a;r"\*...
PERATUMN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN NOMOR 06 TAHUN 2011 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADMN SECAM ELEKTRONIK PADA UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
Menimbang
: a. bahwa dalam pelaksanaan
b.
sistem pengadaan secara
elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 106, 109 Ayat 3 dan 111 Ayat 2, serta sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Unsoed Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011 Pasal 5, 6 dan 7, maka perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik U niversitas Jenderal Soedirman;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Rektor.
Mengingat
:1.
2.
Undang-Undang:
a. b. c. d.
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keppres Nomor 18/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Unsoed; 4. Permendiknas Nomor 25 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unsoed; 5. Peraturan Rektor Unsoed Nomor 05 Tahun 2011 tanggal 7 Maret 2011 tentang lmplementasi e-Procuremenf di Universitas Jenderal Soedirman. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PEMTURAN REKTOR UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN TENTANG UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PADA UNIVERSITAS JENDEML SOEDIRMAN BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam peraturan Rektor iniyang dimaksud dengan : Universitas adalah Unviersitas Jenderal Soedirman; Rektor adalah Rektor Universitas Jenderal Soedirman;
1. 2. 3.
4. 5. 6.
Unit Layanan Pengadaan Secara Elektonik yang selanjutnya disingkat Unit LPSE adalah Unit Pelaksana Pengadaan Secara Elektronik di Universitas Jenderal Soedirman; Unit LPSE lain adalah Unit LPSE di luar Universitas Jenderal Soedirman;
Ketua Unit LPSE adalah Ketua Unit Layanan Pengadaan Secara Elektonik Universitas Jenderal Soedirman; lnstansi lain adalah instansi di luar Universitas Jenderal Soedirman"
BAB
II
PEMBENTUKAN Pasal 2
Dengan Peraturan Rektor ini dibentuk Unit LPSE pada Universitas Jenderal Soedirman;
BAB III KEDUDUKAN Pasal 3
1. 2.
Unit LPSE merupakan unsur pelaksana teknis operasional universitas di lapangan;
Unit LPSE dipimpin oleh seorang Ketua Unit LPSE yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Rektor.
BAB IV SUSUNAN ORGANISAS! Pasal 4
1. Susunan Organisasi Unit LPSE terdiri dari: a) Penanggungjawab; b) Ketua; c) Sekretaris; d) Bidang Administrasi Sistem lnformasi; e) Bidang Registrasi dan Verifikasi;
0
2.
Bidang Layanan Pengguna,
g) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi, h) Sekretariat.
dan
Bagan Susunan Organisasi Unit LPSE dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor ini.
Bagian Pertama Unit LPSE UNIVERSITAS JENDEML SOEDIRMAN Pasal 5
1. Unit LPSE mempunyai
2.
tugas mengelola sistem e-Procuremenf di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Unit LPSE mempunyaifungsi: pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengelolaan e-Procuremenf di lingkungan Universitas Jenderal Soedirman;
a. b.
c. d. e.
f.
g. h.
pelaksanaan pelatihanltraintng kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/UlP
dan
Penyedia
Barang/Jasa untuk menguasai sistem e-Procurement
pelaksanaan pelayanan kepada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah keflanya; sebagai Media Penyedia lnformasi dan Konsultasi (helpdesk) yang melayani Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan Penyedia Barang/Jasa yang berkaitan dengan sistem e-Procurement.
sebagai penyedia informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh Pengguna untuk kepentingan proses audit. pelaksanaan ketatausahaan Unit LPSE' pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pd.krrnrrn tugas; pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberika oleh Rektor sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Penanggungjawab Pasal 7 Penanggungjawab mempunyai tugas : Membina dan mengar:ahkan prognam keda; Membeilkan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; Memantau dan mengevaluasi kegiatan.
a) b) c)
Bagian Ketiga Ketua LPSE Pasal 8 Ketua Unit LPSE mempunyaitugas : Memimpin operasional harian Unit LPSE; Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan Unit LPSE; Menyusun laporan kegiatan Unit LPSE.
a) b)
c)
Bagian Keempat Sekretaris Pasal 9
1, Sekretaris adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua;
2.
Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan Unit LPSE;
3. 4.
Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris dibantu oleh Sekretariat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
a. b.
c. d.
Koordinasi kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
Penyelenggaraan pengelolaan admnistrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE; Penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasidengan lembaga terkait; Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Unit LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kelima Bidang Administrasi Sistem lnformasi Pasal 10 Bidang Aministrasi Sistem lnformasi mempunyai tugas: Menyiapkan (sef up) perangkat teknis sistem informasi (hardware); Mernelihara server Unit LPSE dan perangkat lainnya; Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
a. b.
c.
d. e.
Memberikan informasi dan masukan kepada LPSE Pusat tentang kendala-kendala teknis yang
terjadidi Unit LPSE; Melaksanakan instruksi teknis dari LPSE Pusat.
Bagian Keenam Bidang Registrasi dan Verifikasi Pasal
11
Bidang Registrasi dan Verifikasi mempunyaitugas : Menangani pendaftaran Pengguna Unit LPSE; Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Pengguna Unit LPSE; Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Pengguna Unit LPSE berdasarkan hasil
a. b.
c.
d. e.
f.
verifikasi; Mengelola arsip dan dokumen Pengguna Unit LPSE;
Melakukan konfirmasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang pensetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi;
Menyampaikan informasi kepada Pengguna Unit LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
Bagian Ketujuh Bidang Layanan Pengguna Pasal 12 Bidang Layanan Pengguna mempunyai tugas : Memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elekkonik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di Unit LPSE; Membantu proses pendaftaran Pengguna Unit LPSE; Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; Menangani keluhan tentang pelayanan Unit LPSE.
a.
b.
c.
d.
Bagian KedelaPan Bidang Pelatihan dan Sosialisasi Pasal 13 Bidang Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas: Memberikan pelatihan bagi Pengguna Unit LPSE; Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait pengadaan barang dan jasa.
a. b.
BAB V TATA KERJA Pasal 13
a)
Ketua Unit LPSE, Sekretaris, Koordinator Bidang, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan keria.
b)
Ketua Unit LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila teriadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peratur:an perundang-undangan yang berlaku.
c)
Ketua Unit LPSE bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan'
d) . e) '
Setiap Koordinator Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung
jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Bidang dari bawahan, wa,iib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan
petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
Q Dalam menyampaikan laporan masing-masing
kepada atadan tembusan laporan wajib
disampaikan pula kepada bidang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
g)
Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Unit LPSE dibantu oleh Koodinator Bidang di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
h) Semua unsur di lingkungan Unit LPSE dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip .koordinasi, integerasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Unit LPSE maupun dalam hubungan dengan unit keria lain, dan LPSE Pusat.
i) j)
Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoodinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Setiap pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan secara berkala tepat pada waktunya.
k)
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN Pasal 14
1. Ketua, Sekretaris, Koordinator Bidang dan Anggota Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh 2.
Rektor.
Staf Unit LPSE diangkat dan diberhentikan oleh pejabat di bawah Rektor yang memiliki wewenang dalam bidang kepegawaian.
BABVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai plakanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Unit LPSE.
BABVIII KETEiITUAI.I PENUTUP Pasal 16 Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
&ffi
J
EA
qu = -?
2
2.4.i9
EzO:< s
=-5<SE fr gF*r?fr .^a,E
IItulLU 6oO:<(L(,)
J
=E=39r'
= & o v
&,
.lrJ
frfra=n 2 E E
= 5
*
UI
(t
L = (, G, o = z, u =t =' U z,
(, !o
*a
6
l.l-
Hg ,^
ut ar Eul ,^) .Y=
E6 6
o o o CD
@ @
@ o <\l
GI (o o)
