=================================

PUTUSAN NOMOR 02 PK/N/2002

=================================

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa perkara niaga dalam tingkat peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari: PT BANK IFI, berkedudukan di Plaza Bapindo Menara II, lantai 2, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya MARX ANDRYAN, S.H., M.M Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Gedung Summitmas I, lantai 18, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 61-62 Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2001, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Kreditur; melawan IR. FADEL MUHAMMAD, bertempat tinggal di Jalan Taman Patra XI No. 8, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Drs. MUCHTAR LUTHFI, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muchtar Lutfi & Partners, beralamat di Jl. Kayu Putih IX F No. 30 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2001, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Debitur Pailit; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Debitur Pailit/Pemohon Kasasi telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ir. Fadel Muhammad, Pailit dengan segala akibat hukumnya; 2. Menunjuk Ny. Putu Supadmi, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; 3. Mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan Gewang, SH. dari Kantor H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. & Rekan dengan alamat Gedung Sentra Salemba Mas Blok V Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat, sebagai Kurator; 4. Menetapkan bahwa biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian; 5. Membebankan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Pemohon PKPU; Bahwa selanjutnya ternyata dalam rangka pencocokan piutang terdapat perbantahan piutang yang tidak bisa didamaikan antara sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Debitur Pailit dengan sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Kreditur dan para Kreditur lain, sehingga Hakim Pengawas mengeluarkan penetapan tanggal 26 Juni 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyerahkan penyelesaian perselisihan tagihan para Kreditur, yakni antara para Kreditur (termasuk di dalamnya BPPN) dengan Ir. Fadel Muhammad dan antara Kreditur dari BPPN dengan Kurator kepada Majelis Hakim Niaga yang memutus perkara permohonan pernyataan pailit No. 78/PAILIT/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst;

2.

Menetapkan sidang untuk memeriksa perkara perselisihan tersebut pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2001 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat; 3. Memerintahkan Kurator dan para Kreditur serta Debitur Pailit Ir. Fadel Muhammad untuk hadir dalam persidangan tersebut di atas; Bahwa terhadap perbantahan piutang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 6 September 2001 No.021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. jo. No.78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Kreditur PT BANK IFI seluruhnya berjumlah Rp 40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah); 2. Menyatakan Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.} (Ing Barings) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit); 3. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd} (Ing Barings) seluruhnya berjumlah US $ 4,810,733.25,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar dua puluh lima sen); 4. Menyatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam kedudukannya sebagai Pemegang Saham PT Bank Intan; 5. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada BPPN seluruhnya berjumlah Rp 93.280.205.326,- (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); 6. Menolak untuk hal-hal selebihnya; Bahwa terhadap putusan tersebut di atas dalam tingkat Kasasi atas permohonan Debitur Pailit telah dikabulkan permohonan Kasasinya oleh Mahkamah Agung RI dengan putusannya tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001; Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi IR. FADEL MUHAMMAD dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya G.P. AJI WIJAYA, S.H. dan JONSON HUTAJULU, SH tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST; Dan mengadili sendiri: Menolak tagihan-tagihan dari para Kreditur terhadap Debitur Pailit : Ir. Fadel Muhammad yang dimintakan penyelesaiannya akibat adanya bantahan/penolakan dari Debitur Pailit oleh Hakim Pengawas dengan Penetapannya tanggal 26 Juni 2001 No.021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST. jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST; Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang jatuh di semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Kreditur pada tanggal 06 Desember 2001, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Kreditur dengan perantaraan para kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2001 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada tanggal 14 Desember 2001, permohonan mana disertai juga dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 14 Desember 2001, kemudian terhadapnya oleh pihak -

lawan telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 4 Januari 2002; Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287 dan Pasal 288 Perpu No. 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan "Undang-Undang Kepailitan"), permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang-Undang; Menimbang, bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut: I. Majelis Hakim Kasasi melakukan kesalahan berat penerapan hukum dengan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi padahal tidak ada upaya hukum kasasi terhadap putusan Pengadilan Niaga yang memutus tentang perselisihan tagihan Debitur Pailit dalam rapat pemberesan harta Debitur Pailit sebab masalah keabsahan tagihan sudah dikuatkan sampai tingkat PK (Putusan Peninjauankembali) dan sudah berkekuatan hukum pasti. Bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur dan tidak mengijinkan tentang adanya upaya hukum terhadap suatu putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga yang memutuskan tentang bantahan Debitur Pailit atas jumlah tagihan yang direkomendasikan Pengurus, Hakim Pengawas sebab supaya hukum Debitur Pailit atas jumlah tagihan yang disetujui oleh Hakim Pengawas dan Kurator, hanya maksimum sampai "bantahan ke Majelis Hakim yang sama". Adapun Kronologis Pailitnya Ir. Fadel Muhammad/Termohon Peninjauankembali sampai mengajukan permohonan kasasi adalah sebagai berikut: Bahwa pada tanggal 15 November 2000 Termohon Kasasi I selaku Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan Pailit terhadap Pemohon Kasasi dikarenakan Pemohon Kasasi tidak membayar hutangnya kepada Termohon Kasasi I yang sudah jatuh tempo; Bahwa pada tanggal 13 Desember 2000, Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan PKPU yang terdaftar di bawah register Nomor: 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor : 078/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst berarti Termohon Peninjauankembali mengakui utang; Bahwa atas permohonan PKPU tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan tertanggal 8 Januari 2001 telah mengabulkan permohonan PKPU sementara selama 45 hari; Bahwa dalam rapat-rapat kreditur Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi meminta PKPU tetap, dengan mengajukan Rencana Perdamaian akan tetapi berdasarkan hasil voting para Kreditur menolak Rencana Perdamaian dan PKPU Tetap yang diajukan Pemohon Kasasi; Bahwa dengan ditolaknya Rencana Perdamaian dan PKPU Tetap oleh Kreditur Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi, pada tanggal 13 Maret 2001, Majelis Hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan Ir. Fadel Muhammad Pailit dengan segala akibat hukumnya; Bahwa atas putusan Majelis Hakim yang mempailitkan Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi tersebut, Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi telah mengajukan upaya hukum Peninjauankembali yang terdaftar di bawah Nomor 11 PK/N/2001; Bahwa Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa Perkara Nomor : 11 PK/N/2001 tersebut telah mengeluarkan putusan yang menolak permohonan Peninjauankembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi dalam kapasitasnya sebagai Pemohon Peninjauankembali; Bahwa Majelis Hakim Nomor : 021/PKKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mempertimbangkan bahwa Termohon Peninjauankembali telah mengakui adanya hutang kepada krediturnya terutama kepada Pemohon Peninjauankembali dan telah diadakan Pencocokan Piutang dalam rapat-rapat kreditur. Isi pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya Nomor : 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor:

II.

78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 13 Maret 2001 adalah sebagaimana isi dalam putusannya; Bahwa pada rapat-rapat kreditur setelah Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi (Debitur Pailit), dalam tingkat peninjauankembali dalam rangka pemberesan ternyata kemudian Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi (Debitur Pailit) mengajukan bantahan ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat rekomendasi Kurator dan Hakim Pengawas, adanya utang kepada kreditur-krediturnya dengan mengajukan surat bantahan tertanggal 12 Juni 2001 kepada Hakim Pengawas; Bahwa karena Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan perselisihan tersebut, maka Hakim Pengawas mengajukan perselisihan tersebut dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Niaga. Majelis Pengadilan Niaga yang menjadi perselisihan tersebut telah mengeluarkan putusan pada tanggal 6 September 2001 yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: 1. Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Kreditur PT BANK IFI seluruhnya berjumlah Rp 40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah); 2. Menyatakan ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (d/h INTERNATIONALE NEDERLANDEN MERCHANT BANK (SINGAPORE) LTD.(ING BARINGS) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit); 3. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada ING BARINGS SOUTH EAST ASIA LIMITED (SINGAPORE), LTD. (ING BARINGS) seluruhnya berjumlah US$ 4.810.733,25,- (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Dollar dua puluh lima sen); 4. Menyatakan BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam kedudukannya sebagai Pemegang Sahara PT. BANK INTAN; 5. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada BPPN seluruhnya berjumlah Rp 93.280.205.326,- (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); 6. Menolak untuk hal-hal selebihnya; Bahwa kemudian Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Majelis Hakim tanggal 5 September 2001 perkara Nomor : 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor: 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst padahal sudah tidak dimungkinkan kasasi berdasarkan Undang-Undang Kepailitan; Bahwa sepanjang mengenai tagihan-tagihan tersebut adalah tergolong sebagai akibat hukum dari kepailitan tersebut dan perkara aquo hanya menyangkut jumlah tagihan dan upaya hukum maksimum hanya "mengajukan bantahan" ke Majelis Hakim Pengadilan Niaga tanpa ada hak untuk kasasi; Dengan demikian tidak ada lagi upaya hukum bagi Termohon Peninjauankembali untuk mengajukan Kasasi, yang ada hanyalah Rapat-rapat kreditur dalam rangka pemberesan; Majelis Hakim melakukan kesalahan berat penerapan hukum dengan memeriksa dan memutus perkara yang telah diadili sampai tingkat peninjauankembali; Bahwa Majelis Hakim Kasasi tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara yang dimohonkan kasasi oleh Termohon Peninjauankembali karena terhadap perkara ini sudah ada putusan dalam tingkat Peninjauankembali dalam perkara Nomor : 011 PK/N/2001 dimana dalam tingkat peninjauankembali Majelis Peninjauankembali menguatkan putusan Pengadilan Niaga yang mengakui tagihan Pemohon Peninjauankembali;

III.

IV.

Upaya hukum Peninjauankembali adalah upaya hukum luar biasa dan terakhir dalam suatu perkara, jadi bagaimana mungkin Majelis Hakim Kasasi memberikan putusan kasasi atas perkara yang sudah diputus dalam tingkat peninjauankembali; Termohon Peninjauankembali telah dinyatakan Pailit sampai tingkat peninjauankembali karena tagihan Pemohon Peninjauankembali diakui, maka merupakan kesalahan hukum berat apabila kemudian Majelis Kasasi tidak mengakui tagihan tersebut; Bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi dari Termohon Peninjauankembali oleh Majelis Hakim Kasasi berarti telah menganulir putusan peninjauankembali Nomor :011 PK/N/2001 yang merupakan putusan yang terakhir dalam perkara ini dan dapat merusak sistem hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara yang diterapkan dalam perkara niaga yang dapat mengakibatkan tidak terciptanya kepastian hukum; Majelis Hakim Kasasi melakukan kesalahan berat menerapkan hukum dengan menolak tagihan Pemohon Peninjauankembali kepada Termohon Peninjauankembali. Bahwa Pemohon Peninjauankembali pada waktu kedudukan sebagai Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atas permohonan pailit yang terdaftar di bawah register nomor: 21/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 13 Desember 2000 yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali (vide P-2). Bahwa dengan mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maka Termohon Peninjauankembali sendiri mengakui ada utang kepada Pemohon Peninjauankembali dan sepanjang mengenai adanya utang tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perselisihan tersebut pada tanggal 6 September 2001, Nomor: 021/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor : 78/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst; Bahwa Pemohon Peninjauankembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya dalam halaman 22 Putusan yang pada intinya menyebutkan Pengadilan Niaga telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan dan menetapkan utang Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauankembali kepada Termohon Kasasi I/Pemohon Peninjauankembali dengan mempertimbangkan adanya sengketa antara Pemohon Peninjauankembali dan Termohon Peninjauankembali sebab dalam tingkat Peninjauankembali Niaga alasan tersebut telah ditolak oleh Majelis Hakim Peninjauankembali. Apalagi dengan diajukannya permohonan PKPU berarti Termohon Peninjauankembali mengakui utang; Bahwa tidak benar Pemohon Peninjauankembali mempunyai kewajiban kepada Termohon Peninjauankembali karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 175/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 26 Oktober 2000 belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena terhadap perkara tersebut sekarang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sehingga tidak benar dalil Termohon Peninjauankembali yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauankembali mempunyai kewajiban kepada Termohon Peninjauankembali, lagipula dalam Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa semua perkara perdata akan ditunda atau dihentikan dengan adanya perkara pailit; Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tidak relevan lagi disampaikan sebab Pemohon Kasasi sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan PKPU yang berarti mengakui adanya utang. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menolak tagihan Pemohon Peninjauankembali terhadap Termohon Peninjauankembali dengan membenarkan dalil keberatan Termohon Peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyangkut tagihan PT Bank IFI dengan dalil tentang adanya perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tidak relevan lagi disampaikan sebab Pemohon Peninjauankembali sendiri yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan PKPU yang artinya Pemohon Kasasi mengakui adanya utang dan lagipula dalam Pasal 26, 27 dan 28 Undang-Undang Kepailitan mengatur bahwa semua perkara perdata akan ditunda atau dihentikan dengan adanya perkara pailit; Bahwa Pemohon Peninjauankembali keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 23 yang pada intinya bahwa Pengadilan Niaga

telah salah menerapkan hukum pembuktian dalam menyatakan dan menetapkan hutang Termohon Peninjauankembali/Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa perhitungan yang dilakukan oleh Kurator didasarkan oleh bukti-bukti yang sah; Bahwa Termohon Peninjauankembali sendiri telah mengakui adanya utang kepada Pemohon Peninjauankembali dan tagihan tersebut sudah berdasarkan perjanjian sebagaimana pengakuan Termohon Peninjauankembali dalam tanggapan tertanggal 30 November 2000 terhadap permohonan pailit dari Pemohon Peninjauankembali, dimana dalam tanggapan tersebut Termohon Peninjauankembali mengakui: a. Butir 3.1 halaman 22; b. Butir 3.2. halaman 3; c. Butir 3.3.a butir I, ii, iii, iv dan v, halaman 3, 4 dan 5; d. Butir 3.3.a (I, ii, iii dan vi), halaman 6; Jadi telah terbukti: Pemohon Kasasi/Termohon mengakui telah menerima Fasilitas Kredit/Utang Pokok sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dari Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit dan telah jatuh tempo; Pemohon Kasasi/Termohon tidak membantah dalil Termohon Kasasi I/Pemohon Pailit bahwa Fasilitas Kredit/Utang Pokok Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) belum dibayar oleh Pemohon Kasasi/Termohon; Pemohon Kasasi/Termohon mengakui bahwa di samping utang pokok juga ada utang bunga dan utang denda; Bukti lain mengakui Pemohon Kasasi/Termohon atas utang kepada Termohon Kasasi I/Pemohon adalah sebagai berikut: 1. Surat Fadel Muhammad (Pemohon Kasasi/Termohon) (Bukti P-18) yang ditulis dan ditandatangani FADEL MUHAMMAD yang antara lain berbunyi sebagai berikut: a. Paragraf Pertama dari isi surat Fadel Muhammad (Pemohon Kasasi/Termohon) (P-18): "Saya telah beberapa kali menerima teguran dari Bapak. Saya menghormati teguran tersebut dan sama sekali tidak ada keinginan sedikitpun untuk tidak bertanggung jawab atas Fasilitas yang diberikan kepada saya"; b. Paragraf Kedua dari isi surat Fadel Muhammad (Pemohon Kasasi/Termohon) (P-18): "Fadel Muhammad mengakui lalai memenuhi kewajibannya kepada Pemohon karena Krisis Moneter (Monetary Turbulence) dan kehilangan prospek bisnis"; c. Paragraf Keempat dari isi surat Fadel Muhammad (Pemohon Kasasi/Termohon) (P-18) antara lain berbunyi sebagai berikut: "bahwa saya menyadari sepenuhnya bahwa saya memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban saya ..."; 2. Surat Ir. Fadel Muhammad (Bukti vide P-19) meminta diadakan "Restrukturisasi atau Penjadwalan Utang". Bukti P-19 ini membuktikan Ir. Fadel Muhammad (Pemohon Kasasi/Termohon utang, apalagi surat ini dibuat dan ditandatangani oleh Fadel Muhammad; 3. Surat Ir. Fadel Muhammad tanggal 16 Mei 2000 (P-20) dan tanggal 14 Mei 2000 (P21) yang meminta Restrukturisasi utang dan bunga 18% dihitung sejak tahun 1996; Bukti yang tidak pernah dimasukkan ke dalam berkas perkara kasasi Nomor: 037 K/N/2001 sehingga dimasukkan ke dalam permohonan peninjauankembali dan memori peninjauankembali ini. Ternyata dalam berkas perkara kasasi Nomor : 037 K/N/2001, telah dengan sengaja "Oknum" tertentu tidak memasukkan permohonan PKPU tertanggal 13 Desember 2001 (Bukti PK-1) dari Termohon Peninjauankembali, sehingga bukti PK-1 ini harus dianggap sebagai bukti baru dalam permohonan peninjauankembali ini. Karena memang dalam perkara kasasi Nomor : 037 K/N/2001, bukti PK-1 tidak dimasukkan dalam berkas perkara

dan karenanya harus dianggap sebagai bukti baru dalam rangka proses pengajuan permohonan peninjauankembali ini; Tindakan oknum tertentu ini yaitu dengan sengaja tidak memasukkan bukti PK-1 ke dalam berkas perkara adalah hanyalah upaya untuk menghindari terbongkarnya bahwa telah terdapat suatu pengakuan hutang, yang intinya adalah sebagai berikut: Termohon Peninjauankembali mengakui berhutang kepada PT Bank IFI sebesar Rp 40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah); Termohon Peninjauankembali mengakui berhutang kepada ING Barings sebesar US$ 4,810,733.25 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga Dollar dua puluh lima sen); Termohon Peninjauankembali mengakui berhutang kepada BPPN sebesar Rp 93.280.205.326,- (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Mengenai alasan-alasan ad. I: Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena putusan perkara niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST bukanlah putusan pailit sebagaimana dimaksud oleh pasal 1 UU No. 4 Th. 1998, karena putusan tersebut pada dasarnya merupakan putusan dalam rangka pemberesan budel pailit dalam menetapkan jumlah piutang dari para kreditur; Mengenai alasan-alasan ad. II: Bahwa alasan ini juga dapat dibenarkan, karena dengan adanya putusan Peninjauan Kembali tanggal 21 Juni 2001 No. 11 PK/N/2001, maka putusan pailit Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Februari 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST telah berkekuatan hukum tetap, dan dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan mempunyai utang kepada Pemohon Peninjauan Kembali yang belum dibayar; Mengenai alasan-alasan ad. III dan IV: Bahwa alasan-alasan, ini juga dapat dibenarkan, karena Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara kepailitan telah mengajukan PKPU dan mengaku berutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali, dan karena PKPUnya ditolak, maka Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan pailit sesuai ketentuan pasal 217 ayat (1) UU No. 4 Th. 1998; Bahwa putusan perdata yang belum berkekuatan tetap, belum mempunyai nilai pembuktian. Dan sesuai ketentuan pasal 32 UU No. 4 Th. 1998, maka semua putusan Hakim yang menyangkut harta pailit harus dihentikan; Bahwa putusan kasasi No. 037 K/N/2001 yang telah menolak adanya hutang Termohon Peninjauan Kembali tidak memperhatikan adanya putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana Termohon Peninjauan Kembali telah dinyatakan pailit karena tidak membayar utangnya kepada Pemohon Peninjauan Kembali; Bahwa sesuai ketentuan pasal 1917 BW, seharusnya putusan pailit yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut mempunyai kekuatan bukti kuat, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali berhutang kepada Pemohon Peninjauan Kembali; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti pada putusan kasasi tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 terdapat kesalahan berat dalam menerapkan hukum pembuktian, sehingga menimbulkan adanya putusan yang saling bertentangan satu sama lain, oleh karena itu Majelis Peninjauan Kembali berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT Bank IFI, dalam hal ini diwakili oleh

kuasanya : Marx Andryan, S.H., M.M. dan membatalkan putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001 tersebut, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini; Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, pada Kasasi, maupun pada Peninjauan Kembali; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Kepailitan serta Undang-undang lain yang bersangkutan;

-

Mengadili: Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PT BANK IFI, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Marx Andryan, S.H., M.M. tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 November 2001 No. 037 K/N/2001;

Dan Mengadili Kembali: Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit)/Termohon Peninjauan Kembali kepada Kreditur/Pemohon Peninjauan Kembali PT BANK IFI seluruhnya berjumlah Rp 40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah); Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, pada Kasasi, maupun pada Peninjauan Kembali dan biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 28 JANUARI 2002, dengan H. SOEKIRNO, S.H., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. ARBIJOTO, S.H. dan H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. ARBIJOTO, S.H. dan H. ABDUL KADIR MAPPONG, S.H., Hakim-Hakim Anggota tersebut serta BINSAR P. PAKPAHAN, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak. Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. ARBIJOTO, SH

H. SOEKIRNO, SH

Ttd. H. ABDUL KADIR MAPPONG, SH Panitera Pengganti, Ttd. BINSAR P. PAKPAHAN Biaya-biaya: 1.

Meterai

Rp. 6.000,-

2.

Redaksi

Rp. 1.000,-

3.

Administrasi peninjauan kembali

Rp. 9.993.000,-

Jumlah

Rp.10.000.000,-