PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR : 396/KA/XI/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI IRADIASI, ELEKTROMEKANIK, DAN INSTRUMENTASI
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL, Menimbang
: bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi di bidang iradiasi, elektromekanik, dan instrumentasi, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676); 2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005; 3. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005; 4. Keputusan Presiden Nomor 104/M Tahun 2002; 5. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
Memperhatikan
: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1591/M.PAN/8/2005 tanggal 24 Agustus 2005;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI IRADIASI, ELEKTROMEKANIK, DAN INSTRUMENTASI.
1
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Balai Iradiasi, Elektromekanik, dan Instrumentasi yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi. (2) Balai dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Balai mempunyai tugas memberikan pelayanan iradiasi, perawatan dan operasi iradiator, mesin berkas elektron dan alat iradiasi lainnya, serta memberikan pelayanan perancangan, konstruksi, perbaikan prasarana dan sarana pengembangan di bidang aplikasi teknologi isotop dan radiasi. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai mempunyai fungsi : a. pelaksanaan pelayanan iradiasi, perawatan dan operasi iradiator, mesin berkas elektron dan alat iradiasi lainnya; b. pelaksanaan pelayanan perancangan, konstruksi, perbaikan prasarana dan sarana pengembangan.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Balai terdiri dari : a. Petugas Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional. Pasal 5 Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. Pasal 6 (1) Balai terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok. (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional. (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2
BAB III TATA KERJA Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Balai, Petugas Tata Usaha, dan Kepala Kelompok tenaga fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 8 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 9 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Balai bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 10 Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 11 Setiap laporan yang diterima oleh pemimpin satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan. Pasal 12 Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 13 Dalam melaksanakan tugasnya, mengadakan rapat berkala.
setiap
pemimpin
satuan
organisasi
wajib
BAB IV E S E LO N Pasal 14 Kepala Balai adalah jabatan struktural eselon III a. 3
BAB V LOKASI Pasal 15 Balai berlokasi di Jakarta. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Struktur Organisasi Balai sebagaimana tersebut pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini Pasal 17 Perubahan organisasi dan tata kerja Balai menurut Peraturan ini, ditetapkan oleh Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Kepala BATAN Nomor 74/KA/IV/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Iradiasi dan Nomor 75/KA/IV/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknofisika dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.
Ditetapkan di J a k a r t a pada tanggal 24 Nopember 2005
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
SOEDYARTOMO SOENTONO
4
LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL NOMOR
: 396/KA/XI/2005
TANGGAL
: 24 NOPEMBER 2005
STRUKTUR ORGANISASI BALAI IRADIASI, ELEKTROMEKANIK, DAN INSTRUMENTASI
KEPALA
PETUGAS TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
SOEDYARTOMO SOENTONO
5
