BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Daya tarik keindahan alam di pulau Bali banyak menarik minat wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan manca negara. Hal ini menyebabkan berkembangnya sektor usaha khususnya dalam bidang pariwisata yaitu hotel. Di wilayah provinsi Bali memang perkembangan pariwisata yang paling pesat terdapat di Kabupaten Badung. Sehingga pembangunan hotel terus menerus dan bertambah setiap tahunnya. Hotel yang banyak diminati oleh wisatawan adalah hotel berbintang dengan klasifikasi jumlah kamar yang banyak serta fasilitas yang memadai. Hal ini berdampak pada munculnya peningkatan kebutuhan akan air bersih sebagai penunjang sarana dan prasarana serta operasional hotel. Klasifikasi hotel berbintang dengan jumlah kamar yang banyak membutuhkan pasokan air bersih yang harus mengalir di setiap kamar, air yang akan digunakan untuk kolam berenang dan air yang minimum disediakan oleh hotel untuk keperluan pribadi perorangan setiap hharinya. Pemenuhan kebutuhan hotel yang sangat vital terhadap air sebagian besar menggunakan air dari sumber air tanah. Penggunaan air tanah yang dilakukan oleh pelaku usaha hotel menimbulkan tanggung jawab pelaku usaha kepada pemerintah berupa pembayaran pajak. Potensi pajak air tanah yang dihasilkan melalui pemungutan pajak terhadap pelaku usaha hotel sangat besar. Berdasarkan data Badan Pusat
1
2
Statistik Kabupaten Badung Tahun 2014, jumlah hotel berbintang di Kabupaten Badung sebanyak 144 hotel. Apabila melihat dari segi pembangunan hotel yang secara terus menerus diikuti dengan jumlah kamar yang banyak serta fasilitas yang lengkap. Menyebabkan pembayaran pajak air tanah yang dibayarkan oleh pelaku usaha terhadap pemerintah relatife besar sehingga berpotensi menjadi penunjang dalam pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. Di tahun 2015 PAD Kabupaten Badung seluruhnya mencapai jumlah Rp. 2.832.034.079.488,77,dan
pajak
air
tanah
di
Kabupaten
Badung
mencapai
jumlah
Rp.
56.426.593.384,84,-. Sehingga penelitian ini difokuskan pada pajak air tanah yang dibayarkan oleh pelaku usaha hotel di Kabupaten Badung. Pemungutan pajak daerah tidak terlepas dari adanya otonomi daerah. Dimaksudkan otonomi daerah berkaitan dengan daerah otonom yang merupakan daerah yang dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya serta mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri melalui sumber – sumber pendapatan daerah yang dimiliki.
1
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
Daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah termasuk didalamnya PAD (Pendapatan Asli Daerah), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan, salah satunya adalah pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.
1
h.17.
Adrian Sutedi, 2008, Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah, Ghalia Indonesia, Jakarta,
3
Salah satu jenis pajak yang tergolong baru pada pajak kabupaten/kota adalah pajak air tanah. Pajak air tanah tidak serta merta terdapat diseluruh kabupaten/kota, dikarenakan adanya kewenangan dari tiap – tiap kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak terhadap suatu jenis pajak. Sehingga untuk dapat memungut pajak air tanah maka pemerintah daerah harus lebih dulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak air tanah yang dijadikan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan dan pemungutan pajak air tanah.2 Pemerintah daerah Kabupaten Badung mengeluarkan peraturan daerah terkait dengan pajak air tanah yang selanjutnya disebut dengan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dengan dikeluarkannya peraturan – peraturan tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Badung memiliki kewenangan untuk mengenakan pungutan atas pajak air tanah yang merupakan salah satu pajak yang tergolong baru, yang ikut menyumbangkan dana kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah). Pajak air tanah merupakan pajak yang sangat berkembang, sebab air merupakan
kebutuhan
vital
bagi
hotel
dalam
menjalankan
kegiatan
operasionalnya. Sumber air bersih yang dibutuhkan hotel tidak sedikit setiap harinya dan untuk memperoleh air dari sumber air tanah operasionalnya relatif murah. Namun kelemahannya pengambilan air tanah dapat dilakukan secara tertutup sehingga cenderung membuka peluang bagi masyarakat khususnya pelaku usaha hotel untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pemanfaatan air tanah.
2
Marihot Pahala Siahaan, 2010, Pajak Daerah & Retribusi Daerah, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.494.
4
Berbicara mengenai kelemahan pajak air tanah terkait dengan banyaknya sektor usaha yang berkembang di Kabupaten Badung, pelaku usaha khususnya hotel memiliki kecenderungan mengadakan pengambilan air tanah secara tertutup, sehingga menimbulkan banyak kerugian terhadap pendapatan asli daerah. Perkembangan ini menuntut adanya usaha yang proaktif dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Badung dalam mengelola, memonitor, dan mengevaluasi sistem pemungutan pajak air tanah. Pajak banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah terutama
untuk
pembangunan
infrastruktur
dan
pelaksanaan
pelayanan
masyarakat. Sehingga pemberlakuan pajak tidak hanya menjadi urusan pemerintah daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Setiap orang atau badan – badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak yang terutang. Pemungutan pajak kepada pelaku usaha harus dioptimalkan disamping untuk meminimalisasi tindakan curang pelaku usaha yang mengambil air tanah secara tertutup juga untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Government regulation merupakan salah satu faktor eksternal yang akan berpengaruh bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas. Artinya melalui peraturan termasuk didalamnya peraturan perpajakan yang diberlakukan oleh pemerintah dapat menjadi suatu tekanan terhadap pelaku usaha agar melakukan
5
atau tidak melakukan suatu tindakan.3 Sehingga sebagai pelaku usaha yang baik wajib mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan menggunakan meter air dalam pengambilan air tanah. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan, penggunaan meter air sangat diperlukan
untuk
menghindari
penggunaan
tafsiran
dalam
menentukan
pemanfaatan air tanah oleh wajib pajak. Penggunaan meter air, akan memberi banyak kemudahan bagi wajib pajak, yaitu data yang dicatat oleh petugas sangat akurat karena menggunakan sistem barcode yang terkoneksi langsung ke server Dispenda.4 Sehingga menghindari pengenaan tarif pajak yang tinggi yang tidak sesuai dengan penggunaan dari wajib pajak. Sumber air tanah merupakan kekayaan alam yang harus dilestarikan guna kepentingan seluruh masyarakat. Pemerintah daerah lebih menekankan kepada kekayaan daerah yang perlu digali guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Pasal 70 Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah menyebutkan tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka pengenaan pajak air tanah terhadap wajib pajak khususnya pelaku usaha sangat berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Badung. Walaupun pengaturan mengenai pemungutan pajak air tanah sudah jelas disebutkan begitu pula dengan subyek pajaknya, namun masih saja pemungutan
3
Dewi Kania Sugiharti, 2009, Kontribusi Fungsi Pajak Terhadap Pencegahan Pencemaran Lingkungan, Unpad Press, Bandung, h.100. 4 Pengguna Air Tanah Wajib Pasang Water Meter, 2012 , URL : http://dispenda.badungkab.go.id/tag/pajak-air-tanah/, diakses tanggal 17 Oktober 2015.
6
pajak air tanah khususnya kepada pelaku usaha hotel di Kabupaten Badung belum dilaksanakan secara optimal. Sesuai dengan uraian latar belakang diatas, Penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian hukum atau studi kasus terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kepada pelaku usaha di kabupaten badung. Berdasarkan isu hukum tersebut maka
penulis
mengangkat
skripsi
yang
berjudul:
“PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH KEPADA PELAKU USAHA HOTEL SEBAGAI PENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BADUNG”.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana mekanisme pengumutan pajak air tanah kepada pelaku usaha hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung? 2. Faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak air tanah sebagai penunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung ?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari
permasalahan yang dibahas maka perlu terdapat pembatasan dalam ruang lingkup masalah, adapun pembatasannya adalah sebagai berikut :
7
1. Pertama akan membahas mekanisme pengumutan pajak air tanah terhadap pelaku usaha hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. 2. Kedua akan membahas faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan
pemungutan
pajak
air
tanah
sebagai
penunjang
pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. 1.4
Orisinalitas Penelitian Penulis
menyatakan
bahwa
Skripsi
dengan
judul
"Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Air Tanah Kepada Pelaku Usaha Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung” ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli penulis. Jika terdapat referensi terhadap karya pihak lain, maka dituliskan sumbernya dengan jelas sebagai pembanding. Beberapa penelitian dengan jenis yang sama diantaranya tentang “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Sektor Pajak di Kabupaten Sleman)” dan "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Penagihan Pajak Air Permukaan Yang Terutang Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan". Dari kedua penelitiaan tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini karena penelitian ini berfokus pada penelitian tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Tanah Kepada Pelaku Usaha Sebagai Penunjang Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Badung. Berikut terlampir matrik perbedaan penelitian yang telah ada dengan penelitian ini :
8
No
Penulis
1
Tri Setyaningsih “Strategi (Mahasiswa
Judul
Rumusan Masalah
Peningkatan
Fakultas Hukum Pendapatan
Asli Dalam
1. Bagaimana
strategi
pemerintah
daerah
Kabupaten Sleman dalam
Universitas
Daerah
Muhammadiyah
Rangka Pelaksanaan
pendapatan asli daerah
Yogyakarta),
Otonomi
dari sektor pajak ?
Tahun 2009
(Studi
Daerah Tentang
meningkatkan
2. Faktor – faktor apakah
Strategi Peningkatan
yang
Penerimaan
menghambat
Sektor
mendukung
dan
Pajak di Kabupaten
peningkatan pendapatan
Sleman)
asli daerah sektor pajak di Kabupaten Sleman ?
2
Via
"Tinjauan
Mutdmainnah
Terhadap
penagihan
(Mahasiswa
Pelaksanaan
permukaan yang terutang
Fakuktas
Penagihan Pajak Air
pada dinas pendapatan
Hukum
Permukaan
daerah provinsi Sulawesi
Universitas
Terutang Oleh Dinas
Hasanuddin),
Pendapatan
Tahun 2014
Provinsi Selatan"
Yuridis
Yang
Daerah Sulawesi
1. Bagaimana pelaksanaan pajak
air
Selatan ? 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pajak
air
penagihan permukaan
pada Dinas Pendapatan
9
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan ? 3
Titin
Oktalina “Pelaksanaan
1. Bagaimana mekanisme
Safitri
Pemungutan
Pajak
pengumutan pajak air
(Mahasiswa
Air Tanah Kepada
tanah terhadap pelaku
Fakultas Hukum Pelaku
Usaha
Universitas
Sebagai
Penunjang
Udayana),
Pendapatan
Tahun 2016
Daerah
Asli Di
Kabupaten Badung”
usaha
hotel
yang
dilakukan oleh Dinas Pendapatan
Daerah
Kabupaten Badung ? 2. Faktor – faktor apa saja yang
mempengaruhi
pelaksanaan pemungutan pajak air tanah
sebagai
penunjang pendapatan asli
daerah
di
Kabuipaten Badung ?
1.5
Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini ada dua, yakni tujuan umum dan tujuan khusus.
Adapun tujuan tersebut antara lain:
10
1.5.1
Tujuan umum Tujuan umum penelitian ini adalah untuk pengembangan konsep, serta
teori-teori bidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum Pemerintahan. 1.5.2
Tujuan khusus Disamping Tujuan Umum terdapat pula tujuan khusus. Apadun tujuan
khusus dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pemungutan pajak air tanah kepada pelaku usaha hotel yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. 2. Untuk memahami dan menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak air tanah sebagai penunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung.
1.6
Manfaat Penelitian
1.6.1
Manfaat teoritis Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber bahan
penelitian atau penulisan hukum selanjutnya bagi lembaga Fakultas Hukum Universitas Udayana dan sebagai referensi pada perpustakaan. Selain itu agar dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum di bidang hukum pemerintahan, khususnya pemahaman teoritis mengenai mekanisme pengumutan pajak air tanah terhadap pelaku usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung, termasuk didalamnya pengkajian
11
terhadap faktor – faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemungutan pajak air tanah sebagai penunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung. 1.6.2 Manfaat praktis Secara
praktis,
penulisan
ini
diharapkan
dapat
menjadi
bahan
pertimbangan dan sumbangan pemikiran, serta dapat memberikan kontribusi bagi lembaga - lembaga Negara dan termasuk juga memberi masukan kepada pemerintah di Indonesia untuk memperbaiki kinerja serta memaksimalkan pemberian kontribusi bagi kemajuan Negara. Selain itu juga penulisan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka pemungutan pajak sebagai peningkatan pendapatan asli daerah.
1.7
Landasan Teoritis
1.
Teori negara kesejahteraan Negara kesejahteraan (welfare state) adalah negara yang secara aktif
pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat harus didasarkan pada demokrasi penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial dan anti diskriminasi. Berkaitan dengan eksistensi Negara, terdapat tugas dari suatu Negara yaitu melindungi bangsa dan wilayah terhadap serangan dari luar (pertahanan negara), melindungi bangsa dan wilayah terhadap kerusuhan dari dalam (pembentukan dan pemeliharaan hukum) serta melakukan penagihan uang pajak dan pengelolaan
12
dana tersebut untuk kepentingan pembiayaan tugas – tugas Negara.5 Negara kesejahteraan identik dengan pembangunan ekonomi yang baik, menurut Edi Suharto pembangunan ekonomi sangat penting bagi pengingkatan taraf kesejahteraan dan pembangunan ekonomi sangat erat kaitannya dengan pembangunan sosial.6 Konsep negara kesejahteraan tercantum dalam pembukaan alinea ke empat UUD 1945 yang menyatakan “Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial …”. Kemudian konsep negara kesejahteraan ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, menyatakan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini sangat erat kaitaannya dengan kebijakan negara yang mencakup upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan warganya, terutama melalui perlindungan sosial, yang didalamnya mencakup jaminan sosial berupa bantuan sosial dan asuransi sosial serta penyediaan sarana dan prasana sosial diimbangi dengan peningkatan pelayanan masyarakat.
2.
Teori kewenangan dan tindakan pemerintah Wewenang dalam bahasa inggris disebut authority atau dalam bahasa
belanda bovedegheid. Dalam arti sempit wewenang adalah kekuasaan yang sah atau legitim. Sehingga pemerintah baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar 5
Philipus M. Hadjon, dkk, 2001, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, h. 17. 6 Dewi Kania Sugiharti, op.cit, h.73.
13
wewenang yang dimilikinya. Asas dalam hukum administrasi negara “tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban.” Oleh karena itu siapapun atau pejabat manapun harus mempertanggungjawabkan setiap tugas dan kewenangannya. Wewenang dalam arti luas diartikan sebagai kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang – undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. 7 Prajudi Atmosudirjo berpendapat mengenai pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut : Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberikan oleh Undang – Undang) atau dari kekuasaan Eksekutif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang – orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik.8 Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara - cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.
7
SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, h.154. 8 Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.29.
14
Teori kewenangan sangat berkaitan dengan teori tindakan pemerintah, karena kewenangan memberikan ruang bagi pemerintah untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah harus melakukan tindakan – tindakan pemerintahan. Philipus M. Hadjon dan Kuntjoro Purbopranoto menggunakan istilah “tindak pemerintahan” atau “bestuurshandeling. Bestuur berarti pemerintahan dan handeling berarti tindak, yang menurut Philipus M. Hadjon berarti tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh administrasi negara dalam melaksanakan tugas pemerintahan.9 Tindak pemerintahan dibedakan menjadi dua macam, yaitu tindak pemerintahan yang berdasarkan
hukum
(rechtshandelingen)
dan
tindak
pemerintahan yang berdasarkan fakta (vetlijke handeling). Mengenai pengertian tindakan hukum, menurut H.J. Romeijn tindakan hukum administrasi merupakan suatu pernyataan kehendak yang muncul dari organ administrasi dalam keadaan khusus yang dimaksudkan untuk menimbulkan suatu akibat hukum dalam bidang administrasi. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum.
10
Tindak pemerintahan yang berdasarkan hukum kemudian dibedakan
menjadi tindakan hukum publik dan tindakan hukum privat. Tindakan yang berdasarkan hukum publik kemudian dibagi lagi menjadi tindakan sepihak (eenzijdig) dan berbagai pihak (meerzijdige). Tindakan hukum sepihak dibagi lagi menjadi
9
interne
beschikking
yaitu
keputusan
yang
dibuat
untuk
Philipus M. Hadjon, 1985, Pengertian – Pengertian Dasar Tentang Tindak Pemerintahan (Bestuurshandeling), Djumali, Surabaya, h. 1. 10 Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 113.
15
menyelenggarakan hubungan-hubungan dalam lingkungan alat Negara yang membuatnya dan externe beschikking yaitu keputusan yang dibuat untuk menyelenggarakan hubungan - hubungan antara dua atau lebih alat Negara.
3.
Teori pemungutan pajak Sejak jaman dahulu para ahli mempertanyakan dasar keadilan pemungutan
pajak oleh Negara yang kemudian melahirkan teori yang memberi justifikasi pemungutan pajak, yaitu : 11 a. Teori kewajiban pajak mutlak Negara yang karena memberi hidup kepada warganya tersebut maka dapat membebani kepada setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain seorang warga negara dikatakan berbakti kepada negara. Rakyat harus membaktikan diri kepada Negara yang memberi hidup, sehingga teori ini dikenal dengan Teori Bakti. Menurut teori ini hakekat negara diterima sebagai suatu organisasi paksaan, sehingga atas dasar itulah maka rakyat dipungut pajak. R. Santoso Brotodiharjo, SH menyebut teori bakti ini dengan Teori Kewajiban Pajak Mutlak. WH. Van den Berge termasuk penganut teroi ini, menyatakan bahwa negara sebagai “Groupsverband” (organisasi dari golongan)
dengan
memperhatikan
syarat-syarat
keadilan
bertugas
menyelenggarakan kepentingan umum dan karenanya dapat dan harus mengambil tindakan-tindakan yang diperlukannya, termasuk juga tindakan-tindakan dalam lapangan pajak.
11
Dewi Kania Sugiharti, op.cit, h.4.
16
b. Teori asuransi Menurut teori ini hakekat pembayaran pajak adalah sama dengan pembayaran premi asuransi dalam perjanjian asuransi (pertanggungan). Seseorang yang menutup perjanjian asuransi pada dasarnya melakukan perbuatan itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri atau ahli warisnya. Hal inilah yang dimaksud dengan pemungutan pajak adalah untuk kepentingan yang dipungut atau pihak yang membayar pajak. c. Teori daya beli Menurut teori ini fungsi pemungutan pajak jika dipandangnya sebagai gejala sosial dapat disamakan dengan pompa, yaitu mengambil gaya beli dari sebagian anggota masyarakat untuk rumah tangga Negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan membawanya ke arah tertentu. Jadi, negara adalah penyelenggara berbagai kepentingan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan kepentingan masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak, bukan kepentingan individu dan juga bukan kepentingan negara, melainkan untuk kepentingan masyarakat yang meliputi keduaduanya, yaitu pembayar pajak dan pemerintah. d.
Teori kepentingan
Teori ini hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas Pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya. Oleh karena itu, sudah
17
selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada mereka itu.
e.
Teori daya pikul
Teori ini menyatakan bahwa agar pemungutan pajak dirasa adil maka dalam membagi beban pajak hendaknya disesuaikan dengan daya pikul wajib pajak yang bersangkutan. De Langen mengatakan bahwa daya pikul adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban dari apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya.
4.
Teori penegakan hukum Penegakan
hukum
adalah
proses
mengupayakan
tegaknya
atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berperilaku dan mengadakan hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep - konsep hukum yang diharapakan menjadi kenyataan serta merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.12 Menurut
Soerjono Soekanto, penegakan hukum
adalah kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang memantapkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran
12
Dellyana Shanty, 1988, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, h. 32.
18
nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah : 13 a. Faktor hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. b.
Faktor penegakan hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, apabila peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas yang kurang baik, maka hal tersebut yang menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum. c.
Faktor sarana atau fasilitas pendukung
13
Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegekan Hukum, Cet. V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 42.
19
Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Sebab apabila sarana fisik seperti kertas tidak ada dan karbon kurang cukup dan mesin tik yang kurang baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah mengemukakan bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Sehingga sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. d.
Faktor masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat
20
kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. e.
Faktor kebudayaan
Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya apabila mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.
1.8
Metode Penelitian
1.8.1
Jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum empiris. Penelitian hukum empiris, mengkonsepsikan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Pendekatan hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan empiris melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein, karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Pendekatan hukum empiris dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang
21
merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pemungutan pajak air tanah kepada pelaku usaha di Kabupaten Badung.
1.8.2
Jenis pendekatan Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (the
statue approach), pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach) dan pendekatan fakta (the fact approach). Pendekatan fakta adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat langsung di lapangan dengan berdasarkan fakta yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung. Data yang diperoleh tersebut selanjutnya dibahas dengan pendekatan analisis konsep hukum yaitu dengan kajian – kajian berdasarkan teori – teori hukum, asas hukum dan konsep hukum terkait pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Badung. Selanjutanya dipertegas dengan pendekatan perundang – undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Pendekatan perundangundangan digunakan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, normanorma hukum yang berhubungan dengan pajak dan pendapatan asli daerah.
1.8.3 Data dan sumber data Data yang diperoleh dari penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. a.
Data Primer
22
Data primer adalah data yang yang diperoleh langsung dari sumbernya baik dari responden maupun informan. b.
Data Sekunder Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian
kepustakaan (library research), terdiri dari : 1. Bahan hukum primer, yaitu bahan – bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat berupa peraturan perundangan – undangan, yaitu : -
Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
-
Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
-
Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
-
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.
-
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
-
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Air Tanah.
-
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Tanah.
-
Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
23
-
Peraturan Bupati Badung Nomor 83 Tahun 2012 Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer meliputi, buku – buku hukum, literatur-literatur hukum, makalah, tesis, skripsi, dan bahan – bahan hukum tertulis lainnya yang relevan dengan permasalahan pada penelitian ini. Literatur non hukum dan artikel atau berita yang diperoleh melalui electronic research yaitu melalui media internet dengan cara mengunduh bahan hukum tersebut.
1.8.4
Teknik pengumpulan data a. Untuk data primer teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab terhadap responden dan informan. Pertanyaan – pertanyaan tersebut digunakan untuk memperoleh data secara langsung sebagai penunjang dari data – data yang diperoleh melalui studi dokumen. Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai pedoman wawancara sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya. Wawancara dilakukan terhadap responden yang selanjutnya disebut informan yang mewakili Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Badung.
24
b. Untuk data sekunder teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen yang merupakan teknik awal yang digunakan dalam penelitian ini. Studi dokumen dilakukan dengan cara mencari, membaca, mempelajari dan memahami bahan – bahan hukum berupa buku – buku, literatur - literatur, majalah, dokumen, peraturan yang relevan dengan permasalahan penelitian yakni mengenai pemungutan pajak air tanah kepada pelaku usaha di Kabupaten Badung.
1.8.5
Pengolahan dan analisis data Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis yang
diterapkan pada penelitian yang sifatnya deskriptif. Dalam hal ini data yang dikumpulkan adalah data naturalistik yang terdiri atas kata – kata (narasi), bersifat monografis atau berwujud kasus – kasus, sehingga tidak dapat disusun kedalam struktur klasifikasi dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Penelitian dengan teknik analisis kualitatif maka keseluruhan data yang terkumpul baik primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data sistematis, digolongkan dalam pola dan thema, diklasifikasikan, dihubungkan antara satu dengan yang lain, dilakukan interpretasi untuk memahami makna dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran setelah memahami keseluruhan kualitas data. Dalam teknik analisis kualitatif dikenal adanya tabulasi atau tabel dalam bentuk tabulasi sederhana (simple tabulation). Data yang dimasukkan dalam tabel sederhana umumnya digunakan untuk mendukung analisis kualitatif. Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara
25
sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara terperinci, sistematis dan analisis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.
