IH,·r,nl·HI
I';Flltlf',\.N.'''''
HI 1'1111111\ INf)ONF"i1 \
SURAT KEPU'IUSAN MENTERI KEHUI'ANAN 17J/Kpts-II/1986
Naror
tentang PENUNJUKANARFl\L HlJI'l\N DI WIIAYAH mOPINSI
DATI IlRIAU
SEEW3AI KAWASAN HUTAN.
MENI'ERI Menimbang
KEHUTANAN
a. l::e.hwa hutan sebaqai, sumber daya a1am yang nerupakan kekayaan bangsa yang dikuasai Negara per1u di1indungi, dike lola dan dimanfaatkan se cara 1estari dan optimal sesuai dengan fungsi dan peruntukannya ba: gi sebesar=besarnya kesejahteraan rakyat rre1alui pembangunannasional ;
b. bahwa untuk keper1uan itu te1ah disusun Rencana Pengukuhandan Pena tagunaan Hutan Propinsi Dati I Riau yang te1ah mempero1ehkesepakat an dari berl::e.gai instansi yang berkai tan dengan penggunaan dan pe : rranfaatan 1ahan di Propinsi Dati I Riau ; c. l::e.hwaberhubung dengan i tu dan untuk rrempero1ehkepastian hukumper 1u rrenunjuk areal hutan tersebut da1amRencana Pengukuhandan Pena: tagunaan Hutan di Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hutan dengan funqs i sebagai Hutan Lindnng, Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, Hu tan Produksi Terbatas, Hutan Produksi Tetap dan Hutan Produksi Kon: versi Mengingat
1. Undang-UndangNaror 5 +ahun 1967 Lemoaran Negara t.ahun 1967 No.8; 2. Peraturan Perrerintah Naror 33 tahun 1970 Lanbaran Negara tahun 1970 naror 50 ; 3. Keputusan Presiden R.I Namor44 tahun 1974 ; 4. Keputusan Presiden R.I Naror 45/Mtahun 1983 5. Keputusan Presiden R.I Naror 15 tahun 1984 ; 6. Keputusan M:mteri Kehutanan Naror 20/Kpi.:s-II/1983. MEMUTUSKAN
l'12netapkan Pertama
Menunjukareal hutan di wi1ayah Propinsi Dati I Riau sebagai kawasan hut.an dengan fungsi dan luas seperti per inci.en sebagai berikut : 1. Hutan
~'.-.
-2 1. Rutan 2. Rutan 3. Rutan 4. Rutan
Lindung SUaka Alamdan Rutan Wisata Produksi Terbatas Produksi .~tap
'I,l Vl> ~
19,'
4.686.075 bektar , '-('f
Jumlah luas kawasan hutan tetap 5. Rutan Produksi Konversi dan Areal PenggunaanLain
4.770.085 hektar.
SO,
Kedua
Batas sarentara kawasan hutan tersebut pada amar pertama seperti terlukis dalam peta pada larrpiran SUrat Keputusan ini, sedarigkan batas tetap akan ditetapkan setelah di1aksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
Ketiga
Merrerintahkan Kepala Badan Inventarisasi dan Tata GlmaRutan untuk Ire laksanakan pengukuran dan penataan batas kawasan hutan terseru-t di 1a pangan.
Keerrpat
Kawasanhtitan yang telah ditunjuk / ditetapkan sebe1umditerbitkannya SUrat Keputusan ini, yang letaknya diluar kawasan hutan sebagaimana dirraksud da1amdiktum pertama SUrat Keputusan ini tetap tidak rrengalami perubahan selarra be1umada penetapan 1ebih 1anjut.
Kelimc1.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tangga1 ditetapkan.
~.
l , j
-\1
\\:D
Salinan Surat Keputusan ini disarrpaikan kepada yth. : 1. Sdr. 2". Sdr. 3. Sdr. 4. Sdr. 5. Sdr. 6. Sdr.
7. Sdr. 8. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr. Sdr.
Sdr. Sdr. Sdr.
Ditetapkan di
~" \ ,
9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16.
397.150 bektar , 451.240 bektar , 1.971.553 bekcar , 1.866~132.rektar.
\ \
JAKARTA
I.',
,(
!1
ci~atanggal
'",-:::'1 ,~ " --;:(
6 Jtmi 1986,-
.:.'
I KEHUI'ANAN
'
\.\r:~ '\\v .~:-"~ '-".,
. __ ;,... __
i_;"
"~1c:1~:" .
--------:-
S 0 E Q JAR WO. Para M:mteri Kabinet PanbangunanIV R.I . Ketua Badan Pareriksa Keuangan. Sekretaris Jenderal Departaren Kehutanan. Inspektur Jenderal Departerren Kehutanan. Para Direktur Jenderal / Kepala Badan dilingkungan Departerren Kehutanan. Para Direktur Jenderal dilingkungan Departaren DalamNegeri. Direktur Jenderal Pertambangan l..Jrrtuin. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Burni. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kepala Kantor Wilayah DepartemenKehutanan Propinsi Riau. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Dati I, Riau. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Riau. Kepala Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Wilayah I di ~. Kepala Balai Kcnse.rvasi swt::er Daya Al.am I di r-a:lan. Para Bupati Kepala Daerd1 Tingkat II dilingkungan Propinsi ~ti I Riau. Para Kepala SUbDi.rekrc.rat; .~c.:-i2 c.:.~i :\-;kungan Propi.nsi Dati I Riau.
REPLIBLIK
l'\OOI'lESI;\
KEMENTERIAN KEHUTANAN
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor : SK.7651/Menhut-VII/KUH/20 II TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI
RIAU
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menlmbang
: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts·1l/1986tanggal 6 Junl 1986,telah ditunjuk areal hutan sebagal kawasanhutan dl Wllayah ProvinslDaerahT1ngkatI Rlau yang dldasar1
Menglngat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasl Sumber DayaAlam Hayati dan Ekosistemnya; 2. undang·Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan ProvinsiKepulauan Riau; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenntahan Daerah, yang telah dlubah beberapa kall, terakhir dengan Undang·UndangNomor 12 Tahun 2008;
15. Undang..
-25_ Undang-Undang Nomer 26 Tahun 2007 tentang Ruang; 6. Peraturan Pemerintah Nemer Perencanaan Kehutanan;
44
Tahun
2004
Penataan tentang
7. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan Urusan Pemerlntahan Antara Pemerlntah, Pemerintah Daerah Prevlnsl, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Keta; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 9. Peraturan Pemerintah Nemor 10 Tahun 2010 tentang Tata
cera
PerubahanPeruntukandan Fungsi KawasanHutan; 10. Peraturan Pemerintah Nemer 15 Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanPenataanRuangWllayah Nasienal; 11. Peraturan Preslden Nemer 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsl Kementerian Negara Serta Susunan Organlsasl, Tugas, Dan Fungsl Eselen I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan PresidenNomor 92 Tahun 2011; 12. Keputusan PresidenRepublik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kablnet Indonesia Bersatu U Periode 2009-2014; 13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-U/2010 tentang Drganlsasldan Tata Kerja Kementerlan Kehutanan; Memperhatlkan
Surat Perlntah Tugas Menter; Kehutanan Nomer P.24/MenhutVU/2011 tanggal13 Desember2011; MEMUTUSKAN:
Menetapkan KESATU
: KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN HUTAN PROVINSI RIAU.
TENTANG
KAWASAN
Kawasan hutan Previnsl Riau adeleh seluas ± 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar sebagal berlkut: a. KawasanHutan Undung (HL) ± 213.113 hektar b. Kawasan Suaka Afam/Kawasan : ± 617.209 hektar PelestarianAtam (KSA/KPA) c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas
±
1.541.288hektar
d. KawasanHutan Produksi(HP)
±
1.893.714hektar
e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat dlkonversl dan Areal Penggunaan Lain (HPK/APL)
±
2.856.020 hektar
(HPT)
/KEDUA...
-3KEDUA
.
Kawasan Hutan Prov,nSi Riau scbagJimana d,maksud pada Amar KESATU scbagaimana tcrgambar dalam Peta lampiran yang mcrupaxan bagian yang l.dak terpisahkan datam Keputusan mi.
KETlGA
~lemenn:-ahkan kepada Direktur Jenderal Planofogi Kehutanan untuk metaksanakan penataan batas dan penetapan kawasan hutan dimaksud pada Amar KESATUscsua, ketentuan peraturan perundangundangan.
KEEMPAT
Keputusan Menteri Kchulanan Nomor 173/Kpts·ll/1986 tetap berlaku seoanjanq tidak bertentangan dcngan kcputusan ini.
KEU~lA
Keputusan ini mulai berfaku pada tanggal dltetapkan. Ditetapkan dl Jakarta peda tangg" \I) _ 'sA:iler 2011
a.n. Menteri Kehutanan Oirektur len
~
Ir. Bamban NIP.19561
eral Planologi Kehutanan
;:'~. oepijanto, MM 5 198203 1 002
Salinan Keputusan In, crsampalkan kepada Yth.' 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan 2. Menteri Koord,nator Bidang Perekonormen 3. Menteri Pcrencanaa1 Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 4. '·lentcr. Kchutanar S. r'lent(;r1Dalam Negel'i 6. t-1enterlPcrtanian 7. t-Ienteri Energi dan Sumber Daya r·iJOcral 8. Menter! Perhubungan 9. Menteri Pekerjaan Umum 10.~lenten Lmgkungan Hidup 11.Kepala sacen Pertanahan Nasional 12.Gubernur Riau 13.peJab~tEse!on I Llngkup Kernenterian xehutanan 14.Seluruh Bupati/Waflkota dl Provinsi Rlau 1S.Kepafa Dlnas Kehutanan Provinsl Rlau 16.Seluruh Kepala omas Kabupaten/Kota yang membidangi kchutanan di Provinsl Rlau
MENTER!
KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.673jMenhut-IIj2014 TEN TANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI
BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.638.249 (SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERU BAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 717.543 (TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BURAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS .:!:. 11.552 (SEBELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173jKpts-IIj 1986 tanggal 6 Juni 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 7651jMenhut-VIIjKUHj2011 tanggal 30 Desember 2011, luas kawasan hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas ± 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar; b. bahwa dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dalam revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, Gubernur Riau dengan surat Nomor 050jBappedaj 56.10 tanggal 27 April 2009, Nomor 050jBappedaj65.27.a tanggal 30 Nopember 2009, Nomor 050jBappedaj76.03 tanggal 9 Pebruari 2010 dan Nomor 050jBappedaj 15.03 tanggal 7 Pebruari 2012 kepada Menteri Kehutanan menyampaikan permohonan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, dengan rincian: 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, seluas .:!:. 3.530.696 (tiga juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh enam) hektar; 2. Perubahan fungsi kawasan hutan, seluas .:!:. 1.087.707 (satu juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh) hektar; 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas .:!:. 46.914 (empat puluh enam ribu sembilan ratus empat belas) hektar; c.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.410jMenhut-VIIj2009 tanggal 7 Juli 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.512jMenhut-VII/2010 tanggal 22 September 2010, Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu Dalam Rangka Pcngkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Riau;
d. bahwa terhadap usulan hutan, perubahan fungsi bukan kawasan hutan diusulkan oleh Gubernur huruf b, telah dilakukan direkomendasikan:
perubahan peruntukan kawasan kawasan hutan dan penunjukan menjadi kawasan hutan yang Riau sebagaimana dimaksud pada penelitian oleh Tim Terpadu, dan 1. Perubahan ...
-2 -
1. Perubahan
peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 2.736.137 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh) hektar;
2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 724.843 (tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus empat puluh tiga) hektar; 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±. 17.675 (tujuh belas ribu enam ratus tujuh puluh lima) hektar; e.
bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada huruf d, pada tanggal 5 Desember 2012 dilakukan pemaparan oleh Tim Terpadu di hadapan Menteri Kehutanan, Gubernur Riau, BupatijWalikota se Provinsi Riau dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, setelah mendapat masukan serta tanggapan untuk penyempurnaan lebih lanjut, perubahan kawasan hutan yang dapat disetujui: 1. Perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar; 2. Perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar; 3. Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±. 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar;
f.
bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 (satu), perubahan fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 (dua), dan penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±. 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3 (tiga) dapat ditetapkan oleh Menteri Kehutanan;
g. bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf f, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas ±. 1l.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar di Provinsi Riau;
Mengingat: ...
-3-
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 ten tang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ten tang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimaria telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 9. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 ten tang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 15. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2014; 16. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 ten tang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Riau seluas ± 9.456.160 (sembilan juta empat ratus lima puluh enam ribu seratus enam puluh) hektar; 18. Peraturan ...
- 4-
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2014; 19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/20 10 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/20 10 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012; 21. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.410/MenhutVII/2009 tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.S12/Menhut-VII/2010; Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Riau Nomor OSO/Bappeda/S6.10 tanggal 27 April 2009, Nomor OSO/Bappeda/6S.27.a tanggal 30 Nopember 2009, Nomor OSO/Bappeda/76.03 tanggal 9 Pebruari 2010 dan Nomor OSO/Bappeda/1S.03 tanggal 7 Pebruari 2012; 2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau; 3. Surat Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor B.381/Seskab/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014; MEMUTUSKAN : Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.638.249 (SATU JUTA ENAM RATUS TIGA PULUH DELAPAN RIBU DUA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN) HEKTAR, PERU BAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 717.543 (TUJUH RATUS TUJUH BELAS RIBU LIMA RATUS EMPAT PULUH TIGA) HEKTAR DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ±. 11.552 (SEBELAS RIBU LIMA RATUS LIMA PULUH DUA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.
KESATU
Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: No 1. 2. 3.
Peru bahan Perun tukan Kawas an Hutan HPT menjadi APL HP menjadi APL HPK menjadi APL Jumlah
Luas (Ha) ± ±
+ ±
167.881 80.437 1.389.931 1.638.249 KEDUA: ...
-5-
KEDUA
Mengubah fungsi kawasan hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus em pat puluh tiga) hektar yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
KETIGA
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan KSAjKPA menjadi HPT KSAjKPA menjadi HP HL menjadi HPT HL menjadi HP HL menjadi HPK HPT menjadi KSAjKPA HPT menjadi HL HPT menjadi HP HPT menjadi HPK HP menjadi KSAj KPA HP menjadi HPT HP menjadi HPK HPK menjadi KSAj KPA HPK merijadi HL HPK merijadi HPT HPK menjadi HP Jumlah
±
+ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
+ + + + ±
Luas (Hal 247 1.939 17.443 89 104 4.555 19.040 424.041 34.342 2.952 7.370 1.171 383 14.376 106.763 82.728 717.543
: Menunjuk bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas ±. 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar, dengan fungsi sebagai beriku t: No 1. 2. 3. 4.
Periunjukan Kawasan Hutan APL menjadi KSAjKPA APL menjadi HL APL menjadi HPT APL menjadi HP Jumlah
± ± ±
+ ±
Luas (Hal 5.796 5
4.846 905 11.552
KEEMPAT : Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, Amar KEDUA dan Amar KETIGA adalah sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kepu tusan. KELIMA
Dengan ditetapkannya Keputusan, maka: a. kawasan hutan yang telah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang secara teknis tidak dapat dipetakan dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku; b. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku; c. izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku dan berada dalam kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya berakhir; d. proses hukum pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan atau perubahan fungsi kawasan hutan dinyatakan tetap berlanjut sampai pada putusan yang mernpunyai kekuatan hukum tetap. KEENAM: ...
-6 -
KEENAM
Memerintahkan kepada Gubernur Riau untuk melaksanakan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam kajian Tim Terpadu sebagai berikut: a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; b. memberikan hak atau penguatan hak atas kawasan hutan yang berubah menjadi APL dimana selama ini oleh masyarakat setempat telah menjadi tempat bermukim dan bertani/ berkebun, agar ada kepastian di kawasan tersebut; c. memberi peran kepada pemerintah kabupaten/kota dalam optimalisasi pemanfaatan, penggunaan kawasan hutan dan solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan Daya Dukung Lingkungan; d. mengoptimalisasikan kawasan hutan dalam DAS atau Satuan Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk kepentingan generasi mendatang; e. memantapkan alokasi dan POSlSl kawasan lindung (Hutan Lindung dan Hutan Konservasi) dan kawasan budidaya kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, pengembangan investasi, pemekaran wilayah administrasi pemerintahan dengan memperhatikan Daya Dukung Lingkungan; f. melakukan kajian tipologi dan konsep tindakan pengelolaan konservasi tanah dan air pada APL dengan fisiografi berat melalui pendekatan vegetatif dan/ atau pendekatan sipil teknis; g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten Zkota dalam pemanfaatan ruang pada kawasan hutan yang diubah peruntukan dan Zatau fungsinya dengan arah mendukung ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya; h. menerapkan tata kelola dalam regulasi yang menyangkut mekanisme redistribusi atas kawasan hutan yang diubah peruntukannya menjadi APL, untuk menghindari dominasi penguasaan hak serta mencegah perluaeany perpindahan penduduk ke dalam kawasan hutan; 1. menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWP dan RTRWK yang baru dengan tetap memperhatikan peraturan perundangundangan untuk memberikan kepastian hukum; J. menyusun Rencana Detail Tata Ruang dan implementasinya serta mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang dan mekanisme pengaduan masyarakat tentang pelanggaran pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah; k. mendukung pelaksanaan tata batas baru pada kawasan hutan sebagai konsekuensi dari perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP. KETUJUH: ...
-7-
KETUJUH
Memerintahkan kepada Gubernur Riau mencantumkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM di dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau yang mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
KEDELAPAN Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk mengatur pelaksanaan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU Amar KEDUA dan Amar KETIGA. KESEMBILAN:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Agustus 2014 MENTERIKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd
1J
<'_;..
..,~<' KRIS ' A "f't JEAO'E. m-i - n Keputusan disampaikan
ZULKIFLI HASAN
kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Pertanian. 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Menteri Perhubungan. 7. Menteri Pekerjaan Umum. 8. Menteri Lingkungan Hidup. 9. Menteri Perencanaan Pembangunan j Kepala BAPPENAS. 10. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 11. Kepala Badan Informasi Geospasial. 12. Gubernur Riau. 13. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 14. Seluruh BupatijWalikota di Provinsi Riau. 15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 16. Seluruh Kepala Dinas KabupatenjKota yang membidangi kehutanan Provinsi Riau. 17. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.
di
MENTER! KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI
RIAU
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, telah ditunjuk areal hutan di wi 1ayah Provinsi Riau seluas .:t 9.456.160 (sernbilan juta empat ratus lima puluh enarn ribu seratus enam puluh) hektar; b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011, sejalan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pemekaran dari Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002, kawasan hutan Provinsi Riau telah dilakukan pemutahiran sesuai dengan perkembangan pengukuhan kawasan hutan serta perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan secara parsial, dipcroleh luas .:t 7.121.344 (tujuh juta seratus dua puluh satu ribu tiga ratus empat puluh empat) hektar; c. bahwa berdasarkan Keputusan Mcnteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, ditetapkan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembiIan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas .:t 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar di Provinsi Riau, dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; d. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian fungsi kawasan hutan Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, telah dilakukan perubahan peruntukan dan perubahan fungsi secara parsial; e. bahwa dalarn rangka pengukuhan kawasan hutan, sebagian kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, telah dilakukan penataan batas dan/ atau penetapan kawasan hutan; -f berdasarkan ...
-2 -
f.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nornor3 Tahun 2008; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pernerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruarig; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013; 17. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50/P Tahun 2014; 18. Peraturan ...
-318. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013; 19. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hu tan; 20. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 21. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Po40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/ Menhut-II/20 12; 22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Po44/Menhut-II/2012 ten tang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/ Menhut-II/20 13; 23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/Menhut-II/2014 ten tang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan; 24. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas .:t 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima
puluh dual hektar di Provinsi Riau; 25. Keputusan Direktur Jcndcral Planologi Kchutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Riau Nomor 050/Bappeda/56.10 tanggaI 27 April 2009, Nomor 050/Bappeda/65.27.a tanggal 30 Nopember 2009, Nomor 050/Bappcda/76.03 tanggal 9 Pebruari 2010 dan Nomor 050/Bappeda/ 15.03 tanggal 7 Pebruari 2012; 2. Laporan Tim Terpadu Dalam Rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau; MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI HUT AN PROVINSI RIAU.
KESATU
Kawasan Hutan Provinsi Riau seluas ± 5.499.693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: a. Kawasan Suaka Alam (KSA)/ Kawasan Pelestarian Alam (KPA) / Taman Buru, seluas ± 6330420 (enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus dua puluh) hektar; b. Kawasan Hutan Lindung (HL),seluas ± 234.015 (dua ratus tiga puluh empat ribu lima belas) hektar; c. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), seluas ± 1.031.600 (satu juta tiga puluh satu ribu enam ratus) hektar; d. Kawasan ...
KEHUTANAN
TENTANG
KAWASAN
-4d. Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP), seluas .± 2.331.891 (dua juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu) hektar; e. Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK), seluas .± 1.268.767 (satu juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar. KEDUA
Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU, sebagaimana tergambar pada Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.
KETIGA
Dengan ditetapkannya Keputusan, maka: a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 tangga16 Juni 1986 ten tang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan; b. Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan atas nama Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VlI/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; c. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tenlang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan seluas .± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar di Provinsi Riau; dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan. : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
KEEMPAT
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 September 2014
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,
MENTERIKEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd ~
KRISNA RYA ZULKIFLI HASAN Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth.: 1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia; 2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 4. Menteri Dalam Negeri. 5. Menteri Pertanian. 6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 7. Menteri Perhubungan. 8. Menteri Pekerjaan Umum. 9. Menteri Lingkungan Hidup. 10. Menteri Perencanaan Pembangunan / Kepala BAPPENAS. 11. Kepala Badan Pertanahan Nasional. 12. Kepala Badan Informasi Geospasial. 13. Gubernur Riau. 14. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan. 15. Seluruh Bupati/Walikota di Provinsi Riau. 16. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. 17. Seluruh Kepala Dinas Kabupaterr/Kota yang membidangi kehutanan Provinsi Riau. 18. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru.
di
OMBUDSMAN
REPUBLIK
INDONESIA'
.
REKOMENDASI NOMOR: 0002/REK/0361.2015/PBP-41/II/2016
TENTANG PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI RIAU PASCA TERBITNYA SURAT KEPUTUSAN (SK) MENTERI KEHUTANAN' NOMOR: 673/MENHUT-II/2014 TENTANG PERUBAHAN' PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 1.638.294 Ha, PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 717.543 Ha, DAN PENUNJUKAN BUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI KAWASAN HUTAN SELUAS ± 11.552 Ha DI PROVINSI RIAU DAN SK MENTERI KEHUTANAN NOMOR: 878/MENHUT-II/2014 TENTANG KAWASAN HUTAN PROVINSI RIAU
JI. HR. Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 129:20. Telp. (021) 52960894-95, Fax. (021) 52960907-08 Website: www.ombudsman.go.id
OMBUDSMAN
REPUBLIK
INDONESIA
REKOMENDASI Nomor : 0002.jREKj0361.2015/PBP-41/IIj2016
TENTANG Permasalahan Pelayanan Publik di Provinsi Riau Pasca Terbitnya Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Perubahan Peruntukan seluas
±
1.638.294
Nomor: 673/Menhut-II/2014
Surat Tentang
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan
Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±
717.543 Ha, dan Penunjukan
Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan
Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Provinsi Riau, dan SK Menteri Kehutanan Nomor : 878/Menhut-II/2014
Tentang Kawasan
Hutan Provinsi Riau
Ombudsman Republik Indonesia menerima Laporan dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Kepala BAPPEDA mengenai dugaan penyalahgunaan wewehang oleh Menteri Kehutanan RI dalam penetapan kawasan hutan Provinsi Riau sebagaimana ditetapkan dalam SK Menteri
Kehutanan No.673/Menhut-II/2014
dan
No.
878/Menhut-II/2014 yang mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah Riau dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Menindaklanjuti permasalahan yang dilaporkan tersebut, Ombudsman RI sesuai kewenangan dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008, telah melakukan pemeriksaan dan kajian sistemik (sistemic review) terkait substansi yang diatur dalam SK Menteri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014 dan Nomor : 878/MenhutII/2014, serta dampaknya terhadap Riau.
penyelenggaraan layanan publik di Provinsi
I.
Uraian PermasaJahan 1. Berdasarkan SK Menteri Kehutanan 173-Kpts-II/1986 tentang TGHK Tahun 1986, seluruh wilayah Propinsi Riau merupakan kawasan hutan dan tidak terdapat ruang untuk penggunaan lain di luar sektor kehutanan. 2. Berdasarkan Perda RTRW Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 telah dialokasikan ruang untuk non kehutanan seluas4.341.501 Ha. 3. Pada tahun 2000 dan 2004, terjadi pemekaran wilayah Provinsi Riau dan beberapa Kabupaten/Kota di Provlnsi Riau. 4. Menurut TGHK Update, terdapat Kawasan Non Hutan seluas 1.778.412 Ha (19,04 %), yang merupakan areal Pelepasan untuk HGU perkebunan oleh Menteri Kehutanan, sedangkan sisanya seluas 7.138.549 Ha (78.99%) merupakan Kawasan Hutan. 5. Pemerintah Propinsi Riau kemudian mengusulkan kepada Menteri Kehutanan terkait perubahan kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 3.492.285 Ha (38,65%) untuk berbagai kebutuhan pembangunan di Provinsi Riau. 6. Berdasarkan usulan tersebut, pada tanggal 7 Juli 2009 Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu melalui Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor: SK. 410/Menhut-VII/2009
Tentang Pembentukan Tim Terpadu Dalam
Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Tata RuangWilayah Propinsi Riau. 7. Pada tanggal 5 Desember 2012, Tim Terpadu tersebut merekomendasikan kawasanseluas 2.726.901 Ha sebagai KawasanNon Hutan. Namun, ternyata pada tanggal 8 Agustus 2014, terbit SK Menteri Kehutanan Nomor: SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.294 Ha, Perubahan Funqsl Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha di Provinsi Riau. Berdasarkan SK tersebut, terdapat selisih luas sebesar ± 1.088.029 Ha dibandingkan dengan hasil penelitian atau rekomendasi Tim Terpadu. Pada hal selama ini hasil RekomendasiTim Terpadu tersebut telah dijadikan dasar bagi
Provinsi Rlau dan
Kabupaten/Kota untuk
menyusun program
pembangunan daerah dan nasional. 8. Kemudian pada tanggal 29 September 2014, terbit lagi SK.878/MenhutII/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Rlau. SK tersebut kemudian dikirim kepada Pernerlntah Provinsi Riau, tetapi dalam
SK yang diterima tersebut, terdapat 2 (dua) versi peta yang berbeda, yaitu jika di-over/ay dengan SK.673/Menhut-II/2014 terdapat beberapa kawasan
yang kembali mengalami perubahan peruntukan maupun fungsi kawasan, namun perubahan yang terjadl tidak selalu pada lokasi yang sama. 9. Pada tanggal 1 Juli 2015, Pemerintah Provinsi Riau melakukan pertemuan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dirjen. Planologi Kehutanan) dan mendapatkan pokok-pokok penjelasan sebagai berikut : a. Kawasanhutan yang sudah diubah peruntukannya menjadi non kawasan hutan di dalam SK No. 673/Menhut-II/2014, tetap diakomodir dalam SK No. 878/Menhut-II/2014 sebagai bukan kawasan hutan, karena apablla ingin dikembalikan menjadi kawasan hutan, seharusnya ada usulan dari Pemerintah Provinsi Riau sebagai syarat perubahan tersebut; b. Beberapa lokasi untuk pemukiman, lahan garapan serta fasilitas sosial dan fasilitas umum akan diakomodir untuk dikeluarkan dari kawasan hutan, dengan beberapa skema penyelesalannya: c. Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan kembali usulan baru untuk perubahan kawasan bukan hutan di Provinsi Riau sebagai syarat untuk revisi SKyang telah terbit.
II. Hasll Pemeriksaan
1. Permintaan Keterangan/klarifikasi a. Ombudsman RI mengundang Dirjen Planologi melalui surat Nomor : 538/0RI-SRT/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015. Dalam pertemuan tersebut, '.
disampaikan bahwa permasalahan utama dari SK Menhut ini adalah adanya perbedaan antara SK Menhut dengan Rekomendasi Timdu yang diberi amanat scientific authority oleh undang-undang. Namun demikian, pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan alasan bahwa Kementerian mempunyai menejemen authority
dalam
menerbitkan SK penunjukan kawasan hutan. Pembahasankawasan hutan di Propinsi Riau terdapat karakteristik khusus berupa luasan numeric dan jumlah polygon yang sangat banyak. Pada akhir pertemuan, Dirjen Planologi
menyampaikan
komitmen
akan
tetap
melaksanakan
Rekomendasi Ombudsman sebagai itikad baik dalam upaya penyelesalan permasalahan kehutanan di Propinsi Riau ini. b. Pada tanggal 9 Juli 2015, Tim Ombudsman RI meminta keteranganj penjelasan kepada jajaran. Pemerintah Propinsi Riau yang diwakili oleh
Kepala Bappeda,
wakil
dari
Pertanahan Kota Tanjung
Kanwi! BPN Propinsi
Riau dan
Kantor
Pinang, dan Dinas Kehutanan Provinsi Riau,
dengan pokok-pokok penjelasan sebagai berikut : 1) Kronologi Revisi RTRWP Propinsi Riau a) Penyusunan awal RTRWP Provinsi Riau dimulai pada tahun 1991 dan baru disahkan dengan Perda No. 10 Tahun 1994. b) RTRW ini pernah mengalami revisi dikarenakan adanya pemekaran kabupaten/kota
pada tahun 2000 dan adanya pemekaran Propinsi
Kepulauan Riau pada tahun 2004. c) Pada tahun 2000 dibentuk Tim Paduserasi dan finalisasi pada tahun 2011. Ekspose Tim Terpadu di hadapan Kementerian
Kehutanan
dan Lingkungan Hidup pada tanggal 5 Desember 2012, kemudian tahun 2014 terbit SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan No.878/Menhut-II/2014. d) Pemerintah Propinsi Riau menyampaikan adanya 2 (dua) dua versi SK Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014
yang diperoleh dari
Kementerian Kehutanan, yaitu versi 1(satu) dengan numerik seluas 1.640.809 Ha (18.16%),
dan versl 2 (dua) dengan numerik seluas
1.626.566 Ha (18.00%). 2) Perbedaan Numerik usulan peruntukan lahan di Propinsi Riau. a) Sesuai Perda Propinsi Riau No. 10 Tahun 1994, telah dialokasikan peruntukan ruang untuk kawasan non kehutanan seluas 4.341.501 Ha.
Pemprov.
menjadi
Riau
mengusulkan
perubahan
kawasan
Bukan Kawasan Hutan seluas 3.492.285
Hutan
Ha (38,65%)
untuk berbagai kebutuhan pembangunan di Provinsi Riau b) Menurut TGHK Update, Kawasan Non Hutan (19,04
%),
yang
merupakan
seluas 1.778.412 Ha
areal Pelepasan hak untuk
HGU
perkebunan oleh Kementerian Kehutanan, sedangkan sisanya seluas 7.138.549
ha
(78.99
Mempertimbangkan
%)
usulan dari
Terpadu telah mengakomodir
merupakan Pemerintah
Kawasan Propinsi
Hutan.
Riau, Tim
usulan seluas 2.726.901 Ha sebagai
Kawasan Non Hutan. c) Dari 2.726.901 Ha luas Non Kawasan Hutan yang direkomendasikan Oleh Tim Terpadu, Lingkungan menetapkan
Hidup
namun dalam SK Kementerian Kehutanan dan Nomor
SK.673jMenhut-IIj2014
seluas 1.638.249 (18,13%).
hanya
Dengan demikian masih
terdapat
selisih Kawasan Non Hutan yang ditetapkan
dakam SK
Menteri Kehutanan seluas 1.088.652 Ha jika dibandingkan
dengan
Rekomendasi Tim Terpadu. c. Pada tanggal
5 Februari
2016 Ombudsman
Planologi Kehutanan
dan Tata Ungkungan,
Bagian Hukum
Kerja Sama Teknik
Rencana
dan
Kawasan
Hutan
Ditjen
RI mengundang
yang diwakili
Dirjen
oleh Kepala
dan Kepala Sub Direktorat
Planologi
Kehutanan
dan
Tata
Lingkungan. Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa: 1)
Sejarah kawasan hutan di Provinsi Riau
dlawah dengan diterbitkannya
SK Menhut Nomor 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 mengenai Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK). 2)
Dengan terbitnya UU 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang, seluruh provinsi melaksanakan penyusunan Perda RTRWP. Pada Proses penyusunan, dilakukan paduserasi kawasan hutan TGHK dengan Perda RTRWP.(namun pada prosesnya paduserasi kawasan hutan di Riau tidak terjadi kesepakatan).
3)
Kawasan hutan yang belum selesai paduserasinya kemudian oleh Pemda dipaksakan untuk diintgrasikan dan ditetapkan menjadi Perda 10 Tahun 1994.
4)
Karena tidak selesai proses paduserasi kawasan hutan TGHK dengan Perda RTRWPmaka Menteri Kehutanan tidak menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan mengenai penunjukan kawasan hutan hasll paduserasi, sehingga untuk Provinsi Riau kawasan hutan mengikuti Surat Edaran Nomor 404/Menhut-II/03 tanggal 10 Juli 2003, yang salah satu isinya menyebutkan "6agi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemaduserasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada provinsi tersebut
mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri
Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan(TGHK)". 5)
Dengan terbitnya Undang Undang 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, seluruh provinsi diwajibkan untuk melakukan review RTRWP, yang dalam alokasi pemanfaatan lahannya dapat mengajukan usulan perubahan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar sektor kehutanan.
6)
Dalam
rangka
review
RTRWP,
Gubernur
Riau
mengusulkan
perubahan kawasan hutan melalui surat Nomor: 050/Bappeda/56.10 tanggal 27 April 2009, yang kemudian mengalami beberapa kall revisi yaitu
melalui
November tanggal
surat
2009. (revisi 9
Februari
050/Bappeda/15.03 7)
Nomor:
OSO/Bappeda/65.27a
usulan 1); Nomor:
2010.
(revisi
tanggal
30
: 050/Bappeda/76.03
usulan
2);
dan
Nomor:
:
tanggal 7 Februari 2012. (revisi usulan 3).
Sebagai tindaklanjut
atas usulan perubahan
kawasan
hutan
dari
-Subernur maka Menteri Kehutanan membentuk Tim Terpadu melalui Surat Keputusan Menhut Nomor SK.410/MENHUT-VII/2009
tanggal 7
Juli 2009. 8)
Setelah menyelesaikan
laporan,
Ketua Tim Terpadu
hasil Rekomendasi Tim Terpadu
memaparkan
kepada Menteri Kehutanan
pada
tanggal 5 Desember 2012 dengan dihadiri oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota),
Unsur Kementerian yang tergaburig
dalam Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN), dimana Ketua Tim Terpadu kembali menegaskan bahwa hasil Tim Terpadu sifatnya hanya rekomendasi. 9)
fvlenteri Kehutanan setelah menerima hasll penelitian Tim Terpadu, bekerja dengan menda~arkan pada beberapa aturan, diantaranya: Pasal 19 Undang
Undang
41 Tahun
1999 Tentang
dan fungsi
kawasan hutan
Kehutanan,
disebutkan: (1) Perubahan oleh
peruntukan
Pemerintah
dengan
didasarkan
pada
ditetapkan
hasil
penelitian
kawasan hutan sebagaimana
dimaksud
terpadu. (2) Perubahan peruntukan
pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta
bernilai
strategis,
ditetapkan
oleh
Pemerintah
dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. (3) Ketentuan hutan
tentang
dan
tata cara perubahan
perubahan
fungsi
kawasan
peruntukan
kawasan
hutan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 31 ayat (4) PP 10 Tahun 2010 Tetang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi KawasanHutan, disebutkan:
6
(4) Tim
Terpadu
menyampaikan
sebagaimana hasil
dimaksud
penelitian
dan
pada
ayat
rekomendasi
(2)
terhadap
perubahan peruntukan kawasan hutan kepada Menteri. 10) Sesuai kewenangannya
Menteri Kehutanan menerbitkan
Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014
Keputusan
tanggal 8 Agustus
2014 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 (Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Delapan
Ribu Dua Ratus Empat
Puluh Sembilan)
Hektar,
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 (Tujuh Ratus Tujuh
Belas Ribu Lima Ratus Empat
Puluh Tiga)
Hektar,
dan
Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 (Sebelas Ribu Lima Ratus Lima Puiuh Dua) Hektar dengan didasarkan pada Rekomendasi Tim Terpadu, yaitu rekomendasi yang tidak
disetujui,
tetap
sebagai
kawasan
hutan
dengan
fungsi
sebelumnya (tidak diubah). Karena sebagian rekomendasi tidak diterbitkan diterbitkan diterbitkan
Tim Terpadu
surat penolakan,
apabila
seluruh
dapat diterima
maka
dimana surat penolakan
hanya
rekomendasi
surat penolakan artinya
ditolak,
dan
apabila
maka usulan perubahan
dapat diterima 'sehingga jika akan melakukan
perubahan
tidak
kembali
maka harus dimulai dari awal yaitu diawali dengan usulan kembali. rial ini sama dengan pada saat Provinsi dalam menyusun
RTRWP
tidak
Menteri
mengusulkan
Lingkungan
perubahan
kawasan
hutan,
maka
Hidup dan Kehutanan hanya membaias dalam bentuk
surat persetujuan, tidak mengeluarkan SK Perubahan Kawasan Hutan atau SK Kawasan Hutan. 11) Berdasarkan
Pasal 19 ayat 2 UU 41 Tahun 1999, maka terhadap
perubahan peruntukan kategori Oampak Penting dan Cakupan yang Luas serta
bernilai
Strategis
(OPC,LS) seluas 2.577
ha, Menteri
Kehutanan meminta persetujuan kepada OPR RI melaui surat Menhut S.320/Menhut-II/2014 terjadi
pergantian
periode
yang
berlangsung
tanggal 8 Aqustus 2014. Mengingat pada saat periode
baru tidak
Dewan dapat
Perwakilan
meneruskan
pada OPR RI periode
Rakyat,
anggota
proses yang
sebelumnya,
sudah
maka substansi
tersebut dikirim kembali melalul surat Menteri Lingkungan Hidup dan
7
Kehutanan
Nomor 43/Menhut-II/2015
tanggal
11 Februari 2015
untuk dapat diproses selanjutnya. 12) Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut: 1. penunjukan kawasan hutan, 2. penataan batas kawasan hutan, 3. pemetaan kawasan hutan, dan 4. penetapan kawasan hutan. Maka dalam rangka proses Pengukuhan Kawasan Hutan, Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan No SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan di Provinsi Riau, yang menetapkan kawasan hutan di Provinsi Riau terdiri dari: Kawasan Konservasi ± 633.420 ha; Hutan Lindung ± 234.015 ha; Hutan Produksi Terbatas ± 1.031.600 ha; Hutan Produksi ± 2.331.891 ha; dan Hutan Produksi yang dapat diKonversi ± 1.268.767 ha. Sehingga kawasan bukan hutan CAPl) di Provinsi Riau sekitar ± 3.537.017 ha. 13) Proses Penetapan Kawasan Hutan pada wilayah provinsi setelah diterbitkannya peta. perubahan kawasan hutan dalam rangka revisi RTRWP adalah merupakan mekanisme umum, yang tidak perlu didahului oleh usulan daerah, dimana input yang digunakan adalah data perubahan kawasan hutan wilayah provinsi, data perubahan kawasan hutan parsial, proses tukar rnenukar kawasan hutan, proses tata batas dan penetapan kawasan hutan, proses perbaikan base peta menyesuaikan Peta Rupa Bumi Indonesia, penyesuaian peta batas administrasi Provinsi/Kabupaten, perbaikan pemetaan dimana apabila tergambar perubahan kawasan hutan yang ternyata tidak masuk dalam bagian yang direkomenendasi oleh Tim Terpadu maka akan
dikembalikan, sebagai
kawasan
hutan
dengan
fungsi
sebelumnya/semula serta penyesuaian base kawasan hutan sesuai Keputusan
Nomor
SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011
tanggal
30
Desember 2011. Hal tersebut dilakukan selain untuk peniutakhiran kawasan hutan juga untuk perbaikan administrasi agar sesuai dengan peraturan
perundangan
yang
berlaku.
Proses inilah,
yang
menyebabkan terjadi perbedaan perhitungan dan pemetaan antara
SK.878/Menhut- II/2014 SK.673/Menhut-II/2014
dengan
SK.673/Menhut- II/2014
karena
hanya salah satu bagian input penyusun dar]
SK.878/Menhut- II/20 14. 14) Dalam
rangka
Daerah
sosialiasi
melalui
Kehutanan
SK.878/Menhut-II/2014
surat
Sekretaris
Direktur
Nomor S.1792/Set-4/2014
kepada Pemerintah
tanggal
disampaikan Jenderal
ke
Planologi
30 Desember 2014
Daerah, dan pernah dikonfirmasikan
ke Dinas
Kehutanan Provinsi Riau bahwa Peta tersebut sudah pernah diterima. 15) Pada proses selanjutnya, mengirimkan
beberapa kali Pemerintah
Provinsi Riau
surat keberatan atas substansi perubuahan
kawasan
hutan yang diberikan Menteri Kehutanan kepada Provinsi Riau. Suratsurat tersebut
direspon
melalui beberapa
kali pertemuan
dengan
Daerah, yang dalam beberapa kali pertemuan juga melibatkan para pihak antara lain Sekretaris Kabinet, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dari
dan Badan Informasi
Kementerian
Kementerian
Dalam
Geospasial, yang pada intinya
Negeri,
Kemenko,
LHK, Seskab menyarankan
Rlau dengan mekanisme
Kemeterian
ATR,
agar penyelesaian RTRWP
holding zone, dengan di dasarkan pada
mekanisme Inpres 8 Tahun 2013 dan PP 8 Tahun 2013, sedangkan proses
perubahan
permukiman,
kawasan hutan
perkantoran,
pembangunan
fasilitas
yang
disinyalir
pertahanan,
masih sebagai
kawasan strategis
akan diselesaiakan melalui mekanisme Tanah Obyek
Reforma Agraria (TaRA) atau mekanisme perubahan parsial lainnya setelah Perda RTRWP Riau disahkan. 16) Berdasarkan Pasal 28 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah CPP)Nomor 15
Tahun
2010
Tentang
Penyelenggaraan
Penataan
Ruang,
disebutkan: Pasal 28: Prosedur penetapan rencana tata ruang wilayah provinsi meliputi: (a) pengajuan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata
ruang
wilayah
provlnsl
dart gubernur
kepada . Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah provinsi; (b) penyampaian rencana
tata
rancangan ruang
peraturan
wilayah
provinsi
memperoleh persetujuan substansi;
daerah
provinsl
kepada
Menteri
tentang untuk
(c) persetujuan tentang
bersama
rancangan
peraturan
daerah
provinsi
rencana tata ruang wilayah provinsi antara gubernur
dengan
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
provinsi
yang
didasarkan pada persetujuan substansi dari Menteri; (d) penyampaian rencana
rancangan
tata
peraturan
ruang wilayah
daerah
provinsi
provinsi
kepada
tentang
Menteri
Dalam
Negeri untuk dievaluasi; dan (e) penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi oleh gubernur. Pasal 31 ayat (1): Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan
di
bidang kehutanan. Dengan diterbitkannya
SK.878/Menhut-II/2014
maka prosedur tugas
Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam mernberikan
persetujuan
substansi kehutanan dalam rangka revisi RTRWP Riau
telah selasai, dan berdasarkan Pasal 23 Ayat (4) Nomor
26 Tahun
2007
tentang
Penataan
Undang Undang
Ruang
disebutkan
"Rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kemball 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun". Dengan demikian,
proses penetapan RTRW Riau bergantung
pada
Pemerintah Daerah Provinsi Riau. 17) Pada tanggal (Pemerlntah Provinsi
4
Februari
Daerah
Riau,
2016
Riau
dilakukan
Provinsi
Bappenas,
dan
Kemenko
pertemuan
multipihak
Kabupaten/Kota, bidang
DPRD
Perekonomian,
Kementerian ATR, Kernendaqri) yang difasilitasi oleh DPD RI, yang intinya terkait
Desa-Desa yang masih terdapat
di dalam kawasan
hutan dianggap tidak illegal dan akan diselesaikan dengan TORA, serta disepakati untuk
bahwa akan dilakukan perubahan
iokasi-Iokasi
dengan lima kriteria yaitu
pusat dan sarana pemerintahan,
sarana/fasilltas
kawasah hutan
pusat permukiman, pertahanan/rnlllter,
serta pembangunan yang sifatnya strategis yaitu jembatan
dan jalan
umum, dan rencana trase jalan tol dan jalur kereta api. 18) Dengan
demikian,
apabila
masih
terdapat
permukiman
SK.878/Menhut-II/2014
bukan membuktikan
penerbitan
salah sehingga SK harus dicabut,
SK tersebut
dalam
bahwa proses dalam namun
perrnuklman-perrnuklman
tersebut perlu dicarikan mekanisme untuk
dapat dikeluarkan semisaf melalui program TORA. Hal tersebut perlu ditegaskan,
karena
Permukiman
di
dalam
. SK.878/Menhut-II/2014 apabila
apabila
semua
dengan
kawasan
alasan
hutan
masih
sebagai
terdapat
dasar
menilai
dianggap salah, dengan alasan yang sama,
Rekomendasi
Timdu
bahkan
semua
usulan
di
Pemerintah Provinsi disetujui untuk menjadi SK maka tetap ada permukiman dalam kawasan hutan, karena sejak awal, usulan dari Provinsi tidak mengusulkan semua permukiman di dalam kawasan hutan untuk di keluarkan dari kawasan hutan. Dengan demikian, apabila keberadaan permukiman untuk justifikasi penilaian keabsahan SK yang diterbitkan oleh Kementerian LHK maka SK apapun yang diterbitkan apabila mendasari usulan tersebut akan salah. Untuk itu, solusi terbaik
adalah tetap menggunakan
SK.878/Menhut-II/2014
sebagai base integrasi dalam Perda sedangkan kekurangannya akan diselesaiakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Karena apabila SK.673/Menhut-II/2014
dan SK.878/Menhut-II/2014
tersebut
dicabut, maka sesuai PP 15 Tahun 2010 Tehtang Penyelenggaraan Penataan Ruang akan kembali pada SK sebelumnya yaitu kembali pada Keputusan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011
tanggal 30
Desember 2011.
2. Pemeriksaan Lapangan Pada tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015, Tim Ombudsman RI melakukan pemeriksaan lapangan, untuk melihat sam pel dan rnendapatkan gambaran/penjelasan direkomendasikan
mengenai adanya perbedaan luas antara luas yang
oleh
Tim Terpadu dengan luas yang ditetapkan dalam
SK Menteri Kehutanan No.673/Menhut-II/2014. Dalam pemeriksaan lapangan tersebut, diperoleh hasil sebagai berikut : 1) Memperbandingkan
antara peta dengan kondisi lapangan pada 3 (tiga)
titik untuk penggunaan lain (bukan kawasan hutan) dan sudah cukup jelas dikenal secara umum, namun dinyatakan sebagai daerah kawasan hutan, seperti : a) Telah ada lokasi bangunan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor 7 JI. Desa Rimbo Panjang dan Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim. Menurut SK Menhut No. 673/Menhut-II/2014, Universitas lapangan
tersebut Tim
berada di kawasan hutan.
Ombudsman
RI,
Universitas
lokasi
Pada pemeriksaan
tersebut
memang
berlokasi pada posisi dimana ditunjuk oleh peta, walaupun secara fisik sesungguhnya telah terdapat bangunan yang dibangun sejak sebelum tahun 1990. b) Lokasi hutan di wilayah Simpang Tiga, secara fisik di lapangan telah dikelola oleh masyarakat setempat. 2) Mengambil
contoh
data
administratif
pemerintahan
di
Panjang. Desa ini di dalam SK Menhut No. 673/Menhut-II/2014
Desa
Rimbo
ditetapkan
sebagai kawasan hutan, tetapi secara faktual di lapangan telah ada fisik bangunan
(rumah
dan bangunan
lain)
milik warga
setempat
yang
didirikan sejak sebelum tahun 1990. Di dusun ini Tim Ombudsman RI juga mencmukan dokumentasi foto Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY), ketika sedang meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau. 3) Mencari
tanda
atau
petunjuk
lain
di lokasi
yang
dikunjungi
untuk
mendapatkan adanya batas area hutan dan non hutan, baik berupa tanda pemberitahuan
atau patok hutan. Dari 3 (tiga) lokasi yang dikunjungi tidak
ditemukan tanda batas hutan tersebut.
3. Analisa Hukum/Ketentuan Perundang-Undangan a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang, Pasal 78
mengamanatkan bahwa Pemerintah Provinsi menyusun atau
menyesuaikan Peraturan Daerah tentang
Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Provinsi paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang diberlakukan. Dalam penyusunan RencanaTata Ruang dimaksud, salah satu acuan yang digunakan oleh Pemerintah Daerah adalah Keputusan Menteri Kehutanan yang mengatur tentang perubahan dan peruntukkan kawasan
hutan.
673/Menhut-IIj2014
Sementara
Keputusan Menteri
dan 878/Menhut-IIj2014,
Kehutanan
SK tersebut
No.
belum
mengakomodir ruang (Non Kawasan) untuk kepentingan strategis nasional dan daerah serta terdapat beberapa lokus yang tidak pernah diusulkan oleh Provinsi Riau dan tidak pernah dibahas dalam Timdu, namun diakomodir menjadi kawasan non kehutanan. b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pada
intinya
menegaskan bahwa
penyelenggara
negara dan
penyelenggara pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan
pelayanan publik yang baik, adil, transparan, akuntabel dan berkepastian hukum sesuai ketentuan
peraturan
perundangan
yang berlaku untuk
memenuhi hak-hak masyarakat sebagai warga neqara/penduduk: c.
Pasal 16 Undang-Undang menyatakan:
(1)
sebagaimana
dimaksud
menyelenggarakan
Nomor 41 tahun
Berdasarkan dalam
hasil
pengukuhan
Kehutanan,
kawasan
hutan
Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah
penatagunaan
kawasan hutan meliputi
1999 tentang
kegiatan
kawasan hutan; penetapan
(2)
Penatagunaan
fungsi dan penggunaan
kawasan hutan; (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. d. Peraturan Pemerintah
No. 10 tahun 2010 jo. PP No. 60 tahun 2012
tentang Tata Cera Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Pasal 44 ayat (4) PP No, 10 Tahun 2010 jo. PP No. 60 Tahun 2012 menyatakan
bahwa
"Menteri
berdasarkan
hasil
penelitian
dan
rekomendasi Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menerbitkan keputusan tentang perubahan fungsi kawasan hutan atau surat penoleken"
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seharusnya
dalam proses penetapan SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan No. 878/Menhut-II/2014 merujuk kepada rekomendasi Tim Terpadu atau bisa saja menolak disertai penjelasan untuk dilakukan penilaian ulang oleh Tim Terpadu. e. Peraturan Menteri Kehutanan No. P 36/Menhut-II/2010 tentang Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. Pasal22 ayat (2) dan 23 ayat (1) disebutkan: Pasal 22 ayat (2): Laporan yang berisi rekornendasl yang telah dibah~s sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Ketua Tim Terpadu kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal. Pasal23 ayat (1): Menteri dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan Tim Terpadu sebaqalmana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), melakukan pernbahasan akhir hasil penelitian terpadu.
Berdasarkan pada ketentuan ini, tedapat selisih
waktu yang cukup lama antara ekspose/laporan hasil kajian Tim Terpadu pada tanggal 5 Desember 2012 sampai terbitnya SK.673jMenhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, sementara tata waktu dalam P.36/MenhutI/2010 hanya 30 hari. Selisih penerapan tata waktu hampir 2 (dua) tahun inilah menjadi kasaiahan penerapan admlnistrasi yang signifikan 1:)
dari penyelesaian
usulan perubahan
peruntukan
dan fungsi
kawasan
hutan dalam revisi RTRWP Riau. f.
SK Menteri Kehutanan Nomor: 673/Menhut-II/2014 Peruntukan
Perubahan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan No.
878/Menhut-II/2014 telah
tentang
tentang
menimbulkan
Kawasan Hutan
ketidakpastian
hukum
Provinsi Riau tersebut, dalam
penyelenggaraan
pelayanan publik, baik di Provinsi Riau maupun di Kabupaten/Kota.
Ilf. Pendapat Ombudsman
1. Pada Tahun 2010 Menteri Kehutanan telah membentuk Tim Terpadu sesuai ketentuan
PP No. 10
Tahun 2010 jo. PP No. 60 Tahun 2012, dengan
keanggotaan dari berbagai plhak/unsur termasuk kalangan akedemisi yang diharapkan penetapan
dapat
berkerja
secara
independen
dan
profesional
dalam
kawasan hutan dan non hutan di Provinsi Riau. Namun hasil
rekomendasi Tim Terpadu dimaksud tidak sepenuhnya diakomodir dalam SK Menteri Kehutanan No. 878/2014, dimana masih terdapat selisih luas dengan yang direkomendasikan direkomendasikan
oleh Tim Terpadu, yaitu seluas 1.088.029 Ha yang
oleh Tim Terpadu.
Hal ini tentu tidak sejalan dengan
ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyebutkan hutan ditetapkan
bahwa "Perubahan
peruntukan
dan fungsi
kawasan
oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian
terpadu". 2. Sesuai ketentuan
Pasal 44 ayat (4) PP No. 10 Tahun 2010 jo. PP No. 60
Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan yang menyatakan
rekomendasi
Tim
bahwa "Menteri berdasarkan hasi/ pene/itian den-
Terpadu sebagaimana d/maksud pada
ayat
(3J
menerbitkan keputusan tentang perubahan fungs/ kawasan hutan atau surat
penolsken": Dalam hal menteri menerima maka menteri menerbitkan SK Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sesuai rekomendasi Tim Terpadu. Dalam hal Menteri
menolak,
maka Menteri
menerbitkan
surat
penolakan
yang
disertai catatan agar dapat dikaji lebih lanjut oleh Tim Terpadu. Sementara setelah
menerima
rekomendasi
Tim
Terpadu.
Menteri
tidak
pernah
menerbitkan Surat Penolakan terhadap hasll penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu,
authority.
namun Menteri langsung menerbitkan
SK sebagai management
3. Terdapat kelalaian Menteri Kehutanan dalam menetapkan SK 673/MenhutII/2014 tahun,
tanggal 8 Agustus 2014 dengan memakan waktu hampir 2 (dua) sementara
Pasal 23 ayat (1) Peraturan
P.36/Menhut-II/2010 penelitian keputusan
Kehutanan
No.
seharusnya dalam waktu 30 hari sejak laporan hasil
Tim Terpadu
diterima,
SK.673/Menhut-II/2014.
menyebabkan
Menteri
banyak
perkantoran/pemerintahan,
lokasi
laporan
sudah selesai dibahas
Lamanya pusat-pusat
sarana/fasllitas
untuk
penerbitan
SK tersebut
permukiman,
pusat-pusat
pertahanan,
pembangunan yang sifatnya strategis untuk kepentingan
kebutuhan
nasional
dan
daerah yang dlrekornendasi tidak diakomodir dalam keputusan Menteri Kehutanan No. SK.673/Menhut-II/2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, dan No. SK. 878/MenhutII/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. sehingga menimbulkan ketidak pastian, baik bagi Pemerintah Provinsi Riau maupun rnasvarakat.
IV. Bentuk Maladministrasi
Menteri Kehutanan telah melakukan kesalahan prosedur dalam proses penerbitan SK Menteri Kehutanan Nomor: 673/Menhut-II/2014
tentang
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan dan Nomor: 878/Menhut-II/2014
tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dalam
bentuk mengabaikan ketentuan PP No. 10 Tahun 2010 jo. PP No. 60 Tahun 2012 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menerbitkan SK 673/MenhutII/2014 terdapat jeda waktu selama hampir dua tahun dan belum dapat mengeluarkan seluruh permukiman di dalam kawasan hutan sehingga belum . terjaminnya hak-hak pihak ketiga sehingga layanan publik tidak optimal meskipun disebabkan karena tidak akuratnya data sebaran permukiman yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah selaku pengusul. Pemerintah Daerah Provinsi Riau terlambat
menerbitkan Perda RTRWP
meskipun persetujuan substansi Kehutanan telah diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan yang berakibat terhadap ketidakpastian hukum atas kawasan hutan bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya terkait perizinan investasi, pelayanan administrasi pertanahan dan perbankan serta pelayanan admlnlstrasl pemerintahan lainnya terhadap hak-hak warga masyarakat di Provinsl Riau, meskipun dengan alasan perubahan kawasan hutan yang disetujui oleh Menteri Kehutanan pada waktu itu belum memenuhi tuntutan pembangunan di Daerah.
V.
Rekomendasi Memperhatikan permasalahan tersebut di atas dan sesuai kewenangan Ombudsman Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, maka untuk menyelesaikanpermasalahandimaksud, Ombudsman RI mengeluarkan Rekomendasikepada: 1. Menteri Lingkungan Hidup dan.Kehutanan, agar: a. Melakukan addendum terhadap SK.878/Menhut-II/2014 sebagai tahap awal
untuk
mengakomodir
perkantoran/pemerintahan,
pusat-pusat
sarana/tastlltas
permukiman,
pusat-pusat
pertahanan,
kebutuhan
pembangunan untuk kepentingan nasional dan daerah yang telah direkomendasi tim terpadu untuk diubah menjadi bukan kawasan hutan. b. Memberikan kemudahan mekanisme perubahan kawasan hutan secara parsial serta Izin pinjam pakai kawasan hutan selain untuk kepentingan tersebut dalam butir rekomendasi La. sesuai peraturan perundangan yang berlaku. C.
Menerbitkan SK Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan fungsi kawasan Hutan Provlnsl Riau, sebagai perubahan atas: SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014
tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan
Hutan Seluas ± 1.638.249
Hektar, Perubahan Fungsi KawasanHutan Seluas ± 717.543 Hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Hektar di Provinsi Riau; dan SK Menteri Kehutanan No. 878/Menhut-II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang akandi integrasikan oleh Pemerintah Provinsi Riau dalarn Raricancan Peraturan Daerah rentang RencanaTata RuangWilayah (RTRW) Provinsi Riau. 2, Pemer'ntah Provinsi Riau agar melakukan percepatan pembentukan RTRWP Provinsi Riau, dengan menetapkan selisih (gap) luas areal antara luas yang direkomendasikan Tim Terpadu dengan jumlah luas yang ditetapkan dalam SK Menteri Kehutanan No. 673/Menhut-II/2014 dan SK Menteri Kehutanan No. 878jMenhut-IIj2014 sebagai Holding Zone dalam Perda RTRWPProvlnsl Riau, sebelum terbitnya SK pengganti SK Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan KawasanHutan di Provinsi Riau.
16
VI.
Penutup Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk c.lilaksanakan sebagaimana mustinya dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkepastian hukum bagi masyarakat, dan sesuai ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, rekomendasi ini wajib untuk dllaksanakan dan rnelaporkan pelaksanaannya kepada Ombudsman RI dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya rekomendasi ini.
r----------
,
MENTERJ WNGKUNGAN IDDUV DAN KEIIUTANAi~ REPUBUK INDONESiA KEPUTUSANMENTERI LlNGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 TENTANG PERUBAHANPERUNTUKANKAWASANHUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTANSELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUSDUA PULUH LIMA) HEKTAR 01 PROVINSIRlAU
DENGANRAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGANHIDUP DAN KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/KpLS-II/1986
tanggal 6
Juni
1986.
telah
kawasan hutan di wiJayah Provinsi Riau seluas
±
ditunjuk 9.456.160
(sembilan juta empat raius lima puJuh enam ribu seratus enam puluh) hektar; b. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan
atas
nama
Menteri
SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011
Kehutanan
Nomor
tanggal 30 Desember 201 I,
sejalan dengan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau sebagai pernckaran dari Provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor
,
25 Tahun 2002. kawasan hutan Provinsi Riau Lelahdilakukan pernutahiran
sesuai
kawasan hutan
dengan
perkembangan
serta perubahan peruntukan
kawasan hutan secara parsial, diperoleh Iuas
pengukuhan dan fungsi
±
7. J21.344
(rujuh juta seratus dua puJuh satu ribu tiga ratus empat puluh empat] hektar; c.
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 Perubahan
Perunrukan
tanggal 8 Agustus 2014, ditetapkan Kawasan Hutan
menjadi
Bukan
Kawasan Hutan se1uas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus riga puJuh delapan ribu dua ratus empat puluh sernbilanl
-2 -
hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh betas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan Kawasan Hutan seluas
±
puluh
di
dual
hektar
Bukan Kawasan Hutan
Menjadi
11.552 (sebelas ribu lima ratus lima Provinsi
Riau,
penyesuaian
pemanfaatan
ruang,
diamanatkan
Undang-Undang
Nomor 26
dalam
rangka
sebagaimana Tahun
2007
ten tang Penataan Ruang; d. bahwa berdasarkan
Keputusan Menteri Kehutanan
SK.878/Menhut-U/2014 ditetapkan
tanggal
Kawasan Hutan
29
Nomor
September
2014,
di Provinsi Riau, seluas
±
5.499.693 (lima juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puJuh tiga) hektar, dalam rangka memenuhi runtutan dinamika pembangunan dan optimalisasi fungsi kawasan hutan, sebagian kawasan hutan Provinsi Riau; e. bahwa berdasarkan
Rekomendasi Ombudsman
0OO2/REK/0361.2015/PBP.41/H/2016 2016,
agar
Menteri Lingkungan
Rl Nomor
tanggal 16 Pebruari
Hidup dan
Kehutanan
menerbitkan Kepurusan Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-I1/2014 tanggal 8 Agustus 2014
dan
Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
SK.878/Menhut-11/2014 tanggal 29 September 2014, untuk mengakomodir
pusat-pusat
perkantoran/pemerintahan, kebutuhan
permukiman, saranaj'fasilitas
pusat-pusat pertahanan,
pembangunan untuk kepentingan nasional dan
daerah yang telah direkomendasi tim terpadu untuk diubah menjadi bukan kawasan hutan; f.
bahwa sesuai surat Direktur Jcnderal Planologi Kehutanan dan
Tata
PLA.3/4/2016
Lingkungan
Nomor
S.264/PKTL/PDLKWS/
tanggal 8 April 2016,
berdasarkan
pembahasan dan setelah dilakukan pencermatan
hasil
terhadap
masukan dan data pendukung untuk penyempurnaan lebih lanjut, dapat disetujui Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.259 (enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh sembilan) hektar, terdiri dari:
-3-
L Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang berdampak penting dan cakupan luas serta bemilai strategis (DPCLS) yang perlu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia seluas
j,
134 (seratus tiga puluh empat)
hektar; 2. Perubahan
Peruntukan
Kawasan
Hutan
yang
tidak
berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis seluas :!:. 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puJuh lima) hektar; g. bahwa berdasarkan
pertimbangan sebagaimana
dimaksud
pada huruf a sampai dengan huruf f, dan untuk menjamin kepastian hukum atas kawasan hutan di Provinsi Riau perlu menetapkan
Keputusan
Menteri Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau; Mengingat
1. Undang Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria; 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya AJamHayati dan Ekosistemnya; 3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 6. Undang Undang Nomor 37 Tabun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 len tang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor9 Tahun 2015; 8. Peraruran
Pemerintah
Perencanaan Kehutanan;
Nomor 44
Tahun
2004
ten tang
-4-
9. Peraturan
Pemerintah
Perlindungan
Nomor 45
Hutan,
Tahun
sebagaimana
telah
2004
tentang
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 10. Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Pemanfaatan
Hutan,
Rencana Pengelolaan Hutan, serta sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 11. Peraturan Pemenntah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional CRTRWN); 12. Peraturan
Pemenntah
Nomor
15 Tahun
2010
lentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 ten tang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 14. Keputusan
Presiden
Nomor 121/P
Tahun
2014
tentang
Pembentukan Kementenan dan Pengangkatan Menleri Kabinet Kerja 2014-2019, sebagaimana
telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
Presiden
15. Peraturan
Nomor
16
Tahun
2015
tcntang
Kementerian Lingkungan lIidup dan Kehutanan; 16. Keputusan
Menteri
tentang Penunjukan
Kehutanan
Nomor
I73/Kpts-lI/ 1986
Areal Hutan di Wilayah Provinsi Riau
sebagai Kawasan Hutan; 17. Keputusan
Menteri
Kehutanan
VII/2009 tanggal 7 Juh
Nomor
2009 tentang
SK.410/MenhulPembentukan
Tim
Terpadu dalam Rangka Pengkajian Perubahan Kawasan Hutan Dalam Usulan Revisi Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau, sebagaimana Kehutanan
Lelah diu bah Nomor
dengan
Keputusan
SK.512/Menhut-VJI/2010
Mentcri
tanggal
22
September 2010; 18. Peraturan
Menteri Kehutanan
Nomor P.36/Menhut-II/2010
tentang Tim Terpadu Dalam Rangka Penelitian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan; 19. Kepurusan
Menteri Kehutan.an Nomor SK.673/Menhut-lI/
2014 tentang Perubahan Perunrukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 1.638.249 (satu juta enam ratus
tiga puluh delapan ribu dua
rarus
empat
puluh
-5-
sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus cmpat puluh tiga) hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar di Provinsi Riau; 20. Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
SK.878/Menhut-
11/2014tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; 21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015
lentang
o rganisasi
dan Tata Kerja
Kementerian Lingirungan Hidup dan Kehutanan;
Memperhatikan: 1. Laporan Tim Terpadu dalam rangka Pengkajian Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalarn Usulan Rcvisi RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW)Provinsi Riau ; 2. Rekomendasi Ombudsman Rl Nomor 0002/REK/0361.2015/ PBP.41/1I/2016 tanggal 16 Pebruari 2016.
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERl LlNGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN
PERUNTUKAN
KAWASAN
HUTAN
MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RlBU SERATUS OUA PULUH LIMA) HEKTAR 01 PROVINSIRlAU.
KESATU
Mengubah peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh Lima) hektar, yang dirinci menurut fungsi dengan luas sebagai berikut: No 1. 2. 3.
Perubahan Peruntukan HPTmenjadi APL HP menjadi APL HPK menjadi APL Jumlah
± ± ± ±
Luas (Ha) 5.158 4.009 55.958 65.125
- 6-
KEDUA
Lokasi kawasan
hutan
sebagaimana
dimaksud
dalam
Amar
KESATU,adalah sebagairnana tergarnbar pada pcta lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. KETlGA
Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka: a. kawasan hutan yang relah ditunjuk atau ditetapkan yang tidak mengalami perubahan peruntukan yang sccara teknis tidak dapat dipetakan dalam lampiran Keputusan ini dinyatakan masih berlaku; b. dalam hal batas kawasan hutan berhirnpit dengan batas-batas alarn sungai, pantai atau danau, maka batas kawasan hutan bersifat dinarnis mengikuti fenomena alam perubahan batas alarn tersebut; c. hasil tata batas kawasan hutan yang berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan menjadi bukan
kawasan hutan dinyatakan tidak berlaku; d. izin pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang masih berlaku
dan
mengalami perubahan
berada
dalam
peruntukan
kawasan atau
hutan
perubahan
yang fungsi
kawasan hutan masih tetap berlaku sampai dengan izinnya
berakhir. KEEMPAT
Memerintahkan
kepada
Gubernur
Riau untuk
melaksanakan
rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagai berikut: a. memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan ruang, dan memanfaatkan ruang secara optimal dalam rangka distribusi ruang yang berkeadilan unruk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; b. memberikan hak atau penguatan hak dalam rangka program Tanah Obyek Reforma Agraria (fORA)atas kawasan hutan yang berubah menjaeli APL dimana selarna ini oleh masyarakat sctempat
telah
menjadi
ternpat
bermukim
dan
berkebun, agar ada kepastian eli kawasan terse but;
bertani/
-7 c. memberi peran optimalisasi
kepada
pemerintah
pemanfaatan,
dalam
kabupatenj'kora
penggunaan
kawasan
hutan
dan
solusi konflik pengelolaan sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat
dengan
tetap
memperhatikan
Daya
Dukung
Lingkungan; d. mengoptimalkan
kawasan
hutan
dalam
DAS atau
Satuan
Hidrologis minimal 30% dengan memenuhi asas berkelanjutan sebagai jaminan kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya
tampung
lingkungan
untuk
kepentingan
generasi
mendatang; e. rnemantapkan Lindung
dan
alokasi
dan posisi kawasan
Hutan
Konservasi) dan
Iindung (Hutan
kawasan
budidaya
kehutanan di dalam pola ruang RTRWP untuk mengantisipasi penumbuhan
jumlah
pemekaran
penduduk,
wilayah
pengembangan
administrasi
investasi,
pemerintahan
dengan
memperhatikan Daya Dukung Lingkungan; f. melakukan
kajian tipologi dan konsep tindakan
konservasi tanah dan air pada API.. dengan
pengclolaan
fisiografi berat
melalui pendekatan vegetatif danj atau pendekatan sipil teknis; g. mengoptimalkan kebijakan pemerintah kabupaten/kota pemanfaatan
ruang
pada
peruntukan
danj'atau
kawasan
fungsinya
hutan
dengan
yang
dalam diubah
arah
mendukung
yang
menyangkut
ekosistem atau fungsi kawasan di sekitarnya; h. rnenerapkan mekanisme
tata
redistribusi
peruntukannya penguasaan
kelola dalam
menjadi hak
serta
atas
regulasi
kawasan
API.., untuk mencegah
hutan
yang diubah
menghindari
dominasi
perluasanjperpindahan
penduduk ke dalam kawasan hutan; I.
menata kembali perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang sesuai dengan keberadaan dan posisi kawasan lindung dan kawasan budidaya di dalam pola ruang RTRWPdan RTRWK yang baru dengan temp memperhatikan peraturan perundangundangan untuk memberikan kepastian hukum;
J. menyusun
serta
Rencana Detail Tam Ruang dan implementasinya
mekanisme
mekanisme
pengendalian
pengaduan
pemanfaatan
masyarakat
tentang
ruang
dan
pelanggaran
pemanfaatan ruang dengan melibatkan para pihak di daerah;
-8 -
k. mendukung
pelaksanaan
sebagai konsekuensi
tata
batas
dari perubahan
pada
kawasan
peruntukan
hutan
dan fungsi
kawasan hutan yang ditetapkan dalam revisi RTRWP; I. melakukan
pengamanan,
peneegahan
kebakaran
lahan
dan
hutan serta penegakan hukum untuk mencegah pemanfaatan ruang kawasan hutan secara ilegal. KELIMA
Memerintahkan rekomendasi dimaksud
kepada
Kajian
Gubemur
Lmgkungan
Riau
mcncantumkan
Hidup Strategis
dalam Amar KEEMPAT di dalam
sebagaimana
Peraturan
Dacrah
Provinsi Riau yang mengatur Reneana Tala Ruang Wilayah Provinsi. KEENAM
Memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan
untuk
mengatur
pelaksanaan
pengukuhan
kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU. KETUJUH
Dengan dnetapkan
Keputusan
InI,
tidak mcnghilangkan
proses
hukum yang ada. KEDELAPAN: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka: 1. Keputusan Menteri Kchutanan Nomor 173/Kpts-Il/1986 6 Juni
1986 tcntang
Penunjukan
Areal Hutan
tanggal
di Wilayah
Provinsi Riau sebagai Kawasan Hutan; 2. Keputusan Direktur Jenderal Menleri
Kehutanan
Planologi Kehutanan atas nama
Nomor SK.7651/Menhul-VIl/KUH/2011
tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; 3. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhul-II/2014 tanggal
8
Kawasan
Agustus Hutan
2014
menjadi
tentang Bukan
Perubahan
Kawasan
Peruntukan
Hutan
scluas
±
1.638.249 [satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus
empat
puluh
sernbilan]
hcktar,
Perubahan
Fungsi
Kawasan Hutan seluas ± 717.543 [tujuh ratus tujuh belas ribu
-9 -
lima ratus ernpat puluh Kawasan
Hutan
tiga) hektar,
menjadi
Kawasan
dan Penunjukan Hutan
seluas
Bukan
± ) 1.552
(sebelas ribu lima ranis lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau; 4. Keputusan
Menteri Kehutanan
Nomor SK.878/Menhut-II/2014
tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau; dinyatakan
tetap berlaku
scpanjang
tidak bertcntangan
dengan
Keputusan ini. KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal20
"'
Apnl2016
Salinan sesuai dengan aslinya
MENTERJ LINCKUNGANHIDUP DAN
KEPALABIRO HUKUM,
KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA, ltd SITI NURBAYA
KRISNARYA
Salinan Keputusan ini disampaikan
kepada Yth.:
1. Ketua Badan Perneriksa Keuangan.
2.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menleri Penanian. 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. 6. Menteri Perhubungan. 7.
Menteri Pekerjaan Umum dan Peru mahan Rakyat.
8. Menteri Perencanaan
Pembangunan
Nasional/Kepala
9. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
BAPPENAS.
Badan Pertanahan
Nasional.
10. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 11. Kepala Badan Informasi Oeospasial. 12. Ketua Ombudsman
Rcpublik Indonesia.
13. Gubemur Riau. 14. Seluruh Bupati/Walikota
di Provinsi Riau.
MENTER!
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Nomor:
SK.393;MenJ.hk/Setjet.'l/PJ..A.0/5.!'12016
TENTANG PERU BAHAN
ATAS
KEPUTUSAN
MENTERI
LINGKUNGAN
HIDUP
KEHUTANAN NOMOR SK.314jMENLHKjSETJENjPLA.2j4j2016
DAN
TANGGAL 20
APRIL 2016 TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125 (ENAM PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA)HEKTAR DI PROVINSI RIAU
DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
a.
bahwa
berdasarkan
Keputusan
dan
Kehutanan
Nomor
PLA.2j4j2016 Perubahan Kawasan
tanggal
20
Peruntukan Hutan
seluas
Menteri Lingkungan
Hidup
SK.314jMENLHKjSETJENj April
2016,
telah
Kawasan
Hutan
± 65.125
(enam
ditetapkan
Menjadi puluh
Bukan
lima ribu
seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau; b.
bahwa dalam Peta Lampiran Kawasan
Hutan
perlu dilakukan
Produksi
yang
revisijperbaikan
0816, dengan tidak mengubah peruntukan
kawasan
yang telah ditetapkan Hidup
dan
PLA.2j4j2016
Lembar 0816, belum tergambar
Kehutanan
hutan
dapat
Dikonversi,
sehingga
atas Peta Lampiran substansi
menjadi
Nomor
dan luas perubahan
bukan
dalam Keputusan
lembar
kawasan
hutan
Menteri Lingkungan
SK.314jMENLHKjSETJENj
tanggal 20 April 2016;
-2 c.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
pada huruf a dan huruf b, dan untuk hukum
atas
menetapkan
kawasan
hutan
Keputusan
Kehutanan
tentang
di
Menteri
Perubahan
dimaksud
menjamin Provinsi
R_'iau perlu
Lingkungan Atas
kepastian
Hidup
Keputusan
dan
Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314jMENLHKj SETJENjPLA.2j4j2016
tanggal
Perubahan
Kawasan
Hutan
± 65.125
(enam puluh
Kawasan
Peruntukan Hutan
seluas
20
April
2016
tentang
Menjadi
Bukan
lima ribu
seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau;
Mengingat
1. Undang
Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang
Peraturan
Dasar Pokok Pokok Agraria; 2. Undang Undang Nomor 5 Tahun
1990 tentang
Konservasi
Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 3. Undang Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19
Tahun 2004; 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 ten tang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang
Penataan
Ruang; 6. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia; 7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana
telah diubah
dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; 8. Peraturan
Pemerintah
Nomor
44
Tahun
2004
tentang
Nomor
45
Tahun
2004
tentang
diubah
dengan
Perencanaan Kehu tanan; 9. Peraturan
Pemerintah
Perlindungan
Hutan,
sebagaimana
telah
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 10. Peraturan
Pemerintah
Hutan dan Penyusunan Pemanfaatan
Hutan,
Nomor 6 Tahun
2007 tentang
Rencana Pengelolaan sebagaimana
telah
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
Hutan,
diubah
Tata serta
dengan
-3-
11. Peraturan
Pemerintah
Nomor 26 Tahun
2008 tentang
Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); 12. Peraturan
Pemerintah
Penyelenggaraan 13. Peraturan
Penataan
Pemerintah
Cara Perubahan 14. Keputusan
Peruntukan
terakhir
Kementerian
tentang
Menteri
se bagai Kawasan 17. Keputusan VII/2009
Dalam
September 18. Peraturan
Tata
Hutan;
2014
tentang
Menteri Kabinet
beberapa
kali
diubah
Tahun
2015
2015; tentang
Hidup dan Kehutanan; Nomor
173/Kpts-II/1986
di Wilayah
Kehutanan
7 Juli
Revisi
Nomor
2009
Tata
telah
Kehutanan
tentang
Nomor 80/P Tahun
16
tentang
dalam Rangka Pengkajian
sebagaimana
tentang
Presiden
Areal Hutan
Menteri
Usulan
ten tang
Provinsi
Riau
Hutan;
tanggal
Terpadu
Tahun
telah
Kehutanan
Penunjukan
2015
dan Pengangkatan
Nomor
Lingkungan
16. Keputusan
121/P
sebagaimana
Presiden
2010
dan Fungsi Kawasan
dengan Keputusan
15. Peraturan
Tahun
104 Tahun
Nomor
Kementerian
2014-2019,
15
Ruang;
Nomor
Presiden
Pembentukan Kerja
Nomor
Nomor
Pembentukan
Perubahan
Ruang
diubah
SK.410/Menhut-
Wilayah
dengan
Tim
Kawasan
Hutan
Provinsi
Riau,
Keputusan
SK.512/Menhut-VII/2010
Menteri
tanggal
22
2010; Menteri
Kehutanan
Tim Terpadu
Peruntukan 19. Keputusan 2014 tentang
Nomor
Dalam
Rangka
dan Fungsi Kawasan Menteri
Bukan
Kawasan
ratus
tiga
Hutan
puluh
Nomor
Peruntukan seluas
delapan
Penelitian
Perubahan
Hutan;
Kehutanan
Perubahan
P.36/Menhut-II/2010
SK.673/Menhut-II/
Kawasan
± 1.638.249
ribu
dua
Hutan
menjadi
(satu juta enam
ratus
empat
puluh
sembilan) hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar, dan Penunjukan
Bukan Kawasan Hutan menjadi
Kawasan Hutan seluas ± 11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dual hektar di Provinsi Riau; 20. Keputusan
Menteri
Kehutanan
Nomor
SK.878/Menhut-
II/2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
-4 -
21. Peraturan
Menteri Lingkungan
P.18/MenLHK-II/2015
Hidup dan Kehutanan
tentang
Organisasi
dan
.'
Nomor
Tata
Kerja
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 22. Keputusan
Menteri
Lingkungan
Hidup
SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 Peruntukan seluas
dan
Kehutanan
tentang
Perubahan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan
± 65.125
(enam puluh
lima ribu seratus
dua puluh
lima) hektar di Provinsi Riau;
Memperhatikan:
1. Laporan
Tim Terpadu
Peruntukan
dalam
rangka
Pengkajian
Perubahan
dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Usulan Revisi
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)Provinsi Riau ; 2. Rekomendasi
Ombudsman
PBP.41/II/2016
RI Nomor 0002/REK/0361.2015/
tanggal 16 Pebruari 2016;
MEMUTUSKAN : Menetapkan:
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN
LINGKUNGAN
HIDUP
ATAS
KEPUTUSAN
DAN
KEHUTANAN
SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 2016
MENTERI NOMOR
TANGGAL 20
APRIL
TENTANG PERUBAHAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN
MENJADI BUKAN KAWASAN HUTAN SELUAS ± 65.125
(ENAM
PULUH LIMA RIBU SERATUS DUA PULUH LIMA) HEKTAR DI PROVINSI RIAU.
Pasal I Mengubah
Peta Lampiran
dan Kehutanan 2016 tentang
Lembar 0816 Keputusan
Menteri Lingkungan
Nomor SK.314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 Perubahan
Peruntukan
Kawasan
Provinsi Riau, sebagaimana tidak terpisahkan
tanggal 20 April
Hutan Menjadi Bukan
Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus
ini.
Kawasan
dua puluh lima) hektar di
tergambar pada peta lampiran yang merupakan
dari Keputusan
Hidup
bagian
-5-
Pasal II (1) Dengan ditetapkannya
Keputusan
Menteri
Keputusan ini, maka Peta Lampiran Lernbar 0816 Lingkungan
Hidup
SK.314jMENLHKjSETJENjPLA.2j4j2016
dan
Kehutanan
Nomor
tanggal 20 April 2016 ten tang
Perubahan Peruntukan Kawasan Rutan Menjadi Bukan Kawasari Hutan seluas ± 65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi
Riau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. . (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal23 Mei 2016 MENTERILINGKUNGAN HIDUPDAN KERUTANAN REPUBLIKINDONESIA, ttd
SITINURBAYA Salinan Keputusan ini disarnpaikan kepada Yth.: 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3. Menteri Dalam Negeri. 4. Menteri Pertanian. 5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
6. Menteri Perhubungan. 7. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 8. Menteri Perencanaan Pembangunan NasionaljKepala BAPPENAS.
9. Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional. 10. Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 11. Kepala Badan Informasi Geospasial. 12. Ketua Ombudsman Republik Indonesia. 13. Gubernur Riau. 14. Seluruh BupatijWalikota di Provinsi Riau,
