setelah semua dokumen sumber BMN diinput, operator SIMAK BMN melakukan pengiriman ke aplikasi SAKPA
pada Biro Keuangan.
Pengiriman dari SIMAK BMN ini dilakukan melalui menu aplikasi pengiriman dengan menggunakan media ADK. Proses pengiriman data dari UPKPB ke UAKPA dilakukan per semester sesuai dengan PMK No.120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan barang milik negara. Operator aplikasi Sistem Akuntansi Keuangan menerima data BMN yang berupa ADK melalui menu penerimaan aset dari UPKPB. Setelah penerimaan dilakukan, nilai aset BMN tersebut akan masuk pada neraca keuangan. Contoh keluaran SIMAK BMN dan identiknya angka Barang Milik Negara yang tersaji di neraca dapat dilihat pada lampiran yang terdiri dari laporan posisi BMN di neraca per 31 Desember 2011, Neraca per 31 Desember 2011 dan Neraca Percobaan per 31 Desember 2011 pada satker Setjen BPK RI.
Dari seluruh proses pelaksanaan aplikasi SIMAK BMN diatas, dapat dilihat proses tersebut telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan barang milik negara. Dalam penerapannya peraturan dalam pelaksanaan aplikasi SIMAK BMN dilakukan secara konsisten. Laporan yang dihasilkan oleh SIMAK BMN
61
menggunakan klasifikasi yang jelas dan tegas sehingga mampu dibandingkan antar periode atau dengan satuan kerja lainnya.
Sehingga berdasarkan
pengamatan tersebut, BPK RI telah mematuhi seluruh prinsip dasar SIMAK BMN yaitu ketaatan, konsistensi, kemampubandingan, materialitas, obyektif dan kelengkapan.
C.
Keterkaitan SIMAK BMN dalam Penyusunan Neraca pada Laporan Keuangan Sekretariat Jenderal BPK RI Salah satu jenis keluaran dari aplikasi SIMAK BMN adalah laporan utama
yang merupakan kontribusi atas penyajian aset pada neraca berupa barang milik negara. Nilai Neraca dari hasil penggabungan SIMAK BMN pada SAK akan menggambarkan jumlah aset yang dimiliki oleh negara atas anggaran yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berlangsung. Nilai aset BMN tersebut harus dapat akurat dan dipercaya untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara wajar dan terpercaya. Maka dari itu, penatausahaan BMN harus dilakukan secara efektif agar terprogram dengan baik karena menyangkut atas aset yang dikuasai negara. Laporan Neraca tidak dapat begitu saja disajikan tanpa adanya kontribusi nilai aset yang dihasilkan dari aplikasi SIMAK BMN karena aplikasi SIMAK BMN merupakan perwujudan realisasi nyata atas Surat Perintah Membayar yang dikeluarkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Dimana Biro Keuangan mencatat jumlah besaran rupiah yang telah dibelanjakan dan Biro Umum dalam hal ini sub bag AKIP mencatat atas jumlah rupiah tersebut dalam bentuk barang yang
62
menjadi aset negara. Prinsipnya apa yang telah dicatat pada aplikasi SAK nilainya harus sama dengan apa yang dicatat pada aplikasi SIMAK BMN sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran. Akun pada neraca yang merupakan akun kontrbusi dari aplikasi SIMAK BMN adalah persediaan, aset tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, konstruksi dalam pengerjaan, jalan, irigasi dan jembatan, aset tetap lainnya, aset tetap dalam renovasi), aset lainnya (aset tak berwujud, software, aset tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan). Berdasarkan uraian di atas, BPK RI telah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.O5/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Kesesuaian tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan Sekerariat Jenderal BPK RI Tahun 2011. Seluruh akun yang seharusnya didapat melalui kontribusi aplikasi SIMAK BMN telah sepenuhnya diakomodir menjadi saldo akun pada neraca BPK (lampiran 1 s.d. 3). Kondisi ini menjadi salah satu hal positif dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun 2011 yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
D.
Implementasi SIMAK BMN Dalam Pengelolaan Aset Negara pada Sekretariat Jenderal BPK RI Laporan pelengkap/pendukung yang menjadi salah satu keluaran aplikasi
SIMAK BMN menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan barang milik negara. Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6
63
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengelolaan barang milik negara terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,penghapusan dan penatauahaan. Berdasarkan penelitian penulis, berikut implementasi SIMAK BMN dalam setiap unsur pengelolaan aset negara pada Sekretariat Jenderal BPK RI: a. Perencanaan dan Penganggaran Pada satuan kerja Sekretariat Jenderal BPK RI perencanaan kebutuhan dilakukan pada sub Bagian AKIP pada Bagian Pemeliharaan di Biro Umum. Perencanaan disusun dalam rencana kerja dan anggaran setelah memperhatikan kebutuhan ketersediaan barang milik negara yang telah ada. Ketersediaan
barang
milik
negara
diperoleh
melalui
laporan
pelengkap/pendukung yang dihasilkan SIMAK BMN. b. Pengadaan Kegiatan pengadaan barang di satuan kerja Sekretariat Jenderal BPK RI memperhatikan
kesesuaian
dan
kebutuhan
yang
di
antaranya
memperhatikan jenis/model barang milik negara yang telah ada sebelumnya. Informasi spesifikasi barang tersebut dapat diperolah melalui laporan pelengkap/pendukung yang dihasilkan SIMAK BMN. c. Penggunaan Penggunaan barang milik negara sesuai dengan peruntukan pengadaannya dan
memanfaatkan
pelengkap/pendukung.
informasi
yang
berasal
dari
laporan
64
d. Pemanfaatan Pemanfaatan adalah
pendayagunaan barang milik negara yang tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPK, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pada BPK RI pemanfaatan terjadi dengan bentuk sewa, di antaranya sewa gedung pertemuan. Penyampaian izin sewa kepada Menteri Keuangan sebagai penguasa
barang
milik
negara
mencantumkan
informasi
pelengkap/pendukung yang merupakan keluaran SIMAK BMN. e. Pengamanan dan Pemeliharaan Pengamanan
administrasi,
fisik
dan
hukum
merupakan
bentuk
pengamanan dan pemeliharaan barang milik negara agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Secara administratif pengamanan seluruh BMN dilakukan dengan membukukan, menyimpan dokumen serta melaporkan BMN yang berada di bawah kuasa BPK kepada Kementerian Keuangan RI. Keseluruhan proses tersebut dilakukan dengan aplikasi SIMAK BMN. Secara
fisik
pengamanan
BMN
dilakukan
dengan
penunjukan
pegawai/pejabat penanggungjawab BMN sesuai menu daftar barang ruangan dan buku barang yang terdapat pada aplikasi SIMAK BMN. Secara hukum pengamanan BMN dilakukan dengan pembuatan sertifikat tanah dan bangunan dan mencantumkan informasi tersebut sebagai atribut pada kartu identitas barang pada aplikasi SIMAK BMN.
65
f. Penilaian Kegiatan penilaian merupakan salah satu tahapan pengelolaan BMN, pada pelaksanaannya pemberian nilai rupiah pada barang milik negara terdapat beberapa metode, diantaranya adalah ketika perolehan, penilaian dilakukan dengan mencantumkan harga perolehan. Selain itu kegiatan penilaian dilakukan oleh Tim Penertiban BMN dari Kemenkeu RI sesuai dengan Keppres Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Penertiban BMN untuk menilai ulang BMN yang tahun perolehannya sebelum 31 Desember 2004. Kegiatan penilaian lainnya adalah penaksiran harga pada proses penghapusan BMN. Seluruh proses penilaian diakomodir dalam aplikasi SIMAK BMN. g. Penghapusan Proses penghapusan dilakukan dengan pengusulan penghapusan kepada Menteri Keuangan sebagai pengeloa barang dengan melampirkan barang yang akan dihapus, nomor urut pencatatan, tahun perolehan, kondisi barang dan harga perolehan yang seluruhnya didapatkan dari aplikasi SIMAK BMN. h. Penatausahaan Kegiatan penatausahaan BMN sudah diatur jelas oleh Kementerian Keuangan yaitu wajib menggunakan aplikasi SIMAK BMN sejak semester II tahun 2008. Seluruh informasi terkait BMN merupakan keluaran dari aplikasi SIMAK BMN.
66
Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam penatausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan penatausahaan BMN dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dengan demikian, seluruh proses pengelolaan BMN di BPK telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.120/PMK.06/2007 tentang penatausahaan
barang milik negara, dengan memanfaatkan aplikasi SIMAK
BMN. Hal tersebut juga sesuai dengan fungsi sistem informasi yang ditujukan agar manajemen dapat mengambil keputusan, SIMAK BMN secara efektif digunakan dalam setiap tahapan pengelolaan BMN di lingkungan satuan kerja Sekretaris Jenderal BPK RI.
