KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 413/KMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : 1. bahwa
dengan
ditetapkannya
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan
sebagaimana
telah
beberapa
kali
diubah
terakhir
dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 473/KMK.01/2004, terdapat penataan kembali wilayah kerja beberapa unit Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak; 2. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran administrasi perlu diatur kembali pemberian nomor kode untuk unit Kantor Wilayah yang dipecah; 3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor58/KMK.03/2002 tentang Perubahan dan Pemberian Kode Kantor Pelayanan Pajak; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004; 4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004; 5. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor 443/KMK.01/2001 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor
Pelayanan
Pajak,
Kantor
Pelayanan
Pajak
Bumi
dan
Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor 473/KMK.01/2004; 6. Keputusan Perubahan
Menteri dan
Keuangan
Pemberian
Nomor 58/KMK.03/2002 tentang
Kode
Kantor
Pelayanan
Pajak
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2004; 7. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor 587/KMK.01/2003 tentang
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar; 8. Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor 254/KMK.01/2004 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I, Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.01/2005; 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah
diubah
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
426/KMK.01/2004;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 58/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN DAN PEMBERIAN KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK. "Pasal I Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Keuangan Nomor 58/KMK.03/2002 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2004, sehingga menjadi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini." Pasal II Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2005 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd JUSUF ANWARÂ
