SURAT KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN NOMOR : 27 /KEP /MEN.PP /IV /2005 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN TAHUN 2005 – 2009
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004 – 2009, maka agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis dapat dicapai melalui terjaminnya keadilan gender bagi peningkatan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan serta meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan anak. b. bahwa dengan memperhatikan Peraturan Presiden tersebut, diperlukan program-program Pemberdayaan Perempuan yang tersusun dalam Suatu Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai dasar acuan perencana-an guna mendukung Peningkatan Kedudukan Peranan Perempuan. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 4. Peraturan Presiden Republuk Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja menteri Negara 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan tentang Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009.
PERTAMA
:
Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009 yang selanjutnya dalam
keputusan ini disingkat Renstra Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009 berisikan gambaran umum pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak, analisis situasi di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Program Pemberdayaan Perempuan tahun 2005-2009 KEDUA
:
Rencana Strategis diharapkan menjadi landasan dan pedoman Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan dan perlindungan Anak untuk Tahun 2005-2009 sesuai RPJM
KETIGA
:
Rencana Strategis Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini
KEEMPAT
:
Hal-hal yang diperlukan dan belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.
KELIMA
:
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Pejabat Eselon I dan II Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan
Dikeluarkan di Jakarta Pada tanggal 14 April 2005 MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Dr. meutia Hatta Swasono
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
TAHUN 2005-2009
1
Daftar Isi Kata Pengantar .............................................................................................i Surat Keputusan Menteri .................................................................................ii Daftar Isi ....................................................................................................v A. PENDAHULUAN .........................................................................................1 B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2005-2009 .....................................................................................1 C. VISI, MISI DAN TUJUAN ...............................................................................5 1. Visi ..................................................................................................5 2. Misi .................................................................................................5 3. Tujuan .............................................................................................6 D. SASARAN ................................................................................................6 E. STRATEGI PELAKSANAAN ............................................................................12 1. Tugas Pokok .......................................................................................12 2. Fungsi ..............................................................................................12 3. Strategi ............................................................................................12 F. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN TAHUNAN ...................................................13 1. Program pembangunan pemberdayaan perempuan tahun 2005-2009 ...................13 a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan ................13 b. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak ........................14 c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan .......................................................................15 d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak ............16 e. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan ............17 2. Kegiatan dan sasaran tahunan .................................................................17
2
A. PENDAHULUAN Pasal 6 dan 15 Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Strategis Kementerian disusun untuk periode 5 (lima tahun). Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan serta Sasaran Tahunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pemberdayaan Perempuan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Kementerian (RKP) Pemberdayaan Perempuan setiap tahunnya dan merupakan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan (RKA-KL).
B. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2005-2009 Salah satu tujuan dari pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Sudah banyak kemajuan yang dicapai, namun dengan dinamika perubahan global, kualitas manusia Indonesia masih harus mengejar ketertinggalannya dari banyak negara di kawasan regional maupun internasional. Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index atau HDI), yang merupakan komposit indeks dengan komponen pendidikan, kesehatan dan ekonomi di dalamnya. HDI Indonesia pada tahun 2002 adalah 65,8. Dibandingkan dengan Indeks yang sama dari negara-negara lain, pada tahun 2002, Indonesia berada pada urutan ke 111 dari 177 negara (Human Development Report 2004). Kualitas hidup perempuan masih tertinggal dibandingkan dengan kualitas hidup laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai Indeks Pembangunan Gender (Gender related Development Index atau GDI) yang pada tahun 2002 adalah 59,2. Kesenjangan antara nilai HDI dan GDI ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sumber daya manusia secara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasilan dalam pembangunan gender. Ukuran lain yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan adalah Gender Empowerment Measure atau GEM yang menitikberatkan pada partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Angka GEM Indonesia pada tahun 2002 adalah 54,6, yaitu ranking ke-33 dari 71 negara yang diukur. Analisis dari masing-masing komponen HDI dan GDI menunjukkan beberapa hal pokok di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Data Susenas 2003 menunjukkan bahwa, penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah jumlahnya dua kali lipat penduduk laki-laki (11,56 persen berbanding 5,43 persen). Penduduk perempuan yang buta huruf sekitar 12,28 persen, sedangkan penduduk laki-laki yang buta huruf sekitar 5,84 persen. Ratarata lamanya sekolah pada perempuan adalah 6,5 tahun sedangkan pada laki-laki adalah 7,6 tahun. Dari aspek kesehatan, Angka Harapan Hidup perempuan memang lebih tinggi, akan tetapi pada sisi lain, angka kematian ibu hamil dan melahirkan(AKI) masih tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup. Sementara itu, prevalensi anemia pada ibu hamil masih lebih dari 50%. Berdasarkan Susenas 2003, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan masih relatif rendah yaitu 44,81 persen, dibandingkan dengan laki-laki (76,12 persen). Di bidang politik, meskipun Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu mengamanatkan keterwakilan 30 persen perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. Namun hasil Pemilu 2004 masih menunjukkan rendahnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, yaitu keterwakilan perempuan di DPR hanya 11,6 persen dan di DPD hanya 19,8 persen (data Komisi Pemilihan
3
Umum). Pada tahun 2003, rendahnya keterlibatan perempuan dalam jabatan publik juga dapat dilihat dari rendahnya persentase perempuan PNS yang menjabat sebagai Eselon I, II, dan III yang hanya 12 persen. Walaupun HDI merupakan ukuran kualitas sumber daya manusia, kualitas hidup perempuan juga ditentukan oleh ada tidaknya masalah lain yang langsung maupun tidak langsung mempengaruhi HDI. Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi, walaupun belum ada angka-angka yang tepat tentang hal ini. Laporan dari beberapa lembaga yang menangani korban tindak kekerasan menunjukkan adanya kenaikan jumlah kasus, yang juga menunjukkan semakin terungkapnya tindak kekerasan di masyarakat. Diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi, seperti yang ada dalam perbedaan upah para pekerja dengan tingkat pendidikan yang sama dan pembedaan pemberian jaminan sosial atau tunjangan. Masalah lain yang dihadapi adalah maraknya perdagangan perempuan dan anak serta masalah eksploitasi termasuk pornografi dan pornoaksi. Selain itu masalah perempuan di daerah konflik dan bencana, penduduk perempuan usia lanjut dan penyandang cacat serta remaja memerlukan perhatian dan hak-hak azasi mereka harus dilindungi. Permasalahan rendahnya kualitas hidup perempuan menyebabkan laki-laki dan perempuan memiliki pengalaman kemiskinan yang berbeda. Dampak yang diakibatkan oleh kemiskinan terhadap kehidupan laki-laki juga berbeda dari perempuan. Angka yang menjadi basis bagi pengambilan keputusan, penyusunan program dan pembuatan kebijakan, tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki sehingga kebijakan, program dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan. Kualitas hidup anak Indonesia juga masih rendah. Upaya pemerintah yang telah dilakukan selama ini belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Di bidang pendidikan (Susenas 2003), angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 7–12 tahun, 13–15 tahun, dan 16–18 tahun masing-masing 96,4 persen, 81,0 persen, dan 51,0 persen. Pada tahun yang sama, anak usia 3–4 tahun dan 5–6 tahun yang mengikuti pendidikan prasekolah masing-masing hanya sekitar 12,78 persen dan 32,39 persen. Di bidang kesehatan, angka kematian bayi, angka kematian balita, prevalensi gizi kurang pada anak balita, dan prevalensi GAKY pada anak SD masih tinggi. Sementara itu, masalah perlindungan anak antara lain dapat dilihat dari masih banyaknya pekerja anak. Berdasarkan Sakernas 2003, persentase anak yang bekerja sekitar 5,6 persen dari jumlah anak umur 10–14 tahun; dan sebagian terbesar dari mereka bekerja lebih dari 35 jam/minggu (73,1 persen) dan bekerja di sektor pertanian (72,0 persen). Menurut hasil studi Hull dkk. (1997) dan Farid (1999), anak yang dilacurkan mencapai sekitar 30 persen dari total prostitusi (40.000–70.000 atau bahkan lebih). Di samping itu, sekitar 60 persen anak tidak memiliki akte kelahiran (Susenas 2001). Persoalan lain adalah banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan belum peduli anak. Perangkat hukum pidana yang ada belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, salah satu diantaranya adalah perlindungan terhadap perdagangan orang. Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsekuen untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan dan anak, termasuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Kebutuhan tumbuh-kembang anak juga belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan partisipasi anak dalam proses pembangunan masih rendah. Pemahaman akan konsep kesetaraan dan keadilan gender masih sangat terbatas di semua kalangan. Demikian pula pemahaman akan pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa masih harus ditingkatkan. Keterbatasan pemahaman itu juga terjadi di antara para perencana dan pelaksana pembangunan yang memperlambat upaya-upaya mengintegrasikan konsep tersebut ke dalam berbagai kebijakan dan program pembangunan. Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik, jika ada kelembagaan yang menanganinya,
4
baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak masih lemah. Di era desentralisasi, timbul masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (propinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan perempuan dan anak. Karena program-program pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang, maka diperlukan koordinasi di tingkat nasional dan daerah, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi, termasuk dalam pemenuhan komitmen internasional (seperti Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women, Beijing Platform for Action, Convention on the Rights of the Children, dan World Fit for Children). Komitmen tersebut pada dasarnya mendorong semua negara agar mengintegrasikan persamaan hak dan penghapusan diskriminasi pada semua peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan serta melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggarannya. Masalah lainnya adalah belum tersedianya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada. Partisipasi masyarakat juga belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
C. VISI, MISI DAN TUJUAN 4. Visi Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 5. Misi Untuk mencapai visi di atas misi yang harus dijalankan adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Meningkatkan kualitas hidup perempuan; Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik; Menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan; Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak; Meningkatkan pelaksanaan dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender; Meningkatkan partisipasi masyarakat.
6. Tujuan Tujuan dari pembangunan pemberdayaan perempuan adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Tujuan dari peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak adalah membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan bertakwa serta terlindungi. Pencapaian tujuan-tujuan tersebut ditandai dengan: 1. Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; 2. Terwujudnya 440 Kabupaten/Kota yang responsif gender dan peduli anak; 3. Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
D. SASARAN
5
Sasaran pembangunan yang hendak dicapai pada tahun 2005-2009 dalam rangka peningkatan status, posisi dan kondisi perempuan serta perlindungan anak mengacu pada sasaran pembangunan dan arah kebijakan RPJMN 2005–2009, yaitu: 1. Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai produk peraturan perundangan-undangan, program dan kegiatan pembangunan; 2. Membaiknya angka GDI (Gender-related Development Index) dan angka GEM (Gender Empowerment Measurement); 3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan; 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak untuk mewujudkan anak yang sehat, tumbuh dan berkembang secara optimal, cerdas ceria dan berakhlak mulia serta berpartisipasi aktif sesuai usianya; 5. Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat, di tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Untuk pelaksanaan Misi tersebut sasaran diuraikan ke dalam sasaran operasional sebagai berikut: Bidang/ prioritas
Sasaran
1.
Pendidikan
1.
Kesehatan
1.
Ekonomi
1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang masih bias gender 3. Tersusunnya usulan peraturan perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang penghapusan buta huruf perempuan di daerah 5. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang peningkatan kesertaan perempuan dalam program pendidikan non formal 6. Ditetapkannya dan dilaksanakannya kebijakan dan strategi peningkatan penguasaan Iptek oleh perempuan 1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang masih bias gender 3. Tersusunnya usulan peraturan perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi Gerakan Sayang Ibu di daerah 5. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang RAN pemenuhan hak reproduksi 1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang masih bias gender 3. Tersusunnya usulan peraturan perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi perempuan 5. Ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tentang ekonomi makro nasional yang responsif gender 1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam produk hukum dan perundangundangan. 2. Tersusunnya usulan revisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender.
4. Hukum
6
Bidang/ prioritas 5. Lingkungan dan sosial budaya
Sasaran 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
6. Perlindungan tenaga kerja
1. 2. 3.
Teridentifikasinya masalah dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundangundangan di bidang lingkungan Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang masih bias gender Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan serta pemanfaatan lingkungan Meningkatnya pemahaman tentang masalah gender dalam Undang-undang Perkawinan Ditetapkannya strategi pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya Memasyarakatnya konsep kesetaraan dan keadilan gender Meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama didalam tatanan dan nilai-nilai sosial budaya. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan yang masih bias gender Tersusunnya kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di luar negeri dan dalam negeri Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pemberdayaan perempuan lanjut usia Ditetapkan dan dilaksanakannya sistem perlindungan perempuan lanjut usia Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan lanjut usia
7. Perlindungan perempuan lanjut usia
1. 2. 3.
8. Perlindungan perempuan penyandang cacat 9. Perlindungan perempuan di daerah bencana dan konflik
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang cacat 2. Terbentuk dan berfungsinya wadah koordinasi organisasi penyandang cacat
10. Perlindungan Remaja Putri
12. Politik dan pengambilan keputusan 13. Peningkatan peran dan posisi perempuan dalam jabatan
1. Ditetapkannya dan dilaksanakannya Standard Nasional Penanganan Bencana yang responsif gender 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah konflik 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pelembagaan nilai-nilai budaya damai di daerah konflik 1. Teridentifikasinya masalah kesenjangan gender pada remaja putri 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional penanggulangan masalah kesenjangan gender pada remaja putri 3. Meningkatnya kuantitas dan kualitas organisasi remaja yang memahami hak-hak azasi untuk remaja 1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 2. Dirumuskannya perbaikan Undang-undang Partai Politik dan Undang-undang Pemilu 3. Meningkatnya komitmen Partai Politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan peran perempuan pada posisi pengambilan keputusan dalam jabatan publik 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang peningkatan proporsi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dalam jabatan publik
7
Bidang/ prioritas
Sasaran
publik
14. Perlindungan terhadap tindak kekerasan
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya mekanisme pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan 4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan, Undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Peraturan Perundangan lain yang terkait 5. Meningkatnya upaya-upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan 15. Pemberanta 1. Disahkan dan dilaksanakannya Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang san tindak 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tentang Tindak Pidana pidana Perdagangan Orang perdagangan 3. Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang perbaikan Keppres no. 87 dan Keppres no. perempuan 88 tahun 2002 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Penghapusan dan anak Eksploitasi Seksual Komersial Anak 4. Meningkatnya kerjasama Luar Negeri dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak 15. 1. Teridentifikasinya pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pengh penyiaran yang bias gender 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran apusan 3. Disahkannya Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi pornografi 4. Terbangun dan terlaksananya komitmen masyarakat media dalam pemberantasan dan pornografi dan pornoaksi pornoaksi 16. Tumbuh 1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi penanganan anak dengan kemampuan kembang berbeda 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Pendidikan Anak Dini anak Usia 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi perlindungan anak yang orang tuanya bekerja 17. Perlindungan 1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga anak anak jalanan 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang perlindungan anak di kalangan masyarakat minoritas 3. Tersusun dan terlaksananya mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap perdagangan anak 5. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang pendidikan anak dalam situasi darurat 6. Dilaksanakannya kebijakan penanggulangan ekspolitasi seksual komersial anak 7. Ditetapkan dan dilaksanakannya Pedoman Trauma Center bagi Anak 8. Terbentuknya kerjasama internasional dalam penanganan perdagangan anak 9. Tersusunnya dan tersosialisasikannya ”Judicial Review” 18. Partisipasi 1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Pedoman Partisipasi Anak dalam Pembangunan anak Nasional 2. Terbentuk dan berfungsinya Forum Anak
8
Bidang/ prioritas
Sasaran
19. Hak sipil dan kebebasan
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Undang-undang Larangan Merokok Bagi Anak 2. Terlaksananya Peraturan Pemerintah tentang Perwalian dan Pengangkatan Anak 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Pemberian Akte Kelahiran Gratis bagi Anak 4. Tersedianya laporan berkala pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak
20. Kelembagaa n Anak
1. Terbentuk dan berfungsinya Kelembagaan yang menangani anak di daerah 2. Terbentuk dan berfungsinya Satuan Tugas pelaksana Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Anak dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Program Nasional Bagi Anak Indonesia. 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan Kota yang Layak Bagi Anak.
21. Penciptaan lingkungan yang ramah anak 22. Pelaksanaan pengarusuta maan gender
23. Pemberdaya an lembaga masyarakat dan swasta
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender. 2. Tersusun dan terlaksananya program pembangunan yang responsif gender termasuk mendorong sistem pelayanan publik yang berkualitas dan sensitif gender di 9 bidang pembangunan di Kementerian/LPND, 33 Propinsi dan 440 Kabupaten/kota. 3. Tersedia dan berfungsinya dukungan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah. 4. Tersedia dan dimanfaatkannya data, statistik dan informasi gender dan anak, termasuk sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan. 1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat dan swasta terhadap PP dan KPA 2. Meningkatnya jumlah organisasi dan kelompok masyarakat yang berperan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak 3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan melalui forum-forum dialog antara lembaga masyarakat dengan pemerintah
9
E. STRATEGI PELAKSANAAN Strategi pelaksanaan Program Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan anak mengacu pada Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah: 4. Tugas Pokok Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang pemberdayaan perempuan dan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak. 5. Fungsi Dalam menjalankan tugasnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan nasional di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; d. pengawasan atas pelaksanaan tugasnya; e. penyampaian laporan hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden. 6. Strategi Dari pengalaman pelaksanaan tugas sampai saat ini, dapat diidentifikasi peluang, tantangan, ancaman dan kekuatan untuk pelaksanaan program di masa datang. Berdasarkan analisis atas ke empat faktor tadi dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dirumuskan strategi pelaksanaan program yaitu Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan penekanan pada: a. Penyerasian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan; b. Peningkatan koordinasi dan kemitraan; c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak di pemerintah dan masyarakat; d. Pelaksanaan aksi afirmasi untuk situasi tertentu; e. Penguatan jejaring kelembagaan baik pada tingkat nasional maupun internasional.
F. PROGRAM, KEGIATAN DAN SASARAN TAHUNAN 2. Program pembangunan pemberdayaan perempuan tahun 2005-2009 Kegiatan-kegiatan untuk mencapai sasaran dilaksanakan melalui 5 Program yaitu: a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Tujuan program ini untuk meningkatkan kualitas hidup, peran, dan kedudukan perempuan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan; dan meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1) Peningkatan kualitas hidup perempuan melalui aksi afirmasi, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, hukum, ketenagakerjaan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan ekonomi;
10
2) Peningkatan upaya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, termasuk upaya pencegahan dan penanggulangannya; 3) Pengembangan dan penyempurnaan perangkat hukum dan kebijakan peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di berbagai bidang pembangunan di tingkat nasional dan daerah; 4) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan di tingkat nasional dan daerah; 5) Penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan, dan sistem penanganan dan penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan; 6) Pengembangan sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dalam kemiskinan; 7) Pembangunan pusat pelayanan terpadu berbasis rumah sakit dan berbasis masyarakat di tingkat propinsi dan kabupaten/kota sebagai sarana perlindungan perempuan korban kekerasan, termasuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga; dan 8) Peningkatan peran masyarakat dan media dalam penanggulangan pornografi dan pornoaksi. b. Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Tujuan program ini untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia; serta melindungi anak terhadap berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1) Pengembangan berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, hukum, dan ketenagakerjaan, di tingkat nasional dan daerah; 2) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; 3) Pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak; 4) Peningkatan upaya-upaya dalam rangka pemenuhan hak-hak anak, seperti penyediaan akte kelahiran dan penyediaan ruang publik yang aman untuk bermain; 5) Pengembangan mekanisme perlindungan bagi anak dalam kondisi khusus, seperti bencana alam dan sosial (termasuk konflik); 6) Pengembangan sistem prosedur penanganan hukum yang ramah anak, termasuk peningkatan upaya perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat, konflik dengan hukum, eksploitasi, trafiking, dan perlakuan salah lainnya; 7) Pembentukan wadah-wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pendapat dan harapan anak sebagai bentuk partisipasi anak dalam proses pembangunan; dan 8) Evaluasi pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang anak di tingkat nasional dan daerah. c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Tujuan program ini untuk mewujudkan keserasian kebijakan di berbagai bidang pembangunan dalam rangka peningkatan kualitas anak dan perempuan, di tingkat nasional dan daerah. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1) Analisis dan revisi peraturan perundang-undangan yang diskriminatif terhadap perempuan, bias gender, dan belum peduli anak;
11
2) Penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan melindungi perempuan dan hak-hak anak; 3) Pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang perempuan dan anak; dan 4) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan peraturan perundangan, dan program pembangunan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan dan perlindungan anak, di tingkat nasional dan daerah. d. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain: 1) Pengembangan materi dan pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kesetaraan dan keadilan gender, dan kesejahteraan dan perlindungan anak; 2) Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat propinsi dan kabupaten/kota, termasuk Pusat Studi Wanita/Gender, dan lembaga-lembaga penelitian, pemerhati dan pemberdayaan anak; 3) Penyusunan berbagai kebijakan dalam rangka penguatan kelembagaan PUG dan PUA, di tingkat nasional dan daerah; dan 4) Penyusunan mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG dan PUA di tingkat nasional dan daerah. e. Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan Program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sarana serta prasarana kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kegiatan pokok yang akan dilaksanakan adalah pelatihan struktural dan fungsional, perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana kerja. 2. Kegiatan dan sasaran tahunan Kegiatan pokok dan sasaran tahunan adalah sebagaimana tercantum dalam matriks berikut:
12
Bidang/ prioritas 1. Pendidikan
Sasaran 1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan 1. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan yang masih bias gender 2. Tersusunnya usulan peraturan perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang penghapusan buta huruf perempuan di daerah
5. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang peningkatan kesertaan perempuan dalam program pendidikan non formal 6. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan dan strategi peningkatan penguasaan iptek oleh perempuan
2. Kesehatan
1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundangundangan di bidang kesehatan 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang
Kegiatan Pokok
2005
2006
2007
2008
2009
Kajian pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan
v
v
v
v
v
Menyusun usulan revisi Peraturan Perundang-undangan yang bias gender dibidang pendidikan
v
v
v
v
v
1. Menyusun naskah akademis peraturan perundanganundangan di bidang pendidikan 2. Menyusun masukan untuk perbaikan UU di bidang pendidikan 1. Menyusun Peraturan Presiden tentang penghapusan buta huruf perempuan di daerah 2. Penyusunan pedoman penghapusan buta huruf perempuan, penetapan target dan penyusunan model 3. Pengintegrasian kebijakan penghapusan buta huruf perempuan di daerah 4. Monitoring pelaksanaan kebijakan penghapusan buta huruf perempuan di daerah
v
v
v
v
1. Kajian dan penyusunan naskah akademis dan rancangan Perpres tentang kesertaan perempuan dalam program pendidikan non formal 2. Pengintegrasian kebijakan tentang kesertaan perempuan dalam program pendidikan non formal 1. Penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan penguasaan iptek oleh perempuan. 2. Pengintegrasian kebijakan peningkatan penguasaan iptek oleh perempuan 3. Monitoring pelaksanaan kebijakan peningkatan penguasaan iptek oleh perempuan Kajian pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan Menyusun usulan revisi peraturan perundang-undangan yang bias gender dibidang kesehatan
13
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Bidang/ prioritas
Sasaran kesehatan yang masih bias gender 3. Tersusunnya usulan peraturan perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi Gerakan Sayang Ibu di daerah 5. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang RAN pemenuhan hak reproduksi
3. Ekonomi
1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundangundangan di bidang ekonomi 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi yang bias gender 3. Tersusunnya usulan peraturan perundang-undangan baru untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah (UMKM) bagi perempuan
5. Ditetapkan dan dilaksanakannya peraturan perundang-undangan tentang kebijakan ekonomi makro nasional yang responsif gender
Kegiatan Pokok 1. Menyusun naskah akademis peraturan perundanganundangan di bidang kesehatan 2. Menyusun Peraturan Perundang-undangan di bidang kesehatan dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan 1. Revitalisasi GSI 2. Pengintegrasian GSI didalam peraturan daerah 1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang RAN pemenuhan hak-hak reproduksi 2. Koordinasi pelaksanaan RAN pemenuhan hak-hak reproduksi 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN Kajian pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi
2005
2006
v
v
v
v
v v v
v v v
v
v
v v
v v
2007
2008
2009
v v
v
v
Menyusun usulan revisi peraturan perundang-undangan yang bias gender dibidang ekonomi
v
v
1. Menyusun naskah akademis peraturan perundanganundangan di bidang ekonomi 2. Menyusun peraturan perundang-undangan untuk kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi 1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah bagi perempuan 2. Pengintegrasian kebijakan tentang peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah bagi perempuan 3. Monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan kebijakan peningkatan akses dan usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah bagi perempuan 1. Penyusunan usulan peraturan perundang-undangan tentang ekonomi makro nasional yang responsif gender 2. Pengintegrasian kebijakan ekonomi makro nasional yang responsif gender
v
v
v
v
14
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
Bidang/ prioritas
Sasaran
Kegiatan Pokok
2005
2006
2007
2008
2009
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ekonomi makro
4. Hukum
5. Lingkungan dan sosial budaya
1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam produk hukum dan peraturan perundang-undangan 2. Tersusunnya usulan revisi hukum dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender 1. Teridentifikasinya masalah dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan 2. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan 3. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan yang masih bias gender 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan 5. Meningkatnya pemahaman tentang masalah gender dalam Undang-undang Perkawinan 6. Ditetapkannya strategi pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak
Kajian pasal-pasal yang bias gender dalam produk hukum dan peraturan perundang-undangan
v
Penyusunan usulan revisi hukum dan peraturan perundangundangan Kajian dampak kerusakan lingkungan terhadap perempuan
v
v
Kajian pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan
v
v
Menyusun usulan revisi peraturan perundang-undangan yang bias gender dibidang lingkungan
v
1. Penyusunan strategi peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan 2. Sosialisasi strategi peningkatan peran perempuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan Sosialisasi revisi UU Perkawinan
v
1. Identifikasi nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung kemajuan perempuan dan kesejahteraan anak 2. Penyusunan strategi pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung kemajuan perempuan dan kesejahteraan anak 3. Sosialisasi strategi pemanfaatan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal untuk mendukung kemajuan perempuan dan kesejahteraan anak
15
v v v v v
v
Bidang/ prioritas
Sasaran 7.
Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan di bidang sosial budaya 8. Memasyarakatnya konsep kesetaraan dan keadilan gender 5. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama didalam tatanan dan nilai-nilai sosial budaya 6. Perlindungan tenaga kerja
1. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundangundangan di bidang ketenaga-kerjaan. 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang ketenaga-kerjaan yang masih bias gender 3. Tersusunnya kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di luar negeri dan dalam negeri
7. Perlindungan perempuan lanjut usia
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pemberdayaan perempuan lanjut usia
2. Ditetapkan dan dilaksanakannya sistem perlindungan perempuan lanjut usia
Kegiatan Pokok
2005
2006
2007
2008
2009
Mengaktifkan lembaga kultural masyarakat dalam pemberdayaan perempuan
v
v
v
v
v
Melaksanakan program KIE
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
2. Kajian tentang nilai-nilai agama dalam tatanan dan nilainilai sosial dan budaya 3. Menyusun dan melaksanakan KIE untuk peningkatan pemahaman nilai-nilai agama didalam tatanan sosial budaya Kajian pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan Tersusunnya usulan revisi pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan 1. Penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di luar negeri dan dalam negeri 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja di luar negeri dan dalam negeri 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi peningkatan perlindungan perempuan yang bekerja diluar negeri dan dalam negeri 1. Penyusunan strategi pemberdayaan perempuan lanjut usia 2. Koordinasi pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan lanjut usia 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pemberdayaan perempuan lanjut usia 1. Penyusunan sistem perlindungan perempuan lanjut usia 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan sistem perlindungan perempuan lanjut usia 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem
16
v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
Bidang/ prioritas
Sasaran
Kegiatan Pokok
2005
2006
2007
2008
2009
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v v
v v
v v
v v
perlindungan perempuan lanjut usia 3. Berperannya lembaga masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan lanjut usia 8. Perlindungan perempuan penyandang cacat
9. Perlindungan perempuan di daerah bencana dan konflik
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang cacat 2. Terbentuk dan berfungsinya wadah koordinasi organisasi penyandang cacat 1. Ditetapkannya dan dilaksanakannya Standard Nasional Penanganan Bencana yang responsif gender 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik
3. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah konflik 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pelembagaan nilai-nilai budaya damai di daerah konflik
1. Membangun jejaring organisasi masyarakat peduli lansia 2. Memberikan fasilitasi forum komunikasi bagi para lansia di organisasi masyarakat a. Penyusunan peraturan dan kebijakan b. Advokasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang cacat c. Melakukan sosialisasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan perempuan penyandang cacat Fasilitasi pembentukan dan kegiatan wadah koordinasi organisasi penyandang cacat 3. Penetapan standard Nasional Penanganan Bencana yang responsif gender 3. Sosialisasi dan pelatihan a. Penyusunan strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik b. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan strategi peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik 1. Penyusunan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah konflik 2. Pengintegrasian kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di daerah konflik 1. Penyusunan strategi pelembagaan nilai-nilai budaya damai di daerah konflik 2. Penyusunan bahan informasi Pelatihan 3. Pengintegrasian strategi dalam kurikulum pendidikan 4. Sosialisasi strategi pelembagaan nilai-nilai budaya damai di daerah konflik 5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan strategi pelembagaan nilai-nilai budaya damai di daerah konflik
17
v
v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Bidang/ prioritas 10.
Perlindungan Remaja Putri
Sasaran 3. Teridentifikasinya masalah kesenjangan gender pada remaja putri 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang RAN penanggulangan masalah pada remaja putri
3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas organisasi remaja yang memahami hakhak azasi untuk remaja
Kegiatan Pokok
2007
2008
2009
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v v
v v
v v
v v
v v
Kajian seluruh peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
v
v
1. Penyusunan strategi peningkatan peran perempuan pada posisi pengambilan keputusan dalam jabatan publik 2. Sosialisasi dan advokasi pelaksanaan strategi peningkatan peran perempuan pada posisi pengambil keputusan dalam jabatan publik
v
v
v
v
Kajian masalah kesenjangan gender pada remaja putri
2005
2006
v
v
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang RAN penanggulangan masalah pada remaja putri 2. Sos dan koord pelaksanaan Peraturan Presiden ttg RAN penanggulangan masalah pada remaja putri 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang RAN penanggulangan masalah pada remaja putri
v
1. Pengembangan modul peningkatan pemahaman hak-hak azasi untuk remaja. 2. Advokasi dan orientasi bagi pengurus organisasi remaja 3. Penyusunan bahan-bahan KIE kesehatan reproduksi untuk remaja putri 4. Sosialisasi bahan-bahan KIE kespro bagi remaja putri
v v
v v v
13. Politik dan pengambilan keputusan
14. Peningkatan peran dan posisi perempuan dalam jabatan publik
2. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 2. Dirumuskannya perbaikan Undangundang Partai Politik dan Undangundang Pemilu 2. Meningkatnya komitmen Partai Politik untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 3. Teridentifikasinya pasal-pasal yang bias gender dalam peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan peran perempuan pada posisi pengambilan keputusan dalam jabatan publik
1. Penyusunan strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 2. Sosialisasi strategi peningkatan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 1. Kajian dan penyusunan naskah akademis 2. Menyusunan RUU perubahan UU Partai Politik dan UU Pemilu 1. Advokasi kepada partai politik 2. Fasilitasi kegiatan kaukus perempuan politik
18
v
v
Bidang/ prioritas
1. Perlindungan terhadap tindak kekerasan
Sasaran
Kegiatan Pokok
2005
2006
3. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang peningkatan proporsi perempuan dalam posisi pengambilan keputusan dalam jabatan publik
1. Kajian dan perumusan Peraturan Presiden tentang peningkatan proporsi perempuan di jabatan publik 2. Pengintegrasian kebijakan dan koordinasi pelaksanaan Perpres 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang peningkatan proporsi perempuan di jabatan publik 1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 2. Koordinasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PP ttg Penghapusan Kekerasan Dlm Rumah Tangga 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PP tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 4. Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga 1. Penyusunan mekanisme pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan 2. Sosialisasi dan pelatihan pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan Sosialisasi tentang masalah tindak kekerasan terhadap perempuan, UU PKDRT dan peraturan per UU lain yang terkait
v
v
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3. Ditetapkan dan dilaksanakannya mekanisme pencatatan dan pelaporan tindak kekerasan
4. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang tindak kekerasan terhadap perempuan, undang-undang PKDRT dan peraturan per UU lainnya yang terkait
19
2007
2008
2009
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Bidang/ prioritas
2. Pemberantasa n tindak pidana perdagangan perempuan dan anak
Sasaran
Kegiatan Pokok
5. Meningkatnya upaya-upaya perlindungan, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan 6. Tersusunnya program sektor terkait dan daerah untuk penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan 7. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan perlindungan perempuan di propinsi dan kabupaten
1. Pengembangan model-model perlindungan, pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan 2. Advokasi dan fasilitasi untuk replikasi model-model 1. Penyusunan materi 2. Pengintegrasian dalam proses PUG 3. Bantuan teknis penyusunan perda 1. Advokasi kepada pemda 2. Pelaksanaan koordinasi berkala dengan semua stake holder 3. Pelatihan SDM 4. Pemberian bantuan teknis 5. Pembentukan judicial watch di pusat dan daerah 1. Pembahasan RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
1. Disahkan dan dilaksanakannya Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Pemerintah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang 3. Ditetapkannya Peraturan Presiden tentang perbaikan Keppres no. 87 dan Keppres no. 88 tahun 2002 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 15. Penghapusan pornografi dan pornoaksi
1. Teridentifikasinya pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran 2. Tersusunnya usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang
1. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan PPTPPO 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPTPPO 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang perbaikan Keppres no. 87 dan Keppres no. 88 tahun 2002 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan 3. Monitoring dan evaluasi Kajian seluruh peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran Penyusunan usulan revisi peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran
20
2005
2006
2007
2008
2009
v
v
v
v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v v
v v v
v v v
v v v
v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v v
v v
v v
v v
v v v
v v
v v
v v
v
v v v v v v
v
v
Bidang/ prioritas
Sasaran
Kegiatan Pokok
2005
2006
2007
2008
2009
v
v v v
v v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
penyiaran
1. Tumbuh kembang anak
3. Disahkannya Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi 3. Terbangun dan terlaksananya komitmen masyarakat media dalam pemberantasan pornografi dan pornoaksi 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi penanganan anak dengan kemampuan berbeda 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Pendidikan Anak Dini Usia 4. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi perlindungan anak yang orang tuanya bekerja
18. Perlindungan anak
3. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan
Pembahasan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi 1. Sosialisasi KKG di masyarakat media 2. Pembentukan komitmen masyarakat media dalam pemberantasan pornografi dan pornoaksi Penyusunan strategi penanganan anak dengan kemampuan berbeda 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang PADU 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang PADU 3. Monitoring dan evaluasi 3. Penyusunan Peraturan Per Undang-undangan tentang Penyediaan fasilitas bagi anak yang orang tuanya bekerja. 3. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan peraturan per UU tentang penyediaan fasilitas bagi anak yang orang tuanya bekerja. 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan per UU tentang penyediaan fasilitas bagi anak yang orang tuanya bekerja. 1. Penyusunan Peraturan Per Undang-undangan tentang kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang kebijakan pemberdayaan ekonomi keluarga anak jalanan 3. Monitoring dan evaluasi
21
v v
v
Bidang/ prioritas
Sasaran
Kegiatan Pokok
3. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang perlindungan anak di kalangan masyarakat minoritas
1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Anak di Kalangan Masyarakat Minoritas 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Anak di Kalangan Masyarakat Minoritas 3. Monitoring dan evaluasi
3. Tersusun dan terlaksananya mekanisme perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak
1. Penyusunan pedoman mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAN Pemberantasan Tndk Pidana Perdagangan Anak 2. Sosialisasi dan koordinasi pedoman mekanisme perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan RAN Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak 3. Monitoring dan evaluasi
3. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap perdagangan anak
1. Penyusunan strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap perdagangan anak. 2. Sosialisasi dan koordinasi penyusunan strategi pemberdayaan ekonomi keluarga yang rentan terhadap perdagangan anak. 3. Monitoring dan evaluasi
3. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang pendidikan anak dalam situasi darurat
1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pendidikan anak dalam situasi darurat. 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Pendidikan anak dalam situasi darurat 3. Monitoring dan evaluasi
3. Dilaksanakannya strategi penanggulangan ekspolitasi seksual komersial anak 3. Ditetapkan dan dilaksanakannya Pedoman Trauma Center bagi Anak
1. 2. 3. 1. 2.
Sosialisasi RAN PESKA Koordinasi pelaksanaan RAN PESKA Monitoring dan evaluasi Penyusunan Pedoman Trauma Center bagi Anak Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pedoman Trauma Center bagi Anak 3. Monitoring dan evaluasi
22
2005
2006
2007
2008
2009
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v v v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
Bidang/ prioritas
Sasaran
2005
2006
1. Penyusunan MoU tentang Penanganan Perdagangan anak dengan negara-negara lain 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan penanganan perdagangan anak dengan negara-negara lain 3. Monitoring dan evaluasi
v
v
3. Tersusun dan tersosialisasikannya ”Judicial Review”
1. Penyusunan Judicial Review 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Judicial Review 3. Monitoring dan evaluasi
v v
9. Ditetapkan dan dilaksanakannya Pedoman Partisipasi Anak dalam Pembangunan Nasional
1. Penyusunan Pedoman Partisipasi Anak dalam Pembangunan Nasional 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pedoman Partisipasi Anak dalam Pembangunan Nasional 3. Monitoring dan evaluasi 0. Pembentukan forum anak 0. Monitoring dan evaluasi 3. Penyusunan Undang-undang Larangan Merokok Bagi Anak 3. Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan UU tentang Larangan Merokok bagi Anak 3. Monitoring dan Evaluasi 2. Penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Perwalian dan Pengangkatan Anak 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan peraturan perundangan tentang Perwalian dan Pengangkatan Anak 2. Monitoring dan evaluasi
3. Terbentuknya kerjasama Internasional dalam penanganan perdagangan anak
3. Partisipasi anak
19. Hak sipil dan kebebasan
9. Terbentuk dan berfungsinya Forum Anak 2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Undang-undang Larangan Merokok Bagi Anak 2. Terlaksananya Peraturan Pemerintah tentang Perwalian dan Pengangkatan Anak
2. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Pemberian Akte Kelahiran Gratis bagi Anak
Kegiatan Pokok
3. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pemberian Akte Kelahiran Gratis bagi Anak 3. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Pemberian Akte Kelahiran Gratis bagi Anak 3. Monitoring dan evaluasi
23
v v
v v v
2007
2008
2009
v
v
v
v
v v v
v v v
v v v
v v v
v
v
v
v
v
v
v
v v v v
v v v
v v v
v v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
Bidang/ prioritas
Sasaran 4. Tersedianya laporan berkala pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak
20. Kelembagaan Anak
1. Terbentuk dan berfungsinya Kelembagaan yang menangani anak di daerah
2. Terbentuk dan berfungsinya Satuan Tugas pelaksana Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Perdagangan Anak dan Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 21. Penciptaan lingkungan yang ramah anak
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang Program Nasional Bagi Anak Indonesia
2. Ditetapkan dan dilaksanakannya kebijakan Kota yang Layak Bagi Anak
22. Pelaksanaan pengarusuta maan gender
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya Peraturan Presiden tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender 2. Tersusun dan terlaksananya program pembangunan yang responsif gender termasuk mendorong sistem pelayanan publik yang berkualitas dan sensitif
Kegiatan Pokok
2005
1. Penyusunan Pedoman Laporan Berkala Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Pedoman Pelaksanaan Konvensi Hak-hak Anak 3. Koordinasi penyusunan, monitoring dan evaluasi 1. Penyusunan Pedoman pembentukan kelembagaan yang menangani anak di daerah 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pedoman pembentukan kelembagaan yang menangani anak di daerah 3. Monitoring dan evaluasi 16.Penyusunan Pedoman pembentukan Satuan Tugas Pelaksana RAN Pemberantasan Perdagangan Anak dan PESKA 17.Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan pedoman pembentukan satuan tugas pelaksana RAN Pemberantasan Perdagangan Anak dan PESKA 18.Monitoring dan evaluasi 1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang Program Nasional Bagi Anak Indonesia 2. Sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan Peraturan Presiden tentang Program Nasional Bagi Anak Indonesia 3. Monitoring dan evaluasi
v
1. Penyusunan Kebijakan Model Kota yang Layak Bagi Anak 2. Sosialisasi Kebijakan Model Kota yang Layak Bagi Anak 3. Monitoring dan evaluasi 1. Penyusunan Peraturan Presiden tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender 2. Sosialisasi Peraturan Presiden 1. Pengembangan pedoman teknis pelaksanaan PUG 2. Penguatan kelembagaan instansi pusat dan daerah. 3. Fasilitasi penyusunan peraturan daerah, kebijakan dan program yang responsif gender serta pelayanan publik
24
2006
2007
2008
2009
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v v
Bidang/ prioritas
Sasaran
Kegiatan Pokok
2005
2006
2007
2008
2009
gender di 9 bidang pembangunan prioritas di Kementerian/LPND, 33 Propinsi dan 440 Kabupaten/kota.
yang berkualitas dan sensitif gender. 0. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, kebijakan dan program yang responsif gender
v
v
v
v
v
v v
v v
v
1. Meningkatnya kemampuan PSW/PSG dan lembaga lain untuk mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah 2. Meningkatnya kualitas kerjasama PSW/PSG, lembaga penelitian lain dan Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan gender 1. Penyusunan indikator capaian dan sasaran program pembangunan yang responsif gender 2. Penetapan indikator capaian dan sasaran program pembangunan yg responsif gender 3. Penyusunan dan diseminasi data dan statistik gender di 33 propinsi dan 440 kabupaten/kota 4. Menyusun strategi peningkatan dukungan tokoh agama, organisasi masyarakat dan swasta terhadap PP dan KPA 4. Sosialisasi strategi peningkatan dukungan tokoh agama dan organisasi masyarakat dan swasta
v v
v
2. Tersedia dan berfungsinya dukungan teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender di tingkat pusat dan daerah
v
v
v
v
v
v
v
4. Tersedianya dan dimanfaatkannya data, statistik dan informasi gender dan anak, termasuk sistem pendataan yang mampu menangkap dinamika persoalan gender dan kemiskinan 23. Pemberdayaan lembaga masyarakat dan swasta
1. Ditetapkan dan dilaksanakannya strategi peningkatan dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi masyarakat dan swasta terhadap PP dan KPA 2. Meningkatnya jumlah organisasi dan kelompok masyarakat yang berperan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender
3. Meningkatnya peran masyarakat dalam pemantauan pelaksanaan pembangunan
1. Advokasi untuk peningkatan program PP dan KPA kepada organisasi msyarakat dan swasta 2. Membangun jaringan kemitraan organisasi masyarakat dan swasta untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 3. Memberikan fasilitasi kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh masyarakat 1. Menyusun panduan pemantauan pelaksanaan program pembangunan bersama organisasi masyarakat 1. Fasilitasi penyusunan laporan hasil pemantauan pelaksanaan program dan forum pembahasannya
25
v v
v
v v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v v
