1. Undang-undang Nomor 43 Tahun l999 tantang perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun l987 tentang pokok-pokok Kepegawaian

BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama,Lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi’. Dengan amandemen UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l945 tersebut Khusus Bab IX tentang Kekuasaan

Kehakiman

Pasan

24

telah

membawa

perubahan

penting

trerhadap

penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman, sebagai respon terhadap penyesuaian tersebut lahirlah Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tantang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukun dan Keadilan berdasarkan Pancasilan, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pada pasal 2 Undang-undang 48 Tahun 2009, disebutkan penyelengggaraan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud pada pasal 1 tersebut diatas, dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN Peradilan adalah salah satu alat Negara yang diberi wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadilandan memutuskan perkara yang dikira sesuai dengan kopetensi absolutnya. Pengadilan sesuai dengan azas Peradilan yaitu sederhana cepat dan biaya ringan selalu mengedepankan hal tersebut dalammemberikan pelayanan hukum bagi pencari Keadilan. Dalam hal ini Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dalam menciptakan tetip hukum serta memberikan keadilan. Dimana Pengadilan Negeri sesuai dengan kewewenang diatur dalam undang-undang 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun l999 tantang perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun l987 tentang pokok-pokok Kepegawaian. 1

2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman. 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 6. Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2001 tentang Permohonan Kasasi Perkara Perdata yang tidak memenuhi persyaratan formal. 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA / 006 / SK / II / 1994 tentang Pengawasan dan evaluasi atas hasil Pengawasan oleh pengadilan tingkat bidang dan Pengadilan Tingkat Pertama. 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA / 007 / SK /IV/1994 tentang memberlakukan buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan. 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/42/SIK/III/2002 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/027/SK/IV/2000 tentang perkara yang dimohon Kasasi. 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/0042/SK/VIII/2001 tentang perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/02A/SK/IV/2002 tentang biaya perkara perdata yang dimohonkan peninjauan kembali. 11. Surat

Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

Republik

Indonesia

Nomor

:

144/KMA/SK/VII/2007 tentang keterbukaan informasi.

B. VISI dan MISI 1. VISI

= Mewujudkan Pengadilan yang mandiri, bermartabat dan berwibawa

sebagai salah satu instasi pelaksanaan dalam menegakkan hukum

dan keadilan.

2. MISI = Memberikan pelayanan Hukum kepada masyarakat dengan menerima, memeriksa dan memutuskan /menyelesaikan perkara- perkara pada Tingkat Pertama. 3. Memberikan Pelayanan Hukum kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sadar hukum. 4. Melakukan peradilan yang efesien, efektif dan berkualitas. Sesuai dengan Visi dan Misi di atas, dimana dituntut agar Pengadilan Negeri Bireuen harus dapat meningkatkan kinerjanya untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

2

a. Terwujudnya tertib administrasi Peradilan dalam pelaksakan tugas Peradilan di Kabupaten Bireuen. b. Terwujudnya pelayanan hukum bagi masyarakat pencari Keadilan dengan efektif, efesien dan berkualitas. c. Terwujudnya aparatur Peradilan yang integritas dan moralitas yang tinggi.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, secara teratur yang dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Sasaran harus bersifat spesifik dapat dinilia, teratur, menentang dan dapat di capai. Oleh sebab itu sasaran Pengadilan Negeri Bireuen diarahkan pada hal-hal spesifik sebagai berikut : a. Terlaksananya Administrasi Umum, Kepegawaian dan keuangan. b. Terlaksananya azas Peradilan dengan sederhana cepat dan biaya ringan. c. Terlaksananya keputusan MARI Nomor KMA/001/I/1991 tentang Pola Bundelmin. C. RENSTRA Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah merupakan suatu lembaga pelayanan masyarakat dalam bidang penegakan hukum dan keadilan, yang bertugas melaksanakan sebagian dari kekuasaan kehakiman di bidang perdata dan pidana, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera serta memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Untuk mencapai aras sebagaimana yang dikemukakan diatas, perlu adanya bentuk pengembangan di bidang hukum dalam suatu pencernaan strtejik di lingkungan Pengadilan Negeri Bireuen yang lebih terfokus pada pelaksanaan tugas pokoknya menerima, memeriksa, memutus dan penyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya bagi masyarakat. Sesuai tutunan dan perkembangan zaman, problematika hukum masyarakat pencari keadilan semakin hari semakin kompleks, maka rencaran strtejik Pengadilan Negeri Bireuen adalah membentuk suatu peradilan yang dapat mempengaruhi setiap unsure atau variable yang dapat berpengaruh tercapai tujuan dan sasaran sebagaimana diperlukan, dan hal tersebut dijabarkan sebagai berikut :

3

1. Membentuk tertib administrasi peradilan dalam masyarakat tugas peradilan yang mampu memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan efektif, efesien dan berkualitas. 2. Membentuk aparatur peradilan yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi untuk membentuk pencapaian kinerja peradilan. 3. Membentuk administrasi kesekretariat yang dapat mendukung tugas pokok peradilan.

4

BAB II STRUKTUR ORGANISASI ( TUPOKSI ) Pengadilan Negeri bireuen sebagai salah satu peradilan sebagaisebuah sistem memiliki sub sistem yang terdiri dari Hakim, hukum materil, hukum materil, hukum formal (acara), administrasi dan budaya hukum masyarakat. Dalam menjalakannya peradilan merupakan pilar kekuasaan kehakiman yang memilki aparat hukum yang terdiri dari Hakim, Panitera, dan Jurusita. Ketiga aparat hukum tersebut merupakan tiga serangkai yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, dimana proses pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul persetujuan Ketua Mahkamah Agung RI. Dalam organisasi Hakim dipimpin langsung oleh Ketua. Ketua dalam memimpin Pengadilan di dampingi oleh Wakil Ketua. Dalam hubungan kerja Hakim dihubungkan dengan garis lurus yang artinya garis tanggung jawab. Panitera adalah pejabat Kepaniteraan yang memimpin Kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, Panitera Pengganti, dan Jurusita. Panitera selain memimpin Kepaniteraan , juaga memimpin kesekretariatan sebagai Sekretaris. Dalam menjalankan tugas Kesekretariatan di bantu oleh Wakil Sekretaris, dan beberapa Kepala Urusan. Hal ini demikian terjadi karena pada Pengadilan penyelenggaraan administrasi dibedakan menurut jenisnya dan dipisahkan penanganannya. Pembedaan menurut yang melahirkan dua unit kerja yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan, namun demikian perbedaan dan pemisahan tersebut bersifat intergral dengan mengutamakan koordinasi dalam tugas pokok Pengadilan. Hubungan antara Panitera dengan Ketua berada dalam hubungan garis linier (lurus) atau garis komando diman segala perintah ketetapan ketua harur dilaksanakan oleh Panitera. Penitera mempunyai tugas pokok adalah memberikan pelayanan teknis dibidang administrasi perkara, dan administrasi lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam kaitannya sebagai lembaga peradilan Panitera bertugas menerima perkara, mulai proses pendaftaran , dan pelaksaan putusan ( Eksekusi ).

5

Pada Puncak Organisasi yaitu Mahkamah Agung, telah terjadi pemisahan antara Panitera dengan Sekretaris, yang masing-masing memimpin bidang Kepaniteraan ( Peraturan Presiden Nomor 14 Taun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI ) namun Kesekretariatan ( Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Kesekretariatan Mahkamah Agung RI ) namun pada organisasi yang lebih rendah yaitu Pengadilan tingkat banding dan Pengadilan yingkat pertama walaupun telah disebutkan dalam pasal 44 undangundang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan Panitera tidak merangkap sebagai Sekretaris, Jabatan Panitera dan Sekretaris melekat pada satu Jabatan Panitera / Sekretaris. Susunan pegawai pada Pengadilan Negeri Bireuen , yang susunannya sebagai berikut : Hakim

: 9 Orang

Pejabat Fungsional

: 13 Orang

Pejabat Struktural

: 4 Orang

Staf

: 1 Orang

Pegawai Honorer

: 9 Orang

Satpam

: 2 Orang

Pegawai Kontrak

: - Orang

Adapun bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut : 1. Bidang Kepaniteraan Berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan disebut bahwa setiap Pengadilan ditetapkan adanya Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugas Panitera Pengadilan Negeri dibantu oleh Walik Panitera, dan beberapa Panitera Muda dan beberapa orang Penitera Pengganti. Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Agung RI telah menganturkan dengan surat Keputusan tentang struktural orgnisasi dan tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan negeri Tata Kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen terdiri dari : Panitera

: 1 Orang

Wakil Panitera

: 1 Orang

Panitera Muda Hukum

: 1 Orang

Panitera Muda Perdata

: 1 Orang 6

Panitera Muda Pidana

: 1 Orang

Panitera Pengganti

: 7 Orang

Jurusita Pengganti

: 1 Orang

2. Kesekretariatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Negeri menyebutkan setiap Pengadilan ditetepkan adanya sekretariatan yang dipimpin oleh seorang Sekretarisdibantu oleh seorang Wakil Sekretaris dan beberapa Kepala Urusan. Namun sampai saat ini Pengandilan Negeri Bireuen Jabatan Panitera / Sekretaris, walaupun dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 disebutkan adanya pemisahan antara Kepaniteraan dan Kesekretariatan, namum hingga sekarang belum ada aturan yang mengatur tentang struktur tersebut, sehingga strukturnya masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu : Panitera / Sekretaris

: 1 Orang

Wakil Sekretaris

: 1 Orang

Kepala Urusan Kepegawaian : 1 Orang Plt. Kepala Urusan Keuangan : 1 Orang Kepala Urusan Umum

: 1 Orang

Sebagai gambaran tentang struktur organisasi pada Pengadilan Negeri Bireuen yang mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 tentang Ragam susunan Pengadilan Negeri dengan skemanya sebagaimana terlihat dalam lampiran III.

7

BAB III KEADAAN PERKARA I. PIDANA 1.

2.

3.

PIDANA BIASA Sisa Tahun 2010

= 45

Masuk Tahun 2011

= 200

Putus Tahun 2011

= 194

Terdakwa / Jaksa menerima

= 179

Banding Tahun 2011

= 10

Kasasi Tahun 2011

= 16

Grasi Tahun 2011

= (-)

Peninjauan Kembali

=

3

PIDANA SINGKAT Sisa Lalu

= (-)

Masuk

= (-)

Putus

= (-)

Sisa

= (-)

Banding

= (-)

Kasasi

= (-)

Grasi

= (-)

PIDANA CEPAT / RINGAN LLJ : Sisa Tahun 2010

= (-)

Masuk Tahun 2011

= 2547

Putus Tahun 2011

= 2547

Banding Tahun 2011

= (-)

Kasasi Tahun 2011

= (-)

8

II. PERKARA PEDATA

1.

PERDATA GUGATAN : Sisa Tahun 2010

= 15

Masuk Tahun 2011

= 12

Putus Tahun 2011

= 18

Cabut Tahun 2011

= 1

Sisa Tahun 2011

= 8

2. PERDATA PERMOHONAN

3.

Sisa Tahun 2010

= (-)

Masuk Tahun 2011

= 12

Putus

= 11

Cabut / Gugur 2011

= 1

Sisa Tahun 2011

= (-)

PARA PIHAK Terima

= 8

Banding Tahun 2011 = 11 Kasasi Tahun 2011

= 12

Eksekusi Tahun 2011 = 8 Peninjauan Kembali = 2

REKAPITULASI PERKARA DIPUTUS PADA PENGADILAN TK.PERTAMA PERKARA

NO

PIDANA

JUMLAH HAKIM

PERDATA

SATKER MASUK

PUTUS

SISA

MASUK

PUTUS

SISA

200

194

51

12

19

8

PENGADILAN

1

NEGERI BIREUEN

9

11

KETERANG AN

REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TK.PERTAMA PERKARA

NO

PIDANA

PERDATA

SATKER MASUK

PUTUS

MINUTASI

MINUTASI

200

138

MASUK

PUTUS

SISA

MINUTASI

MINUTASI

SISA

62

26

19

8

JUMLAH

KETERAN

HAKIM

GAN

PENGADILAN

1

NEGERI BIREUEN

10

13

BAB IV PENGAWASAN INTERNAL Dalam Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, disebutkan Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Peradilan dan lingkugan peradilan yang berada dibawahnya berdasarkan ketentuan Undangundang. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya Peradilan disemua lingkungan perdilan, dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara, Peradilan Umum disebutkan ketua Pengadilan mengadakan Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita didaerah hukumnya. Berkaitan dengan pengawasan Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan surat Keputusan Nomor 005/KMA/SK/III/1994 pada pasal 2 dimana pengawasan meliputi pengwasan tehadap tehnis peradilan, administrasi peradilan, serta perbuatan dan tingkah laku Hakim, dan Pejabat Kepaniteraan Pengadilan. Pengawasan yang dilakukan harus mampu memerankan fungsi ganda, di satu sisi sebagai penegak, dan di sisi lainnya sebagai penangkal Kehakiman, yang hakekat dasarnyaPengawasan adalah tindakan untuk dapat mengetahui secara dini terjadinya penyimpangan. Fungsi pengawasan harus mampu menciptakan situasi kondusif terhadap penegakan disiplin serta peningkatan produktifitas dan etos kerja, sehingga fungsi peradilan dapat berjalan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan. Terhadap pengawasan tersebut, Pengadilan Negeri Bireuen telah melakukan tindak lanjut dengan perbaikan serta pembedahan terhadap bidang yang diperlukan pembedahan serta penyempyrnaan kedepan, sehingga diharapkan dalam melaksakan tugas dan fungsi tugas Peradilan sesuai dengan yang diharapkan. Selain hal tersebut pengawasan ter\hadap para pegawai serta Hakim diberikan nilai berupa DP3 yang dilakukan untuk setiap akhir tahun sehingga dapat meningkatkan kualitas serta pelayana kepada para pencari keadilan. Dimana pada tahun 2011 peningkatan disiplin kerja merupakan salah satu sorotan dengan dikeluarkan keputusa Ketua Mahkamah agung RI Nomor 071/KMA/SK/V/2008 tentang ketentuan Tunjangan Khusus kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dalam badan peradilan yang berada dibawahnya, yang selanjutnya 11

diselaraskan dengan tindakan Absensi baik yang secara manual, sehingga diharapkan tercapai pelayanan yang prima kepada pencari Keadilan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLA A. SUMBER DAYA MANUSIA a.1 Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Jumlah sumber daya manusia dalam bidang teknis yudisial pada Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II Bireuen hingga Desember 2011 sebanyak 11 orang terdiri dari: -

1 Orang Ketua

-

1 Orang Wakil Ketua

-

9 Orang Hakim Mengenai data kepangkatna tenaga hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II

Bireuen dapat dilaporkan sebagai berikut : 1. Golongan IV sebanyak 1 orang. 2. Golongan III sebanyak 10 orang. Kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Negeri Bireuen untuk periode 1 April 2011 sebanyak 4 ( empat ) orang dengan jenjang sebagai berikut : -

Nani Sukmawati, SH dari golongan ( III/d ) menjadi ( IV/a ).

-

Achmad Syah Ade Mury, SH dari golongan ( III/a ) menjadi ( III/b ).

-

Mustafa dari golongan ( III/b ) menjadi ( III/c ).

-

Harperiyani Effendi, SH dari golongan ( III/b ) menjadi ( III/c ).

Sementara kenaikan pangkat periode 1 Oktober 2011 tidak ada. Sementara kenaikan gaji berkala pada tahun 2011 Tenaga Tehnis maupun Non Teknis sebanyak 13 orang yaitu sebagai berikut : 1. M. Isa Aziz, SH terhitung 1 Febuari 2011 2. Nani Sukmawati, SH terhitung 1 Maret 2011 3. Said Hasan, SH terhitung 1 Maret 2011 12

4. Idwar terhitung 1 Maret 2011 5. Erwin terhitung 1 Maret 2011 6. Harperiyani Effendi, SH terhitung 1 Maret 2011 7. Mudasir, SH terhitung 1 Maret 2011 8. T. M. Taib terhitung 1 Maret 2011 9. Muhammad Daud terhitung 1 Maret 2011 10. Achmadsyah Ade Mury, SH terhitung 1 April 2011 11. Rosnainah, SH terhitung 1 Desember 2011 12. Ikhwani, SH terhitung 1 Desember 2011 13. Rusniar, SH terhitung 1 Desember 2011

a.2. Sumber daya manusia teknis dan nonteknis yudisial Sumber daya manusia bidang teknis dan nonteknis pada Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II tahun 201 berjumlah 28 tenaga pegawai dan 10 orang tenaga Non-pegawai dengan perincian sebagai berikut : -

1 Orang Panitera Sekretaris.

-

1 Orang Wakil Panitera.

-

1 Orang Wakil Sekretaris.

-

1 Orang Panitera Muda Perdata.

-

1 Oranga Panitera Muda Pidana.

-

1 Orang Panitera Muda Hukum.

-

1 Orang Juru Sita.

-

8 Orang Panitera Pengganti.

-

3 Orang Pejabat Struktural.

-

9 Orang Tenaga Honorer

-

2 Orang Satpam.

a.3. PROMOSI DAN MUTASI Dalam tahun 2011 Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II Bireuen terjadi Promosi dan Mutasi jabatan dengan rincian sebagai berikut:

13

1. Sapruddin, SH dari Ketua Pengadilan Negeri BIreuen menjadi Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri. 2. Nani Sukmawati, SH dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen menjadi Hakim Pengadilan Negeri Takengon. 3. Yusmadi, SH dari Hakim Pengadilan Negeri Bireuen menjadi Hakim Pengadilan Negeri Langsa.

Dan diganti dengan yang mutasi ke Pengadilan Negeri Bireuen yaitu: 1. Sulhanuddin, SH Hakim dari Pengadilan Negeri Binjai menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bireuen. 2. Muzakir, SH Hakim dari Pengadilan Negeri Blang Kejeren menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bireuen. 3. Rosnainah, SH Hakim dari Pengadilan Negeri Jantho menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bireuen. 4. Irwandi, SH Hakim dari Pengadilan Negeri Langsa menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bireuen. 5. Bachtiar, SH Hakim dari Pengadilan Negeri Sigli menjadi Hakim Pengadilan Negeri Bireuen.

a.4. PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL. Pada Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II pengisi Jabatan Struktural di isi oleh Herna Wahyuni, SH yang sebelumnya menjabat sebagai Bendahara Pengadilan Negeri Bireuen sekarang ditunjuk sebagai Plt. Kaur Keuangan, tetapi sudah di usulkan ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh ( sedang dalam proses ). B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA b.1. Sarana dan Prasarana Gedung. Tanah Kantor Pengadilan Negeri Bireuen Kelas II terletak di Desa Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen dengan luas tanah 3000 M2, dengan rincian batas sebagai berikut : -

Utara berbatasan dengan jalan raya Medan – Banda Aceh. 14

-

Timur berbatasan dengan Perumahan Jaksa.

-

Selatan berbatasan dengan Gudang Kopi.

-

Barat berbatasan dengan Rumah Toko ( RUKO). Luas bangunan Kantor Pengadilan Negeri Bireuen 1114 M2 dengan rincian tata ruang

sebagai berikut : -

Ruang Ketua 1 (satu), ruangan dilengkapi dengan AC dan WC.

-

Ruang Wakil Ketua 1 (satu), ruangan dilengkapi dengan AC.

-

Ruang Hakim 1 (satu), ruangan dilengakapi dengan AC.

-

Ruang Panitera / Sekretaris 1 (satu), ruangan dilengkapi dengan AC.

-

Ruang Wakil Sekretaris 1 (satu).

-

Ruang Wakil Panitera 1 (satu).

-

Ruang Panitera Muda Pidana 1 (satu).

-

Ruang Panitera Muda Perdata 1 (satu).

-

Ruang Panitera Muda Hukum 1 (satu).

-

Ruang Kepegawaian 1 (satu).

-

Ruang Umum 1 (satu).

-

Ruang Panitera Pengganti 1 (satu).

-

Ruang Jaksa dan Advokad/Pengacara dijadikan 1 (satu).

-

Ruang Sidang 3 (tiga) dengan rincian 2 (dua) ruang sidang utama yang dilengkapi dengan AC dan 1 (satu) ruang sidang anak tidak dilengkapi dengan AC.

-

Ruang Tahanan 2 (dua).

-

Gudang 1 (satu).

-

Kamar Mandi dilengkapi dengan 3 ( tiga )WC.

-

Mess Pengadilan dilengkapi dengan dapur.

-

Mushalla.

-

Rumah Dinas Ketua terletak di Dusun Baru Desa Geulanggang Teungoh didepan Hotel Purnama Raya Bireuen.

-

Rumah Dinas Wakil Ketua terletak di desa Meunasah Blang.

-

Rumah Dinas Hakim yang terletak di Dusun Baru Desa Geulanggang Teungoh berjumlah 6 Unit, sedangkan yang terletak di di desa Cot Gapu berjumlah 2 Unit dan rumah dinas yang ditempati oleh pegawai berlokasi di gandapura 1 Unit dan di

15

Samalanga 1 Unit. Jumlah keseluruhan Rumah Dinas Pengadilan Negeri Bireuen yaitu 12 Unit. b.2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Jumlah sarana yang tersedia pada Pengadilan Negeri Bireuen belum memadai, untuk barang inventaris kantor masih diperlukan penambahan Laptop dan AC untuk bagian kesekretariat sedangkan untuk operasional kedinasan masih diperlukan penambahan Kendaraan roda empat dan Kendaraan roda dua. Untuk kenyamanan dalam melaksanakan tugas, kami perlu penambahan ruangan kerja yang dilengkapi dengan AC. b.3. Administrasi Umum Pelaksanaan kegiatan bidang administrasi umum pada tahun 2011 dapat dirincikan sebagai berikut : 1. Pengelolaan dan penyelesaian surat-surat masuk dan surat-surat keluar. -

Surat masuk sebanyak 1287 surat.

-

Surat keluar sebanyak 1720 surat.

2. Pelaksanaan dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar berjalan dengan baik. 3. Membuat perencanaan dan menyediakan barang-barang ATK untuk kelancaran tugas pegawai Pengadilan Negeri Bireuen sesuai dengan persediaan yang ada. 4. Pengadaan barang-barang ATK mobiler dan inventaris Pengadilan Negeri Bireuen tahun 2011 sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Tahunan. 5. Laporan pelaksanaan kegiatan / BAPPENAS persemester dengan sistem aplikasi yang dilaksanan sesuai dengan peraturan pemerintah No. 39 tahun 2006 yang ditetapkan pada tanggal 29 November 2006 dan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 6. Laporan barang inventaris kantor milik Negara persemester atau tahunan dibuat dengan Aplikasi SIMAK BMN (sistem informasi manajemen akutansi barang milik Negara) yang pelaksanaannya sesuai dengan keputusan Sekretaris MARI Nomor MA/SEK/172a/SK/N2005 serta dikirimkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

16

Penataan buku perpustakaan dilakukan secara bartahap dikarenakan kendala keterbatasan ruangan perpustakaan dan ketiadaan tenaga ahli yang dapat mengelola perpustakaan dengan baik. Pada tahun 2011 telah diadakan pengadaan yang bersumber dari DIPA Mahkamah Agung RI dengan rincian sebagai berikut : a. Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda empat. b. Pengadaan 1 (satu) unit kendaraan roda dua. c. Pengadaan 1 (satu) unit Laptop. C.PENGELOLAAN KEUANGAN c.1 Belanja Pegawai. Sesuai dengan keputusan Ketua Mahkamah Syariah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. W1-A/001/Kp.001/I/2008 yang ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2008 tentang penunjukan Pejabat engguna anggaran dan barang di dalam lingkungan Mahkamah Syariah se-provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tahun anggaran 2008 dan sesuai dengan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen tentang penunjukan kuasa Pengguna anggaran dan barang pada Pengadilan Negeri Bireuen tahun anggaran 2010. Selanjutnya keputusan Kuasa pengguna anggaran dan barang di Pengadilan Negeri Bireuen tentang penunjukan penanggung jawab kegiatan atau pejabat pembuat komitmen, pejabat penguji surat perintah (SPP) dan penanda tangan surat perintah membayar (SPM), bendahara pengeluaran serta staf pada Pengadilan Negeri Bireuen tahun anggaran 2011. Dalam melaksankan tugas pengelola keuangan yang bersumber pada APBN tersebut mengacu pada keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Bireuen tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Pendapatan dan Belanja Negera ( APBN ). Di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya tahun 2011, baik pejabat yang ditunjuk untuk mengelola keuangan, specimen Bank, maupun batasan tugas masingmasing pengelola keuangan, serta untuk belanja modal juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. I. Belanja Pegawai RKA-KL 17

511111

Belanja Gaji Pokok PNS

907.078.000

511119

Belanja Pembulatan Gaji PNS

18.000

511121

Belanja Tunjangan Suami/istri

82.025.000

511122

Belanja Tunjangan Anak PNS

28.944.000

511123

Belanja Tunjangan Struktural PNS

37.830.000

511124

Belanja Tunjangan Fungsional

511125

Belanja Tunjangan Pph PNS

37.189.000

511126

Belanja Tunjangan Beras PNS

47.699.000

511151

Belanja Tunjangan Umum PNS

29.767.000

511129

Belanja Uang Makan PNS

511147

Belanja Tunjangan lain (Uang duka)

512211

Uang Lembur PNS

173.160.000

158.400.000 (-) 19.530.000

Pelaksanaan 511111


1.046.852.260

511119


21.670

511121


91.094.970

511122


29.585.662

511123


36.800.000

511124


511125


38.114.580

511126


76.215.911

511151


10.545.000

511119


511147


20.541.900

512211

Uang Lembur PNS

18.594.000

190.060.000

142.700.000

Sisa Anggaran Pelaksanaan 511111


(139.775.260)

511119


(3.670)

511121


(9.069.970) 18

511122


(641.662)

511123


1.030.000

511124


511125


511126


511151


19.222.000

511119


15.700.000

511147


(20.541.900)

512211

Uang Lembur PNS

(16.900.000) (925.580) (28.516.911)

936.000

c.2 Belanja Barang RKA-KL 521119

Belanja Barang Operasional Lainnya

200.000

(Pelantikan) 521119


10.880.000

(Pengadaan Pakaian Dinas) 521119


20.450.000

(Pengadaan Pakaian Satpam) 521119


1.000.000

(Pertemuan/Jamuan delegasi/tamu) 521111

Belanja Keperluan Perkantoran

10.000.000

521115

Belanja Honor Yang Terkait

22.800.000

Dengan Operasional Satuan Kerja 521114

Belanja Pengiriman Surat Dinas

522111

Belanja Langganan Daya dan Jasa

522119

Belanja Jasa Lainnya

523111

Belanja Pemeliharaan Perawatan

14.400.000 131.600.000 200.000 10.000.000

Gedung dan bangunan 523121

Belanja Pemeliharaan Perawatan Kendaraan Roda Empat 19

30.000.000

523121


12.000.000

Kendaraan Roda Dua 523121

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

521111

Belanja keperluan perkantoran

4.800.000 171.590.000

(Operasional perkantoran dan Pimpinan) 524111

Belanja Perjalanan Biasa

524119

Belanja Perjalanan Lainnya

9.960.000 10.140.000

(Biaya Rakernas Akbar) Pelaksanaan 521119


200.000

(Pelantikan) 521119


10.880.000



20.450.000



1.000.000



521115


1.728.440 22.800.000



522111


522119


523111

Belanja Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor

523121


14.120.510 131.600.000 200.000 9.999.540 29.825.600

Kendaraan Roda Empat 523121


10.681.000


Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 20

4.800.000

521111

Belanja keperluan perkantoran

171.590.000

(operasional perkantoran dan Pimpinan) 524111


524119


9.960.000 10.140.000

(Biaya Rakernas Akbar) Sisa Anggaran Pelaksanaan 521119


(-)

(Pelantikan) 521119


(-)



(-)



(-)



271.560

521115


600.000



249.490

522111


522119


(-)

523111

Belanja Pemeliharaan Perawatan Gedung Kantor

460.000

523121


174.400

50.696.110

Kendaraan Roda Empat 523121


1.319.000


Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

(-)

521111

Belanja keperluan Perkantoran

(-)

(Operasional perkantoran dan Pimpinan) 21

524111


(-)

524119


(-)

(Biaya Rakernas Akbar)

c.3 Belanja Modal RKA-KL 532111

Belanja Modal Perlatan dan Mesin

160.000.000

(Kendaraan Dinas Roda-4) 532111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

17.000.000



7.000.000

(Pengadaan Alat Pengolah Data) 532111


30.000.000

(Penambahan Daya Listrik) Pelaksanaan 532111


160.000.000



17.000.000



7.000.000

(Pengadaan Alat Pengolah Data)

532111


30.000.000

(Penambahan Daya Listrik) Sisa Anggaran 532111


(-)


Belanja Modal Peralatan dan Mesin 22

(-)



(-)

(Pengadaan Alat Pengolah Data) 532111


(-)

(Penambahan Daya Listrik) D. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERDATA d.1.Administrasi Perkara 2011 Panjar Biaya

Panjar Biaya

Uang

Uang Titipan

Perkara

Eksekusi

Konsinyasi

Perkara Pidana

45.026.091

4.248.000

-

68.027.400

11.900.000

82.030.400

Jumlah

Keterangan

-

49.274.091

-

-

-

79.927.400

-

6.628.000

-

-

89.658.000

-

31.022.794

9.521.000

-

-

40.542.794

-

-

-

-

-

-

-

Saldo Awal Tahun 2011 Masuk Tahun 2011 Pengeluaran Tahun 2011 Saldo Akhir Tahun 2011 Saldo Akhir Tahun 2011

1. Jumlah saldo sebesar Rp 40.542.794 (*) terdiri dari : a. Simpanan di Bank ( Nomor Rek 0158954649 ) sejumlah Rp. 37.426.553 b. Uang tunai dalam kas Rp. 3.116.241 2. Pemasukan selama tahun 2011 berasla dari : a. Panjar biaya perkara sebanyak 12 perkara (diluar perkara prodeo) b. Panjar biaya permohonan sebanyak 12 perkara c. Uang konsinyasi dari orang/pihak d. Uang titipan perkara pidana d.2. Administrasi Umum d.2.1 Administrasi Peradilan

23

Pengelolan administrasi peradilan terhadap pencari keadilan dilakukan dari meja ke meja terdiri dari meja I, II, III terjabar dalam buku pola Budalmin sesuai dengan surat keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang pola-pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara pada Mahkamah. d.2.2 Administrasi Umum Pelaksanaan administrasi umum dalam suatu peradilan dipimpin oleh Sekretaris yang membantu Ketua Pengadilan Negeri Bireuen dalam menyelenggarakan koordinasi teknis, administrasi, organisasi dan financial kepada seluruh unsure, dimana Sekretaris dibantu oleh Wakil sekretaris serta kaur-kaur dan kami sangat membutuhkan penambahan pegawai karena Ketiadaan staf di bidang keuangan, kepegawaian, umum, Panmud Hukum, Panmud Perdata, dan Panmud Pidana untuk kelancaran tugas. Sesuai dengan batasan dalam melaksanakan tugas, maka dapat dibedakan sebagai berikut : a.

Kepegawaian Tata usaha kepegawaian adalah suatu rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan

penerimaan, pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyusunan, penyimpanan, dan pemeliharaan serta penyajian data kepegawaian dari masing-masing pegawai secara tertib dan teratur, sehingga mudah ditemukan dan dipergunakan bila diperlukan. Denga demikian kepegawaian berfungdi sebagai tempat penyimpanan arsip pegawai yang dapat dipergunakan pada saat diperlukan. Pada dasar administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penerimaan pegawai negeri sipil sampai dengan habis masa kerjanya baik karena pension ataupun sebabsebab lainnya. Dengan adanya administrasi yang tertib dan teratur dimungkinkan pembinaan pegawai negeri sipil yang berhasil dan bermanfaat. b. Perencanaan Melakukan perencanaan kegiatan dengan menjadwalkan serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan yang sedang dilakukan. Perencanaan dilakukan sejak DIPA diterima telah disusun program kegiatan tahunan yang disesuaikan dengan anggaran tersebut dapat berdaya gunan dan berhasil guna. c.

Keuangan 24

Keuangan pada suatu kantor merupakan penggerak kegiatan, dimana keuangan tersebut diajukan dengan mengacu pada surat permintaan pembayaran yang selanjutnya dikeluarkan surat perintah membayar yang diajukan kepada kantor perbendaharaan Negara untuk dikeluarkan SP2D, selanjutnya dana yang dicairkan tersebut dipertanggung jawabkan menurut anggarannya. d. Tata Persuratan Tata persuratan telah dulakukan dengan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VII/2007 tentang meberlakukan buka I tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan bidang pola kelembagaan peradilan, administrasi kepegawaian peradilan, administrasi perencanaan, administrasi tata persuratan. e.

Perpustakaan Perpustakaan sampai saat ini belum ada ruang khusus, dan sekarang buku-buku

tersebut sebagian ditempatkan di ruang umum, sehingga penataan perpustakaan di Pengadilan Negeri Bireuen belum tertata dengan baik dan rapi.

25

BAB VI Kesimpulan dan Rekomendasi a. Pengadilan Negeri BIreuen merupakan salah satu badan peradilan di Indonesia yang mempunyai tugas memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan, dan pemeriksaan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undnagan yang berlaku dan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. b. Pengawasan tertinggi terhadap Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan TInggi, Ketua Pengadilan Negeri Bireuen dibantu oleh pengawas bidang tingkat pertama, Banding dan Kasasi.

26

1. Undang-undang Nomor 43 Tahun l999 tantang perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun l987 tentang pokok-pokok Kepegawaian

Recommend Documents