GORONTALO GUBERNLJR
-
GORONTALO GLIBERNUR KEPUTUSAN N O M O R . 0 6 /l1r l92 0 1 1 TENTANG TENTANG EOALEMO DAEMHKABUPATEN PEMTUITAN ATASMNCANGAN EVALUASI TAHUN BOALEMO DAEMHKABUPATEN DANBELAN]A PENDAPATAN ANGGAMN TENTANG BOALEMO BUPATI PEMTURAN 2011DANRANCANGAN ANGGAMN DAEMH DANBELANJA ANGGAMNPE:NDAPATAN PEN]ABARAN 2011 ANGGAMN TAHUN LEN1O BOI MBUPATEN
GORONTALO, GUBERNUR M a n li lm h a n nr y l I I U u r l - l v l
A
tentang Boalemo DaerahKabupaten Peraturan bahwaRancangan dan BelanjaDaerah(APBD)Kabupaten AnggaranPendapatan Bupati Peraturan 207t dan Rancangan TahunAnggaran Boalemo dan Belanja Pendapatan Anggaran tentangPenjabaran Boalemo 20II, perlu TahunAnggaran Boalemo Daerah(APBD)Kabupaten daerahdan antarakebijakan agartercapaikeserasian dievaluasi publikdan antarakepentingan keserasian nasional, kebijakan dengankepentingan seftatidakbertentangan aparatrlr kepentingan yang telah yang lebihtinggi,atau peraturan umum,peraturan Boalemo; Kabupaten olehPemerintah ditetapkan
pertimbangan dimaksudpada sebagaimana b . bahwaberdasarkan tentang GOrontalo Gubernur Keputusan hurufa, perlumenetapkan Boalemo DaerahKabupaten Peraturan Atas Rancangan Evaluasi dan BelanjaDaerah (APBD) tentang AnggaranPendapatan Peraturan 2011danRancangan TahunAnggaran Boalemc, Kabupaten dan AnggaranPendapatan BupatiBoalemotentangPenjabaran 20L1; TahunAnggaran Boalemo Kabupaten Daerah(AF'BD) Belanja Mengingat :
Hak Ncrmor 21 Tahun1997tentangBeaPerolehan 1 . Undang-Undang Indonesia (Lembaran NegaraRepublik AtasTanahdan Bangunan NegaraRepubli!' v ' ' Lembaran Tahun 1997 Nomcr 44, Tambahan d
Nomor50 Tahun 1999 tentangPembentukan 2 , Undang-Undang Nomor Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Boalernc Kabupaten Nomor10 telahdiubahdenganUndang-Undang 3899)sebagaimarra Nomor50 AtasUndang-Undang Tahun2000tentarrgPerubahan Lembaran Boalemo, Kabupaten Tahun1999tentangpembentukan Tahun2000 Nomor77, Tambahan Indonesia NegaraRepublik Nomor 3965); Republik Indonesia Negara Lembaran Nomor38 Tahun2000 tentangPembentukan 3 . Undang-Undang Tahun (LembaranNegaraRepublik Indonesia Provinsi Gorontalo Indonesia NegaraRepublik Lembaran 200UNomor258,Tambahan a060); Nomor Negara Nomor17 Tahun2003tentangKeuangan 4 . Undang-Undang Tahun2003 Nomor47, Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor4286); Republik Indonesia Negara Lembaran Tambahan Nomor1 Tahun2004 tentangPerbendaharaan 5 . Undang-Undang Tahun2004 Nomor (Lembaran Indonesia Negara Republik Negara Nomor 4355); Republik Indonesia Lembaran Negara 5,Tambahan Nomor 10 Tahun 2004 tentangPembentukan 6 . Undang-Undang (LembaranNegara Republik PeraturanPerundang-undangan Lembaran Negara Tahun2004Nomor53, Tambahan Indonesia 4389); Indonesia Nomor Republik 7 . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan
Negara(Lembaran lawab Keuangan dan Tanggung Pengelolaan Tahun2004 Nomor66, Tambahan Indonesia NegaraRepublik Nomor4400); Negarzr Republik Indonesia Lembaran )<
Nomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Undang-Undang (Lembaran Tahun2004Nomor Negara Republik indonesia Daerah Indonesia Nomor4437) l-embaran Negara Republik 125,Tambahan kalidiubahterakhirdenganUndangtelahbeberapa sebagaimana Keduaatas UndangNomor12 Tahun2008 tentangPerubahan Nomor32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Undang-Undang (Lembarern Indonesia Tahun2008 Nomor Neoara Reoublik Daerah
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor +e+il;p 59,Tambahan
Nomor33 Tahun 2004 tentangPerimbangan 9. Undang-Undang Daerah Pusatdan Pemerintahan antaraPemerintah Keuangan Tahun2004 Nomort26 indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor4438); Republik Indonesia Negara Lembaran Tambahan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 10.Undang-Undang Rakyat,Dewan PenvakilanRakyat,Dewan Permusyawaratan (Lembaran Perwakilan RakyatDaerah Daerah danDewan Perwakilan Tahun2009 Nomor123,Tambahan indonesia NegaraRepublik Nomor 5043); Indonesia Negara Republik Lembaran PajakDaerah dan Nomor28 Tahun2009tentang 11.Undang-Undang (Lembaran Tahun2009 Republik Indonesia Negara Daerah Retribusi Indonesia NegaraRepublik Lembaran Nomor130), Tambahan 50a9); Nomor Nomor109Tahun2000tentangKedudukan Pemerintah 12.Peraturan KepalaDaerahdan WakilKepalaDaerah(Lembaran Keuangan Tahun2000 Nomor2L0, Tambahan Indonesia NegaraRepublik Nomor4A20; Indonesia Negara Republik Lembaran Nomor24 Tahun2004tentangKedudukan Pemerintah 13.Peraturan DewanPerwakilan danAnggota Pimpinan Protokoler danKeuangan Tahun2004 Indonesia NegaraRepublik RakyatDaerah(Lembaran Nomor Negara Republik Indonesia Lembaran Nomor90,Tambahan kali diubahterakhirdengan telahbeberapa 4416),sebagaimana Pemerintah Nomor21 Tahun2007tentangPerubahan Peraturan Nomor24 Tahun2004tentang Pemerintah KetigaAtasPeraturan Dewan Pimpinan danAnggota Protokoler danKeuangan Kedudukan Indonesia NegaraRepublik RakyatDaerah(Lembaran Perwakilan Indonesia Nomor Lembaran Negara Republik Tahun2007 , Tambahan N o m o4r7 t 2 ) ; Pemerintah Nomor54 Tahun2005 tentangPinjaman 14.Peraturan (Lembaran Indonesia Tahun2005 Nomor Negara Republik Daerah Indonesia Nomor4574); Negara Republik 136,Tambahan Lembaran Pemerintah Nomor55 Tahun 2005 tentangDana 15.Peraturan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun2005 Perimbangan Nomor I37, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Z ff, Nomor4575);
Nomor58 Tahun2005tentangPengelolaan Pemerintah 16.Peraturan Tahun2005 Indonesia Republik (Lembaran Negara Daerah Keuangan Nomor I4O, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4578)', Nomor79 Tahun2005tentangPedoman Pemerintah 17.Peraturan Daerah Pemerintahan Penyelenggaraan danPengawasan Pembinaan Tahun2005 Nomor165, Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Nomor 4593); Indonesia Republik Negara Lembaran Tambahan Nomor3 Tahun 2007 tentangLaporan Pemerintah 18,Peraturan Pemerintah, Laporan Daerah Kepada Pemerintahan Penyelenggaraan KepalaDaerahKepadaDewan Pertanggungjawaban Keterangan Penyelenggaraan Laporan danInformasi RakyatDaerah Perwakilan (LembaranNegara DaerahKepadaMasyarakat Pemerintahan Lembaran Tahun2007 Nomor19,Tambahan Indonesia Republik Nomor4693); Indonesia Republik Negara Nomor38 Tahun2007tentangPembagian Pemerintah 19.Peraturan Provinsi, Daerah Pemerintahan antaraPemerintah,Pemerintah Urusan ( Lembaran Negara Republik Kabupaten/Kota Daerah danPemerintah Negara Lembaran Tahun2007 Nomor82. Tambahan Indonesia Nomor4737); Indonesia Republik Nomor5 Tahun 2009 tentangBantuan Pemerintah 20.Peraturan KeuanganKepadaPartai Politik (LembaranNegaraRepublik Negara Lembaran Tahun2009Nomor18, Tambahan Indonesia a972); Nomor Indonesia Republiki Nomor16 Tahun2010 tentangPedoman Pemerintah 7I. Peraturan RakyatDaerahtentang Peraturan DewanPerwakilan Penyusunan Negara RakyatDaerah(Lembaran Tata tertib DewanPenvakilan Lembaran Tahun2010Nomor22, Tambahan Indonesia Republik Nomor Indonesia Republik 510a); Negara Presiden Nomor54 Tahun2010 tentangPengadaan 22.Peraturan Daerah. Pemerintah Barang/Jasa Tata Nomor16Tahun2007tentang Menteri DalamNegeri : 1. Peraturan Memperhatikan PeraturanDaerahtentangAnggaran Cara EvaluasiRa,rcangan (APBD) Peraturan Daerah dan Rancangan Pendapatan dan Belanja AnqqaranPendapatan danqa KeoalaDaerahtentanqPeniabaran
MenteriDalamNegeriNomor35 Tahun2002tentang 2 . Keputusan PajakDaerah; BiayaPemungutan Alokasi Pedoman MenteriDalamNegeriNomor13 Tahun2006 tentang 3 . Peraturan telahdiubah sebagaimana Daerah Keuangan Pengelolaan Pedoman MenteriDalamNegeriNomor59 Tahun2007 dengan Peraturan DalamNegeriNomor13 Menteri AtasPeraturan tentangPerubahan Daerah; Keuangan Pengelolaan Pedoman Tahun2006tentang MenteriDalamNegeriNomor37 Tahun2010tentang 4 . Peraturan dan BelanjaDaerah Pendapatan Anggaran Penyusunan Pedoman 2011; TahunAnggaran q
tentangBatas Nomor149/PMK.07120L0 Menteri Keuangan Peraturan masingDaerah Pendapatan danBelanja Defisit Anggaran Maksimum Pinjaman Daerah Kumulatif masingDaerahdan BatasMaksimum TahuA n n g g a r a2n0 1 1 . : MEMUTUSMN
Menetapkan KESATU
tentang Boalemo Kabupaten Daerah Peraturan AtasRancangan Evaluasi (APBD)Kabupaten Boalemo Daerah Pendapatan danBelanja Anggaran BupatiBoalemo Peraturan TahunAnggaran2011 dan Rancangan (APBD) Daerah danBelanja Pendapatan Anggaran tentangPenjabaran : sebagai berikut 2011adalah Tahun Anggaran Boalemo Kabupaten I.
UMUMANGGAMN KEBI]AKAN
pembangunan secara Dalamrangkamenjagakesinambungan program dan kebijakan seftasinkronisasi Nasional danketerpaduan Daerahtelah dan Pemerintah kegiatanantara Pemerintah pembangunan prioritas Nasional Tahun 11 (sebelas) ditetapkan yangtercantum anggaran belanja 2011.Dalamkaitanitu, alokasi Pendapatan Anggaran Daerah tentang Peraturan dalamRancangan (APBD) Boalemo TahunAnggaran Kabupaten Daerah danBelanja prioritaspembangunan 11 (sebelas) 2011 untuk mendukung Rp39.950.530.913,00 atau mencapai sejumlah dimaksud Nasional ah total anggaran belanja sejuml L2,!6o/o dari yangterbagike dalam: Rp328.595.026.019,00,
ffi
reformasibirokrasidan tata kelola a . Prioritaspemantapan pemerintahan atau4,31o/odari Rp14.146.274.025,00 sejumlah dan Belanja total anggaranbelanjaAnggaranPendapatan 2011,; TahunAnggaran Daerah h
sejumlah Prioritas meningkatkan aksesdan kualitaspendidikan R.p9.854.498.400,00 atau 3,00% dari total anggaranbelanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 20tl; Prioritasperbaikanakses dan mutu kesehatansejumlah Rp3.625.463.488.000,00 atau I,I0o/o dari total anggaran dan BelanjaDaerahTahun belanja AnggaranPendapatan Anggaran 207I; d
Prioritas
penanggulangan kemiskinan
sejumlah
Rp2,363.275.000,00 atau 0,72o/odari total anggaranbelanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2011', P
Prioritas peningkatan ketahanan pangan
sejumlah
Rp1.302.320.000,00 atau 0,40o/odari total anggaranbelanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
r. Prioritaspeningkatankualitas dan kuantitas infrastruktur sejumlahRp7.735.365.000,00 atau 2,35o/o daritotal anggaran belanjaAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahTahun Anggaran 20L1; n
:r.
Prioritasperbaikaniklim investasidan iklim usahasejumlah Rp15.575,000,00 atau 0,010/odari total anggaranbelanja Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun
20L1; Anggaran peningkatan sumberdaya energisejumlahRp0,00atau h . Prioritas dan 0,00%dari total anggaranbelanjaAnggaranPendapatan 20L7; Belanja Daerah TahunAnggaran Prioritaspeningkatankualitaslingkunganhidup sejumlah Rp725.155,000,00 atau 0,22o/odari total anggaranbelanja
dan Beranja Daerah '*w ffi:::: ,ol,]nouou'un
j. Prioritas penanganan daerah teftinggal sejumlah dari total anggaranbelanja atau 0,03o/o Rp92.005.000,00 Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun 20II', Anggaran kreativitas teknologi sejumlah kebudayaan, daninovasi k. Prioritas atau 0,030/o dari total anggaranbelanja Rp90.600.000,00 Anggaran Pendapatandan
Belanja Daerah Tahun
A n g g a r a2n0 1 1 ; Kabupaten Sehubungan denganhal tersebut,agar Pemerintah alokasi anggaran belanja secara Boalemo meningkatkan manifestasi darikonsistensi dukungan sebagai berkesinambungan prioritaspembangunan nasionaldimaksud, atas 11 (sebelas) RKPD, KUA,PPAS intensitas sinkronisasi antaraRKPdengan melalui Pendapatan Daerah danBelanja tentangAnggaran danPeraturan (APBD). Daerah II.
PENDAPATAN a. PendapatanDaerah yang diproyeksidalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD)tahun201Ladalah terdiridari: sebesar Rp335.849.926.019,00 AsliDaerah sebesar Rp12.972.760.000,00 1. Pendapatan Rp318.377.L66.0I9,00 2. DanaPerimbangan sebesar dan 3. Lain-lain PendapatanDaerah Yang Sah sebesar Rpa,500.000.000,00 Total b. Berdasarkan data tersebutdiatassecarakeseluruhan kenaikan Pendapatan Daerah mengalami daritahun2010pada padaRancangan APBD2010sebesarRp326.719.642.227,04 Peraturan DaerahAnggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) tahun 20IL naik menjadi sebesar Rp335.849.926.019,00 Rp9.L30.283.792,00, ataunaiksebesar penurunan AsliDaerah namunterhadap Pendapatan terdapat targetpendapatan sebesar Rp2.520.627,800,00 daritahun2010 yaitu sebesarRp15.493.387.800,00 tahun 201t sebesar RpL2.972,760,00. Terhadaphaltersebutpemerintah daerah agar lebih berupaya meningkatkanPAD dengan penyederhanaan pemungutan sistemdanprosedur administrasi retribusi
c. PendapatanAsli Daerah dari Pajak Daerah sebesar dan retribusi daerah sebesar Rp1.915.000.000,00 padaAnggaran Pendapatan dan Belanja Rp2.940.760.000,00 pada target pendapatanya Daerah(APBD)2011 penetapan yang diamanatkan tahun anggaran2011 sesuaiketentuan Nomor28 Tahun2009tentangPajak dalamUndang-Undang Daerah dalamPasal180masihmengacu Daerah danRetribusi hal padaPeraturan Daerahyang ada, namunberdasarkan daerahdilarangmelakukan tersebut kepadapemerintah pemungutan pajak daerahdan retribusidaerah apabila peraturan dan/ataujenis pajak telah dibatalkan daerahnya daerahtersebuttidaklagi diamanatkan daerahdan retribusi Nomor 28Tahun2009. dalamUndanq-undang III. BEI-AN]A a. Total belanja daerah pada RancanganPeraturanDaerah tahun2011 Pendapatan Anggaran dan BelanjaDaerah(APBD) yang terdiridari belanjatidak sebesarRp328.595.026.019,00 dan belanjalangsung sebesar Rp186.499.350.324,00 langsung yangdialokasikan antaralain: sebesar Rp142,095.675.695,00 1. Urusanwajib pendidikansebesarRp104.L06.674.235,00 terdiridari belanjatidak langsungpada DinasPendidikan belanjatidak langsungpada sebesarRp78.304.109.478,00, dan belanjalangsung SKPKDsebesarRp985.000.000,00, pada DinasPendidikan sebesarRp24.817.564.757,00 atau 32o/odaritotal belanja; terdiridari sebesarRp34.716.275.LL4,00 2. Urusankesehatan belanjatidak langsungpada Dinas Kesehatansebesar RpIB.247.870,387,00 belanjatidak langsungpada SKPKD sebesar sebesarRp325.000,000,00 dan belanjalangsung Rp16.143.404.V27 ,00 atau1lo/odaritotal belanja; 3. Urusan pekerjaanumum sebesarRp27,775.924.885,00 terdiri
dari
belanja
Rp2.973.293.185,00 dan
tidak
langsung sebesar
belanja langsung sebesab
Rp24,802.631.700,00 atauBo/odari totalbelanja;
ft)
terdiridari 4. UrusanpeftaniansebesarRp10.598.806.801,00 dan belanjatidak langsungsebesarRp4.147.311.404,00 atau3,23% sebesarRp6.451.495.397,00 belanjalangsung daritotalbelanja; Rp5.308.673.923,00 sebesar danperikanan 5. Urusankelautan terdiri
dari
belanja
dan Rp1.474.054.683,00
tidak
langsung sebesar
belanja langsung sebesar
atau I,62o/odaritotalbelanja. Rp3.834.619.240,00 PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 dinyatakanbahwa belanja daerah disusun berdasarkan perkiraan secara daerahyangdialokasikan bebanpengeluaran adil dan merata,agar relatifdapatdinikmatioleh masyarakat target Daerahagar menetapkan oleh karenaitu Pemerintah capaianbaikdalamkontekdaerah,satuankerja,dan kegiatan Maka sejalandenganurusanyang menjadikewenanganya. Tahun 2010Nasional sesuaidenganPrioritasPembangunan Tahun20L1,maka Provinsi 2014 dan prioritaspembangunan Boalemo agar: DaerahKabupaten Pemerintah programMinapolitan yang a) dalam rangka mensukseskan merupakan Program unggulan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Boalemo, maka perlu mengganggarkan
paguyaman penyusunan zonasirincikecamatan rencana pantai mengingatkecamatantersebut belum memiliki dari 7 kecamatan rencanazonasirinci kawasanminapolitan yangada di Kabupaten Boalemo.hal ini juga dalamrangka yanghanya anggaran sektorkelautanperikanan menambah sebesar I,620/o dalam RancanganPeraturan Daerah Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) Boalemo; Kabupaten percepatanpencapaianMDGs b) untuk mengoptimalkan tertuangdalamInpresNomor3 Tahun2010, sebagaimana maka daerah diwajibkanuntuk menyiapkananggaran penyusunandokumen rencana strategis percepatan pencapaian MDGs2015dalambentukRADMDGs; tetapmempertahankan alokasibelanjapendidikan c) disamping agar belanjalangsungmendapatporsialokasi diupayakan
modalmendapatporsialokasiyanglebihbesardari belanja pegawai ataubelanjabarangdanjasa; d) Terhadap ratio belanja disarankan untuk urusan pertanian9o/o dan urusan perikanan5o/o agar lebih ditingkatkan,mengingatperanan belanja kedua sektor tersebut sangat berhubunganerat untuk menunjang daerah. oerekonomian TidakLangsung antaralain: Belanja b. Penyediaan H a ibah 1 . K o d er e k e n i n1g. 2 0 . 1 . 2 0 . 0 5 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 4B.e0l5a.n2j0 Untuk
Penanggulangan Kemiskinan
sebesar
Rp50.000.000,00 H a ibah 2 . K o d er e k e n i n1g. 2 0 . 1 . 2 0 . 0 5 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 4B.e0l5a.n2j1 Untuk Badan PenanggulanganBencana
sebesar
Rp100.000.000,00 H a ibah 3 . K o d er e k e n i n1g. 2 0 . 1 . 2 0 . 0 5 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 4B.e0l5a.n2j1 Untuk BadanInvestasiDaerahdan PelayananPerizinan Rp50.000.000,00 sebesar kemiskinan TerhadapBelanjaHibah untuk Penaggulangan agar dilekatkanpada huruf b angka 1 penganggarannya program dan kegiatan pada SKPD Badan Perencanaan terhadap PembangunanDaerah selaku penanggungjawab penanggulangan kemiskinan,
Bupati kepada Boalemo Pada hurufb angka1 dan2 disarankan dengan Dewan PerwakilanRakyat Daerah bersama-sama KabupatenBoalemomembentukPeraturanDaerahtentang pembentukan sebagai SKPDagar SKPDapabilamenjadikannya pengganggarannya lebih terarahdan optimalpada kegiatanbadantersebut. kegiatan sesuaitupoksidarimasing-masing c. PenyediaanKredit BelanjaBantuanSosial Kode rekening e .b0e3s a r R p 3 . 5 5 6 . 5 2 4 . 0 0 0 , 0 0 t . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 5 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 5 . 0s 1 BantuanSoSialUntuk Raskinsesuaipenjelasandari tim daerahdalam daerahadalahkebijakan anggaranpemerintah membantumasyarakatagar harga jual raskin terjangkau, melaluiBadanUrusanLogistik(BULOG), bentukpemberiannya pengganggarannya hal tersebutmakadisarankan berdasarkan dipindahkan pada
belanja subsidi yang
peraturan
Penyediaan kredit Anggaran Belanja dengan: 1. Kode rekeningL20,t.20.05.00,00.5.1.5.01,36 sebesar Rp75.000.000,00 Bantuan Sosial untuk Orari pengganggarannya padabelanja agardipindahkan hibah 2 . K o d e r e k e n i n g1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 5 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 5s.e0b1e. s3 a7 r Rp125,00C.000,00 BantuanSosial untuk saranadan pengganggarannya Prasarana Pendidikan agardipindahkan padaBelanja yangbesesuaian. ModalpadaSKPD 3 . K o d e r e k e n i n g1 . 2 0 . 1 . 2 0 . 0 5 . 0 0 . 0 0 . 5 . 1 . 5s.e0b1e. 4 0r sa Rp75.000.000,00 Bantuan Sosial untukHNSIdanSPSIagar pengganggarannya dipisahkanperuntukannya masingmasing untuk HNSI dan SPSI sefta disarankan pengganggarannya dipindahkan menjadi belanja hibah. Adapunterhadapbantuansosialkepadakelompoldanggota yanglainnyahendaknya masyarakat dilakukan secaraselektif, dan diupayakan dalampenetapan besaran bantuanya sejalan jiwaPeraturan dengan Presiden Nomor54Tahun2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalamafti jumlahnya dibatasitidak melebihibatas toleransiuntuk penunjukan langsung sertadiaturdalamPeraturan Kepala Daerah. pegawai penyediaan e . padabelanja langsung untukbelanja kredit anggaranHonorarium Non PNS dengan rincianobyek Honorarium PegawaiHonorffidak tetap pada SKPDsesuai penjelasan Tim AnggaranPemerintah Daerah disamping pula terdapatHonor Non PNS,TenagaKontrak,terdapat Honorarium untukLPM,Kepala desa,Pegawai sara,Pemangku adat. Dimasayang akan datangpemerintah daerahagar mempormulas,ikan dan mengaturkembalibelanja-belanja pegawai padabelanja tersebut sehingga belanja langsung tidak semakin membesar. UntukHonorarium NonPNShanyadapat disediakan TidakTetap(PTf)yangbenar-benar bagiPegawai peranan memiliki dankontribusi sertaterkaitlangsung dengan pelaksanaan kelancaran kegiatan dimasing-masing SKPD, selain itujumlahnya dibatasi haliniberkaitan dengan ketentuan dalam
:lil il::jjffili.ffi:,:il
Nomor 48 rahun 200sm
f. pengganggaran BelanjaPerjalananDinas pada SKPDagar diupayakan rasional,dilakukansecaraseleKif,frekuensidan jumlahharinyadibatasi.Untuk perjalanan dinasdalamrangka kunjungan kerja dan
study banding agar dibatasi
frekwensi,jumlah hari dan pesertanya serta dilakukansesuai dengansubstansikebijakanyang sedangdirumuskan, yang hasilnya dilaporkan secaratransparan danakuntabel. g. kepada PemerintahKabupaten Boalemo dalam rangka mendukungpenerbitanNIK dan persiapanpenerbitandan persiapan penerapan e-KTPagar disiapkanpendanaan untuk menunjangkegiatantersebut.Hal ini sesuaiSurat Edaran Mendagri Nonror47173l474I|SS tanggal13 Oktober2010; h. dalamrangkamenunjang pelaksanaan kegiatan PekanOlahraga Daerah(PORDA) Tahun2011di Kabupaten Boalemo diharapkan pemerintahdaerah untuk berpartisipasi dalam mendukung pendanaannya sesuaikemampuan keuangan daerah.
ry. PEMBIAYMN DAERAH Penetapananggaranpenerimaanpembiayaandari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran TahunSebelumnya (SiLPA) sejumlahRp0,00 penyusunan dinilaibelummencerminkan perencanaan kebijakan yangdidasarkan anggaran yangcermatterhadap atasperhitungan pelaksanaan APBDTahunAnggaran 2010,Berkaitan denganhal tersebut, PemerintahKabupatenBoalemo agar melakukan perhitungan kembaliterhadapestimasirealisasi anggaranTahun Anggaran 2010dalamrangkamengetahui jumlahSiLpA kepastian sebagai salah satu sumber penerimaandalam Anggaran Pendapatan (APBD) danBelanja Daerah TahunAnggaran 2011. V.
LAiN_ LAIN Dalam rangka mengantisipasi pendanaankeadaan darurat termasukbelanjauntuk keperluanmendesak,agar pemerintah daerahmencantumkan kriteriakeadaandaruratdan mendesak pendapatan dalamPeraturan DaerahtentangAnggaran danBelanja Daerah(APBD)TahunAnggaran20rr, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal81 PeraturanPemerintah Nomor 58 Tahun 20057v tentangPengelolaan Keuangan Daerah
ru
KEDUA
BupatiBoalemobersamaDewanPerwakilan RakyatDaerahwajib penyempurnaan melakukan dan penyesuaian terhadapRancangan pendapatan Peraturan DaerahKabupaten Boalemo tentangAnggaran (APBD) danBelanja Daerah Kabupaten Boalemo TahunAnggaran 2011 danRancangan Peraturan Bupati Boalemo tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD)Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2011berdasarkan hasilevaluasi tersebut di ataspalinglambat 7 (tujuh)hariterhitung sejakditerimanya Keputusan Gubernur ini.
KETIGA
DalamhalBupatiBoalemo danDewanPerwakilan Rakyat Daerah tidak menindaklanjuti hasil evaluasidan tetap menetapkan Rancangan pendapatan Peraturan DaerahKabupaten Boalemo tentangAnggaran (APBD) danBelanja Daerah Kabupaten Boalemo TahunAnggaran 2011 penjabaran danRancangan Peraturan Bupati Boalemo tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah(APBD)Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2011menjadiPeraturan Daerahdan peraturan Bupatiakan pembatalan dilakukan olehGubernur, sekaligus menyatakan berlakunya paguAnggaranPendaoatan dan BelanjaDaerah(APBD)Tahun2010.
KEEMPAT
Penganggaran dan pelaksanaan Anggaranpendapatan dan Belanja Daerah(APBD)Tahun Anggaran2011 yang ditetapkandengan pendapatan Peraturan DaerahKabupaten Boalemo tentangAnggaran danBelanja (APBD) Daerah Kabupaten Boalemo TahunAnggaran 2011 dan Peraturan BupatiBoalemo tentangPenjabaran ApBDKabupaten Boalemo TahunAnggaran 20Lt,sahapabila telahmengikuti semuahasil yangditetapkan evaluasi dalamKeputusan Gubernur ini.
KELIMA
Keputusan inimulaiberlaku sejaktanggal ditetapkan. Ditetapkandi Gorontalo
tanggal
Januari 2010 ALO,
GUS Te m b u s a n : 1. Yth.MenteriDalamNegeriRepublik Indonesia di Jakarta. 2. Yth.KetuaBadanPemeriksa Keuangan Republik Indonesia Penryakilan Gorontalo di Limboto 3. Yth.KetuaDewanPerwakilan RakyatDaerah Kabupaten Kabuoaten Boalemo di Tilamuta.
