?

7i*

Yanuar & Riza

Certified Public Accountants

KANToR AKUNTAN PUBLIK YaNuaR & RIZA SK MENTERI KEUANGAN NO. 451 ,/KM.I,/?OIO

LAPORAN AKUNTAN INDEPENDEN ATAS PENERAPAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM Kepada : Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau Kami telah melaksanakan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan dalam lampiran dari laporan ini, yang diterapkan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari lntsiawati Ayus, SH. MH, termasuk buku pembantu penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Prosedur-prosedur tersebut telah disepakati oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bertujuan untuk membantu KPU dalam memahami

dan memantau ketaatan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan LPPDK oleh Calon Anggota DPD sehubungan dengan audit dana kampanye seperti yang disyaratkan oleh perundang-undangan, ketentuan hukum, dan peraturan yang berlaku.

LPPDK merupakan suatu laporan dana kampanye yang menyajikan informasi mengenai saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir dana kampanye.Lingkup perikatan prosedur yang disepakati hanya mencakup transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercatat dalam LPPDK, dan tidak mencakup saldo awal dan saldo akhir LPPDK.

Kami melaksanakan perikatan prosedur yang disepakati berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik. Kecukupan dari prosedur yang disepakati tersebut merupakan tanggungjawab KPU, Sebagai konsekwensinya, kami tidak membuat representasi tentang kecukupan prosedur yang disepakati seperti yang diuraikan.dalam lampiran dari laporan ini, baik untuk tujuan pelaporan maupun tujuan lainnya. Hasil penerapan prosedur yang disepakati (temuan-temuan) adalah sebagaimana disajikan dalam lampiran dari laporan ini. Kami tidak ditugasi dan tidak melakukan perikatan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Publik dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas kewajaran penyajian LPPDK maupun efektifitas pengendalian internal atas pelaporan LPPDK. Oleh karena itu kami tidak menyatakan pendapat atasnya. Seandainya kami diminta untuk melaksanakan prosedur tambahan, mungkin terdapat halhal lain yang dapat kami ketahui dan kami laporkan kepada KPU.

Laporan ini hanya dimaksudkan untuk digunakan oleh KPU dan tidak diperkenankan untuk digunakan oleh pihak-pihak yang tidak menyepakati prosedur tersebut dan yang tidak bertanggungjawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka. Kamitidak bertanggungjawab untuk memutakhirkan laporan kamisetelah tanggal laporan ini. KAP Yanuar & Riza NIUKAP :4511KM.112010

ffif3Yanuar&Rlza IAA\ Oertified Fubllc

@

Accountants

23\[ei2014

Drs. Yanuar Mulvana. Ak.CPA NIAP : AP 0676

Gedung DPK PT. Jamsostek, Jl. Tangkas Baru No. 1 Gatot Subroto, Jakarta Selatan 12930, lndonesia Telp

/ Fax : (021) 5221589, 5272260, E-mail : [email protected], Website : www.kapyanuar-riza.com

AUDIT KEPATUHAN ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

A. 1.

UMUM CAKUPAN LAPORAN

Calon Anggota Dewan a) Pasal 135 ayat (2) Perwakilan Daerah (”DPD”) Undang-Undang wajib menyerahkan Laporan Nomor 8 Tahun 2012 Penerimaan dan Pengeluaran b) Pasal 25 ayat (1) dan Dana Kampanye (paling ayat (2) Peraturan lambat 15 (lima belas) hari KPU Nomor 17 Tahun setelah tanggal pemungutan 2013 sebagaimana suara) berikut di bawah ini diubah dengan beserta laporan-laporan Peraturan KPU Nomor lainnya yang terkait. 1 Tahun 2014 Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran c) Model DK-10 DPD Dana Kampanye 1) Model DK1-DPD; 2) Model DK2-DPD; 3) Model DK3- DPD; 4) Model DK4- DPD; 5) Model DK5- DPD; 6) Model DK6- DPD; 7) Model DK7- DPD; 8) Model DK8- DPD; 9) Model DK9-DPD; 10) Model DK10- DPD; 11) Model DK11- DPD; 12) Model DK12- DPD; 13) Model DK13- DPD 14) Copy bukti Tagihan/ Utang Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran 15) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain

PATUH Sesuai dengan tanda terima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Calon Anggota DPD Provinsi Riau, yang diterima pada tanggal 26 April 2014

Dilengkapi dengan Model DK-1 s/d DK12 DPD

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

2.

PERIODE PENCATATA N DAN PELAPORA N

B

3.

4.

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (7) PATUH melakukan pencatatan Undang-Undang Calon anggota penerimaan dan pengeluaran Nomor 8 Tahun 2012 DPD Provinsi Dana Kampanye dimulai sejak Riau, telah b) Pasal 17 ayat (2) 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Peraturan KPU Nomor melakukan sebagai Calon Anggota DPD 17 Tahun 2013 pencatatan dan ditutup 1 (satu) minggu sebagaimana diubah Penerimaan dan sebelum penyampaian dengan Peraturan Pengeluaran Laporan Penerimaan dan 09 KPU Nomor 1 Tahun sejak Pengeluaran Dana Kampanye Desember 2013 2014 kepada KAP. s/d 17 April 2014. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU

RKDKP

BATASAN MAKSIMUM SUMBANGA N

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (3) dan menempatkan Dana ayat (4) UndangKampanye berupa uang, pada Undang Nomor 8 Rekening Khusus Dana Tahun 2012 Kampanye Calon Anggota DPD b) Pasal 9 dan Pasal 10 pada bank Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (2) dan mematuhi jumlah penerimaan ayat (3) dan Pasal 133 sumbangan (mencakup uang, ayat (1) dan ayat (2), barang, dan/atau jasa yang dan ayat (3) Undangdapat dinilai dengan uang, Undang Nomor 8 termasuk hutang dan diskon Tahun 2012 pembelian barang atau jasa b) Pasal 12, Pasal 45 yang melebihi batas ayat (2) dan Pasal 46 kewajaran transaksi jual beli Peraturan KPU Nomor secara umum) yang 17 Tahun 2013 dilaporkan dalam LPPDK tidak

PATUH Dalam RKDKP terdapat setoran dari Calon Anggota DPD, pada Bank Mandiri Daerah Riau Cabang KK Harapan Raya dengan No. Rek. 108-001309537-8 PATUH Tidak ada penyumbang dari pihak lain, Perseorangan, Kelompok dan Badan Usaha

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

boleh melebihi bawah ini):

jumlah

di

a) Rp.

250 Juta untuk penyumbang perseorangan;

sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014

b) Rp.

500 Juta untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.

5.

KETEPATA N WAKTU PELAPORA N KE KPU(LP-1, LP-2, setor ke kas negara, lapor ke KPU

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 134 ayat (2 mematuhi penyerahan Undang-Undang laporan sebagai berikut sesuai Nomor 8 Tahun 2012 dengan waktu yang telah b) Pasal 15 ayat (2), ditetapkan : Pasal 20 ayat (5) dan a) Penerimaan Sumbangan Pasal 22 ayat (4) Periode I dan Periode II Peraturan KPU Nomor b) Pembukaan Rekening 17 Tahun Peraturan Khusus Dana Kampanye KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana c) Laporan Awal Dana diubah dengan Kampanye Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; Dilengkapi dengan: c) Surat KPU Nomor - tanda terima dari KPU 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September - Daftar Penerimaan 2013 Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan d) Surat KPU Nomor Periode II 659/KPU/IX/2013 - Model DK8-DPD (lihat B.1) tanggal 27 September - Model DK9-DPD (Lihat B.1) 2013

PATUH Tanda terima Laporan Sumbangan Dana Kampanye periode I dan II sudah sesuai dengan ketentuan, dan tidak ada sumbangan perseorangan maupun kelompok atau badan usaha PATUH

Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye di lakukan pada e) Surat KPU Nomor pada tanggal 9 Desember 2013 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November PATUH 2013; Laporan Awal Dana f) Surat KPU Nomor Kampanye telah 860/KPU/XII/ 2013 diserahkan ke tanggal 24 Desember Komisi Pemilihan 2013

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

g) Surat

Umum Riau tanggal 01 Maret 2014 disertai dengan Model DK 8DPD dan DK 9DPD PATUH (4)

KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014

Apabila terdapat Calon a) Pasal 131 ayat Anggota DPD menerima Undang-Undang sumbangan yang dilarang Nomor 8 Tahun 2012; maka wajib mematuhi b) Pasal 13 ayat (2) dan Tidak ada ketentuan sebagai berikut : ayat (3) Peraturan sumbangan dari a) Dilarang menggunakan KPU Nomor 17 Tahun pihak lain sumbangan tersebut; Peraturan KPU Nomor b) Menyetorkan sumbangan 17 Tahun 2013 yang dilarang ke kas sebagaimana diubah Negara; * dan dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun c) Melaporkan sumbangan 2014. yang dilarang.

6.

* Dilengkapi bukti lapor c) kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Peneriman Negara Bukan Pajak (”SSPNBP”). C

7.

LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU PERIODE LAPORAN PENERIMA AN AWAL

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (6) dan mematuhi lingkup waktu ayat (7) Undangpencatatan penerimaan dan Undang Nomor 8 pengeluaran Laporan Awal Tahun 2012; Dana Kampanye dan b) Pasal 17 ayat (5) Rekening Khusus Dana Peraturan KPU Nomor Kampanye, meliputi : 17 Tahun 2013 a) Lingkup waktu sebagaimana diubah pencatatan penerimaan dengan Peraturan dan pengeluaran Laporan KPU Nomor 1 Tahun Rekening Khusus Dana 2014;

PATUH Sudah

sesuai

dengan aturan Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye di lakukan tanggal 9 Desember

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

b)

8.

TANGGAL PEMBUKAA N RKDKP

NAMA BANK

NAMA PEMILIK RKDKP

Kampanye yang c) Surat KPU Nomor 2013, Bank dilaporkan terhitung 69/KPU/II/ 2013 Mandiri Cabang sejak 3 (tiga) hari tanggal 7 Februari KK Harapan ditetapkan sebagai Calon 2014. Raya Anggota DPD sampai dengan pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye . PATUH Lingkup waktu pencatatan penerimaan Laporan awal dan pengeluaran Laporan Dana Awal Dana Kampanye Kampanye sejak yang dilaporkan terhitung awal sejak pembukaan pembukaan Rekening Khusus Dana Rekening Kampanye sampai dengan Khusus Dana paling lambat 14 (empat Kampanye belas) hari sebelum hari PATUH pertama jadwal Transaksi pelaksanaan Pemilu dalam RKDK, dalam bentuk rapat mulai 9 umum. Desember 2013 s/d 23 Februari 2014.

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 132 ayat (4) dan membuka dan melaporkan ayat (6) dan Pasal 134 Rekening Khusus Dana ayat (2) UndangKampanye: Undang Nomor 8 Tahun 2012; a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Calon Anggota b) Pasal 14 ayat (1) dan DPD ditetapkan sebagai ayat (3) dan Pasal 15 Calon Anggota DPD dan Peraturan KPU Nomor paling lambat 14 (empat 17 Tahun 2013 belas) hari sebelum hari sebagaimana diubah pertama jadwal dengan Peraturan pelaksanaan kampanye KPU Nomor 1 Tahun dalam bentuk rapat 2014. umum.

b)

Pada

bank

Pemerintah

PATUH RKDKP Dibuka pada tanggal 09 Desember 2013

RKDKP dibuka pada Bank Mandiri Daerah Riau Cabang KK Harapan Raya

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

atau Bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia

c)

Atas nama Calon Anggota DPD

Catatan: Pastikan rekening khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD . 9.

CAKUPAN LAPORAN

Nama Pemilik RKDK atas nama Intsiawati Ayus

PATUH Sesuai dengan aturan, terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD

Calon Anggota DPD wajib a) Pasal 133 ayat (3) dan PATUH membuat Rekening Khusus Pasal 134 ayat (2) Sesuai dengan Dana Kampanye yang Undang-Undang aturan, dilaporkan mencakup: Nomor 8 Tahun 2012; perolehan saldo b) Pasal 16 ayat (1) awal Peraturan KPU Nomor pembukaan 17 Tahun 2013 rekening, dari sebagaimana diubah berasal tunai dengan Peraturan setoran a) Sumber perolehan saldo KPU Nomor 1 Tahun seperti terlihat awal atau saldo dari Daftar 2014; pembukaan; Aktivitas c) Model DK8-DPD. b) Rincian perhitungan Pengeluaran penerimaan dan Dana pengeluaran yang sudah Kampanye dan dilakukan sebelumnya bukan dari sisa apabila saldo awal penerimaan merupakan sisa dari perolehan dana penerimaan dana dengan kampanye peruntukan kampanye sebelum yang diperoleh sebelum pembukaan periode pembukaan rekening Rekening Khusus Dana Khusus Dana Kampanye Kampanye.

NO.

HAL

UNSUR KEPATUHAN

PERATURAN TERKAIT

PATUH/TIDAK PATUH

1

2

3

4

5

DILENGKAPI:

Laporan di sertai salinan Model DK8DPD

Salinan DK8-DPD yang diserahkan kepada KPU 10.

Calon Anggota DPD wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu yang dilaporkan mencakup: a) informasi daftar penyumbang; b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum; c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum DILENGKAPI: Salinan DK9-DPD yang diserahkan kepada KPU

a) Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012; b) Pasal 19 ayat (2 dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014; c) Model DK9-DPD.

PATUH Sesuai dengan tanda terima. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Calon Anggota DPD disertai Model DK9-DPD

PATUH Sesuai dengan Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye, Peserta Pemilu, tahun 2014

Calon Anggota DPD telah penyerahkan DK9-DPD

LAPORAN ATAS PROSEDUR YANG DISEPAKATI PADA LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH

No.

PROSEDUR YANG DISEPAKATI

1

5

2

A.

UMUM

1.

Buat tanda terima untuk mencatat semua laporan dan dokumen yang diterima dari Calon Anggota DPD

2.

a) Tentukan kelengkapan pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran Kampanye dengan cara:

TEMUAN

Laporan dan dokumen diterima tanggal 26 April 2014 dan telah dibuatkan tanda terimanya.

Dana

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi yang tercantum dalam rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye (yang mencakup penerimaan dan pengeluaran dana kampanye).

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi.

3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam LADK & RKDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

b) menelusuri transaksi tersebut ke LPPDK untuk menentukan tercatat tidaknya transaksi tersebut dalam LPPDK. c) Jika terdapat transaksi yang tercantum dalam RKDK tetapi tidak terdapat dalam LPPDK, cantumkan dalam temuan.

Jumlah transaksi di RKDK seluruhnya baik penerimaan dan pengeluaran 59 transaksi.

Jumlah transaksi yang di audit ada 30 transaksi

Transaksi yang tercantum dalam LADK sudah dicatat dalam LPPDK

Selurruh transaksi tersebut diatas sudah tercatat dalam LPPDK

No.


1

5

2

B.

REKENING DANA KAMPANYE

3.

Tentukan kesesuaian status bank (umum atau bukan) di mana RKDK dibuka oleh Calon Anggota DPD dengan mencantumkan status bank tersebut dalam temuan.

4.

Tentukan kesesuaian nama pemilik RKDK tersebut dengan nama Calon Anggota DPD, dengan mencantumkan dalam temuan nama Calon Anggota DPD dan nama yang tercantum dalam RKDK tersebut.

C.

PENERIMAAN DANA KAMPANYE

5.

TEMUAN

a) Periksa

kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaan dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dengan klasifikasi penerimaan menurut ketentuan yang mencakup penerimaan dari pihak-pihak berikut:

1) Calon Anggota DPD yang bersangkutan; dan 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain. (a) perseorangan;

Rekening khusus Dana Kampanye dibuka pada Bank Mandiri Daerah Riau Cabang Pekanbaru dan termasuk kategori Bank Umum. Nama Calon Anggota DPD Intsiawati Ayus sesuai dengan nama Rekening Bank atas nama Intsiawati Ayus

Telah diperiksa kesesuaian klasifikasi sumber penerimaan dan bentuk penerimaannya. Seluruh penerimaan Dana Kampanye berasal dari Dana Calon Anggota DPD sendiri, tidak terdapat sumbangan dari pihak lain baik perseorangan, kelompok maupun badan usaha.

(b) kelompok; (c) perusahaan/badan usaha nonpemerintah;

(d) Lainnya

(termasuk

hutang

dan

diskon)

b) Jika

Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Anggota DPD dan/atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi penerimaan tersebut atau

Daftar Laporan Penerimaan Dana Kampanye telah sesuai dengan ketentuan dan

No.


1

5

2 berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DSPDK berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Calon Anggota DPD, laporkan dalam temuan.

c) Periksa

keberadaan surat pernyataan penyumbang untuk transaksi penerimaan dana kampanye) dari Calon Anggota DPD yang memperlihatkan klasifikasi penerimaan sumbangan yang diterima dari pihak-pihak sebagai berikut:

1) perseorangan; 2) kelompok; 3) perusahaan/badan

6.

seluruh penerimaan dana kampanye berasal dari Calon Anggota DPD sendiri. Tidak ada surat pernyataan penyumbang Karena penerimaan Dana Kampanye berasal dari Calon Anggota DPD sendiri.

usaha

nonpemerintah; 4) Lainnya (termasuk hutang dan diskon). d) Jika terdapat pemberi sumbangan yang tidak membuat surat pernyataan, laporkan dalam temuan. keakurasian matematis a) Tentukan (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

b) Jika terdapat ketidakakuratan matematis, laporkan dalam temuan. 7

TEMUAN

a) Bandingkan jumlah penerimaan menurut klasifikasi penyumbang antara nilai yang Daftar Laporan tercantum dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan nilai yang tercantum dalam LPPDK.

Prosedur tidak berlaku


Prosedur tidak berlaku Prosedur tidak berlaku karena tidak ada Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dari pihak lain

b) Laporkan

pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.


c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya,


tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan

No.


1

TEMUAN 5

2 melakukan verifikasi atas bukti terkait berdasarkan penjelasan diterima dari Calon Anggota DPD

yang yang

d) Laporkan

dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

8

a) Tentukan keakurasian perhitungan jumlah sumbangan untuk secara akumulatif.

setiap

terdapat perhitungan jumlah sumbangan kumulatif untuk tiap penyumbang yang tidak akurat, laporkan dalam temuan.


a) Tentukan

kepatuhan terhadap sumber sumbangan yang diperbolehkan menurut ketentuan yang berlaku dengan cara menenulusuri seluruh transaksi penerimaan yang terncantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye ke fotokopi identitas penyumbang.

b) Jika terdapat yang tidak sesuai dengan ketentuan, laporkan fakta tersebut berikut nama dan identitas penyumbang tersebut dalam temuan. 10.


penyumbang

b) Jika

9


a) Tentukan kepatuhan pencatatan transaksi Daftar Laporan penerimaan dalam Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan cara :

1) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang Laporan tercakup dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye



Prosedur tidak berlaku Karena penerimaan dana kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD sendiri.


No.


1

2

TEMUAN 5

2) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transasi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh) transaksi 3) Apabila jumlah keseluruhan transaksi penerimaan secara acak yang mewakili ketercakupan seluruh jenis penerimaan (kas dan bukan kas), klasifikasi penerimaan, dan periode yang tercakup Laporan Penerimaan dalam Daftar Sumbangan Dana Kampanye kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut



b) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

1) Bandingkan

nama dan alamat penyumbang yang tercantum dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye dengan surat pernyataan penyumbang tersebut. (a) Identitas penyumbang perorangan dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perseorangan dan bukti-bukti pendukung fotokopi KTP yang masih berlaku atau identitas lain yang sah, dan fotokopi NPWP (apabila ada). (b) Identitas kelompok dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang kelompok dan buktibukti pendukung fotokopi NPWP kelompok (apabila ada) (c) Identitas perusahaan, dan/atau badan usaha bukan pemerintah dibuktikan dengan surat pernyataan penyumbang perusahaan dan/atau badan usaha nonpemerintah dan bukti-bukti pendukung fotokopi





No.


1

2

TEMUAN 5

akta pendirian dan fotokopi NPWP

(d) Jika terdapat perbedaan, laporkan


perbedaan tersebut dalam temuan.

c) Telusuri

transaksi tersebut kebukti pendukungnya serta ke RKDK untuk memastikan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi tersebut.


d) Jika

terdapat penerimaan yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan.


e) Berdasarkan

bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi transaksi tersebut dalam kertas kerja yang mencakup pada):

1) tanggal transaksi;


2) nilai transaksi; 3) nama, alamat, dan identitas (fotokopi KTP, NPWP, akta pendirian perusahaan, atau bukti identitas lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku) dari pihak yang memberikan sumbangan;

4) jenis penerimaan (kas atau bukan kas); dan



5) klasifikasi penerimaan. f)

Untuk sumbangan yang diterima, kirim konfirmasi positif kepada pihak yang memberikan sumbangan untuk mengkonfirmasikan keakurasian identitas pemberi sumbangan, besaran sumbangan, dan bentuk sumbangan (kas atau bentuk lainnya). Konfirmasi harus dikirimkan secara langsung oleh KAP.


g) Buat daftar konfirmasi terkait

sebagai kertas kerja untuk mendokumen-tasikan


No.


1

2

TEMUAN 5

pengiriman konfirmasi tersebut.

h) Bandingkan informasi antara yang diterima berdasarkan jawaban konfirmasi dengan informasi yang tercatat dalam Daftar Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.


i)

Laporkan pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.


j)

Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan pencocokan atas bukti-bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.


k) Laporkan

dalam temuan perbedaan tersebut dan alasan perbedaan menurut Calon Anggota DPD dan hasil pencocokan dengan bukti yang diterima dari Calon Anggota DPD.

l)

Untuk sumbangan yang diterima dalam bentuk bukan kas, tentukan kesesuaian pencatatan nilai sumbangan berdasarkan harga pasar wajar yang berlaku pada saat sumbangan diterima.

m) Jika terdapat sumbangan dalam bentuk




barang dan jasa yang dicatat Calon Anggota DPD tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.

D. 11.

PENGELUARAN DANA KAMPANYE a) Periksa kesesuaian klasifikasi dan bentuk pengeluaran dalam Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Umum (“DAPDK”) Calon Anggota DPD catatan sebagai pendukung LPPDK Calon Anggota DPD untuk pengeluaran dana kampanye pemilu) dari Calon Anggota DPD

Daftar Aktivitas dan Pengeluaran Dana Kampanye bentuk pengeluaran dan klasifikasinya telah sesuai dengan ketentuan DAPDK sebagai pendukung LPPDK

No.


1

TEMUAN 5

2 memperlihatkan dengan bentuk pengeluaran (kas dan bukan kas) dan klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain) menurut ketentuan.

b) Jika DAPDK Calon Anggota DPD dan atau LPPDK Calon Anggota DPD tidak memperlihatkan klasifikasi pengeluaran tersebut atau berbeda dengan ketentuan, atau klasifiksi dalam DAPDK Peserta Pemilu berbeda dengan klasifikasi dalam LPPDK Peserta Pemilu, laporkan dalam temuan.

12.

a) Tentukan

keakurasian matematis (penjumlahan, pengurangan, dan sebagainya) dari seluruh transaksi yang tercantum dalam DAPDK dengan cara melakukan perhitungan kembali atas keakurasian matematis tersebut.

Prosedur tidak berlaku (Lihat keterangan pada butir 11.a diatas)

Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye telah dilakukan perhitungn ulang dan sudah akurat

b) Jika terdapat ketidak-akuratan matematis, laporkan dalam temuan.

13.

a) Bandingkan jumlah pengeluaran menurut klasifikasi pengeluaran antara nilai yang tercantum dalam DAPDK dengan nilai yang tercantum dalam LPPDKP.

b) Laporkan

pembandingan jumlah penerimaan tersebut dalam temuan.

c) Jika terdapat perbedaan antara keduanya, tindaklanjuti dengan melakukan prosedur yang menanyakan alasan terjadinya perbedaan tersebut kepada Calon Anggota DPD dan melakukan verifikasi atas bukti yang terkait berdasarkan penjelasan yang diterima dari Calon Anggota DPD.

Jumlah total pengeluaran yang tercantum dalam DAPDK sebesar Rp. 488.065.150 dan LPPDK Rp. 485.468.550

Selisih antara DAPDK dan LPPDK sebesar Rp. 2.569.600 Perbedaan karena pencatatan.

tersebut periode

No.


1 14.

2

TEMUAN 5

Tentukan keberadaan dan keakurasian pencatatan transaksi pengeluaran dalam DAPDK dengan cara:

a) Memilih 25% dari seluruh jumlah item transaksi pengeluaran secara acak, tetapi harus mewakili ketercakupan seluruh jenis pengeluaran (kas dan bukan kas), klasifikasi pengeluaran (pengeluaran operasi, modal, dan lain-lain), dan periode yang tercakup dalam DAPDK

b) Apabila 25% dari keseluruhan transaksi menghasilkan angka kurang dari 30 (tiga puluh) transaksi, maka yang diaudit adalah sebanyak 30 (tiga puluh)transaksi

Terdapat 297 transaksi pengeluaran dalam DAPDK Ada 30 transaksi yang diambil dari DAPDK, sesuai dengan klasifikasi pengeluaran Telah dilakukan pengujian terhadap kelengkapan 30 transaksi

c) Apabila

jumlah keseluruhan transaksi pengeluaran dana kampanye yang tercantum dalam DAPDK kurang dari 30 (tiga puluh), maka pengujian kelengkapan tersebut dilakukan untuk seluruh transaksi tersebut.

Dari 30 transaksi yang dilakukan ada 2 transaksi yang terjadi sebelum pembukaan RKDK

d) melakukan prosedur di bawah ini atas transaksi yang dipilih tersebut:

1) Telusuri

transaksi tersebut kebukti pendukungnya dan ke RKDK. 2) Jika terdapat pengeluaran yang tidak terdapat dalam RKDK dan atau tidak memiliki bukti pendukung, laporkan dalam temuan. 3) Berdasarkan bukti pendukung yang diperoleh dan diperiksa, dokumentasikan informasi yang atas transaksi tersebut yang mencakup (pada): (a) tanggal transaksi; (b) nilai transaksi; (c) Pihak menerima pembayaran dari Peserta Pemilu; serta (d) sifat dan deskripsi dari transaksi.

Bukti pendukung yang diperoleh telah diperiksa dan didokumentasikan didalam kertas kerja Audit Dana Kampanye.

No.


1

TEMUAN 5

2 4) Untuk

transaksi pengeluaran dana kampanye dalam bentuk bukan kas, Tidak ada pengeluaran tentukan kesesuaian pencatatan nilai Dana Kampanye yang pengeluaran tersebut berdasarkan harga berbentuk bukan kas. yang berlaku di wilayah yang bersangkutan pada saat transaksi pengeluaran tersebut dilakukan.

5) Jika terdapat pengeluaran dalam bentuk barang dan jasa yang dicatat tidak berdasarkan harga pasar berdasarkan tabel tersebut, laporkan dalam temuan.


6) Jika terdapat diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum, tentukan kepatuhan pencatatan diskon tersebut sebagai sumbangan dan Laporan dicantumkan dalam Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye. 7) Selanjutnya tentukan kepatuhan pencatatan atas sumbangan tersebut berdasarkan kriteria batasan nilai dan sumber sumbangan yang telah disebutkan di atas.

E.

SURAT REPRESENTASI DARI ANGGOTA DPD KEPADA KAP

15.

Dapatkan Surat Representasi Calon Anggota DPD yang menyatakan hal yang telah diminta oleh KAP yang telah disampaikan oleh Calon Anggota DPD kepada KAP.

Tidak terdapat Diskon pembelian Barang Atau Jasa sebagaimana yang tercantum didalam DAPDK maupun LPPDK.

Semua penerimaan Dana Kampanye didalam LPPDK hanya berasal dari Calon Anggota DPD (tidak ada yang berasal dari sumbangan)

CALON Calon Anggota DPD telah membuat surat Representasi tertanggal 23 April 2014 dan ditandatangai oleh Calon Anggota DPD

?

Recommend Documents