2000 TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 550/KMK.04/2000 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16A ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986); 3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000; 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 547/KMK.04/2000 tentang Penunjukan Bendaharawan Pemerintah, Badan-badan Tertentu, dan Instansi Pemerintah Tertentu Untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah;

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH KANTOR PERBENDAHARAAN DAN KAS NEGARA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. Pasal 1 (1) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara yang melakukan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan Pemerintah. (2) Pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pada

saat pembayaran, dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan rekanan Pemerintah pada Surat Perintah Membayar (SPM) yang berkenaan. Pasal 2 (1) Dalam jumlah pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang. (2) Jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang harus dipungut oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara dihitung sesuai dengan contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. Pasal 3 Tata cara pemungutan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini. Pasal 4 Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak dan Keputusan Direktur Jenderal Anggaran baik secara sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Pasal 5 Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1288/KMK.04/1988 tentang Tata Cara Pemungutan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pelaporan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Kantor Perbendaharaan Negara Sebagai Pemungut Pajak dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6 Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Desember 2000 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ttd PRIJADI PRAPTOSUHARDJO  

TATACARA PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN

I. UMUM 1. SINGKATAN: a. BKP : Barang Kena Pajak b. JKP : Jasa Kena Pajak c. KPKN : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara d. PKP : Pengusaha Kena Pajak e. PPN : Pajak Pertambahan Nilai f. SPM : Surat Perintah Membayar g. PPn BM : Pajak Penjualan Atas Barang Mewah h. SSP : Surat Setoran Pajak 2. RUANG LINGKUP PEMUNGUTAN: Semua pembayaran dari KPKN atas penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan Pemerintah dipungut PPN atau PPN dan PPn BM. KPKN tidak memungut PPN atau PPN dan PPnBM sepanjang PKP rekanan Pemerintah menyerahkan barang dan atau jasa yang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPn BM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak dikenakan PPN.

3. SAAT PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN PENYETORAN PAJAK: Pemungutan dan pencatatan penyetoran PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut, dilakukan pada saat pembayaran oleh KPKN kepada PKP rekanan Pemerintah.

II. TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN PENYETORAN PAJAK 1. DASAR PEMUNGUTAN: Dasar pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM adalah jumlah pembayaran yang dilakukan KPKN sebagaimana tersebut pada SPM.

2. JUMLAH PPN ATAU PPnBM YANG DIPUNGUT: a. Dalam hal penyerahan BKP hanya terutang PPN, maka jumlah PPN yang dipungut adalah 10/110 bagian dari jumlah pembayaran Contoh: Jumlah pembayaran

Rp 11.000.000,00

Jumlah PPN : 10/110 x Rp 11.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan (Rp 11.000.000,00 - Rp 1.000.000,00)

Rp 10.000.000,00

b. Dalam hal penyerahan BKP yang tergolong mewah dari pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah tersebut, di samping terutang PPN juga terutang PPnBM, maka jumlah PPN dan PPnBM yang dipungut adalah sebagai berikut: Dalam hal terutang PPnBM sebesar 20%, maka jumlah PPN yang dipungut sebesar 10/130 bagian dari jumlah pembayaran sedangkan jumlah PPnBM yang dipungut sebesar 20/130 bagian dari jumlah pembayaran. Contoh : PPnBM dengan tarif 20% Jumlah pembayaran: Jumlah PPN yang dipungut: Rp 1.000.000,00

Rp13.000.000,00 (10/130 x Rp 13.000.000,00)

Jumlah PPnBM yang dipungut: (20/130x Rp 13.000.000,00) Rp 2.000.000,00 Sisa yang dibayarkan kepada PKP rekanan: Rp13.000.000,00 - (Rp1.000.000,00 + Rp2.000.000,00) = Rp10.000.000,00

3. TATACARA PEMUNGUTAN DAN PENCATATAN PENYETORAN PAJAK DAN BUKTI PEMUNGUTAN: a. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat menyampaikan tagihan kepada KPKN baik untuk pembayaran sebagian maupun seluruhnya. b. SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a diisi dengan membubuhkan NPWP dan identitas rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penanda tanganan dilakukan oleh KPKN sebagai penyetor atas nama PKP. c. Dalam hal penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan Pemerintah mencantumkan juga jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur Pajak. d. Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 3 (tiga): - lembar ke-1 untuk KPKN - lembar ke-2 untuk arsip PKP rekanan Pemerintah - lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. e. SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut: - lembar ke-1 untuk PKP rekanan Pemerintah. - lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. - lembar ke-3 untuk PKP rekanan dilampirkan pada SPT Masa PPN.

Pemerintah

- lembar ke-4 untuk pertinggal Pemungut PPN.

f. Pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan e oleh KPKN yang telah melakukan pemungutan dicantumkan nomor dan tanggal advis SPM. g. SSP lembar ke-1, dan lembar ke-2 dibubuhi cap "TELAH DIBUKUKAN" oleh KPKN. III. TATA CARA PELAPORAN LAPORAN KPKN: a. KPKN setiap hari kerja menyampaikan lembar ke-3 Faktur Pajak yang telah dibubuhi catatan nomor dan tanggal advis SPMkepada Kantor Pelayanan Pajak dengan Surat Pengantar. b. Dalam hal tidak ada Faktur Pajak yang disampaikan pada hari itu maka Surat Pengantar tetap dibuat dengan catatan "Faktur Pajak NIHIL". MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

PRIJADI PRAPTOSUHARDJO