'

z

o o

Flg

E

n

rt F

z

H

HF Fz

HxZ

gx FU

_23 E

NHE

.-.. B 3 Z

EEa fi

C{

3: }{ rtJD E 3E X HE F ri, u Fd Ntr

Nft

FTz Td

U

f{

n

N

e

ts H Frl

\/'

TALIK(}fA PENTilJB*RI' PROVINSI RIAU PERATURAN DATRAH KOTA PEI(ANBARU NOMOR 07 TAHUN 2OL4 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEI(ANBARU TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEI(ANBARU, Menimbang :

a. bahwa memenuhi ketentuan dalam pasal 196 ayat

(1)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor t2 Tahun 2OOg tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun

"

73,';*H'T:"i;*.;'l*rd&T*

E:*",1',T:"'HI

Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2Ot5;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf

a

diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota pekanbaru tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

: 1. Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah otonom Kota Kecil dalam lingkungan propinsi Negara Republik Indonesia

i}ffi"ffJ"^?ffi:, rffi*oaran

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun lgg4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

2. Undang-Undang Nomor 12

3.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); Undang-Undang Nomor 21 Tahun L997 tentang BPHTB telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2l Tahun I99T

il#$;kflTj?3p, r'ffi;rr3fu ilxlffi

* ili xiir

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

i:ffi':i*,?ffi

od!r&rt{ilsp_3n:"LJft:*"ff

iil.xTl'* oltil.",

"

13 3 3.'

l' iffi:,'.?,

fr

l*

o'n

""

oi;-tiil

Le m b

aran

,i

'ffitm

Hrtamg Keuangan

.,m thhun 2OO3 Nomor 47,

Leaberan ltqrila Republik Indonesia Nomor

affi;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2oo4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor s, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3SS);

7. undang-undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44OOl;

8. undang-undang Nomor 2s rahun 2oo4 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor ro4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;

9. undang-undang Nomor g2 Tahun 2oo4

tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2oog tentang Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 32 Tahun

2oo4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aga4l; 10. undang

-

undang Nomor 2g Tahun 2oog tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun '2oo9 Nomor 13o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50a9);

1

1.

undang-undang Nomor 3g rahun 2oo4 tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor aa3g;

12. undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2orr

Negara

tentang

Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oLr Nomor g2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a\ 13.

undang-undang Nomor

2g Tahun 2ol4

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara

Tahun 2or4 Nomor 246, Tambahan Lembaran

Negara

Republik Indonesia Nomor ss87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor S5S9);

;':

;i

Tbhrrn 2[X's

|ltthfr*ftdffidq

Nmr I6U, IMEhan kmbtran

t{cgara Republik Indonesia Nomor 4593); 15. Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a138); 16. Peraturan pemerintahan Nomor 66 Tahun 2ool tentang Retribusi Daerah '(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

200

r

Nomor 1 19, Tambahan Llmbaran

Republik Indonesia Nomor 4139);

Negara

17. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota perwakilan

Dewan

Rakyat Daerah (Lembaran N."f"ra Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44161

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 2r rahun 2ooz tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2oo4 tentang Kedudukan protokoler .i"r, x"r"rrg"r, Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2-oor Nomor

47,'Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

aTQl; 18. Peraturan pemerintah Nomor 2g Tahun 2005 tentang Tentang pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik tndonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor

a5o2);

19. Peraturan pemerintah Nomor

s4 Tahun 2oos

tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o0s Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a|7fl; 20. Peraturan pemerintah Nomor s5 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L3T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSTS);

21. Peraturan Pemerintah Nomor s7 Tahun 2o0s tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oos Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45771;

22. Peraturan Pemerintah Nomor sg Tahun 20os tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara nepuutit< Indonesia Tahun 200s Nomor r4o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4STg);

ffi rtuz[I}s

nlnum

mmfi'fgO,

kCrd ruput* lfuersra

Nomor 4585);

24. Peraturan pemerintah Nomor g rahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor

a6ral; 25. Peraturan pemerintah Nomor TL Tahun 2ol0 standar Akuntansi pemerintahan (Lembaran tentang Negara Republik Indonesia Tahun 20 10 Nomor r2g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

26. Peraturan pemerintah Nomor 6s rahun 2oro tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor s6 Tahun 200s tantang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Iqg"r" Republik Indonesia Tahun 2o|r Nomor r 10, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 5155);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 . Tahun 2006 pedoman

tentang

'ii, t:

1.

pengeloraan Keuangan sebagaimana terah diubah beberapa kali terakhir

Daerah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2r rahun 2orl tentang perubahan Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan

Keuangan Daerah

i

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor gr Tahun 2or4 tentang pedoman FenJrusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 rahun 2oL2 tentang perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2ol r tentang pedoman pemberian Hiban

dan Bantuan sosial yang Bersumber dari

Pendapatan dan Belanja Daerah;

Anggaran

30. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor gr rahun 2oL4 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan Belaja Daerah Tahun 2OIS; 31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun

2oL2 tanggal 2s Januari 2or2 tentang pemberhentian

Penjabat walikota pekanbaru dan

pengesahan

Pengangkatan walikota pekanbaru provinsi Riau;

32. Peraturan Daerah Nomor 0r rahun 2or4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2or4; 33. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2or4 tentang pembahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

:ft.ThF a

:.';4:':;:::t-

malU Sekretariat Dtru

hbk $ffiriat

hrrakilan Rakyat Daerah,

Kecamatan dan Kelurahan Dilingk'ngan pemerintah Kota Pekanbaru;

35. peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 9 Tahun 2or3 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor g Tahun 2oog tentang pembentukan susunan organisasi, Kedudukan dan Tugas pokok Dinas_Dinas

Dilingkungan pemerintah Kota pekanbaru; 36. peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor 10 Tahun 2org tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kota pekanbaru Nomor g Tahun 200g tentang pembentukan susunan organisasi, Kedudukan dan Tugas pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan pemerintatr Kota pekanbaru;

37. peraturan walikota pekanbaru Nomor tentang Sistem dan prosedur pengelola"r, Kota pekanbaru;

g2 Tahun 2013 x.rurrg.i'o.r..h

38. Keputusan Gebernur Riau Nomor: Kpts.Sgg /rx/2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan peraturan pekanbam tentang Anggaran pendapatan Daerah Kota dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan peraturan

walikota pekanbaru tentang penjabaran

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Dengan PersetuJuan Bersama DEUTAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KOTA

PEKANBARU

dan WALIKOTA PEKANBARU MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN

DAERAII TENTANG ANGGARAIT PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2015. Pasal

1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahtrn Anggaran 20lS berjumlah Rp.3.324 .O2T .22g.2t7,OO sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

2. Belanja Daerah Surplus/(Defisit)

Rp 3.009.022 .228.2t2,_ Rp. 3.324 .O27,228.217,-

(-)

l\-.,/

&_ Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan

3I5.OOO.OOO.OOO,-(_l

Rp.

0,.

Pasal 2 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri

a. pendapatan Asli Daerah sejuTrlah Rp.l.o10.623 .zgr.4ri:_ b. dana Perimbangan sejumtan np.r.sgo.+o6.g4g.g26,- --'

dari

:

-.c. rain-L,ain pendapatan Daerah vang Sah sej'miJ *o.017.936.sg 6.916,(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. pajak Daerah sejumlah Rp.595. t42.OTS.4gt,b. retribusi Daerah sejudai Rp.323.Ogg.Z+g.dog,_

c. hasil pengelolaan Kekayaan baerah yang bipisarrtan

sejumlah Rp.14.950.000.000,d. lain-Lain pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp.77 ,493.466.355,(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. dana Bagi Hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp.575.329.744.55O,b. dana Alokasi umum sejumlah Rp.959.4gs.67s.276,c. dana Alokasi Khusus sejumlah Rp.as.6a3.4go.oo0,(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrf c terdiri dari jenis pendapatan: a. hibah sejumlah Rp. 0,b. dana Darurat sejumlah Rp.O,c. dana Bagi Hasil pajak Dari provinsi sejumlah Rp.20g.2g4,o4r,916,_ d. dana penyesuaian dan otonomi Khusus sejumlah Rp.194.482.54S.000,e' bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 1 4. I 60.OOO.OOO,.pasal 3 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri

?. belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.r.23s.e0o .sor.4,26,_ b. belanja Langsung sejumlah Rp.2. oab.zzo.T2o.zg L,-

dari

(2) Belanja

:

Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis belanja:

a. belanja Pegawai sejumlah b. belanja Bunga sejumlah

c. belanja

Subsidi sejumlah d. belanja Hibah sejumlah e. belanja Bantuan Sosial sejumlah f. belanja Bantuan Keungan Kepada

Rp.

1.

153.387 .T6T .426,-

Rp.

Rp. Rp. Rp.

o,26.5L2.740.Oo0,50.OOO.0OO.0OO,-

4.000.000.O00,-

o,0,1.000.000.000,(3)

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat dari jenis belanja :

(t) huruf b terdiri

a. belanja Pegawai sejumlah Rp. 2g1.637.63 L.O4T,_ b. belanja Barang d.an j-a9a sejumlah Rb. 570.s69. 672.8so,_ c. belanja Modal sejumlah Ri). t.286.O1g.4!6.8g4,_ Pasal 4 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

a. Penerimaan sejumlah

.."b. Pengeluaian

Rp.

sejumlah

Ri.

terdiri dari

:

31S.OOO.OOO.OOO,_

0.00,_

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. sisa Lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran seberumnya (sil,pA) sejumlah Rp.3 1 S.0OO.OOO.OOO,_ b. pencairan dana cadangan sejumlah Rp.O,OO,_ g. hasil penjualan kekayaan dalrah sejumlah Rp.O,OO,_ .*,*... d. penerimaan pinjaman daerah sejumiah Rp.0,_ e. penerimaan kembali pemberian pinjamar sejumlah Rp.o,oo,_ f. penerimaan piutang daerah sejumlah np.O,_ (3) Pengeluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp.O,OO_ b. penyertaan modal (investaii) pemerintah daerah sejumlah Rp.o,oo,9. pembayaran pokok utang sejumlah Rp.0,00,_ d. pemberian pinjaman daeratr- sejumlah Rp. O,OO,_

Pasal 5 (1)

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang

ditampung dalam rancangan Peraturan Daerah tentang (2)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat untuk keperluan mendesak. (3) Kriteria keadaan

selanjutnya

p.*b"t

"n

(l) termasuk

ApBD.

belanja

darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) adalah : a' Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya; b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kota pekanbaru; dan d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan keadaan darurar.

{q

"fu''tr@

dengan carer

dapat dilakuhan

:

a' menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian

target

kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun .rrgg.r.r, bedalan; dan/atau b' memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan Daerah te'tang epgo. Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ?vit (2) mencakup pengeluaran untuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan yang apabila ditunda akan menyebabkan terganggunya aktivitas pelayanan pemerintahan dan/atau dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah drrr'm""yarakat;

(6)

-,.

g)

hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya peraturan ?"luT daerah

tentang APBD, Pemerintah Kota pekanbaru dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan disampaikan

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Berkenaan.

dalam

Pasal 6 (1)

Apabila terdapat program dan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari transfer pemerintah pusat *.rrprrn pemerintah provinsi dalam bentuk speciftc grant seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan operasional sekolah (Bos), bantuan keuangan yang bersifat khusus dan/atau dana khusus lainnya, yang dananya diterima setelah penetapan

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2ols, pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan tersebut dengan

terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan walikota tentang

Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DpRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan ApBD; (2)

Apabila dana transfer yang bersifat khusus (specific grant) sebagaimana

dimaksud pada ayat

(r)

diterima seterah p.n"trp.n perda

APBD,

Pemerintah Kota Pekanbaru dapat melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran tahun anggaran 201S.

t/

Ifllrfi

ilfhf tu (2) Harga satuan yang

tidak terdapat dalam standarisasi harga barang dan jasa pemerintah Kota pekanbaru tahun anggaran 2o!s, supaya Satuan Kerja Perangkat Daerah menbuat standarisasi harga tersendiri yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Walikota. Paeal 8

uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalim pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari : Lampiran I Ringkasan APBD; Lampiran II Ringkasan APBD menurtrt urusan pemerintahan daerah dan Organisasi; Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, Pendapatan, Belanja dan pembiayaan; Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka pengelolaan Keuangan Negara; Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; Lampiran VII Daftar Piutang Daerah Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah Lampiran IX Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah; Lampiran X Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan asset lainnya; Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran mu Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. Pasal 9

Walikota menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ApBD.

U-

'fiffi'h lF" Daerah ini &rrgan perrempatannya ffi;;gan daram l;baran Daerah.

Feraruran

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 05 September 2Ol4 WALIKOTA

Diundangkan di pekanbaru pada tanggal 05 September 2Ol4 SEIIRETARIS DATRAH KOTA PEKANBARU,

-:'.'. +/ I

I

H. M. SN'KRI HARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2OL4 NOMOR 07

\--

I

ri

t I I

I I I I I

io ig iz i]>

in

lf;l i9i t
I I

$r.

I I I I

oi

a

H!

I

Bi ri

I I

f I I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I

ii

tl ll tl ll ll

!l ll ll

i!rl

ii iFiF

!(,i(^

ilif;

ll

rP!a r!L tt

i;j;i;

iq,

i11

E.id' o,l=

$ia 3is ia!Ft iEiti eiF i6Lzl HHE EiE $ iHi igiffii z!3i isi izt!l ir-ie

(,

I

ii

ial

I I I I

I

Eisi

isi idi tJl

I

I I I

t I ,

tQr

I I I

n hl q

t{

lqi

lq!

! E

iFi !oi lJr rl iei !8i

D

!$i

C

i=.i !s-'l

iqr

i$i iBi i'" lr

'|

i |

ii

(' {

-

z

N (t

Fr IJl

i=! !x! Fa!

,,


I I I Ft!

!

I I I I I I

!Hi tl

3t tl rl !l tl tl tl lt ll tl ll tl

tl ll ll tl

t{! t{iI

19!

I I I I I I I I I

I I I

t

t' tltl tl lltl ll la tl tl tl

I I I

lt llal tl tl ll ll

I I I

I

g

i$i isi a=a

io,

lltl tl tltl rt lltl tl

I I

I

i

I I

I I I I I

tt tt

ll ll

iltl

ii

i I I I

ie

io io

i> iB

i$i isi iil tl tal irc !.o tal tE' isi

isi lrr

l8 ta

!(!

Itr

ig

i

I

|

i+i

i{i

i:r

tfii ig l:r to

isi

i$i iFi lar I t=l

itItrl

tl lltt llll

i3.i rEi !'ol iQi

iE'

ld

I

i8i l8i isi igi igi igl igl ig! is! i$i

iB! !gr

i

ie=i

i6l

I

r{i

!6

ifii i-l io, i tl l^i lltl

ig.t

iryi

i3l iai i*i

!91

!d=i

i$i

t8i 13l !si i:r ! !Fi

iBi t8i !ei ral iEi idi tli9i 16l tdl tl igi to!

iitl ll

iri

!ii isi

iFi tFl

l-r

iqi iei

!s!

li

I

lltl tl It ll ll tl

r
i'i ir te ii

r3

is

rtl

iii ixiri

ioioio

i3 iE'l

i(,1(,i(, iFiHiffi

rtl rtl ttl ltl

idi izizi2 loi ic' i i>l>!> lE

i$!g'! if i-'! i$iEi3

i6i$i

i iqiEr tiEi ii>! itzt iioi

i$i3 i i- iFi

i

|

toi

i ig"i

I I I I

l6'l

I

iffi ir-

I I

i

I I I I I I I I I

iFi rut

1

io!

tJl

iri

I I

iE!

I I

i6i

I

I I I I I

i5'l

rgi

!--!

l

I I

idl

I I I

I I

I I I I

I I I

I I

i:i

I

I I I I I I I I I I

i$i

I I I I I I I I

I I I I

I

!ru !@ I(o I I

I I I

I I I I

I

!-

iB I I I

I I I

I I

iru t@

i\I I

I I I I I I I

I I I I I I I I I I I I I I

I

i

i

i

tUl

ig!

i

t> lut t{

igi

i

(

c{

isi i

!ll rtl rtl ttl ttl rtl ltl lll ttt llr rtl ttl ttl ltl ltl ttl ttl rll tll atl ttl ttl | ltr | tll ltl ttl ttr ltl lll Itl ltl ttl ttt rtl !tl ltl ltr rtl ttl ltl rll ttl lrl ltl rll ltl lll rtl ttl ttl ttl ltl ttl ttl ttl ltl ttl tlt ttl ttl

z x1|l d

>l

sl vl >l 2l ol xl ml

t.

iil

rl

itt

HI

EI -l

I I I I

I

I

@!

or! N'i

pl

IrJl

ori

I t I I I

I I

I

I I I I I

I I I

Itrt !@

I

I

I

I

lo tv l6) t> lz ll{

i

i !Ei i!=i iiHi ii isi tFl

iFi iai

ii

i$

rti ttl rtl

I

l:'l

ia

iii

I

I I I

I

pl

I I

I I I I I I I I I I

*lrur!(/l AIF I

Fls l*' $lg E

ilgI tlFl l$l

lil

lo to l!to

t:' IB lo lp IF tt t< t(Ct

l8c

o ol

ls t6l

rl lell gl sl :tl ;l 9l r.l tl 3l 6l

il

;l

tlFl !rl 8l

lo

IA' aal I

ts t6 l3 k: ls

tEl t-.1 t:rl a.l

t:r

ts lB tn to

IF p.

ol DI ol

EI 3J

-:l

6l cl

$t pl

El rl

l$l lFt

I O.l

tol tll

l"'l Ial

n 2 o .x U'

t3t ol

z

FI

Rt gE . :ft

tl rl

8l 8l 3l 8l

sl $l

z,

or'D

==

!n<

f,n-

iO

= +

iE EP>3lH llz E "xoPF

Eg6

ms

F 2 a.c, m

v

r

F

v!= z.

ITFF 5a

19

I:B

loo!Z

l$*rf l53s

lil*

l*

lu, to lo

t6 lct

l3 tlt

lo

lc rEt tol l3l t>l I5l I

Iat! tao

IOI tdt t-l t{l tol Itrl rJ >l ll aol aol ol ol U'I ol

rl

cl 5l 5l
lfr lb

lrD

ts

t; lo

l3 Itt

t6' I.< to lb

lrD rlt

aol ol ol 5l

6l

rl

*l

6I

3l ol NI rl al

FI

gt !

€ x o

(D

f 3

cr

D

e

t

G

tlr o r3 B 5

| I