MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : SK.94/MENHUT-II/2005 TENTANG PERPANJANGAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN ALAM KEPADA PT. NUSA PADMA CORPORATIAON ATAS AREAL HUTAN PRODUKSI SELUAS ± 39.920 (TIGA PULUH SEMBILAN RIBU SEMBILAN RATUS DUA PULUH) HEKTAR DI PROVINSI MALUKU MENTERI KEHUTANAN, Membaca
:
1. Surat Direktur Utama PT. Nusa Padma Corporation Nomor 108/D.NPC/JKT/99 tanggal 23 Juli 1999 perihal Permohonan Areal Hak Pengusahaan Hutan a.n. PT. Nusapadma Corporation di Propinsi DATI I Maluku; 2. Akta Nomor 50 tanggal 21 Oktober 1998 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Padma Corporation yang dibuat dihadapan Darsono Ps, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diubah dengan Akta Nomor 51 tanggal 21 Oktober 1998 yang dibuat di hadapan Notaris yang sama.
Menimbang
:
a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara optimal dan lestari bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam hutan produksi tersebut huruf a, PT. Nusa Padma Corporation telah memperoleh persetujuan pencadangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan alam (d/h Hak Pengusahaan Hutan) atas areal hutan produksi seluas ± 49.490 (Empat Puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh ) Hektar di kelompok hutan Teluk Bara Kabupaten Buru, Provinsi Maluku sesuai surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 2137/Menhutbun-VI/1999 tanggal 17 November 1999 dan Surat Menteri Kehutanan Nomor S. 32/Menhut-VI/Rhs/2004 tanggal 13 Juli 2004; c. bahwa berdasarkan penelaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai surat nomor S.146/VII-KP/Rhs/2004 tanggal 31 agustus 2004 dan Nomor S.12/VIISET/RHS/2005 tanggal 13 Januari 2005, Luas areal tersebut pada huruf b yang layak untuk diusahakan adalah seluas ± 39.920 (tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) hektar; d. bahwa berdasarkan penilaian Departemen Kehutanan melalui Lembaga Penilai Independen (LPI) areal tersebut pada huruf c, telah memenuhi persyaratan untuk dimanfaatkan sebagai unit manajemen hutan secara lestari; e. bahwa berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku PT. Nusapadma Corporation telah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk mendapat perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam;
f. bahwa...
2 f.
Mengingat
:
bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam kepada PT. Nusa Padma Corporation atas areal Hutan Produksi seluas ± 39.920 ( tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) Hektar di Propinsi Maluku;
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri; 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak: 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang–undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan manjadi Undang-undang; 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 33. Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 Tentang Dana Reboisasi; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan; 18. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 19. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 20. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas, Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia; 21. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan (UPL) Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan; 22. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, yang Telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 307/Menhut-II/2004; 23. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 4795/Kpts-II/2002 tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam di Unit Manajemen dalam rangka Pengelolaan Hutan secara Lestari; 25. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 8171/Kpts-II/2002 tentang Kriteria Potensi Hutan Alam pada Hutan Produksi yang Dapat Diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHL) pada Hutan Alam;
26. Keputusan....
3 26. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 16/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 280/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.61/Menhut-II/2004 tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam; 27. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 33/Kpts-II/2003 jis. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.44/Menhut-II/2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.58/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Alam atau Hak Pengusahaan Tanaman yang Telah Mendapat Persetujuan Prinsip Berdasarkan Permohonan; 28. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 124/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 445/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran PSDH; 29. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 334/Kpts-II/2003 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 279/Kpts-II/2004 tentang Penatausahaan Hasil Hutan; 30. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 128/Kpts-II/2003 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 446/Kpts-II/2003 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Dana Reboisasi; 31. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Pemegang Izin Usaha Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu di Hutan Produksi dengan Koperasi; 32. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 428/Kpts-II/2003 tentang Izin Peralatan untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam dan atau pada Hutan Tanaman atau Kegiatan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK); 33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 122/Menhut-II/2004 tentang Ketentuan Tambahan Persyaratan untuk Penilaian Persetujuan dan Pengesahan Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan alam atau Tanaman; 34. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.149/Menhut-II/2004 tentang Tata Cara Pengenaan, Penagihan, dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan pada Hutan Produksi. Memperhatikan :
1. Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522.11-02 Tahun 2001 tanggal 11 Januari 2001; 2. Rekomendasi Bupati Buru 522.11/183/2001 tanggal 25 april 2001; 2. Persetujuan Revisi Dokumen RKL dan RPL HPH Alam a. n PT. Nusa Padma Corporation (eks HPH PT. Gema Sanubari) di Provinsi Maluku oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan a.n. Menteri Kehutanan selaku Ketua Komisi AMDAL Pusat nomor 401/Menhut-II/2001 tanggal 15 Maret 2001, yang tidak terpisahkan dari dokumen SEL, RKL, dan RPL yang telah mendapat persetujuan Komisi AMDAL Pusat Departemen Kehutanan sesuai surat Nomor 3809/DJVI/PA/93 tanggal 17 Nopember 1993 dan Nomor 45/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 27 Pebruari 1995.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
KESATU
:
Memberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan Alam kepada PT. Nusa Padma Corporation atas areal hutan Produksi seluas ± 39.920 ( Tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh) Hektar yang terletak di Kelompok Hutan Teluk Bara, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, sebagaimana terlukis pada peta areal kerja terlampir; KEDUA...
4 KEDUA
:
Luas dan letak definitif areal kerja IUPHHK pada hutan alam tersebut pada Amar KESATU ditetapkan oleh Departemen Kehutanan setelah dilaksanakan penatan batas dilapangan.
KETIGA
:
PT. Nusa Padma Corporation sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam berhak : a. Melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang tertuang dalam Keputusan ini, dan berhak memperoleh manfaat dari hasil usahanya. b. Diberikan jatah produksi hasil hutan kayu tahunan : a. Etat luas maksimum b. Etat volume maksimum (JPT) c. Etat Batang
KEEMPAT
:
: 608 hektar/tahun : 23.223 m3/tahun : 5.073 batang/tahun
PT. Nusa Padma Corporation sebagai pemegang IUPHHK pada hutan alam harus memenuhi kewajiban sebagai berikut: 1. Membuat dan menyerahkan : a. Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) pada hutan alam untuk seluruh areal kerja selama jangka waktu berlakunya izin selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak izin diberikan, b. Rencana Kerja Lima Tahun Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKL UPHHK) pada hutan alam 3 (tiga) bulan sejak RKUPHHK disahkan, c. Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKT-UPHHK) pada hutan alam sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, selambatlambatnya 2 (dua) bulan sebelum RKT tahun berjalan; 2. Melakukan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sesuai lokasi dan jenis tanaman yang dikembangkan. 3. Melakukan penatausahaan hasil hutan sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Melakukan penatausahaan keuangan kegiatan akuntansi kehutanan yang berlaku (PSAK 32).
usahanya
sesuai
standar
5. Menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri primer hasil hutan, 6. Melakukan kegiatan secara nyata dan bersungguh-sungguh dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak diberikan izin ini; 7. Menggunakan peralatan kerja yang jumlah dan atau jenisnya sesuai dengan izin; 8. Melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan kayu sesuai ketentuan yang berlaku; 9. Melakukan kerjasama dengan Koperasi masyarakat setempat paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin. Kerjasama dapat berupa penyertaan saham dan atau kerjasama dalam usaha pada segmen kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan Kayu pada hutan alam, 10. Melaksanakan kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan kayu sesuai Rencana Kerja (RK), Rencana Kerja Lima Tahunan (RKL) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) IUPHHK pada hutan alam yang disahkan, serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; 11. Melaksanakan penataan batas areal kerja paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diberikan IUPHHK pada hutan alam dan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) tahun dan selanjutnya ditetapkan areal kerjanya; 12. Melaksanakan permudaan secara alami atau buatan dan pemeliharaan hutan; 13.
Membuat...
5 13. Membuat dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan yang berlaku, 14. Melaksanakan perlindungan hutan di areal kerjanya dari gangguan keamanan, 15. Membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) atas hasil hutan kayu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 16. Mempekerjakan tenaga profesional di bidang kehutanan, dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, 17. Membantu pengembangan sosial budaya dan ekonomi (kesejahteraan) masyarakat yang berada di dalam atau di sekitar areal kerjanya, 18. Memperlancar penelitian,
petugas
yang
mengadakan
bimbingan,
pengawasan
dan
19. Mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku. KELIMA
:
1.
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam ini tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Menteri Kehutanan.
2. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam dilarang mengontrakkan atau menyerahkan seluruh kegiatan usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Kehutanan. KEENAM
:
1. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam tidak merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan. 2. Areal hutan yang dibebani Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan tanaman ini, tidak dapat dijadikan jaminan atau dijaminkan kepada pihak lain.
KETUJUH
:
1. Apabila di dalam areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam terdapat lahan yang telah menjadi tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut dikeluarkan dari areal kerja izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. 2. Apabila lahan tersebut pada butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. Nusa Padma Corporation dengan pihakpihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku.
KEDELAPAN
:
1. Minimal setiap 3 (tiga) tahun Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam ini diadakan penilaian untuk mengetahui kemampuan pengelolaannya sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada hutan alam dalam Keputusan ini akan dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
KESEMBILAN
:
PT. Nusa Padma Corporation wajib membayar Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IIUPHH) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebelum keputusan ini diserahkan oleh Direktur Jenderal Bina Produksi Hutan .
KESEPULUH
:
Dalam hal PT. Nusa Padma Corporation tidak dapat melunasi kewajiban pembayaran IIUPH sebagaimana dimaksud pada AMAR KESEMBILAN sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka Keputusan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam ditarik kembali
KESEBELAS
:
Keputusan ini dan lampiran-lampirannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. KESEBELAS...
6 KESEBELAS
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 12 April 2005
Salinan Sesuai Aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
MENTERI KEHUTANAN
Ttd.
Ttd.
Ir. S U Y O N O NIP. 080035380
H.M.S. KABAN, SE.,M.Si.
Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. : 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Keuangan; 4. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Menteri Perindustrian; 6. Menteri Perdangan; 7. Para Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 8. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional IV; 9. Gubernur Maluku; 10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku; 11. Bupati Buru; 12. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Buru; 13. Direktur Utama PT. Nusa padma Corporation. Lampiran
