Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/XII/2005
MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI NOMOR : 04/M/PER/XII/2005 TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA SATUAN OPERASIONAL KEGIATAN AKREDITASI BAGI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OLEH KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KNAPPP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SELAKU KETUA KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, Menimbang
: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan Nomor 92/M/Kp/XII/2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi selaku Ketua Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan tentang Penetapan Standar Biaya Satuan Operasional Kegiatan Akreditasi bagi Pranata Penelitian dan Pengembangan oleh Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan (KNAPPP); 1
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/XII/2005
b. bahwa peraturan ini dibuat sebagai standar biaya operasional akreditasi bagi paranata penelitian dan pengembangan untuk melaksanakan akreditasi dengan biaya sendiri atau dikenal dengan sebutan akreditasi mandiri; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan llmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219); 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengkoordinasian Perumusan dan pelaksanaan kebijakan Strategis Pembangunan Nasional llmu Pengetahuan dan Teknologi; 4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 01/PER/ VIII/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Riset dan Teknologi; 5. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 91/IWKp/XII/2001 tentang Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan; 6. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 92/M/Kp/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Nasional Akreditasi Pranata Penelitian dan Pengembangan;
2
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/XII/2005
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SELAKU KETUA KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TENTANG PENETAPAN STANDAR BIAYA SATUAN OPERASIONAL KEGIATAN AKREDITASI
BAGI
PRANATA PENELITIAN
DAN
PENGEMBANGAN OLEH KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (KNAPPP)
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi ini, yang dimaksud dengan: 1.
Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KNAPPP, yang menyatakan bahwa suatu Pranata Penelitian dan Pengembangan yang telah memenuhi persyaratan pengakuan atas kemampuan melaksanakan penelitian dan pengembangan, sesuai dengan misinya dalam kegiatan pembangunan, mutu keluaran karyanya, serta keefisienan kerjanya untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu.
2.
Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap Pranata Penelitian dan Pengembangan.
3.
Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh KNAPPP yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa Pranata Penelitian dan Pengembangan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
4.
Audit kecukupan adalah penilaian kecukupan dokumentasi mutu Pranata Penelitian dan Pengembangan pemohon akreditasi oleh KNAPPP terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.
5.
Asesmen adalah kegiatan penilaian kesesuaian sistem mutu Pranata Penelitian dan Pengembangan terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.
6.
Surveilen adalah kegiatan kunjungan pengawasan minimal 1 (satu) tahun sekali terhadap Pranata Penelitian dan Pengembangan yang telah diakreditasi oleh KNAPPP untuk menilai dan memantau kesesuaian akreditasinya terhadap standar akreditasi yang telah ditetapkan.
3
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/XII/2005
7.
Asesmen penambahan/perluasan ruang lingkup akreditasi adalah kegiatan penilaian terhadap kesesuaian lingkup akreditasi tertentu oleh KNAPPP yang diminta oleh Pranata Penelitian dan Pengembangan yang telah diakreditasi terhadap standar yang ditetapkan.
8.
Perdiem adalah biaya penggantian penggunaan waktu perjalanan yang diperlukan Asesor/tenaga ahli KNAPPP untuk menuju dan kembali dari tempat kegiatan asesmen dilakukan.
9.
luran Tahunan adalah iuran yang wajib dibayarkan bagi Pranata Penelitian dan Pengembangan yang telah diakreditasi oleh KNAPPP.
BIAYA-BIAYA Pasal 2 Standar biaya satuan operasional kegiatan akreditasi bagi pranata penelitian dan pengembangan, yaitu : (1) Biaya Permohonan
: Rp. 1.000.000,- per ruang lingkup
(2) Biaya Asesmen terdiri atas: a.
Audit Kecukupan
: Rp. 1.000.000,- per ruang lingkup
b.
Biaya Personil Penerapan/Lapangan, terdiri atas : -
Ketua Tim
: Rp. 1.000.000,- per orang/hari
-
Anggota
: Rp. 750.000,- per orang/hari
-
Tenaga Ahli
: Rp. 500.000,- per orang/hari
c.
Uang Harian/per diem
: Rp. 500.000,- per orang/hari
d.
Biaya Transportasi dan akomodasi personel dibebankan kepada Pranata Penelitian dan Pengembangan pemohon.
(3) Biaya Surveilen a.
Penerapan/Lapangan -
Ketua Tim
: Rp. 1.000.000,- per orang/hari
-
Anggota
: Rp. 750.000,- per orang/hari
-
Tenaga Ahli
: Rp. 500.000,- per orang/hari
b.
Uang Harian/per diem
: Rp. 150.000,- per orang/hari
c.
Biaya Transportasi dan akomodasi personel dibebankan kepada pranata penelitian dan pengembangan pemohon.
(4) Biaya Sertifikat Akreditasi
: Rp.
50.000,- per ruang lingkup
(5) luran Tahunan Pranata Penelitian dan Pengembangan
: Rp. 500.000,- per tahun 4
Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor : 04/M/PER/XII/2005
KETENTUAN PENUTUP Pasal 3 (1) Ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dari pelaksanaan akreditasi bagi pranata penelitian dan pengembangan ini, ditetapkan dengan Peraturan Ketua KNAPPP. (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 27 Desember 2005 MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI SELAKU KETUA KOMISI NASIONAL AKREDITASI PRANATA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Ttd. Dr. KUSMAYANTO KADIMAN
5
