MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 42/M-IND/PER/11/2005 TENTANG PENGOLAHAN, PENGEMASAN DAN PELABELAN GARAM BERIODIUM MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa penggunaan garam beriodium yang tepat dan sesuai persyaratan merupakan salah satu upaya untuk pencegahan dan penanggulangan gangguan terhadap kesehatan manusia sebagai akibat kekurangan iodium; b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan pendistribusian garam beriodium sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan garam beriodium yang semakin meningkat, perlu diatur kembali ketentuan pengolahan dan pengemasan garam beriodium berdasarkan Standar Nasional Indonesia dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan, Pengemasan, dan Pelabelan Garam Beriodium; c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian; Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274); 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330); 5. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium; 7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8/M Tahun 2005; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2005; 10. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 29/M/SK/2/1995 tentang Pengesahan serta Penerapan Standar Nasional Indonesia dan Penggunaan Tanda SNI secara wajib terhadap 10 (sepuluh) macam , Produk Industri; 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 753/MPP/Kep/11/2002 tentang Standardisasi dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia; 12. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian; 13. 13. Keputusan Sekretaris Dewan/Ketua Pelaksana Harian Dewan Standardisasi Nasional Nomor 1405/IV-2.06/HK/1/1995 tentang Persetujuan Pengangkatan 112 Standar Nasional Indonesia (SNI); MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENGOLAHAN, PENGEMASAN DAN PELABELAN GARAM BERIODIUM. Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. Garam beriodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya natrium khlorida (NaCI) dan mengandung senyawa iodium melalui proses iodisasi serta memenuhi SNI Nomor 013556 - 2000 dan/atau revisinya. 2. Pengolahan garam beriodium adalah proses pencucian dan iodisasi, yang menghasilkan garam beriodium, yang memenuhi SNI Nomor 01- 3556 -2000 dan/atau revisinya. 3. Pengemasan garam beriodium adalah cara melindungi garam beriodium yang diperdagangkan agar tetap terjamin mutu dan berat isinya dengan menggunakan bahan dan teknologi kemasan yang memenuhi persyaratan. 4. Pelabelan garam beriodium adalah pemberian tanda SNI, nama perusahaan dan tanda-tanda lain yang dipersyaratkan pada kemasan garam beriodium yang diperdagangkan. 5. Sentra produksi garam adalah wilayah penghasil garam melalui proses penguapan.
Pasal 2 1.
2.
Garam yang dapat diiodisasi wajib memenuhi persyaratan kualitas garam bahan baku sesuai SNI 01 - 4435 - 2000 dan atau revisinya. Garam yang belum memenuhi syarat sebagai garam bahan baku untuk diiodisasi sesuai SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditingkatkan kualitasnya melalui proses pencucian sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini. Pasal 3
1.
2.
3.
4.
Proses pencucian garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat dilakukan di sentra produksi atau di luar sentra produksi. Proses pencucian yang dilakukan di luar sentra produksi hanya dapat dilakukan oleh perusahaan garam yang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. mempunyai izin pencucian garam; dan b. mempunyai peralatan pencucian garam yang terpasang. Garam yang telah dicuci di sentra produksi dan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan akan dipasarkan keluar sentra produksi harus disertai Surat Keterangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perindustrian tempat asal garam, yang menyatakan bahwa garam telah memenuhi persyaratan pencucian. Garam yang belum dicuci di sentra produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan akan dipasarkan keluar sentra produksi harus disertai Surat Keterangan Permintaan Garam dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang perindustrian tempat tujuan garam, yang menyatakan bahwa garam tersebut akan dicuci di daerah tujuan pemasaran garam. Pasal 4
1.
2.
Proses iodisasi garam yang dilakukan di sentra atau di luar sentra produksi wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini. Proses iodisasi garam, pengemasan dan pelabelan garam beriodium yang dilakukan di sentra atau luar sentra produksi garam wajib dilakukan secara terpadu.
Pasal 5 1.
2.
Perusahaan industri pengolahan garam beriodium wajib melaksanakan pengujian mutu terhadap bahan baku dan hasil produksinya di laboratorium milik perusahaan atau laboratorium yang telah terakreditasi. Cara pengambilan contoh dan cara uji mutu dilaksanakan sesuai ketentuan SNI 19-0428-1998 dan SNI 01-2891-1992 dan atau revisinya. Pasal 6
1. 2.
Pada kemasan garam beriodium untuk konsumsi wajib dicantumkan label "Garam Beriodium". Pengemasan dan pelabelan garam beriodium wajib dilakukan sesuai persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 7
1. 2.
3.
Pada kemasan garam yang telah dicuci untuk keperluan pabrik iodisasi garam wajib dicantumkan label "Garam Bahan Baku". Pada kemasan garam bahan baku yang belum dilakukan pencucian untuk keperluan pabrik iodisasi garam wajib dicantumkan label "Garam Bahan Baku Belum Dicuci". Standar berat pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan adalah "isi bersih 50 kilogram". Pasal 8
1.
2. 3. 4.
Pada kemasan garam yang diperdagangkan untuk keperluan industri yang menggunakan proses kimia dan pengeboran minyak wajib dicantumkan label "Garam Industri Non iodium". Standar berat pengemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diizinkan adalah "isi bersih 50 kilogram". Pasal 9 Perusahaan industri garam beriodium yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Industrinya. Pasal 10
1.
Perusahaan industri garam beriodium yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2)
2.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Perusahaan garam yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa Pencabutan Izin Usaha Industrinya. Pasal 11
Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 77/M/SK/5/1995 tentang Persyaratan Teknis, Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan Garam Beriodium dinyatakan tidak berlaku. Pasal 12 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 29 November 2005 MENTRI PERINDUSTRIAN RI ttd ANDUNG A. NITIMIHARDJA
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I NOMOR : 42/M-IND/PER/11/2005 TANGGAL : 29 November 2005 PERSYARATAN TEKNIS PENCUCIAN GARAM 1. KETENTUAN PROSES PENCUCIAN Pencucian garam adalah proses pemurnian garam secara mekanis untuk mengurangi ion Ca+2, Mg+2, SCV2 dan kotoran lainnya termasuk logam berat. Garam untuk konsumsi harus memenuhi persyaratan pada : • Surat Keputusan Menteri Perindustrian no. 29/M/SK/2/1995 tanggal 16 Pebruari 1995 tentang Pengesahan Serta Penerapan SNI dan Penggunaan Tanda SNI Secara Wajib Terhadap 10 Macam Produk Industri; • Garam bahan baku sesuai SNI 01-4435-2000 Syarat Mutu Garam Bahan Baku Untuk Industri Garam Beriodium No Kriteria Uji Satuan persyaratan Keadaan : 1 Normal - Bau Asin - Rasa Putih normal - Warna Min. 94,7 % (b/b) 2 Natrium Klorida (NaCl) Adbk Maks. 7 % (b/b) 3 Air (H2O) Maks. 0,5 4 Bagian yang tidak larut dalam 5 (b/b) air 5 Cemaran logam : Maks. 10,0 mg/kg 5.1 Timbal (Pb) Maks. 10,0 mg/kg 5.2 Tembaga (Cu) Maks. 0,1 mg/kg 5.3 Raksa (Hg) Maks. 0,1 mg/kg 6 Cemaran Arsen (AS) Keterangan : b/b = bobot/bobot; adbk = atas dasar bahan kering. Proses pencucian dilakukan secara kontinu agar diperoleh kualitas garam yang konsisten sesuai persyaratan SNI.
LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I NOMOR : 42/M-IND/PER/11/2005 TANGGAL : 29 November 2005 PERSYARATAN TEKNIS PENGOLAHAN GARAM BERIODIUM 1. KETENTUAN PROSES IODISASI Proses iodisasi adalah fortifikasi iodium pada garam untuk keperluan konsumsi manusia dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden no. 69 tahun 1994 tentang Pengadaan Garam Beriodium. Fortifikasi iodium dilakukan melalui penambahan senyawa kalium iodat atau KIO3 ke dalam garam bahan baku yang telah dicuci, secara kontinu dan homogen sehingga memenuhi persyaratan SNI 01-3556-2000. Syarat Mutu Garam Konsumsi Beriodium No Kriteria Uji Satuan Persyaratan Maks. 7 Kadar air (H2O) % (b/b) 1 Min. 94,7 2 Kadar NaCl (natrium klorida) % (b/b) adbk dihitung dari jumlah klorida (Cl ) Min 30 3 Iodium dihitung sebagai Kalium mg/kg Iodadat (KIO3) 4 Cemaran Logam : Maks.10 mg/kg 4.1 Timbal (Pb) Maks. 10 mg/kg 4.2 Tembaga (Cu) Maks. 0,1 mg/kg 4.3 Raksa (Hg) Maks. 0,1 mg/kg 5 Arsen (As) Keterangan : b/b = bobot/bobot; adbk = atas dasar bahan kering. 2. KETENTUAN PERALATAN PROSES IODISASI Peralatan iodisasi yang digunakan pada prinsipnya secara kontinu untuk menjamin homogenitas kandungan iodium dalam garam, yaitu : • Sistem penetesan (drip feeding system) pada belt conveyor atau screw conveyor, atau • Sistem penyemprotan (spray mixing system), atau • Sistem penyemprotan garam yang telah dikeringkan (dry mixing system). 3. KETENTUAN PERALATAN PROSES PENCUCIAN Peralatan yang dapat digunakan pada proses pencucian garam adalah : a. Bak-bak pencucian termasuk bak pencampuran (pengadukan) atau mixing chamber; b. Alat pengaduk; c. Pompa (mixing pump); d. Ban berjalan atau belt conveyor; d. Screw conveyor; e. Gabungan / kombinasi a, b, c, d dan e.
4. KETENTUAN AIR PENCUCI Air pencuci merupakan air larutan jenuh garam (brine) yang bersih dengan persyaratan : • Konsentrasi 20 - 25 °Be; • Kandungan Magnesium (Mg) tidak melampaui 10 ppm; • Logam berat Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu) tidak melampaui 10 ppm. 5. KETENTUAN PROSES PENGERINGAN Proses pengeringan wajib dilakukan terhadap garam yang telah dicuci agar kandungan air tidak melampaui 7% (b/b). Peralatan yang dapat digunakan pada proses pengeringan adalah : • Alat pengering putar (centrifuge); • Alat pengering temperatur tinggi (dryer). MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd ANDUNG A. NITIMIHARDJA
LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN R.I NOMOR : 42/M-IND/PER/11/2005 TANGGAL : 29 November 2005 PERSYARATAN PENGEMASAN DAN PELABELAN GARAM BERIODIUM 1. KETENTUAN PENGEMASAN Garam yang akan dipasarkan, wajib dikemas dalam wadah yang ditutup rapat sehingga aman selama pengangkutan dan penyimpanan. Untuk menjamin ketepatan berat isi bersih garam, maka pengisian dan penimbangan dilakukan secara otomatis, sedangkan penutupan kemasan dapat dilakukan secara mekanis atau manual. 2. KETENTUAN BERAT Berat bersih isi garam konsumsi yang diperdagangkan adalah 50 kg, 25 kg, 5 kg, 1 kg, 500 g, 250 g dan 100 g. 3. KETENTUAN BAHAN PENGEMASAN • Bahan kemasan untuk isi bersih 50 kg dan 25 kg adalah karung plastik jenis polypropylene (PP) yang bagian dalamnya dilapisi dengan kantong plastik warna dasar putih. • Bahan kemasan untuk isi bersih 5 kg, 1 kg, 500 g, 250 g dan 100 g adalah plastik poly-propylene (PP) atau poly-ethylene (PE) dengan ketebalan minimum 0,5 mm. 4. KETENTUAN PELABELAN Pada kemasan garam konsumsi harus ditulis dengan jelas keterangan berupa : • Tulisan "Garam Beriodium"; • Kandungan Kalium lodat (KlO3) minimal 30 ppm; • Berat Bersih; • Tanda/logo SNI; • Nomor Pendaftaran dari Badan POM; • Komposisi Isi Garam Konsumsi; • Merek Dagang; • Nama dan Alamat Perusahaan. Pada kemasan garam bahan baku harus ditulis dengan jelas keterangan berupa : • Tulisan "Garam Bahan Baku"; • Berat Bersih; • Nama dan Alamat Perusahaan. Untuk garam bahan baku yang belum dicuci ditambahkan keterangan berupa tulisan "Garam Bahan Baku Belum Dicuci". MENTERI PERINDUSTRIAN RI ttd ANDUNG A. NITIMIHARDJA
LAMPIRAN IV CONTOH SURAT KETERANGAN PEMASOKAN GARAM KOP SURAT SURAT KETERANGAN PEMASOKAN GARAM Saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama :................................................................... Jabatan :................................................................... dengan ini menerangkan bahwa garam yang akan dikirim / dipasarkan oleh Nama Perusahaan / Koperasi / Kelompok Petani / Perorangan *) : ............................................................... Alamat : ............................................................... Volume (ton ) :................................................................ ke penerima garam Nama Perusahaan / Koperasi / Perorangan *) : ………………………………………………. Alamat :……………………………………………….. merupakan garam yang telah dicuci di sentra produksi garam dan memenuhi persyaratan teknis. Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. (Nama tempat), tanggal bulan tahun Pejabat Pemda Ttd, Cap Tembusan : 1. ......... 2. ......... dst... ...... (…………………) *)Pilihan
LAMPIRAN V CONTOH SURAT PERMINTAAN GARAM YANG BELUM DICUCI KOP SURAT Nomor (nama tempat, tanggal, bulan, tahun) Lamp. Kepada Yth : Perihal : Permintaan Garam (Pejabat Daerah Asal Garam/Sentra Produksi) di……………………………………… Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : ................................................................................. Jabatan : ................................................................................. dengan ini menerangkan adanya permintaan garam yang berasal dari sentra produksi di ................... yang selanjutnya akan dicuci oleh : Nama (Perusahaan/Koperasi/Perorangan*): ...................................................... Alamat : ...................................................... Volume (ton ) : ...................................................... Demikian surat permintaan garam ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Pejabat Pemda Ttd, Cap Tembusan : 1. ......... 2. ......... dst.......... (…………………)
