1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai bagan struktur organisasi sebagai salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis kalau strategi dan struktur harus terkait erat. Tepatnya, struktur harus mengikuti strategi sehingga pengembangan sistem penilaian kinerja dari pegawai akan lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja. Sebagaimana peraturan yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Sebagai gambaran dalam struktur organisasi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut :

TERWUJUDNYA KESATUAN HUKUM & APARATUR PENGADILAN AGAMA YANG PROFESIONAL, EFEKTIF, EFISIEN DAN AKUNTABEL MENUJU BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG

MENJAGA KEMANDIRIAN APARATUR PENGADILAN AGAMA

MENINGKATKAT KUALITAS PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN, KREDIBEL DAN TRANSPARAN

MENINGKATKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

MEWUJUDKAN KESATUAN HUKUM SEHINGGA DIPEROLEH KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

i

Pengarah Drs. HIDAYAT, S.H. (Ketua PA Tulungagung)

Ketua Tim Hj. HERLINAWATY, S.H. M.H. (Panitera/Sekretaris)

Koordinator Hakim Pengawas Bidang Dra. Hj. A. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSi (Wakil Ketua)

Koordinator Bidang Kepaniteraan Drs. SUYONO (Wakil Panitera)

Koordinator Bidang Kesekretariatan A L W I E, S.H. (Wakil Sekretaris)

ii

Assalamu’alaikum war. wab. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah SWT, sehingga Pengadilan Agama Tulungagung dapat menyelesaikan pembuatan Laporan Tahunan 2014. Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Tulungagung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu 2014, serta sebagai bahan informasi bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan pelaksanaan tugas serta sebagai tolok ukur penentuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di tahun 2015. Perubahan kemampuan organisasi Pengadilan Agama Tulungagung pada hakekatnya merupakan upaya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Karena salah satu tujuan dari Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi, permasalahan, keinginan, dan kepentingan serta aspirasi masyarakat dapat dipahami secara baik dan benar, sehingga akan mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu mengurangi biaya, memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia secara lebih efektif. Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan gambaran secara umum tentang keberadaan Pengadilan Agama Tulungagung dan wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik, pengelolaan administratif, personil, finansial dan sarana prasarana dalam rangka “Terwujudnya Kesatuan Hukum & Aparatur Pengadilan Agama Yang Profesional, Efektif, Efisien Dan Akuntabel Menuju Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” Oleh karenanya laporan tahunan ini dijadikan sebagai tolok ukur rencana strategis pelaksanaan tugas di tahun 2015 mendatang dalam meningkatkan pelayanan publik. Dan penyusunan laporan tahunan ini telah diupayakan sebaik mungkin namun tidak terlepas dari kekurangan-

iii

kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi, walaupun demikian Pengadilan Agama Tulungagung telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di Pengadilan Agama Tulungagung untuk menyelesaikan laporan tahunan ini. Semoga laporan tahunan 2014 Pengadilan Agama Tulungagung dapat mencerminkan kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamu’alaikum war. wab.

Tulungagung, 31 Desember 2014

Drs. HIDAYAT, S.H. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

iv

Daftar Isi Visi Dan Misi Tim Penyusun Kata Pengantar Daftar Isi

i ii iii v

Bab I

: Pendahuluan A. Kebijakan Umum Peradilan B. Visi Dan Misi C. Rencana Strategis (Strategic Action Plan)

1 1 5 7

Bab II

: Struktur Organisasi (Tupoksi) A. Standart Operasional Prosedur (SOP) B. Kinerja/Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

11 13 25

Bab III

: Pembinaan Dan Pengelolaan A. Sumber Daya Manusia 1. Rekruitmen 2. Mutasi 3. Promosi 4. Pensiun B. Keadaan Perkara 1. Penerimaan Perkara 2. Penyelesaian Perkara 3. Keadaan Keuangan Perkara C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana D. Pengelolaan Keuangan E. Dukungan Tehnologi Informasi F. Pengelolaan Posbakum G. Regulasi Tahun 2014

41 41 43 43 43 44 44 47 51 53 55 57 60 62 63

Bab IV

: Pengawasan A. Internal B. Evaluasi

73 73 77

Bab V

: Kesimpulan dan Rekomendasi A. Kesimpulan B. Rekomendasi

81 81 82

Lampiran-Lampiran

v

A. Kebijakan Umum Peradilan Salah satu prinsip penting dalam negara demokrasi yang berdasar atas hukum baik dalam konsepsi nomocracy, rechtstaat maupun rule of law adalah prinsip independensi peradilan dan tidak memihak (independent and impartial judiciary). Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman adalah badan peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak. Sebagai implementasinya untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa, serta sistem peradilan yang terpadu maka Mahkamah Agung RI sebagai induk pelaku kekuasaan kehakiman akan membawa konsekwensi yang luar biasa terhadap pengembangan dan pengelolaan baik dalam segi ketenagaan, administrasi, finansial maupun sarana prasarana peradilan dibawahnya termasuk salah satunya adalah Peradilan Agama. Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut menyatakan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing”. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai penyempurnaan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Undang-undang Nomor 50

Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Jadi Pengadilan Agama Tulungagung merupakan peradilan khusus bagi orang Islam dalam perkara-perkara tertentu. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung berkedudukan di ibukota kabupaten, yakni kota Tulungagung, dengan alamat di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117 Telp (0355) 336516, Fax (0355) 336121. Adapun kondisi obyektif kabupaten Tulungagung yang juga menjadi wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut: a. Letak geografis Bujur Timur : 111° 43’ - 112° 07’ Lintang Selatan : 7° 51’ - 8° 18’ a. Luas dan batas-batas wilayah Secara administratif kabupaten Tulungagung luas wilayahnya 2 mencapai 1.150,41 Km dengan 19 kecamatan dan 271 desa / kelurahan (dengan rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana ditetapkan berdasarkan perubahan terakhir Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/366/HK.00.8/I/2014 tanggal 17 Januari 2014, dengan batas-batas: Utara = Kab. Kediri Timur = Kab. Blitar

2

Selatan = Samudera Indonesia Barat = Kab. Trenggalek b. Jumlah penduduk Berdasarkan data statistik tahun 2014 dari Badan Pusat Statistik kabupaten Tulungagung, jumlah penduduk kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,74 %) jiwa beragama Islam. c. Wilayah hukum (yurisdiksi) Melihat kondisi obyektif kabupaten Tulungagung yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tulungagung, maka di tetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut: 1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independen, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya. 3. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan aksep-tabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrumen kedua yang dirasakan sangat penting

3

untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi. 4. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman. 5. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horisontal. Pengadilan Agama Tulungagung merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan secara optimal Program Program Prioritas Pembaruan Peradilan, seperti: a) Meningkatkan proses pelayanan informasi perkara yang transparan, ramah, responsif dan terukur, yakni dengan menyediakan informasi dan kinerja pelayanan, tersusunnya standarisasi materi pembinaan teknis, meningkatkan kualitas pelayanan keperkaraan dan survey kepuasan publik. b) Meningkatkan penataan manajemen tata laksana, yakni dengan mengembangkan SOP untuk teknis yudisial maupun administratif dan penyelenggaraan E-goverment dalam memberikan pencapaian reward dan penekanan punishment secara obyektif. c) Menciptakan pengadilan yang lebih responsif dan sensitif terhadap prosedur hukum bagi masyarakat yang marginal. d) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung program kerja pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara yang komprehensif untuk tercapainya efektivitas dan efisiensi kerja. e) Meningkatkan budaya kerja aparatur yang bermoral, profesional, produktif dan bertanggung jawab. f) Meningkatkan akurasi dan kualitas data perkara dan putusan yang tersedia bagi publik, yakni dengan melengkapi situs informasi

4

perkara dan situs database yang akurat sesuai standar One Day Publish. g) Meningkatkan komunikasi kebijakan akses terhadap keadilan melalui strategi komunikasi yang inklusif dengan pengimplementasian kebijakan keterbukaan informasi.

h) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan pengaduan bagi masyarakat. Oleh karenanya, untuk mencapai proses pembaruan tersebut Pengadilan Agama Tulungagung di tahun 2013 melakukan berbagai upaya agar langkah-langkah itu dapat menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

B. Visi dan Misi Ditetapkan Visi Pengadilan Agama Tulungagung dalam tahun 2014, yaitu Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur Pengadilan Agama yang Profesional, Efektif, Efisien dan Akuntabel menuju Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan 3. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung. 4. Mewujudkan Kesatuan Pula Tindak dan Pola Kerja Sehingga Diperoleh Kepastian Hukum Bagi Masyarakat. Misi Tersebut Juga Terkait Dalam Korelasi Rejim Keterbukaan Dan Akses Publik Pada Peradilan Yang Pelaksanaannya Pada Seluruh Jajaran Peradilan. Dalam Melaksanakan 4 Point Misi Tersebut, Pengadilan Agama Tulungagung Berorientasi Pada Sistim Pelayanan Publik yang terukur (sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. KMA Nomor 1-144/SK/KMA/2011) sehingga akan

5

memberikan dampak positif tidak hanya kepada masyarakat pencari keadilan tapi juga pada aparat peradilan itu sendiri. Dan pada hakekatnya dalam menjalankan misi tersebut Pengadilan Agama Tulungagung mengimplementasikan dari Perencanaan Strategis 25 tahunan Mahkamah Agung RI yang mengelompokkan dalam 3 kendali manajemen kinerja (cetak biru Pembaruan Peradilan 2010-2035) yang terdiri dari Driver (pengarah/pengendali), System and Enabler (sistim dan penggerak) dan Result (hasil), yang didalamnya terkandung 7 area dalam pencapaian kinerja yang excellent. Secara ilustrasi implementasi keterbukaan & pelayanan publik pada pengadilan dapat di gambarkan sebagai berikut: • UU No. 14/2008 Keterbukaan Informasi Publik. • UU No. 25/2009 Pelayanan Publik.

Pasal 28 F UUD 1945 • • • • • • • • •

6

UU Kekuasaan Kehakiman (ps 52) UU Mahkamah Agung (ps 32a) UU Peradilan Umum (ps 52 a) UU Peradilan TUN (ps 51a) UU Peradilan Agama (ps 64 a) SK KMA No. 144/2007 SK WKMA NY No. 1/2009 SEMA Nomor 06/2010 SK KMA Nomor 1-144/2011

C. Rencana Strategis (Strategic Action Plan) Untuk mempermudah dan memperjelas tugas pelaksanaan kekuasaan kehakiman, maka disusun rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2014. Rencana strategis ini merupakan instrumen Manajemen Peradilan yang diharapkan dapat meningkatkan rangkaian kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian / pengawasan dan penilaian serta evaluasi atas kegiatan yang dilakukan yang pada umumnya biasa disebut Planning, Organizing, Actuating, Controlling (POAC). Oleh karena itu sebagai komitmen penyelenggara kekuasaan kehakiman yang demokratik, profesionalis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang yang pada akhirnya akan menciptakan standarisasi peningkatan kualitas pelayanan keperkaraan dan survey kepuasan publik yang tertuang dalam SOP (Standard Operating Procedure). Untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan, maka di tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung menetapkan Rencana Strategis, yaitu : 1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. 2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. 3. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi. 4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan. 5. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien. 6. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 7. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan.

7

8. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi. Pengembangan 8 action plan tersebut terakusisi dalam pelaksanaan pola managerial pelayanan publik seperti tergambar dibawah ini:

Penyempurnaan Planing Pada Sistim yang Berlaku

Penguatan Organisasi dengan Profesionalisme Aparatur

Public Trust Building (Kepercayaan Masyarakat)

Evaluasi Kerja (Performance Review)

Peningkatan Kinerja yang Kompetitif

Adapun detail rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2012 telah sejalan dengan maksud SK KMA No. 1144/KMA/SK/I/2011 adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Paradigma ini berorientasi pada cara penyelesaian perkara menjadi lebih efisien, efektif, produktif dan mencerminkan keterpaduan sistem kerja, agar suatu proses perkara benar-benar mengedepankan pelayanan hukum yang berkualitas baik. Seperti menjatuhkan putusan dalam waktu selambat–lambatnya 6 bulan sejak perkara didaftar sesuai dengan

8

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

petitum yang dimohonkan dan tidak memutus perkara diluar petitum yang diajukan kecuali yang dibenarkan oleh undang– undang. Meningkatkan administrasi perkara yang efektif, efisien, dan akuntabel. Paradigma ini berorientasi pada sistem pengelolaan administrasi perkara dan juga pengelolaan terhadap bidang organisasi dan kelembagaan. Meningkatkan penyelesaian perkara melalui mediasi, strategi ini dicanangkan lebih kepada penekanan perdamaian kepada para pihak untuk mewujudkan penyelesaian sengketa di luar persidangan. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui tindakan penegakan hukum dibidang peradilan, upaya ini mengedepankan dengan memberikan putusan yang adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak sehingga dapat dijalankan. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan internal yang efektif dan efisien. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan pengawasan melekat dan pengawasan reguler terhadap sistem, pejabat dan pegawai Pengadilan Agama Tulungagung, juga dengan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat yang diterima. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yakni dengan menindaklanjuti permohonan eksekusi atas putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Meningkatkan dukungan manajemen dan tugas teknis dalam penyelenggaraan fungsi peradilan. Pengelolaan ini mencakup pembinaan tenaga kepaniteraan, kelompok kerja (timwork), keuangan, prasarana dan sarana, sistem pengawasan keorganisasian dan kelembagaan, perencanaan, dan lain-lain. Strategi ini dilakukan agar kinerja Pengadilan Agama Tulungagung dapat terlaksana secara efektif, efisien dan akuntabel. Meningkatkan SDM yang profesional dan berintegritas tinggi. Orientasi-orientasi dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, terutama bagi Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan

9

profesionalisme aparat peradilan agama di lingkungan Pengadilan Agama Tulungagung dalam membangun akhlak mulia / akhlakul karimah, kejujuran / siddiq, keteladanan / tabligh, terpercaya / amanah, profesional dan kreatif / fathonah, serta konsisten / istiqomah.

*******

10

1

A. Sumber Daya Manusia Masih tingginya tingkat keluhan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa terhadap birokrasi menunjukkan bahwa pada satu sisi kualitas produk layanan birokrasi masih dirasakan tidak dapat memenuhi harapan masyarakat pengguna jasa. Pada sisi lain, telah semakin tumbuh kesadaran masyarakat pengguna jasa untuk menuntut hak-haknya sebagai konsumen untuk memperoleh pelayanan dengan kualitas terbaik. Kondisi saat ini menunjukkan bahwa SDM aparatur yang ada masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Potret SDM aparatur saat ini yang menunjukkan profesionalisme rendah, banyaknya praktek KKN yang melibatkan aparatur, tingkat gaji yang tidak memadai, pelayanan kepada masyarakat yang berbelit-belit, hidup dalam pola patronk lien, kurang kreatif dan inovatif, bekerja berdasarkan juklak dan juknis serta mungkin masih banyak potret negatif lainnya yang intinya menunjukkan bahwa aparatur di Indonesia masih lemah. Gambaran tersebut memberikan dorongan bagi kita untuk melakukan perubahan pada SDM aparatur Indonesia (sering disebut Reformasi Birokrasi) khususnya aparatur peradilan. Data kepegawaian yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung sampai bulan 31 Desember 2014 berjumlah 27 orang ditambah tenaga honorer 5 orang dan tenaga kontrak 13 orang. 12 orang diperbantukan pada bagian administrasi kepaniteraan, 4 orang di administrasi kesekretariatan dan 3 orang sebagai petugas informasi di resepsionis. Melihat kekuatan PNS seperti itu belum lagi dengan volume pekerjaan yang semakin tahun meningkat, hal ini sangat tidak sesuai dengan skala

ideal kekuatan pegawai bagi pengadilan klas I.A . Berikut adalah namanama dari unsur Pejabat Struktural di Pengadilan Agama Tulungagung hingga akhir tahun 2014 : Drs. Hidayat, S.H.

Ketua

Dra. Hj. Muliany H, SH, MH, MSi Hj. Herlinawaty, S.H., M.H.

Wakil Ketua Panitera/Sekretaris

Drs. Suyono

Wakil Panitera

Mokhamad Rosidiq, S.H.

Panitera Muda Hukum

Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. Suhartiningsih, S.H.

Panitera Muda Permohonan Panitera Muda Gugatan

Alwie, S.H.

Wakil Sekretaris

Hj. Umi Nasucha

Kasub Bagian Keuangan

Riky Yohana, S.E. Lilik Insiyati, S.Ag.

Kasub Bagian Umum Kasub Bagian Kepegawaian

Lalu dari unsur Pejabat Fungsional Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti di Pengadilan Agama Tulungagung hingga akhir tahun 2014 adalah sebagai berikut :

42

Drs. Roji’un, M.H.

Hakim Madya Muda

Drs. H.M.Hayat, S.H., M.H.

Hakim Madya Muda

Dra. Siti Rohmah, S.H., M.H.

Hakim Madya Muda

Drs. H.M.Ghofar Rasmin, M.H.

Hakim Madya Utama

H.Muh. Afandi, S.H.

Hakim Madya Utama

Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H.

Hakim Madya Muda

Dra. Hj.Siti Roikanah, S.H.

Hakim Madya Muda

Drs. H.To’if, M.H.

Hakim Madya Muda

Drs. Romelan, M.H.

Hakim Madya Muda

Dra. Khutobiin

Hakim Madya Muda

1. Rekruitmen Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegrasi dan profesional memang memerlukan waktu serta upaya yang tidak boleh berhenti. Manajemen kepegawaian perlu dibenahi, yaitu diawali dengan melakukan pola rekruitmen yang benar sesuai dengan peraturan dan berdasarkan kompetensi. Demikian pula dalam pengembangan pegawai, Penilaian Prestasi Kerja (PPK), pola karir, penggajian, promosi, pemberhentian dan sebagainya. Semua perubahan itu perlu dilakukan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi. 2. Mutasi Dalam tahun 2014 ini keadaan mutasi pada Pengadilan Agama Tulungagung sebagai berikut : a) Drs. H.Tamat Zaifudin, MH. (semula Ketua Pengadilan Agama Tual Klas II), di mutasi ke Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Hakim Klas I.A sejak 21 Januari 2014. b) Drs. H.M.Ghofar Rasmin, MH. (semula Ketua Pengadilan Agama Sanggau Klas II), di mutasi ke Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Hakim Klas I.A sejak 28 Januari 2014. c) Dra. Siti Rohmah, MH. (semula Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Klas I.B), di mutasi ke Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Hakim Klas I.A sejak 28 Januari 2014. d) Panitera/Sekretaris (Pejabat Lama Drs. H.Machun, SH.MH. di mutasi ke Pengadilan Agama Lamongan dan sejak 4 Pebruari 2014 sebagai Pejabat Baru adalah Hj.Herlinawaty, SH, MH. yang sebelumnya menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Manado). 3. Promosi Dalam tahun 2014 ini promosi jabatan pada Pengadilan Agama Tulungagung terjadi pada jabatan fungsional (Panitera Pengganti), yakni Sdr. Mokhammad Lutfi, SH, MSy, MH. yang di promosikan

43

menjadi Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Nganjuk Klas I.B 4. Pensiun Dalam tahun 2014 ini keadaan pegawai yang memasuki usia pensiun pada Pengadilan Agama Tulungagung belum ada.

B. Keadaan Perkara Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai tugas pokok dan fungsi “memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari’ah” sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dengan memperhatikan kekuatan sumber daya manusia yang ada, Pengadilan Agama Tulungagung membentuk majelis hakim untuk menyidangkan perkara yang ada dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor: W13-A11/616/HK.00.8/SK/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 dan terakhir dengan SK Nomor: W13A11/3599/HK.00.8/SK/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 sebagai berikut:  Majelis A, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

44

: : : :

Drs. Hidayat, S.H. Drs. Roji’un, M.H. Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H. Drs. Suyono

 Majelis B, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

Dra. Hj. Muliany H, SH, MH, MSi Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H. Dra. Khutobiin Drs. Taryono R, S.H.

 Majelis C1, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

Drs. Roji’un, M.H. H. Muh. Afandi, S.H. Drs. H.M.Ghofar Rasmin, M.H. Alwie, S.H.

: : : :

Drs. H.M. Hayat, S.H., M.H. Dra. Siti Rohmah, M.H. H. Muh.Afandi, S.H. Chamim, S.H.

 Majelis C3, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

Dra. Siti Rohmah, M.H. Drs. Romelan, M.H. Dra. Khutobiin Yusri Agustiawan, S.H.

 Majelis C4, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

Drs. H.M.Ghofar Rasmin, M.H. Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H. Dra. Hj.Siti Roikanah, S.H. Mokhamad Rosidiq, S.H.

 Majelis C5, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

H. Muh.Afandi, S.H. Dra. Hj.Siti Roikanah, S.H. Drs. H.To’if, M.H. Abdul Rachman, S.H.

 Majelis C2, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

45

 Majelis C6, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

Drs. H. Tamat Zaifudin, M.H. Drs. H.To’if, M.H. Drs. Romelan, M.H. Suhartiningsih, S.H.

 Majelis C7, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

Dra. Hj.Siti Roikanah, S.H. Drs. Romelan, M.H. Dra. Khuttobiin Marsuaidah, S.H.

 Majelis C8, terdiri dari : Ketua Majelis Hakim Anggota Hakim Anggota Panitera Pengganti

: : : :

Drs. H. To’if, M.H. Drs. Romelan, M.H. Dra. Khuttobiin Mu’tamidaroham S.H.

Tabel 1 Keadaan Perkara selama tahun 2014

46

1. Penerimaan Perkara 1.1. Tingkat Pertama Selama tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah menerima perkara sebanyak 3535 perkara dan sisa perkara tahun 2013 sebanyak 839 perkara sehingga sejumlah 4374 perkara. Dari penerimaan perkara tersebut yang telah diputus sebanyak 3604 perkara dan tersisa 770 perkara yang belum diselesaikan atau 31,13 %. Dari perkara tersebut ditambah dengan perkara Verzet sebanyak 2 perkara.

Tabel 2 Pola penerimaan perkara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

47

Tabel 3 Penerimaan perkara menurut jenis perkara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

1.2. Permohonan Banding Keadaan perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Agama Tulungagung dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini sebanyak 38 perkara. Sedangkan selama tahun

48

2014 perkara banding yang diterima sebanyak 16 perkara dan telah diputus oleh PTA sebanyak 9 perkara dan sampai akhir tahun ini tersisa 6 perkara atau 37,50 % , berikut adalah tabel perkara yang dimohonkan banding:

Tabel 4 Pola penerimaan perkara banding dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

1.3. Permohonan Kasasi Perkara yang dimohonkan kasasi pada Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2014 mengalami kenaikan dari sebelumnya di tahun 2013 sebanyak 4 perkara menjadi 7 perkara. Dari jumlah perkara kasasi tersebut semuanya belum diputus oleh Mahkamah Agung RI. Berikut adalah tabel keadaan perkara yang dimohonkan kasasi kurun waktu 3 tahun yakni dari tahun 2012 s.d. 2014

Tabel 5 Pola penerimaan perkara kasasi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

49

1.4. Peninjauan Kembali Untuk perkara yang diajukan peninjauan kembali pada Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2014 ini tidak ada penerimaan perkara, berikut adalah tabel perkara yang mohon peninjauan kembali ke Mahkamah Agung:

Tabel 6 Pola penerimaan perkara PK dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

1.5. Permohonan Sita Permohonan sita yang diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung selama tahun 2014 ada 1 perkara dan telah dilaksanakan dengan baik dan lancar tanpa hambatan apaapa. Berikut tabel permohonan pelaksanaan sita selama kurun waktu 3 tahun terakhir ini (dari tahun 2012 s.d. 2014)

Tabel 7 Pola penerimaan permohonan sita dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

50

1.6. Permohonan Eksekusi Permohonan eksekusi yang diajukan ke Pengadilan Agama Tulungagung pada tahun 2014 ada 2 perkara. Dan selama tahun 2014 eksekusi tersebut belum bisa dilaksanakan karena masih dalam tahap aanmaning kedua. Berikut tabel keadaan pelaksanaan eksekusi:

Tabel 8 Pola penerimaan permohonan eksekusi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

2. Penyelesaian Perkara Sampai akhir tahun 2014 Pengadilan Agama Tulungagung telah menyelesaikan dan memutus perkara sebanyak 3604 perkara dan tersisa sebanyak 770 perkara. Dari penyelesaian perkara tersebut dapat dirinci berdasar jenis perkaranya dan sebab-sebab terjadinya perceraian pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Pola penyelesaian perkara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

51

Tabel 10 Penyelesaian menurut jenis perkara dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

52

Dari perkara yang telah diputus/diselesaikan di Pengadilan Agama Tulungagung sepanjang tahun 2014 tersebut, faktor penyebabnya di dominasi oleh faktor tidak ada tanggungjawab hampir sama pada tahun lalu, seperti yang diuraikan dalam tabel 11 dibawah ini:

Tabel 11 Sebab-sebab terjadinya perceraian dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

3. Keadaan Keuangan Perkara Penyelenggaraan atau penatausahaan keuangan perkara termasuk keuangan biaya proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan dan pengeluaraan dilakukan secara tertib dan baik dalam buku-buku yang berhubungan dengan keuangan perkara. Buku-buku keuangan perkara tersebut adalah : a) Buku Jurnal Keuangan Perkara Gugatan (KI-PA1/G). b) Buku Jurnal Keuangan Perkara Permohonan (KI-PA1/P).

53

c) d) e) f) g) h)

Buku Jurnal Keuangan Perkara Banding (KI-PA2). Buku Jurnal Keuangan Perkara Kasasi (KI-PA3). Buku Jurnal Keuangan Perkara Peninjauan Kembali (KI-PA4). Buku Jurnal Biaya Eksekusi (KI-PA5). Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PA6). Buku Keuangan Eksekusi (KI-PA7).

Keadaan penerimaan dan pengeluaraan keuangan perkara pada Pengadilan Agama Tulungagung sepanjang tahun 2014 sebagaimana pada tebel 12 dibawah ini :

Tabel 12 Keadaan penerimaan & pengeluaran keuangan perkara

Disamping itu ada juga sebagian penerimaan uang perkara masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa hak-hak kepaniteraan dan disetorkan melalui PNBP ke kas negara. Selama tahun 2014 PNBP di Pengadilan Agama Tulungagung dapat ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

54

NO.

MAP

JENIS PNBP

1

42314 1

2

42341 1

Pendapatan sewa tanah gedung & bangunan Pendapatan legalisasi tandatangan

3 4 5

42341 3 42341 5 42341 9

6

81511 1

Pendapatan uang meja (leges) Pendapatan ongkos perkara Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya Penerimaan pengembalian uang persediaan dana rupiah JUMLAH

JUMLAH SETORAN 6.643.200,13.130.000,7.737.000,106.900.000,89.577.420,5.534.341,229.521.961,-

Tabel 13 Keadaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

C. Pengelolaan Sarana Dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Tulungagung pada sejak tahun 2010 telah memiliki sarana gedung baru yang representatif yakni kantor bangunan tempat kerja yang terletak di jalan Ir.Soekarno-Hatta No. 117 Kabupaten Tulungagung, seluas 1628 m2. Sementara untuk bangunan gedung Pengadilan Agama Tulungagung lama yang terletak di Jalan Pahlawan III No. 01 telah beralih fungsi menjadi rumah dinas sesuai Surat Keputusan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 40/BUA/SK/III/2011 tanggal 8 Maret 2011 yang ditempati oleh Ketua, Wakil Ketua dan Panitera/Sekretaris.

55

Disamping itu untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin melakukan transaksi keuangan, sejak tahun 2011 Pengadilan Agama Tulungagung telah mengadakan kerja- sama dengan pihak Bank Syari’ah Mandiri untuk membuka Payment Point (cabang pembantu) pelayanan perbankan dan sejak tahun 2012 ada fasilitas ATM oleh BPD Jatim, kemudian disusul ATM dari BRI Tulungagung untuk melengkapi sarana pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di PA Tulungagung. 1.1. Pengadaan Pada tahun anggaran 2014 ini Pengadilan Agama Tulungagung tidak dapat pengadaan sama sekali. 1.2. Pemeliharaan Selama tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Tulungagung mendapat dana DIPA untuk perawatan dan pemeliharaan : - Rumah dinas - Gedung kantor - Sarana gedung - Kendaraan dinas roda 4 (2 unit) - Kendaraan dinas roda 2 (7 unit) 1.3. Penghapusan Sampai akhir tahun anggaran 2014 Pengadilan Agama Tulungagung tidak mengajukan penghapusan barang milik negara.

56

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Gedung Pengadilan Agama Tulungagung mempunyai fasilitas yang mendapat menunjang dalam pelayanan publik, seperti ruangan gedung yang sudah ber-AC semua untuk memberikan kenyamanan pada para pencari keadilan, tempat parkir yang memadai dan taman yang rindang. Disamping itu untuk mempermudah pelayanan publik dalam memonitor perjalanan perkaranya, Pengadilan Agama Tulungagung memberikan fasilitas akses berbasis IT yakni touchscreen (layar sentuh) dan mesin antrian (loket dan sidang).

D. Pengelolaan Keuangan Dalam penyusunan anggaran tahun 2014, Pengadilan Agama Tulungagung telah dimulai dengan penyusunan RKA-KL, setelah menerima pagu sementara dari Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. RKA-KL tersebut kemudian disampaikan lagi melalui Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk dilakukan penelaahan terhadap kebenaran harga satuan dan volume kegiatan yang diusulkan termasuk RKA-KL dari Pengadilan AgamaPengadilan Agama dibawahnya dengan mengkompilasikan RKA-KL tersebut lalu dikirimkan kembali kepada Mahkamah Agung RI. Setelah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) disahkan oleh Menteri Keuangan, Pengadilan Agama Tulungagung menerima DIPA 01 dan DIPA 04 melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Blitar untuk dilaksanakan selama tahun anggaran 2014. Pada tahun 2014 ini,

57

alokasi anggaran yang diterima Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebesar Rp. 5.648.322.000,- (Lima milyar enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari DIPA 01 sebesar Rp. 5.620.877.000 (Lima milyar enam ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan DIPA 04 sebesar Rp. 27.445.000,- (Dua puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Dari DIPA 01 sebagian besar anggaran tersebut dipergunakan untuk belanja pegawai, yakni sebesar Rp. 4.948.028.000,- atau sekitar 88% dari total anggaran, dan untuk belanja barang sebesar Rp. 672.849.000,- atau sekitar 12%. Untuk belanja modal Pengadilan Agama Tulungagung tidak mendapat kucuran dana. Berikut grafik realisasi anggaran selama tahun 2014 :

58

1) Belanja Pegawai NO 1.

SATKER Pengadilan Agama Tulungagung

PAGU 4.948.028.000

REALISASI

SISA

4.938.439.723

9.588.277

REALISASI

SISA

2) Belanja Barang NO 1.

SATKER Pengadilan Agama Tulungagung

PAGU 672.849.000

667.276.678

5.572.322

Kemudian pada DIPA 04 sebagian besar anggaran tersebut dipergunakan untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama berupa belanja barang non operasional sebesar Rp. 27.445.000,- terdiri dari : NO

URAIAN

PAGU

REALISASI

SISA

1

Belanja Barang Non Operasional (Prodeo)

1.500.000

1.500.000

0

2

Belanja Barang Non Operasional (Pemberkasan Perkara)

3.365.000

3.365.000

0

3

Belanja Pengiriman Berkas Perkara

15.000

15.000

0

4

Belanja Penyelesaian Putusan

3.365.000

3.365.000

0

5

Belanja Jasa Lainya (Posyankum)

19.200.000

19.200.000

0

27.445.000

27.445.000

0

Jumlah

59

E. Dukungan Tehnologi Informasi Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka keterbukaan informasi publik sudah menjadi sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara atau badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Kemudian Mahkamah Agung RI melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 jo. Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka seluruh peradilan mewajibkan untuk mempublikasikan produk-produknya. Secara ringkas, sasaran penerapan TI dapat dirumuskan sebagai sarana pendukung untuk mencapai: a. peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya. b. peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian. c. pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantinya dengan proses berbasis komputer. d. pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja. Di Pengadilan Agama Tulungagung dalam salah satu programnya telah mencanangkan peningkatan pelayanan informasi kepada publik baik melalui Publikasi Putusan di website Mahkamah Agung maupun di infoperkara.badilag.net. a. Publikasi Putusan Sejak Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh peradilan untuk mempublikasikan putusan-putusannya di website Publikasi Putusan MA, Pengadilan Agama Tulungagung

60

sampai 31 Desember 2014 telah melaksanakan upload putusan sebanyak 16.683 perkara dan menduduki peringkat VII pengupload terbanyak dari seluruh peradilan di Indonesia setelah PA Jember, PA Kab.Malang, PA Banyuwangi, PA Kab.Kediri, PA Surabaya dan PA Blitar.

b. Infoperkara.badilag.net Disamping itu sebagai informasi perkara tambahan bagi publik, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung juga memerintahkan kepada seluruh peradilan agama untuk mengupload data perkaranya melalui portal milik Dirjen Badilag, yaitu: inforperkara.badilag.net Sebagaimana diketahui bahwa seluruh peradilan agama di wilayah Indonesia telah mempunyai aplikasi pendukung yaitu SIADPA Plus untuk memproses seluruh kegiatan perkara di wilayahnya masingmasing mulai dari perkara diterima hingga perkara diputus. Dan sebagai korelasi dari penggunaan aplikasi tersebut, maka database

61

dari SIADPA Plus harus diupload setiap hari ke inforperkara.badilag.net

portal

Kegiatan upload database SIADPA Plus oleh Pengadilan Agama Tulungagung sampai 31 Desember 2014 dapat dilihat pada grafik berikut ini :

F. Pengelolaan Posbakum Pelaksanaan pengelolaan kegiatan Posbakum pada Pengadilan Agama Tulungagung dilaksanakan oleh LKBH (Lembaga Kegiatan Bantuan Hukum) IAIN (Dulu STAIN) Tulungagung, karena untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dan pelaksanaan Posbakum dengan pihak IAIN Tulungagung tersebut telah disepakati dengan ditandatanganinya Mou antara kedua pihak. Dengan 62

alokasi dana untuk Posbakum di tahun anggaran 2014 sebesar Rp. 19.200.000,- Dengan adanya Posbakum pihak IAIN Tulungagung merasa sangat terbantu untuk memberikan pembelajaran secara langsung kepada mahasiswa fakultas Syari’ah tentang praktek hukum acara di peradilan agama. Pun demikian membantu juga kepada para pihak yang akan berperkara di Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal pemberian layanan hukum. G. Regulasi Tahun 2014 Dalam tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman, Pengadilan Agama Tulungagung, berpedoman pada peraturan perundangundangan antara lain: 1. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan:  Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, jo. Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. 63

 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.  Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991, jo. Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam .  Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama  Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/004/SK/II/ 1992 tanggal 24 Februari 1992 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/025/SK /I/1997 tanggal 22 April 1997 Tentang Pembentukan Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, Palu, Unaha, Bobonaro, Baucau, Malang, Cibinong, Tigaraksa dan Pandan.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/007/SK/IV /1994 Tentang Memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.  Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Perubahan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Biaya Administrasi .  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 42/KMA/SK/III/2002 tanggal 7 Maret 2002 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor : KMA/27A/SK/VI/2000 Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi.  Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 jo. Nomor: 1-

64







 



144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 Tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan BadanBadan Peradilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penangangan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bagi Mahkamah Agung Dan Pengadilan Dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat Keputusan dan Surat Edaran serta kebijaksanaan Pimpinan Mahkamah Agung R.I., dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, serta Pimpinan Pengadilan Agama Tulungagung yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab Pengadilan Agama.

 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/26/HK.00.8/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Biaya Proses/ATK Perkara terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13A11/65/HK.05/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang SK Biaya Proses Perkara.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/66/HK.00.8/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Panjar Biaya Perkara.

65

 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/366/HK.00.8/I/2014 Tanggal 17 Januari 2014 tentang Radius dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/59/KP.04.5/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Kasir.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/60/KP.04.5/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Pemegang Buku Jurnal Keuangan Perkara.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/61/KP.04.5/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Pemegang Buku Induk Keuangan Perkara.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/61/KP.04.5/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Pemegang Buku Keuangan Eksekusi.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/3599/HK.00.5/VIII/2014 Tanggal 7 Agustus 2014 tentang Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. 2. Bidang Administrasi Sekretariat dan Lain-lain :  Undang-undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen).  Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.  Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

66

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.  Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, Angkatan Bersenjata RI dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara Atau Keuangan Daerah.  Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 jo. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan negara Bukan Pajak.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah RI omor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural.

67

 Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Hakim.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil  Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2012 tentang Peraturan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Presiden RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural.  Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Pegawai Negeri Sipil.  Peraturan Presiden RI Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera.  Peraturan Presiden RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Jurusita dan Jurusita Pengganti.  Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004.  Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

68

Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tanggal 28 Agustus 2007 jo. Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.  Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian.  Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentudan Pejabat Fungsional Umum Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/27/KU.03/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Pengelola Keuangan.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/52/OT.01.3/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Job Discription.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/53/HM.00/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Petugas Humas.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/54/PS.01/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Pengawas Disiplin Kerja.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/55/PL.03/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Petugas OFBI.

69

 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/56/KU.03/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Bendahara PNBP.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/57/HM.02.3/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Tim IT.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/58/KP.04.6/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Tim Baperjakat.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/59/HK.00.8/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Pembentukan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Ekonomi Syari’ah.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/60/KP.04.6/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/63/KS.00/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penanggungjawab BMN Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/64/KS.00/I/2014 Tanggal 2 Januari 2014 tentang Penanggungjawab BMN Laptop.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/74/OT.01/I/2014 Tanggal 7 Januari 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama 2014.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/647.1/KP.04.6/II/2014 Tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) 2014.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/60/KP.04.6/I/2014 Tanggal 3 Pebruari 2014 tentang Perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

70

 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/661.1/KU.01/II/2014 Tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Perubahan Pejabat Kuasa Pengguna Angaran.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/675.1/HM.02.3/II/2014 Tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Perubahan Penunjukan Tim IT.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/676.1/HM.00/II/2014 Tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Perubahan Penunjukan Petugas Humas.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/677.1/PS.01/II/2014 Tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Perubahan Penunjukan Pengawas Disiplin Kerja.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/678.1/KP.04.6/II/2014 Tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Perubahan Penunjukan Tim Baperjakat.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/680.1/OT.01.3/II/2014 Tanggal 4 Pebruari 2014 tentang Perubahan Job Discription.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/687.1/HM.02.3/II/2014 Tanggal 5 Pebruari 2014 tentang Penunjukan Petugas PPID.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/699.1/HK.00.8/II/2014 Tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Perubahan Penanggungjawab BMN Kendaraan Dinas Roda 2 dan 4.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/852.1/KS.00/II/2014 Tanggal 12 Pebruari 2014 tentang Perubahan Penanggungjawab BMN Laptop.  Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/1262/HM.01.2/III/2014 Tanggal 6 Maret 2014 tentang Perubahan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

71

 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Nomor W13-A11/2337/KS.00/V/2014 Tanggal 14 Mei 2014 tentang Penunjukan Penghuni Rumah Negara.

********

72

A. Internal Untuk mendorong kepada pencapaian tujuan organisasi yang profesional, transparan dan akuntabel Pengadilan Agama Tulungagung telah mengupayakan kepada peningkatan pengawasan terhadap aparaturnya yang dilakukan melalui audit internal (Pengawasan Melekat) maupun audit eksternal (Pengawasan Fungsional). Regulasi dalam pelaksanaan hal tersebut sebagaimana tercatat dalam : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 53 menyatakan dalam ayat : (1) Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, (2) Ketua pengadilan selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya. (3) Ketua Pengadilan Tinggi Agama melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 145/KMA /VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan

Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan BadanBadan Peradilan. 3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, nomor: nomor: W13-A11/5282/KP.04.6/SK/XII/2012 tanggal 3 Desember 2012 terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung, nomor: W13-A11/4112/KP.04.6/SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013 tentang penunjukan hakim pengawas bidang. Selama Tahun 2014 upaya pelaksanaan pengawasan tersebut terbagi dalam 2 kegiatan, sebagaimana dibawah ini : 1) Pelaksanaan Audit Internal (Pengawasan Melekat) Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui pengedepanan pola kerja profesional dengan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral. Oleh karena itu audit internal (pengawasan melekat) di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilakukan dengan : a. Pimpinan Pengadilan Agama dan pimpinan unit kerja melakukan pemantuan secara langsung terhadap pelaksanaan tugas dan jika perlu memberikan petunjuk langsung. b. Setiap akhir bulan diadakan rapat seluruh pegawai untuk mengadakan evaluasi terhadap kinerja untuk perbaikan selanjutnya. 2) Pelaksanaan Audit Eksternal (Pengawasan Fungsional) a. Telah dilakukan pengawasan rutin / berkala oleh Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Agama Tulungagung sebanyak 3 (tiga) kali, dan selanjutnya hasil temuan telah ditindaklanjuti baik oleh pimpinan maupun oleh hakim pengawas secara langsung. b. Pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap 3 bulan sekali dan dibuat laporan pada setiap semester (2 kali dalam satu tahun),

74

hasil pengawasan dilaporkan seara tertulis oleh Wakil Ketua selaku Koordinator Pengawasan kepada KPA Tulungagung dan WKPTA Surabaya. Berikut adalah tabel nama-nama Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Tulungagung periode 2014 : No

Nama

Jabatan

Sebagai

1.

Drs. Hj. MULIANY HASYIM, SH, MH, MSi.

Wakil Ketua

Kordinator Hakim Pengawas dan Penanggungjawab Pengawasan

2.

H. MUBAHI, S.H.

Hakim

Hakim Pengawas Bidang Managemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik

3.

Drs. ROJI’UN, M.H. Drs. ROMELAN, M.H.

Hakim Hakim

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Penerimaan Perkara, Keuangan Perkara dan Laporan Perkara

4.

Dra. SITI ROIKANAH, S.H.

Hakim

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan Perkara Gugatan dan Permohonan serta Administrasi Penyelesaian Perkara

5.

Drs. H.M. HAYAT, S.H., M.H. Dra. KHUTOBIIN

Hakim Hakim

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Register Perkara

6.

H. MUH. AFANDI, S.H.

Hakim

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum

75

No

Nama

7.

Drs. H. TO’IF, M.H.

Jabatan

Sebagai

Hakim

Hakim Pengawas Bidang Administrasi Kepegawaian dan Keuangan DIPA

c. Pada tanggal 23 Maret 2014 Tim PNBP dari Mahkamah Agung RI telah melakukan pembinaan dan pengawasan reguler di bidang administrasi keuangan PNBP kepada Bendahara Penerimaan. Selanjutnya temuan dari tim ditindaklanjuti dengan melakukan pembenahan terhadap administrasi dan metode penerimaan keuangan PNBP. d. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2014 dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin langsung oleh Ketua PTA Surabaya Dr.Rum Nessa,SH, MH dan Wakil Ketua Dr.Amran Suadi,SH,MH. melakukan pembinaan dan pengawasan reguler di bidang administrasi, baik itu dibidang administrasi perkara maupun administrasi umum. Selanjutnya dari pengawasan tersebut diteruskan dengan pembinaan terhadap seluruh jajaran pegawai Pengadilan Agama Tulungagung.

76

B. Evaluasi. Evaluasi dari hasil pelaksanaan pengawasan oleh hakim pengawas bidang tersebut : a. Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Penerimaan Perkara, Keuangan Perkara dan Laporan Perkara: Telah dilaksanakan sesuai dengan Pola Bindalmin dan telah memenuhi: 1) Tertib penerimaan perkara 2) Tertib register perkara 3) Tertib keuangan perkara 4) Tertib instrumen persidangan 5) Tertib kearsipan 6) Tertib laporan perkara b. Bidang Administrasi Persidangan Perkara Gugatan dan Permohonan serta Administrasi Penyelesaian Perkara: Telah dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku dan telah memenuhi: 1) Tertib pemeriksaan persidangan 2) Tertib pemanggilan 3) Tertib pembuatan berita acara persidangan 4) Tertib tenggang waktu penyelesaian perkara 5) Tertib penyelesaian putusan dan penetapan 6) Tertib pelaksanaan penyitaan dan eksekusi 7) Tertib minutasi. c. Bidang Administrasi Perkara (Bindalmin) Bagian Register Perkara: Telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, sehingga telah memenuhi: 1) Tertib penulisan register induk perkara gugatan 2) Tertib penulisan register induk perkara permohonan

77

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13)

Tertib penulisan register permohonan banding Tertib penulisan register permohonan kasasi Tertib penulisan register permohonan PK Tertib penulisan register penyitaan barang bergerak Tertib penulisan register penyitaan barang tidak bergerak Tertib penulisan register surat kuasa khusus Tertib penulisan register eksekusi Tertib penulisan register akta cerai Tertib penulisan register P3HP Tertib penulisan register Ekonomi Syari’ah Tertib penulisan register Mediasi

d. Bidang Managemen Peradilan dan Kinerja Pelayanan Publik: 1) Penataan Kelembagaan Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah memenuhi: 1.1. Tertib pengusulan formasi jabatan yang kosong bagi pejabat yang memenuhi syarat. 1.2. Tertib pengusulan pegawai secara proporsional. 1.3. Tertib pelaksanaan tugas pekerjaan sesuai Job Discription. 1.4. Tertib penataan ruang kerja kantor yang nyaman dan aman serta disesuaikan dengan perkembangan IT. 1.5. Tertib pelaksanaan transparansi badan peradilan dengan memberikan brosur-brosur dan pengumumanpengumuman. 1.6. Tertib memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan Standart Pelayanan (SOP). 2) Pengendalian Manajemen Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah memenuhi: 2.1. Tertib pembuatan rencana dan program kerja. 2.2. Tertib pelaksanaan pencatatan hasil kerja.

78

2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Tertib penyusunan pedoman kerja. Tertib pelaksanaan koordinasi intern dan ekstern. Tertib pelaksanaan pembinaan SDM Tertib pelaksanaan evaluasi program kerja.

3) Pelayanan Publik Telah dilaksanakan sesuai dengan SK KMA Nomor: 1144/KMA/SK/2011 jo. SK Dirjen BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 aturan-aturan yang berlaku, sehingga telah memenuhi: 1) Pemberian pelayanan pada masyarakat dengan melalui meja informasi di resepsionis. 2) Tertib terhadap aturan khusus mengenai pelayanan informasi. 3) Standarisasi pemberian pelayanan dengan peralatan IT yang memudahkan pendokumentasian dan pencarian data/informasi oleh masyarakat/publik. Sebagaimana maksud pasal 1 ayat (1) SK Dirjen BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011, yakni: Tempat pelayanan informasi publik di Pengadilan yang dilengkapi dengan berbagai sarana atau fasilitas penyelenggaraan pelayanan informasi lainnya yang bertujuan memudahkan perolehan informasi publik di Pengadilan. e. Bidang Administrasi Umum 1) Bagian Kepegawaian Telah dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan kepegawaian yang berlaku, sehingga telah memenuhi:  Tertib administrasi kepegawaian yang meliputi sarana tata usaha  Tertib pembuatan DP3  Tertib pembuatan DUK  Tertib pengusulan KARPEG dan KARIS / KARSU  Tertib pengelolaan berkas usulan kenaikan pangkat

79

    

Tertib pengelolaan kenaikan gaji berkala Tertib pengelolaan pendidikan dan penjenjangan Tertib pengelolaan kesejahteraan pegawai Tertib pengelolaan pengisian jabatan Tertib pengelolaan pegawai yang memasuki usia pensiun

2) Bagian Keuangan Telah dilaksanakan sesuai dengan Daftar Isian Pengunaan Anggaran (DIPA) dan aturan-aturan keuangan negara yang berlaku, yang meliputi:  Tertib administrasi keuangan yang meliputi sarana tata usaha.  Tertib pemeriksaan brankas.  Tertib pemeriksan kas.  Tertib pembukuan pada kas umum.  Tertib pengelolaan anggaran  Tertib pelaporan keuangan, baik REKON maupun BAR. 3) Bagian Umum Telah dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Penatausahaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Mahkamah Agung, yang meliputi:  Tertib pengelolaan surat menyurat.  Tertib pengelolaan perlengkapan  Tertib pengelolaan inventarisasi aset negara  Tertib pembukuan barang inventaris milik negara  Tertib pelaporan barang inventaris milik negara  Tertib pengelolaan perpustakaan kantor

*******

80

A. Kesimpulan 1.

2.

3.

Rencana strategis Pengadilan Agama Tulungagung tahun 2013 merupakan pengembangan sistem penilaian kinerja yang lebih transparan, obyektif, adil dan akuntabel dengan berbasis kompetensi dan kinerja dengan meningkatkan kualitas laporan yang tersistem sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 036/SEK/PER/VI/2012 tentang Sasaran Kinerja Individu (SKI) Pejabat Struktural Eselon III, Pejabat Struktural Eselon IV, Pejabat Struktural Eselon V, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya Di Seluruh Indonesia, apalagi nanti di tahun 2014 akan diberlakukan lagi Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mengganti DP3 yang selama ini dipakai dan setiap PNS diwajibkan membuat Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Peningkatan komitmen penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang demokratik, profesionalis, efisien, efektif, berkeadilan, bersih, terbuka, partisipatif dan tanggap terhadap gejolak sosial yang timbul dan berkembang. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Agama Tulungagung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, telah mempunyai bagan struktur organisasi dan telah diadakan job discription yang jelas sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: KMA/004/SK/II/1992 tanggal 24 Pebruari 1992.

4.

5.

6.

Pelayanan kepada publik pencari keadilan sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 jo. Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 jo. Keputusan Direktur Jenderal BADILAG Nomor: 0017/Dj.A/SK/VII/2011 telah dijalankan dengan tetap melakukan terobosan-terobosan baru dibidang IT demi menunjang informasi pelayanan publik. Dan terhadap penanganan perkara di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan dengan menerapkan standart operasional prosedur (SOP) secara profesional dengan mengedepankan pelayanan prima. Pengawasan di Pengadilan Agama Tulungagung telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 145/KMA/VII/SK/2007 tanggal 29 Agustus 2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Badan-Badan Peradilan dengan tetap mengedepankan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah kepada masyarakat dengan melakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja yang didasarkan atas profesionalisme, etika dan moral. Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Tulungagung baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial telah dibina, dikelola dan diberdayakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan prinsip “the right man on the right job”, sekalipun jumlah sumber daya manusia tersebut kurang memenuhi standar ideal bagi Pengadilan Agama Klas I-A.

B. Rekomendasi a. Pembinaan Teknis Yudisial 1. Hendaknya dalam penyelesaian perkara perlu adanya aturan yang rasional yaitu tentang adanya tuntutan sisa perkara 10 % tiap akhir tahun, padahal menurut hukum formal ada perkara

82

yang baru bisa disidangkan sampai dengan 4 bulan dari pendaftaran. 2. Perlu adanya penyederhanaan proses berperkara supaya dapat mempercepat proses penyelesaian perkara, menekan biaya berperkara dan meningkatkan akses keadilan pada masyarakat. 3. Perlu adanya perubahan-perubahan atau aturan-aturan di bidang administrasi yudisial dan administrasi umum yang disesuaikan dengan fungsi teknis peradilan, sehingga akan mewujudkan transparansi, obyektifitas, adil dan akuntabel yang berbasis kompetensi dan kinerja sehingga tujuan Program Prioritas Pembaruan Peradilan 2012-2013 dari reformasi birokrasi Mahkamah Agung dapat terwujud. b. Pembinaan Non Teknis Yudisial 1. Diperlukan adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi managemen SDM dengan memperhatikan beban kerja, karena esensi tersebut seharusnya didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi : a. Dapat menarik sumber daya manusia yang berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan sekaligus mampu mempertahankan pekerja yang berkualitas yang sudah ada dalam organisasi. b. Menyediakan reward terhadap pegawai yang berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh organisasi (desired behaviour), seperti prestasi kerja, patuh, disiplin, berpengalaman dan bertanggungjawab c. Dalam rangka mendapatkan tenaga yang profesional perlu adanya rekrutmen pegawai baru dan pelaksanaan rotasi, mutasi maupun promosi pegawai berbasis kompetensi. 2. Untuk mewujudkan profesionalisme PNS perlu dilakukan berbagai jenis pendidikan dan pelatihan (Diklat/Bimtek) di dalam dan luar negeri, yang meliputi diklat gelar, non gelar, serta diklat teknis keterampilan. Berbagai diklat tersebut

83

tentunya diarahkan sesuai dengan kebutuhan bangsa dewasa ini dan di masa yang akan datang. Namun demikian, jika PNS tersebut tidak dapat ditingkatkan lagi kemampuannya, perlu dicarikan upaya agar mereka dapat dialihkan pekerjaannya 3. Perlu adanya dorongan untuk patuh terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi. 4. Dalam pengaturan anggaran perlu adanya pengaturan yang sesuai dengan perencanaan yang matang terhadap kebutuhankebutuhan yang diperlukan. Demikian laporan tahunan Pengadilan Agama Tulungagung ini disusun sebagai realisasi dari Program Kerja Tahun 2014 yang merupakan hasil kerja keras dari semua unsur yang terkait, mulai dari pimpinan, para hakim, pejabat struktural/fungsional kepaniteraan dan sekretariat serta seluruh staf, yang telah berupaya secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan berpedoman pada program kegiatan yang telah dicanangkan. Namun demikian kami menyadari masih ada kegiatan yang kurang dapat dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu pada pelaksanakan kegiatan kedepan akan lebih dioptimalkan. Semoga dengan tersusunnya laporan ini dapat dijadikan tolok ukur dalam memperbaiki kinerja secara profesional. Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesarbesarnya kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan tahunan ini. Mudah-mudahan kita sekalian memperoleh rahmat, taufiq, hidayah dan inayah dari Allah SWT. Amien.

..::: copyright©pata2014 :::..

84

Lampiran - Lampiran

1.

Perkara Diterima Menurut Jenis Perkara

2.

Perkara Diputus Menurut Jenis Perkara

3.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

4.

Perkara Dimohonkan Banding

5.

Perkara Dimohonkan Kasasi

6.

Perkara Dimohonkan PK

7.

Perkara Dimohonkan Sita

8.

Perkara Dimohonkan Eksekusi

9.

Keadaan Keuangan Perkara & Biaya Proses

10.

Data Tingkat Penyelesaian & Kemampuan Memutus Perkara

11.

Data Tingkat Penyelesaian Dan Kemampuan Upload Putusan

12.

Pemeliharaan/Perawatan Sarana & Prasarana Gedung

13.

Pemeliharaan/Perawatan Sarana & Prasarana Fasilitas Gedung

14.

Penghapusan Sarana & Prasarana Gedung

15.

Penghapusan Sarana & Prasarana Fasilitas Gedung

16.

Penetapan Status Penggunaan BMN

17.

Data Keadaan Barang Milik Negara (BMN)

18.

Laporan Realisasi Anggaran

19.

Daftar Urut Kepangkatan PNS

No. BULAN

1 Januari

2 Pebruari

3 Maret

4 April

5 Mei 1

6 Juni 1

7 Juli

8 Agustus

9 September

10 Oktober

11 Nopember

12 Desember

JUMLAH 5

1

0 6 2

1

1 1

1

2 91 143

1 82 184 2 4

1 95 180 2 4

81 122 1 5

106 186 5

0 105 161 1

85 158

91 154

79 155

68 137 1

84 185 4 3

62 122 2 4

4

1029 1887 2 0 0 0 0

1

0 22 0

1 6

1 2

38 0 4

4 5

1

1

2 14

2 15

1 32

3 5 19 1 3 4

5 4 6 12 4 1 5

1 1 18 1 1 15 1 3 3

1 1 17 1 1 2 16 1 1 3

1 14 1 1 3 17 3 1 4

1 21 4 5 11 2 6 6

339

13 1 2 9

253

6 4

348

33 49

17

0 14 4

224 21 0 0 0 0 0 0

H. P3HP/Penetapan Ahli Waris

G. Zakat/Infaq/Shodaqoh

F. Wakaf

E. Hibah

D. Wasiat

C. Kewarisan

B. Ekonomi Syari'ah

Wali Adlol

Dispensai kawin

Izin kawin

5 15 3 2 2

3 6 7 2 5 4 2

296

1 10 11 5 2 2 2

320

5 13 4 1 3 2

287

1

262

1

15 3 18

50 167 27

2

1

10

Jumlah

Dicoret Dari Register

Gugur

2

28

Tidak Diterima

15

3

Ditolak

1

Dicabut

1

13

2

Lain -lain

19

0

Isbat Nikah

Penolakan kawin campur

Asal usul anak

Ganti rugi terhdp wali

Penunjukan orang lain

Pencabutan kekuasaan Wali

Perwalian

Pencabutan kekuasaan orang tua

Pengesahan anak

Hak-hak bekas isteri

Nafkah oleh ibu

Penguasaan anak

Harta bersama

1 Cerai Gugat

1 Cerai Talak

Kelalaian atas kewajiban su/is

Pembatalan perkawinan

Penolakan perkawinan

Pencegahan perkawin

Ijin poligami

PERKARA DIPUTUS MENURUT JENIS PERKARA Lampiran 2

TAHUN 2014

315

346

236

283

319

3604

No. BULAN

Pebruari 1

3 Maret 1

4 April 1

5 Mei 1

6 Juni

7 Juli

8 Agustus 1

10 Oktober 9 September 1

11 Nopember

JUMLAH 7 1

1

12 Desember 2 110 173 1

79 171

1 84 135

1 97 197

86 179

88 160

59 81

1 111 211

2 119 197

104 173

82 191

75 133

8 1094 2001 8

2 0 1 0 0

1

0 1

2

1

2

1 28

1

1

0

5 3

2 5

35

4

0 1

3 1

1

1

3 4 1

2 2 1

2 5

1 5 2

1 2

7 0

Isbat Nikah

3 15 2 4 316

1 24 3 10 296

14

2 0 17 4

11 4

228 27 0 1 0 0 0

1 0

H. P3HP/Penetapan Ahli Waris

G. Zakat/Infaq/Shodaqoh

F. Wakaf

E. Hibah

D. Wasiat

C. Kewarisan

B. Ekonomi Syari'ah

Wali Adlol

Dispensai kawin

Izin kawin

Jumlah

5

Lain -lain

6

Penolakan kawin campur

Asal usul anak

Ganti rugi terhdp wali

Penunjukan orang lain

Pencabutan kekuasaan Wali

Perwalian

Pencabutan kekuasaan orang tua

Pengesahan anak

Hak-hak bekas isteri

Nafkah oleh ibu

Penguasaan anak

Kelalaian atas kewajiban suami isteri

Harta bersama

1 Cerai Gugat

1 Cerai Talak

0 Pembatalan perkawin

Januari

2 Penolakan perkawinan

1 Pencegahan perkawin

Ijin poligami

PERKARA DITERIMA MENURUT JENIS PERKARA Lampiran 1

TAHUN 2014

26 2 3 289

2 14 1 4 166

16 5 2 356

2 17 1 3 349

1 19 3 311

23 3 1 7 262

2 25 5 5 9 343

2 21 2 4 3 308

1

1

3 3 307

1 2 232

20 53 3535

Lampiran 3

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG TAHUN 2014 Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Meninggalkan kewajiban

Terus menerus berselisih

BULAN

Poligami Tidak Sehat

Krisis Akhlaq

Cemburu

Kawin Paksa

Ekonomi

Tidak ada tggjwb

Kawin dibawah umur

Kekejaman Jasmani

Kekejaman Mental

Dihukum

Cacat Biologis

Politis

Gangguan Pihak ketiga

Tidak ada keharmonisan

Lain - lain

Jumlah

Keterangan

Menyakiti Jasmani

No. Urut

Moral

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1.

Januari

-

-

-

2

38

130

-

-

-

-

-

-

6

73

-

249

2

Februari

-

1

1

-

39

126

-

-

-

-

-

-

8

55

-

230

3

Maret

-

-

-

-

49

118

-

-

-

-

-

-

8

65

-

240

4

April

-

-

1

1

64

128

-

-

-

-

-

-

5

68

-

267

5

Mei

-

-

-

-

51

85

-

-

-

-

-

-

1

48

-

185

6

Juni

-

-

-

-

53

153

-

-

-

-

-

-

4

58

-

268

7

Juli

-

-

-

1

50

100

-

-

-

-

-

-

1

51

-

203

8

Agustus

-

-

-

-

63

102

-

-

-

-

-

-

4

45

-

214

9

September

-

-

-

-

72

103

-

-

-

-

-

-

10

41

-

226

10

Oktober

-

-

1

-

82

146

-

-

-

-

-

-

6

50

-

285

11

Nopember

-

-

2

-

75

104

-

-

-

-

-

-

8

43

-

232

12

Desember

-

-

-

-

72

106

-

-

-

-

-

-

3

56

-

237

JUMLAH

0

1

5

4

708

1401

0

0

0

0

0

0

64

653

0

2836

Lampiran 4

PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING Pengadilan Agama Tulungagung TAHUN 2014 Tanggal NO.

Nomor Perkara

Keterangan Putusan PA

Permohonan Banding

Pengiriman Berkas ke PTA

1

2

3

4

7

8

1

1531/Pdt.G/2013/PA.TA

30/12/2013

10/01/2014

17/02/2014

Sudah Putus

2

2272/Pdt.G/2013/PA.TA

13/01/2014

27/01/2014

27/02/2014

Sudah Putus

3

2188/Pdt.G/2013/PA.TA

28/01/2014

11/02/2014

----

Cabut

4

2505/Pdt.G/2013/PA.TA

17/02/2014

24/02/2014

24/03/2014

Sudah Putus

5

2531/Pdt.G/2013/PA.TA

11/03/2014

17/03/2014

21/04/2014

Sudah Putus

6

2141/Pdt.G/2013/PA.TA

24/03/2014

07/04/2014

03/06/2014

Sudah Putus

7

1918/Pdt.G/2013/PA.TA

05/05/2014

14/05/2014

27/06/2014

Sudah Putus

8

1898/Pdt.G/2013/PA.TA

06/05/2014

20/05/2014

20/06/2014

Sudah Putus

9

1483/Pdt.G/2013/PA.TA

05/06/2014

19/06/2014

06/08/2014

Sudah Putus

10

2572/Pdt.G/2013/PA.TA

12/06/2014

25/06/2014

06/08/2014

Sudah Putus

11

2172/Pdt.G/2012/PA.TA

15/09/2014

24/09/2014

27/10/2014

12

2172/Pdt.G/2012/PA.TA

15/09/2014

25/09/2014

27/10/2014

13

2461/Pdt.G/2013/PA.TA

15/10/2014

22/10/2014

24/11/2014

14

1965/Pdt.G/2014/PA.TA

29/10/2014

11/11/2014

10/12/2014

15

2621/Pdt.G/2013/PA.TA

12/11/2014

24/11/2014

----

16

0854/Pdt.G/2014/PA.TA

24/11/2014

05/12/2014

----

Lampiran 5

PERKARA YANG DIMOHONKAN KASASI Pengadilan Agama Tulungagung TAHUN 2014 TANGGAL NO.

Nomor Perkara

Penerimaan Berkas PTA

Putusan PTA

Pemberitahuan Bunyi Putusan PA/PTA

1

2

3

4

5

1

0189/Pdt.G/2013/PA.TA

30-07-2013

16-12-2013

2

0501/Pdt.G/2012/PA.TA

25-09-2013

19-02-2014

3

2272/Pdt.G/2013/PA.TA

13-01-2014

07-04-2014

4

2531/Pdt.G/2013/PA.TA

11-03-2014

01-07-2014

5

1918/Pdt.G/2013/PA.TA

05-05-2014

23-07-2014

6

2141/Pdt.G/2013/PA.TA

24-03-2014

23-07-2014

7

1483/Pdt.G/2013/PA.TA

05-06-2014

17-10-2014

15-01-2014 15-01-2014 24-03-2014 25-03-2014 30-05-2014 03-06-2014 02-09-2014 02-09-2014 --05-09-2014 05-09-2014 13-11-2014 12-11-2014

Keterangan

Permohonan Kasasi

Pengiriman Berkas

6

7

8

28-01-2014

07-04-2014

Tidak memenuhi syarat formil

07-04-2014

09-06-2014

---

10-06-2014

11-08-2014

---

11-08-2014

22-11-2014

---

12-09-2014

--

---

23-09-2014

21-11-2014

---

26-11-2014

--

---

Lampiran 6

PERKARA YANG DIMOHONKAN PENINJAUAN KEMBALI Pengadilan Agama Tulungagung TAHUN 2014

Tanggal NO

Nomor Perkara

Penerimaan Berkas PTA

Putusan PA

Pemberitahuan Bunyi Putusan PTA

Permohonan Peninjauan Kembali

Pengiriman Berkas

1

2

3

4

5

6

7

8

---

---

---

---

---

---

---

Keterangan

Lampiran 7

PERKARA YANG DIMOHONKAN SITA Pengadilan Agama Tulungagung TAHUN 2014 Tanggal

Tanggal

Nama Jurusita &

No.

Nomor Perkara Pelaksanaan

Permohonan

Penetapan

1

2

3

4

5

1

24-01-2014

-

02-01-2014

2547/Pdt.G/2012/PA.TA

Biaya

Hambatan

Evaluasi

7

8

9

-----

-----

Saksi-saksi 6

- Riky Yohana, S.E., M.H. - Drs. Taryono R, S.H. - Abdul Rachman, S.H.

1.685.000

Lampiran 8

PERKARA YANG DIMOHONKAN EKSEKUSI Pengadilan Agama Tulungagung TAHUN 2014

TANGGAL NO

Nomor Perkara

Permohonan Eksekusi

Penetapan Tegoran

Selesai Eksekusi

Penetapan Non Eksekutabel

Bergantung

Alasan

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1378/Pdt.G/2012/PA.TA

29-04-2014

22-06-2014

---

---

---

---

2

2453/Pdt.G/2013/PA.TA

25-08-2014

27-08-2014

---

---

---

---

Lampiran 9

KEADAAN KEUANGAN PERKARA & BIAYA PROSES TAHUN 2014

URAIAN PENGELUARAN No.

BULAN

UANG MASUK PANGGILAN

SALDO TH. 2013

SITA

PS

PBT

PENGIRIMAN BIAYA

BIAYA PROSES

KET MATERAI

HHK

PSP

JUMLAH

484.818.301

1

JANUARI

266.459.200

121.485.000

1.685.000

2

PEBRUARI

242.628.200

114.270.000

3

MARET

211.952.800

116.480.000

4

APRIL

232.603.300

5

MEI

6

JUNI

7 8

1.600.000

19.310.000

950.000

15.700.000

1.890.000

18.921.200

76.567.200

258.108.400

0

900.000

21.190.000

406.000

14.800.000

1.770.000

16.762.200

82.830.600

252.928.800

0

1.505.000

19.750.000

502.820

13.100.000

1.914.000

16.498.600

77.229.800

246.980.220

101.180.000

0

0

19.075.000

199.920

17.100.000

1.722.000

16.350.600

83.279.280

238.906.800

218.888.300

92.060.000

0

2.300.000

16.750.000

746.000

15.350.000

1.566.000

14.266.800

71.560.860

214.599.660

191.478.800

93.595.000

0

6.355.000

18.775.000

428.960

14.450.000

2.064.000

19.134.200

83.648.260

238.450.420

JULI

107.560.800

73.675.000

0

2.040.000

17.625.000

56.920

8.300.000

1.416.000

11.103.000

53.041.100

167.257.020

AGUSTUS

237.516.400

93.005.000

0

2.150.000

16.605.000

923.420

17.800.000

1.698.000

16.081.400

59.597.780

207.860.600

9

SEPTEMBER

237.481.200

112.695.000

0

1.025.000

21.745.000

528.640

17.450.000

1.902.000

16.984.200

68.735.460

241.065.300

10

OKTOBER

208.192.600

107.430.000

0

675.000

21.215.000

310.000

15.550.000

2.052.000

14.919.000

63.628.720

225.779.720

11

NOPEMBER

208.061.800

94.595.000

0

600.000

15.750.000

848.140

15.350.000

1.518.000

14.085.520

48.315.000

191.061.660

12

DESEMBER

154.190.000

98.260.000

0

0

22.450.000

300.000

11.600.000

2.088.000

10.309.000

63.728.000

208.735.000

SALDO TH. 2014 JUMLAH

310.098.101

3.001.831.701

1.218.730.000

1.685.000

19.150.000

230.240.000

6.200.820

176.550.000

21.600.000

185.415.720

832.162.060

3.001.831.701

Lampiran 10

DATA TINGKAT PENYELESAIAN DAN KEMAMPUAN MEMUTUS PERKARA TAHUN 2014

NO

BULAN

JUMLAH PERKARA DITERIMA

1

2

3

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN 1 BLN

%

2 BLN

4

%

3 BLN

5

%

4 BLN

6

%

5 BLN

7

%

6 BLN

8

%

> 6 BLN

9

%

10

JUMLAH

SISA PERKARA

11

12

1.

Januari

316

19

6,0

99

31,3

42

13,3

14

4,4

63

19,9

67

21,2

12

3,8

316

0

2.

Pebruari

296

16

5,4

96

32,4

50

16,9

15

5,1

63

21,3

38

12,8

18

6,1

296

0

3.

Maret

262

20

7,6

75

28,6

30

11,5

5

1,9

49

18,7

62

23,7

19

7,3

260

2

4.

April

343

21

6,1

100

29,2

63

18,4

10

2,9

61

17,8

70

20,4

14

4,1

339

4

5.

Mei

308

8

2,6

118

38,3

38

12,3

18

5,8

72

23,4

46

14,9

6

1,9

306

2

6.

Juni

289

17

5,9

80

27,7

58

20,1

11

3,8

71

24,6

36

12,5

11

3,8

284

5

7.

Juli

166

9

5,4

56

33,7

29

17,5

7

4,2

36

21,7

23

13,9

0

0,0

160

6

8.

Agustus

356

13

3,7

106

29,8

50

14,0

13

3,7

103

28,9

0

0,0

0

0,0

285

71

9.

September

349

11

3,2

125

35,8

53

15,2

24

6,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

213

136

10.

Oktober

311

23

7,4

90

28,9

55

17,7

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

168

143

11.

Nopember

307

13

4,2

104

33,9

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

117

190

12.

Desember

232

21

9,1

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

21

211

JUMLAH

3535

191

5,4

1049

29,7

468

13,2

117

3,3

518

14,7

342

9,7

80

2,3

2765

770

Lampiran 11

DATA TINGKAT PENYELESAIAN DAN KEMAMPUAN UPLOAD PUTUSAN TAHUN 2014 JUMLAH NO

BULAN

1

2

PERKARA DIPUTUS

PERKARA YG SUDAH BHT

3

PUTUSAN DI-UPLOAD

KET

SUDAH

%

BELUM

%

4

5

6

7

8

1.

Januari

315

315

240

76%

75

24%

2.

Pebruari

296

297

228

77%

69

23%

3.

Maret

320

320

242

76%

78

24%

4.

April

287

287

223

78%

64

22%

5.

Mei

262

262

201

77%

61

23%

6.

Juni

346

346

302

87%

44

13%

7.

Juli

236

236

190

81%

46

19%

8.

Agustus

283

283

170

60%

113

40%

9.

September

319

319

143

45%

176

55%

10.

Oktober

339

339

153

45%

186

55%

11.

Nopember

253

253

108

43%

145

57%

12.

Desember

348

45

15

33%

30

67%

3604

3302

2215

67%

1087

JUMLAH

9

Lampiran 12

PEMELIHARAAN/PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG TAHUN 2014

No.

Uraian

Jumlah

Luas (m2)

Nilai Realisasi Perawatan

Ket

(Rp.)

1.

Perawatan Gedung Kantor

1

1.628

34.188.000

-

2.

Perawatan Lingkungan Gedung Kantor

1

4.909

23.665.000

-

3.

Perawatan Rumah Dinas

1

382

1.910.000

-

4.

Perawatan Lingkungan Rumah Dinas

-

-

-

-

Lampiran 13

PEMELIHARAAN/PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG TAHUN 2014

No.

Uraian

Nilai Realisasi Perawatan

Jumlah

Ket

(Rp.)

1

Kendaraan Roda 4

2 unit

36.000.000

-

2

Kendaraan Roda 2

7 unit

21.000.000

-

3

Komputer & Laptop

15 unit

6.500.000

-

4

AC Split

20 unit

1.935.000

-

5

Meubelair

-

-

-

6

Inventaris kantor Lainnya

-

-

-

Lampiran 14

PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG TAHUN 2014

No.

Uraian

Jumlah

Luas (m2)

Nomor SK / Tgl. SK

Nilai Aset (Rp)

Ket

1.

Penghapusan Gedung Kantor

-

-

-

-

-

2.

Penghapusan Rumah Dinas

-

-

-

-

-

3.

Alih Fungsi Gedung

-

-

-

-

-

Lampiran 15

PENGHAPUSAN SARANA DAN PRASARANA FASILITAS GEDUNG TAHUN 2014

No.

Uraian

Jumlah

No. SK / Tgl.SK

(Rp)

Tgl. Lelang

Nilai Aset

Nilai Lelang

Ket

(Rp)

1.

Kendaraan Roda 4

-

-

-

-

-

-

2.

Kendaraan Roda 2

-

-

-

-

-

-

3.

Mebelair dan Inventaris Lainnya

-

-

-

-

-

-

Lampiran 16

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BMN TAHUN 2014

No.

Uraian

Jumlah

Nomor SK /

Nilai Aset

Ket

(Rp)

1.

Tanah

-

-

-

2.

Gedung dan Bangunan

-

-

-

3.

Kendaraan Roda 4 dan 2

-

-

-

4.

Inventaris Kantor Selain Tanah dan/ Atau Bangunan dan Kendaraan Bermotor

-

-

-

Lampiran 17

DATA KEADAAN BARANG MILIK NEGARA Pengadilan Agama Tulungagung TAHUN 2014 SUB-SUB KELOMPOK No.

Kode Barang

1

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2 . 01 . 01 . 04 . 001 2 . 01 . 01 . 04 . 004 3 . 02 . 01 . 01 . 003 3 . 02 . 01 . 04 . 001 3 . 05 . 01 . 01 . 001 3 . 05 . 01 . 04 . 001 3 . 05 . 01 . 04 . 002 3 . 05 . 01 . 04 . 003 3 . 05 . 01 . 04 . 004 3 . 05 . 01 . 04 . 005 3 . 05 . 01 . 04 . 006 3 . 05 . 01 . 04 . 007 3 . 05 . 01 . 04 . 013 3 . 05 . 01 . 05 . 010 3 . 05 . 01 . 05 . 014 3 . 05 . 01 . 05 . 048 3 . 05 . 01 . 05 . 058 3 . 05 . 02 . 01 . 002 3 . 05 . 02 . 01 . 003 3 . 05 . 02 . 01 . 004 3 . 05 . 02 . 01 . 005 3 . 05 . 02 . 01 . 007 3 . 05 . 02 . 01 . 008 3 . 05 . 02 . 01 . 009 3 . 05 . 02 . 01 . 014 3 . 05 . 02 . 01 . 022 3 . 05 . 02 . 02 . 003

Kondisi

Nama Barang 3

Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Tanah Bangunan Balai Sidang/pertemuan Station Wagon Sepeda Motor Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inci) Lemari Besi/metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filing Cabinet Besi Filing Cabinet Kayu Brandkas Buffet White Board Peta Lcd Projector/infocus Focusing Screen/layar Lcd Projector Meja Kerja Kayu Kursi Besi/metal Kursi Kayu Sice Bangku Panjang Kayu Meja Rapat Meja Komputer Meja Resepsionis Partisi Jam Elektronik

Jumlah

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

4

5

6

7

1 1 2 7 2 1 14 38 2 8 2 4 1 1 1 1 1 54 130 28 8 65 7 9 1 1 11

1 1 2 4 0 1 8 29 2 6 0 1 1 1 1 1 1 41 112 19 4 58 7 5 1 1 3

0 0 0 1 0 0 2 6 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 2 0 4 3 0 1 2 2 0 0 0 0 0 10 17 8 3 7 0 4 0 0 8

SUB-SUB KELOMPOK No.

Kode Barang

1

2

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

3 . 05 . 02 . 04 . 004 3 . 05 . 02 . 04 . 006 3 . 05 . 02 . 06 . 002 3 . 05 . 02 . 06 . 005 3 . 05 . 02 . 06 . 007 3 . 05 . 02 . 06 . 011 3 . 05 . 02 . 06 . 014 3 . 05 . 02 . 06 . 016 3 . 05 . 02 . 06 . 021 3 . 05 . 02 . 06 . 025 3 . 05 . 02 . 06 . 026 3 . 05 . 02 . 06 . 027 3 . 05 . 02 . 06 . 028 3 . 05 . 02 . 06 . 029 3 . 05 . 02 . 06 . 030 3 . 05 . 02 . 06 . 034 3 . 05 . 02 . 06 . 035 3 . 05 . 02 . 06 . 037 3 . 05 . 02 . 06 . 040 3 . 05 . 02 . 06 . 042 3 . 05 . 02 . 06 . 046 3 . 05 . 02 . 06 . 054 3 . 05 . 02 . 06 . 056 3 . 06 . 01 . 01 . 003 3 . 06 . 01 . 01 . 036 3 . 06 . 01 . 01 . 060 3 . 06 . 01 . 01 . 081 3 . 06 . 01 . 02 . 128 3 . 06 . 01 . 05 . 034 3 . 06 . 01 . 05 . 035 3 . 06 . 01 . 05 . 037 3 . 06 . 01 . 05 . 038

Kondisi

Nama Barang 3

A.c. Split Kipas Angin Televisi Amplifier Loudspeaker Karaoke Microphone Mic Conference Tustel Alat Hiasan Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden/wakil Presiden Lambang Korpri/dharma Wanita Aquarium (alat Rumah Tangga Lainnya Use ) Tiang Bendera Tangga Aluminium Kaca Hias Mimbar/podium Palu Sidang Lambang Instansi Handy Cam Mini Compo Karpet Audio Mixing Stationer Microphone/wireless Mic Power Amplifier Celling Mount Bracket Camera Digital Gawang Lokasi Kompas (peralatan Pemetaan/Ukur Tanah) Teropong/keker Gps Receiver

Jumlah

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

4

5

6

7

31 12 4 4 5 4 2 3 1 1 4 2 1 1 5 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

31 4 4 1 5 4 2 3 0 1 3 1 0 0 3 0 1 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0

0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1

SUB-SUB KELOMPOK No.

Kode Barang

1

2

60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

3 . 06 . 02 . 01 . 001 3 . 06 . 02 . 01 . 003 3 . 06 . 02 . 01 . 010 3 . 06 . 02 . 04 . 001 3 . 06 . 02 . 07 . 005 3 . 10 . 01 . 01 . 003 3 . 10 . 01 . 02 . 001 3 . 10 . 01 . 02 . 002 3 . 10 . 02 . 01 . 005 3 . 10 . 02 . 01 . 015 3 . 10 . 02 . 03 . 001 3 . 10 . 02 . 03 . 002 3 . 10 . 02 . 03 . 003 3 . 10 . 02 . 03 . 004 3 . 10 . 02 . 04 . 003 3 . 10 . 02 . 04 . 006 3 . 10 . 02 . 04 . 012 3 . 10 . 02 . 04 . 021 3 . 10 . 02 . 04 . 999 3 . 18 . 01 . 02 . 012 4 . 01 . 01 . 01 . 001 4 . 01 . 02 . 01 . 007 4 . 04 . 01 . 04 . 001 6 . 01 . 01 . 01 . 001 6 . 01 . 01 . 01 . 002

Kondisi

Nama Barang 3

Telephone (pabx) Pesawat Telephone Facsimile Unit Tranceiver Vhf Portable Finger Printer Time And Attandance Acces Control Local Area Network (lan) P.c Unit Lap Top Console Unit (peralatan Mainframe) Data Patch Panel Cpu (peralatan Personal Komputer) Monitor Printer (peralatan Personal Komputer) Scanner (peralatan Personal Komputer) Hub Repeater And Transciever Graphic Terminal Kabel Utp Peralatan Jaringan Lainnya Pagar, Jalan dan Taman Bangunan Gedung Kantor Permanen Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen Pagar Permanen Monografi Referensi

Jumlah

Baik

Rusak Ringan

Rusak Berat

4

5

6

7

1 1 1 1 1 17 37 11 2 1 1 6 23 1 4 10 1 1 1 1 1 3 1 5 35

1 1 1 0 1 17 17 8 2 1 0 6 0 1 4 10 1 1 1 1 1 3 1 5 35

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 16 3 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lampiran 18

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2014 DIPA NOMOR : SP DIPA-005-01.2.401381/2014 tanggal 05 Desember 2013 DIPA NOMOR : SP DIPA-005-04.2.401381/2014 tanggal 05 Desember 2013

NO

KODE

1

2

1

005.01.01 1066.994 001.A 001.511111 001.511119 001.511121 001.511122 001.511123 001.511124 001.511125 001.511126 001.511129 001.512211

JENIS BELANJA/AKUN 3

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaa Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Layanan Perkantoran PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh. PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Uang Lembur Jumlah Kegiatan 1066.01

002 002.D.523111 002.D.523111 002.E.523111 002.F.523121 002.G.523121 002.H.523121 002.I.522111 002.I.522111 002.I.522111 002.J.521114 002.K.521111 002.K.521115 012 012.521119 013 013.A.521119 014 014.A.521119 015 015.A.521211 015.B.521119 015.C.524111 015.C.524119 016

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN Perawatan Gedung dan Kantor Perawatan halaman gedung Kantor Perawatan Rumah Negara Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 2 Perawatan Investaris Kantor Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Internet Jasa Pos / Giro / Sertifikat Operasional Perkantoran dan Pimpinan untuk belanja Keperluan Perkantoran Honor yang terkait dengan operasional satuan kerja PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN Pelantikan Pengambilan Sumpah Jabatan PAKAIAN DINAS PEGAWAI Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai PAKAIAN SUPIR/PRAMUBHAKTI/SATPAM/TENAGA TEKNIS LAINNYA Pengadaan Pakaian sopir/Pramubhakti/Satpam/Pesuruh RAPAT KOORDINASI Belanja Bahan Belanja Konsumsi Rapat Belanja Perjalanan Dinas Biasa Belanja Perjalanan Dinas lainya LAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN

PAGU DIPA

Realisasi s.d Bulan Lalu

Realisasi Bulan Ini

Realisasi s.d Bulan Ini

Sisa Dana s.d Bulan Ini

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

4

5

6=(5/4)

7

8=(7/4)

9=(5+7)

10=(9/4)

11=(4-9)

12=(11/4)

1.341.256.000 21.000 96.898.000 34.512.000 33.800.000 2.753.535.000 422.555.000 68.784.000 183.445.000 13.222.000

1.238.878.500 18.889 89.354.540 31.904.294 31.200.000 2.536.040.000 390.676.628 63.132.800 146.873.000 13.222.000

92,37% 89,95% 92,22% 92,44% 92,31% 92,10% 92,46% 91,78% 80,06% 100,00%

102.377.100 1.346 7.542.870 2.607.336 2.600.000 217.495.000 29.558.860 5.650.560 29.306.000 0

7,63% 6,41% 7,78% 7,55% 7,69% 7,90% 7,00% 8,21% 15,98% 0,00%

1.341.255.600 20.235 96.897.410 34.511.630 33.800.000 2.753.535.000 420.235.488 68.783.360 176.179.000 13.222.000

100,00% 96,36% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,45% 100,00% 96,04% 100,00%

400 765 590 370 0 0 2.319.512 640 7.266.000 0

0,00% 3,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,55% 0,00% 3,96% 0,00%

4.948.028.000

4.541.300.651

91,78%

397.139.072

8,03%

4.938.439.723

99,81%

9.588.277

0,19%

34.188.000 23.665.000 1.910.000 18.000.000 21.000.000 8.435.000 81.429.000 8.327.000 14.400.000 3.600.000 271.051.000

34.188.000 21.265.000 0 18.000.000 21.000.000 8.243.000 81.194.173 4.392.914 12.025.311 2.174.482 245.792.389

100,00% 89,86% 0,00% 100,00% 100,00% 97,72% 99,71% 52,76% 83,51% 60,40% 90,68%

0 2.400.000 1.910.000 0 0 192.000 0 930.614 1.100.000 489.184 25.258.611

0,00% 10,14% 100,00% 0,00% 0,00% 2,28% 0,00% 11,18% 7,64% 13,59% 9,32%

34.188.000 23.665.000 1.910.000 18.000.000 21.000.000 8.435.000 81.194.173 5.323.528 13.125.311 2.663.666 271.051.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,71% 63,93% 91,15% 73,99% 100,00%

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 234.827 0,29% 3.003.472 36,07% 1.274.689 8,85% 936.334 26,01% 0 0,00%

59.400.000

54.450.000

91,67%

4.950.000

8,33%

59.400.000

100,00%

0

0,00%

3.000.000

3.000.000

100,00%

0

0,00%

3.000.000

100,00%

0

0,00%

12.880.000

12.880.000

100,00%

0

0,00%

12.880.000

100,00%

0

0,00%

6.300.000

6.300.000

100,00%

0

0,00%

6.300.000

100,00%

0

0,00%

2.520.000 4.860.000 14.760.000 24.600.000

0 3.492.000 14.715.000 24.600.000

0,00% 71,85% 99,70% 100,00%

2.520.000 4.782.000 14.715.000 24.600.000

100,00% 98,40% 99,70% 100,00%

0 78.000 45.000 0

0,00% 1,60% 0,30% 0,00%

2.520.000 100,00% 1.290.000 26,54% 0 0,00% 0 0,00%

KET 13

NO 1

KODE

JENIS BELANJA/AKUN

2

3

016.A.521211 016.A.524119 016.B.521119 016.C.521119 016.D.521119 017 017.A.524111 018

Belanja Bahan Laporan SAP Belanja Perjalanan Lainya Penyusunan laporan tahunan Penyusunan LAKIP Perpustakaan/Kearsipan/Dokumentasi RAPAT KERJA/KONSULTASI Belanja Perjalanan Biasa OPERASIONAL PERKANTORAN

002.523121

Perawatan Kendaraan Bermotor Roda 4 Jumlah Kegiatan 1066.01.003 JUMLAH DIPA 01

1

005.04.08

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

1053.001.001 Perkara Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan di Lingkungan PA yang Diselesaikan Tepat Waktu 011.521219 Belanja Barang Non Operasional (Prodeo) 011.521219 Belanja Barang Non Operasional (Pemberkasan Perkara) 011.521219 Belanja Pengiriman Berkas Perkara 011.521211 Belanja Penyelesaian Putusan 012.522191 Belanja Jasa Lainya ( Posyankum ) JUMLAH DIPA 04 JUMLAH TOTAL

PAGU DIPA 4

Realisasi s.d Bulan Lalu TOTAL 5

% 6=(5/4)

Realisasi Bulan Ini TOTAL

Realisasi s.d Bulan Ini

%

TOTAL 9=(5+7)

Sisa Dana s.d Bulan Ini

%

TOTAL

10=(9/4)

11=(4-9)

KET

%

7

8=(7/4)

3.000.000 8.400.000 6.500.000 6.000.000 2.314.000

2.674.750 8.400.000 6.500.000 6.000.000 2.314.000

89,16% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

325.250 0 0 0 0

10,84% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.000.000 8.400.000 6.500.000 6.000.000 2.314.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0 0

12=(11/4)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14.310.000

14.310.000

100,00%

0

0,00%

14.310.000

100,00%

0

0,00%

18.000.000

18.000.000

100,00%

0

0,00%

18.000.000

100,00%

0

0,00%

672.849.000

625.911.019

93,02%

41.365.659

6,15%

667.276.678

99,17%

5.572.322

5.620.877.000

5.167.211.670

91,93%

438.504.731

7,80%

5.605.716.401

99,73%

15.160.599

0,27%

27.445.000

27.445.000

100,00%

0

0,00%

27.445.000

100,00%

0

0,00%

1.500.000 3.365.000 15.000 3.365.000 19.200.000

1.500.000 3.365.000 15.000 3.365.000 19.200.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.500.000 3.365.000 15.000 3.365.000 19.200.000

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

0 0 0 0 0

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27.445.000

27.445.000

100,00%

0

0,00%

27.445.000

100,00%

0

0,00%

5.648.322.000

5.194.656.670

91,97%

438.504.731

7,76%

5.633.161.401

99,73%

15.160.599

0,27%

0,83%

13

Lampiran 19

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

NO URUT

PER : 31 DESEMBER 2014 PANGKAT

LATIHAN JABATAN

NAMA PEGAWAI & NIP GOL 2

1

1

MASA KERJA

JABATAN

Drs. HIDAYAT, S.H.

T.M.T

Nama

T.M.T

Th

Bl

Nama

Tahun

PENDIDIKAN Jumlah Jam / Hari

Dra. Hj. A. MULIANY HASYIM, S.H., M.H., M.S.I.

Hj. HERLINAWATY, A.H., M.H.

Drs. H. M. GHOFAR RASMIN, M.H.

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ketua

14-08-2012

26

10

Pendidikan Cakim

1986

2 bln

FS. IAIN

1981

S1

21-09-1957

PA. Mojokerto

-

FH. UNISKA

1999

S1

FH. STIH IBLAM

2003

S2

02-09-1956

PA. Boyolali

-

FH. UII

2007

S2 18-12-1964

PTA Manado

-

05-09-1963

PA. Sanggau

-

IV/d

01-04-2014

Wakil Ketua

13-09-2013

32

11

Pendidikan Cakim

1986

2 bln

IV/c

01-04-2012

Panitera/Sekretaris

04-02-2014

32

11

IV/c

01-04-2014

Hakim Madya Utama

28-02-2014

27

8

Prajab

1991

1 bln

FH. UNCEN

1989

S1

SEPALA PP Pendidikan

1996

2 bln

UMI MAKASSAR

2004

S2

Pendidikan Cakim

1995

3 bln

NIP. 196309051990031013 5

H. MUH AFANDI, S.H.

KET

01-04-2013

NIP. 196412181991032002 4

CATATAN MUTASI KEPEGAWAIAN

4

NIP. 195609021982032001 3

Lulus Tahun

TANGGAL LAHIR

IV/d

NIP. 195709211986031002 2

Nama

TK. IJAZA H

FS. IAIN

1989

S1

FH. UNTAN

2008

S2

IV/c

01-10-2014

Hakim Madya Utama

12-12-2011

31

11

Pend. Cakim

1996

2 bln

FH. UWM

1992

S1

11-07-1953

PA. Blitar

-

IV/b

01-04-2011

Hakim Madya Muda

12-12-2011

20

11

SEPALAHakim Pendidikan

1990 1998

60 4 bln

FS. SUKA

1989

S1

24-09-1960

PA. Fak-Fak

-

FH. UMI

2009

S2 12-09-1965

PA. Tual

-

09-03-1963

PA. Blitar

-

09-03-1963

PA. Mojokerto

-

06-06-1967

PA. Nganjuk

-

20-09-1965

PA. Trenggalek

-

NIP. 195307111980031002 6

Drs. ROMELAN, M.H. NIP. 196009241991031001

7

Drs. H. TAMAT ZAIFUDIN, M.H.

IV/b

01-10-2011

Hakim Madya Muda

27-02-2014

20

11

NIP.196509121991031006 8

Drs. H. ROJI'UN, M.H.

IV/b

01-10-2012

Hakim Madya Muda

03-11-2010

19

11

SEPALA Prajab Tk III

1990 1992

60 1 bln

FS. IAIN

1990

S1

Pelatihan Hakim Tk. I

2001

3 hr

FH. UMI

2005

S2

Diklat Cakim

1992

2 bln

FS. IAIN

1990

S1

FH UMI

2001

S2

NIP. 196303091992031005 9

Drs. H.M. HAYAT, S.H., M.H.

IV/b

01-10-2012

Hakim Madya Muda

01-03-2013

19

11

Diklat Cakim

1992

2 bln

NIP. 196309151992031017 10 Dra. SITI ROHMAH, M. Hum.

IV/b

01-10-2012

Hakim Madya Muda

28-02-2014

20

11

NIP. 196706061992032003 11 Drs. H. TO'IF, M.H.

IV/b

01-04-2010

Hakim Madya Muda

01-02-2011

17

11

IV/b

01-04-2010

Hakim Madya Muda

12-12-2011

17

11

NIP. 196803161994032004 13 Dra. Hj. SITI ROIKANAH, S.H.

IV/b

01-04-2010

Hakim Madya Muda

12-12-2011

17

07

1989

S1

2000

S1

FH. UPB

2004

S2

SEPALA Pajab Tk. I

1990 1992

60 1 bln

FS. IAIN

1991

S1

Pendidikan Cakim

1993

1 bln

UNMER

2006

S2

Pendidikan Cakim

1994

2 bln

FS. IAIN

1990

S1

FH. UNTAG

2010

S2

1 bln

FS. IAIN

1991

S1

16-03-1968

PA. Blitar

-

2 bln

FS. IAIN

1993

S1

23-12-1969

PA. Blitar

-

NIP. 196509201994031003 12 Dra. KHUTOBI'IN

FS. IAIN FH. USM

LPJ

1994

Pelatihan Yustisial

1999

Pendidikan Cakim

1994

NIP. 196912231994032004 14 Drs. SUYONO

S1 IV/a

01-10-2011

Wakil Panitera

19-03-2010

23

8

NIP. 195711101982031005 15 Drs.TARYONO R, S.H. NIP. 196507081993031003

III/d

01-04-2005 Panmud Permohonan 01-10-2007

17

8

SEPALA PP Pendidikan

1983

10 60 hr

SEPALA ADUM

1999

35 60 hr

SEPALA PP Pendidikan

1994

60 1 tahun

SEPALA

60

FS. IKAHA

1994

S1

10-11-1957

PA. Malang

-

FS. IAIN

1991

S1

08-07-1965

-

-

FH. UNISKA

1998

S1

NO URUT

PANGKAT NAMA PEGAWAI & NIP

1

2

16 MOKHAMAD ROSIDIQ, S.H.

MASA KERJA

JABATAN

LATIHAN JABATAN

T.M.T

Th

Bl

Nama

Tahun

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

29

8

SEPALA SEPADA

1991

60 2 bln

FH. UNITA

2001

S1

31-07-1957

-

-

SEPALA Pend. PP

1996

60 1 thn

FH. UNITA

1994

S1

09-01-1965

PA. Kab. Kediri

-

FH.UNITA

1976 1996

S1

14-06-1959

-

-

FH.UNISKA

1999

S1

11-08-1956

-

-

FH. UNTAG

2000

S1

28-02-1967

PA. Bojonegoro

-

PA. Soa-Siu

-

III/d

01-04-2006 Panitera Muda Hukum 27-06-2007

III/d

01-10-2007

Panitera Pengganti

29-07-2002

18

8

III/d

01-04-2009

III/d

01-10-2011

Panitera Muda Gugatan

01-01-2007

Panitera Pengganti

29-07-2002

28

16

8

8

NIP. 195608111994031001 20 ALWIE,SH.

III/d

01-04-2012

Wakil Sekretaris

29-12-2010

17

8

NIP. 196702281993031003

21 Hj. UMI NASUCHA

KET

Nama

NIP. 195906141982032002 19 CHAMIM, S.H.

CATATAN MUTASI KEPEGAWAIAN

T.M.T

NIP. 196501091992031001 18 SUHARTININGSIH, S.H.

TANGGAL LAHIR

GOL

NIP. 195707311981011001

17 ABDUL RACHMAN, S.H.

PENDIDIKAN Jumlah Jam / Hari

ADUM

2001

36 hr

SEPALA ADUM

1997

60 520 jam

Diklat Calon PP

2003

5 hr

SEPALA SEPALA Pend. PP

1993

60 60 3 1 thn

SEPALA PP Pelatihan

2008

60 3 hr

SEPALA

60

Pelatihan JSP

1997

4 hr

Diklat Calon PP

2001

2 bln

Diklat Calon PP

2002

2 bln

PBJ

2011

1 hr

Information Desks Officers

2011

3 hr

SEPALA

60 3

TK.

Nama

Lulus IJAZA Tahun H

1976

III/d

01-04-2010 Kasubbag. Keuangan 29-07-2002

16

6

DOKTIK

1991

10 hr

SMEA

1979

SLTA 14-05-1960

22 LILIK INSIYATI, S.Ag. NIP. 197305052006042007

III/c

01-04-2013

Kasub Bag. Kepeg.

29-12-2010

6

3

LPJ Verifikasi & Validasi Simpeg

2007 2007

14 hari 3 hari

FS IAIN

1997

S1

05-05-1973

-

-

23 RIKY YOHANA, S.E., M.H.

III/c

01-04-2013

Kasubbag. Umum

29-12-2010

5

9

13-07-1981

-

-

NIP. 196005141989032001

NIP. 198107132006041011 24 YUSRI AGUSTIAWAN, S.H.

III/c

01-04-2010

Panitera Pengganti

30-11-2010

5

9

NIP. 197708152006041005 25 MARSUAIDAH, S.H.

III/b

01-04-2012

Panitera Pengganti

17-12-2007

6

9

NIP. 196904182003122002 26 MU'TAMIDAROHAM, S.H.

III/b

01-04-2013

Panitera Pengganti

03-10-2011

18

12

NIP. 197211121993022001 27 AHMAD IKSAN, S.H., M.H. NIP. 198610152006041004

III/b

01-10-2011

Jurusita Pengganti

01-02-2011

0

6

LPJ

2007

14 hari

STIE

2006

S1

PBJ

2011

3 hari

FH. UNISKA

2013

S2

LPJ

2007

14 hari

FH. UNEJ

2004

S1

15-08-1977

PA. Blitar

-

Pelatihan JSP

2008

3 hari

Pelatihan PP

2010

5 hari

Pelatihan LPJ JSP

1998 2004

9 hr4

UNIKA

2007

S1

18-04-1969

PA. Probolinggo

-

Pelatihan JSP

2006

3 hr

Pelatihan PP

2009

5 hr

LPJ

2004

9 hr

FH. UNISKA

2006

S1

12-11-1972

PA. Trenggalek

-

Pendidikan PP

2008

1 bln 15-10-1986

-

-

LPJ

2007

10 hr

UWP

2011

S1

Pelat. Bendahara

2007

14 hr

FH. UNISKA

2013

S2

JSP

2007

3 hr

MENGETAHUI : Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Tulungagung, 31 Desember 2014 Sekretaris Pengadilan Agama Tulungagung,

Drs. Hidayat, S.H. NIP. 19570921 198603 1 002

Hj. Herlinawaty, S.H., M.H. NIP. 19641218 199103 2 002