KEPUTUSAN
MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
NOMOR SKEP/ l/Menko/Maritim 12016 TENTANG PANITTA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL SELAT KARIMATA TAHUN 2016
DÐNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTEzu KOORDINATOR BIDANG KEMAzuTIMAN,
Menimbang : a. bahwa
dalam rangka percepatan pembangunan
dan
pengembangan potensi sumber daya kelautan dan pariwisata
Indonesia gLrna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
b. bahwa dalam rangka menyemarakkan
Kemerdekaan Republik Indonesia
Hari Ulang
ke -
7I,
menyelenggarakan Sail Selat Karimata Tahun 2016
Kalimantan
Tahun perlu
di Provinsi
Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Frovinsi Jambi,
dan Provinsi Bangka Belitung; c. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Nasional Penyelenggara Sail Selat Karimata Tahun 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2OI5 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 11;
3. Peraturan ...
a
3. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman; MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MÐNTERI KOORDINATOR BIDANG KEMAzuTIMAN TENTANG PANITIA NASIONAL PENYELENGGARA SAIL SELAT KARIMATA TAHUN 2016.
Pasal
1
(1)
Membentuk Pa¡rítia Nasiona,l Penyelenggara Sail Selat Karimata Tahun 2016.
(2\
Panitia Nasional Penyelenggara Saíl Selat Karimata Tahun
2016
berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Pasal 2 (1)
Panitia Nasional Penyelenggara Sail Selat Karimata Ta-trun 2016 mempunyai tugas:
a. menyiapkan dan menyelenggarakan Sail Selat Karimata Tahun 2016; b. menyrrsun dan menyiapkan anggaran penyelenggaraan Sail Selat Ka¡imata Tahun 2016. (2)
Penyelenggaraan Sail Selat Karimata Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) meliputi:
a.
Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di salah satu pulau terluar;
b.
Bhakti Sosial dan Pelayanan Kesehatan: Operasi Bhakti Surya Baskara Jaya, Operasi Bhakti Ka¡tika Jaya, dan Operasi Bhakti Pelangi Nusântâ,ra serla Demons trasi I Sailing Pass;
1. 2. 3.
Pelayaran Lingkar Nusantara M; Percepatan Pembangunal Sarana dan Prasarana; Gerakan Bersih Paltai dan Senyrm;
4. Badan ...
4.
Badan Usaha Milik Negara Program Bina Lingkungan dan/ atau Corporate Socíal Responcibilitg SeIat Karimata;
5. Gerakan Pembangunan Desa Semesta; 6. Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda
Bahari/ Kapal Pemuda
Nusafltâra;
. 8. 9. 7
Ekspedisi Riset Kelautan; Reli Kapa,l Layar (Yacht RaIIg\;
Seminar Nasional dan Internasional;
10. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat; 11. Pengembangan Ekonomi Kreatif; 12. Seni dan Budaya; 13. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara; 14. Olahraga Bahari; 15. Pameran Potensi Daerah; 16. Festival Ba-hari Tanjungpinang; 77. Upacara Puncak Sail Selat Karimata Tahun 2016; dan 18. Kegiatan laín
(3)
yalg disesuaikan perkembangan di daerah.
Dalam meiaksanakan tugasnya, Panitia Nasional Penyelenggara Sail Selat
Karimata Tahun 2016 bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Pasal 3
(1)
Kegiatan penyelenggaraan Sail Selat Karimata Tahun 2016 tersebar pada beberapa daerah, meliputi Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung.
(2)
Kegiatan Acara Puncak Sail Selat Karimata Tahun 2016 dilaksanaka¡r di Kabupaten Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. Pasa] 4
Daiam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l
Nasional Penyelenggara Sali Selat Karimata Tahun
2,
Panitia
2016
dapat
mengikutsertakan, bekerja sama, dan/ atau berkoordinasi dengan Kementerian
dan/ atau.
.
.
-4dan/atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait dan f atau pihak lain yang diarrggap per1u. Pasal 5 (1)
Panitia Nasiona-l Penyelenggara Sail Selat Karimata Tahun 2016 terdiri dari
Palítía Pengaralr dan Panitia Peiaksa¡a. (2t
Panitia Pengarah sebagaimala dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Tingkat Pusat.
(3)
Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah. Pasal 6
Panitia Nasional Penyelenggara Sail Selat Karimata Tahun 2016 diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, sekaligus merangkap sebagai Ketua Panitia Pengarah. Pasal 7
Susunan keanggotaan Panitia Nasional Penyelenggara Sail Selat Karimata Tahun
2016 adalah sebagai berikut:
a. Panítia Pengarah terdiri dari:
Ketua Wakil Ketua
: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.
I
: Menteri Koordinator Bidang Pemtrangunal Manusia dan
Kebudayaan.
II : Menteri Koordinator Bidang Polítik Hukum dan Keamanan. Wakil Ketua III : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Anggota :1. Menteri Luar Negeri; Wakil Ketua
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Menteri Pertahanan; Menteri Keuangan; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Menteri Perindustrian; Menteri Energi dan SumLrer Daya Mineral; 8. Menteri ...
-58. Menteri Komunikasi dan Informatika; 9. Menteri Pertanían; 10. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 11.
Menteri Perencanaan Pembangunal Nasíonal/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
12. Menteri Badan Usaha Milik Negara; 13. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 14. Menteri Pemuda dan Ola,trraga; 15. Menteri Sekretaris Negara; 16. Sekretaris Kabinet; 17. Panglima Tenta¡a Nasional lndonesia; 18. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; 19. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
20. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
2!. Kepala Badan Informasi
Geospasial;
22. Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan; dan 23. Kepala Badan Kependudukal dan Keiuarga Nasional' b. Panitia Pela-ksana Tingkat Pusat terdiri dari:
Ketua I Wakil Ketua II Wakil Ketua III Wakil Ketua IV Wakil Ketua V Wakil Ketua
: : : : : :
Menteri Kelautan dan Perikana¡r' Menteri Dalam Negeri. Menteri Pariwisata. Menteri Pekerjaari Umum darr Peruma-ha¡ Rakyat. Menteri Perhubungal. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
VI : Wakil Ketua \4I : Wakíl Ketua VIII: Wakil Ketua IX : Wakil Ketua X : Wakil Ketua
Menteri Kesehatan. Menteri Sosial. Menteri Perdagangan. Kepala Badan Ekonomi Kreatif. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Laut.
Wakil Ketua...
-6Wakil Ketua
XI :
Se
kretaris Kementerian Koordinator Bidang
Ktmaritiman. Wakil Ketua
XII :
Sekretarís Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunal Manusia dan Kebudayaan. Sekretaris I Sekretaris
Ii
: :
Sckretaris Dewan Kelautan Indonesia. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Sekretaris
III
:
De
puti Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sekretaris
IV :
Dcputi Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kabinet
Panitia Pelaksana Tingkat Daerah terdiri dari:
Ketuâ
:
Gubernur Kalimantan Barat.
Wakil Ketua I
Gubcrnur Kepulauan Riau.
Wakil Ketua II
Gubernur Jambi.
Wakil Ketua III
Gu
Sekretaris I
Sckretaris Provinsi Kalimantan Barat
Sekretaris II
Sckretaris Provinsi Kepulauan Riau.
Sekretaris III
Sc k rc
Sckretaris IV
Sck¡etaris Provinsi Bangka-Belitung.
Anggota
: l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
bernur Bangka Belitung.
taris Provinsi Jambi.
Bupati Kayong Utara; Walikota Pontianak;
Bupati Ketapang; Bupati Kubu Raya; I3upati Mempawah;
Bupati Bengkayang; Bupati Sambas; l3upati Singkawang;
WalikotaTanjungpinang;
10. Bupati Bintan;
11
. Bupati
-711. BuPati Lingga; 12. BuPati KePulauan Anambas; 13. BuPati Natuna; 14. Walikota Jambi;
15. BuPati Muaro Jambi; 16. Bupati Tanjung Jabung Timur; 17. Walikota Pangkal Pinang; 18. Bupati Bangka Tengah; 19. Bupati Bangka Barat;
20. 21. 22. 23.
Bupati Bangka Selatan; Bupati Belitung; Bupati Belitung Timur; Bupati Bangka.
Bidang Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 di salah satu Pulau Terluar.
Ketua
: Direktur Jendera-l Pengeloiaan Ruang Laut,
Kementeria¡ Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua
I
: Direichrr Jenderal Potensi Perlahanan, Kementerian Pertahalal.
Wakil Ketua
II
: Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Ma-ritim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
'
Bidang Bha-kti Sosia-l dan Pelayanari Kesehatan D
serta
emonstrasi/ Sailing P as s'.
Ketua
: Asisten Operasi Kepala Staf Tentara Nasiona1 Indonesia Angkatan Laut.
Wakil Ketua
i
: Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatal, Kementeria¡ Kesehatan.
Wakil Ketua
II
: Asisten Teritorial Kepala Staf Tenta¡a Nasional Indonesía Angkatan Da¡at.
Wakíl Ketua ...
-8Wakil Ketua
III
: Asisten Operasi Kepala StaJ Tentara Nasional Indonesia Angkata¡ Udara.
Wakil Ketua
IV
: Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
Bidang Pelayaran Lingkar Nusa¡rtara M:
: Kepala Kwartir Nasional Gerakan Prarnuka. Ketua Wakil Ketua : Kepala Pimpinan Satuan Karya Baharí. IV
Bidang Gerakan Bersih Pantai dan Senyum: Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaan, Kementerian
Ketua
Koordinator Bídang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan=
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Manusía, Ilmu
Wakil Ketua I
Pengetahuan dan Telcrologi dan Budaya Ma-ritim, Kementerian Koordinator Bidang Kema¡itiman.
Deputi Bidang Pengembangan Daerah Tertentu,
Wakil Ketua II
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Terlinggal, dan Transmigrasi
Direktur Jendera-1 Perlindungan dan Jarninan Sosial,
Waki-i Ketua III
Kementerian Sosial.
Di¡ektur Jendral Cipta Karya, Kementeria¡ Pekerjaan
Waki] Ketua IV
Umum dan Perumahan Ralcyat. Bidang Badan Usaha Milik Negara Bina Lingkun gan danlatau Corporate So
cial
Re sp
oncibilitg
: Wakil Ketua I : Ketua
S
elat Karímata:
Sekretaris Kementerian Badan Usaha Miiik Negara. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Badarr Usaha Milik Negara, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara. Wakil Ketua VI.
iI :
Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet.
Bidang Gerakar Pembangunan Desa Semesta:
Ketua
:
Direktur Jenderal Penyediaan Perumahal, Kemen-
terial
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua ...
-9Wakil Ketua
I :
Direktur Jenderal Pembalgunan Daerah Tertinggal, Kementeria¡ Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Wakil Ketua
II :
Wakil Ketua III
:
Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Fenanggulangan Kemiskinan, Kementerian Sosial. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunal Daerah Tertínggal dan Transmigrasi.
Wakil Ketua IV
:
Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Malusia dan Kebudayaan'
Wakil Ketua
V:
Direktur Jenderal Sumber Daya Air, Kementería¡r Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Wakil Ketua M
:
Kepala Badan Ketahanan Pangal Pusat, Kementerial Pertanian.
VII. Bidang Lintas Nusantara Remaja dan Pemuda Maritim:
:
Ketua
Deputí Bidang Sumberdaya Manusia, Ilmu Pengetahual dan Teknologi dan Budaya Ma¡itim, Kementerian Koordí-nator Bidalg Kemaritiman
Wakil Ketua
I :
Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua
II :
Kepala Dinas Potensi Maritim Tentara Nasiona-l Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
Wakil Ketua III
:
Direktur Jenderal Pembelajaran da¡r Kemahasiswaan, Kementeríal Riset dan Pendidikan Tinggi.
VIIL Bidang Ekspedisi Riset Kelautan: Ketua
:
Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Wakil Ketua I
:
Deputi Bidang Ilmu Pengeta-huan Kebumian, Lembaga
Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Wakil Ketua
-10Wakil Ketua
II :
Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam, Bada¡r Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
Wakil Ketua III
:
Kepala Badal Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Kelautan da¡r Perikanari.
Wakil Ketua IV
lX.
:
Rektor Universitas Tanjungpura, Pontialak.
Bidang Reli Kapal Layar (Yacht Rally):
:
Ketua
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata.
Wakil Ketua Wakil Ketua
I :
Deputi Bidarg Sumberdaya Alam dal Jasa,
II :
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua III
:
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pa¡iwisata Mancanegara, Kementerian Pariwisata.
Wakil Ketua IV
X.
:
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalima¡rtan Barat.
Bidang Kepelabuhanan, Kepabeanan, Karantina dan Imigrasi:
Direktur Jendera-l Perhubungan Laut, Kementerian
Ketua
Perhubungal. Direktur Jenderai Bea dan Cukai, Kementerian
Wakil Ketua I
Keuangan.
Direktur Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dal
Wakil Ketua II
Hak Asasi Manusia.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan
Wa-kil Ketua III
Penyehatan Lingkungan, Kemen-terian Kesehatan. Kepala Badan Karantina Ikan
Wakil Ketua IV
dal Pengendalian Mutu,
Kementerian Kelautan dan Períkana¡.
XI.
Bidang Seminar Nasional dan Intemasional:
Ketua
:
Direktur Jenderal Sumber Daya llmu Pengetahuan dan Teknologi dart Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Wakil Ketua ...
- 11 Kepala Badan Sumber Daya Manusia dan
Wakil Ketua I
Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Wakil Ketua Ii
Rektor Universitas Maritim Raja A1i Haji,
Tanjungpinang. Deputi Bidang Pembangunan Malusia da¡
Wakil Ketua Iil
Kebudayaan, Sekretariat Kabinet. Kreatif:
XiI. Ketua
Wakil Kepala Bada¡r Ekonomi Kreatif
Wakil Ketua
Direktur Jendera-l Industri Kecil dan Menengah, Kementerian Perindustrian.
)ilIi. Bidang Seni dan Budaya:
Ketua
:
Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua
I :
Deputi Bidang Riset Edukasi dan Pengembalgal, Badan Ekonomi Kreatif.
Wakil Ketua
II :
Deputi Bídang Pengembangan Kelembagaan, Kementerian Pariwisata.
: Wakil Ketua IV : Wakii Ketua III
Deputi Bidarg Kemaritiman, Sekreta¡iat Kabinet. Ketua Yayasan Batik Indonesia.
)ilV. Bidang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara:
Ketua
:
Direktur Jenderal Potensi Pertaha¡ari, Kementeria¡r Pertahanan.
Wakil
Ketua :
Direktur Jendera1 Kesâtuan Bangsa dan Politik, Kementerian Dalam Negeri.
XV. Bidane Olahraga Bahari:
Ketua
:
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, Kementeria¡ Pemuda dan Olahraga.
Wakil Ketua
-12Wakil
Ketua :
Deputi Bidang Prestasi Olahraga, Kementeria¡ Pemuda dan Olahraga.
XVI. Bidang Pameran Potensi Daerah:
Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasiona-I,
Ketua
Kementerian Perdagangan.
Wakil Ketua
I
Deputi Bidang Pemasaran dal Jaringal Usaha,
:
Kementeria¡r Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
Wakil Ketua
II
Deputi Promosi Pena¡raman Modal, Badan Koordinasi
:
Penanaman Modal.
Wakil Ketua III
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah,
:
Kementeria¡ Dalam Negeri. Wakil Ketua IV
Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk
:
Kelautan dan Perikanan, Kementerial Kelautal dan Perikanan. XVII. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat:
Deputi Bidarg Koordinasi Pendidikan dan Agama,
Ketua
Kementerian Koordinator Bidang Pembarrgunan
Manusia dan Kebudayaan. Wakil Ketua
Sekreta¡is Jenderal Kementerian Agama.
Wakil Ketua
Kepala Badan Penyrrluhan dan Pengembarrgal Sumberdaya Manusía Pertanian, Kementerian
Pertalial. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian
Wakil Ketua III
Agama.
Wakil Ketua IV
Direktur Jenderal Perikala¡r Budidaya, Kementerian
:
Kelautan dan Perikanan. Wakil Ketua
V
:
Direktur Jendera-l Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perika¡ran.
Wakil Ketua VI
Direktur Jenderal Pembinaan, Pelatihan dan Produktif,rtas, Kementerian Ketenagakerjaan.
Wakil Ketua ...
1a
Wakil Ketua
VII :
Deputi Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia, Kementeria¡ Koperasi dan Usaha Kecil Menenga-h.
Wakil Ketua MII : Direktur Jenderal Politik dan Pemerintaha¡ Umum, Kementeria¡r Dalam
Wakil Ketua
IX : Direktur Jenderal
Ne
geri.
PemLrangunan dan Pemberdayaal
Masyarakat Pedesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Trarrsmigrasi.
Wakil Ketua
X : Direktur Jenderal
Rehabilitasi Sosial, Kementerian
Sosial.
Wakil Ketua
X : Ketua Arnil Zakat Nasional.
Wakil Ketua
XII :
Ketua Badan Pengurus Yayasan Baitul Maa1, Bank
Raþat Indonesia. XVIII. Bidang Festiva1 Bahari Tanjungpinang
Ketua
:
:
Deputi Bidalg Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara, Kementerian Pariwisata.
Wakil Ketua
I
:
Deputi Bídang Koordinasi Kebudayaan, Kementeria¡r Koordinator Bidalg Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
II : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Wakil Ketua III : Wa-likota Tanjungpinang. Wakil Ketua IV : Bupati Bintan. Wakil Ketua
XIX. Bidang Percepatan Pembangunan Sarana da¡r Prasarana:
Ketua
:
Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaarr Umum da¡r Perumahan Raþat.
Wakil Ketua
I
: Direktur
Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaart
Umum dan Perumahal Raþat. Wakil Ketua
II :
Deputi Bidang Koordínasi Infrastruktur, Kementerial Koordinator Bidang Kemaritiman,
Wakil Ketua III
:
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan.
Wakil Ketua
...
-14Wakil Ketua iV
:
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungal.
Wakii Ketua
V:
Direktur Jenderal Prasarana dan Sa¡a¡a Pertanian Kementerian Pertanian.
Wakil Ketua \¡l
:
Direktur Jenderal Ketenagalistrikal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
XX. Bidang Perlengkapal, Akomodasi dan Fasilitas Umum:
Ketua
:
Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perika¡lan.
I Wakil Ketua II Wakil Ketua
:
Sekretaris Jenderal Kementeria¡r Dalam Negeri.
:
Asisten Logistik Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Wakii Ketua III
:
Sekretaris Daerah Provinsí Ka-limaltan Barat.
Wakii Ketua IV
:
Sekretaris Daerah Kabupaten Bupati Kayong Utara.
V
:
Sekretaris Daerah Kota Pontianak.
Wakil Ketua
XX. Bidang Promosi, Publikasi, dan Dokumenrasi:
:
Ketua
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Wakil Ketua
I :
Direktur Jenderal Informasi dan Dipiomasi Publik, Kementerian Luar Negeri.
Wakil Ketua
II :
Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Mancanegara, Kementerian Pa¡iwisata.
III: Wakil Ketua IV: Wakil Ketua V : Wakil Ketua
Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Wakil Bupati Kayong Utara. Direktur Utama Televisi Republík Indonesia
Wakii Ketua VI
:
Direktur Utama Radio Republik Indonesia
XXII. Bidang Keamana¡i: Ketua
Asisten Operasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Wakil Ketua
...
-15Wakil Ketua
Asisten Operasi Panglima Tenta¡a Nasional lndonesia.
XXIII. Bidang Acara Puncak: Ketua
Deputi Bidang Sumber Daya Manusía, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Budaya Maritim,
Kementerial Koordinator Bidang Kemaritiman. Wakil Ketua I
Sekreta¡is Dewan Kelauta¡ Indonesia.
Wakil Ketua II
Deputi Bidang Koordinasi Kebudayaal, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Wakil Ketua III
Direktur Jendera1 Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua IV
Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri.
Wakil Ketua V
Direktur Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Wakil Ketua VI
Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media, Sek¡etariat Presiden, Kementerian Sek¡eta¡iat Negara.
Wakil Ketua VII
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantarr Barat.
Wakil Ketua VIIì
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
Wakil Ketua IX
Sekretaris Daera-h Provinsi Jambi.
Wakil Ketua X
Sekretaris Daerah Provinsi Bangka-Beiitung.
Wakil Ketua XI
Bupati Kayong Utara, Provinsi Kalimaltan Barat. Pasa,l B
(1)
Panitia Pengarah bertugas memberikan arahan kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat dan Panitia Pelaksana Tingkat Daerah.
(2\
Da1am melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat Pusat berianggung jawab kepada Ketua Panitia Pengarah.
(3) Dalam ...
-16(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Tingkat
Daerah
bertanggung jawab kepada Panitia Pelaksana Tingkat Pusat. Pasal 9 (1)
Segala pembiayaan yang timbul akibat penyelenggaraan Sail Selat Karimata Tahun 2016 dibebankan pada:
a. b. c. (2\
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian/ Lembaga terkait Tahun Anggaran 2016; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsí Jambi, dan Provinsi Bangka-Belitung Tahun Anggaran 2016; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota terkait Tahun Anggaran 2016.
Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada aya|
(1),
penyelenggaraan Sail Selat Karimata Tahun 2016 dapar dibiayai dari
swasta serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10 (1)
Ketua Pa¡itia Nasional Penyelenggara Sail Selat Karimata Tahun 2016
menyampaikan laporan pertarggungjawaban pelaksanaan Sail Selat Karimata Tahun 2016 kepada Presiden. (21
Laporan pertanggunglawaban pelaksanaan tugas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember
20t6. Pasal 11
Ketentuan iebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaar Keputusan Menterì ini ditetapkan oleh Ketua Panitia Penyelenggara Saii Selat Karimata Tahun
20t6.
Pasal ...
-L7 Pasal 12 Kepuhrsan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman t,anggal ditetapkan.
ini mulai berlaku pada
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal MENTERI KOORDINATOR
