DRAFT PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 3/ /20… TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK BATANG TUBUH
PENJELASAN
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan disiplin pasar (market discipline) dan sejalan dengan perkembangan standar internasional diperlukan upaya peningkatan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank melalui publikasi laporan Bank; b. bahwa upaya peningkatan transparansi dapat dilakukan melalui penyediaan informasi kuantitatif dan kualitatif yang tepat waktu, akurat, relevan dan memadai; c. bahwa informasi kuantitatif dan kualitatif yang disediakan akan mempermudah pengguna informasi dalam menilai kondisi keuangan, kinerja, profil risiko dan penerapan manajemen risiko, serta aktivitas bisnis Bank, penetapan tingkat suku bunga, serta kondisi keuangan Perusahaan Induk, Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi dan pihak terkait Bank; d. bahwa informasi yang diungkapkan kepada publik perlu tetap memperhatikan faktor keseragaman dan kompetisi antar Bank;
I. UMUM Tuntutan untuk meningkatkan transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank semakin tinggi sejalan dengan semakin berkembangnya produk dan aktivitas perbankan. Selain itu, sejalan dengan penerapan Basel II dan Basel III, Bank dituntut untuk mengungkapkan jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures), praktek manajemen risiko yang diterapkan, komponen permodalan yang lebih rinci serta tambahan modal di atas rasio permodalan sesuai profil risiko yang berfungsi sebagai penyangga (buffer). Transparansi kondisi keuangan dan kinerja Bank kepada publik juga merupakan salah satu pilar penting dalam penerapan Good Corporate Governance. Beberapa manfaat yang dapat dicapai melalui transparansi informasi tersebut antara lain : (i) sebagai dasar penetapan penilaian yang wajar dan pengambilan keputusan oleh para pelaku pasar dan publik untuk terciptanya disiplin pasar (market discipline); (ii) meningkatkan kredibilitas Bank dan kepercayaan masyarakat; (iii) menunjukkan kemampuan Bank untuk memantau dan mengelola risiko; dan (iv) mengurangi ketidakpastian pasar (market uncertainty) serta kesenjangan informasi (asymmetric information). Namun di sisi lain, pengungkapan informasi yang berlebihan dapat mengurangi keunggulan bersaing Bank, sehingga perlu diatur cakupan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajib diungkapkan kepada publik agar kompetisi antar Bank tetap terjaga. Di samping itu, dengan semakin berkembangnya konglomerasi Bank menyebabkan struktur kelompok usaha -1-
BATANG TUBUH
PENJELASAN Bank semakin kompleks sehingga Bank terekspos risiko dari berbagai aktivitas yang dilakukan baik oleh Perusahaan Induk, Perusahaan Anak maupun perusahaan lain dalam kelompok usaha yang sama dengan Bank. Oleh karena itu, para pelaku pasar dan publik membutuhkan informasi yang lebih luas dan lengkap mengenai kelompok usaha Bank. Hal ini sejalan dengan penerapan pengawasan Bank secara konsolidasi dan terintegrasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
e. bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan pengaturan tentang transparansi dan publikasi laporan Bank. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253; MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK
-2-
BATANG TUBUH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini Cukup jelas. yang dimaksud dengan: 1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri, dan Bank Umum Syariah serta Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Laporan Publikasi adalah Laporan Keuangan, laporan kinerja keuangan dan/atau informasi lain, yang disampaikan oleh Bank kepada masyarakat umum dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tata cara penyampaian dan pengumuman sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 3. Pengendalian adalah perseorangan atau perusahaan/badan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang: a. memiliki lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain; b. memiliki 50% (lima puluh persen) atau kurang saham yang memiliki hak suara pada suatu perusahaan/badan lain, tetapi: 1) terdapat perjanjian dengan pemegang saham lain sehingga memiliki hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen); 2) mempunyai kewenangan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional perusahaan/badan lain berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian; 3) mempunyai kewenangan untuk menunjuk atau -3-
BATANG TUBUH
4)
PENJELASAN
mengganti sebagian besar Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut; dan/atau mampu menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya yang setara dan mengendalikan perusahaan/badan lain melalui Direksi dan Dewan Komisaris atau organ lainnya tersebut.
4. Perusahaan Induk (parent company/holding company) adalah badan hukum/perusahaan yang mengkonsolidasikan satu atau lebih Perusahaan Anak dalam suatu kelompok usaha dan melakukan Pengendalian terhadap Bank. 5. Perusahaan Induk di bidang Keuangan (financial parent company/financial holding company) adalah badan hukum/ perusahaan yang mengkonsolidasikan seluruh aktivitas satu atau lebih Perusahaan Anak pada kelompok usaha yang bergerak di bidang keuangan dan melakukan Pengendalian terhadap Bank. 6. Perusahaan Anak adalah badan hukum yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan, yang terdiri dari: a. Perusahaan Subsidiari (subsidiary company) yaitu Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank lebih dari 50% (lima puluh persen); b. Perusahaan Partisipasi (participation company) adalah Perusahaan Anak dengan kepemilikan Bank sebesar 50% (lima puluh persen) atau kurang,
-4-
BATANG TUBUH
PENJELASAN
namun Bank memiliki Pengendalian terhadap perusahaan; c. Perusahaan dengan kepemilikan Bank lebih dari 20% sampai dengan 50% yang memenuhi persyaratan yaitu: 1) Kepemilikan Bank dan para pihak lainnya pada Perusahaan Anak adalah masing-masing sama besar; dan 2) Masing-masing pemilik melakukan Pengendalian secara bersama terhadap Perusahaan Anak; d. Entitas lain yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku wajib dikonsolidasikan. 7. Perusahaan Afiliasi adalah Perusahaan Anak dari Perusahaan Induk atau dari Perusahaan Induk di Bidang Keuangan yang tergabung dalam suatu kelompok usaha yang sama dengan Bank karena dikendalikan oleh Perusahaan Induk yang sama. 8. Pihak Terkait adalah pihak yang terkait dengan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit. 9. Pihak-pihak Berelasi adalah pihak-pihak berelasi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tentang Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi. 10. Akuntan Publik adalah akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang tentang Akuntan Publik. 11. Laporan Keuangan solo atau tersendiri adalah Laporan Keuangan yang disajikan oleh Perusahaan Induk yang mencatat investasi pada Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi, dan Pengendalian bersama entitas berdasarkan kepemilikan ekuitas langsung, bukan berdasarkan pelaporan hasil dan aset neto investee. 12. Laporan Keuangan konsolidasian adalah Laporan Keuangan suatu kelompok usaha yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. 13. Laporan Publikasi Bulanan adalah Laporan Keuangan yang disusun -5-
BATANG TUBUH
PENJELASAN
berdasarkan Laporan Bulanan Bank Umum dan dipublikasikan setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 14. Laporan Publikasi Triwulanan adalah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan informasi lain yang dipublikasikan setiap triwulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 15. Laporan Publikasi Tahunan adalah Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan informasi lain yang dipublikasikan setiap tahun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. 16. Tahun Buku adalah tahun takwim atau tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. 17. Surat Komentar (Management Letter) adalah komentar tertulis dari Akuntan Publik kepada manajemen Bank mengenai hasil kaji ulang terhadap struktur pengendalian intern, pelaksanaan Standar Akuntansi Keuangan atau masalah lain yang ditemui dalam pelaksanaan audit, beserta dengan saran-saran perbaikannya. Pasal 2
Pasal 2
Dalam rangka transparansi kondisi Bank, Cukup jelas. Bank wajib menyusun, menyajikan dan menyampaikan Laporan Publikasi. Pasal 3
Pasal 3
(1) Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud Cukup jelas. dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Laporan Publikasi Bulanan; b. Laporan Publikasi Triwulanan; c. Laporan Publikasi Tahunan; dan d. Laporan Publikasi Lain. (2) Isi dan kebenaran Laporan Publikasi Tanggung jawab manajemen Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Laporan Publikasi Bulanan -6-
BATANG TUBUH sepenuhnya menjadi manajemen Bank.
tanggung
PENJELASAN jawab dan Triwulanan yang disajikan pada website Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan data dan informasi yang disampaikan oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 4
Pasal 4
Cakupan informasi dalam Laporan Publikasi Cukup jelas. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling kurang meliputi: a. Laporan Keuangan. b. Informasi kinerja keuangan. c. Informasi lain. Pasal 5 (1) Cakupan Laporan Keuangan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah: a. solo.
Pasal 5
b. konsolidasian. (2) Laporan Keuangan konsolidasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib disusun dalam hal Bank memiliki Perusahaan Anak dan melakukan pengendalian atas Perusahaan Anak tersebut. (3) Cakupan konsolidasi dan prosedur konsolidasian dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan cakupan Perusahaan Anak yang Laporan Keuangannya wajib dikonsolidasikan dengan Bank, selain yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan. (5) Penyertaan Bank yang mengakibatkan timbulnya Pengendalian, namun hanya bersifat sementara dikecualikan dari penyusunan Laporan Keuangan konsolidasi.
Cukup jelas.
Cukup jelas. Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan bersifat sementara antara lain Pengendalian yang akan dilepaskan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak posisi Laporan Keuangan pada tahun perolehan Pengendalian atau penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit.
(6) Cakupan Laporan Keuangan Kantor Cukup jelas. Cabang Bank Asing adalah gabungan -7-
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Laporan Keuangan KCBA dan seluruh Laporan Keuangan dari setiap kantor di Indonesia. Pasal 6 (1) Laporan Keuangan posisi akhir bulan Desember yang dipublikasikan secara triwulanan dan tahunan wajib diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK. (2) Bank wajib mencantumkan alamat website Bank pada Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan yang dicetak.
Pasal 6 Cukup jelas.
Alamat website Bank wajib mencerminkan identitas Bank sehingga memudahkan publik untuk mencari website dimaksud.
Pasal 7 Laporan Keuangan, informasi kinerja Cukup jelas. keuangan dan informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib disajikan dalam mata uang Rupiah.
Pasal 7
BAB II LAPORAN PUBLIKASI Bagian Kesatu Laporan Publikasi Bulanan Pasal 8 menyusun dan Cukup jelas Laporan Publikasi
Pasal 8
(1) Bank wajib mengumumkan Bulanan. (2) Laporan Publikasi Bulanan mencakup Cukup jelas. Laporan Keuangan bulanan yang terdiri atas: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); 2. Laporan Laba Rugi; dan 3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi. Pasal 9 Laporan Publikasi Bulanan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disajikan secara solo.
Pasal 9
Pasal 10 Pasal 10 (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Yang dimaksud dengan website Bank Publikasi Bulanan pada website Bank. adalah website berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari
-8-
BATANG TUBUH
PENJELASAN website Perusahaan kelompok usaha Bank.
Induk
atau
Publikasi laporan pada website Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan link khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan website Bank. Format laporan publikasi tidak dalam bentuk scancopy. (2) Pengumuman Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan.
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan Maret 2015, wajib diumumkan di website Bank paling lambat akhir bulan April 2015.
(3) Pengumuman pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipelihara paling kurang untuk 2 (dua) tahun buku terakhir.
Contoh: Pada bulan April 2015, di website Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Bulanan paling kurang sejak periode akhir bulan April 2013. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru berdiri atau Bank baru yang merupakan hasil merger/konsolidasi.
(4) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank apabila Bank mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan setelah melewati batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap wajib mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan. Pasal 11 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) selama penyampaian laporan secara online melalui sistem pelaporan
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Bulanan bulan Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di website Bank sejak tanggal 1 Mei 2015. Cukup jelas.
Pasal 11 Cukup jelas.
-9-
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan. (2) Penyampaian Laporan Publikasi Bulanan Cukup jelas. secara online melalui LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU. Bagian Kedua Laporan Publikasi Triwulanan Pasal 12 (1) Bank wajib menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan untuk posisi laporan akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember.
Pasal 12 Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Maret, bulan Juni dan bulan September menyajikan Laporan Keuangan interim, sedangkan Laporan Publikasi Triwulanan posisi akhir bulan Desember menyajikan Laporan Keuangan akhir tahun.
(2) Dalam hal diperlukan, selain mengumumkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Bank untuk menyusun dan mengumumkan: a. Laporan Publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau b. Informasi lain yang akan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Pertimbangan Otoritas Jasa Keuangan untuk meminta Bank mengumumkan Laporan Keuangan publikasi selain periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau informasi lain yang ditentukan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain pertimbangan transparansi publik dalam rangka tindakan penyehatan Bank, transparansi mengenai produk/jasa tertentu yang diterbitkan/dilaksanakan oleh Bank, serta proses merger, konsolidasi dan akuisisi Bank.
Pasal 13 Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling kurang mencakup: a. Laporan Keuangan, yang paling kurang terdiri atas: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif; 3. Laporan Komitmen dan Kontinjensi;
Pasal 13
b. Informasi kinerja keuangan, yang terdiri atas: 1. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM);
- 10 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
2. Jumlah dan kualitas aset produktif serta CKPN, yang paling kurang memberikan informasi pengelompokan: i. Instrumen keuangan; ii. Jumlah penyediaan dana kepada pihak terkait; iii. Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); dan iv. Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan v. PPA yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan; 3. Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 4. Rasio Posisi Devisi Neto (PDN); 5. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif. c. Informasi komposisi pemegang saham dan susunan pengurus. d. Informasi lain yang akan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal diperlukan. Pasal 14 Khusus untuk Bank berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan BUKU 4, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, juga ditambahkan dengan informasi mengenai pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka Basel III.
Pasal 14 Pengungkapan permodalan sesuai dengan kerangka Basel III akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 15 Khusus untuk Bank Umum Syariah dan Cukup jelas. Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, juga ditambahkan dengan informasi mengenai: a. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS); b. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan; c. Laporan Distribusi Bagi Hasil; dan
Pasal 15
- 11 -
BATANG TUBUH d. Laporan Perubahan Terikat, jika ada;
Dana
PENJELASAN Investasi
Untuk posisi bulan Juni dan Desember. Pasal 16 (1) Cakupan penyajian Laporan Keuangan Cukup jelas. pada Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah: a. Solo; dan
Pasal 16
b. Konsolidasian (2)
Laporan Keuangan pada Laporan Cukup jelas. Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a wajib disajikan paling kurang dalam bentuk perbandingan dengan Laporan Publikasi Triwulanan tahun sebelumnya dan/atau sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
Pasal 17 (1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bank wajib menyusun dan menyajikan pada Laporan Publikasi Triwulanan laporan sebagai berikut: a. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; atau b. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk.
Pasal 17 Dalam hal tidak terdapat Laporan Keuangan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka Bank menyajikan Laporan Keuangan Perusahaan Induk. Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan” adalah laporan konsolidasian dari Laporan Keuangan seluruh perusahaan di dalam kelompok usaha di bidang keuangan, sesuai dengan standar akuntansi. Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk” adalah laporan konsolidasian dari seluruh Laporan Keuangan perusahaan di dalam kelompok usaha, sesuai dengan standar akuntansi.
(2) Laporan Keuangan Konsolidasi Cukup jelas. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: - 12 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); b. Laporan Laba Rugi Komprehensif; c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan d. Laporan Komitmen dan Kontinjensi. (3) Laporan Keuangan Konsolidasi Cukup jelas. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk yang wajib disajikan adalah untuk posisi akhir bulan Juni dan Desember. (4) Laporan Keuangan Konsolidasi Cukup jelas. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk untuk posisi akhir bulan Desember wajib diaudit oleh Akuntan Publik. Pasal 18 (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 17, sebagai berikut: a. paling kurang pada 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat Bank atau di tempat kedudukan Kantor Cabang Bank Asing; dan
Pasal 18
Pengumuman pada surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas dimaksudkan agar informasi dalam Laporan Keuangan dapat diketahui oleh masyarakat luas. Yang dimaksud dengan surat kabar yang memiliki peredaran luas adalah: a. paling kurang surat kabar yang memiliki peredaran secara nasional bagi Bank yang: i.
berkantor Jabodetabek;
pusat
di
ii.
berkantor pusat di luar Jabodetabek namun memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya; atau
iii.
telah melakukan penawaran umum efek bersifat hutang dan/atau efek bersifat ekuitas;
b. paling kurang surat kabar lokal yang memiliki peredaran luas di - 13 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN suatu daerah, khususnya bagi Bank yang berkantor pusat di luar Jabodetabek dan tidak memiliki cabang di luar wilayah kantor pusatnya.
b. website Bank.
Yang dimaksud dengan website Bank adalah website berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari website Perusahaan Induk atau kelompok usaha Bank. Publikasi laporan pada website Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan link khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan website Bank. Format laporan publikasi tidak dalam bentuk scancopy.
(2) Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib ditandatangani oleh paling kurang 2 (dua) orang anggota Direksi Bank. (3) Pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dipelihara paling kurang selama 2 (dua) tahun buku terakhir.
Penandatanganan oleh Direksi Bank dilakukan dengan mencantumkan namanya secara jelas.
Contoh: Pada tanggal 15 April 2015, di website Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Triwulanan paling kurang sejak periode akhir bulan Maret 2013. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru berdiri atau Bank baru yang merupakan hasil merger/konsolidasi.
(4) Pengumuman Laporan Publikasi Cukup jelas. Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk posisi akhir bulan Desember wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (partner in charge) disertai dengan opini yang diberikan. (1) Pengumuman
Pasal 19 Laporan
Pasal 19 Publikasi Cukup jelas. - 14 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan paling lambat : a. Tanggal 15 bulan kedua setelah Contoh: berakhirnya bulan laporan, untuk a. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan laporan posisi akhir bulan Maret, Juni bulan Maret 2015, wajib diumumkan dan September; di surat kabar dan website Bank paling lambat tanggal 15 Mei 2015. b. Akhir bulan Maret tahun berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan, untuk laporan posisi akhir bulan Desember.
b. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan bulan Desember 2015, wajib diumumkan di surat kabar dan website Bank paling lambat tanggal 31 Maret 2016.
(2) Bank dinyatakan terlambat Contoh: mengumumkan Laporan Publikasi a. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan Triwulanan apabila Bank mengumumkan bulan Maret 2015, dinyatakan Laporan Publikasi Triwulanan setelah terlambat apabila diumumkan di batas akhir waktu pengumuman surat kabar dan website Bank sejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanggal 16 Mei 2015 sampai dengan sampai dengan paling lambat: 31 Mei 2015. a. akhir bulan kedua setelah berakhirnya bulan laporan, untuk b. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan laporan posisi akhir bulan Maret, Juni bulan Desember 2015, dinyatakan dan September; dan terlambat apabila diumumkan di b. Tanggal 15 bulan April tahun surat kabar dan website Bank sejak berikutnya setelah berakhirnya bulan tanggal 1 April 2016 sampai dengan laporan, untuk laporan posisi akhir 15 April 2016. bulan Desember. (3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Contoh: Laporan Publikasi Triwulanan apabila a. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan Laporan Publikasi Triwulanan belum bulan Maret 2015, dinyatakan tidak diumumkan sampai dengan berakhirnya mengumumkan apabila diumumkan batas waktu keterlambatan sebagaimana di surat kabar dan website Bank dimaksud pada ayat (2). sejak tanggal 1 Juni 2015. b. Untuk Laporan Publikasi Triwulanan bulan Desember 2015, dinyatakan tidak mengumumkan apabila diumumkan di surat kabar dan website Bank sejak tanggal 16 April 2016. (4) Bank yang mengumumkan
dinyatakan tidak Cukup jelas. Laporan Publikasi - 15 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan. Pasal 20 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Cukup jelas. Publikasi Triwulanan secara online melalui Laporan Kantor Pusat Bank Umum (LKPBU) selama penyampaian laporan secara online melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan belum dapat dilakukan. (2) Penyampaian Laporan Publikasi Cukup jelas. Triwulanan secara online melalui LKPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai tata cara, format, dan jangka waktu dalam ketentuan mengenai LKPBU.
Pasal 20
Pasal 21 (1) Bank wajib menyampaikan kepada Cukup jelas. Otoritas Jasa Keuangan bukti pengumuman berupa fotokopi atau guntingan surat kabar yang memuat pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman di surat kabar. (2) Bank dinyatakan terlambat Cukup jelas. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bukti pengumuman disampaikan setelah batas akhir waktu penyampaian bukti pengumuman.
Pasal 21
Pasal 22 Pasal 22 (1) Di samping kewajiban untuk mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bank wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara triwulanan, Laporan Tertentu yang mencakup: a. Transaksi antara Bank dengan Pihak- Yang dimaksud dengan ”Bank” dalam Pihak Berelasi. ayat ini adalah seluruh Bank, baik Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau Bank yang mempunyai Perusahaan Anak maupun Bank yang
- 16 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN tidak merupakan bagian dari kelompok usaha dan/atau tidak mempunyai Perusahaan Anak. Pengertian pihak berelasi dan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku. Contoh transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi meliputi: 1. Kepemilikan shareholdings);
silang
(cross
2. Transaksi dimana suatu kelompok usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain; 3. Pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha; 4. Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan lain dalam satu kelompok usaha; 5. Eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan 6. Pembelian, penjualan dan penyewaan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement. b. Bagi Bank yang merupakan bagian dari kelompok usaha, selain wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, juga wajib menyampaikan laporan pemberian penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank. c. Khusus untuk Kantor Cabang Bank Yang dimaksud dengan “Laporan Asing, wajib menyampaikan Laporan Keuangan Konsolidasi Bank Asing” Keuangan Konsolidasi Bank Asing adalah laporan konsolidasian kantor - 17 -
BATANG TUBUH tersebut.
PENJELASAN pusat Bank Asing dengan seluruh kantor cabang dan anak perusahaan di dalam kelompok usaha, sesuai dengan standar akuntansi.
(2) Jangka waktu penyampaian/ Cukup jelas. keterlambatan/tidak menyampaikan Laporan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu pengumuman Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. Bagian Ketiga Laporan Publikasi Tahunan Pasal 23 Bank wajib menyusun dan mengumumkan Cukup jelas. Laporan Publikasi Tahunan untuk posisi laporan akhir bulan Desember.
Pasal 23
Pasal 24 Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana Cukup jelas. dimaksud dalam Pasal 23 paling kurang mencakup : a. Informasi umum yang meliputi:
Pasal 24
1. Kepengurusan; 2. Kepemilikan; 3. Perkembangan usaha Bank dan kelompok usaha Bank termasuk pengembangan usaha Unit Usaha Syariah (UUS); 4. Strategi dan kebijakan manajemen termasuk strategi dan kebijakan manajemen UUS; dan 5. Laporan manajemen termasuk laporan manajemen UUS. b. Laporan Keuangan yang terdiri atas: 1. Laporan Posisi Keuangan (Neraca); 2. Laporan Laba Rugi Komprehensif; 3. Laporan Perubahan Ekuitas;
- 18 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
4. Laporan Arus Kas; 5. Laporan Komitmen dan Kontinjensi; dan 6. Catatan atas Laporan Keuangan. c. Informasi kinerja keuangan yang terdiri atas: 1. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM); 2. Jumlah dan kualitas aset produktif serta CKPN, yang paling kurang memberikan informasi pengelompokan: i. Instrumen keuangan; ii. Jumlah penyediaan dana pihak terkait; iii. Kredit kepada debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); iv. Kredit yang memerlukan perhatian khusus (antara lain kredit yang direstrukturisasi dan kredit properti); dan v. PPA yang wajib dibentuk berdasarkan instrumen keuangan. 3. Persentase Pelanggaran dan Pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK); 4. Rasio Posisi Devisi Neto (PDN); 5. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif. d. Praktek manajemen risiko yang diterapkan Bank, paling kurang mencakup uraian jenis risiko dan potensi kerugian (risk exposures) yang dihadapi Bank, sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai manajemen risiko. e. Khusus untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS), informasi kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, juga ditambah dengan informasi mengenai: 1. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS); 2. Laporan Sumber dan Penggunaan - 19 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Dana Kebajikan; 3. Laporan Distribusi Bagi Hasil; dan 4. Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, jika ada. f. Pengungkapan khusus bagi Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau memiliki Perusahaan Anak, yang paling kurang terdiri dari informasi sebagai berikut: i. Struktur kelompok usaha Bank;
Struktur kelompok usaha disajikan sebagai berikut:
Bank
-
Mulai dari Bank, Perusahaan Anak, Perusahaan Afiliasi, Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, dan/atau Perusahaan Induk sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (ultimate shareholder).
-
Struktur keterkaitan kepengurusan dan pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain (shareholder acting in concert).
Pemegang saham yang bertindak atas nama pemegang saham lain adalah pemegang saham perorangan atau perusahaan yang memiliki tujuan bersama untuk mengendalikan Bank yang didasarkan atau tidak didasarkan pada suatu perjanjian. ii.
Transaksi antara Bank Pihak-pihak Berelasi;
dengan Pengertian Pihak Berelasi dan transaksi dengan Pihak Berelasi sesuai dengan standar akuntasi yang berlaku. Contoh transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi meliputi: 1. Kepemilikan shareholdings);
silang
(cross
2. Transaksi dimana suatu kelompok usaha bertindak untuk kepentingan kelompok usaha yang lain; 3. Pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dipusatkan dalam kelompok usaha; 4. Penyediaan dana yang diberikan atau diterima oleh perusahaan - 20 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN lain dalam satu kelompok usaha; 5. Eksposur kepada pemegang saham mayoritas antara lain dalam bentuk pinjaman, komitmen dan kontinjensi; dan 6. Pembelian, penjualan dan penyewaan aset dengan perusahaan lain dalam suatu kelompok usaha, termasuk yang dilakukan dengan repurchase agreement.
iii.
Transaksi dengan Pihak-Pihak Penjelasan sama dengan butir ii. Berelasi yang dilakukan oleh setiap perusahaan di dalam kelompok usaha Bank yang bergerak di bidang keuangan; iv. Penyediaan dana, komitmen maupun fasilitas lain yang dapat dipersamakan dengan itu dari setiap perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha dengan Bank kepada debitur yang telah memperoleh penyediaan dana dari Bank; dan v. Pengungkapan mengenai permodalan, jenis risiko, potensi kerugian dan manajemen risiko secara konsolidasi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. g. Aspek pengungkapan (disclosure) lain sebagaimana diwajibkan dalam Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, dalam hal belum tercakup dalam huruf a sampai dengan huruf f di atas. h. Informasi lain yang akan ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam hal diperlukan. Pasal 25 (1) Cakupan penyajian Laporan Keuangan Cukup jelas. pada Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b adalah: a. Solo; dan
Pasal 25
b. Konsolidasian.
- 21 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
(2) Opini Akuntan Publik atas Laporan Cukup jelas. Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertakan sebagai cakupan dalam Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24. (3) Laporan Keuangan pada Laporan Cukup jelas. Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disusun untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan paling kurang dalam bentuk perbandingan dengan 1 (satu) Tahun Buku sebelumnya dan/atau sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Pasal 26 (1) Dalam hal Bank merupakan bagian dari suatu kelompok usaha, selain menyusun Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bank wajib menyusun dan menyajikan pada Laporan Publikasi Tahunan laporan sebagai berikut: a. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan; atau b. Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk. (2) Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas: a. Laporan Posisi Keuangan (neraca);
Pasal 26 Dalam hal kelompok usaha tidak memiliki Perusahaan Induk di Bidang Keuangan maka cukup disajikan Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk.
Cukup jelas.
b. Laporan Laba Rugi Komprehensif; c. Laporan Perubahan Ekuitas; dan d. Laporan Komitmen dan Kontinjensi. (3) Laporan Keuangan Konsolidasi Cukup jelas. Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi Perusahaan Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh Akuntan Publik. (4) Dalam hal audit Laporan Keuangan Cukup jelas. Tahunan perusahaan lain di luar Bank dilakukan oleh Akuntan Publik yang berbeda dengan Akuntan Publik yang - 22 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
mengaudit Laporan Keuangan Tahunan Bank, maka Bank dalam menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan berikut nama Akuntan Publik yang bertanggung jawab dalam audit (partner in charge) serta opini yang diberikan. Pasal 27 (1) Bank wajib mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 pada website Bank.
Pasal 27 Yang dimaksud dengan website Bank adalah website berdomain Indonesia yang bukan merupakan bagian dari website Perusahaan Induk atau kelompok usaha Bank. Publikasi laporan pada website Bank ditempatkan pada halaman yang mudah diakses, misalnya dengan memberikan link khusus untuk laporan publikasi pada halaman depan website Bank.
(2) Pengumuman pada website Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipelihara paling kurang untuk 5 (lima) tahun buku terakhir.
Contoh: Pada bulan April 2015, di website Bank wajib dipelihara Laporan Publikasi Tahunan paling kurang sejak periode Desember 2010. Ketentuan ini tidak berlaku bagi Bank yang baru berdiri atau Bank baru yang merupakan hasil merger/konsolidasi.
Pasal 28 (1) Bank wajib menyampaikan Laporan Cukup jelas. Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26 kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Penyampaian Laporan Publikasi Tahunan Cukup jelas. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan Management Letter atas audit Laporan Keuangan Tahunan Bank.
Pasal 28
Pasal 29 Pasal 29 (1) Pengumuman Laporan Publikasi Tahunan Contoh: pada website Bank sebagaimana Untuk Laporan Publikasi Tahunan akhir dimaksud dalam Pasal 27 dan bulan Desember 2015, wajib
- 23 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
penyampaian Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 wajib dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku.
diumumkan di website Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 30 April 2016.
(2) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan apabila Bank mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan setelah batas akhir waktu pengumuman dan/atau penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan setelah batas akhir pengumuman dan/atau penyampaian Laporan Publikasi Tahunan.
Contoh: Untuk Laporan Publikasi Tahunan akhir bulan Desember 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di website Bank dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan 31 Mei 2016.
(3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Contoh: dan/atau menyampaikan Laporan a. Untuk Laporan Publikasi Tahunan Publikasi Tahunan apabila: akhir bulan Desember 2015, a. Laporan Publikasi Tahunan belum dinyatakan tidak mengumumkan/ diumumkan dan/atau disampaikan menyampaikan apabila diumumkan kepada Otoritas Jasa Keuangan di website Bank dan disampaikan sampai dengan berakhirnya batas kepada Otoritas Jasa Keuangan waktu keterlambatan sebagaimana sejak tanggal 1 Juni 2016. dimaksud pada ayat (2); atau b. Bank belum mengumumkan di website Bank dan/atau menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b yang diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. (4) Bank yang dinyatakan tidak Cukup jelas. mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap wajib mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan. Pasal 30 (1) Bank yang merupakan bagian dari suatu kelompok usaha dan/atau Bank yang memiliki Perusahaan Anak, selain menyusun dan mengumumkan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 26, Bank wajib menyampaikan kepada
Pasal 30
- 24 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Otoritas Jasa Keuangan secara tahunan, Laporan Tertentu yang mencakup: a. Laporan Tahunan Perusahaan Induk Dalam hal tidak terdapat Laporan di bidang keuangan atau Laporan Tahunan Perusahaan Induk di Bidang Tahunan Perusahaan Induk; Keuangan, maka Bank menyajikan Laporan Tahunan Perusahaan Induk. b. Laporan Tahunan Pemegang Saham langsung yang memiliki saham mayoritas atau Laporan Tahunan perusahaan yang melakukan Pengendalian langsung kepada Bank; c. Laporan Tahunan Perusahaan Anak; dan d. Khusus untuk Kantor Cabang Bank Cukup jelas. Asing, wajib menyampaikan Laporan Tahunan Bank Asing tersebut. (2) Apabila kelompok usaha tidak memiliki Laporan Tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan atau Laporan Tahunan Perusahaan Induk, maka Laporan Tertentu sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf a yang wajib disajikan oleh Bank adalah Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk di bidang keuangan atau Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk. (3) Dalam hal Perusahaan Anak tidak memiliki Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka laporan yang wajib disajikan adalah Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan Anak. (3) Jangka waktu penyampaian/ keterlambatan/tidak menyampaikan Laporan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jangka waktu pengumuman/penyampaian Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29. Bagian Keempat Laporan Publikasi Lain Pasal 31 (1) Laporan Publikasi Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi: a. Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK); dan
Dalam hal tidak terdapat Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk di Bidang Keuangan, maka Bank menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasi Tahunan Perusahaan Induk.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Huruf a Yang dimaksud dengan “Laporan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK)” adalah laporan yang menyajikan perhitungan suku bunga dasar kredit yang antara - 25 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
b. Laporan Publikasi Lainnya.
lain mencakup harga pokok dana untuk kredit (HPDK), biaya overhead, dan marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan Bank dalam kegiatan perkreditan. Huruf b Laporan Publikasi Lainnya yang wajib disampaikan oleh Bank akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Apabila diperlukan, Otoritas Jasa Cukup jelas. Keuangan berwenang untuk meminta Bank menyampaikan Laporan Publikasi Lainnya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan industri perbankan, di luar Laporan Publikasi Bulanan, Laporan Publikasi Triwulanan dan Laporan Publikasi Tahunan. (3) Bank wajib mengumumkan Laporan Cukup jelas. Publikasi Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 32 (1) Laporan SBDK sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (1) huruf a wajib diumumkan di surat kabar yang memiliki peredaran luas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akhir bulan Maret, bulan Juni, bulan September dan bulan Desember. (2) Bank dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan SBDK apabila Bank mengumumkan Laporan SBDK setelah batas akhir waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan paling lambat 1 (satu) bulan sejak batas akhir waktu pengumuman Laporan. (3) Bank dinyatakan tidak mengumumkan Laporan SBDK apabila Laporan SBDK belum diumumkan sampai dengan berakhirnya batas waktu keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). (4) Format,
cakupan,
dan
tata
Contoh: Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, wajib diumumkan di surat kabar paling lambat tanggal 9 April 2015.
Contoh: Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, dinyatakan terlambat apabila diumumkan di surat kabar sejak tanggal 10 April 2015 sampai dengan 8 Mei 2015. Contoh: Untuk Laporan SBDK akhir bulan Maret 2015, dinyatakan tidak mengumumkan apabila diumumkan di surat kabar sejak tanggal 9 Mei 2015.
cara Cukup jelas. - 26 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
penyampaian serta persyaratan Bank yang wajib mengumumkan Laporan SBDK berpedoman pada ketentuan mengenai transparansi informasi suku bunga dasar kredit. BAB III LAIN-LAIN Pasal 33 Khusus untuk Laporan yang disampaikan Cukup jelas. tidak melalui sistem pelaporan secara online, dalam hal batas waktu penyampaiannya jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur lainnya, maka batas waktu penyampaian Laporan menjadi hari kerja berikutnya.
Pasal 33
BAB IV SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Laporan Publikasi Bulanan Pasal 34 (1) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Bulanan pada website Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Pasal 34 Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Sanksi atas keterlambatan penyampaian Cukup jelas. Laporan Publikasi Bulanan secara online melalui LKPBU berpedoman pada ketentuan mengenai LKPBU. (3) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Cukup jelas. Keuangan, Laporan Publikasi Bulanan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, Bank dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. (4) Bank diwajibkan memperbaiki dan Cukup jelas. mengumumkan kembali Laporan - 27 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Publikasi Bulanan yang telah diperbaiki pada website Bank, paling lambat bersamaan dengan pengumuman Laporan Publikasi Bulanan periode berikutnya setelah dikenakan sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Bagian Kedua Sanksi Laporan Publikasi Triwulanan Pasal 35 (1) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan: a. sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari untuk setiap laporan bagi Bank yang terlambat mengumumkan di surat kabar; b. sanksi berupa teguran tertulis bagi Bank yang terlambat mengumumkan di website Bank.
Pasal 35
Huruf a Cukup jelas.
Huruf b Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Bank yang dinyatakan tidak Cukup jelas. mengumumkan Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Sanksi atas keterlambatan penyampaian Cukup jelas. Laporan Publikasi Triwulanan secara online melalui LKPBU berpedoman pada ketentuan mengenai LKPBU. (4) Bank yang dinyatakan terlambat Cukup jelas. menyampaikan bukti pengumuman di surat kabar kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. Pasal 36 (1) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Cukup jelas. Keuangan, Laporan Publikasi Triwulanan
Pasal 36
- 28 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, atau surat komentar (management letter) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan: a. sanksi berupa teguran tertulis; b. kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah teguran tertulis diterima oleh Bank, Bank tidak memperbaiki dan mengumumkan kembali laporan dimaksud. (2) Bank yang telah dikenakan sanksi Cukup jelas. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap diwajibkan memperbaiki dan mengumumkan kembali Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar dan website Bank, serta menyampaikan kembali bukti pengumuman di surat kabar kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal Bank tidak memperbaiki dan Cukup jelas. mengumumkan kembali Laporan Publikasi Triwulanan pada surat kabar dan website Bank/menyampaikan bukti pengumuman di surat kabar setelah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bank dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa: a. penurunan tingkat kesehatan Bank; b. pencantuman anggota pengurus,
- 29 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau c. pembekuan kegiatan usaha tertentu. Pasal 37 (1) Bank yang dinyatakan terlambat Cukup jelas. menyampaikan Laporan Tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja. (2) Bank yang dinyatakan tidak Cukup jelas. menyampaikan Laporan Tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bagian Ketiga Sanksi Laporan Publikasi Tahunan Pasal 38 (1) Bank yang dinyatakan terlambat mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja. (2) Bank yang dinyatakan tidak mengumumkan dan/atau menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pasal 39 (1) Apabila menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Publikasi Tahunan secara material tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau tidak disajikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan/atau Pernyataan Standar Akuntansi
Pasal 38 Penerapan sanksi tidak diberlakukan dalam hal terjadi kerusakan sistem teknologi informasi Bank yang disertai dengan bukti dan dokumen pendukung yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas.
- 30 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
Keuangan yang berlaku, atau surat komentar (management letter) dari Akuntan Publik menyatakan adanya kelemahan mendasar dari sistem pelaporan data Bank ke Otoritas Jasa Keuangan, dikenakan: a. sanksi teguran tertulis; b. sanksi kewajiban membayar paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diberi teguran tertulis, Bank tidak memperbaiki dan mengumumkan/ menyampaikan kembali laporan dimaksud. Bank yang telah dikenakan sanksi Cukup jelas. kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tetap diwajibkan memperbaiki dan mengumumkan kembali Laporan Publikasi Tahunan pada website Bank dan menyampaikan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Dalam hal Bank tidak memperbaiki dan Cukup jelas. mengumumkan/menyampaikan kembali Laporan Publikasi Tahunan setelah dikenakan sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Bank dikenakan sanksi administratif lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, antara lain berupa: a. penurunan tingkat kesehatan Bank; b. pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang-orang yang dilarang menjadi pemilik dan pengurus Bank; dan/atau c. pembekuan kegiatan usaha tertentu. (2)
Pasal 40
Pasal 40 - 31 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
(1) Bank yang dinyatakan terlambat Cukup jelas. menyampaikan Laporan Tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja. (2) Bank yang dinyatakan tidak Cukup jelas. menyampaikan Laporan Tertentu kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bagian Keempat Sanksi Laporan Publikasi Lain Pasal 41 (1) Bank yang dinyatakan terlambat Cukup jelas. mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari.
Pasal 41
(2) Bank yang dinyatakan tidak Cukup jelas. mengumumkan Laporan SBDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Bagian Kelima Sanksi Lainnya Pasal 42 (1) Bagi Bank yang tidak memelihara Cukup jelas. Laporan Publikasi Bulanan, Triwulanan dan Tahunan pada website Bank sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 27 ayat (2), dikenakan sanksi berupa teguran tertulis.
Pasal 42
(2) Bagi Bank yang belum memiliki website Cukup jelas. Bank pada saat ketentuan ini berlaku, - 32 -
BATANG TUBUH
PENJELASAN
dikenakan sanksi berupa teguran tertulis. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Format dan tata cara penyampaian Laporan Cukup jelas. Publikasi akan diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 43
Pasal 44 Dalam hal terdapat perubahan cakupan Cukup jelas. Laporan Publikasi akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 45 Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Cukup jelas. Otoritas Jasa Keuangan ini akan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
Pasal 44
Pasal 46 (1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Cukup jelas. Keuangan ini mulai berlaku maka Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5353), dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 46
Pasal 45
(2) Peraturan pelaksana dan peraturan yang Cukup jelas. mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank tetap berlaku, sepanjang belum ada penggantinya dan tidak bertentangan dengan POJK ini. Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai Cukup jelas. berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap memerintahkan Otoritas Jasa
Pasal 47
orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Keuangan ini dengan - 33 -
BATANG TUBUH penempatannya dalam Republik Indonesia.
Lembaran
PENJELASAN Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal … KETUA OTORITAS JASA KEUANGAN,
MULIAMAN D. HADAD
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal …
MENTERI HUKUM DAN HAK MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
ASASI
YASSONA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN ......NOMOR ...... REPUBLIK INDONESIA NOMOR …..
- 34 -
