BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA No.1305,2014
BNP2TKI. Pelayanan. Kepulangan. Kerja. Pelaksanaan. Sanksi.
Tenahga
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA NOMOR PER.15/KA/III /2014 TENTANG PELAKSANAAN DAN SANKSI DALAM PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI BANDARA SOEKARNO-HATTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, Menimbang : a. bahwa TKI yang pulang dari Bandara Soekarno-Hatta ke daerah asal sering mengalami masalah yang dilakukan oleh pengemudi atau oknum maupun Perusahaan Jasa Angkutan TKI sehingga dipandang perlu membuat ketentuan yang mengatur sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran dalam angkutan TKI; b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; Mengingat
: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor14Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
www.peraturan.go.id
2014, No.1305
2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri; 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER13/KA/VII/2012 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.17/KA/IX/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia; 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER01/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia; 12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER03/KA/I/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BNP2TKI; MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN DAN SANKSI DALAM PELAYANAN KEPULANGAN TENAGA KERJA INDONESIA DARI BANDARA SOEKARNO-HATTA.
www.peraturan.go.id
3
2014, No.1305
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 1. Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Pemulangan TKI adalah seluruh kegiatan yang dilakukan dalam pemulangan Tenaga Kerja Indonesia dari BandaraSoekarnoHatta ke daerah asal Tenaga Kerja Indonesia. 2. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. 3. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. 4. Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BPKTKI adalah Unit Pelaksana Teknis Badan BNP2TKI yang bertugas memberikan pelayanan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia dari Bandara Soekarno Hatta ke daerah asal TKI. 5. Daerah asal TKI adalah tempat tinggal TKI di kampung halaman dimana TKI berasal dan/atau berdomisili secara tetap yang menjadi tujuan pulang dari Luar Negeri. 6. Keluarga TKI adalah sanak famili TKI yang terdiri atas orang tua atau anak kandung atau saudara kandung atau suami/istri atau keluarga lainnya yang dapat dibuktikan dengan identitas yang sah. 7. Perusahaan Jasa Angkutan Pemulangan TKI selanjutnya disebutPerusahaan Angkutan TKI adalah perusahaan angkutan yang telah memiliki Ijin Operasi Angkutan yang masih berlaku yang ditunjuk oleh BNP2TKI sebagai pelaksana angkutan pemulangan TKI ke daerah asal.
www.peraturan.go.id
2014, No.1305
4
Pasal 2 Pengangkutan pemulangan TKI yang diatur dalam Peraturan Kepala BNP2TKIini adalah pemulangan TKI dari BPKTKI Selapajang, Neglasari Provinsi Banten sampai ke daerah asal TKI. BAB II PERSYARATAN Pasal 3 Perusahaan Angkutan TKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki akta pendirian sebagai PT/CV/Koperasi/Yayasan; b. memiliki ijin operasional angkutan dari instansi yang berwenang; c. memiliki kendaraan yang dibuktikan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masihberlaku; d. memiliki kantor, pool penyimpanan dan bengkel perawatan kendaraan yang dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikian atau perjanjian sewa-menyewa; e. memiliki ijin Undang-undang gangguan. Pasal 4 (1) Kendaraan angkutan pemulangan TKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dengan BPKB, STNK, Buku Uji Kendaraan Bermotor (KIR), Kartu Pengawasan (KP), Kartu Ijin Usaha Pariwisata (KIU), Asuransi Jasa Raharja yang masih berlaku; b. memiliki peralatan kendaraan (segitiga pengaman, alat pemadam kebakaran, dongkrak, kunci-kunci yang diperlukan, ban cadangan dan palu pemecah kaca); c. armada angkutan berwarna seragam, yaitu warna “Biru”dan mencantumkan nama perusahaan di depan dan belakang kendaraan serta di dalam kendaraan dengan tulisan yang mudah terlihat dan dibaca; d. umur armada angkutan maksimal 5 (lima) tahun pada tahun berjalan; e. plat nomor harus sesuai dengan STNK dannomor rangka serta mesin kendaraan sesuai dengan STNK; f. memiliki Air Conditioner (AC) yang berfungsi dengan baik; g. memilik kaca spion luardan dalam;
www.peraturan.go.id
5
2014, No.1305
h. memiliki klakson, penghapus kaca depan (wipper) dan sabuk pengaman; i. memiliki indikator petunjuk pada dashboard yang masih berfungsi dengan baik; j. jumlah tempat dudukmaksimal 10 (sepuluh); k. memiliki lampu dekat dan jauh, lampu sign depan, belakang, lampu rem, lampu plat nomor, lampu mundur, lampu isyarat peringatan bahaya; l. dilengkapi dengan bagasi yang cukup untuk tempat menyimpan barang bawaan TKI; m. dilengkapi dengan fasilitas pelayanan penumpang lainnya seperti pewangi, gorden, perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), pemadam kebakaran, tissue dan tempat sampah; n. menggunakankaca film maksimal 30%; o. memiliki buku keterangan perawatan kendaraan. (2) Jumlah armada atau kendaraan (kuota) untuk setiap perusahaan angkutan TKI ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI. Pasal 5 Pengemudi Angkutan TKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) sesuai penggolongannya, yaitu SIM B Umum yang masih berlaku;
dengan
b. memakai/menggunakan pakaian seragam perusahaan yang mencantumkan secara jelas identitas/nama perusahaan angkutan TKI dan nama pengemudi pada waktu bertugas; c. melengkapi diri dengan Kartu Pengenal Pegawai yang dikeluarkan oleh Perusahaan Angkutan TKI yang bersangkutan; d. sehat jasmani dan rohani serta bebas dari psikotropika yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter; e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. BAB III BIAYA Pasal 6 (1) TKI wajib membayar biaya angkutan kepulangan ke daerah asal sesuai ketentuan yang berlaku/ditetapkan.
www.peraturan.go.id
2014, No.1305
6
(2) Biaya angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BNP2TKI atas dasar usulan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. BAB IV KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 7 Perusahaan Angkutan TKI dan pengemudi mempunyai kewajiban sebagai berikut:
angkutan
pemulangan
a. memulangkan TKI ke daerah asal dengan selamat, aman dan nyaman; b. memberikan gaji dan hak-hak pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. menunjuk dan menugaskan 2 (dua) orang pengemudi untuk setiap unit kendaraan untuk mengangkut TKI ke daerah asalnya; d. melakukan pembinaan terhadap seluruh pengemudi angkutan TKI; e. mematuhi segala keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BNP2TKI; f.
menyiapkan jumlah armada (kuota) angkutan TKI sesuai yang telah ditetapkan;
g. menyiapkan armada angkutan pemulangan TKI selambat-lambatnya 1 (satu) jam sebelum masuk jalur antrian; h. melengkapi setiap kendaraan yang dioperasikan dengan pengaduan (08001000)yang mudah terlihat dan dibaca;
nomor
i.
mendaftarkan kendaraan serta pengemudi angkutan dalam penjaluran;
j.
memastikan dan mengawasi para pengemudi angkutan berhenti/singgah pada tempat-tempat check point/istirahat kendaraan yang ditunjuk oleh BNP2TKI;
k. mematuhi prosedur pemulangan TKI sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan; l.
menjaga keamanan TKI di BPKTKI serta sepanjang perjalanan TKI ke daerah asal;
m. memberikan klarifikasi terhadap pengaduan atau pelanggaran; n. mengembalikan barang TKI yang tertinggal di kendaraan; o. mengembalikan uang TKI yang diminta oleh pengemudi atau oknum; p. membuat laporan secara berkala setiap bulan kepada BNP2TKI yang memuat tentang rekapitulasi dan data lengkap TKI yang diangkut dan dirinci menurut daerah asal dan identitas pengemudi yang mengangkut;
www.peraturan.go.id
2014, No.1305
7
q. membuat Berita Acara serah terima TKI kepada keluarga TKI yang dibuktikan dengan tanda identitas yang sah dan diketahui oleh RT/RW/Kepala Desa/Kepala Kelurahan; r. menyerahkan SPJ (Surat Perintah Jalan) yang sudah distempel di check point kepada BPKTKI; s. mematuhi sistem penjaluran dan antrian yang ditetapkan; t. menyediakan seluruh kebutuhan operasional kendaraan angkutan TKI; dan u. menyediakan air mineral untuk TKI. Pasal 8 Perusahaan Angkutan TKI dan pengemudi angkutan pemulangan dilarang untuk: a. berperilaku anarkis; b. mengoperasikan armada yang sedang dalam proses pengurusan perpanjangan STNK, pembaharuan ijin operasional, peremajaan/penggantian kendaraan, habis masa berlaku uji kendaraan; c. mengangkut penumpang lain yang tidak tercantum dalam SPJ; d. meminta sejumlah uang tambahan atau imbalan kepada TKI selain biaya angkutan yang resmi atau yang sudah ditentukan; e. mempekerjakan mantan pengemudi yang pernah terkena kasus; f.
membiarkan armada atau kendaraan lain yang tidak terdaftar dalam ketetapan Kepala BNP2TKI mengangkut TKI ke daerah asal;
g. melakukan penggantian pengemudi lain yang tidak terdaftar dalam SPJ; h. membawa/memakai/mengedarkan barang-barang terlarang narkoba dan zat adiktif lainnya serta minuman beralkohol.
seperti
BAB V PENGADUAN Pasal 9 (1) Pengaduan dapat dilakukan oleh TKI, Pemerintah, Swasta, LSM atau masyarakat.
keluarga
TKI,
Instansi
www.peraturan.go.id
2014, No.1305
8
(2) Batas waktu pengaduan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak TKI tiba di BPKTKI Selapajang. (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPKTKI Selapajang, Crisis Center, dan Deputi BidangPerlindungan. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 10 (1) Kepala BNP2TKI menjatuhkan sanksi administratif kepada Perusahaan Angkutan TKI atas pelanggaran yang dilakukan berupa; a. peringatan tertulis; b. skorsing atau pemberhentian sementara operasional angkutan; atau c. pencabutan penetapanPerusahaan AngkutanTKI. (2) Kepala BNP2TKI menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekomendasi dari TimPenjatuhan Sanksi. (3) Tim Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud bertanggungjawab terhadap Kepala BNP2TKI.
pada
ayat
(2)
(4) Tim Penjatuhan Sanksi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala BNP2TKI.
pada
ayat
(2)
Pasal 11 (1)
Kepala BNP2TKI menjatuhkan sanksi administratif berupa peringatan tertulis kepada Perusahaan Angkutan TKI apabila: a. menyediakan kendaraan untuk angkutan pemulangan TKI melebihi5 (lima) tahun pemakaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (1) huruf d; atau b. tidak melakukan pembinaan terhadap seluruh pengemudi angkutan TKIsebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d; atau c. tidak menyiapkan jumlah armada (kuota) angkutan TKI sesuai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f; atau d. tidak menyiapkan armada angkutan pemulangan TKI sekurangkurangnya 1 (satu) jam sebelum masuk jalur antrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g; atau e. tidak melengkapi setiap kendaraan yang dioperasikan dengan nomor pengaduan (08001000) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h; atau
www.peraturan.go.id
9
2014, No.1305
f. tidak mendaftarkan kendaraan serta pengemudi angkutan dalam penjaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i; atau g. tidak memberikan klarifikasi terhadap pengaduan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf m; atau h. tidak membuat laporan secara bekala setiap bulan kepada BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf p; atau i. tidak menyerahkan SPJ yang sudah distempel di check point kepada BPKTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf r; atau j. tidak menyediakan air mineral untuk TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf u. (2)
Apabila1 (satu) perusahaan angkutan TKI melakukan 3 (tiga) atau lebih pelanggaran yang dikenakan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi skorsing terhadap perusahaan angkutan TKI.
(3)
Bentuk Surat Peringatan Tertulis sesuai dengan Format sebagaimana Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala BNP2TKI ini. Pasal 12
(1)
Kepala BNP2TKI menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional angkutan (skorsing) kepada Perusahaan Angkutan TKIapabila: a. tidakmenunjuk dan menugaskan 2 (dua) orang pengemudi untuk setiap unit kendaraan untuk mengangkut TKI ke daerah asalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c;atau b. tidak mengawasi para pengemudi angkutan berhenti/singgah pada tempat-tempat check point/istirahat kendaraan yang ditunjuk oleh BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j; atau c. tidak mematuhi prosedur pemulangan TKI sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh BNP2TKI sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 huruf k; atau d. tidak menjaga keamanan TKI di BPKTKI serta sepanjang perjalanan TKI ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l; atau e. tidak mengembalikan barang TKI yang tertinggal di kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf n; atau f. tidak mengembalikan uang TKI yang diminta oleh pengemudi atau oknum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf o; atau g. tidak membuat Berita Acara serah terima TKI kepada keluarga TKI yang dibuktikan dengan tanda identitas yang sah dan diketahui
www.peraturan.go.id
2014, No.1305
10
oleh RT/RW/Kepala Desa/Kepala dimaksud dalam Pasal 7 huruf q; atau
Kelurahan
sebagaimana
h. tidak mematuhi sistem penjaluran dan antrian yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf s; atau i. mengoperasikan armada yang sedang dalam perpanjangan STNK, pembaharuan peremajaan/penggantian kendaraan, habis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
proses pengurusan ijin operasional, masa berlaku uji 8 huruf b; atau
j. mengangkut penumpang lain yang tidak tercantum dalam SPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c; atau k. mempekerjakan mantan pengemudi yang pernah terkena kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufe; atau l. membiarkan armada atau kendaraan lain yang tidak terdaftar dalam ketetapan Kepala BNP2TKI mengangkut TKI ke daerah asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8huruf f; atau m. melakukan penggantian pengemudi lain yang tidak terdaftar dalam SPJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g. (2)
Penjatuhan sanksi skorsing dikenakan kepada armada danpengemudi yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)
Skorsing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan untuk jangka waktu maksimal3 (tiga) bulan. Pasal 13
(1)
Apabila selama skorsingsebagaimanadimaksuddalam Pasal 12ayat (3), Perusahaan Angkutan TKI melakukankembali pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) maka dikenakan sanksi skorsing terhadap seluruh armada dari perusahaan yang bersangkutan.
(2)
Apabila1 (satu) Perusahaan Angkutan TKI melakukan 3 (tiga) atau lebih pelanggaran yang dikenakan skorsing sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan penetapan sebagai Perusahaan AngkutanTKI terhadap Perusahaan Angkutan TKI. Bentuk Surat Keputusan sanksi skorsing, sesuai dengan Format sebagaimana Lampiran II,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. Pasal 14
www.peraturan.go.id
11
(1)
2014, No.1305
Kepala BNP2TKI menjatuhkan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan sebagai Perusahaan Angkutan TKI kepada Perusahaan Angkutan TKIapabila: a. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perusahaan AngkutanTKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; atau b. tidak memulangkan TKI ke daerah asal dengan selamat, aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; atau c. tidakmemberikan gaji dan hak-hak pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b; atau d. tidak mematuhi segala keputusan dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh BNP2TKI dalam rangka pelaksanaan angkutan pemulangan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e; atau e. berperilaku anarkis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a; atau f. meminta sejumlah uang tambahan atau imbalan kepada TKI selain biaya angkutan yang resmi atau yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d; atau g. pengemudi angkutan membawa/memakai/mengedarkan barangbarang terlarang seperti narkoba dan zat adiktif lainnya serta minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h.
(2) Bentuk Surat Keputusan sanksipencabutan penetapan sebagai Perusahaan Angkutan TKI, sesuai dengan Format sebagaimana Lampiran III,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini. BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 15 (1) Apabila terjadi perselisihan antara BNP2TKI dengan Perusahaan Angkutan TKI, maka para pihak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila tidak tercapai mufakat maka dapat menempuh jalur hukum sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VIII PENGAWASAN Pasal 16
www.peraturan.go.id
2014, No.1305
12
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemulangan TKI dari Bandara Soekarno-Hatta sampai ke daerah asal dilakukan oleh : a. Direktorat Pengamanan dan Pengawasan;dan b. BPKTKI Selapajang. (2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukansesuai dengan ketentuan yang berlaku.
pada
ayat
(1)
BAB IX PENUTUP Pasal 17 Peraturan Kepala ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Maret 2014 KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGANTENAGA KERJA INDONESIA, GATOT ABDULLAH MANSYUR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 September 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN
www.peraturan.go.id
