PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT NOMOR: SK 3229/AJ 401/DRJD/2006
TENTANG TATA CARA PENOMORAN RUTE JALAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
Menimbang
:
a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana dirubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006, telah diatur ketentuan mengenai nomor rute jalan; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480); 2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437); 3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Rambu-rambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 61 Tahun 2006; 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan; 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2006 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di Jalan.
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG TATA CARA PENOMORAN RUTE JALAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Yang dimaksud dengan pengertian dalam peraturan ini : 1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel; 2. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional;
3. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi; 4. Kode ruas jalan yang selanjutnya disebut nomor rute adalah kode dalam bentuk angka dan kombinasi huruf dengan angka yang digunakan sebagai identitas dari suatu ruas jalan yang menunjukkan arah perjalanan; 5. Rute adalah kumpulan ruas jalan yang menghubungkan satu tempat dengan tempat lain secara menerus.
BAB II PENOMORAN RUTE JALAN Pasal 2 (1) Nomor rute untuk ruas jalan nasional menggunakan angka. (2) Pemberian nomor rute sebagaimana dimaksud ayat (1), mengikuti ketentuan sebagai berikut : a. ruas jalan yang memanjang pulau/sejajar garis pantai diberikan nomor ganjil dengan urutan ruas jalan utama dan selanjutnya menyesuaikan mulai dari atas ke bawah atau kiri ke kanan; b. ruas jalan yang melintang pulau diberikan nomor genap dengan urutan mulai dari kiri ke kanan atau atas ke bawah; (3) Selain ketentuan urutan penomoran sebagaimana dimaksud ayat (2), urutan penomoran mempertimbangkan lintas strategis nasional secara sosial dan ekonomi. (4) Urutan penomoran untuk ruas jalan baru melanjutkan penomoran yang sudah ada. (5) Nomor rute untuk ruas jalan nasional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
Pasal 3 (1) Nomor rute untuk jalan provinsi menggunakan kombinasi huruf P dan angka. (2) Urutan penomoran dengan mempertimbangkan lintas strategis wilayah secara sosial dan ekonomi. (3) Nomor rute untuk ruas jalan provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
BAB III BENTUK DAN PEMASANGAN RAMBU Bagian Pertama Bentuk, Warna dan Ukuran Pasal 4 (1) Nomor rute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, divisualisasikan dalam bentuk rambu persegi enam (heksagonal) dengan garis tepi hitam, warna dasar putih serta tulisan hitam. (2) Nomor rute sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempelkan di dalam daun rambu pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan/atau rambu penegasan (Lampiran I Tabel 3 No.1a, 1b, 1e, dan 1f ; Tabel 3 No. 2a dan Tabel 3 No.3 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.61 Tahun 1993 tentang Ramburambu Lalu Lintas di Jalan, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2006). (3) Bentuk, warna dan contoh penempatan nomor rute pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan rambu penegasan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini. (4) Ukuran huruf dan/atau angka pada rambu nomor rute sekurang-kurangnya sama dengan ukuran huruf pada rambu pendahulu petunjuk jurusan, rambu petunjuk jurusan dan/atau rambu penegasan. (5) Ukuran rambu nomor rute sebagaimana Lampiran II Peraturan ini. Bagian Kedua Pengadaan, Pemasangan dan Pemeliharaan Pasal 5 (1) Direktur Jenderal Perhubungan Darat mengadakan, memasang dan memelihara rambu nomor rute pada jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5). (2) Gubernur mengadakan, memasang dan memelihara rambu nomor rute pada jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
BAB IV PENGAWASAN Pasal 6 (1). Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melaksanakan pengawasan teknis pemberlakuan ketentuan ini.
(2). Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi : a. pemantauan persyaratan teknis penomoran rute jalan; b. pemberian saran teknis dan koreksi dalam pelaksanaan penomoran rute jalan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 (1)
Rambu nomor rute yang telah terpasang sebelum berlakunya peraturan ini dianggap telah memenuhi ketentuan Peraturan ini.
(2)
Rambu nomor rute yang telah terpasang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku sampai dengan tidak berfungsi memberikan informasi atau rusak. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Ditetapkan di : JAKARTA Pada tanggal : 4 DESEMBER 2006 DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR NIP. 120 092 889 Tembusan Yth. : 1. Menteri Perhubungan; 2. Menteri Pekerjaan Umum; 3. Menteri Komunikasi dan Informatika; 4. Kepala POLRI; 5. Gubernur seluruh Indonesia; 6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia. 7. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Litbang di lingkungan Departemen Perhubungan; 8. Direktur Jenderal Bina Marga, Departemen PU; 9. Direktur Lalu Lintas Babinkam Polri; 10. Direksi PT. Jasa Marga (Persero). Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd PURWATININGSIH, SH.,MM. NIP. 120 122 126
Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 3229/AJ 401/DRJD/2006 Tanggal : 4 DESEMBER 2006 BENTUK, WARNA DAN PENEMPATAN RAMBU NOMOR RUTE A. BENTUK DAN WARNA RAMBU NOMOR RUTE
P
1
1
Gambar A1 Bentuk Rambu Nomor Rute Jalan Nasional Huruf dan Angka Jenis Seri E(m) Warna Dasar Rambu Nomor Rute Warna Huruf dan/atau Angka serta List
Gambar A2 Bentuk Rambu Nomor Rute Jalan Propinsi
: Putih Reflective : Hitam Non Reflective
B. PENEMPATAN RAMBU NOMOR RUTE 1. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Pada Persimpangan di Depan
BEKASI 1
BOGOR 2
2. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan Yang Menunjukan Arah Daerah
CIREBON PAMANUKAN
1
BANDUNG 4 PURWAKARTA
3. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menyatakan Arah untuk Mencapai Suatu Tempat Keluar dari Jalan Tol
PURWAKARTA 4
4. Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan yang Menyatakan Lajur Yang Harus dilewati Untuk Jurusan Yang Dituju
PURWAKARTA 4
5. Rambu Petunjuk Jurusan
70 km
4 PURWAKARTA
6. Rambu Penegasan Jalan
1
PAMANUKAN CIREBON
10 131 km
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR, MSc NIP. 120 092 889
Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd PURWATININGSIH, SH.,MM. NIP. 120 122 126
Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK 3229/AJ 401/DRJD/2006 Tanggal : 4 DESEMBER 2006
UKURAN RAMBU NOMOR RUTE 1. Ukuran Rambu Nomor Rute (mm) dengan 1 (satu) Angka
A 300 380 470 560 685
B 200 265 330 400 500
D 315 420 520 630 785
C 185 245 305 370 465
E 65 85 110 130 160
F 10 10 10 10 10
G 15 15 20 20 20
2. Ukuran Rambu Nomor Rute (mm) dengan 2 (dua) Angka
A 300 380 470 560 685
B 200 265 330 400 500
D 495 650 850 1020 1270
C 365 480 670 760 950
E 65 85 110 130 160
F 10 10 10 10 10
G 15 15 20 20 20
3. Ukuran Rambu Nomor Rute (mm) dengan 1 (satu) Angka dan 1 (satu) Huruf untuk Jalan Propinsi
A 390 500 620 740 910
B 300 380 470 560 685
C 90 120 150 180 225
D 200 265 330 400 500
E 60 80 100 120 150
F 315 420 520 630 785
G 185 245 305 370 465
H 65 85 110 130 160
I 95 125 155 185 235
J 110 145 185 225 275
K 10 10 10 10 10
L 15 15 20 20 20
4. Ukuran Rambu Nomor Rute dengan Ukuran Rambu Nomor Rute (mm) dengan 2 (dua) Angka dan 1 (satu) Huruf untuk Jalan Propinsi
A 390 500 620 740 910
B 300 380 470 560 685
C 90 120 150 180 225
D 200 265 330 400 500
E 60 80 100 120 150
F 495 650 850 1020 1270
G 365 480 640 760 950
H 65 85 110 130 160
I 95 125 155 185 235
J 110 145 185 225 275
K 10 10 10 10 10
L 15 15 20 20 20
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT Ttd Ir. ISKANDAR ABUBAKAR NIP. 120 092 889 Salinan Resmi Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM Ttd PURWATININGSIH, SH.,MM. NIP. 120 122 126
