=================================

PUTUSAN Nomor 014 PK/N/2002

================================= DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG Memeriksa perkara niaga dalam permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara kepailitan dari BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN), berkedudukan di Wisma Anggana Danamon, Lantai 30, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, dalam hal memberi kuasa kepada: Robertus Bilitea, S.H., Toety Setyadewati, S.H., Bambang Suryanto, S.H., Retno Purwaningsih, S.H., M. Darmawan, S.H., Cahyanto Candra Grahana, S.H. dan Yulianti Firman, S.H., para Karyawan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), beralamat di Wisma Danamon Aetna, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2002, sebagai Pemohon Peninjauan kembali dahulu Termohon Kasasi/Kreditur; melawan IR. FADEL MUHAMMAD, bertempat tinggal di Jalan Taman Patra XI No. 7, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Muchtar Luthfi, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di jalan Kayu Putih IX F No. 30 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2002, sebagai Termohon Peninjauan kembali dahulu Pemohon Kasasi /Debitur Pailit; Mahkamah Agung tersebut; Membaca surat-surat yang bersangkutan; Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Debitur telah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Maret 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. 1. Menyatakan Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ir. Fadel Muhammad, Pailit dengan segala akibat hukumnya; 2. Menunjuk Ny. Putu Supadmi, SH. Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas; 3. Mengangkat Sdr. Tafrizal Hasan Gewang, SH. dari Kantor H. Tafrizal Hasan Gewang, SH. & Rekan dengan alamat Gedung Sentra Salemba Mas Blok V Jalan Salemba Raya No. 34-36 Jakarta Pusat, sebagai Kurator; 4. Menetapkan bahwa biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator akan ditetapkan kemudian; 5. Membebankan biaya perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah) kepada Pemohon PKPU; bahwa selanjutnya ternyata terdapat perbantahan piutang antara sekarang Termohon Peninjauan kembali dahulu Debitur Pailit dengan sekarang Pemohon, Peninjauan kembali dahulu Kreditur serta para Kreditur lain yang tidak bisa didamaikan dalam rangka pencocokan piutang, sehingga Hakim Pengawas telah mengeluarkan penetapan tanggal 26 Juni 2001 Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.

Menyerahkan penyelesaian perselisihan tagihan para Kreditur, yakni antara para Kreditur (termasuk didalamnya BPPN) dengan Ir. Fadel Muhammad dan antara. Kreditur dari BPPN dengan Kurator kepada Majelis Hakim Niaga yang memutus perkara permohonan pernyataan pailit No. 78/PAILIT/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst; 2. Menetapkan sidang untuk memeriksa perkara perselisihan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Juni 2001 pukul 10.00 WIB bertempat di Gedung Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat; 3. Memerintahkan Kurator dan para Kreditur serta Debitur Pailit Ir. Fadel Muhammad untuk hadir dalam persidangan tersebut di atas; Bahwa terhadap perbantahan piutang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan tanggal 6 September 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA/JKT.PST jo. No.78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Menyatakan dan menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Kreditur PT BANK IFI seluruhnya berjumlah Rp 40.029.824.314,- (empat puluh milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus empat belas rupiah); 2. Menyatakan Ing Barings South East Asia Limited {d/h International.e Nederlanden Merchant Bank (Singapore) Ltd.} (Ing Barings) adalah Kreditur dari In Fadel Muhammad (Dalam Pailit); 3. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada Ing Barings South East Asia Limited {d/h Internationale Nederianden Merchant Bank (Singapore) Ltd} (Ing Barings) seluruhnya berjumlah US$ 4,810,733.25 (empat juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus tiga puluh tiga dolar dua puluh lima sen); 4. Menyatakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) adalah Kreditur dari Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) dalam kedudukannya sebagai. Pemegang Saham PT Bank Intan; 5. Menetapkan utang Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) kepada BPPN seluruhnya berjumlah Rp 93.280.205.326, (sembilan puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh juta dua ratus lima ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah); 6. Menolak untuk hal-hal selebihnya; bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas, atas permohonan Ir. Fadel Muhammad/Debitur Pailit telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusannya tanggal 2 November.2001 No. 037 K/N/2001 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut: Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi IR. FADEL MUHAMMAD dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya G.P. AJI WIJAYA, S.H. dan JONSON HUTAJULU, SH tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 6 September 2001 No. 21/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST; Dan mengadili sendiri: -

Menolak tagihan-tagihan dari para Kreditur terhadap Debitur Pailit: Ir. Fadel Muhammad yang dimintakan penyelesaiannya akibat adanya bantahan/penolakan dari Debitur Pailit oleh Hakim Pengawas dengan Penetapannya tanggal 26 Juni 2001 No. 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST jo. No. 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST; Menghukum para Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang jatuh di semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah); Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut i.c. putusan Mahkamah Agung tanggal 2 November 2001 No. 037K/N/2001 diberitahukan kepada Termohon Kasasi III/Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada tanggal 11 Desember 2001, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1

Mei. 2002 diajukan Peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal I Mei 2002 permohonan mana disertai dengan memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada hari itu juga; Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 02 Mei 2002 kemudian terhadapnya oleh pihak lawan diajukan jawaban yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Mei 2002; Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan kembali pada pokoknya sebagai berikut 1. Peninjauan kembali diajukan berdasarkan bukti tertulis baru yang penting, yang apabila diketahui pada persidangan di tingkat Majelis Hakim Kasasi akan menghasilkan putusan berbeda. Bukti baru tersebut adalah a. Bukti P.PK-1, berupa foto copy surat tanggal 11 Desember 2001 perihal Permohonan Kasasi oleh Ir. Fadel Muhammad; b. Bukti P.PK-2, berupa foto copy surat tanggal 20 September 2001 perihal Undangan Rapat; c. Bukti P.PK-3, berupa foto copy surat tanggal 27 September 2001, Daftar Piutang para Kreditur Ir. Fadel Muhammad; Bahwa pada rapat kreditur sebagaimana dimaksud dalam bukti P.PK.2 dan P.PK.3 telah disampaikan daftar piutang, termasuk piutang Pemohon Peninjauan kembali sebesar Rp.93.280.205.326 dan telah dimasukkan dalam daftar piutang; Bahwa dengan telah ditetapkannya besar jumlah utang maka penetapan kurator tersebut adalah tetap sah dan mengikat Debitur/Termohon Peninjauan kembali (pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan); 2. Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara a quo dengan menolak tagihan-tagihan dari para Kreditur terhadap Debitur, telah melakukan kesalahan berat yaitu dalam hal: a. Putusan Majelis menyimpang dari pengakuan Debitur. Bahwa sesuai bukti notaril yaitu Akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (PKPSPU) No. 16 tanggal 9 Oktober 2000 dibuat oleh Notaris Ny. Martin Roestany, SH., Termohon Peninjauan kembali telah mengakui dirinya mempunyai utang kepada BPPN, Pemohon Peninjauan kembali, bukti tersebut adalah akta notaril yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang tidak pernah dibantah dan atau dibuktikan sebaliknya, bahkan Termohon Peninjauan kembali sendiri ada turut menandatangani akta tersebut; b. Majelis Kasasi memutus melebihi yang diminta. Bahwa Ir. Fadel Muhammad/Debitur selaku Pemohon Kasasi, dalam memori kasasinya tidak pernah meminta kepada Majelis Kasasi untuk menolak tagihantagihan para Kreditur, tetapi hanya memohon menolak tagihan Termohon Kasasi II saja tegasnya permohonan Termohon Peninjauan kembali kepada Majelis Kasasi adalah -

agar tagihan dari PT. Bank IFI ditangguhkan menunggu kepastian hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 175/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tanggal 26 Oktober 2001;

-

agar tagihan dari ING BARINGS ditolak:

-

agar tagihan dari BPPN terhadap Pemohon kasasi (sekarang Termohon Peninjauan kembali) selaku pemegang saham PT. Bank Intan dinyatakan sebagai kewenangan Pengadilan Niaga dan karena perselisihan itu telah terlebih dahulu harus diadakan amandemen (perubahan) atas PKPS Bank Intan berdasarkan verifikasi dan opini dari Independen Auditor;

Bahwa dengan perumusan permintaan yang demikian maka jelas putusan Majelis Kasasi yang menolak tagihan semua kreditur, adalah putusan yang salah. Majelis Kasasi telah memutus melebihi yang diminta, melanggar ketentuan Pasal 178 ayat 2 dan 3 HiR, Pasal 189 ayat 2 dan 3 Rbg; c. Majelis kasasi telah salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan akta Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Pengakuan Utang (PKPSPU); Majelis kasasi dalam putusannya mempertimbangkan bahwa penentuan utang Termohon Peninjauan kembali sebagai Pemohon Kasasi kepada Pemohon Peninjauan kembali (Termohon Kasasi) tidak dapat didasarkan pada PKPSPU karena PKPSPU tersebut masih bersifat sementara dan menjadi tetap setelah ada penunjukan independent auditor yang bekerja untuk mengaudit dan memberikan opininya. Bahwa pendapat/pertimbangan Majelis Kasasi tersebut adalah karena penunjukan independent auditor tersebut demi hukum tidak dapat dilaksanakan karena Termohon Peninjauan kembali telah dinyatakan pailit; Dengan jatuh pailitnya Termohon Peninjauan kembali maka dengan sendirinya ketentuan pasal 7.1 PKPSPU berlaku efektif karena dengan pernyataan pailit tersebut Termohon Peninjauan kembali telah kehilangan hak untuk mengurus harta kekayaannya (pasal 22 Undang-Undang Kepailitan), termasuk didalamnya hak untuk menindaklanjuti usul penunjukan Independent auditor yang dimaksud dalam PKPSPU. Dalam Kondisi yang demikian maka seluruh utang Termohon Peninjauan kembali telah jatuh tempo dan wajib dibayar seketika dan sekaligus (Pasal 7.1 PKPSPU); Menimbang mengenai keberatan ad.1: bahwa alasan peninjauan kembali tentang terdapatnya Novum atau bukti tertulis baru yang penting dapat dibenarkan atas dasar pertimbangan sebagai berikut; Menimbang bahwa bukti baru produk P-PK-3 yaitu Daftar Piutang. para Kreditur Ir. Fadel Muhammad (Dalam Pailit) yang dibuat oleh Kurator Tafrizal Hasan Gewang, SH. pada tanggal 27 September 2001 telah diketahui dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera, sehingga karenanya merupakan dokumen yang sah dan dibuat oleh Kurator guna memenuhi ketentuan pasal 108 Undang-Undang Kepailitan; Menimbang bahwa dalam bukti P-PK-3 tersebut dengan jelas telah tercantum bahwa Kreditur BPPN mempunyai piutang dan tagihan yang diakui sejumlah Rp.93.280.205.326.00 dengan jumlah suara 51.146%, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan diktum putusan kasasi Mahkamah Agung No. 037 K/N/2001 tanggal 2 Nopember 2001: Menimbang bahwa seandainya bukti P-PK-3 tertanggal 27 September 2001 telah dapat diketahui sebelum diterbitkannya putusan kasasi tertanggal 2 Nopember 2001 tersebut, maka tentu putusan kasasi akan berbeda, sehingga karenanya bukti a quo merupakan bukti tertulis baru yang penting, hal mana memenuhi syarat untuk disebut sebagai Novum (vide pasal 286 ayat (2) a Undang-Undang Kepailitan); Menimbang bahwa dengar, ditemukannya Novum tersebut dan permohonan Peninjauan kembali telah diajukan dalam batas tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Agung mengadili kembali putusan kasasi a quo dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut; Menimbang bahwa putusan kasasi Nomor 037 K/N/2001 tertanggal 2 Nopember 2001 merupakan putusan pembatalan terhadap putusan Pengadilan Niaga tertanggal 6 September 2001 Nomor 21/PKPU/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst. juncto Nomor 78/Pailit/2000/PN.Niaga/Jkt.Pst; Menimbang bahwa putusan Pengadilan Niaga a quo merupakan. putusan tentang perselisihan jumlah tagihan beberapa kreditur sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 118 UndangUndang Kepailitan yang lazim disebut sebagai prosedur "Renvooi", sehingga dengan demikian termasuk dalam tahap proses pengurusan atau pemberesan harta pailit;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 82 Undang-Undang Kepailitan juncto Pasal 8 (Penjelasan), maka terhadap semua keputusan/ketetapan dalam hal-hal tersebut diambil oleh Pengadilan Niaga dalam tingkatan penghabisan, hal mana berarti tertutup kemungkinannya untuk mengajukan upaya hukum, baik upaya hukum yang biasa ataupun upaya hukum yang luar biasa; Putusan Pengadilan Niaga a quo tidak dapat lagi di ubah atau dibatalkan. Bahwa dengan demikian secara yuridis pada waktu Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi (in casu adalah Ir. Fadel Muhammad) seharusnya oleh Mahkamah Agung ditolak; Menimbang bahwa secara berlebihan (ten overvloede) perlu dikemukakan bahwa dengan adanya putusan kepailitan, maka segala pemeriksaan perkara perdata yang masih sedang berlangsung menjadi berada di bawah prosedur kepailitan dan bahkan segala sita yang sudah ada sebelumnya menjadi tunduk di bawah penyitaan umum dalam proses kepailitan; Menimbang bahwa oleh karena alasan-alasan peninjauan kembali ad.1 dibenarkan maka alasan-alasan peninjauan kembali selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, apalagi alasanalasan yang mendasarkan keberatannya atas kesalahan berat tersebut, diajukan telah lewat waktu yang ditetapkan pada Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan; Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, putusan kasasi Mahkamah Agung a quo haruslah dibatalkan, dan dalam tingkat Peninjauan kembali ini harus diadili kembali dengan menyatakan bahwa permohonan kasasi dahulu dari In Fadel Muhammad harus ditolak; Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan kembali sebagai pihak yang dikalahkan harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jatuh di semua tingkat peradilan; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Perpu No.1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 serta Undang-Undang lain yang bersangkutan; Mengadili Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon peninjauan kembali: Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 2 Nopember 2001 No. 037 K/N/2001 tersebut; Dan mengadili kembali: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon kasasi: Ir. Fadel Muhammad yang diwakili oleh para kuasanya: G.P. AJI WIJAYA, S.H. dan JONSON HUTAJULU, S.H.; Menghukum Termohon Peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada HARI SELASA, tanggal 11 JUNI 2002 dengan PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. TOTON SOEPRAPTO, S.H. dan Ny. MARIANNA SUTADI, S.H. Ketua-ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada HARI ITU JUGA diucapkan di muka persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. TOTON SOEPRAPTO, S.H. dan Ny. MARIANNA SUTADI, S.H., Hakim-hakim Anggota serta PAHALA SIMANJUNTAK, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. H. TOTON SOEPRAPTO, S.H. Ttd.

Ketua, Ttd. PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, S.H.

Ny. MARIANNA SUTADI, S.H. Panitera Pengganti, Ttd. PAHALA SIMANJUNTAK, S.H.

1.

Meterai

Rp.

6.000,-

2.

Redaksi

Rp.

1.000,-

3.

Administrasi Peninjauan kembali

Rp.

9.993.000;-

Jumlah

Rp.

10.000.000,-

+