BAB 1 PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah
Jumlah peserta ujian seleksi masuk perguruan tinggi tidak pernah sepi dan cenderung meningkat. Pada tahun 2015 saja jumlah pendaftar jalur SNMPTN dan SBMPTN masing-masing mencapai 852.093 dan 693.185 peserta. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan 2014 dimana jumlah pendaftar jalur SNMPTN dan SBMPTN masing-masing sebanyak 777.357 dan 664.509 peserta (news.okezone.com diakses pada tanggal 26 Februari pukul 23.09 WIB). Peningkatan juga terlihat dari jumlah calon mahasiswa baru yang diterima. Dibandingkan tahun 2014, jumlah calon mahasiswa baru yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri melalui jalur SNMPTN pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Pada 2015, jumlah calon mahasiswa baru yang diterima di perguruan tinggi melalui jalur SNMPTN mencapai 137.005 orang, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 125.406 orang. “Dari jumlah yang mendaftar 852.093, sebanyak 137.005 atau sekitar 16,08 persen siswa diterima di PTN seluruh Indonesia. Ini ada kenaikan 10 persen dari tahun lalu. Selain itu, untuk siswa bidikmisi dari 152.097 yang mendaftar hanya 31.908 siswa yang diterima. Dan hasil pengumuman ini nantinya akan diumumkan hari ini Pukul 17.00 WIB,” terang Ketua Panitia SNMPTN 2015, Prof Wahab di Gedung D Kemendikbud, Sabtu (9/52015) (http://news.detik.com diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 20.59 WIB) Begitu pula dengan jalur SBMPTN, jumlah calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SBMPTN pada 2015 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Ketua 1 Universitas Sumatera Utara
Panitia SBMPTN 2015 Rochmat Wahab memaparkan, jumlah peserta SBMPTN meningkat hingga 4,31 persen menjadi 693.185 orang. Pada SBMPTN 2014, hanya 105.862 orang yang lulus dari total 664.509 peserta. Sedangkan pada SBMPTN 2015, dari 585.789 peserta, yang lulus 109.853 orang (http://news.okezone.com diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 21.48 WIB). Di Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2015 jumlah calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SNMPTN justru mengalami penurunan. Dari 137.005 calon mahasiswa baru yang lulus melalui jalur SNMPTN, 3294 diantaranya lulus di Universitas Sumatera Utara, menurun sebanyak 453 orang dibandingkan 2014 yang mencapai 3747 calon mahasiswa baru (beritasore.com diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 22.54 WIB). Sama halnya dengan yang terjadi pada jalur SBMPTN, jumlah calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur SBMPTN di Universitas Sumatera Utara juga mengalami penurunan. Pada tahun 2015, jumlah calon mahasiswa baru yang diterima adalah 2580 orang, menurun sebanyak 229 orang dibandingkan 2014 yang sebanyak 2809 orang (usu.ac.id diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 23.07 WIB). Senada dengan penurunan jumlah calon mahasiswa baru 2015 yang diterima, jumlah mahasiswa angkatan 2015 yang terdaftar di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera lebih sedikit dibandingkan jumlah mahasiswa angkatan 2014. Jumlah mahasiswa angkatan 2015 yang terdaftar di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara sebanyak 754 orang, sedangkan mahasiswa angkatan 2014 sebanyak 868 orang, berarti ada penurunan sebanyak 229 orang (dirmahasiswa.usu.ac.id diakses pada tanggal 25 Februari 2016 Pukul 23.42 WIB).
2 Universitas Sumatera Utara
Terhitung sejak diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2013 maka sejak itu kebijakan mengenai Uang Kuliah Tunggal atau Biaya Kuliah Tunggal Resmi ditetapkan. Kebijakan mengenai uang kuliah tunggal ini tentu tidak terpisahkan dari Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 dikarenakan Undang-undang ini menjadi dasar peringatan untuk ditetapkannya Peraturan Menteri yang menetapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (hizbut-tahrir.or.id diakses pada tanggal 26 Februari 2016 Pukul 23.47 WIB). Pemberlakuan kebijakan Uang Kuliah Tunggal ini didasarkan pada rasa keadilan dalam hal pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat. Dengan sistem Uang kuliah Tunggal ini dimaksudkan agar terjadi subsidi silang dari masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu (unib.ac.id diakses pada tanggal 26 Februari 2016 Pukul 23.55 WIB). Jika kita cermati, setiap kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah secara keseluruhan tujuannya baik, termasuk kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Tujuan Pemerintah dalam menetapkan kebijakan Uang Kuliah Tunggal ini adalah untuk meningkatkan tanggungjawab negara dalam menyediakan pelayanan pendidikan tinggi dengan menghapus uang pangkal yang dirasa memberatkan mahasiswa sebagai pengguna pelayanan pendidikan. Untuk mendukung implementasi kebijakan Uang Kuliah Tunggal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam hal ini Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI) telah mengeluarkan surat edaran yang dijadikan dalih pemberlakuan kebijakan Uang Kuliah Tunggal, yaitu Surat Edaran Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Feb 2012 tentang Larangan Menaikkan Tarif Uang Kuliah, Surat Edaran Dirjen Dikti nomor 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Tarif Uang Kuliah SPP di Perguruan Tinggi, Surat Edaran Dirjen Dikti 274/E/T/2012 bertanggal 16 Februari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal, Surat Edaran Dirjen Dikti No. 21/E/T/2012 tanggal 4 Januari 2012 tentang Uang Kuliah Tunggal. Terakhir, Dikti mengeluarkan Surat Edaran No. 97/E/KU/2013 tentang Uang 3 Universitas Sumatera Utara
Kuliah Tunggal yang berisi Permintaan Dirjen Dikti kepada Pimpinan PTN untuk menghapus uang pangkal dan melaksanakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa baru
program
S1
reguler
mulai
tahun
akademik
2013/2014
(https://id-
id.facebook.com/notes/zaki-arrobi/dilema-kebijakan-uang-kuliah-tunggal-ukt-merangkaifakta-usulan-ukt-di-fisipol-u/10151485903822302/ diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 00.06 WIB). Namun, seperti sebagian besar kebijakan yang berlaku di Indonesia, kebijakan Uang Kuliah Tunggal ini terlihat baik pada redaksi peraturannya tetapi justru bermasalah pada realita dilapangan. Sekilas, kebijakan ini terkesan positif karena meniadakan beban biaya pangkal yang konon mencapai puluhan juta rupiah. Selain itu ada mekanisme subsidi silang antara yang mampu dengan yang kurang mampu. Namun, fakta di lapangan berbicara lain. Kebijakan Uang Kuliah Tunggal ini memang menuai banyak protes, khususnya dari kalangan mahasiswa. Di Lampung saja misalnya, ratusan mahasiswa kampus IAIN Radin Intan sempat melakukan aksi massa menuntut rektornya untuk membatalkan pemberlakuan Uang Kuliah Tunggal karena dianggap memberatkan. Tetapi sayang upaya mereka belum menuai hasil karena pihak rektorat menerangkan posisinya sebagai pelaksana tugas kementerian pendidikan yang tak bisa membantah (www.berdikarionline.com diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 00.42). Selain itu, di Palangka Raya ratusan mahasiswa Universitas Palangka Raya (UNPAR) terancam putus kuliah atau drop out (DO). Penyebabnya, penerapan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) di universitas terbesar di Kalimantan Tengah itu dinilai mencekik. Sekitar 300 lebih mahasiswa melapor ke posko yang didirikan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unpar terkait masalah itu. Presiden BEM Unpar Cenri mengatakan, penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melenceng jauh dari tujuannya sebenarnya yang meringankan dana kuliah dari mahasiswa yang berasal dari kalangan tidak mampu dan subsidi silang. ”UKT sangat dikeluhkan. UKT ada tujuh 4 Universitas Sumatera Utara
kelompok. Kelompok 1, UKT Rp. 500.000, kelompok 2 Rp. 1.000.000, kelompok 3 Rp. 2.000.000, kelompok 4 Rp. 2.500.00 , kelompok 5 Rp. 3.000.000, kelompok 6 Rp. 3.500.000 juta, dan kelompok 7 Rp. 6.000.000. Itu dibayarkan satu semester,” ungkap Cenri, Rabu (24/2/2016) (sampit.prokal.co diakses pada tanggal 27 Februari Pukul 00.55 WIB). Selain mahasiswa, orangtua mahasiswa pun mengeluhkan kebijakan tersebut. Eksekutif Mahasiswa (EM) Universitas Brawijaya (UB) mencatat sedikitnya 200 orangtua mahasiswa keberatan dengan nominal Uang Kuliah Tunggal yang diberlakukan di Universitas Brawijaya. Presiden EM Universitas Brawijaya Setya Nugraha menuturkan keluhan orangtua mahasiwa itu di sampaikan kepada EM UB melalui posko Advokasi Mahasiswa yang dibuka beberapa waktu lalu. Mereka mengeluhkan soal nominal Uang Kuliah Tunggal yang dibebankan kepadanya tidak sesuai dengan kemampuan finansial. Setya Nugraha mengklaim keluhan tersebut telah ditindaklanjuti oleh EM UB. Puluhan berkas dikumpulkan untuk mengkaji ulang apakah pantas atau tidak keluarga mahasiswa mendapat nominal tersebut. “Hasilnya memang banyak nominal yang tidak sesuai bila dibebankan pada para keluarga dengan kemampuan finansial menengah kebawah,” tegas Setya (malang-post.com diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 01.31 WIB). Di Universitas Sumatera Utara, keluhan yang disampaikan tidak berbeda jauh. Sebanyak 137 dari 159 mahasiswa Fakultas Pertanian (FP) meliputi angkatan 2013 dan 2014 keberatan dengan nilai Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang ditetapkan. Sebab tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka. Selain itu, ada pungutan di luar UKT seperti membayar diktat kuliah dan baju labarotarium. Hal ini disampaikan Gubernur FP Anry Tulus Sianturi, Sabtu (17/1). Rekapitulasi kuesioner oleh Pemerintahan Mahasiswa (Pema) FP 28 Desember lalu menunjukkan, sebanyak 86,3 persen mahasiswa menyatakan keberatan dan 13,7 persen sisanya menyatakan tidak keberatan. “Ini sebagai bukti untuk 5 Universitas Sumatera Utara
audiensi ke dekanat,” ungkap Tulus. Ada 159 mahasiswa angkatan 2013 dan 2014 yang mengadukan nilai UKT-nya. Tulus bilang pengaduan dilakukan dengan cara mengisi kuesioner dan surat pengajuan banding oleh mahasiswa FP melalui Posko Pengaduan UKT. Salah satu Mahasiswa FP 2013, Mutia merasa nilai UKT yang diberlakukan untuknya tidak sesuai. “Cukup tinggi sih, menurutku enggak sesuai dengan penghasilan orang tua,” tuturnya (suarausu.co diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 01.45 WIB). Imbas dari adanya keluhan mengenai kebijakan Uang kuliah Tunggal, aksi protes pun bermunculan. Front Mahasiswa Nasional (FMN) yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat-Tertindas (FPR-T) melakukan aksi unjuk rasa dan turun ke jalan menuntut dicabutnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Rabu (1/5). UKT tersebut ditentang karena dianggap sebagai simbol liberalisasi pendidikan. Hal tersebut dinyatakan Abdul Halim Sembiring, Ketua FMN Ranting USU dalam orasinya. Halim mengatakan dengan adanya UKT tersebut, akses pendidikan oleh rakyat, khususnya buruh semakin sulit. “Maka anak-anak buruh dan anak-anak tani itu sudah bisa dipastikan tidak bisa mengenyam pendidikan di perguruan tinggi,” ujar Halim (suarausu.co diakses pada tanggal 27 Februari 2016 Pukul 01.53). Menurut penelitian pada tahun 2014, yang berjudul “Respon Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Terhadap Program Uang Kuliah Tunggal” dapat diketahui bahwa responden, dalam hal ini mahasiswa memiliki respon netral terhadap kebijakan Uang Kuliah Tunggal. Dari aspek persepsi diketahui persepsi mahasiswa adalah netral, diukur dari pengetahuan mahasiswa tentang program Uang Kuliah Tunggal serta tujuan dan manfaatnya
Mahasiswa dalam posisinya sebagai objek dari
kebijakan, pada umumnya tidak memahami seperti apa seluk beluk penerapan kebijakan tersebut, dan apa saja poin-poin penting yang diberlakukan. Realita yang terjadi lebih memperlihatkan bahwa mahasiswa menjadi cenderung hanya menjadi pengikut dari 6 Universitas Sumatera Utara
kebijakan yang dibuat oleh kampus dan berpandangan bahwa kebijakan tersebut sudah bersifat final dan tidak bisa di ganggu gugat lagi. Adapun dari aspek sikap, diketahui sikap mahasiswa adalah netral dilihat dari penilaian dan tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan program Uang Kuliah Tunggal. Mereka lebih banyak mengambil posisi diam dan tidak mau memposisikan diri untuk mengkritisi lebih dalam mengenai kebijakan kampus khususnya yang terkait dengan Uang Kuliah Tunggal. Peneliti juga mendapatkan beberapa temuan yang membuat mahasiswa baru terbatasi ruang geraknya untuk mempertanyakan dan mengkritisi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh kampus. Salah satu bentuknya adalah dengan adanya surat pernyataan yang harus ditandatangi oleh mahasiswa baru sebagai bentuk persyaratan pendaftaran ulang mahasiswa baru, dimana beberapa poin dalam surat tersebut mengharuskan mahasiswa-mahasiswa baru untuk mematuhi segala kebijakan dan peraturan di Universitas Sumatera Utara termasuk Uang Kuliah Tunggal, sehingga sikap untuk menentang kebijakan Uang Kuliah Tunggal dianggap sebagai bentuk pelanggaran dan mahasiswa baru cenderung tidak mau mengambil resiko untuk menentukan sikap menolak. Pada umumnya penolakan terhadap sistem UKT ini lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa senior dikarenakan mereka tidak memiliki keterikatan secara hukum melalui surat pernyataan tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul “Respon Mahasiswa Terhadap Kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sumatera Utara”.
1. 2
Perumusan Masalah
7 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan penulis sebelumnya, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “bagaimana respon mahasiswa terhadap kebijakan uang kuliah tunggal di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara?”.
1. 3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon mahasiswa terhadap kebijakan Uang Kuliah Tunggal di Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
1.3.2. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam: a) Pengembangan konsep dan teori-teori yang berkenaan dengan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). b) Pengembangan kebijakan dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan.
1. 4
Sistematika Penulisan Penelitian ini disajikan dalam enam bab, adapun sistematika penulisannya sebagai
berikut : 8 Universitas Sumatera Utara
BAB I
: Pendahuluan
Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. BAB II
: Tinjauan Pustaka
Bab ini merupakan uraian konsep-konsep dan teori yang berkaitan dengan masalah dan objek yang diteliti, kerangka pemikiran, definisi konsep dan definisi operasional. BAB III
: Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. BAB IV
: Deskripsi Lokasi Penelitian
Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penulis melakukan penelitian. BAB V
: Analisis Data
Bab ini berisikan uraian tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian beserta analisisnya BAB VI
: Penutup
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang bermanfaat sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan.
9 Universitas Sumatera Utara
