)

Stephanus Elgin : Tanggung jawab perusahaan pengembang perumahan terhadap konsep ...,2003 USU e-Repository © 2008

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAPKONSEPPENGEMBANGANPE~~K]WAN TERPADU YANG BERWAWASAN LINGKUNGAi~

(Studi Terhadap Perusahaan Pengembang Perumahan di Kota Medan)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) dalam Program Studi Magister Kenotariatan pada Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara

OIeh:

Stephanus Elgin NIM: 017011057 I Magister Kenotariatan

PERPUSTAKAAN U$U

,. '()'cx,CYOr'7r---

~,,----;;:-;-':,:

N-;;--,_,_,,t12 Su.n "

"

..

7)J . /

)

t ~t:t~ cr r.., - to -

ou:"0.J PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEnAN 2003 Di ~?rd'F~

.2;)-


Judul Penelitian: TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENGEMBANG PERUMAHAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN PERMUKIMAN TERPADU YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN (Studi Terhadap Perusahaan Pengemhang Perumahan di Kota Medao) Nama

STEPHANUS ELGIN

Nomor Pokok

017011057

Program Studi

Magister Kenotariatan

Men Komisi l1mntS.

Prof. Rehn

a~. M.S. Ketua

Dr. Bismar Nasution, 8.H.,M.H Anggota

Dr. Alvi Syahrin. S.H.,M.S. Anggota

Ketua P ogram Studi Magiste Kenotariatan

Prof. Reh Tanggal Lulus:

~a, S.H.,M.S. J~'

'\fiQ

':>


TANGGUNGJAWABPERUSAHAANPENGEMBANGPERUMAK~N

TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN PERMUKlMAN TERPADU YANG BERWAWASANLINGKUNGAN (Studi Terhadap Perusahaan Pengembang Perumahan di Kota Medan)

Stephanus Elgin I) Rehngena Purba 2) Bismar Nasution 2) Alvi Syahrin 2) INTISARI

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Perrnukiman menyebutkan bahwa setiap membangun perumahan wajib mengikuti persyaratan teknis, ekologis, dan administratif, melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan Rencana Pengelolan Lingkungan \RKL), melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan Rencana Pemantauan Lingkupan (RPL), maka dalam meJaksanakan pembangunan harus mencerminkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu perusahaan pengembang yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman adalah pihak pemerintah, swasta (pengembang) dan masyarakat. Sehingga perusahaan pengembang merupakan salah satu sektor yang penting dalam rangka mensejahterakan masyarakat, sebab semakin bertambahnyajumlah penduduk dan semakin meningkatnya tingkat pendapatan mendorong permintaan rumah sebagai tempat tinggal semakin meningkat. Namun pihak pengembang banyak melakukan penyelewengan atau penyimpangan terhadap izin pembangunan perrnukiman dan permukiman yang berwawasan lingkungan. Karena itu, perlu dibahas konsep wawasan lingkungan dalam peraturan perusahaan pengembang perumahan dan perrnukiman, perusahaan pengembang telah melaksanakan konsep pengembang perumahan dan perrnukiman terpadu, dan penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan pengembang serta bentuk sanksinya. Untuk mengkaji hal-hal tersebut di atas, maka sifat dan bentuk penelitian adalah deskriptif analitis dan preskriptif analitis. Lokasi penelitian adalah di Kota Medan. Sebagai sampel responden ditetapkan secara purposive 38 orang. Alat pengumpulan data primer adalah pedoman wawancara, studi kasus, studi dokumen, dan check list. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif.

I) 2)

Kepala Mahkamah Militer Tinggi I Medan. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan III


Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep wawasan lingkungan dalam peraturan perusahaan pengembang perumahan dan permukiman adalah holistik dari beberapa undang-undang yang terkait dalam pengaturan pembangunan perumahan dan permukiman terpadu baik kebutuhan air bersih, listrik, telepon dan transportasi, sehingga tercipta lingkungan yang sehat, aman, nyaman, bersih, tertib dan lengkap. Sedangkan konsep pengembang perumahan dan permukiman terpadu berlandaskan pada asas kesejahteraan, asas manfaat, asas kelestarian lingkungan dan asas pemberdayaan. Kemudian sanksi yang diterapkan terhadap pengembang perumahan dan permukiman adalah sanksi administrasi (pengawasan), sanksi perdata berupa ganti rugi, dan sanksi pidana. Dalam sanksi pidana pada umumnya adalah kerusakan lingkungan sangat kecil sekali terjadinya pencemaran lingkungan, kecuali bahan bangunan mengandung racun. Disarankan kepada pemerintah pusat dan/atau daerah dan swasta (pengembang) serta masyarakat supaya selalu bertindak jujur, adil dan mentaati serta patuh kepada semua peraturan yang relevan dan berlaku terhadap pengaturan pembangunan perumahan. Sehingga masyarakat penghuni tersebut merasa menikmati dan bermanfaat rumah yang ditempatinya untuk selamanya. Kata-kata kunci:

-

Tanggungjawab perusahaan pengembang perumahan Konsep pengembangan permukiman terpadu Wawasan lingkungan.

IV Stephanus Elgin : Tanggung jawab perusahaan pengembang perumahan terhadap konsep ...,2003 USU e-Repository © 2008

THE RESPONSIBILITY OF HOUSING DEVELOPER FOR INTEGRATED RESIDENCE DEVELOPMENT CONCEPT WITH FRIENDLY - ENVIRONMENTAL (A Study on Housing Development at Medan City)

Stephanus Elgin I) Rehngena Purba 2) Bismar Nasution 2) Alvi Syahrin 2) ABSTRACT

Article 7 of Law Number 4 of 1992 regarding housing and residence states that to build every housing, it is obliged to follow technical, ecological, and administrative requirements, perform environmental processing based on Environment Processing Plan, perform environmental observation having its effects based on Enviromental Observation Plan. In this case, in order to make development, it must reflect friendly environmental. That's why. housing developer due to housing and residence should be derived from goverment, private and society. In this case, developer is as one important factors in creating prosperous society since the more population and higher income will courage for more house. However, some developers perform deviation toward residence development license and housing with friendly environmental. It is, then necessary to discuss friendly environmental concept with the rule of housing developer and residence. Developer has performed housing concepts and integrated residence, any deviations as well as the form for its sanction. In order to assess such as the case above, the form and characteristics of this research is analytical-descriptive and analytical prescriptive. The location of research is in Medan City. The respondent's sample is established purposively for 38 persons. The tools for primary data collection is interview, case study, document study, and check Iist., Whereas, secondary data is collected through library research. Data analysis is done by qualitative manner. The result of research shows that environmental view concept in housing regulation and residence is holistic from some related law in housing rule and integrated residence either for pure water, electricity, phone and transportation needs in order to create healthy, fresh, clean, safe environment. Whereas, housing developer concept and integrated residence is based on prosperity principle, usage principle, environmental conservation and empowerment principle. The sanction given by housing and residence developer is due to 1) 2)

Head of High Millitary Court, Medan. Faculty of Law, University of North Sumatera, Medan. v


administration, civil sanction such as compensation, and private law sanction. On public law sanction, the damage on environment is very little regarding environmental pollution, expect construction material containing the poison. It is suggested for the central government and/or regional as well as private (developer) and society to act honestly, fair and obey for any relevant rules which prevail for housing regulation. It is expected that the residents will enjoy and feel comfortable staying in hislher house forever. Key words: -

The responsibility of housing developer Integrated housing development concept. Environment view.

vi Stephanus Elgin : Tanggung jawab perusahaan pengembang perumahan terhadap konsep ...,2003 USU e-Repository © 2008






















































































































































































































)

Recommend Documents