Lampiran 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
SIUP REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN NOMOR : PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN/ PERORANGAN ALAMAT
REFERENSI
: ……………..……………..……………..
SURAT PERMOHONAN SIUP
: ……………..……………..……………..
NOMOR TANGGAL
: ……………..……………..……………..
: :
……………..……………..…………….. ……………..……………..……………..
NO. TELEPON NO. FAX EMAIL
: ……………..……………..…………….. : ……………..……………..……………..
REKOMENDASI DISKANLUT PROVINSI …………….. NOMOR : ……………..……………..…………….. TANGGAL : : ……………..……………..……………..
NPWP NO. AKTE PENDIRIAN/PERUBAHAN
: ……………..……………..…………….. : ……………..……………..……………..
REKOMENDASI DISKANLUT KABUPATEN/KOTA
NO. SURAT/SERTFIKAT KEPEMILIKAN NO. KTP
: ……………..……………..…………….. : ……………..……………..……………..
NOMOR : TANGGAL : :
NAMA PENANGGUNG JAWAB
: ……………..……………..……………..
…………….. ……………..……………..…………….. ……………..……………..……………..
PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN NOMOR
:
……………..……………..……………..
TANGGAL : :
……………..……………..…………….. DISTRIBUSI COPY
FOTO 4X6
1. KEPALA DINAS PROVINSI 2. KEPALA DINAS KABUPATEN/KOTA 3. ARSIP
CATATAN
………………..…. ……………..…….
MASA BERLAKU IZIN SIUP INI BERLAKU SEJAK TANGGAL SAMPAI DENGAN TANGGAL
: ……………..………… : ……………..…………
JAKARTA, (tanggal - bulan - tahun) DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TANDA TANGAN
NAMA NIP
: :
JABATAN
:
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
PB 0000001
0000001
*012345678901*
Lampiran 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN NO
:
TANGGAL
:
USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN JENIS KEGIATAN USAHA *)
: JENIS IKAN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
TITIK KOORDINAT
TAHAP PRODUKSI 1 PEMBENIHAN 2 PEMBESARAN 3 PEMANENAN TAHAP PENGOLAHAN 1 PENANGANAN HASIL 2 PENGOLAHAN 3 PENGAWETAN 4 PENYIMPANAN 5 PENDINGINAN TAHAP PEMASARAN 1 PENGUMPULAN 2 3 4 5 6
PENAMPUNGAN PEMUATAN PENGANGKUTAN PENYALURAN PEMASARAN
KETERANGAN : *) Mencantumkan jenis kegiatan yang ada DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NAMA
:
NIP
:
JABATAN
:
LUAS (Ha / Unit)
Lampiran 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
SIKPI-I REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN NOMOR : PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN : ALAMAT
:
NAMA PENANGGUNG JAWAB
:
IDENTITAS KAPAL 1. NAMA KAPAL : 2. TEMPAT & NO. REGISTRASI / : NO.GROSS AKTE 3. TEMPAT & TANDA SELAR : 4. NAMA PANGGILAN : 5. ASAL KAPAL : 6. NEGARA ASAL : 7. TEMPAT PEMBUATAN : SPESIFIKASI KAPAL 1. BERAT KOTOR : 2. MUATAN BERSIH : 3. DAYA MUAT PALKAH IKAN : 4. TEMPERATUR RUANG PALKAH : 5. MEREK MESIN : 6. KEKUATAN MESIN : 7. NOMOR SERI MESIN : 8. BAHAN KAPAL : 9. PANJANG KAPAL 10. RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP : A. JUMLAH : B. KAPASITAS : NOMOR TRANSMITTER
REFERENSI NOMOR SIUP TANGGAL
: :
SURAT PERMOHONAN SIKPI NOMOR : TANGGAL : MUATAN
PELABUHAN :
DAERAH PENGUMPULAN GT NETTO TON
PELABUHAN PANGKALAN
:
M3 C
PELABUHAN MUAT / SINGGAH
:
PELABUHAN TUJUAN
:
°
DK ANAK BUAH KAPAL : ORANG
1. INDONESIA 2. ASING PER TAHUN Jumlah (Orang)
BERLAKU SEJAK TANGGAL SAMPAI DENGAN TANGGAL
I
II
III
MASA BERLAKU IZIN : :
CATATAN JAKARTA, (tanggal - bulan - tahun) DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA DISTRIBUSI COPY 1. PANGLIMA ARMADA BARAT, TNI AL 2. PANGLIMA ARMADA TIMUR, TNI AL 3. DIREKTORAT POLAIRUD, MABES POLRI 4. DIREKTORAT JENDERAL P2SDKP 5. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 6. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA 7. DINAS PROVINSI 8. DINAS KABUPATEN/KOTA
TANDA TANGAN
NAMA NIP JABATAN
: : :
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
PB 0000001
000000
*012345678901*
Lampiran 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
SIKPI-A
REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
FISH CARRIER LICENSE SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN NOMOR : COMPANY PERUSAHAAN COMPANY NAME NAMA PRUSAHAAN
:
ADDRESS ALAMAT
:
RENSPONSIBILITY INSURER NAMA PENANGGUNG JAWAB
REFERENCE REFERENSI LFCA NUMBER NOMOR SIUP DATE TANGGAL
: :
REQUEST LETTER SURAT PERMOHONAN SIKPI NUMBER NOMOR DATE TANGGAL
:
: :
SHIP IDENTIFICATION IDENTITAS KAPAL :
1
VESSEL NAME NAMA KAPAL : REGISTRATION NUMBER TEMPAT & NO. REGISTRASI / NO.GROSS AKTE : MARK OF TONNAGE CERTIFICATE TANDA SELAR CALL SIGN : NAMA PANGGILAN : FLAG BENDERA : IDENTIFICATION OF VESSEL TANDA PENGENAL KAPAL : MATERIAL OF HULL BAHAN KAPAL : BRAND OF MAIN ENGINE MEREK MESIN UTAMA : MAIN ENGINE NUMBER NO. MESIN UTAMA ID NUMBER OF TRANSMITTER NOMOR TRANSMITER
2 3 4 5 6 7 8 9
NOTE CATATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DISTRIBUTION OF COPIES DISTRIBUSI COPY EMBASSY OF
KEDUTAAN BESAR WESTERN FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY PANGLIMA ARMADA BARAT, TNI AL EASTERN FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY PANGLIMA ARMADA TIMUR, TNI AL DIRECTORATE OF AIR AND MARINE POLICE DIREKTORAT POLAIRUD, MABES POLRI DIRECTORATE GENERAL OF MARINE AND FISHERIES RESOURCE SURVEILLANCE DIREKTORAT JENDERAL P2SDKP DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIRECTORAT GENERAL OF AQUACULTURE DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA PROVINCE FISHERIES SERVICES OFFICE DINAS PROVINSI DISTRICT FISHERIES SERVICES OFFICE DINAS KABUPATEN/KOTA
FREIGHT MUATAN
PORT PELABUHAN :
COLLECTING AREA DAERAH PENGUMPULAN
PORT OF CHECK POINT/FISHING BASE PELABUHAN PANGKALAN
:
TRANSIT PORT PELABUHAN MUAT/SINGGAH
:
DESTINATION PORT PELABUHAN TUJUAN
:
CREW ANAK BUAH KAPAL INDONESIAN CREW ABK INDONESIA
:
FOREIGN CREW ABK ASING
:
VALID SINCE BERLAKU SEJAK TANGGAL
VALIDITY OF LICENSE MASA BERLAKU :
UP TO SAMPAI DENGAN TANGGAL
:
JAKARTA (DATE - MONTH - YEAR) DIRECTOR GENERAL OF AQUACULTURE DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA SIGNATURE TANDA TANGAN
NAME NAMA EMPLOYEE ID NIP TITLE JABATAN
: : :
If there is data and/or information and/or document for supported publication of license which will be proven in correctly and/or illegally in the future stated by institution in charge to publish the document, Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, then this license will be removed and the entire fishery collection fees which have been paid will not be return maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
PB 0000001
000000
*012345678901*
Lampiran 7 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
FISH CARRIER LICENSE ATTACHMENT LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGKANGKUT IKAN NO. : VESSEL MASTER DATA DATA NAKHODA
Photograph Foto
:
NAME : NAMA : NATIONALITY KEWARGANEGARAAN : NO. DEPT. OF MAN POWER LICENSE NO. IZIN DEPNAKER (IKTA / IZIN KERJA TENAGA ASING) : NO. OF PASSPORT NO. PASPOR : EXPIRED DATE OF PASSPORT TANGGAL KADALUARSA PASPOR
SHIP SPECIFICATION 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SPESIFIKASI KAPAL GROSS TONNAGE BERAT KOTOR NET TONNAGE BERAT BERSIH FISH HOLD CAPACITY DAYA MUAT PALKAH IKAN FISH HOLD LOWEST TEMPERATURE TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKA BRAND OF ENGINE MERK MESIN ENGINE POWER KEKUATAN MESIN ENGINE NUMBER NO. SERI MESIN MATERIAL OF HULL BAHAN KAPAL LIVE FISH STORAGE RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP A. TOTAL JUMLAH B. CAPACITY KAPASITAS
:
GT
:
NETTO TON
:
M3
:
0
C
: :
DK
: :
:
Unit
:
M3
Lampiran 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
SIKPI-NI REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN NOMOR : PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN ALAMAT
: :
NAMA PENANGGUNG JAWAB
:
IDENTITAS KAPAL 1. NAMA KAPAL : 2. TEMPAT & NO. REGISTRASI / NO.GROSS A: 3. TEMPAT & TANDA SELAR : 4. NAMA PANGGILAN : 5. ASAL KAPAL : 6. NEGARA ASAL : 7. TEMPAT PEMBUATAN : CATATAN Kapal ini khusus untuk mengangkut milik perusahaan terlampir
DISTRIBUSI COPY 1. PANGLIMA ARMADA BARAT, TNI AL 2. PANGLIMA ARMADA TIMUR, TNI AL 3. DIREKTORAT POLAIRUD, MABES POLRI 4. DIREKTORAT JENDERAL P2SDKP 5. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP 6. DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA 7. DINAS PROVINSI 8. DINAS KABUPATEN/KOTA
REFERENSI SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN NON PELAYARAN NOMOR SIUP : TANGGAL : SURAT PERMOHONAN SIKPI-NI NOMOR : TANGGAL : PELABUHAN DAERAH PENGUMPULAN : PELABUHAN PANGKALAN
:
PELABUHAN MUAT / SINGGAH
:
PELABUHAN TUJUAN
: MASA BERLAKU IZIN
BERLAKU SEJAK TANGGAL SAMPAI DENGAN TANGGAL
: : JAKARTA, (tanggal - bulan - tahun) DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TANDA TANGAN
NAMA NIP JABATAN
: : :
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benanr dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
PB 0000001
0000001
*012345678901*
Lampiran 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGKANGKUT IKAN NO. :
DATA NAKHODA
PHOTO
:
NAMA
:
KEWARGANEGARAAN
:
NO. IZIN DEPNAKER (IKTA / IZIN KERJA TENAGA ASING)
:
NO. PASSPORT
:
TANGGAL KADALUARSA PASSPORT
:
SPESIFIKASI KAPAL 1.
BERAT KOTOR
:
GT
2.
BERAT BERSIH
:
NETTO TON
3.
DAYA MUAT PALKAH IKAN
:
M3
4.
TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKA
:
0
5.
MEREK MESIN
:
6.
KEKUATAN MESIN
:
7.
NO. SERI MESIN
:
8.
BAHAN KAPAL
:
9.
PANJANG KAPAL
:
10.
RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP A. JUMLAH
:
Unit
B.
:
M3
KAPASITAS
C
DK
Lampiran 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
SIKPI-NA REPUBLIC OF INDONESIA MINISTRY OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES
FISH CARRIER LICENSE SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN NOMOR : COMPANY PERUSAHAAN COMPANY NAME NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN
:
ADDRESS ALAMAT
:
RENSPONSIBILITY INSURER NAMA PENANGGUNG JAWAB
:
SHIP IDENTIFICATION IDENTITAS KAPAL :
1 VESSEL NAME NAMA KAPAL 2 REGISTRATION NUMBER TEMPAT & NO. REGISTRASI / NO.GROSS AKTE 3 MARK OF TONNAGE CERTIFICATE TEMPAT & TANDA SELAR 4 CALL SIGN NAMA PANGGILAN 5 VESSEL OF ORIGIN ASAL KAPAL 6 NATIVE COUNTRY NEGARA ASAL 7 PRODUCTION PLACE TEMPAT PEMBUATAN
REFERENCE REFERENSI LICENCE OPERATION FOR NON SEA-VOYAGE SURAT IZIN OPERASI PERUSAHAAN NON PELAYARAN : LFCA NUMBER NOMOR SIUP : DATE TANGGAL REQUEST LETTER SURAT PERMOHONAN SIKPOPI-NA NUMBER NOMOR : DATE TANGGAL : FREIGHT PELABUHAN COLLECTING AREA DAERAH PENGUMPULAN
:
PORT OF CHECK POINT/FISHING BASE PELABUHAN PANGKALAN
:
TRANSIT PORT PELABUHAN MUAT / SINGGAH
:
DESTINATION PORT PELABUHAN TUJUAN
:
:
VALIDITY OF LICENSE MASA BERLAKU :
NOTE CATATAN VALID SINCE BERLAKU SEJAK TANGGAL This vessel specific for transport company asset Kapal ini khusus untuk mengangkut milik perusahaan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
DISTRIBUTION OF COPIES DISTRIBUSI COPY EMBASSY OF KEDUTAAN BESAR WESTERN FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY PANGLIMA ARMADA BARAT, TNI AL EASTERN FLEET COMMANDER, INDONESIAN NAVY PANGLIMA ARMADA TIMUR, TNI AL DIRECTORATE OF AIR AND MARINE POLICE DIREKTORAT POLAIRUD, MABES POLRI DIRECTORATE GENERAL OF MARINE AND FISHERIES RESOURCE SURVEILLANCE DIREKTORAT JENDERAL P2SDKP DIRECTORATE GENERAL OF CAPTURE FISHERIES DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP DIRECTORATE GENERAL OF AQUACULTURE DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA PROVINCE FISHERIES SERVICES OFFICE DINAS PROVINSI …………….. DISTRIC FISHERIES SERVICES OFFICE DINAS KABUPATEN/KOTA …………..
:
UP TO SAMPAI DENGAN TANGGAL
JAKARTA (DATE - MONTH - YEAR) DIRECTOR GENERAL OF AQUACULTURE DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
SIGNATURE TANDA TANGAN
NAME NAMA EMPLOYEE ID NIP TITLE JABATAN
: : :
If there is data and/or information and/or document for supported publication of license which will be proven in correctly and/or illegally in the future stated by institution in charge to publish the document, Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, then this license will be removed and the entire fishery collection fees which have been paid will not be return maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
PB 0000001
0000001
*012345678901*
Lampiran 9 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
FISH CARRIER LICENSE ATTACHMENT LAMPIRAN SURAT IZIN KAPAL PENGKANGKUT IKAN NO. : VESSEL MASTER DATA DATA NAKHODA
Photograph Foto
:
NAME NAMA NATIONALITY KEWARGANEGARAAN NO. DEPT. OF MAN POWER LICENSE NO. IZIN DEPNAKER (IKTA / IZIN KERJA TENAGA ASING) NO. OF PASSPORT NO. PASSPORT EXPIRED DATE OF PASSPORT TANGGAL KADALUARSA PASSPORT
: : : : :
SHIP SPECIFICATION SPESIFIKASI KAPAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9
GROSS TONNAGE BERAT KOTOR NET TONNAGE BERAT BERSIH FISH HOLD CAPACITY DAYA MUAT PALKAH IKAN FISH HOLD LOWEST TEMPERATURE TEMPERATUR TERENDAH RUANG PALKA BRAND OF ENGINE MERK MESIN ENGINE POWER KEKUATAN MESIN ENGINE NUMBER NO. SERI MESIN MATERIAL OF HULL BAHAN KAPAL LIVE FISH STORAGE RUANG PENYIMPANAN IKAN HIDUP A. TOTAL JUMLAH B. CAPACITY KAPASITAS
:
GT
:
NETTO TON
:
M3
:
0
C
: : : :
: :
DK
Lampiran 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
RPIPM
REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REKOMENDASI PEMBUDIDAYAAN IKAN PENANAMAN MODAL NOMOR : PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN :
REFERENSI
ALAMAT
:
SURAT PERMOHONAN RTPIPM NOMOR : TANGGAL :
NAMA PENANGGUNG JAWAB
:
SURAT IZIN USAHA PERIKANAN NOMOR : TANGGAL
RPIPM / KONFIRMASI DAERAH USAHA BUDIDAYA 1. PENANAMAN MODAL ASING (PMA) 2. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
CATATAN
DISTRIBUSI COPY 1. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN - RI 2. DIREKTUR JENDERAL P2HP - DKP 3. DIREKTUR JENDERAL P2SDKP - DKP 4. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA - DKP 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) 6. GUBERNUR PROPINSI 7. BUPATI / WALIKOTA 8. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) 9. DINAS KP PROPINSI 10. DINAS KP KABUPATEN/KOTA 11. DIREKTUR PT.
:
REKOMENDASI DINAS KP PROPINSI
NOMOR TANGGAL :
: :
REKOMENDASI DINAS KP KAB/KOTA NOMOR : TANGGAL : : MASA BERLAKU REKOMENDASI BERLAKU SAMPAI PERUSAHAAN MENDAPATKAN PERSETUJUAN DARI INSTANSI YANG BERWENANG DI BIDANG PENANAMAN MODAL JAKARTA, (tanggal - bulan - tahun) DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TANDA TANGAN
NAMA NIP JABATAN
: : :
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
Nomor Seri : PB.123456
Lampiran 11 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
LAMPIRAN REKOMENDASI PEMBUDIDAYAAN IKAN PENANAMAN MODAL NO
:
TANGGAL
:
KOMODITAS
RADIUS
PERAIRAN
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROPINSI
TITIK KOORDINAT
KETERANGAN : *) Mencantumkan jenis kegiatan yang ada
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
NAMA
:
NIP
:
JABATAN
:
Lampiran 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REKOMENDASI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG NOMOR : PERUSAHAAN NAMA PERUSAHAAN / PERORANGAN : ALAMAT
:
NAMA PENANGGUNG JAWAB
:
RTPIPM / KONFIRMASI DAERAH USAHA BUDIDAYA 1. PENANAMAN MODAL ASING (PMA) 2. PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) 3. SWASTA NASIONAL (SN) CATATAN
DISTRIBUSI COPY 1. MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN - RI 2. DIREKTUR JENDERAL P2HP - DKP 3. DIREKTUR JENDERAL P2SDKP - DKP 4. DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA - DKP 5. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) 6. DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 7. GUBERNUR PROPINSI 8. BUPATI / WALIKOTA 9. BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH (BKPMD) 10. DINAS KP PROPINSI 11. DINAS KP KABUPATEN/KOTA 12. DIREKTUR PT.
REFERENSI SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI NOMOR : TANGG : SURAT IZIN USAHA PERIKANAN NOMOR : TANGG : PASPOR TKWNAP NOMOR : TANGG : SERTIFIKAT / IJAZAH TKWNAP NOMOR : TANGG : MASA BERLAKU REKOMENDASI BERLAKU SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL : JAKARTA, (tanggal - bulan - tahun) DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA
TANDA TANGAN
NAMA NIP JABATAN
: : :
Apabila ada data dan atau informasi dan atau dokumen pendukung penerbitan izin ini yang ternyata dikemudian hari terbukti tidak benar dan atau tidak absah yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pungutan perikanan budidaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali
PB 0000001
0000001
*012345678901*
Lampiran 13 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
LAMPIRAN REKOMENDASI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG NO. : DATA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
PHOTO
NAMA
:
KEWARGANEGARAAN
:
SERTIFIKAT / IJAZAH TKWNAP
:
NO. PASPOR
:
TANGGAL KADALUARSA PASPOR
:
SPESIFIKASI KEAHLIAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Lampiran 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
LAPORAN KEGIATAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN BAGI PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN FASILITAS PENANAMAN MODAL PERIODE LAPORAN : TAHUN …… SEMESTER : Pertama (1 Januari - 30 Juni) : ( Kedua (1 Juli - 31 Desember) : (
I.
LKPM ATAS : 1
2 3 4 5 6
II.
PERSETUJUAN PENANAMAN : MODAL (PROYEK PERTAMA/ PERLUASAN/ALIH STATUS) DAN PERUBAHANNYA *) NOMOR KODE PROYEK (NKP) : IUT : BIDANG USAHA TAHAP KEGIATAN LOKASI PROYEK a. KABUPATEN/KOTA b. PROPINSI c. KAWASAN INDUSTRI d. ALAMAT
Diterbitkan Oleh : No. :
Diterbitkan oleh No.
: : : : : :
Tgl. :
: :
Tgl.
PEMBANGUNAN
:
PRODUKSI
Jl.
Kode Pos :
KETERANGAN PERUSAHAAN 1 2 3
4 5
NAMA PERUSAHAAN : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (N : AKTA NOTARIS a. PENDIRIAN DAN PERUBAHAN:
Notaris No. Tgl. b. PENGESAHAN DEPKEH & HAM: No. Tgl. STATUS PERUSAHAAN : ALAMAT - KANTOR PUSAT : Jl.
-
III.
L-
) )
KANTOR PERWAKILAN
:
: : : : PMDN
PMA Kode Po:
Telp. : Jl.
Faks. :
E-mail : Kode Po:
Telp. :
Faks. :
E-mail :
PERIZINAN PELAKSANAAN YANG DIPEROLEH NOMOR DAN TANGGAL PERIZINAN 1
2 3 4 5 6
DITERBITKAN OLEH
FASILITAS PABEAN a. BARANG MODAL : b. BAHAN BAKU/PENOLONG : RENCANAAN PENGGUNAAN : TENAGA KERJA (RPTK) IZIN LOKASI : SK HAK ATAS TANAH : IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IM: IZIN UU GANGGUAN/HO :
*) Diisi sesuai proyek/SP yang dilaporkan (Proyek Pertama/Perluasan/Alih Status) Lembar-1
Lampiran 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
IV. REALISASI INVESTASI A.
PENGGUNAAN DANA URAIAN 1 MODAL TETAP (AKTIVA TETAP) a. TANAH b. BANGUNAN/GEDUNG c. MESIN/PERALATAN d. LAIN-LAIN
POSISI AKHIR
SUB TOTAL 2 MODAL KERJA (SATU TURN OVER) TOTAL B.
SUMBER DANA URAIAN 1 MODAL SENDIRI 2 LABA YANG DITANAM KEMBALI 3 PINJAMAN : a. DALAM NEGERI b. LUAR NEGERI
POSISI AKHIR
TOTAL V. PERMODALAN PERSEROAN A.
PEMILIKAN SAHAM **)
(Satuan mata uang sesuai SP)
URAIAN 1 PESERTA INDONESIA
POSISI AKHIR
SUB TOTAL 2 PESERTA ASING
NEGARA ASAL
SUB TOTAL 3 GO PUBLIC/MASYARAKAT TOTAL **) Hanya diisi oleh perusahaan PMA/Perusahaan Nasional yang ada unsur modal asingnya
B.
MODAL PERSEROAN URAIAN a. b. c.
POSISI AKHIR
MODAL DASAR MODAL DITEMPATKAN MODAL DISETOR
Lembar-2
Lampiran 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
VI. REALISASI FISIK PENYELESAIAN FISIK a. PEMBANGUNAN TANAH b. PEMBANGUNAN GEDUNG c. PEMASANGAN MESIN
Ha/M2 ( %) ( %)
: : :
VII. PENGGUNAAN TENAGA KERJA URAIAN 1 DEWAN KOMISARIS 2 DIREKSI 3 TENAGA KERJA
INDONESIA
ASING
JUMLAH
VIII. PRODUKSI & PEMASARAN NO
JENIS BARANG/ JASA
SATUAN
KAPASITAS IZIN PER TAHUN
KAPASITAS TERPASANG PER TAHUN
REALISASI PRODUKSI (PERIODE LAPORAN)
EKSPOR
IX. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DIKENAKAN TERHADAP PERUSAHAAN KETENTUAN ***)
REALISASI DOKUMEN BELUM ADA
ADA
1 WAJIB AMDAL (ANDAL, RKL & RPL)
PERSETUJUAN NOM: TAN:
2 UKL DAN UPL 3 SPPL
***) AMDAL ANDAL RKL RPL UKL UPL SPPL
= ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP = ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP = RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP = RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP = UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP = UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP = SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
Lembar-3
Lampiran 14 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER. 12/MEN/2007 Tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan
X.
POLA KEMITRAAN : (Hanya diisi oleh proyek yang diwajibkan pola kemitraan) Apakah perusahaan melaksanakan Pola Kemitraa Apabila Ya - Nama Mitra Kerja : - Kegiatan : - Alamat : Jl.
Ya
Telp : -
Pola Kerjasama
Tidak
Kode Pos
:
Faks
:
:
XI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN 1 Masalah Pertanahan
:
2 Masalah ketenagakerjaan
:
3 Masalah Pemasaran
:
4 Lain-Lain
:
LAPORAN INI DISUSUN DENGAN SEBENARNYA PENANGGUNG JAWAB PT. ……………………………………………………
Petugas yang dapat dihubungi berkaitan dengan masalah pelaporan : Nama : Telepon : Faksimili : E-mail :
CAP PERUSAHAAN & TANDA TANGAN NAMA JELAS : JABATAN :
Lembar-4