MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONES!A PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR : 505/Kpts/SR.130/12/2005 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDIUNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERTANIAN,
Menimbang
:
a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan untuk penyediaan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani, dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang KetentuanKetentuan . Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang, Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, T ambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Uaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4571); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahurr 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 9. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu; 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugasi Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005; 12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik. 13. Keputusan Menteri "Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 jis Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 306/MPP/ Kep/4/2003, dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 356/MPP/Kep/5/2004 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian; 14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KP.150/ 3/2003 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat; 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; 16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk AnOrganik; 17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.210/912005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
18. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar; Memperhatikan : Kesimpulan Rapat dengan Komisi IV DPR RI tanggal 5 Desember 2005 MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2006. Pasal 1
1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. 2. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani . 3. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat dan Hijauan Makanan Ternak. 4. Usaha Budidaya Tanaman adalah semua usaha untuk membudidayakan tanaman secara terus menerus. 5. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan. 6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu. 7. Peternak adalah orang yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman hijauan makanan ternak, yang dalam kegiatan usahanya tidak memerlukan izin usaha sesuai dengan peraturan perundangan. 8. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, NPK, ZA dan atau SP-36 di dalam Negeri, yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwidjaja, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Iskandar Muda dan PT. Petrokimia Gresik. 9. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah dan d!tunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi dan atau kelompok tani melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
PDF Creator - PDF4Free v2.0
http://www.pdf4free.com
10. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/ kelompok tani) melalui RDKK di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. 11. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sarna meningkatkan produktivitas usahatani dan kesejahten4an anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh BupatilWalikota atau pejabat yang ditunjuk. 12. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi adalah kebutuhan kelompok yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani mengacu pada rekomendasi pemupukan spesifik lokasi yang akan dibeli oleh petani. 13. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPP) adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat propinsi dan oleh BupatilWalikota untuk tingkat kabupatenlkota. . 14. Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) adalah tenaga sarjana yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan, dan dilatih untuk membantu pelaksanakan pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh produsen, distributor, pengecer pupuk dan atau kelompok tani. 15. Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat adalah Tim Pengawas yang anggotanya terdiri dari instansi terkait di Pusat yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian. 16. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk baik dari produksi dalam negeri maupun impor yang dilakukan oleh produsen. . 17. Lini-I adalah lokasi gudang pupuk diwilayah pabrik pupuk delam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. 18. Lini-IV adalah lokasi gudang pengecer yang ditunjuk atau yang ditetapkan distributor. 19. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari Lini-I sampai dengan Lini-IV (pengecer resmi kelompok tani). Pasal 2 Pupuk bersubsidi diadakan dan disalurkan untuk kegiatan usaha budidaya tanaman oleh petani, pekebun dan peternak, bukan untuk perusahaan perkebunan, perusahaan tanaman pangan, perusahaan hortikultura atau perusahaan peternakan. Pasal 3 (1) Kebutuhan pupuk yang akan disubsidi dihitung berdasarkan usulan kebutuhan pupuk dari seluruh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan di propinsi dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2006. (2) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pupuk Urea, ZA, SP-36 dan NPK dengan komposisi 15:15:15.(3) Pupuk yang diberi subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi “Pupuk Bersubsidi Pemerintah” yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.
Pasal 4 (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2006 dirinci menurut propinsi,
jenis dan jumlah, seperti tercantum pada lampiran Peraturan ini. (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci lebih lanjut menurut Kabupaten, jenis, jumlah dan
sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur. (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan
sebaran bulanan yang disahkan dengan Keputusan BupatilWalikota. (4) Apabila permintaan pupuk di wilayah tertentu melebihi kebutuhan pupuk sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1),
Gubernur
mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayahnya kepada Menteri. (5) Penambahan kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui realokasi pupuk dari
wilayah lain atas persetujuan Menteri Pasal 5 (1) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perdagangan pupuk. (2) Produsen, distributor, dan pengecer resmi yang ditunjuk dalam penjualan pupuk bersubsidi harus menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani dan menjualnya sesuai Harga Eceran Tertinggi(HET). (3) Penyaluran pupuk oleh produsen, distributor, pengecer resmi kepada kelompok tani dilakukan melalui sistem tertutup yang didasarkan pada RDKK, yang disetujui oleh petugas teknis/penyuluh/Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat. (4) Pengecer resmi harus memasang papan nama serta papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah, di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli. (5) Pihak Produsen berkewajiban melakukan monitoring pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya. Pasal 6 (1) Harga Eceran T ertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
a. Pupuk Urea = Rp. 1.050,- per kg; b. Pupuk ZA = Rp. 950,- per kg; c. Pupuk SP-36 = Rp. 1.400,- per kg; d. Pupuk NPK = Rp. 1.600,- per kg. (2) Harga Eceren Tertinggi (HET) pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Urea, SP-36 dan ZA dalam kemasan 50 kg, dan
untuk pupuk NPK dalam kemasan 50 kg atau 20 kg yang dibeli oleh petani di kios pengecer resmi secara tunai.
Pasal 7 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di Propinsi dan Kabupaten/Kota melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi diwilayahnya. (2) Pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran serta harga pupuk bersubsidi di tingkat kabupaten/kota, kecamatan dan desa dilakukan oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota dengan dibantu oleh Tenaga Pendampingan Masyarakat (TPM) yang ditunjuk. Pasal 8 (1) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsiai di wilayah kerjanya kepada Bupati/Walikota. (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur. (3) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida di propinsi menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur. (4) Gubernur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta laporan dari Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Menteri Pertanian dan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat. (5) Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat melakukan pemantauan secara sampling, memproses laporan dari Gubernur serta menyiapkan bahan laporan kepada Menteri Pertanian, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Meneg BUMN . Pasal 9 Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian No. 64/Kpts/SR.130/5/5/2005, tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 10 Peraturan ini dilaksanakan secara efektif pada tanggal 1 Januari 2006.
Pasal 11 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth. 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; 3. Menteri Perindustrian; 4. Menteri Perdagangan; 5. Menteri Keuangan; 6. Gubernur di seluruh Indonesia; 7. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; 8. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian
Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tanggal: 26 Desember 2005
Lampiran-1
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006 (Dalam Ton) Sub Sektor
UREA
SP-36
ZA
NPK
Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.444.708
463.068
347.955
321.559
Perkebunan kecil
843.241
234.374
250.000
78.441
Peternakan
12.051
2.558
2.045
-
Jumlah
4.300.000
700.000
600.000
400.000
Lampiran 2 Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 505/Kpts/SR.130/12/2005 Tanggal: 26 Desember 2005
KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006 (Dalam Ton) NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
PROPINSI NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU IRIAN JAYA MALUKU UTARA IRJA BARAT SULAWESI BARAT KEP. RIAU Jumlah Propinsi
UREA 60.000 237.000 127.000 75.000 90.000 31.500 160.000 21.500 240.000 1.000 85.000 700.000 65.000 770.000 1.000.000 50.000 58.000 15.000 40.000 15.000 20.000 20.000 35.000 15.000 250.000 90.000 15.000 4.000 4.000 1.000 2.000 2.000 1.000 4.300.000
SP-36 12.000 29.500 27.000 20.000 15.000 9.000 40.000 1.500 45.000 100 17.000 110.000 11.000 130.000 140.000 7.500 6.000 2.500 7.000 5.000 2.000 3.000 4.500 5.000 32.000 10.000 4.000 1.000 600 400 400 1.000 1.000 700.000
ZA 2.500 34.000 18.000 11.000 5.000 3.500 4.200 500 10.400 200 8.000 62.900 10.000 108.000 245.000 11.000 0 0 3.000 2.600 1.000 1.000 1.000 1.000 43.000 8.000 2.500 500 800 500 200 500 200 600.000
NPK 3.000 23.700 15.000 3.500 15.300 1.100 3.000 500 22.500 300 7.500 44.000 8.000 70.000 110.500 10.000 3.000 500 4.000 800 6.000 10.000 500 500 30.000 3.000 500 500 900 500 500 500 400 400.000
KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006 NO.
PROPINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN NTB NTT MALUKU IRIAN JAYA MALUKU UTARA IRJA BARAT SULAWESI BARAT KEP. RIAU Jumlah Propinsi
KEBUTUHAN 60.000 237.000 127.000 75.000 90.000 31.500 160.000 21.500 240.000 1.000 85.000 700.000 65.000 770.000 1.000.000 50.000 58.000 15.000 40.000 15.000 20.000 20.000 35.000 15.000 250.000 90.000 15.000 4.000 4.000 1.000 2.000 2.000 1.000
OKT
(Dalam Ton) NOP DES
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
7.577 29.929 16.038 7.141 4.803 3.978 20.205 2.715 32.275 126 10.734 88.397 3.989 97.236 98.705 6.314 7.324 1.894 5.051 1.894 2.526 2.526 4.420 1.894 31.570 11.365 1.894 505 505 126 253 253 126
4.778 18.872 10.113 6.091 7.637 2.508 12.741 1.712 19.175 80 6.768 55.740 3.864 61.314 51.086 3.981 4.618 1.194 3.185 1.194 1.593 1.593 2.787 1.194 19.907 7.167 1.194 319 319 80 159 159 80
4.760 18.800 10.074 4.390 9.943 2.499 12.692 1.706 17.788 79 6.743 55.528 5.319 61.081 70.675 3.966 4.601 1.190 3.173 1.190 1.587 1.587 2.776 1.190 19.831 7.139 1.190 317 317 79 159 159 79
4.508 17.806 9.542 4.368 7.009 2.367 12.021 1.615 20.106 75 6.386 52.592 4.538 57.851 91.736 3.757 4.358 1.127 3.005 1.127 1.503 1.503 2.630 1.127 18.783 6.762 1.127 301 301 75 150 150 75
5.198 20.534 11.003 6.409 4.194 2.729 13.863 1.863 16.999 87 7.365 60.649 4.484 66.714 61.799 4.332 5.025 1.300 3.466 1.300 1.733 1.733 3.032 1.300 21.660 7.798 1.300 347 347 87 173 173 87
4.865 19.218 10.298 5.556 3.103 2.554 12.974 1.743 10.039 81 6.892 56.761 2.592 62.437 46.542 4.054 4.703 1.216 3.243 1.216 1.622 1.622 2.838 1.216 20.272 7.298 1.216 324 324 81 162 162 81
3.979 15.717 8.422 8.713 5.458 2.089 10.611 1.426 6.413 66 5.637 46.422 2.396 51.064 55.362 3.316 3.846 995 2.653 995 1.326 1.326 2.321 995 16.579 5.969 995 265 265 66 133 133 66
3.256 12.859 6.891 6.430 6.042 1.709 8.681 1.167 2.035 54 4.612 37.981 2.128 41.779 33.894 2.713 3.147 814 2.170 814 1.085 1.085 1.899 814 13.565 4.883 814 217 217 54 109 109 54
3.689 5.384 5.624 6.383 14.573 21.266 22.213 25.213 7.809 11.396 11.903 13.511 9.501 8.429 3.773 4.199 12.599 16.557 8.777 3.878 1.937 2.826 2.952 3.351 9.838 14.357 14.996 17.022 1.322 1.929 2.015 2.287 10.718 2.569 46.317 55.567 61 90 94 106 5.226 7.627 7.967 9.043 43.042 62.811 65.608 74.470 2.935 12.020 14.645 6.090 47.346 69.092 72.169 81.916 23.370 111.205 157.835 197.792 3.074 4.486 4.686 5.319 3.566 5.204 5.436 6.170 922 1.346 1.406 1.596 2.460 3.589 3.749 4.255 922 1.346 1.406 1.596 1.230 1.795 1.875 2.128 1.230 1.795 1.875 2.128 2.152 3.141 3.280 3.723 922 1.346 1.406 1.596 15.372 22.432 23.432 26.596 5.534 8.076 8.435 9.575 922 1.346 1.406 1.596 246 359 375 426 246 359 375 426 61 90 94 106 123 179 187 213 123 179 187 213 61 90 94 106
4.300.000 504.288 313.203 332.606 340.379 339.079 297.307 266.018 204.080 233.134 404.715 496.593 568.596
KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006 NO.
PROPINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU IRIAN JAYA MALUKU UTARA IRJA BARAT SULAWESI BARAT KEP. RIAU Jumlah Propinsi
KEBUTUHAN 12.000 29.500 27.000 20.000 15.000 9.000 40.000 1.500 45.000 100 17.000 110.000 11.000 130.000 140.000 7.500 6.000 2.500 7.000 5.000 2.000 3.000 4.500 5.000 32.000 10.000 4.000 1.000 600 400 400 1.000 1.000 700.000
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
(Dalam Ton) NOP DES
1.407 3.460 3.166 2.346 1.759 1.055 4.691 176 5.277 12 1.994 12.900 1.290 15.246 16.419 880 704 293 821 586 235 352 528 586 3.753 1.173 469 117 70 47 47 117 117 82.093
874 2.149 1.967 1.457 1.093 656 2.914 109 3.278 7 1.238 8.012 801 9.469 10.197 546 437 182 510 364 146 219 328 364 2.331 728 291 73 44 29 29 73 73 50.987
928 2.282 2.088 1.547 1.160 696 3.094 116 3.481 8 1.315 8.509 851 10.056 10.829 580 464 193 541 387 155 232 348 387 2.475 774 309 77 46 31 31 77 77 54.145
950 2.335 2.137 1.583 1.187 712 3.166 119 3.562 8 1.346 8.707 871 10.291 11.082 594 475 198 554 396 158 237 356 396 2.533 792 317 79 47 32 32 79 79 55.411
946 2.326 2.129 1.577 1.183 710 3.154 118 3.549 8 1.341 8.674 867 10.251 11.040 591 473 197 552 394 158 237 355 394 2.523 789 315 79 47 32 32 79 79 55.199
830 2.040 1.867 1.383 1.037 622 2.766 104 3.111 7 1.175 7.606 761 8.988 9.680 519 415 173 484 346 138 207 311 346 2.213 691 277 69 41 28 28 69 69 48.399
742 1.825 1.670 1.237 928 557 2.475 93 2.784 6 1.052 6.805 681 8.042 8.661 464 371 155 433 309 124 186 278 309 1.980 619 247 62 37 25 25 62 62 43.305
570 1.400 1.281 949 712 427 1.898 71 2.136 5 807 5.221 522 6.170 6.644 356 285 119 332 237 95 142 214 237 1.519 475 190 47 28 19 19 47 47 33.222
651 1.599 1.464 1.084 813 488 2.169 81 2.440 5 922 5.964 596 7.048 7.590 407 325 136 380 271 108 163 244 271 1.735 542 217 54 33 22 22 54 54 37.952
1.129 2.777 2.541 1.882 1.412 847 3.765 141 4.235 9 1.600 10.353 1.035 12.236 13.177 706 565 235 659 471 188 282 424 471 3.012 941 376 94 56 38 38 94 94 65.884
1.386 3.407 3.118 2.310 1.732 1.039 4.619 173 5.197 12 1.963 12.704 1.270 15.013 16.168 866 693 289 808 577 231 346 520 577 3.696 1.155 462 115 69 46 46 115 115 80.841
1.587 3.901 3.570 2.645 1.983 1.190 5.289 198 5.950 13 2.248 14.545 1.455 17.190 18.512 992 793 331 926 661 264 397 595 661 4.231 1.322 529 132 79 53 53 132 132 92.562
KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006 NO.
PROPINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN NTB NTT MALUKU IRIAN JAYA MALUKU UTARA IRJA BARAT SULAWESI BARAT KEP. RIAU Jumlah Propinsi
KEBUTUHAN 2.500 34.000 18.000 11.000 5.000 3.500 4.200 500 10.400 200 8.000 62.900 10.000 108.000 245.000 11.000 0 0 3.000 2.600 1.000 1.000 1.000 1.000 43.000 8.000 2.500 500 800 500 200 500 200 600.000
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
(Dalam Ton) NOP DES
293 3.987 2.111 1.290 586 410 493 59 1.220 23 938 7.377 1.173 12.666 28.733 1.290 0 0 352 305 117 117 117 117 5.043 938 293 59 94 59 23 59 23 70.366
182 2.476 1.311 801 364 255 306 36 758 15 583 4.582 728 7.867 17.845 801 0 0 219 189 73 73 73 73 3.132 583 182 36 58 36 15 36 15 43.703
193 2.630 1.392 851 387 271 325 39 804 15 619 4.865 774 8.354 18.951 851 0 0 232 201 77 77 77 77 3.326 619 193 39 62 39 15 39 15 46.410
198 2.691 1.425 871 396 277 332 40 823 16 633 4.979 792 8.549 19.394 871 0 0 237 206 79 79 79 79 3.404 633 198 40 63 40 16 40 16 47.495
197 2.681 1.419 867 394 276 331 39 820 16 631 4.960 789 8.516 19.320 867 0 0 237 205 79 79 79 79 3.391 631 197 39 63 39 16 39 16 47.313
173 2.351 1.245 761 346 242 290 35 719 14 553 4.349 691 7.467 16.940 761 0 0 207 180 69 69 69 69 2.973 553 173 35 55 35 14 35 14 41.485
155 2.103 1.114 681 309 217 260 31 643 12 495 3.891 619 6.681 15.157 681 0 0 186 161 62 62 62 62 2.660 495 155 31 49 31 12 31 12 37.119
119 1.614 854 522 237 166 199 24 494 9 380 2.985 475 5.126 11.628 522 0 0 142 123 47 47 47 47 2.041 380 119 24 38 24 9 24 9 28.476
136 1.843 976 596 271 190 228 27 564 11 434 3.410 542 5.855 13.283 596 0 0 163 141 54 54 54 54 2.331 434 136 27 43 27 11 27 11 32.530
235 3.200 1.694 1.035 471 329 395 47 979 19 753 5.920 941 10.165 23.059 1.035 0 0 282 245 94 94 94 94 4.047 753 235 47 75 47 19 47 19 56.472
289 3.927 2.079 1.270 577 404 485 58 1.201 23 924 7.264 1.155 12.473 28.294 1.270 0 0 346 300 115 115 115 115 4.966 924 289 58 92 58 23 58 23 69.292
331 4.496 2.380 1.455 661 463 555 66 1.375 26 1.058 8.317 1.322 14.281 32.397 1.455 0 0 397 344 132 132 132 132 5.686 1.058 331 66 106 66 26 66 26 79.339
KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2006 NO.
PROPINSI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
NAD SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT JAMBI RIAU BENGKULU SUMATERA SELATAN BANGKA BELITUNG LAMPUNG DKI. JAKARTA BANTEN JAWA BARAT D.I. YOGYAKARTA JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI TENGAH SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR MALUKU IRIAN JAYA MALUKU UTARA IRJA BARAT SULAWESI BARAT KEP. RIAU Jumlah Propinsi
KEBUTUHAN 3.000 23.700 15.000 3.500 15.300 1.100 3.000 500 22.500 300 7.500 44.000 8.000 70.000 110.500 10.000 3.000 500 4.000 800 6.000 10.000 500 500 30.000 3.000 500 500 900 500 500 500 400 400.000
JAN
FEB
MAR
APR
MEI
JUN
JUL
AGS
SEP
OKT
(Dalam Ton) NOP DES
352 2.779 1.759 410 1.794 129 352 59 2.639 35 880 5.160 938 8.209 12.959 1.173 352 59 469 94 704 1.173 59 59 3.518 352 59 59 106 59 59 59 47 46.911
219 1.726 1.093 255 1.114 80 219 36 1.639 22 546 3.205 583 5.099 8.049 728 219 36 291 58 437 728 36 36 2.185 219 36 36 66 36 36 36 29 29.135
232 1.833 1.160 271 1.183 85 232 39 1.740 23 580 3.403 619 5.415 8.547 774 232 39 309 62 464 774 39 39 2.321 232 39 39 70 39 39 39 31 30.940
237 1.876 1.187 277 1.211 87 237 40 1.781 24 594 3.483 633 5.541 8.747 792 237 40 317 63 475 792 40 40 2.375 237 40 40 71 40 40 40 32 31.663
237 1.869 1.183 276 1.206 87 237 39 1.774 24 591 3.470 631 5.520 8.714 789 237 39 315 63 473 789 39 39 2.366 237 39 39 71 39 39 39 32 31.542
207 1.639 1.037 242 1.058 76 207 35 1.556 21 519 3.042 553 4.840 7.640 691 207 35 277 55 415 691 35 35 2.074 207 35 35 62 35 35 35 28 27.656
186 1.466 928 217 947 68 186 31 1.392 19 464 2.722 495 4.331 6.836 619 186 31 247 49 371 619 31 31 1.856 186 31 31 56 31 31 31 25 24.746
142 1.125 712 166 726 52 142 24 1.068 14 356 2.088 380 3.322 5.244 475 142 24 190 38 285 475 24 24 1.424 142 24 24 43 24 24 24 19 18.984
163 1.285 813 190 830 60 163 27 1.220 16 407 2.386 434 3.795 5.991 542 163 27 217 43 325 542 27 27 1.627 163 27 27 49 27 27 27 22 21.687
282 2.231 1.412 329 1.440 104 282 47 2.118 28 706 4.141 753 6.588 10.400 941 282 47 376 75 565 941 47 47 2.824 282 47 47 85 47 47 47 38 37.648
346 2.737 1.732 404 1.767 127 346 58 2.598 35 866 5.081 924 8.084 12.761 1.155 346 58 462 92 693 1.155 58 58 3.465 346 58 58 104 58 58 58 46 46.195
397 3.134 1.983 463 2.023 145 397 66 2.975 40 992 5.818 1.058 9.256 14.612 1.322 397 66 529 106 793 1.322 66 66 3.967 397 66 66 119 66 66 66 53 52.893
