1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH Berdirinya yayasan sudah dimulai sejak zaman pra kemerdekaan. Ketika itu tujuan pendiriannya lebih banyak untuk ikut mengatasi masalah-masalah sosial dalam masyarakat di suatu daerah. Sektor di tempat yayasan terlibat umumnya adalah bidang pendidikan dan kesehatan. Sektor-sektor lain yang menurut pengusaha komersial tidak menguntungkan dan bagi pemerintah belum menjadi prioritas juga menjadi lahan garapan bagi banyak yayasan. Yayasan secara mudah dapat dikatan sebagai suatu lembaga yang didirikan bukan untuk mencari laba semata (nirlaba). Walaupun dalam perjalanannya ia membutuhkan dana yang diperoleh dari kegiatan bisnis, hal ini tetap berarti bahwa kegiatan bisnis hanya untuk perolehan dana saja bukan kegiatan utama yayasan. Salah satu pengkategorian lembaga nirlaba menurut Rosembaum (Pahala Nainggolan, 2007:1) adalah bedasarkan sumber dana (sources of funding). Untuk itu, setiap bentuk lembaga akan terbagi sebagai berikut: a. Lembaga komersial, yaitu lembaga yang dibiayai oleh laba atau keuntungan dari kegiatannya. b. Lembaga pemerintahan, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat pajak dan retribusi. c. Lembaga nirlaba, yaitu lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan. Di Indonesia sendiri lembaga nirlaba terdiri dari lembaga yang melakukan advokasi dan menjalankan program. Advokasi berarti lembaga bertindak sebagai pendamping atau fasilitator bagi masyarakat dalam menyelesaikan isu-isu atau masalah yang berkembang. Sementara itu, lembaga yang bertindak sebagai Yaya Sunjaya, 2013 Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2

penyelesai masalah (problem solver) dengan cara mendesain dan melakukan suatu program termasuk mangajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaannya termasuk kategori nirlaba program. Pengkategorian lain menurut Priyono (J.Salusu, 1996:30-32) tentang lembaga nirlaba di Indonesia membaginya menjadi empat golongan besar sebagai berikut. a. Lembaga keagamaan, termasuk disini lembaga yang bergerak di bidang keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. b. Organisai kesejahteraan sosial: termasuk di sini yang berskala nasional seperti BKKKN (Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Nasional) hingga Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS). c. Organisasi kemasyarakatan: termasuk dalam golongan ini adalah organisasi sosial berdasarkan profesi seperti LP3ES, organisasi kemasyarakatan biasa seperti Organisasi Keluarga Berencana Indonesia dan lain sebagainya. d. Lembaga swadaya masyarakat: bentuk ini mencakup yayasan-yayasan amal dan filantrofis, asosiasi kepentingan khusus, koperasi, dan lain sebagainya. Kini lembaga nirlaba berbentuk yayasan bergerak dalam berbagai variasi bentuk kegiatan. Beberapa fokus ke kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat, sedangkan yang lainnya terjun ke implementasi program untuk secara langsung menyelesaikan suatu isu yang berkembang. Di saming lembaga nirlaba baru yang berbentuk sesudah reformasi, bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat yang disajikan oleh lembaga nirlaba yang tradisional masih tetap eksis. Pada beberapa sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat sekitarnya, lembaga nirlaba justru memberikan kontribusi positif dan nyata kepada masyarakat sekitarnya. Demikian juga, area atau cakupan kegiatan yang dilakukan. Berangkat dari lembaga nirlaba yang mengurusi kebutuhan dasar seperti peningkatan pendapatan masyarakat, kini sudah merambah ke area persamaan hak, kesadaran berdemokrasi, dan lainnya.

Yaya Sunjaya, 2013 Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3

Selain area pelayanan yang makin meluas, ukuran dari lembaga tadi juga pada beberapa kasus bahkan sudah dapat dikategorikan sebagai raksasa dalam dalam dunia bisnis. Beberapa yayasan yang bergerak di bidang pendidikan maupun sosial keagamaan ternyata memiliki aset bernilai miliaran rupiah. Demikian juga, area yang dulunya hanya diisi oleh pemerintah dan masyarakat seperti sektor kesehatan, kini sudah dilirik oleh banyak sektor bisnis untuk terjun ke sana sehubungan dengan potensi besarnya jumlah uang yang beredar disektor tersebut. Sejalan dengan perkembangan masayarakat yang semakin kritis, kini terjadi seleksialam atas keberadaan organisasi nirlaba yang ada. Masyarakat menuntut diterapkannya good govermanceatau tata kelola organisasi yang baik pada ogranisasi nirlaba. Pada pelaksanaannya prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas harus dapat dilaksanakan dan dibuktikan. Transparansi dan akuntabilitas

lembaga

memerlukan infrastruktur

pengadministrasian dan pelaporan yang memadai. Disamping itu, stakeholder yayasan atau organisasi nirlaba termasuk para donor/donatur, apalagi jika pendapatan yayasan dari publik, jelas memerlukan segala informasi tentang pengelolaan yayasan. Dengan demikian, pentingnya sistem keuangan yayasan terkait oleh kebutuhan stakeholders-nya. Sistem keuangan maupun akuntansi sebagai salah satu alat untuk menghasilkan informasi yang berkaitan dengan keuangan lembaga dapat mendorong keterbukaan lembaga. Dengan sistem dan prosedur keuangan yang terstruktur, lembaga dapat dengan mudah memenuhi tuntutan transparansi kepada stakeholders-nya. Pelaporan yang tepat waktu dan diikuti dengan kualitas informasi yang tinggi pada satu sisi dapat mendorong keterbukaan, pada sisi yang lain justru menjadi umpan balik kepada internal lembaga. Manajemen lembaga dapat memperoleh masukan dalam menjalankan roda lembaga ke depan. Kondisi lembaga saat ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan lembaga yang lebih akurat. Bahkan pada gilirannya, Yaya Sunjaya, 2013 Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

4

keterbukaan yang ditunjukan oleh lembaga justru dapat menarik dana-dana atau rekan kerja yang dapat memperbesar cakupan layanan lembaga. Disamping hal itu, keterbukaan pengelolaan keuangan bisa menjadi salah satu pengukuran kinerja lembaga. Pengukuran kinerja keuangan dalam sebuah organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan karena semua organisasi perlu mengevaluasi dan merencanakan kinerjanya sehingga terjadi proses peningkatan kinerja. Selama ini implementasi sistem pengukuran kinerja keuangan lebih banyak dilakukan pada organisasi profit seperti perusahaan swasta dan BUMN dibanding dengan organisasi non profit. Implementasi sistem pengukuran kinerja keuangan pada organisasi non profit di Indonesia masih relatif sedikit dilakukan. Proses pengendalian manajemen formal meliputi kegiatan-kegiatan: (1) Perencanaan Strategi, (2) Persiapan Anggaran, (3) Pelaksanaan, (4) Evaluasi Kinerja (Anthony, 2005: 19). Anggaran merupakan salah satu alat pengendalian manajemen dalam mencapai tujuan organisai. Penyusunan anggaran menempati urutan kedua dalam proses pengendalian manajemen formal. Dalam perencanaan strategis dibuat keputusan mengenai program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan taksiran jumlah sumber-sumber yang akan dialokasikan untuk setiap progran tersebut. Perencaan strategis bermanfaat sebagai kerangka untuk mengembangkan anggaran tahunan. Pengendalian anggaran adalah proses pengendalian kegiatan dengan menggunakan anggaran (Supriyono, 2000: 40). Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian yang efektif jika dihubungkan dengan perencanaan dan pengendalian. Perencanaan yang baik tanpa pengendalian yang efektif berakibat pemborosan dana dan waktu. Supriyono, (2000:43) mengemukakan bahwa pengendalian pada dasarnya adalah membandingkan antara rencana dengan pelaksanaan sehingga dapat ditentukan penyimpangan (deviasi) yang timbul apakah

sudah

menjadi

tanda

bahaya

bagi

organisasi

atau

unit-


5

unitnya.Penyimpangan tersebut digunakan sebagai alat evaluasi atau penilaian prestasi dan umpan balik untuk perbaikan masa yang akan datang. Dalam berita http://finance.detik.comDirektorat Jenderal Pajak telah menetapkan 20 Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib. Nantinya, zakat atau sumbangan keagamaan ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 yang berlaku sejak tanggal 11 November 2011. Badan/Lembaga yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan meliputi satu Badan Amil Zakat Nasional, 15 Lembaga Amil Zakat (LAZ), 3 Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shaaqah (LAZIS) dan 1 Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia. Ke-20 Badan/Lembaga penerima zakat atau sumbangan itu adalah Badan Amil Zakat Nasional, LAZ Dompet Dhuafa Republika, LAZ Yayasan Amanah Takaful, LAZ Pos Keadilan Peduli Umat, LAZ Yayasan Baitulmaal Muamalat, LAZ Yayasan Dana Sosial Al Falah, LAZ Baitul Maal Hidayatullah, LAZ Persatuan Islam, LAZ Yayasan Baitul Mal Umat Islam PT Bank Negara Indonesia, LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, LAZ Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, LAZ Yayasan Baitul Maal wat Tamwil, LAZ Baituzzakah Pertamina, LAZ Dompet Peduli Umat Daarut Tauhiid (DPUDT), LAZ Yayasan Rumah Zakat Indonesia, LAZIS Muhammadiyah, LAZIS Nahdlatul Ulama (LAZIS NU), LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (LAZIS IPHI),dan Lembaga Sumbangan Agama Kristen Indonesia (LEMSAKTI). Dompet Dhuafa adalah sebuah lembaga nirlaba milik masyarakat yang berkhidmat mengangkat harkat, sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana zakat, infak, sedekah dan dana sosial lainnya. Sejak kelahiran Dompet Dhuafa (DD) Republika pada tahun 1993 yang terlahir dari empati kolektif komunitas jurnalis Harian Umum Republika yang kerap kali berjumpa dengan kaum miskin Yaya Sunjaya, 2013 Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

6

sekaligus dengan kaum kaya, maka dana-dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) tidak lagi sebatas pada penyaluran yang bersifat konsumtif. Sejak saat itu, mulailah digagas manajemen pengelolaan zakat dalam bentuk program-program pemberdayaan. Kontribusi Dompet Dhuafa Jawa Barat dalam bidang sosial, pendidikan, ekonomi, dan dakwah ini bertujuan agar tetap mendapatkan kepercayaan dari masyarakat khususnya donatur (muzaki, munfik, muwakif) dan pemerintah. Untuk tetap mendapatkan kepercayaan tersebut Dompet Dhuafa Jawa Barat dituntut untuk mengoperasikan kegiatan-kegiatan secara efektif dan efisien. Agar dapat efektif dan efisien, Dompet Dhuafa Jawa Barat harus mempunyai sistem penganggaran yang jelas. Dalam sebuah lembaga, anggaran merupakan salah satu alat pengendalian yang memegang peranan penting dalam pencapaian tujuannya. Anggaran Dompet Dhuafa

Jawa

Barat

yang

sebagian

besarnya

bersumber

dari

donasi

masyarakat/donatur dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang fluktuatif. Untuk itu maka Dompet Dhuafa Jawa Barat mempunyai komitmen untuk mengelola secara profesional dalam pegelolaan keuangannya. Dalam menyusun anggarannya, Dompet Dhuafa Jawa Barat menggunakan metode pengusunan anggaran bottom up dan top down. Anggaran diusulkan terlebih dahulu oleh para pelaksana program di divisi masing-masing kepada manajemen. Usulan itu kemudian menjadi dasar manajemen untuk mengambil keputusan dalam rapat Rencana Anggaran Kegiatan Tahunan (RAKT) dalam setahun kedepan. Adapun pelaporan dan evaluasinya dilakukan setiap enam bulan sekali. Untuk mengukur kinerja keuangan dapat dilihat dari laporan keuangan dan laporan lain yang secara rutin disampaikan oleh lembaga atau yayasan dan dianalisis oleh masing-masing pembacanya. Analisis yang dilakukan tergantung pada kepentingan pemakainya. Salah satu yang akan melakukan analisis atas


7

laporan tersebut adalah manajemen lembaga. Dengan demikian, bagi manajemen, pengukuran kenerja keuangan organisasi nirlaba dapat dilihat untuk: 1. Pengukuran efisiensi lembaga. Pencapaian tujuan dari suatu lembaga harus dilakukan dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Meskipun demikian, efisiensi bukanlah hal yang mudah untuk diukur. Umumnya dilakukan upaya pembandingan (benchmarking) dengan lembaga sejenis. 2. Evaluasi atas Sumber Dana. Laporan keuangan lembaga dapat dinilai dengan perangkat rasio-rasio keuangan yang umum untuk mengetahui tingkat likuiditas dan kecukupan aset. Termasuk juga dalam evaluasi ini adalah proyeksi arus kas masuk dan keluar. Dengan data yang ada, dapat diketahui kekuatan yayasan dalam menggalang dana dan sekaligis menentukan kemandirian lembaga. 3. Tren atau kecenderungan. Dari laporan keuangan beberapa tahun atau perbandingan dengan periode sebelumnya manajemen lembaga harus dapat menangkap tren atau kecenderungan yang muncul. Beberapa komponen harus dicermati kecenderungannya terutama bila lembaga memasuki periode dengan anggaran yang ketat. Kecenderungan kenaikan biaya administratif yang lebih tinggi dibandingan dengan kanaikan biaya untuk pelaksanaan program dari tahun ke tahun dapat memberikan sinyal bahwa lembaga atau yayasan menjadi semakin gemuk dan birokratis namun pada sisi lain program tidak berkembang secara birokrasinya. Dalam pengelolaannya Dompet Dhuafa Jawa Barat sebagai Lembaga Amil Zakat mengelola dana-dana yang bersumber dari masyarakat yaitu dana zakat, dana infak, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Berikut data perkembangan perolehan Dompet Dhuafa Jawa Barat. Tabel 1.1 Perkembangan Perolehan Dompet Dhuafa Jawa Barat Tahun 2003 – 2012


8

Tahun 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Zakat Jumlah Perkemb. (%) 775.712.702 979.133.338 1.307.065.928 2.094.155.058 2.377.467.475 2.867.028.671 4.131.040.557 5.758.624.607 8.624.721.785 6.119.728.707

26.22% 33.49% 60.22% 13.53% 20.59% 44.09% 39.40% 49.77% -29.04%

Total 35.034.678.829 Rata-Rata 2.919.556.569

Infak Jumlah Perkemb. (%) 336.205.339 260.875.376 390.020.571 537.126.856 697.401.136 1.011.149.357 1.243.154.030 986.378.615 1.268.725.721 1.526.610.515

-22.41% 49.50% 37.72% 29.84% 44.99% 22.94% -20.66% 28.62% 20.33%

8.257.647.516 23.48%

688.137.293

17.35%

Wakaf Jumlah Perkemb. (%) 34.800.000 77.000.000 402.200.000 646.510.483 770.385.035 154.785.516 1.718.615.148 887.343.824 1.060.348.013 1.595.437.560

121.26% 422.34% 60.74% 19.16% -79.91% 1010.32% -48.37% 19.50% 50.46%

Total Zakat, infak, Wakaf Jumlah Perkemb. (%) 1.146.718.041 1.317.008.714 2.099.286.499 3.277.792.397 3.845.253.646 4.032.963.544 7.092.809.735 7.632.347.046 10.953.795.519 9.241.776.782

7.347.425.579

50.639.751.924

612.285.465

143.23% 4.219.979.327

Sumber : Laporan Tahunan Dompet Dhuafa Jawa Barat


14.85% 59.40% 56.14% 17.31% 4.88% 75.87% 7.61% 43.52% -15.63%

24.00%

9

Gambar 1.1 Perkembangan Perolehan Dompet Dhuafa Jawa Barat Tahun 20032012. Kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba/keuntungan. Salah satu alat ukur untuk menilai kinerja keuangan organisasi nirlaba adalah Pertumbuhan perolehan dana dari tahun sebelumnya (primary revenue ratio). Pertumbuhan perolahan dana Dompet Dhuafa Jawa Barat dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif.Berdasarkan grafik di atas jelas bahwa perkembangan tingkat perolehan atau penghimpunan dana Ziswaf (zakat, infak, wakaf) terjadi perkembangan fluktuatif. Bahkan di tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini jelas merupakan seuatu permasalahan yang memang menarik untuk dianalisis dan diteliti. Menurut Jerold L. Zimmerman (1997:36), sistem akuntansi yang ada pada suatu organisasi mempunyai dua tujuan pokok, yaitu: (1) memberikan pengetahuan yang dibutuhkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan; (2) membantu memotivasi dan memonitor orang yang ada pada suatu organisasi. Selain itu juga, menurut Anthony dan Govidarajan (2000:9), departemen akuntansi

dapat

menjamin

keberhasilan

suatu

perusahaan

untuk

mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen untuk pencapaian tujuan perusahaan. Sistem pengendalian manajemen pada departemen akuntansi yang baik akan memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan organisasi. Hal ini disebabkan departemen akuntansi menyediakan informasi yang multi level, cross functional, tepat pada waktunya, akurat dan relevan untuk semua manager didalam subsistem-subsistem dalam organisasi. Selain itu juga fungsi departemen akuntansi yaitu: (1) mendesain, mengembangkan, dan memelihara sistem pengendalian manajemen; (2) menyusun laporan keuangan untuk

pihak

eksternal;

(3)

menganalisis

lapora

kinerja

manajer;

(4)

mngembangkan dan mensupervisi auditing internal dan pengendalian akuntansi; Yaya Sunjaya, 2013 Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

10

(5) memberikan masukan kepada manajemen mengenai implikasi-implikasi keuangan dan non-keuangan atas keputusan-keputusan yang dipertimbangkan; (6) mengembangkan sumber daya manusia di departemen akuntansi (Anthony & Govindarajan, 2000:9). Permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah mengenai kinerja keuangan pada lembaga/organisasi nirlaba. Masalah ini menarik untuk diteliti karena organisasi nirlaba tidak berarti dapat mengabaikan masalah kinerja keuangannya. Anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian dapat berfungsi dengan baik apabila anggaran ditempatkan dan dijalankan sesuai kegunaannya dan penuh tanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Keuangan Pegelolaan Dana (Studi pada Pengelolaan Dana di Dompet Dhuafa Jawa Barat)”

1.2 RUMUSAN MASALAH Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaruh fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap kinerja keuangan pengelolaan dana Zakat di Dompet Dhuafa Jawa Barat?

1.3 TUJUAN PENELITIAN Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaruh fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengendalian terhadap kinerja keuangan pengelolaan dana Zakat di Dompet Dhuafa Jawa Barat.

1.4 MANFAAT PENELITIAN Yaya Sunjaya, 2013 Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengendalian Terhadap Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

11

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut : 1.

Secara Teoritis Sebagai tambahan wawasan mengenai sistem penganggaran sebagai alat perencanaan dan pegendalian manajemen.

2.

Secara Praktis Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi Dompet Dhuafa Jawa Barat dalam penyusunan sistem anggarannya.


1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Recommend Documents