DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR : SKEP/83/VI/2005 TENTANG PROSEDUR PENGUJIAN DI DARAT (GROUND INSPECTION) PERALATAN FASILITAS ELEKTRONIKA DAN LISTRIK PENERBANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 47 Tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara telah diatur ketentuan tentang perawatan fasilitas bandar udara dalam rangka mempertahankan kemampuan, kapasitas, kwalitas fasilitas penerbangan;
b.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur mengenai Prosedur Pengujian di Darat (Ground Inspection) Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
1.
Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3481);
2.
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4078);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
4.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
5.
Keputusan Menteri Perhubungan Udara Nomor T.11/2/4-U Tahun 1960 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 40 Tahun 2004;
Memperhatikan :
6.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2004;
7.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 47 tahun 2002 tentang Sertifikasi Operasi Bandar Udara;
8.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Bandar Udara Umum;
9.
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kalibrasi Fasilitas Penerbangan;
10.
Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/40/II/98 tentang Tata Cara Pemeriksaan Prasarana dan Sarana Penerbangan.
11.
Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/82/VI/2005 tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.
1.
Doc. ICAO Annex 10 tentang Aeronautical Telecommunication Volume I (Radio Navigation Aids);
2.
Doc. ICAO Annex Operations;
3.
Doc. ICAO 8071 Volume 1 tentang Manual on Testing of Radio Navigation Aids;
4.
Doc. ICAO 9157-AN/901 Part 4 tentang Visual Aids;
5.
Doc. FAA 8200. 1A tentang Flight Inspection Manual.
14 Volume 1 tentang Aerodrome Design and
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PROSEDUR PENGUJIAN DI DARAT (GROUND INSPECTION) PERALATAN FASILITAS ELEKTRONIKA DAN LISTRIK PENERBANGAN. BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Pengujian di darat (Ground Inspection) adalah pengujian dan peneraan yang dilakukan di darat terhadap peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan yang digunakan untuk pelayanan lalu lintas penerbangan.
2.
Bandar udara adalah lapangan terbang yang dipergunakan untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik dan turun penumpang, dan/atau bongkar muat kargo dan/atau pos, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan penerbangan dan sebagai tempat perpindahan antar moda transportasi.
3.
Operator adalah Unit Pelaksana Teknis atau Badan Hukum Indonesia yang mengoperasikan fasilitas navigasi penerbangan.
4.
Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
5.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. Pasal 2
(1)
Setiap operator yang mengoperasikan peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan yang digunakan untuk pelayanan lalu lintas udara harus mempertahankan kinerja operasional sesuai standar dan persyaratan operasional yang ditetapkan.
(2)
Kinerja operasional peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diketahui dengan cara Kalibrasi Penerbangan (Flight Inspection) atau Pengujian di darat (Ground Inspection). Pasal 3
Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi : a.
Peralatan Fasilitas Komunikasi Penerbangan, meliputi : 1. 2. 3. 4.
VHF A/G - ER (ACC); VHF A/G (APP); VHF A/G ADC (TOWER SET); HF A/G RDARA/MWARA.
b.
Peralatan Fasilitas Navigasi Penerbangan, meliputi : 1. 2. 3.
c.
Peralatan Fasilitas Pengamatan Penerbangan, meliputi : 1. 2. 3. 4.
d.
Non Directional Beacon (NDB) HR/MR/LR; Very High Frequency Omni Directional Range (VOR); Distance Measuring Equipment (DME).
Primary Surveillance Radar (PSR); Secondary Surveillance Radar (SSR) ; Monopulse Secondary Surveillance Radar (MSSR); Radar Display.
Peralatan Fasilitas Bantu Pendaratan, meliputi : 1.
Instrument Landing System (ILS): a) b) c) d)
2.
Localizer; Glide Path; Middle Marker; Outer Marker.
Visual Aids : a) b) c) d) e) f)
Approach lighting system; Flashing light; Threshold light; Runway light; PAPI/VASI; Rotating Beacon. Pasal 4
(1)
Pengujian di darat (Ground Inspection) peralatan fasilitas elektronika dan listrik penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan cara : a.
secara berkala (periodic test), dengan ketentuan: 1.
untuk peralatan VOR, ILS (Localizer, Glide Path, Middle Marker, Outer Marker) dilakukan 1 X 2 Minggu;
2.
untuk peralatan VHF A/G, HF A/G, Non Directional Beacon, Visual Aids (VASIS, PAPI), Distance Measuring Equipment, dilakukan 1 X 4 Minggu;
3.
b.
untuk peralatan Primary Surveillance Radar, Secondary Surveillance Radar, Monopulse Secondary Surveillance Radar, Radar Display dilakukan 1 X 8 Minggu.
secara khusus (special test), dilakukan sesuai jadwal Kalibrasi.
(2)
Pengujian secara berkala (periodic test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh operator.
(3)
Pengujian secara khusus (special test) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Direktorat Jenderal. Pasal 5
(1)
Pengujian di darat (Ground Inspection) secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilaksanakan berdasarkan Format Pengujian Berkala di Darat sesuai Lampiran Peraturan ini.
(2)
Pengujian berkala di darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. b.
pengukuran parameter; pengukuran output. Pasal 6
Hasil pengujian secara berkala (periodic test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, harus dilaporkan setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktorat Jenderal. Pasal 7 Pengujian secara khusus (special test) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilaksakanan : a.
untuk mendapatkan atau memperpanjang masa berlaku Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan sesuai Peraturan Direktur Jenderal tentang Sertifikat Peralatan Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan.
b.
Direktur Jenderal menganggap perlu dalam hal : 1. 2. 3. 4.
c.
terjadinya penggantian suku cadang, relokasi, rekondisi yang dapat mempengaruhi kinerja peralatan; terjadinya accident di bandar udara tersebut; terjadinya bencana alam; kalibrasi penerbangan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal.
atas permintaan operator. Pasal 8
Direktur Keselamatan Penerbangan dan Direktur Fasilitas Elektronika dan Listrik Penerbangan mengawasi pelaksanaan Peraturan ini. Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan ini, semua peraturan perundang-undangan yang setingkat atau lebih rendah yang mengatur mengenai kalibrasi penerbangan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini. Pasal 10 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Pada tanggal
: :
JAK A R T A ___20_Juni 2005
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TTD CUCUK SURYO SUPROJO NIP. 120089499 SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 1. Menteri Perhubungan; 2. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan; 3. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan; 4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Departemen Perhubungan; Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Hubud; 6. 7. Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Perhubungan Udara; Para Kepala Bandar Udara; 8. 9. Kepala Pendidikan dan Latihan Penerbangan; 10. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura I; 11. Direktur Utama PT (Persero) Angkasa Pura II.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setditjen Perhubungan Udara E.A. S I L O O Y NIP. 120108009
