KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR : 300/Kpts-II/2003 TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU MENTERI KEHUTANAN, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/KptsII/2003 terhadap izin usaha industri primer hasil hutan yang telah ada, diwajibkan untuk mendaftar ulang; b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUPHHK). Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil; 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 9. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen; 10. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong; 11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 123/Kpts-II/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan; 12. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : 1. Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) adalah pengolahan kayu bulat dan atau bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. 2. Izin Usaha Industri (IUI) adalah izin untuk mengolah kayu bulat dan atau kayu bahan baku serpih menjadi barang setengah jadi. 3. Jenis industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi. 4. Kapasitas produksi adalah kemampuan produksi maksimum setiap tahun yang diperkenankan, berdasarkan izin dari pejabat yang berwenang. 5. Kapasitas terpasang adalah kapasitas mesin-mesin produksi utama yang ditetapkan dalam tata letak (lay-out) industri primer hasil hutan kayu yang diajukan dan ditetapkan dalam izin usaha industri. 6. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Bina Produksi Kehutanan. 8. Dinas Provinsi adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Propinsi yang bersangkutan. 9. Dinas Kabupaten/ Kota adalah Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/ Kota. 10. Balai adalah Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan (BSPHH) adalah unit unit pelaksana teknis di bidang sertifikasi penguji hasil hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan. Pasal 2 Pendaftaran ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU IPHHK) bertujuan untuk mengetahui jumlah, sebaran, kapasitas izin produksi dan kapasitas terpasang, perizinan, kondisi operasi, dan asset dari seluruh IPHHK yang diterbitkan izinnya oleh Pejabat yang berwenang dalam rangka restrukturisasi industri kehutanan. BAB II PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU Bagian Pertama Umum Pasal 3 Setiap IU IPHHK wajib melakukan pendaftaran ulang. Pasal 4 Jenis IU IPHHK yang wajib didaftar ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terdiri dari: a. IU Industri Penggergajian Kayu; b. IU Industri Veneer; c. IU Industri Kayu Lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL); d. IU Industri Serpih Kayu (Chipwood). Bagian Kedua Kelengkapan Pendaftaran Ulang Pasal 5
(1) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dilakukan oleh pemegang ijin dilengkapi dengan: a. Copy akte pendirian perusahaan beserta perubahannya. b. Copy izin usaha industri beserta perubahannya. c. Struktur organisasi beserta jabatannya. d. Uraian tugas dari masing-masing jabatan. e. Daftar karyawan. (2) Kelengkapan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyesuaikan pada ketentuan yan gtelah diwajibkan sebelum keputusan ini berlaku. (3) Disamping melengkapi kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemegang IUI diwajibkan mengisi formulir daftar isian sesuai format yang tercantum pada lampiran I Keputusan ini. BAB III TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN ULANG Bagian Pertama Tempat Pendaftaran Ulang Pasal 6 (1) Tempat pendaftaran ulang bagi IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun bertempat di kantor Dinas Provinsi atau Kantor Instansi Kehutanan Kabupaten/ Kota yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Provinsi. (2) Dalam hal Pemegang IU IPHHK melakukan pendaftaran ulang di Kantor Dinas Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kabupaten/ Kota meneruskan berkas pendaftaran dimaksud dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja kepada Kepala Dinas Provinsi untuk diproses lebih lanjut. (3) Tempat pendaftaran ulang bagi Pemegang IU IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun bertempat di kantor Direktorat Jenderal. Bagian Kedua Waktu Pendaftaran Ulang Pasal 7 (1) Waktu pendaftaran ulang IU IPHHK sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dimulai 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 15 April 2004. (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan pendaftaran ulang pada waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka IUI dan izin perluasan dinyatakan tidak berlaku lagi dan diwajibkan mengajukan permohonan baru. (3) Untuk kepastian hukum bahwa IUI dan ijin perluasan dinyatakan tidak berlaku lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
a. Gubernur menerbitkan surat kepada pemegang ijin yang bersangkutan bahwa IUI dan ijin perluasannya dinyatakan tidak berlaku lagi untuk IUPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. b. Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat kepada pemegang ijin yang bersangkutan bahwa IUI ijin perluasannya dinyatakan tidak berlaku lagi untuk IUPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. Bagian Ketiga Penilaian Pendaftaran Ulang Pasal 8 (1) Kepala Dinas Provinsi melakukan penilaian atas kelengkapan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk industri dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (2) Direktur Jenderal melakukan penilaian atas kelengkapan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 untuk industri dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (3) Kepala Dinas Provinsi atau Direktur Jenderal dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat membentuk Tim Penilai. Pasal 9 (1) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) Kepala Dinas Provinsi mengusulkan kepada Gubernur Provinsi untuk memproses penerbitan Keputusan tentang Pembaharuan IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun. (2) Berdasarkan usulan dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur Provinsi menerbitkan Keputusan tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagai bukti pendaftaran ulang. (3) Gubernur dapat menugaskan Kepala Dinas Provinsi untuk menerbitkan Keputusan Pembaharuan IU IPHHK dengan kapasitas produksi sampai dengan 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang Pembaharuan IU IPHHK dengan kapasitas produksi di atas 6.000 (enam ribu) meter kubik per tahun sebagai bukti pendaftaran ulang. (5) Format Keputusan Pembaharuan IU IPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) sebagaimana tercantum pada Lampiran II keputusan ini. BAB IV PENURUNAN KAPASITAS PRODUKSI Pasal 10
(1) Pada saat pendaftaran ulang IU IPHHK, Pejabat Pemberi IUI dapat melakukan penurunan kapasitas izin produksi. (2) Penurunan kapasitas izin produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kinerja atau berdasarkan permohonan dari pemegang izin usaha IPHHK yang bersangkutan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : J A K A R T A Pada tanggal : 2 September 2003 MENTERI KEHUTANAN, ttd. MUHAMMAD PRAKOSA Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi, ttd. Ir. S U Y O N O NIP. 080035380 SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3. Menteri Negara Investasi/ Ketua BKPM; 4. Pejabat Eselon I lingkup Departemen Kehutanan; 5. Gubernur Provinsi di Seluruh Indonesia; 6. Bupati/ Walikota di Seluruh Indonesia; 7. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Provinsi di Seluruh Indonesia; 8. Kepala Dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/ Kota di Seluruh Indonesia; 9. Kepala Balai Sertifikasi dan Penguji Hasil Hutan di Seluruh Indonesia.
LAMPIRAN NOMOR TANGGAL TENTANG
Nomor Lampiran Perihal
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA : 300/Kpts-II/2003 : 2 September 2003 : PENDAFTARAN ULANG IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU
: : : Pendaftaran ulang IUI-PHHK a.n. ..............................
.................. Kepada Yth.
Direktur Jende Kehutanan/ Kepala Dinas K .................. di ...............
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk pendaftaran ulang Izin Usaha Industri Primer Hasi sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Pemohon/ Perusahaan Alamat Pemohon/ Perusahaan Jenis Industri Lokasi Pabrik Produksi No.
Komoditi Industri
: : : : : Kapasitas Produksi (m3/tahun)
Kapasitas terpasang (m3/tahun)
6. Nilai Investasi 7. Jumlah Tenaga Kerja
: Rp. ................ (............) : Laki-Laki ........... orang Perempuan ........... orang 8. Sebagai kelengkapan terlampir kami sampaikan a. Akte Pendirian Perusahaan beserta perubahannya/ Apabila perorangan dilengkapi copy KT b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) c. SPT/ Izin Usaha Industri dan atau Izin Industri Perubahannya d. Susunan dan nama pengurus serta pemegang saham e. Bukti pelunasan dan/atau MoU restrukturisasi - khusus bagi industri di bawah penanganan d. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan ( Pemantauan Lingkungan (UPL) Demikian atas pesetujuannya kami sampaikan terima kasih.
....... Nama dan Asli be Tembusan : 1. Menteri Kehutanan 2. Gubernur .......... 3. Bupati/ Walikota .......... 4. Kepala Dinas Propinsi .............. 5. Kepala Dinas Kabupaten/ Kota ............ 6. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan 7. Arsip
Form. Surat Keputusan Pembaharuan IUI *) KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN / GUBERNUR ........... NOMOR : ................................ TENTANG PEMBAHARUAN IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU a.n. PT. ................ PROVINSI ..................... *) MENTERI KEHUTANAN / GUBERNUR .............., Membaca
:
Menimbang :
Mengingat
:
Surat dari ................ No. ................ tanggal ................... perihal ................. a. bahwa PT. ................ sesuai Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. .......... tanggal ............ telah diberikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu; b. bahwa berdasarkan Pasal 54 Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan IPHHK diatur oleh Menteri Kehutanan; c. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Keputusan Menteri Kehutanan No. 125/Kpts-II/2003 disebutkan "izin usaha IPHHK yang ada sebelum terbitnya Keputusan ini wajib untuk mendaftar ulang"; d. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data/dokumen daftar ulang dan kinerja IPHHK PT. ........ telah memenuhi syarat untuk diterbitkan izin usaha pembaharuan IPHHK; e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a s.d d dipandang perlu menetapkan Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil hutan Kayu dengan Keputusan Menteri/Gubernur. 1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 2. Undang-Undang No, 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; 3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri; 4. Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri; 5. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan; 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; 7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 250/M/SK/10/1994 tentang pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri; 8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam secara Berlebihan; 9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian
Izin Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri; 11. Keputusan Menteri Kehutanan No. 125/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu; 12. Keputusan Menteri Kehutanan No. .../Kpts-II/2003 tentang Ketentuan Pendaftaran Ulang Bagi Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu. MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERTAMA
:
Memberikan Pembaharuan IZIN USAHA INDUSTRI kepada : Nama
: ...............................................
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
: ...............................................
Untuk menjalankan Perusahaan Industri
: ...............................................
1. Jenis Industri (KLUI)
: ...............................................
2. Lokasi Perusahaan
: ...............................................
a. Alamat Perusahaan
: ...............................................
b. Alamat Pabrik
: ...............................................
3. Jumlah Tenaga Kerja
KEDUA KETIGA KEEMPAT
- Laki-laki
: ...............................................
- Wanita
: ...............................................
dengan ketentuan persyaratan sebagaimana terlampir pada Izin Usaha Industri ini. Pembaharuan Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri ini : beroperasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembaharuan Izin Usaha Industri ini tidak terlepas dari izin-izin yang diharuskan : berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. : Pembaharuan Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : ................... Pada tanggal : ................... *)An. MENTERI KEHUTANAN/GUBERNUR .... Direktur Jenderal/Gubernur ...... (.......................)
TEMBUSAN Disampaikan Kepada Yth. : 1. Menteri Kehutanan; 2. Menteri Perindustrian dan Perdagangan; 3. Menteri Negara Investasi/Ketua BKPM; 4. Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan; 5. Gubernur .......... 6. Bupati/Walikota ........... 7. Kepala Dinas Propinsi ...........
8. Kepala Dinas Kabupaten/Kota .......... 9. Kepala Balai Sertifikasi Penguji Hasil Hutan ............ 10. Arsip ---------------------------------------------*) Coret yang tidak perlu
