2002 Otonomi Awards pertama kali diselenggarakan di Surabaya - Jawa Timur

2013 Pontianak Institute of Pro-Otonomi (PPIP) berdiri di Pontianak, Kalbar

2001 JPIP berdiri di Surabaya Jawa Timur

2002 Otonomi Awards pertama kali diselenggarakan di Surabaya Jawa Timur

2005 berdiri JPIP Area Kaltim dan JPIP Area DIY & Jateng

2011 JPIP Area Kalsel berdiri di Banjarmasin, Kalsel

2008 Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) berdiri di Makasar, Sulawesi Selatan

Meramu Otonomi Awards ISBN : 978-602-71875-1-1 PENULIS: Hariatni Novitasari & Redhi Setiadi COPY EDITOR: Andri Teguh Priyanto REVIEWER: Firmansyah

COVER DESIGN: Wahyu Kokkang TATA LETAK: Iwan

PENERBIT: The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP)

ALAMAT: Graha Pena Lantai 8, Ruang 801, Jl. Ahmad Yani 88 Surabaya, 60234, Telp. 0318202038 Terbitan Pertama, Januari 2015 viii+92 halaman; 15 x 22 cm ISBN: Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang All rights reserved

PENDAHULUAN

Menjaga Ketat Standar Pujian

Rohman Budijanto

Direktur Eksekutif The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi

MEMUJI

tidak selalu mudah di zaman sekarang. Demokrasi dan kebebasan berbicara kerap dimaknai sebagai sikap kritis yang cenderung negatif. Kata-kata kritik dan sinisme --yang sering muncul di media sosial-- dianggap sebagai anak sah demokratisasi. Sedangkan kata-kata apresiatif kerap dipandang sebagai “anak pungut” yang tak langsung dinilai dengan ketulusan. Bahkan, kerap ditanggapi dengan curiga: “Kamu dapat berapa?” Kami di JPIP juga menyadari risiko “wanipiroisme” itu ketika mengapresiasi para bupati dan wali kota lewat Otonomi Awards tahunan sejak 2002. Dapat berapa kami dari orang yang diapresiasi? Kami dapat banyak. Tapi, tidak berupa uang atau fasilitas. Yang kami dapat adalah beratus pengalaman berinovasi di tengah segala keterbatasan otonomi daerah. Kami juga mendapatkan fakta, bahwa sangat sedikit bupati atau wali kota yang apatis dan “seadanya”. Kebanyakan ingin maju dan meninggalkan sesuatu yang pantas dikenang selama kepemimpinannya. Itulah yang menyemangati kami, agar menjaga standar apresiasi kami tetap bisa dipertanggungjawabkan secara akal sehat. Buku ini menceritakan bagaimana langkah-langkah kami membuat dan menjaga ukuran penilaian kepada para bupati dan wali kota yang

v

Meramu Otonomi Awards Mentradisikan Kompetisi, Memintas Kemajuan Daerah

apresiatif. Mulai langkah-langkah prosedural, dari membuat lembaga penilai hingga awarding, sampai dengan perkara “kecil-kecil” tapi vital. Seperti, misalnya, kami dilarang menerima kemudahan apapun dari pihak kabupaten dan kota yang kami nilai. Kami memang bekerja sama dengan pemerintah provinsi, lembaga donor, perusahaan, serta pemerintah pusat; namun tidak dengan pemkab dan pemkot. Apresiasi kami kepada pemkab dan pemkot ini juga merupakan ikhtiar kecil melawan opini negatif yang selalu dihembuskan kepada pemkab dan pemkot setelah otonomi daerah dijalankan. Alangkah sering kita mendengar sekian bupati/wali kota kena kasus pidana, sekian anggota DPRD terjerat korupsi, sekian pejabat daerah “pensiun” di penjara dan kabar buruk lainnya. Saking kencangnya kabar-kabar negatif itu, orang kerap lupa, bahwa banyak kepala daerah yang telah berbuat banyak. Sangat banyak. Media-media memang memberi panggung yang baik buat para pemimpin daerah, seperti Joko Widodo, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Suyoto, Bima Arya, Ridwan Kamil, Illiza Sa’adudin Djamal, Anak Agung Gde Agung, dan Nurdin Abdullah, juga Mathius Awoitauw. Itu baik. Berarti memuji kepala daerah yang berprestasi tak selalu membuahkan kecurigaan. Tetapi, jelas kemampuan media terbatas untuk membaca peta seluruh pemimpin daerah. Karena itulah, kami mengapresiasi dengan cara membuat ukuran yang kami terapkan lewat penelitian mendalam, agar bisa mengangkat mutiara-mutiara yang tak terpindai oleh media mainstream. Termasuk, kami bertanya langsung kepada rakyat, lewat survei publik, untuk menilai dan merasakan inovasi yang dibuat kepala daerah. Alhasil, banyak bupati dan wali

vi

kota --termasuk yang “tak dikenal” media Jakarta-membuktikan inovasinya sangat layak dipuji dan bisa ditiru daerah lain. Apresiasi kami bisa juga dibaca sebagai sentilan kepada kepala daerah yang belum berprestasi. Setiap tahun kami membuat ranking inovasi per tema. Dari situ bisa dilihat sesiapa yang memang gigih berinovasi untuk melayani rakyat, serta siapa yang masih terbatabata. Kami merasa gembira, karena tak ada daerah yang dominan di semua inovasi. Terobosan itu juga tak terkendala oleh lokasi daerah, di wilayah kota ataupun terpencil. Para kepala daerah malah menjadikan tantangan di sekitarnya sebagai target inovasi. Selamat memuji dengan menjaga standar obyektifitas.

PENDAHULUAN

Daftar Isi LAMPIRAN

Pengantar

v

Daftar Isi

vii

1

Contoh Paket Penawaran Kerjasama Sponsorship

70

Contoh Sosialisasi Parameter Otonomi Awards di Harian Jawa Pos

71

Bab 1

Indonesia Berubah

1

2

Bab 2

Pendanaan 7

3

lanjutan Contoh Sosialisasi Parameter Otonomi Awards di Harian Jawa Pos

72

Bab 3

Persiapan Awal

13

4

73

Bab 4

Diseminasi Metodologi

19


5

Contoh surat undangan sosialisasi

74

Bab 5

Strategi Komunikasi

25

6

Contoh Data Dokumen yang Dibutuhkan dalam Monev Otonomi Awards 2013

74

Bab 6

Penelitian Lapangan

29

7

Contoh surat Jadwal Monitoring Otonomi Awards

74

8

Contoh Kuesioner

75

9

Contoh Surat Undangan Bupati/Walikota Otonomi Awards

76

10

Contoh Surat Permohonan Menjadi Keynote Speaker

77

11

Contoh Surat Undangan Pembicara Seminar

77

12

Contoh Surat Kata Sambutan

78

13

Contoh Surat Undangan Malam Otonomi Awaeds

78

14

Contoh artikel mingguan pra-pelaksanaan Otonomi Awards di harian Jawa Pos

79

15

Contoh iklan Otonomi Awards di harian Jawa Pos

80

16

Contoh Rundown Otonomi Awards

81

Bab 7

Sidang Pleno Peneliti

37

Bab 8

Pengolahan Data

41

Bab 9

Persiapan Acara

49

Bab 10 Promosi Lewat Media

55

Bab 11 Seminar dan Malam Anugerah

59

Otonomi Awards

Bab 12 Tindak Lanjut Otonomi Awards

65

17

Contoh Artikel Pemenang Otonomi Awards

82

18

Contoh Pemberitaan Pasca Otonomi Awards

83

19

Contoh Otonomi Update di Jawa Pos

84

vii


viii

INDONESIA BERUBAH

I

INDONESIA BERUBAH

T

erhitung sejak 1 Januari 2001, tata Indonesia berubah. Tidak hanya berubah secara parsial, tetapi berubah secara frontal. Pemberlakuan undang-undang (UU) kembar, yakni UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 tentang Keuangan Daerah, merombak negeri kepulauan ini menjadi lebih desentralistis. Era sentralistis yang berlangsung selama 32 tahun di bawah Presiden Soeharto telah menjadi bagian dari sejarah bangsa. Perubahan tata pemerintahan tersebut merupakan salah satu buah manis reformasi politik pada 1998.

1


ibu pertiwi. Perjalanan sejarah membuktikan, sentralisasi pemerintahan yang berlangsung sejak 1966 hingga 1998 ternyata hanya memajukan Indonesia di pusatnya saja: Jakarta. Sebagian besar uang pemerintah dan sektor bisnis hanya beredar di Jakarta. Sisanya baru tersebar di luar ibu kota. Tak syak lagi, kondisi tersebut mengakibatkan terjadinya ketimpangan antarwilayah. Pembangunan infrastruktur, misalnya, menumpuk di Jakarta dan Jawa. Daerah di luar Jawa yang notabene kaya sumber daya alam justru menjadi anak tiri pembangunan. Hasil ekstraksi kekayaan alam daerah mengalir dengan deras ke Jakarta sebagai pemegang kekuasaan tunggal. Kesenjangan antarwilayah tersebut memicu timbulnya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terakumulasi menjadi keresahan sosial. Keresahan sosial menemukan momentumnya saat terjadi krisis moneter pada 1997—1998 yang kemudian menjelma menjadi krisis politik. Kala itu, integrasi Indonesia sebagai negara kesatuan berada di ujung tanduk. Sejumlah daerah terluar negara kepulauan ini menuntut merdeka dari Jakarta. Tuntutan untuk menempuh jalan merdeka itu menggema di Aceh, Irian Jaya (kini bernama Papua), dan Timor Timur (kini Timor Leste). Namun, di antara ketiganya, hanya Timor Timur yang diberi pilihan oleh Presiden B.J. Habibie saat itu untuk melakukan referendum pada 1999. Referendum akhirnya dimenangi kubu pro kemerdekaan dan lepaslah Timor Timur dari pangkuan

2

Pemerintah pusat menerapkan kebijakan politik yang berbeda untuk merespons gerakan separatisme di Aceh dan Irian Jaya. Dua provinsi tersebut memang kaya sumber daya alam. Pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (2001), pemerintah pusat mengesahkan dua UU yang memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh dan Papua. Dua UU tersebut adalah UU 18/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Bagaimana dengan daerah lain? Di luar Provinsi NAD dan Papua, pemerintah pusat memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah, terutama kabupaten/kota. Otonomi daerah yang luas tersebut meliputi desentralisasi politik, fiskal, dan administratif. Berdasar UU 22/1999 (direvisi menjadi UU 32/2004) tentang Pemerintahan Daerah dan UU 25/1999 (direvisi menjadi UU 33/2004) tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh menjalankan sebagian besar urusan pemerintahan, kecuali politik luar negeri, moneter, pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan, serta agama. Intinya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan penuh dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka melayani warganya. Sejak saat itu, Jakarta tidak lagi mendikte pemerintah daerah tentang kebijakan/

INDONESIA BERUBAH

program yang harus dilaksanakan di daerah. Hubungan pemerintahan yang hierarkis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga mulai cair sejak UU Pemda dilaksanakan. Undang-undang itu mengamanatkan bahwa titik berat otonomi daerah terletak pada kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota pun luar biasa bergairah menyambut penerapan otonomi daerah. D i Jaw a Ti mu r, s e b a g i an ke c i l d a e r a h memanfaatkan kewenangan yang besar itu dengan membuat pelayanan-pelayanan inovatif. Sementara itu, sebagian besar lainnya justru terjebak dalam euforia yang berlebihan. Bahkan, bupati/wali kota menjelma menjadi raja-raja kecil di daerah. Itulah gambaran ringkas otonomi daerah pada awal mula diterapkan.

Jawa Pos Merespons Meskipun membawa perubahan yang sangat drastis dalam tata pemerintahan, kebijakan otonomi daerah tidak dilengkapi sistem pendukung yang memadai dalam implementasinya. Saat itu, aturan pelaksanaan masih minim. Tidak ada asistensi dan supervisi yang memadai dari pemerintah pusat. Daerah pun melangkah menurut interpretasi dan kepentingan mereka.

Karena itu, kebijakan otonomi daerah berpotensi menimbulkan citra buruk pada pemerintah daerah. Ujung-ujungnya, kewenangan pemerintah daerah yang besar itu akan ditarik kembali ke pusat karena daerah tidak sanggup mengelolanya. Padahal, desentralisasi memberikan harapan yang besar agar pembangunan merata ke seluruh pelosok negeri. Dari pengalaman perusahaan, Jawa Pos merupakan koran nasional yang lahir dan besar di daerah. Pada saat lembaga-lembaga pemberitaan lainnya hijrah ke Jakarta untuk menjadi nasional, Jawa Pos justru membuka koran-koran dan TV lokal di daerah-daerah. Dengan corporate value itulah Jawa Pos mengambil posisi mendukung otonomi daerah. Berbisnis di daerah sama baiknya dengan berbisnis di ibu kota. Karena itu, otonomi daerah harus didukung dan diarahkan agar menjadi mesin pencipta kemakmuran di daerah. Semangat ’’Pro-Otonomi’’ itulah yang mendasari Jawa Pos ―koran dengan jaringan pemberitaan terluas di Indonesia― mendirikan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP). Lembaga independen nonprofit tersebut diinisiatori tiga bulan setelah otonomi daerah resmi diberlakukan, tepatnya pada 1 April 2001. JPIP beserta produk sosialnya yang utama, yakni Otonomi Awards, secara resmi dideklarasikan pada 23 Agustus 2001. Otonomi Awards adalah penghargaan khusus yang diberikan JPIP setiap tahun kepada kabupaten/kota

3


yang mempunyai kinerja terbaik dalam pengembangan ekonomi, pelayanan publik, dan politik lokal. Pada 2009, JPIP menambahkan dua parameter lainnya: sanitasi dan lingkungan hidup. Sejumlah parameter dan cara menilai kinerja pemerintah daerah tersebut disosialisasikan secara luas oleh JPIP lewat koran Jawa Pos dan forum pertemuan dengan pemerintah daerah. Malam penganugerahan Otonomi Awards di Jawa Timur dikenal sebagai pestanya bupati/wali kota seprovinsi setelah setahun penuh mereka bekerja membangun daerah. Sejak awal, Otonomi Awards dirancang sebagai instrumen untuk mendorong kemajuan daerah dalam satu provinsi. JPIP percaya, tanpa kompetisi yang sehat antar pemerintah daerah, akan sangat sulit mendorong kemajuan di tingkat lokal yang menguntungkan masyarakat banyak. Karena itu, salah satu slogan yang diusung JPIP adalah ’’Tiada Kemajuan tanpa Kompetisi’’. Otonomi Awards diadakan kali pertama pada 9 April 2002 dan terus dilakukan hingga saat ini. Secara kelembagaan, JPIP juga mengembangkan sayap ke luar wilayah Jawa Timur sejak 2005. Hingga 2014, wilayah kerja JPIP telah mencakup enam provinsi di luar Jawa Timur. Yaitu, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Barat. Dalam pengembangan Otonomi Awards di beberapa provinsi tersebut, JPIP bermitra dengan

4

sejumah lembaga donor. Pengembangan di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan DIY bekerja sama dengan Kemitraan-European Union Commission. Namun, Otonomi Awards di Jawa Tengah dan DIY hanya bertahan setahun karena kendala pendanaan. Di Sulawesi Selatan, JPIP menggandeng CIDA. Untuk di Kalimantan Barat, JPIP mendapat dukungan dari KINERJA-USAID. Masing-masing lembaga di tiap wilayah didukung penuh oleh anak perusahaan Jawa Pos Group. JPIP Area Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, misalnya, didukung Kaltim Post Group sebagai media terkemuka di Kalimantan. Sementara itu, selaras dengan semangat otonomi dan untuk menumbuhkan kebanggaan daerah, kelembagaan JPIP di Sulawesi Selatan yang didukung Fajar Group memilih nama Fajar Institute of ProOtonomi (FIPO). Selanjutnya, karena di Kalimantan Barat didukung Pontianak Post, nama yang dipakai adalah Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi (PPIP).

INDONESIA BERUBAH

Kemanfaatan Otonomi Awards Saat pertama diperkenalkan kepada publik pada 2001, banyak pihak yang mempertanyakan kepentingan Jawa Pos mendirikan JPIP dan memberikan Otonomi Awards kepada daerah. Pertanyaan tersebut sangatlah wajar dikemukakan. Sebab, publik saat itu mengenal Jawa Pos sebagai perusahaan swasta yang berorientasi mencari keuntungan finansial. Tidak ada kepentingan bisnis di balik pendirian JPIP dan pemberian Otonomi Awards kepada daerah. Semua itu merupakan bagian dari bakti sosial Jawa Pos Group untuk memajukan daerah. Hal tersebut disampaikan pendiri JPIP Dahlan Iskan saat mendeklarasikan JPIP pada 2001. ’’Kami percaya, dengan otonomi daerah, Indonesia akan maju secara merata. Tidak hanya di pusatnya saja,’’ kata Dahlan Iskan. Dengan kata lain, JPIP merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) Jawa Pos beserta anak perusahaannya. Sebagai entitas bisnis yang terus berkembang di daerah, jaringan koran terbesar di Indonesia tersebut perlu berkontribusi memajukan daerah. Logikanya sederhana. Jika pelayanan publik di daerah semakin baik, lingkungan bisnis juga akan kian kondusif. Yang merasakan bukan hanya Jawa Pos dan jaringannya, tetapi juga sektor swasta lainnya. Namun, yang terpenting, masyarakat sudah

sangat merindukan perbaikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah membuka jalan untuk mencapai itu dan Otonomi Awards mempercepat pencapaiannya. Karena itu, terdapat dua manfaat utama dari apresiasi Otonomi Awards bagi daerah. Yakni, secara internal dan eksternal. Secara internal, Otonomi Awards membantu mengangkat citra (image) Jawa Pos dan jaringannya. Bisnis koran selama ini lekat dengan berita buruk (bad news). Ada kredo lama yang menyatakan, bagi media massa, bad news is a good news. Artinya, berita-berita tentang keburukan dan tragedi akan menjadi berita bagus bagi media massa. Tidak jarang berita buruk tersebut menjadi headline hingga berhari-hari. Itulah yang juga menempatkan media pada posisi head-to-head dengan para birokrat di daerah. Akibatnya, hubungan media dengan birokrasi menjadi sangat rumit (complicated): jika tidak kolutif, maka konfliktif. Kolutif agar media tidak memberitakan halhal jelek pemerintah daerah dan birokratnya. Konfliktif karena saling menutup komunikasi antar keduanya. Otonomi Awards, pada praktiknya, bisa menjadi penyeimbang bagi hubungan media-birokrasi yang rumit tersebut. Adalah tugas JPIP dan lembaga turunannya untuk menemukan kabar-kabar baik dari daerah berupa inovasi pelayanan/program. Kabar-kabar baik tersebut selama ini sering luput dari perhatian media. Program/pelayanan inovatif pemerintah daerah itu pun diapresiasi JPIP lewat Otonomi Awards.

5


Selanjutnya, inovasi-inovasi pemerintah daerah tersebut disebarluaskan secara nasional oleh Jawa Pos dan jaringannya. Dengan demikian, Jawa Pos beserta media jaringannya mempunyai citra yang bagus di mata publik, pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan negara asing. Hal itu sudah dibuktikan Jawa Pos atas peran JPIP selama 13 tahun terakhir. Secara eksternal, Otonomi Awards memotivasi pemerintah kabupaten/kota untuk lebih inovatif serta kreatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Motivasi itu datang karena ada lembaga yang mempunyai konsentrasi penuh untuk meneliti, menyeleksi, mengapresiasi, serta menyebarluaskan inovasi-inovasi yang dibuat pemerintah daerah. Popularitas para bupati/wali kota akan sangat terbantu jika daerahnya mampu memenangi Otonomi Awards. Sebaliknya, mereka harus segera melakukan

pembenahan dan evaluasi jika kinerja birokrasinya berada di ranking bawah. Pada posisi ini, Otonomi Awards menjadi sarana rekayasa sosial (social engineering) bagi kemajuan daerah. Sistem insentif Otonomi Awards membantu mengarahkan kemajuan daerah (driving local progress) dalam bidang ekonomi, pelayanan publik, pelembagaan politik lokal, sanitasi, pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan hidup. Dengan adanya monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah sebagaimana yang dilakukan JPIP, The Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO), The Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi (PPIP), serta JPIP Area Kaltim dan Kalsel, pemerintah kabupaten/ kota tidak hanya bekerja menjalankan rutinitas pemerintahan. Tetapi, mereka juga akan termotivasi membuat terobosan-terobosan pelayanan. Setidaknya, mereka berusaha agar tidak menduduki posisi juru kunci dalam ranking JPIP.

’’ Kami percaya, dengan otonomi daerah, Indonesia akan maju secara merata. Tidak hanya di pusatnya saja ’’ Dahlan Iskan (Founder JPIP)

6

PENDANAAN

II

PENDANAAN

S

ejak awal pembentukannya, JPIP di Jawa Timur memang menjadi bagian dari misi sosial Jawa Pos. Karena itu, keperluan operasi sepenuhnya didanai Jawa Pos. Setiap tahun Jawa Pos menganggarkan secara khusus dalam jumlah tertentu untuk mendanai lembaga riset ini. Anggaran dari induk perusahaan tersebut digunakan membayar gaji karyawan, biaya operasi kantor, dan keperluan riset selama setahun.

7


Sementara itu, penyelenggaraan acara seperti Seminar dan Malam Penganugerahan Otonomi Awards didanai dengan sistem sponsorship dan penjualan tiket. Untuk mencari sponsor tersebut, JPIP menggandeng bagian iklan Jawa Pos untuk membantu memasarkan event kepada perusahaan-perusahaan swasta. Selain itu, penggalangan dana dilakukan JPIP sendiri dengan memanfaatkan jaringan lembaga donor/lembaga pembangunan internasional yang beroperasi di Indonesia. Beberapa lembaga donor/ lembaga pembangunan internasional yang pernah mendukung event Otonomi Awards, antara lain, LGSP-USAID, JICA, KINERJA-USAID, CIDA, The Asia Foundation, Kemitraan-EU, serta Water and Sanitation Program (WSP). Pemerintah pusat dan pemerintah provinsi juga mempunyai andil dalam pendanaan event Otonomi Awards. Dukungan pemerintah provinsi tersebut ditemukan di Jawa Timur, Jawa Tengah-DIY (2006), Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, serta Kalimantan Barat. Sementara itu, dukungan pendanaan dari pemerintah pusat hanya ditemukan di Jawa Timur. JPIP Jawa Timur pernah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (2008) dan Kementerian Lingkungan Hidup (2013-2014).

8

Strategi Penggalian Dana Perusahaan Swasta dan BUMN Salah satu potensi sumber dana untuk membiayai Otonomi Awards adalah perusahaan-perusahaan swasta dan BUMN. Setiap tahun, biasanya perusahaan mencadangkan sejumlah dana untuk kegiatan promosi melalui sponsorship. Hal itu dilakukan untuk mengangkat nama/produk/citra perusahaan. Dengan mekanisme sponsorship tersebut, berlaku hubungan business-to-business (B-to-B). Artinya, ada posisi yang saling menguntungkan (mutual beneficial) antara pemberi sponsor dan penerima sponsor. Hubungan saling menguntungkan tersebut dimulai dengan negosiasi tentang hak dan kewajiban masingmasing pihak. Misalnya, PT Semen Indonesia berniat menjadi salah satu sponsor Otonomi Awards. Dengan demikian, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memberikan tawaran paket sponsorship. Prinsipnya, dengan jumlah nominal berbeda, kompensasi yang diterima juga berbeda-beda (lihat contoh Paket Sponsorship JPIP di halaman 70). Menawarkan event Otonomi Awards kepada perusahaan memang butuh strategi khusus. Bermodal proposal saja, tampaknya, tidaklah cukup. Karena itu, JPIP selalu melibatkan bagian iklan Jawa Pos untuk mendekati perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun BUMN. Kemampuan para pemasar untuk

PENDANAAN

bernegosiasi dan meyakinkan pihak perusahaan menjadi sangat signifikan dalam menjual produk sosial semacam Otonomi Awards. Para pemasar harus bisa meyakinkan bahwa Otonomi Awards merupakan salah satu acara bergengsi di tingkat provinsi. Tamu yang hadir adalah para pengambil keputusan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan menjadi sponsor, para petinggi perusahaan mempunyai kesempatan besar bertemu dan bersosialisasi dengan para pemimpin daerah tersebut. Dengan demikian, mereka bisa memperluas jaringan bisnisnya di daerah. Selain itu, para pemasar dapat meyakinkan para pengambil keputusan dari perusahaan bahwa Otonomi Awards membantu menaikkan citra perusahaan. Teknis persuasi itu disebut strategi attachment. Dengan menjadi sponsor Otonomi Awards yang mempunyai reputasi baik, citra perusahaan akan turut terangkat juga. Perusahaan tidak hanya mengais keuntungan belaka di daerah, tetapi juga turut peduli memajukan daerah. Terakhir, jaminan pemberitaan yang luas dan intensif di surat kabar besar (Jawa Pos, Kaltim Post, Pontianak Post, Fajar, dan lain-lain) menjadi selling point berikutnya yang perlu ditawarkan kepada calon sponsor perusahaan. Dengan pemberitaan event Otonomi Awards yang luas di masing-masing provinsi, citra baik perusahaan juga akan semakin didengar publik.

Lembaga Pembangunan Internasional/ Donor Pendanaan Otonomi Awards yang lain bersumber dari lembaga pembangunan internasional (lembaga donor). Sejak 2001, relatif banyak lembaga donor yang memiliki program untuk penguatan desentralisasi di Indonesia. Beberapa di antaranya telah bermitra dengan JPIP/FIPO/PPIP/JPIP Area Kaltim untuk mendukung Otonomi Awards. Berdasar pengalaman JPIP, pengajuan proposal ke lembaga donor haruslah disesuaikan dengan fokus isu yang sedang mereka garap saat itu. Misalnya, AusAID saat ini mempunyai fokus untuk memperkuat desentralisasi di Indonesia. Itu tentu menjadi peluang yang bagus bagi JPIP dan organisasi sejenis untuk mendapatkan pendanaan kegiatan yang berkaitan dengan desentralisasi. Proposal untuk lembaga donor tentu berbeda dengan proposal untuk perusahaan swasta. Lembaga donor biasanya menghendaki proposal yang menggambarkan dengan jelas latar belakang, justifikasi, deskripsi program, output, outcome, dan biaya. Itu mirip format term of reference (ToR).

Pemerintah Pusat dan Provinsi JPIP, PPIP, FIPO, JPIP Area Kaltim dan Kalsel, serta organisasi masa depan penyelenggara Otonomi Awards sangat dilarang meminta sponsorship atau kerja sama pendanaan dengan pemerintah kabupaten/

9


kota. Jika dilakukan, hal itu akan melanggar kode etik lembaga. Kabupaten/kota merupakan locus dan focus penilaian Otonomi Awards. Untuk menjaga objektivitas dan independensi penilaian, segala bentuk kerja sama pendanaan atau asistensi dengan pemerintah kabupaten/kota tidak boleh dilakukan. Namun, karena JPIP dan organisasi sejenis penyelenggara Otonomi Awards tidak menilai kinerja pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, kerja sama pendanaan bisa dilakukan. Hal itu merujuk pada pengalaman JPIP (Jawa Timur), FIPO (Sulawesi Selatan), JPIP Area Kaltim dan Kalsel (Kalimantan Timur), serta PPIP (Kalimantan Barat). Selain JPIP, hingga tulisan ini dibuat, belum ada lembaga penyelenggara Otonomi Awards lain yang menjalin kerja sama dengan pemerintah pusat. Pada 2012-2014, JPIP bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup (Kemen LH) untuk riset tentang sungai yang melintas di kabupaten/kota. Topik tersebut menjadi salah satu indikator dalam penilaian Otonomi Awards. Dari kerja sama tersebut, JPIP mendapat dukungan pendanaan untuk sebagian biaya riset dan malam penganugerahan. Pemerintah provinsi selama ini berperan aktif dalam penyelenggaraan Otonomi Awards. Di Jawa Timur, hampir setiap tahun pemerintah provinsi menjadi sponsor Seminar dan Malam Penganugerahan Otonomi Awards. Di Kalimantan Timur, dukungan pendanaan pemerintah provinsi digunakan untuk riset dan seminar Otonomi Awards.

10

Di Sulawesi Selatan, kerja sama pendanaan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dimanfaatkan untuk field study serta Seminar dan Malam Penganugerahan Otonomi Awards. Di Kalimantan Barat, pemerintah provinsi membantu penyelenggaraan Otonomi Awards dengan memfasilitasi tempat acara untuk seminar dan malam penganugerahan.

Menggandeng Media Salah satu syarat perluasan Otonomi Awards di provinsi lain adalah adanya dukungan media yang merupakan market leader di daerah tersebut. Dukungan media besar tersebut mutlak diperlukan untuk menjaga penyelenggaraan Otonomi Awards kredibel dan independen. Dengan didukung media besar, maksud dan tujuan penyelenggaraan Otonomi Awards akan cepat diketahui publik dan pemerintah daerah.

D ILARANG Penyelenggara Otonomi Awards dilarang bekerja sama dan menerima dukungan dana dari pemerintah kabupaten dan kota

PENDANAAN

DIBOLEHKAN Bekerjasama dan menerima dukungan pendanaan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, Swasta, dan Donor.

Dukungan media besar juga memudahkan para pengelola Otonomi Awards untuk mencari sponsor, baik perusahaan swasta maupun pemerintahan. Namun, menjalin kerja sama dengan media lain (cetak, elektronik, dan online), baik sesama Jawa Pos Group maupun di luar grup, tetap perlu dilakukan. Bentuk kerja sama tersebut bisa berupa sharing iklan atau media placement untuk memperluas pemberitaan acara.

diajukan ke pihak luar. Selain di Jawa Timur, FIPO di Sulawesi Selatan dan PPIP di Kalimantan Barat menggandeng TV lokal. Selain itu, JPIP pernah bermitra dengan Radio Suara Surabaya (SS) dalam liputan menjelang, pada saat, dan pasca Otonomi Awards. Hal itu dilakukan untuk memperbesar kepedulian masyarakat (public awareness) atas isu tertentu dalam Otonomi Awards. Saat itu, JPIP memang sedang bekerja sama dengan Water and Sanitation Program (WSP)-Bank Dunia untuk memperkenalkan parameter sanitasi.

JPIP di Jawa Timur hampir setiap tahun menjalin kerja sama dengan JTV. Kerja sama dengan TV lokal terbesar di Jawa Timur itu berbentuk sharing iklan atau blocking time. Jika sharing iklan, JTV berhak menyiarkan tayangan Otonomi Awards. Namun, mereka harus mencari dana sendiri untuk operasional tayangan langsung tersebut. Bentuk kedua, JPIP akan membeli jam siar tertentu dari JTV untuk menayangkan Otonomi Awards, baik secara langsung (live) maupun siaran tunda. Jika cara itu yang dilakukan, JPIP akan memasukkan paket siaran TV tersebut dalam proposal sponsorship yang

11


12

PERSIAPAN AWAL

III

PERSIAPAN AWAL

P

rogram Otonomi Awards dirancang untuk jangka panjang. Artinya, tidak berupa program putus yang hanya berlangsung setahun atau dua tahun. Sebab, karakteristik dasar kegiatan Otonomi Awards adalah monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah. Monitoring harus dilakukan secara terus-menerus. Sementara itu, evaluasi dilakukan setelah berakhirnya tahun anggaran pemerintah daerah.

13


Karena itu, mematangkan rencana kegiatan atau membuat perencanaan strategis (strategic planning) untuk pelaksanaan Otonomi Awards penting dilakukan. Terdapat tiga bagian krusial untuk

mengimplementasikan Otonomi Awards di satu provinsi. Pertama, membentuk kelembagaan Otonomi Awards (institution setup). Kedua, penyusunan desain dan instrumen riset. Ketiga, peluncuran program (launching program).

Gambar 1: Tangga Pra-Pelaksanaan OA (Pre-Eliminary)

Membentuk Kelembagaan

Menyusun desain dan instrumen penelitian

Membentuk Kelembagaan (Institution Setup) Kelembagaan atau lebih khususnya merujuk pada struktur kepengurusan menjadi tulang punggung (backbone) sebuah organisasi. Ini sangat penting dilakukan agar ada struktur penanggung jawab yang jelas untuk menangani riset dan segala keperluan penyelenggaraan Otonomi Awards.

14

Peluncuran Program

Desentralisasi keputusan merupakan salah satu tradisi perusahaan di bawah Jawa Pos Group. Artinya, manajemen pusat Jawa Pos di Surabaya tidak terlalu ikut campur soal urusan dapur koran-koran jaringannya di daerah. Demikian juga soal kelembagaan penyelenggara Otonomi Awards di daerah. Jaringan Jawa Pos di daerah dibebaskan untuk menentukan sendiri nama lembaga, menyusun struktur, serta mengisinya dengan personel yang tepat.

PERSIAPAN AWAL

Sebagai contoh, Kaltim Post di Kalimantan Timur mendirikan JPIP Area Kaltim dan Kalsel untuk menangani penyelenggaraan Otonomi Awards di dua provinsi tersebut. Di Sulawesi Selatan, Harian Fajar membentuk the Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) sebagai penanggung jawab utama Otonomi Awards. Lembaga terbaru adalah the Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi (PPIP) yang dilahirkan koran Pontianak Post di Kalimantan Barat pada 1 Januari 2013. Dari pengalaman kelembagaan yang ada saat ini (JPIP, JPIP Area Kaltim dan Kalsel, FIPO, serta PPIP), terlihat bahwa strukturnya sangat sederhana, namun kaya fungsi. Ada dua struktur utama dalam kelembagaan penyelenggara Otonomi Awards, yakni tim manajemen dan peneliti. Tim manajemen bertugas membuat perencanaan dan penganggaran organisasi, memastikan rencana berjalan sesuai dengan jadwal, mencari sumber pendanaan untuk penyelenggaraan Otonomi Awards, dan lain-lain.

Menyusun Instrumen Penelitian Untuk menjamin kualitas penyelenggaraan Otonomi Awards, JPIP menerapkan standar yang sama dalam hal desain dan instrumen penelitian. Dengan kata lain, desain dan instrumen penelitian sudah disusun dan diuji JPIP Jawa Timur. Penyelenggara Otonomi Awards di luar Jawa Timur mereplikasi desain dan instrumen tersebut di provinsi masing-masing. Namun, review terhadap desain dan instrumen penelitian tetap perlu dilakukan agar sesuai dengan karakteristik daerah. Adapun desain penelitian Otonomi Awards adalah sebagai berikut:

Sementara itu, peneliti bertanggung jawab membuat desain riset dan instrumen yang digunakan, melakukan penelitian lapangan, mengolah data, dan mempresentasikan hasil. Untuk memperluas dampak, para peneliti Otonomi Awards juga berkewajiban mempresentasikan desain serta hasil riset di surat kabar pendukung Otonomi Awards. Yaitu, di Jawa Timur di harian Jawa Pos, di Kalimantan Timur di Kaltim Post, di Sulawesi Selatan di Harian Fajar, dan di Kalimantan Barat di Pontianak Post.

15

Meramu Otonomi Awards

Gambar 2: Desain Penelitian Otonomi Awards

Mentradisikan Kompetisi, Memintas Kemajuan Daerah

Pertanyaan Penelitian 1. Ekonomi ? 2. Pelayanan Publik 3. Politik Lokal

Metodologi

Locus

a. Wawancara mendalam b. Analisis Dokumen c. Survei Publik

Pemkab/ Pemkot Focus

Good Practices Best Practices

Temuan penelitian dan indeks kinerja pemerintah daerah

Good Practices Good Practices

Lesson Learned

Sementara itu, instrumen penelitian Otonomi Awards meliputi garis-garis besar petunjuk wawancara mendalam, kuesioner survei publik, format laporan

No

16

Instrumen

BadPractices

penelitian, dan daftar kebutuhan dokumen pendukung penelitian. Contoh instrumen-instrumen tersebut dapat dilihat pada lampiran bab ini.

Keterangan

1

Petunjuk wawancara mendalam

Berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pokok yang wajib ditanyakan peneliti kepada narasumber kunci untuk menggali inovasi daerah.

2

Kuesioner survei publik

Berisi serangkaian pertanyaan yang khusus ditujukan untuk masyarakat umum di satu kabupaten untuk menggali persepsi mereka tentang kinerja pemerintah daerah.

3

Format laporan penelitian

Berisi tentang urutan penulisan hasil wawancara mendalam di daerah.

4

Daftar kebutuhan dokumen

Merupakan daftar kebutuhan dokumen yang wajib diperoleh peneliti saat riset di daerah.

PERSIAPAN AWAL

Peluncuran Program Peluncuran program (program launching) merupakan salah satu momen krusial dalam penyelenggaraan Otonomi Awards. Pada kesempatan tersebut, lembaga penyelenggara Otonomi Awards memperkenalkan diri kepada khalayak ramai. Karena itu, dukungan media massa sangat diperlukan dalam peluncuran program ini. Di media massa —biasanya

lewat koran Jawa Pos Group —, dimuat tujuan penyelenggaraan Otonomi Awards, desain riset, dan para pengurus lembaga. Selain lewat media massa, saat peluncuran program, JPIP atau penyelenggara Otonomi Awards yang lain mengundang bupati/wali kota beserta pejabat SKPD. Undangan tersebut sekaligus menjadi forum sosialisasi tentang tujuan, indikator penilaian, serta cara penilaian Otonomi Awards.

Gambar 3: Launching Program Otonomi Awards

Sosialisasi via media massa

Sosialisasi langsung dilakukan dengan mengundang seluruh bupati/ walikota serta beberapa pejabat SKPD dalam satu provinsi. Pada forum tersebut, JPIP atau penyelenggara Otonomi Awards memaparkan secara lisan tujuan, desain riset, Launching indikator, dan metode Program penilaian Otonomi Awards

dilakukan agar dapat menjangkau khalayak lebih luas. Dilakukan dengan menampilkan tujuan, desain riset, parameter, indikator, metode penelitian, dan para pengurus Otonomi Awards di daerah tersebut

Otonomi Awards

Sosialisasi via kunjungan langsung diperlukan

terutama bagi daerah-daerah yang tidak bisa hadir dalam sosialisasi langsung di ibu kota provinsi. PPIP dan FIPO menempuh cara ini dengan mendatangi beberapa kabupaten/ kota yang tidak hadir dalam forum sosialisasi. Di hadapan kepala daerah dan pejabat SKPD, tim dari PPIP dan FIPO mempresentasikan Otonomi Awards

17


Beberapa hal teknis terkait dengan peluncuran program, antara lain: No

18

Kegiatan

Keterangan

1

Menyiapkan tempat acara

Bisa bertempat di hotel, aula, atau kantor Jawa Pos Group yang bisa menampung banyak orang.

2

Mengirimkan undangan kepada seluruh bupati/wali kota dalam satu provinsi

Bupati/wali kota biasanya mengajak serta/mewakilkan kepada pejabat SKPD.

3

Mempersiapkan materi cetak untuk dibagikan kepada audiens yang datang

Materi berisi tentang sejarah singkat, tujuan, parameter, dan indikator, metode penilaian, serta perkenalan pengurus lembaga penyelenggara Otonomi Awards.

4

Mempersiapkan materi presentasi

Berisi tentang paparan parameter dan indikator serta metode penilaian Otonomi Awards.


IV

Diseminasi Metodologi Tak kenal maka tak sayang menjadi idiom yang paling tepat digunakan untuk mendeskripsikan Otonomi Awards pada tahun pertama. Tahun pertama Otonomi Awards menjadi tahap yang paling menantang. Pada tahun itu, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan masyarakat belum tahu apa itu Otonomi Awards. Karena itu, sosialisasi Otonomi Awards menjadi satu keharusan.

19


Ad a du a t a h ap y a n g d i l a ku k a n u nt u k menyosialisasikan Otonomi Awards, yaitu prelaunching dan launching program.

Bagi lembaga-lembaga yang tidak berada di bawah naungan media cetak, sosialisasi pre-launching kepada publik bisa dilakukan dengan cara yang berbeda. Salah satunya lewat media sosial. Atau, lembaga bisa melakukan serangkaian road show di berbagai tempat yang membuat kegiatan lembaga itu diliput media.

Pre-Launching Pre-launching program bisa dilakukan dengan sosialisasi lewat media. Bagi lembaga yang berada di bawah payung Jawa Pos Group (Jawa Pos News Network/JPNN), cara yang paling efektif untuk sosialisasi adalah memuat pemberitaan Otonomi Awards di media. Sosialisasi Otonomi Awards lewat media mendapat satu keuntungan lebih karena bisa menjangkau berbagai kalangan. Profil lembaga yang dimuat di media meliputi profil peneliti, metode penelitian yang digunakan, serta parameter dan indikator untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten/ kota. Metodologi penelitian beserta parameter dan indikator telah dibahas dalam Bab 3. Pemuatan profil lembaga di media bisa dilakukan selama empat kali dalam waktu sebulan. Itu berarti profil dimuat tiap minggu di media yang bernaung di bawah Jawa Pos Group. Cara tersebut telah dilakukan The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) di harian Jawa Pos pada 2001, JPIP Area Kaltim di harian Kaltim Post pada 2005, Fajar Institute of Pro-Otonomi (FIPO) di Harian Fajar pada 2008, dan Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi (PPIP) pada 2013 (contoh terbitan di halaman 71-73).

20

PROgRAM Launching Di dalam launching program, lembaga baru perlu mengundang pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang berada di provinsi tersebut, civil society, dunia kampus, dan media massa. Pemerintah kabupaten/kota perlu diyakinkan bahwa Otonomi Awards yang akan digelar bisa mendorong peningkatan pelayanan publik serta pengembangan ekonomi, kinerja politik lokal, lingkungan hidup, dan sanitasi. Karena itu, pemerintah provinsi perlu dilibatkan sejak awal dalam program tersebut. Baik dukungan pendanaan maupun nonfinansial. Dukungan finansial bisa diwujudkan dengan dukungan anggaran untuk melakukan kegiatan field studies serta seminar paparan hasil penilaian. Sementara itu, dukungan nonfinansial yang biasa dilakukan pemerintah kabupaten/kota adalah turut mengirimkan undangan launching program kepada kabupaten/kota. Undangan sosialisasi dikirim kepada pemerintah kabupaten/kota sekitar dua minggu sebelum launching


MONITOR KALBAR: Pada 2013, JPIP memperluas jangkauan Otonomi Awards (OA) di Kalimantan Barat. Launching dan sosialisasi OA pada Juli 2013 diresmikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat Sumarno (memukul gong) dan CEO Pontianak Post Untung Sukati.

program (contoh undangan bisa dilihat di halaman 74). Undangan bisa dikirim oleh institusi yang bersangkutan atau lewat pemerintah provinsi, bergantung pada kondisi daerah yang bersangkutan. Dalam kasus di Jawa Timur, JPIP mengirimkan sendiri undangan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota. Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, pemerintah provinsi juga turut mengirimkan surat undangan sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota. Para undangan di tiap pemerintah kabupaten/ kota meliputi bupati/wali kota, sekretaris daerah, kepala bapppeda, serta kepala bagian hubungan masyarakat (humas). Setelah kembali ke daerah

masing-masing, para pejabat tersebut diharapkan untuk menyosialisasikan secara lebih luas apa yang disampaikan dalam acara tersebut kepada kepala SKPD atau para pembuat kebijakan lainnya di daerah. Dengan demikian, ketika field studies dilakukan, pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan telah siap menyambut para peneliti dengan inovasi serta data pendukungnya. Dalam launching program ini, pemerintah provinsi dan lembaga yang bersangkutan biasanya menandatangani memorandum of understanding (MoU/nota kesepahaman bersama). Dalam MoU tersebut dicantumkan dukungan apa saja yang diberikan

21


pemerintah provinsi dan kegiatan apa saja yang dilakukan lembaga.

Apa yang Dilakukan saat Launching Program? Launching program biasanya dirangkum dalam kegiatan seminar setengah hari (half-day meeting) yang berlangsung di ibu kota provinsi

BOX 1 UNDANGAN SOSIALISASI OTONOMI AWARDS • • • •

Bupati/Wali Kota: Sebagai pemimpin daerah, mereka harus tahu apa yang dilakukan institusi penyelenggara Otonomi Awards. Mereka juga perlu dilibatkan dalam program monitoring dan evaluasi ini karena kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari kepemimpinan dan kemauan politik mereka. Terutama yang berkaitan dengan program-program inovasi di daerah tersebut. Sekretaris Daerah/Sekda: Sebagai orang tertinggi di dalam hierarki pemerintahan, Sekda dianggap paling tahu kondisi birokrasi di suatu daerah. Bupati/wali kota biasanya juga memberikan disposisi kegiatan ini kepada Sekda. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda): Kepala bappeda terlibat dalam semua perencanaan program di daerah. Bappeda adalah think tank di tingkat lokal. Bagian Hubungan Masyarakat (Humas): Di bawah humas, seluruh kegiatan kepala daerah atau program daerah dipublikasikan secara luas di daerah tersebut.

yang bersangkutan. Misalnya, launching program kegiatan Otonomi Awards di Jawa Timur dilaksanakan di Surabaya dan di Sulawesi Selatan dilakukan di Makassar. Sementara itu, presentasi oleh tim peneliti biasanya dilakukan peneliti di provinsi setempat dengan didukung peneliti senior dari JPIP. Meyakinkan kabupaten/kota atas manfaat yang didapat dari Otonomi Awards tidak saja disampaikan pemerintah provinsi. Tetapi, itulah pesan utama yang harus disampaikan para peneliti. Pada tahun pertama,

22

tidak jarang pemerintah kabupaten/kota yang masih ragu terhadap Otonomi Awards. Karena itu, dalam presentasi, peneliti bisa memberikan contoh kemajuankemajuan yang telah dicapai kabupaten/kota di Jawa Timur atau Sulawesi Selatan karena adanya aktivitas oleh JPIP dan FIPO.


Tahun Kedua dan Selanjutnya Setelah tahun pertama, meskipun masih ada tantangan, Otonomi Awards relatif lebih mudah dilakukan. Sebab, pemerintah kabupaten/kota mulai merasakan manfaat Otonomi Awards untuk mendorong

inovasi-inovasi di daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah akan lebih terbuka dalam memberikan informasi program dan data-data yang dibutuhkan tim peneliti. Pada tahun kedua dan tahun-tahun berikutnya, lembaga tidak perlu menggunakan launching program. Tetapi, sosialisasi untuk pemerintah kabupaten/kota masih terus dilakukan. Yaitu, mengundang mereka

BOX 2 Contoh Susunan Acara Launching Program Otonomi Awards 08.00-09.00 09.00-09.15 09.15-09.45 09.45-12.00 12.00-13.00

: Registrasi dan coffee morning : Sambutan dari Direktur Eksekutif : Sambutan dari Gubernur : Presentasi dari tim peneliti JPIP dan lembaga lokal : Makan siang

untuk datang ke sosialisasi yang biasanya dilakukan di ibu kota provinsi.

BOX 3

Hal-hal yang perlu disampaikan dalam presentasi tersebut adalah: • • • • • •

Filosofi Pro-Otonomi dan Latar Belakang Pendirian Lembaga Maksud dan Tujuan Pendirian Lembaga Siapa Pendukung Kegiatan Metodologi Penelitian Penjelasan Parameter dan Indikator Penelitian Data-Data Pendukung yang Harus Disediakan Pemerintah Daerah (lampiran halaman 74).

Selain mengundang mereka untuk datang ke sosialisasi, bagi lembaga-lembaga yang bernaung di bawah bendera Jawa Pos Group, mereka perlu menyebarkan perubahan parameter atau indikator lewat kolom di koran, setidaknya selama sekali. Kegiatan itu masih perlu dilakukan karena dua alasan: a. Update Parameter dan Indikator Penilaian Setiap tahun, JPIP melakukan review terhadap parameter dan indikator penilaian berdasar perkembangan terkini masyarakat, urgensi sebuah isu, atau perubahan kebijakan terbaru

23


b.

24

pemerintah nasional. Misalnya, penambahan parameter lingkungan hidup yang dilakukan JPIP pada 2006 dan sanitasi pada 2008. Halhal seperti itu harus diinformasikan kepada kabupaten/kota. ’’Penyegaran’’ Parameter dan Indikator Kondisi di setiap kabupaten/kota berbeda. Salah satu faktor terpenting adalah kemauan politik kepala daerah. Di beberapa kabupaten/kota yang telah memiliki respons yang sangat bagus, pemerintah daerah tidak segan membentuk tim khusus yang menangani tim peneliti ketika turun melakukan penelitian. Tetapi, di beberapa daerah, kondisi birokrasinya tidak terlalu mendukung, termasuk kemauan kepala daerah. Karena itu, di daerah-daerah tersebut terjadi rotasi yang cepat terkait dengan posisi di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Akibatnya, orang-orang yang membantu tim peneliti tidak berada di instansi yang sama. Ketika terjadi perubahan contact person di kabupaten/kota, lembaga perlu menjelaskan kembali apa yang dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan tim peneliti. Dengan demikian, tantangan-tantangan yang mungkin timbul di daerah bisa diminimalkan.

PERKUAT DESENTRALISASI: Dr. Purwo Santoso dari Universitas Gadjah Mada bersama dengan Mahfud MD di sosialisasi JPIP 2008.

Strategi Komunikasi

V

Strategi Komunikasi Target Undangan Sosialisasi Otonomi Awards (OA) bertujuan untuk menilai kinerja pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, pemerintah kabupaten/kota adalah sasaran utama program ini. Tetapi, dalam pelaksanaannya, dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Bukan hanya pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga

25


kalangan profesional, lembaga asosiasi, dunia kampus, dan sebagainya. Keterlibatan lembaga-lembaga non pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan ketika survei publik dilakukan. Cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan adalah memublikasikan hasil sosialisasi kepada khalayak secara luas lewat pemberitaan di koran atapun website. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam Bab IV, ketika sosialisasi Otonomi Awards dilakukan, ada beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang diundang untuk hadir. Mereka yang hadir dalam acara tersebut nanti dijadikan contact person (CP) di masing-masing kabupaten/kota.

Sebagai contact person yang akan mengawal para peneliti di lapangan, mereka harus bisa memahami parameter dan indikator apa yang akan diteliti. Merekalah yang akan menyosialisasikan kembali parameter serta indikator yang didapatkan saat sosialisasi kepada para pejabat lainnya di kabupaten/ kota yang bersangkutan.

Update Database Contact Person Salah satu cara untuk terus berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga profesional,

26

akademisi, dan lainnya adalah membuat database contact person. Update data itu harus dilakukan para peneliti dan surveyor. Setiap tahun, data tersebut harus diperbarui. Database itu akan dijadikan rujukan untuk tahun berikutnya, baik oleh para peneliti maupun surveyor. Para contact person tersebut berperan sangat penting dalam Otonomi Awards. Yaitu, menjadi ’’penghubung’’ antara peneliti dan para pejabat di SKPD-SKPD di kabupaten/kota. Pembaruan data mutlak dilakukan. Sebab, adanya mutasi di kabupaten/kota bisa berpengaruh terhadap para contact person. Kalau person yang sudah terbiasa menangani kegiatan Otonomi Awards di kabupaten/ kota dimutasi, harus dilakukan pendekatan ulang kepada penanggung jawab yang baru. Kalau tim belum menemukan contact person yang baru, cara lain yang bisa dilakukan para peneliti adalah mengontak penghubung pada tahun sebelumnya. Mereka biasanya bisa membantu untuk menemukan contact person yang baru. Di banyak daerah, biasanya pemerintah kabupaten/kota sudah menunjuk pengganti orang yang dimutasi. Setiap tahun, contact person di masing-masing kabupaten/kota bisa berbeda. Itu terjadi karena adanya mutasi jabatan. Perlu dicatat, mutasi di masing-masing kabupaten/kota sangat bervariasi. Ada daerah-daerah yang sangat stabil dan jarang memutasi pegawai. Ada juga kabupaten/kota yang sering melakukan hal tersebut. Banyak faktor yang memengaruhi kondisi itu. Salah satunya adalah kondisi politik lokal.

Strategi Komunikasi

Di ting kat kabupaten/kot a, SKPD yang mengoordinasi Otonomi Awards bervariasi. Ada yang ditempatkan di humas, bappeda, atau bagian pemerintahan. Tetapi, bisa juga penanggung jawab di masing-masing kabupaten/kota tersebut merupakan kolaborasi beberapa SKPD. Mereka pun berbagi tugas untuk mengawal Otonomi Awards di kabupaten/kota masing-masing.

masuk ke lingkungan SKPD lainnya lebih mudah. Termasuk untuk mendapatkan data-data sekunder yang dibutuhkan. Para contact person itulah yang juga dihubungi ketika penelitian sudah selesai dan para peneliti masih membutuhkan data tambahan.

Melalui SKPD atau contact person di daerah itulah, tim peneliti berkoordinasi terkait dengan kegiatan wawancara mendalam, pengumpulan datadata sekunder, serta peninjauan lapangan inovasi yang diunggulkan masing-masing kabupaten/kota. Dengan adanya contact person dan penghubung di masing-masing kabupaten/kota, field studies lebih mudah dilakukan. SKPD yang ditunjuk itu biasanya akan mendampingi peneliti ketika melakukan wawancara di tiap-tiap SKPD, bertemu dengan para penerima manfaat program, dan sebagainya. Dengan adanya dampingan dari SKPD, peneliti akan lebih mudah menjalankan penelitian dan mengakses data dari pemerintah daerah. Dari pengalaman para peneliti di Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Barat, tidak jarang peneliti masih dicurigai karena sering dianggap melakukan audit program-program pemerintah di daerah. Mereka juga sering dianggap sebagai wartawan yang akan mencari praktik-praktik buruk SKPD. Hal tersebut terjadi karena tidak semua SKPD di kabupaten/kota memahami OA. Karena itu, dengan adanya petugas yang mendampingi, proses

27


28

Penelitian Lapangan

VI

Penelitian Lapangan

P

enelitian lapangan merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam Otonomi Awards (OA). Ada dua kegiatan yang dilaksanakan dalam penelitian lapangan, yakni wawancara mendalam oleh para peneliti dan survei publik oleh para surveyor.

29


Persiapan-persiapan sebelum wawancara mendalam dan survei publik adalah sebagai berikut:

PENELITIAN MENDALAM Rekrutmen dan Pelatihan Peneliti Para peneliti ini adalah tulang punggung lembaga. Tanpa mereka, penelitian lapangan tidak akan berjalan. Dalam satu lembaga, setidaknya dibutuhkan lima peneliti. Jumlah peneliti seharusnya dibuat ganjil. Hal tersebut berguna ketika dilakukan pengambilan suara (voting). Voting menjadi solusi terakhir ketika mengalami deadlock dalam menentukan pemenang Otonomi Awards. Karena itu, seleksi peneliti harus dilaksanakan secara hati-hati. Peneliti yang dibutuhkan bukan saja orang yang pintar. Tetapi, dibutuhkan pula orang yang berintegritas.

30

Lembaga harus melakukan rekrutmen peneliti dua bulan sebelum penelitian dimulai. Sebab, para peneliti sudah harus dibekali metodologi penelitian, parameter serta indikator penelitian, dan sebagainya sebelum diterjunkan ke lapangan. Untuk tahap pertama, peneliti bisa dikontrak dalam waktu setahun lebih dahulu. Kalau kinerja bagus,

kontrak mereka bisa diperpanjang.

Untuk merekrut peneliti, dibutuhkan langkahl a n g k a h s e b a g a i b e r i k u t :

ATURAN PENELITI

Peneliti dilarang menerima fasilitas hotel dan uang dari pemerintah Kabupaten/Kota

1. Iklan lowongan peneliti di media. 2. Seleksi para pelamar. Ada dua seleksi, yakni administrasi dan wawancara. Para pelamar yang memenuhi syarat administrasi akan diwawancarai oleh pimpinan lembaga. Dari para pelamar yang diwawancarai, akan diambil lima orang untuk dijadikan peneliti utama. Jumlah peneliti disesuaikan dengan luas wilayah provinsi. Untuk provinsi dengan kabupaten/ kota yang banyak seperti Jawa Timur, lima orang peneliti tidak cukup. Paling tidak, untuk melakukan penelitian di 38 kabupaten/ kota di Jawa Timur dibutuhkan tujuh peneliti. 3. Tanda tangan kontrak bagi peneliti terpilih. 4. Pelatihan metodologi penelitian. Pelatihan ini diselenggarakan dengan instruktur para peneliti senior JPIP untuk transfer of knowledge. Sebab, para peneliti di lembaga baru perlu memahami filosofi, metodologi penelitian, dan parameter serta indikator terkait dengan kualitas mutu penelitian. Pelatihan tersebut bisa dilakukan

Penelitian Lapangan

dalam waktu intensif selama tiga hari.

Pembagian Daerah Penelitian Setelah pelatihan metodologi diberikan, langkah selanjutnya adalah pembagian daerah penelitian. Seorang peneliti biasanya ’’ditugaskan’’ di beberapa daerah. Setiap peneliti akan bertanggung jawab atas 5–6 daerah, bergantung jumlah kabupaten/kota di provinsi tersebut. Seorang peneliti biasanya tidak akan ditugaskan ke kabupaten/kota yang sama setidaknya dalam tiga tahun berturut-turut. Hal itu bertujuan untuk menjaga netralitas peneliti dan menghindarkan ’’ancaman’’ kepada peneliti, kalaupun ada. Wawancara Mendalam dan Pengumpulan Data Sekunder Ada dua tugas utama yang diemban peneliti lapangan. Yaitu, melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) kepada para pengambil kebijakan di kabupaten/kota dan mengumpulkan data-data sekunder. Hasil wawancara mendalam merupakan data primer, sedangkan data-data sekunder diperoleh dari data-data daerah yang akan digunakan dalam analisis akhir (jenis data-data sekunder terlampir di halaman 74). Pembagian daerah penelitian itu dilakukan sebelum diseminasi metodologi lewat sosialisasi program. Dalam forum sosialisasi itulah para peneliti dipertemukan dengan perwakilan kabupaten/kota dan saling bertukar nomor kontak. Kebijakan-kebijakan yang dinilai tim peneliti adalah program-program yang telah dilakukan dalam

setahun terakhir (program di tahun berjalan tidak dinilai). Misalnya, di Otonomi Awards 2014, yang dinilai adalah program-program sampai 2013. Jadi, program tersebut bisa saja dimulai pada 2010 atau sebelumnya. Biasanya kehadiran para peneliti lapangan diinformasikan kepada daerah dua minggu sebelumnya melalui surat yang dikirim lembaga (contoh surat pemberitahuan riset terlampir di halaman 74). Di beberapa provinsi, pemerintah provinsi juga memperkuat surat dari lembaga. Setelah surat dikirim lembaga (dan pemerintah provinsi), peneliti melakukan konfirmasi ulang lewat telepon kepada utusan kabupaten/kota yang hadir dalam sosialisasi. Selanjutnya, peneliti melakukan koordinasi intensif dengan contact person tersebut untuk penelitian di lapangan. Di dalam wawancara mendalam tersebut, peneliti akan mewawancarai para pengambil kebijakan di tingkat lokal seperti bupati/wali kota, sekretaris daerah, dan seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) beserta para kepala bagian dan kepala subdinas. Termasuk masyarakat penerima manfaat program/kebijakan dari pemerintah daerah. Para warga akan ditanya manfaat yang telah mereka terima dari program-program yang telah diinisatori pemerintah daerah. Jumlah narasumber di tiap kabupaten/kota tidak sama, tergantung jumlah program unggulan yang ditawarkan kepada peneliti. Wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder biasanya dilakukan peneliti dalam waktu 5-10 hari kerja. Melakukan wawancara mendalam merupakan kegiatan yang paling menantang dari seluruh rangkaian penilaian Otonomi Awards, terutama pada tahun-tahun

31


pertama. Sebab, para peneliti harus berhadapan dengan para narasumber yang tidak semua memberikan respons positif. Misalnya, mereka enggan memberikan informasi program karena mengira wawancara mendalam oleh peneliti merupakan bagian dari ’’audit’’ atau upaya untuk mencari praktik-praktik buruk pemerintah daerah. Hal itu terjadi karena belum semua pemerintah daerah memahami Otonomi Awards. Ketertutupan pemerintah kabupaten/kota tersebut juga berdampak terhadap pengumpulan data-data sekunder. Sebab, masih ada pemerintah kabupaten/ kota yang berpikiran, data-data sekunder seperti APBD adalah data rahasia. Pengalaman-pengalaman seperti itu pernah dialami para peneliti di JPIP, JPIP Area Kaltim, FIPO, dan PPIP.

Langkah-Langkah untuk Mengatasi Kendala-Kendala

32

1. Sosialisasi ulang kepada bupati/wali kota dan pimpinan SKPD pada hari pertama penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk meyakinkan pemerintah kabupaten/kota bahwa riset itu bertujuan mendorong kemajuan pemerintah daerah. Meskipun banyak pejabat kabupaten/kota yang sudah diundang ke acara sosialisasi, bisa jadi tidak terjadi transfer informasi di daerah. Karena itu, para peneliti perlu melakukan sosialisasi ulang di daerah. 2. Mencari alternatif sumber data ketika tidak

CATATAN SINGKAT WAWANCARA MENDALAM • Lama Penelitian di Lapangan: 5-10 hari. • Yang Diwawancarai: Bupati/wali kota, kepala SKPD, & masyarakat penerima manfaat. • Yang Dikumpulkan: Data-data inovasi dan data-data sekunder seperti, APBD, profil pendidikan, profil kesehatan, dan data BPS.

mendapatkannya dari pemerintah kabupaten/ kota. Sumber data alternatif, antara lain, berasal anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) atau LSM setempat. 3. Menjalin komunikasi dengan wartawan lokal. Bagi lembaga di bawah naungan Jawa Pos Group, mereka bisa menggunakan para wartawan lokal di kabupaten/kota tersebut. Mereka bisa menjadi fasilitator dengan pemerintah kabupaten/kota, baik untuk akses wawancara mendalam maupun data-data sekunder. Hal itu dilakukan karena para jurnalis lokal tersebut lebih memahami karakter pemerintah daerah setempat. Fasilitas wartawan jaringan lokal Jawa Pos dilakukan oleh JPIP, JPIP area Kaltim dan Kalsel, FIPO, dan PPIP.

Penelitian Lapangan

Survei Publik Sur vei publik juga merupakan komponen yang sangat penting bagi Otonomi Awards. Sebab, di sinilah publik dilibatkan dalam memberikan penilaian pemerintah di daerah mereka. Sehingga, mereka tidak saja menjadi objek dalam pembangunan di daerah, tetapi juga turut berpartisipasi dalam menyuarakan pendapat mereka. Survei tersebut dilakukan secara terpisah oleh lembaga lainnya, bukan oleh para peneliti lapangan. Lembaga-lembaga yang bisa melakukan survei publik tersebut adalah lembaga survei independen atau lembaga survei yang berafiliasi dengan perguruan tinggi, misalnya saja, JPIP menggandeng UP3D/ PDPM Institut Sepuluh November sejak 2005 untuk melakukan survei publik di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Selain bertugas mengumpulkan hasil penilaian masyarakat terhadap pemerintah daerah mereka, lembaga survei tersebut berkewajiban menyelesaikan coding hasil survei (contoh kuesoner di halaman 75). Survei publik itu biasanya dilakukan setelah wawancara mendalam dan pengumpulan data sekunder selesai. Sebab, para surveyor membutuhkan input kebijakan apa saja yang telah dilakukan pemerintah kabupaten/kota. Dengan begitu, para surveyor bisa terhindar dari pemilihan responden yang kurang tepat. Sebelum survei publik dilaksanakan, ada beberapa

persiapan yang diperlukan: 1. Perlu disusun kuesioner yang akan digunakan lembaga survei. Kuesioner tersebut dibuat bersama oleh lembaga survei dan lembaga yang menyelenggarakan Otonomi Awards. Sebab, dalam pembuatan kuesioner tersebut, perlu penyesuaian antara pertanyaan dan parameter serta indikator riset. Pembuatan kuesioner tersebut membutuhkan waktu dua minggu sampai sebulan. 2. Lembaga survei melakukan rekrutmen untuk enumerator/surveyor. Mereka adalah orang-orang yang akan melakukan wawancara sekaligus mengisi kuesioner dengan para responden. BOX 4 RESPONDEN SURVEI PUBLIK Di setiap kabupaten/kota terdapat 100 responden. Mereka berasal dari beberapa cluster/kelompok yang berbeda. a. Petani/nelayan b. Partai politik/DPRD c. LSM d. Investor/IKM e. Organisasi profesi

f. Kelompok perempuan g. Tokoh masyarakat h. Organisasi masyarakat i. Pelajar/mahasiswa j. Masyarakat umum

3. Pelatihan kepada para enumerator/surveyors. Pelatihan tersebut diberikan lembaga survei dan lembaga penyelenggara Otonomi Awards. Pelatihan biasanya dilakukan selama sehari.

33


BOX 5 SYARAT MENJADI RESPONDEN • Warga kabupaten/kota setempat yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). • Tinggal di daerah tersebut setidaknya selama empat tahun. • Well-informed. Yaitu, para responden mampu mengakses sumber-sumber informasi seperti koran, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Dengan demikian, responden mengetahui kebijakan di daerah.

Surveyor mencari responden secara selektif. Tidak semua orang bisa dijadikan responden. Ada beberapa syarat.

LANGGANAN JUARA: Pelayanan perijinan pararel di BPPT Sidoarjo pelayanan di Kabupaten ini pernah menang Otonomi Awards sebanyak tiga kali

34

Penelitian Lapangan

PAHAMI METODOLOGI: Di dalam pelatihan peneliti yang diberikan oleh the Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP), para peneliti dibekali dengan landasan filosofi OA, dan juga parameter & indikator riset. Pelatihan dilaksanakan di Graha Pena, Pontianak pada 19-20 Juni 2013 yang lalu.

TULANG PUNGGUNG PPIP: Peneliti memegang peranan penting dalam Otonomi Awards. Nampak Direktur Eksekutif Pontianak Post Institute of Pro-Otonomi (PPIP) Budi Dharmawan mewawancarai para kandidat peneliti.

BRIEFING: Direktur Eksekutif PPIP Budi Dharmawan (nomor dua dari kanan) memberikan penjelasan singkat terkait PPIP dan apa yang dilakukan kepada para peneliti yang baru terpilih.

35


GALI PROGRAM DAERAH: Peneliti The Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi (JPIP) Hariatni Novitasari sedang melakukan wawancara mendalam dengan SKPD di daerah dan para penerima manfaat program.

BUKTIKAN CERITA SKPD: Untuk membuktikan kebenaran program yang diceritakan oleh pemerintah daerah, perlu dibuktikan kebenarannya. Cara yang dilakukan adalah dengan kunjungan ke lapangan atau lokasi program.

GALI INFORMASI PUBLIK: Para surveyor dari PDPM ITS mendapatkan pelatihan sebelum mereka diterjunkan di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur untuk tahu pendapat publik tentang kinerja pemerintah di daerahnya.

36

SIDANG PLENO PENELITI

VII


S

idang pleno peneliti merupakan tahap krusial dalam penelitian Otonomi Awards. Pada sidang tersebut, masing-masing peneliti harus mempresentasikan temuan inovasi yang diperoleh selama riset lapangan di daerah. Dalam presentasinya, peneliti menjelaskan keunggulan dan kelemahan suatu program yang dilaksanakan pemerintah daerah.

37


Inovasi-inovasi daerah itu kemudian dinilai bersama oleh seluruh peneliti. Peneliti yang mengobservasi langsung inovasi daerah yang dinilai sekaligus bertindak sebagai promotor. Artinya, peneliti harus bisa mempresentasikan latar belakang, tujuan, sasaran, pelaksanaan, hingga dampak sebuah program/ kebijakan yang dinilai sebagai terobosan daerah. Pada saat presentasi tersebut, peneliti yang lain mengajukan pertanyaan, klarifikasi, serta menggali informasi lebih lanjut tentang inovasi dari peneliti promotor.

Pada akhir presentasi, peneliti yang bertindak sebagai promotor inovasi memberikan nilai atas inovasi yang diteliti tersebut. Berikutnya, masing-masing peneliti memberikan nilai sesuai dengan informasi dan pengetahuan yang mereka peroleh. Pada tahap ini, subjektivitas peneliti memang mengedepan. Namun, subjektivitas peneliti tersebut bukanlah subjektivitas tunggal. Sebab, peneliti yang lain juga akan memberikan pendapat dan mengkritisi penilaian peneliti yang lain. Di sinilah pentingnya rapat pleno peneliti.

Rapat pleno peneliti juga merupakan kesempatan bagi peneliti, baik promotor maupun nonpromotor, untuk melakukan klarifikasi akhir tentang inovasi suatu daerah. Misalnya, suatu daerah mengunggulkan program inovatif tentang pusat pengaduan masyarakat. Menurut penjelasan para informan kunci, pusat pengaduan tersebut bisa diakses 24 jam setiap hari (24/7) melalui telepon, e-mail, maupun datang langsung. Maka, pada rapat pleno tersebut, peneliti lain akan meminta pembuktian kepada peneliti promotor tentang kebenaran informasi itu.

Teknis Pelaksanaan

Selanjutnya, peneliti promotor akan menelepon langsung lembaga yang dimaksud. Jika telepon diterima dengan baik, meskipun sudah di luar jam dan hari kerja, informasi tentang program inovatif tersebut relatif dapat dipercaya. Sebaliknya, jika saat diakses tidak ada respons sama sekali, reliabilitas program inovatif tersebut patut dipertanyakan. Hampir pasti, jika terjadi, hal itu akan berkonsekuensi pada nilai akhir inovasi.

38

Idealnya, rapat pleno peneliti diadakan setiap minggu sekali setelah peneliti kembali dari daerah. Hal itu ditujukan untuk menghindari penumpukan laporan riset dan presentasi. Dari pengalaman JPIP, presentasi satu inovasi saja bisa berlangsung hingga 15-20 menit. Jika ada 10 peneliti, untuk satu indikator saja (misalnya kesehatan), dibutuhkan minimal 2,5 jam untuk membahasnya. Dengan manajemen waktu yang baik, penumpukan presentasi bisa dihindarkan. Sesuai dengan pengalaman JPIP, rapat pleno biasanya diadakan sehari penuh pada hari Sabtu. Akhir pekan dipilih karena Senin hingga Jumat peneliti berada di lapangan untuk penggalian informasi dan data. Rapat pleno sekaligus menjadi sarana untuk


Gambar 2 Tiga Tahap Rapat Pleno Peneliti Otonomi Awards

Presentasi Inovasi Daerah oleh Peneliti Promotor

• Peneliti yang turun langsung ke daerah mempresentasikan inovasi yang ditemukan di hadapan seluruh peneliti

Tanya jawab (Q&A) tentang inovasi yang Dipresentasikan

Penilaian Inovasi

• Inovasi yang telah dipresentasikan peneliti promotor diberi nilai oleh seluruh peneliti yang hadir dalam rapat pleno

mengetahui kelengkapan dokumen yang diperoleh peneliti dari pemerintah daerah. Jika masih ditemukan kekurangan informasi dan dokumen, peneliti wajib memenuhinya pada minggu berikutnya atau sesuai dengan waktu yang disepakati.

39


No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Deskripsi Tempat dan waktu pleno Undangan peneliti Daftar hadir peneliti Proyektor Pimpinan rapat Time keeper Lembar penilaian Petugas entry nilai di lembar penilaian Checklist kelengkapan dokumen daerah

Checklist Rapat Pleno Peneliti Checklist a a a a a a a a a

WAKILI DAERAH: Di dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh peneliti, setiap peneliti wajib mempresentasikan hasil temuan mereka di lapangan. Di dalam rapat pleno ini, inovasi tiap-tiap daerah dinilai.

40

PENGOLAHAN DATA

VIII

PENGOLAHAN DATA Riset Otonomi Awards sangatlah unik, baik dari sisi metodologi maupun prosesnya. Metodologi yang digunakan menggabungkan antara riset kuantitatif dan kualitatif. Riset kuantitatif digunakan untuk menganalisis data-data eksisting suatu daerah. Sumber data untuk riset kuantitatif berasal dari dokumendokumen resmi, baik yang dikeluarkan pemerintah daerah maupun instansi yang berwenang lainnya.

41


Sementara itu, penelitian kualitatif menggunakan informasi yang diperoleh dari wawancara mendalam dan observasi langsung di daerah. Selain itu, proses kualitatif diperkuat survei persepsi publik tentang kinerja pemerintah daerah tempat responden tinggal. Sejak awal pembentukannya, Otonomi Awards memang mengintroduksi pendekatan yang menempatkan masyarakat lokal sebagai salah satu penilai kemajuan daerah. Pengolahan data riset Otonomi Awards dimulai saat peneliti memilah dan memilih data-data untuk keperluan analisis. Karena itu, ketersediaan data sekunder menjadi mutlak dalam riset Otonomi Awards.

Data-data daerah yang nanti digunakan untuk analisis haruslah seragam. Artinya, data tersebut ada, berlaku, dan valid untuk seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Misalnya, data tentang jumlah fasilitas kesehatan dalam satu kabupaten/kota. Data tersebut harus bisa diperoleh di seluruh kabupaten/kota dalam satu provinsi. Ini sangat penting karena data tersebut nanti diperbandingkan antarkabupaten/kota. Karena itu, peneliti yang turun ke lapangan wajib membawa pulang data-data yang diperlukan tersebut. Data tentang jumlah fasilitas kesehatan itu umumnya sudah terangkum dalam buku profil kesehatan kabupaten/kota.

Gambar 3: Pengolahan Data Hasil Monev

Inventory Dokumen

• Peneliti memastikan kelengkapan dokumen • Penanggung jawab riset memeriksa kelengkapan dokumen

Memilah dan memilih data

• Peneliti memilah dan memilih datadata pendukung inovasi • Petugas entry data memasukkan data ke dalam lembar tabulasi

Data Entry dan Analisis Terdapat dua jenis data entry dalam riset Otonomi Awards. Pertama, data entry yang dilakukan langsung

42

Mengolah Data

• Ahli statistik dan peneliti menggabungkan beberapa data untuk diolah • Tren tentang perkembangan daerah dicermati dan dianalisis

oleh peneliti. Kedua, data entry yang dikerjakan staf khusus entry data. Selain melakukan wawancara mendalam, peneliti diwajibkan melakukan entry data atas dokumen-

PENGOLAHAN DATA

dokumen yang sudah diperoleh di daerah. Adapun dokumen-dokumen yang wajib didapatkan peneliti, antara lain, Buku APBD beserta Perubahannya, Profil Pendidikan, Profil Kesehatan, dan Kabupaten/Kota dalam Angka. (contoh data ada di halaman 74) No

Dokumen

1

Buku APBD beserta Perubahannya

2

Kabupaten/Kota dalam Angka terbaru

3

Profil Pendidikan tahun terbaru

4

Profil Kesehatan tahun terbaru

5

Daftar Perda, Perbup/Perwali

Data-data tersebut dibutuhkan untuk keperluan analisis dan pemberian nilai masing-masing daerah. Namun, sebagaimana terlihat pada gambar diagram alir di bawah, data yang di-input peneliti dan staf entry data itu merupakan satu bagian saja dari tiga metode penilaian yang digunakan JPIP. Yakni, untuk memenuhi kebutuhan analisis data kondisi eksisting (existing condition). Sedangkan komponen survei publik langsung di-input pihak ketiga yang khusus dikontrak untuk melakukan survei. Terakhir, komponen inovasi menjadi hak prerogatif para peneliti untuk memberikan nilai secara subjektifterarah sesuai dengan pedoman penilaian.

Gambar 4: Metode & Tahap Penilaian Otonomi Awards

Metode & Tahap Penilaian Komponen Nilai

Upaya

Inovasi

Sumber Data

Program Daerah (Pemda)

Persepsi

Survei Publik

Selected Public (Warga)

Fakta

Exiting Condition

Dokumen Literatur (Data Resmi)

Metode Colect

Indepth Interview Observasi Invetigasi

Kuisoner

T A B U L A S I

S K O R I N G

P E M B O B O T A N

R A N K I N G

Entry Data Rasionalisasi

43


PERAN DATA SEKUNDER: Data sekunder tidak kalah penting keberadaannya dalam Otonomi Awards. Komponen ini menjadi satu dari tiga komponen penentu pemenang Otonomi Awards setiap tahunnya.

Menghitung Nilai Sebagaimana terlihat pada Gambar 2, terdapat tiga komponen nilai untuk menentukan peringkat daerah dalam Otonomi Awards, yakni komponen Inovasi, Survei Publik, dan Kondisi Eksisting. Tiga komponen nilai itulah yang setiap tahun digunakan JPIP dan organisasi penyelenggara Otonomi Awards di bawah Jawa Pos Group untuk menilai kemajuan daerah.

44

•

Komponen Inovasi digunakan JPIP untuk mengukur upaya (effort) yang dilakukan daerah untuk mengatasi masalah lokal, memanfaatkan peluang yang ada, dan sebagai jawaban untuk memintas kemajuan daerah. Inovasi yang ditemukan di daerah umumnya diwujudkan dalam bentuk kebijakan atau program kerja pemerintah daerah yang dilaksanakan dalam kurun waktu 1–5 tahun. Wujudnya bisa berupa program

PENGOLAHAN DATA

pembangunan fisik atau program-program pemberdayaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program atau kebijakan tersebut umumnya mendapatkan dana yang memadai dari APBD. Inovasi pemerintah daerah itu, antara lain, program Puskesmas tanpa Kertas di Lumajang, Jawa Timur. •

•

pemerintah daerah. Sumber datanya berasal dari Badan Pusat Statistik (kabupaten, provinsi, maupun pusat) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Data-data statistik tersebut diperlukan untuk mengukur seberapa besar capaian kinerja pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

Komponen Survei Publik digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintah daerah tempat mereka tinggal. Persepsi publik dibutuhkan untuk mengetahui bahwa program yang dijalankan pemerintah daerah memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena itu, penilaian masyarakat lokal sebagai penerima manfaat langsung menjadi bukti otentik kinerja pemerintah daerah.

Tabulasi Inovasi Selanjutnya, tiga komponen nilai tersebut ditabulasikan dalam bentuk angka-angka. Masingmasing komponen nilai mempunyai standar dan metode konversi yang berbeda-beda. Untuk komponen inovasi, rapat pleno peneliti akan menghasilkan nilai dalam rentang 0–100.

Kondisi Eksisting merupakan acuan statistik yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi

Gambar 5: Tabulasi Penilaian Program Inovasi

Nilai

Bintang

Keterangan Ide

Implementasi

Dampak Jangka Pendek

Dampak Jangka Panjang

0–19

*

-

-

-

-

20–39

**

a

-

-

-

40–59

***

a

a

-

-

60–79

****

a

a

a

-

80–100

*****

a

a

a

a

45


Interval nilai 0–19 (*) merupakan kelompok nilai terendah untuk inovasi. Pada kelompok ini, pemerintah daerah dinilai tidak mempunyai program inovatif untuk disandingkan dengan daerah lain. Pemda yang masuk dalam kriteria tersebut hanya menjalankan kegiatan rutin pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Kondisi Eksisting Tabulasi data eksisting berisi tentang angka rasio atau perbandingan beberapa indikator strategis dalam riset Otonomi Awards. Misalnya, rasio antara jumlah guru dan murid, rasio tentang belanja pendidikan dengan total APBD, serta rasio tentang jumlah tenaga medis dengan jumlah penduduk.

Sebaliknya, inter val nilai 80–100 (*****) menggambarkan kelompok nilai tertinggi dalam inovasi. Dalam kategori tersebut, pemda mempunyai program/kebijakan yang kreatif dari segi ide, bagus dalam pelaksanaannya, dampak jangka pendeknya sudah dirasakan masyarakat, dan ada jaminan keberlanjutan program pada masa mendatang.

Angka rasio tersebut digunakan untuk mengetahui perkembangan tercatat jenis pelayanan publik tertentu dari tahun ke tahun. Idealnya, jika daerah mengalami perkembangan yang positif, rasio tahun sekarang lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya.

Survei Publik Tabulasi kuesioner menggunakan skala Likert 1–5. Angka 1 untuk kondisi yang sangat minim, sedangkan angka 5 merepresentasikan kondisi yang sangat bagus. Pada survei publik ini, masyarakat lokal terpilih (purposive sampling) diminta memberikan penilaian atas kinerja pemda tempat mereka tinggal. Pada kuesioner penilaian tersebut, responden masyarakat menuangkan persepsi mereka atas kinerja pemda berdasar lima tingkat (1–5). Nilai masyarakat atas masing-masing pertanyaan tersebut kemudian ditabulasikan untuk mengetahui tingkat persepsi masyarakat tentang kinerja pemerintah daerahnya. (Contoh Kuesioner Survei Publik Lihat Lampiran Halaman 75)

46

Pembobotan Pembobotan menjadi salah satu hal krusial dalam riset Otonomi Awards. Bobot pada riset Otonomi Awards ini merujuk pada pemberian prioritas tertentu dari tiga komponen nilai yang ada, yakni inovasi, survei publik, dan data eksisting. Memberikan prioritas lebih pada satu komponen nilai dibandingkan komponen lainnya menjadi kewenangan penuh JPIP. Dalam riset sosial, hal tersebut biasa disebut expert judgement. Dalam riset JPIP, expert judgement digunakan untuk memberikan prioritas lebih pada komponen inovasi. Artinya, para peneliti JPIP memberikan bobot lebih besar pada inovasi-inovasi yang dibuat pemeritah daerah dibandingkan dua komponen nilai yang lain: survei publik dan kondisi eksisting. Pemberian bobot yang lebih tinggi untuk komponen inovasi itu bertujuan merangsang pemerintah daerah untuk berinovasi lebih banyak dalam bidang pelayanan publik.

PENGOLAHAN DATA

Bobot nilai tersebut berbeda-beda untuk masingmasing indikator. Adapun komposisi bobot untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut:

Setelah proses pembobotan dilakukan pada masing-masing komponen nilai, ranking kinerja pemerintah daerah dapat diketahui. Ranking kinerja yang berupa indeks itulah yang digunakan JPIP, PPIP, dan FIPO sebagai dasar pemberian Otonomi Awards kepada kabupaten/kota yang menduduki ranking pertama.

47


48

PERSIAPAN ACARA

IX

PERSIAPAN ACARA

P

e n g a nu g e r a h a n O t o n o mi Aw ard s dikemas dalam rangkaian acara yang berlangsung satu hari penuh. Pagi hingga sore, dilaksanakan seminar nasional dan pameran. Malamnya dilangsungkan seremonial penganugerahan yang diawali dengan makan malam. Untuk melaksanakan acara yang berlangsung satu hari penuh tersebut, tentu diperlukan perencanaan yang matang.

49


Sebagaimana pengalaman JPIP, minimal dibutuhkan perencanaan dua bulan sebelumnya. Perencanaan tersebut meliputi penentuan tanggal, tempat, tema kegiatan, memilih event organizer dan hiburan, mencari sponsor, serta promosi acara. Seluruh persiapan tersebut membutuhkan manajemen tim yang kuat sehingga perencanaan bisa berjalan baik.

Memutuskan Waktu Pelaksanaan Waktu pelaksanaan Otonomi Awards diputuskan oleh direktur eksekutif. Keputusan tersebut diambil setelah meminta pertimbangan dari beberapa pihak. Antara lain, divisi riset dan bagian keuangan. Pertimbangan dari divisi riset diperlukan untuk mengetahui kesiapan hasil riset yang akan menentukan para pemenang Otonomi Awards. Tanpa hasil riset yang tuntas, Otonomi Awards mustahil dapat diselenggarakan. Pertimbangan dari bagian keuangan dibutuhkan untuk mengetahui kekuatan finansial lembaga. Jika secara finansial cukup kuat, format rangkaian acara Otonomi Awards bisa dibikin lebih semarak. Konsep awal Malam Penganugerahan Otonomi Awards memang dirancang sebagai pestanya bupati/wali kota setelah setahun penuh mereka bekerja membangun daerah.

50

Masukan dari bagian keuangan juga diperlukan untuk mengukur dukungan finansial atau sponsorship yang dibutuhkan untuk acara. Karena itu, manajer keuangan bertugas membuat rencana anggaran biaya rangkaian acara Otonomi Awards. Terdapat dua kebiasaan JPIP dalam memutuskan hari pelaksanaan Otonomi Awards. Pertama, JPIP menghindari pelaksanaan Otonomi Awards pada awal minggu (Senin) atau akhir minggu (Sabtu). Pada awal minggu, pemda biasanya masih disibukkan dengan urusan rutin dan seremonial sehingga potensi ketidakhadiran relatif tinggi. Sementara itu, pada akhir minggu, kantor pemda libur sehingga menyulitkan penyelenggara Otonomi Awards dan pemda untuk berkoordinasi. Kedua, menghindari penyelenggaraan Otonomi Awards di sela-sela hari libur nasional atau tanggal merah. Sebab, hal itu akan menyulitkan koordinasi bagi panitia penyelenggara dan peserta (pemda). Hari kerja di sela-sela hari libur juga cenderung menjadi libur panjang. Sebab, banyak orang yang kemudian mengambil cuti agar menjadi libur panjang. Hal tersebut akan menurunkan antusiasme peserta untuk menghadiri rangkaian acara Otonomi Awards.

PERSIAPAN ACARA

Memilih Panitia Pa n i t i a m e nj a d i i n p u t p e nt i n g d a l a m penyelenggaraan rangkaian acara Penganugerahan Otonomi Awards. Karena itu, panitia harus dibentuk minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan acara. Panitia terpilih bertugas membuat perencanaan acara yang meliputi tema acara, format acara, targeted sponsor, dan undangan. Pemilihan panitia itu dilakukan direktur eksekutif dan wakil direktur eksekutif. Dalam praktik di JPIP, panitia biasanya diambil dari kalangan peneliti yang sudah menyelesaikan tugas penelitiannya. Tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi panitia Otonomi Awards. Hanya, bagi ketua panitia, penting untuk mengalokasikan waktu secara penuh dalam mempersiapkan acara.

dan diadvokasi. Misalnya, pada Penganugerahan Otonomi Awards 2014, JPIP mengambil tema "Sinergi Baru Pusat Daerah: Memacu Inovasi untuk Kesejahteraan Rakyat" Sedangkan FIPO memberikan warna "Strategi Mendorong Inovasi ke Daerah" dan PPIP mengusung tema "Mengelola Sumber Daya Alam untuk Kemajuan Daerah." Tidak ada formula baku untuk menentukan tema dalam Malam Penganugerahan Otonomi Awards. Namun, tema-tema yang selama ini digunakan JPIP, FIPO, dan PPIP biasanya merupakan isu aktual yang sedang menghangat di daerah masing-masing. Tema aktual yang dipilih tersebut bertujuan untuk mengangkat acara. Selain itu, dengan mengangkat isu-isu aktual sebagai tema acara, JPIP, FIPO, dan PPIP turut berkontribusi untuk mencarikan solusi atas masalah aktual tersebut. Tidak semua isu aktual bisa menjadi tema Otonomi Awards. JPIP dan organisasi lain penyelenggara Otonomi Awards hanya memilih tema-tema seputar reformasi birokrasi dan otonomi daerah. Pemilihan tema yang melenceng dari core business JPIP, FIPO, dan PPIP justru akan menurunkan citra organisasi.

Memilih Tema Tema merupakan gambaran singkat misi sebuah acara. Karena itu, pemilihan tema penting dilakukan beberapa bulan sebelum acara dilaksanakan. Bagi JPIP dan organisasi lain penyelenggara Otonomi Awards, tema yang dipilih dalam rangkaian Otonomi Awards mencerminkan pentingnya isu tersebut untuk diawasi

51


Koordinasi dengan Event Organizer Malam Penganugerahan Otonomi Awards merupakan acara besar yang membutuhkan keahlian khusus. Detail penyelenggaraannya memerlukan rundown yang ketat dari menit ke menit. Karena itu, khusus JPIP dan FIPO mengontrak event organizer (EO) dalam penyelenggaraan. Event organizer dipilih berdasar kompetensinya dalam menyelenggarakan event. Proses pemilihannya bisa menggunakan kompetisi terbuka atau penunjukan langsung. Jika kompetisi terbuka, masing-masing EO diwajibkan menyerahkan rancangan format event beserta anggarannya. Dari penawaran yang masuk tersebut, dipilih EO yang mempunyai usulan format acara yang menarik. Soal harga, biasanya bisa dibicarakan lebih lanjut untuk mendapatkan harga terbaik (diskon). Namun, jika cara penunjukan langsung yang dipilih, penawaran harga dan format acara harus dibicarakan secara intensif antara penyelenggara Otonomi Awards dan EO. Dua cara tersebut pernah dilakukan JPIP. Ko ordinasi dengan EO dilakukan s ejak perencanaan acara hingga pasca-acara. Saat perencanaan acara, penting untuk menginformasikan sejelas-jelasnya kepada EO tentang maksud dan tujuan penyelenggaraan Otonomi Awards. Hal itu diperlukan bagi EO untuk merancang daftar acara dan nuansa event. Koordinasi

52

dengan EO harus terus dilakukan, terutama menjelang hari pelaksanaan. Jika perlu, dibuat secara reguler, misalnya, tiga hari sekali. Hal itu diperlukan untuk me-review kinerja dan memperbarui informasi serta masukan (updating).

Surat-menyurat ke Daerah dan Pembicara Proses administrasi penyelenggaraan Malam Penganugerahan Otonomi Awards memerlukan perhatian khusus panitia. Dengan kata lain, suratmenyurat yang berkaitan dengan undangan resmi harus mendapat perhatian khusus. Hal itu sangat penting karena undangan utama Seminar dan Malam Penganugerahan Otonomi Awards adalah lembaga pemerintah, baik pemda maupun pemerintah pusat. Dari segi waktu, saat yang tepat untuk mengirimkan surat undangan kepada pemerintah daerah adalah tiga minggu sebelum penyelenggaraan acara. Pengalaman di Jawa Timur menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum memanfaatkan surat elektronik dalam administrasi pemerintahan. Karena itu, penggunaan mesin faksimile untuk mengirimkan surat undangan merupakan cara yang efektif dan efisien di Jawa Timur (Contoh format surat undangan untuk pemda di lampiran halaman 76).

PERSIAPAN ACARA

KOORDINASI OTONOMI AWARDS: Chief of Party (CoP) KINERJA Elke Rapp bertemu dengan tim PPIP berkoordinasi persiapan penyelenggaraan Otonomi Awards (OA) 2014 di Graha Pena Pontianak.

Setelah surat dikirim via faksimile, penting sekali untuk mengonfirmasi bahwa surat sudah diterima dengan utuh dan jelas. Respons dari pemda atas surat yang masuk tersebut biasanya baru bisa didapatkan setelah seminggu. Sebab, surat tersebut

harus dijalankan bupati/wali kota hingga ke bagian yang mendapat penugasan dari kepala daerah. Karena itu, setelah seminggu mengirim surat, panitia harus proaktif untuk menanyakan jawaban atas surat undangan Otonomi Awards tersebut. Misalnya, berapa

53


orang yang akan datang, siapa saja yang ditugaskan, dan kapan tiket Otonomi Awards bisa dibayar. Informasi tersebut diperlukan panitia untuk menata tempat duduk dan keperluan logistik lainnya. Demikian halnya untuk surat undangan pembicara, saat yang tepat untuk mengirimkannya adalah tiga minggu sebelum acara. Jika pembicara dari lembaga pemerintahan, selain undangan dikirim via faksimile, ada baiknya hard copy surat undangan juga dikirim. Namun, untuk pembicara non pemerintahan, pengiriman undangan via e-mail biasanya dianggap sudah cukup. Jadi, tidak perlu lagi mengirimkan versi hard copy (Contoh format surat undangan untuk pembicara di lampiran halaman 77).

54

Promosi lewat Media

X

Promosi lewat Media

M

enjelang pelaksanaan Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards (OA), promosi lewat media menjadi kegiatan yang wajib dilakukan. Melalui media, acara tersebut akan didengungkan dan disebarluaskan kepada khalayak ramai. Sehingga, masyarakat luas akan tertarik untuk menghadiri acara tersebut. Target media

55


campaign itu bukan hanya pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga kalangan swasta, akademisi, lembaga non pemerintah, dan sebagainya. Sebagai acara tahunan yang besar, Otonomi Awards tidak saja menggandeng media cetak, tetapi juga radio serta televisi. Bagi lembaga-lembaga seperti JPIP, PPIP, FIPO, serta JPIP Area Kaltim dan Kalsel, publikasi lewat media cetak tidak menjadi masalah karena lembaga-lembaga ini bernaung di bawah Jawa Pos Group. Begitu juga dengan media televisi. JPIP selalu menggandeng JTV dan FIPO selalu menggandeng Fajar TV. Di Jawa Timur, acara tersebut disiarkan secara langsung oleh JTV selama dua jam nonstop. Namun, bagi lembaga-lembaga yang tidak bernaung di bawah bendera media, cara promosi lewat media bisa juga dilakukan dengan menggunakan media sosial seperti Facebook dan Twitter. Selain murah, media sosial terbukti mampu menyebarluaskan berita dengan cepat dan murah. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan untuk mempromosikan acara ini dan menarik minat masyarakat adalah:

Artikel Mingguan Pra Kegiatan

56

Artikel mingguan tersebut memuat update acara yang akan digelar. Di Jawa Pos misalnya,

untuk publikasi dua acara tersebut, disediakan kolom mingguan untuk JPIP bernama Otonomi Update. Tetapi, sebulan menjelang Otonomi Awards, berita-berita yang berkaitan dengan gebyar acara tersebut tidak saja dimuat seminggu sekali, tetapi seminggu dua kali atau lebih. Demikian pula di JPIP area Kaltim di Kaltim Post, PPIP di Pontianak Post, dan FIPO di Harian Fajar. JPIP, PPIP, maupun FIPO sadar akan kekuatan dukungan media terhadap acara yang akan diselenggarakan. Berita-berita yang dimuat tidak saja berkaitan dengan tren inovasi yang dibuat kabupaten/kota, tetapi juga teknis acara. Misalnya, siapa pembicara utama dalam seminar, siapa saja tamu undangan malam penganugerahan, serta hiburan apa saja dalam acara tersebut. Hal itu bisa menjadi teaser bagi masyarakat sehingga mereka penasaran dan tertarik untuk hadir dalam Otonomi Awards (contoh artikel dilampirkan di halaman 79). Pemberitaanpemberitaan tersebut bertujuan untuk menimbulkan ’’demam Otonomi Awards’’. Cara itu terbukti cukup ampuh untuk menumbuhkan animo masyarakat luas untuk datang ke Otonomi Awards. Tidak jarang, para peserta ikut hadir dalam Otonomi Awards karena tertarik pada salah seorang pembicara atau tamu yang akan menyerahkan piala Otonomi Awards.

Promosi lewat Media

Mengundang Media Publikasi Otonomi Awards tidak saja melibatkan media-media di bawah bendera Jawa Pos Group, tetapi juga media-media lain. Media-media di luar Jawa Pos Group biasanya akan datang ketika pelaksanaan Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards. Tidak terlalu sulit untuk mengundang media lain. Sebab, selama bertahun-tahun, penyelenggara Otonomi Awards selalu bisa mengundang para pembicara atau tamu yang memiliki nilai berita tinggi. Karena itu, lembaga-lembaga yang tidak berafiliasi dengan Jawa Pos Group atau media massa yang lain, dengan adanya para undangan yang memiliki ’’bernilai berita tinggi’’, akan datang dan meliput acara tersebut. Lembaga-lembaga yang tidak memiliki dukungan media akan mendapat tantangan tersendiri untuk meyakinkan pers agar datang ke acara. Karena itu, JPIP, JPIP Area Kaltim, FIPO, dan PPIP setiap tahun berusaha mengundang para tokoh nasional. Misalnya, presiden, wakil presiden, ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta para menteri. Dengan demikian, animo masyarakat terhadap acara tersebut sangat tinggi. Termasuk media yang datang dan mengadakan liputan acara. Para wartawan dari media-media biasanya diundang seminggu sebelum acara Otonomi Awards diselenggarakan. Undangan biasanya diberikan lewat dua cara. Yaitu, mengirimkan undangan kepada media yang bersangkutan secara langsung dan melalui Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

setempat. Kalau Otonomi Awards bertabur bintang tamu yang hadir, wartawan otomatis akan datang sendiri ke acara, meskipun tidak diundang. Menjelang hari H acara, perlu diberikan press release acara kepada media-media yang meliput.

Iklan di Media Cara lain untuk promosi media adalah memuat iklan acara di koran. Untungnya, lembaga-lembaga seperti JPIP, JPIP Area Kaltim dan Area Kalsel, PPIP, serta FIPO didukung media-media besar. Karena itu, mengiklankan acara Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards bukan persoalan sulit (contoh iklan Jawa Pos di halaman 80). Hal itu merupakan satu komplimen tersendiri dan merupakan salah satu dukungan nyata Jawa Pos Group kepada lembagalembaga tersebut. Iklan itu biasanya dimuat dua kali dalam seminggu hingga hari menjelang perhelatan. Dengan iklan di koran, masyarakat menjadi tahu konsep Otonomi Awards, tokoh nasional yang diundang dalam acara untuk menyerahkan awards, serta hiburan dalam acara itu. Dalam Otonomi Awards pada2009, JPIP mengundang Butet Kartaredjasa dan timnya. Iklan acara tersebut berkontribusi terhadap peserta dari masyarakat umum. Jadi, pada 2009 itu, acara Otonomi Awards tidak saja dihadiri mayoritas bupati/wali kota, perwakilan kabupaten/kota,

57


kalangan lembaga donor, sponsor acara, dan kalangan dunia kampus, tetapi juga masyarakat umum.

58

Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards

XI


S

eminar dan Malam Anugerah merupakan puncak rangkaian acara Otonomi Awards (OA) yang dilaksanakan dalam satu hari di tempat yang sama. Seminar digelar saat siang dan Anugerah Otonomi Awards pada malamnya. Otonomi Awards menjadi ajang untuk mempertemukan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, pemerintah nasional, kalangan swasta, lembaga donor, dan sebagainya.

59


Karena Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards diselenggarakan secara besar-besaran, biaya yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Karena itu, acara ini bisa diselenggarakan dengan dukungan pihak sponsor. Baik perusahaan swasta, lembaga donor, pemerintah pusat (kementerian), maupun pemerintah provinsi. Hanya satu sponsor yang tidak boleh diterima lembaga bersangkutan. Yaitu, pemerintah kabupaten/kota. Sebab, hal tersebut bisa memengaruhi objektivitas penilaian kinerja dan penyelenggaraan acara. Sumber pendapatan dari kabupaten/kota yang boleh diterima penyelenggara adalah pemasukan dari tiket acara.

Seminar Otonomi Awards (OA) S e l a l u a d a y a n g b a r u . It u l a h pr i n s ip penyelenggaraan Seminar Otonomi Awards. Acara yang digelar pada pagi hari tersebut setiap tahun selalu hadir dengan tema-tema yang berbeda. Bergantung pada isu yang tengah berkembang saat itu. Seminar dibagi menjadi dua sesi yang masing-masing berlangsung selama 90 menit. Seminar Otonomi Awards tersebut ditutup dengan makan siang. Pada sesi pertama, dipaparkan hasil temuan studi di lapangan oleh para peneliti. Tiga orang didaulat menjadi pembicara. Salah seorang pembicara dari peneliti memaparkan highlight hasil penelitian di

60

lapangan. Misalnya, tren apa saja yang berkembang di kabupaten/kota yang menjadi lokasi penelitian. Paparan hasil monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah selama sekitar empat bulan itu merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dua pembicara lainnya akan memberikan tanggapan hasil penelitian tersebut. Hal itu dilakukan setiap tahun oleh JPIP, JPIP Area Kaltim, JPIP Area Kalimantan Selatan, dan FIPO. Sementara itu, pada sesi kedua, seminar membahas tema utama acara tersebut. Para pembicara biasanya adalah para pengambil kebijakan di tingkat nasional (Jakarta). Misalnya, calon presiden, menteri, anggota DPR, atau pimpinan lembaga tinggi negara. Karena itu, para pembicara tersebut bisa menjadi magnet bagi para peserta seminar. Seminar nasional yang menghadirkan pembicara nasional tersebut diadakan JPIP pada 2004 dan 2008 ketika menghadirkan para calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2004 dan 2009. Yang hadir dalam seminar itu adalah Jusuf Kalla pada 2004 serta Sri Sultan Hamengkubuwono, Wiranto, dan Hidayat Nur Wahid pada 2008. Contohnya lain adalah ketika JPIP mengangkat tema seminar terkait dengan pengelolaan minyak dan gas di Jawa Timur pada 2002. Tema tersebut diangkat karena beberapa daerah di Jawa Timur seperti Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Sumenep memiliki potensi tambang gas dan minyak bumi. Bahkan, perusahaan swasta sudah mengelolanya. Di dalam seminar itu, JPIP mengundang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Bukan hanya menteri, beberapa bupati di Jawa Timur bertindak sebagai partisipan aktif.


AJAK DAERAH INOVATIF: CEO Jawa Pos yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam Seminar Otonomi Awards 2014 di Surabaya.

HADIRI SEMINAR OTONOMI AWARDS: Deputi Bidang Pengendalian Lingkungan Kementerian LH dan Kehutanan MR Karliansyah (kiri) bersama dengan Gubernur Jawa Timur Soekarwo (tengah) dan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah (kanan) di Seminar Otonomi Awards 2014 di Surabaya.

61


Karena Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards digelar di tempat yang sama, paling lambat pukul 14.00 seminar sudah harus selesai. Sebab, tim event organizer (EO) membutuhkan waktu untuk persiapan acara pada malamnya yang digelar di tempat yang sama dengan seminar.

Malam Anugerah Otonomi Awards Malam Anugerah Otonomi Awards dikemas menjadi perhelatan 'pesta'nya para bupati dan wali kota. Sebagai sebuah pesta, acara ini harus dikemas secara prestigious. Karena itu, acara tersebut dibuat dengan memadukan hiburan dan perayaan prestasi daerah. Dalam malam Otonomi Awards itulah, daerah dengan prestasi terbaik di bidang masing-masing diberi penghargaan. Bagi para bupati dan wali kota, Malam Anugerah Otonomi Awards memang saat-saat yang paling mendebarkan. Sebab, ketika hadir dalam acara itu, mereka tidak akan pernah tahu apakah daerah mereka mendapatkan penghargaan atau tidak. Otonomi Awards akan menjadi satu kejutan tersendiri bagi para bupati dan wali kota. Malam Anugerah Otonomi Awards tersebut dikemas dalam acara perayaan dan hiburan karena kita semua patut merayakan upaya-upaya dan terobosanterobosan yang dilakukan para bupati dan wali

62

kota. Selain itu, adanya hiburan bisa sedikit menjadi pelipur bagi kabupaten/kota yang belum mendapatkan anugerah Otonomi Awards. Selain itu, Otonomi Awards menjadi wadah bagi kabupaten/kota yang menang untuk secara tidak langsung mendiseminasikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan. Tidak sedikit daerah yang mereplikasi inovasi karena kabupaten/kota lain telah melihatnya di Otonomi Awards. Acara yang biasanya disiarkan live di televisi tersebut dibuka dengan gala dinner pada pukul 18.00. Di Jawa Timur, acara tersebut disiarkan secara langsung oleh JTV Surabaya. Melalui TV, bukan hanya tamu undangan yang hadir yang bisa menikmati acara itu, tetapi juga masyarakat secara luas. Acara Malam Anugerah Otonomi Awards dimulai pukul 19.00 dan selesai pukul 21.00 (contoh rundown acara terlampir di halaman 81). Dalam waktu dua jam itulah, pemenang Otonomi Awards di masing-masing kategori akan diumumkan dengan diselingi hiburan seperti tarian dan nyanyian. Hiburan yang pernah dihadirkan, antara lain, Butet Kartaredjasa pada 2009. Butet dan kelompok seninya menghibur sekitar 600 tamu undangan dalam Otonomi Awards JPIP 2009 yang digelar di Empire Palace Surabaya. Lalu, siapa saja yang diundang untuk hadir dalam Otonomi Awards? Selain bupati dan wali kota, Otonomi Awards mengundang pimpinan SKPD, gubernur, dan pejabat di lingkup pemerintah provinsi, pimpinan lembaga-lembaga tinggi negara, dan bahkan presiden serta wakil presiden Republik Indonesia. Kehadiran para pimpinan lembaga-lembaga negara dalam acara tersebut sangat penting agar pemerintah di pusat


HIBUR UNDANGAN: Selain memberikan penghargaan, Otonomi Awards juga menjadi ajang pestanya bupati/walikota di satu provinsi. Karena itu, hadirnya hiburan menjadi satu keharusan di acara ini.

APRESIASI DAERAH: Presiden Republik Indonesia (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono memberikan piala OA kepada bupati Blitar Heri Nugroho (2006-sekarang) di Surabaya pada 2006 yang lalu atas prestasi daerah ini di bidang pemberdayaan ekonomi.

me-recognize acara itu. Diharapkan, Otonomi Awards semakin diselenggarakan secara luas di Indonesia. Sejak menyelenggarakan Otonomi Awards pada 2002, JPIP berhasil mendatangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2006 dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2008. Selain presiden dan wakil presiden, beberapa menteri pernah hadir dalam acara di Jawa Timur tersebut. Antara lain, Menteri Dalam Negeri Ad Interim Widodo A.S. dan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Muhaimin Iskandar.

Pameran Otonomi Awards Pameran Otonomi Awards diselenggarakan bersamaan dengan Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards. Ada dua sasaran peserta pameran ini. Yaitu, para sponsor dan pemerintah kabupaten/ kota. Untuk para sponsor, booth pameran disediakan sebagai bentuk komplimen dukungan mereka terhadap penyelenggaraan acara. Untuk peserta dari kabupaten/ kota, mereka harus menyewa booth dari penyelenggara. Ada dua tujuan pameran tersebut. Yaitu, memamerkan inovasi-inovasi oleh kabupaten/kota

63


BERSAMA PEMENANG: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)bersama dengan Ibu Negara Ani Yudhoyono berfoto bersama Gubernur Jawa Timur Imam Oetomo (1998-2008), Dahlan Iskan (Jawa Pos) dan para pemenang Otonomi Awards 2006.

dan produk-produk unggulan oleh para sponsor. Selain itu, pameran bisa menjadi ’’hiburan’’ bagi para peserta seminar dan malam Otonomi Awards ketika mereka sedang menunggu acara dimulai atau ketika sedang break acara. Kalau Seminar dan Malam Otonomi Awards dilangsungkan di ballroom, pameran digelar di pre-function ballroom. Lewat pameran itu pula, pemerintah kabupaten/kota bisa saling belajar dari daerah lain. Dengan demikian, diseminasi dan replikasi praktik baik akan lebih cepat terlaksana.

64

LIBATKAN SPONSOR: Di Otonomi Awards, para sponsor acara diberi booth untuk memajang produk unggulan mereka. Nampak di foto booth dari KINERJA-USAID.

Tindak Lanjut Otonomi Awards

XII

Tindak Lanjut Otonomi Awards Media Coverage Penyebarluasan kegiatan ini melalui pemberitaan di media massa harus dilakukan setelah penyelenggaraan Seminar dan Malam Anugerah Otonomi Awards (OA). Pemberitaan di media cetak dilakukan sehari setelah penyelenggaraan Otonomi Awards. Pemberitaan di media online, radio, dan televisi bisa dilakukan pada hari itu juga.

65


Hal tersebut ditujukan agar masyarakat tahu daerah mana saja yang menjadi jawara dalam Otonomi Awards dan inovasi apa saja yang mereka lakukan. Biasanya, profil program yang dilakukan daerah masih ditulis secara singkat. Profil lengkap program perlu diulas secara tersendiri. Di Jawa Pos, profil inovasi secara lengkap diulas dalam kolom khusus, Otonomi Updates. Tidak lupa, media coverage setelah Otonomi Awards tersebut juga berisi pemberitaan terkait dengan seminar Otonomi Awards. Bagi lembagalembaga yang berafiliasi dengan Jawa Pos Group, pemberitaan selalu dilakukan. Misalnya, yang terjadi di Jawa Pos (JPIP), Harian Fajar (FIPO), dan Pontianak Post (PPIP). Setelah penyelenggaraan Otonomi Awards, pada keesokannya, Otonomi Awards menjadi berita di halaman depan mediamedia itu. Setidaknya, dua atau tiga halaman media khusus disediakan untuk publikasi acara tersebut (contoh pemberitaan di Jawa Pos halaman 83). Seminggu setelah pengumuman para pemenang Otonomi Awards di media, pemberitaan profil mendalam masing-masing pemenang perlu dilakukan. Profil masing-masing pemenang bisa ditampilkan seminggu sekali. Profil pemenang tersebut dibuat dan dimuat JPIP di kolom Otonomi Updates atau FIPO lewat kolom Pro-Otonomi. Pemuatan profil inovasi dilakukan bersamaan dengan ranking kabupaten/kota. Pemberitaan profil dan ranking itu dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada kabupaten/kota dan publik secara lebih luas (contoh kolom terlampir di halaman 84).

66

Bagi daerah-daerah dengan ranking di atas, mereka bisa menjadi rujukan bagi kabupaten/kota lainnya untuk belajar. Bagi daerah-daerah di posisi bawah, hal itu bisa menjadi cambuk dan motivasi untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kinerja di daerah masing-masing. Pemuatan profil inovasi dan ranking daerah tersebut memberikan efek yang sangat besar. Paling tidak, hal itu telah dibuktikan JPIP, FIPO, dan JPIP Area Kaltim. Daerah-daerah yang menjadi pemenang Otonomi Awards menjadi rujukan belajar bagi daerah-daerah yang lain. Contohnya, Kabupaten Lumajang dengan Program Gerbang Emas-nya. Program yang merupakan pelaksanaan posyandu secara holistis dengan sektor-sektor lainnya itu telah menjadi rujukan untuk program-program serupa di Jawa Timur. Atau, Kota Surabaya yang menjadi tempat belajar untuk pelaksanaan e-government. Sementara itu, daerah-daerah yang pernah berada di posisi bawah beramai-ramai berinovasi karena awalnya ’’malu’’ lantaran berada di posisi juru kunci.

Tindak Lanjut Otonomi Awards

Publikasi Best Practices Setelah penyelenggaraan Otonomi Awards, selain melalui artikel mingguan di koran, diseminasi best practices dilakukan melalui situs resmi masingmasing lembaga. Bagi lembaga-lembaga yang tidak bernaung di bawah media massa, publikasi temuan melalui website menjadi cara alternatif untuk menyebarluaskan hasil Otonomi Awards. Bagi lembaga-lembaga seperti JPIP, FIPO, dan PPIP yang berada di bawah koran, kegiatan tersebut juga tetap dilakukan. Selain itu, diseminasi bisa dilakukan melalui penerbitan buku kompilasi temuan-temuan terbaik. Berbeda dengan di koran yang hanya memuat profil singkat best practices, di buku, masing-masing best dan good practices akan dibahas dengan sangat detail, termasuk untuk peringkat kabupaten/kota di masing-masing indikator. Buku yang diterbitkan itu akan didistribusikan kepada pemerintah kabupaten/kota, lembagalembaga donor dan riset, perpustakaan universitas, dan lain-lain. Buku kompilasi temuan tersebut bisa dijadikan rujukan bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk meningkatkan kinerja mereka. Dengan demikian, praktik-praktik terbaik itu tidak hanya terdiseminasi dengan baik, tetapi juga bisa direplikasikan di daerah lain.

E-Mail Newsletter Selain pemuatan temuan best practices Otonomi Awards di koran dan website, update bisa dibagikan lewat newsletter melalui e-mail. Newsletter tidak hanya dikirimkan setelah penyelenggaraan Otonomi Awards, tetapi juga setiap bulan. Tujuannya, info terbaru terkait dengan isu otonomi daerah bisa terdistribusi dengan baik ke lembaga-lembaga mitra, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota.

Keberlanjutan Inovasi Yang tidak kalah penting dari best practices adalah keberlanjutan inovasi. Dengan demikian, inovasi kabupaten/kota bukan saja program yang dilakukan dalam waktu satu atau dua tahun. Tetapi, inovasi tersebut bisa menjadi program yang lebih lama dalam memberikan manfaat kepada masyarakat di daerah. Karena itu, di dalam monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah daerah, lembaga-lembaga seperti JPIP, FIPO, dan PPIP ―untuk menganugerahkan Otonomi Awards kepada kabupaten/kota― juga melihat potensi kesinambungan inovasi. Yang biasanya menjadi patokan apakah inovasi berpotensi untuk berlanjut

67


atau tidak adalah adanya regulasi daerah (peraturan daerah/perda). Terkait dengan penilaian inovasi-inovasi yang pernah mendapatkan Otonomi Awards apakah bisa sustainable atau tidak, dalam jangka waktu lima tahun ke depan, hal itu harus dilihat lagi. Tujuannya, melihat apakah inovasi tersebut sudah mati, masih dilakukan tetapi stagnan, atau masih dilakukan dan berkembang. Sangat banyak faktor yang turut memengaruhi keberlanjutan program tersebut. Antara lain, komitmen politik kepala daerah. Tanpa adanya komitmen yang kuat dari pemimpin daerah, ketika terjadi pergantian pemimpin daerah, inovasi bisa tidak berlanjut. Karena itu, studi ini kemudian menjadi penting untuk melihat komitmen pemerintah daerah secara terus-menerus terhadap program-program yang dilakukan.

68

LAMPIRAN

LAMPIRAN

69


Contoh Paket Penawaran Kerjasama Sponsorship

70

LAMPIRAN

Contoh Sosialisasi Parameter Otonomi Awards di Harian Jawa Pos

71



72

LAMPIRAN


73


Contoh Data Dokumen yang Dibutuhkan dalam Monev Otonomi Awards 2013

Contoh surat Jadwal Monitoring Otonomi Awards

Contoh surat undangan sosialisasi

74

LAMPIRAN

Contoh Kuesioner

75


Contoh Surat Undangan Bupati/Walikota Otonomi Awards

76

LAMPIRAN

Contoh Surat Permohonan Menjadi Keynote Speaker

Contoh Surat Undangan Pembicara Seminar

77


Contoh Surat Undangan Malam Otonomi Awaeds

Contoh Surat Kata Sambutan

78

LAMPIRAN

Contoh artikel mingguan pra-pelaksanaan Otonomi Awards di harian Jawa Pos

79


Contoh iklan Otonomi Awards di harian Jawa Pos

80

LAMPIRAN

Contoh Rundown Otonomi Awards

81


Contoh Artikel Pemenang Otonomi Awards

82

LAMPIRAN

Contoh Pemberitaan Pasca Otonomi Awards

83


Contoh Otonomi Update di Jawa Pos

84

2002 Otonomi Awards pertama kali diselenggarakan di Surabaya - Jawa Timur

Recommend Documents