0rwnltotlPffilduruhltfuh lndoncden Uorlrcr0nraniralion
tiffi::i*
i"' &laq
"r/9"h"nitff* S*"ry,tu
NESTAPAKAUMBURUH" Saepul Tavip Ketua Dewan PenasehafOpS/ (OrganisasiPekerja Seluruhtndonesia) Pengantar. Presiden telah sitih berganti. Menteri Ketenagakerjaanpun sudah sering bongkar pasang.Dari mulaikaum politisi,pengusaha, militeibahkanyang berasatOarikaum pernah sekalipun, jabatan.penting menduduki tersebut.-Nimun kenyataannya, PYtYn. tidakjuga mampumengangkat nasibkaumburuhlang dari waktu tcewaktusemakin terpuruktak berdaya. Semasa PresidenHabibieberkuasa,PemerintahIndonesiajuga telah meratifisig konvensidasarlLO. Yangsangatpentingdi antaranya adafahKonvensiNo. gZ tentang hak kebebasanbersenkat(freedomof association/.Sementara Konvensi No. 9g tentanghak berundingbersama(cotlective bargaining) telahdiratifikasiterlebiohdahulu di era Pemerintahan Soekarno,tahun 1957.Lagi-laginasib kaum buruhjuga tidak berubah.Ratifikasitersebutlayaknyatak lebihiefeOar upaya tebar pesonauntuk menunjukkan'seakan-akan' negeriinisangatmenghormati hak-hakkaumburuh. Saat ini kaum buruh dihadapkanoleh berbagaipersoalanyang semakinkompleks, dinamisdanterusberkembang seiringdenganperubahan dandinimikaduniaindustri di era globalisasiini. Pergerakan modalyangsemakincepatantaranegaramaupunantar daerah, telah menempatkanposisi buruhsemakinterjepit. Mo{gryao;-memi[fii*arakter -sebesa lebih,mengedepankan peraihankeuntunganyang oiented) kgtiqbanq menempatkanburuh ser'a@'tr*t r"nentukan peralhankeuntungan,dari waktu ke waktusemakinmEnun;ufkansifatnyayang liar, ganasdaninhumanis. Modalsemakintidakperdulidenganpersoalan-persoalan hak-hakdasarburuhditempat kerja. Modal cenderungekptoitatil mefanggar HAM dan menindassetiap upaya perlawananyang dilakukankaum buruhmelaluiorganisasiserikatburuh.Sementara perannegarauntukmemberikan perlindungan kepadakaum buruhsebagaikelompok masyarakatyang lemah,semakinmelemahseiringtuntutanpara pemililimodafying tidak menghendakinegara campur tangan terlalu jauh dalam urusan-urusan perburuhan danjugajikaterjadikonflikyangterjadiantarapemilikmodaldengankaum buruh. Negarabahkandapat ditafsirkantidak-berdayamenghadapikekuaiankaum pemodaldan cenderungtundukterhadapkemauanmereka.-Sehinggatidak jarang, -negaE ketikapelanggaran terhadaphak-hakkaumburuhterjadidan kerapriii te4aoi, tidakmelakukanapa-apa.Negaramelakukan pembiaran. PeranInstansip6merintahdi BidangKetenagakerjaan (baikdi PusatmaupunDaerah)yang memilikitanggung-jawab dan kewenangan pengawasan, melakukan tidakberdaya. *Disampaikan pada KonferensiWarisan Otoriteianisme, DemokrasidanTiraniModal, KampusFISIP-UIDepok,5 Agustus2008
Sudahtidakterhitungkasus-kasus pelanggaran terhadaphak-haknormatifburuhyang kurangmendapatperhatiannegara.Dibiarkan tanpaada penyelesaian yangjelas.Juga tanpaada tindakanyangtegasterhadapparapelanggamya. Modalsemakinmendapat anginuntukmenunjukkan arogansinya pelanggaran danterusmelakukan terhadaphakhak buruh.Kondisiini padaakhirnyasemakinmembuatnasibkaumburuhtidakpernah berubah.Kaum buruh semakinterpurukdi tengah sistem ekonomiyang semakin kapitalistik ini. Segalaupayayangdilakukan olehkaumburuhmelaluiorgnisasi serikat buruhnyauntuk bangkitdan melawankekuatanmodalyang sewenang-wenang, tak jarangkandashanyakarenakurangmendapatdukungandari negara.Bahkandalam banyak kasus, aparat negara bersekongkoldengan para pemiliki modal untuk menghancurkan kekuatankaum buruh.Gerakanserikatburuh tetap saja dipandang sebagai kekuatan yang berbahaya,kontra produktifdan destruktif,yang dapat jalannyaprosesproduksi.Sehinggaupayauntuk menghambat mengganggu tumbuh kembangnya serikatburuhmasihterusdilakukan sampaihariini. lsu-isuaktual Jikadirunutsatupersatupersoalan apasajayangsaatini dihadapikaumburuh,rasanya tidakakancukupmembuatsatuseritulisan.lsu-isuperburuhan adalahpersoalanyang tidak akan pernahada habisnyauntuk dikaji,dianalisis,dipahami,didiskusikandan dicarikansofusinya.Persoalanburuh bersifatmulti4imensi.Tidak hanya menyangkut
persoalangkon$jgrng!+ (upah,jaminan.sosi menyangkutpeEoalan terhadap
prosespe (soalFerli@mbungan
penghargaandan penghormatan aspekhqkum
kerja).
Dengandemikian,memahamipersoalanburuhadalahmemahamisebuahbangunan besaryang memerlukan sudutpandangyangberbeda-beda. Tidak bisa dengancara pandangkacamatakuda. Secaraekonomi,buruh belumsejahtera Secarasederhana,untuk mengukurtingkatkesejahteraan kaum buruhdapat dilihat berapabesarangk@abupaten/popinsidansektora|)yangditetapkan dari sebuah proses negosiasi di antara para p€l5E-h'ub[ngan industrial, yaitu Pemerintah,Buruh dan Pengusahadalam sebuah lembaga bemama Dewan Pengupahan.Lembagakerja sama inilah yang menetapkanbesaranupah minimum yangharusdibayarkan olehkalanganpengusaha kepadaparaburuhnya. Namun pada kenyataannya, nilai upah minimum tersebutmasih sangatjauh dari kebutuhanhidup yang layak.Upah minimummasihdiukurdalam tatarankebutuhan hidupseorangburuhlajangyangbarumulaibekerja. Celakanya, upah minimumadalahangkanegosiasi, bukannilai reil yang didasarkan pada sebuah hitung-hitungan yang komprehensif dan mendalamdengan menilik kebutuhanhidup buruhdan keluarganya, daya beli buruhdan fluktuasiharga-harga kebutuhanhidupserta masa kerjanya.Kebijakanupah minimumtelah memukulrata kebutuhanhidupkaumburuhpadasuatustandard yangsesungguhnya biasdansemu. Hasilsurveytrimwulanan yangdilakukanOPSI(Organisasi PekerjaSeluruhIndonesia) tentang Indeks Persepsidan Indeks Daya Beli Pekerjadi 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Medan dan Surabaya) selama bulan Februari-Mei2008 semakin
membuktikanthesis tersebut.Bahwa untuk memenuhikebutuhankonsumsiinti, seorangburuhlajangyang mengontrak rumahmembutuhkan biayaminimumRp 1,82 juta per bulan.MenurutPresidenOPSIYanuarRizky,angkatersebutjelasdefisitbagi buruh karena rata-rataupah minimumyang ditetapkandi empat kota tersebutRp 900.000per bulan. Ditegaskan, untukmemenuhikonsumsiinti,lajangyangmencicilrumahmembutuhkan upah minimumRp 1,41juta per bulan.Sementara buruhberkeluarga yang mencicil rumahmembutuhkan upahminimum Rp3,12jutasebulan. Indeksdayabelitersebutmenunjukkan, upahminimumyangditetapkan di keempatkota tersebuttidak sesuai denganpemenuhankebutuhanriil minimum.Untuk menutup defisit,rata-rataburuh berutangkepadakoperasikaryawan,kartu kredit,ketuargalain, sertamelakukanusahalainsepertigadai barangdanberhemat. KetikaPemerintahmenaikkanhargaBBMhingga3}o/o di bulanJuni 2008 lalu,Survey OPSIedisikeduamenunjukkan betapadayabeli kaumburuhsemakinmerosot.Ratarataturun7,16persen. Jadi, pada kondisiupah minimumtidak nrenyentuh pemenuhankebutuhanriil buruh, daya beli buruhpun semakin merosot. Ini semakin memperlebarjurang antara kebutuhan riilburuhderrgan upahminimum. Kondisisemacamini semakindiperparaholeh perilakuPengusaha-pengusaha nakal yangtidakmau membayarupahburuhnyasesuaiketentuanupahminimum.Belumfagi pelanggaranterhadap jam kerja yang melebihijam kerja normal yang tidak diperhitungkan dan dibayarupahlembumya.Sementara kewajibanuntukmenyertakan para buruh dalam programjaminansosial tenaga kerja (amsostek)masih sering pula. dilanggar sangat disayangkan,pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi secara sengaja, berulangdan bahkandi depanmatatidakjuga membuataparatPengawasdariInstansi terkaituntukmengambiltindakan tegaskepadaParaPengusaha nakaltercebut. Untuk kasus ini, Penulispernahmemilikipengalaman empirisketikamembelapara karyawandi sebuah perusahaantelevisiswastadari kelompokusaha yang dimiliki seorangMenteridiKabinetPresidenSBY.Nyata-nyata parakaryawantersebutdipotong upahnyauntukmembayarpremijamsostek premiyangjumlahnya namunkenyataannya hampir 1 milyartersebut,tidak disetorkan.Pengaduanke Instansiterkaitpunsudah dilakukan.Jumpa perspundigelar.Namun sayang,sampai saat ini pelanggaran terhadapUU No. 3 tahun 1992 tentangJamsostektersebut,tidak pernahditindak. Pengaduankandas di tengahjalan dan Ketua SerikatPekerjayang membongkar skandaltersebutpun diPHK. Secarasosial,perlakuanterhadapburuhtidak manusiawi Mungkintidak pernahterbayangdalam benak kita bagaimanapara pemilikmodal memandangburuh sebagaialat produksi,memperlakukannya secara sangat tidak manusiawi.Merekadipaksauntukterusbekerjadan berporduksi menghasitkan barang dan jasa tanpa pernah mendapatkan penghargaan sebagaimanusiayang memiliki harga diri, harapan-harapan akan masa depan yang lebih baik serta hak untuk menyampaikan keluhanataskondisikedayangpenuhtekanantersebut.
Bagi para pemilikmodal,denganmembayarupah(meskiseringkali tidakmencukupi kebutuhanriil hidupnya)urusan dianggapselesai dan produksi harus tetap jalan. Pemifikmodaltidak mau digerecokidenganurusan-urusan yang dapatmenghambat proses produksi. kefancaran Buruhtidak bolehcomplain,banyakprotesdan menuntut macam-macamapalagi mengorganisir dirinyake dalam wadah serikat buruh dan bersuaralantang. Ketikaburuh masukke dalamPerusahaan(tempatkerja),maka sepenuhnyaburuhmenjadihambasahajayangharustaat dan patuhterhadapsetiap kehendakpemilikmodal (do it my way).Soal-soalHAM, hak-hakdasar buruhdan kesejahteraan adalahpersoalanyangadadi luarsanadan tidakbolehmasukdi dalam perusahaan. AnggapanbahwabangsaIndonesiaadalahbangsakuli, rasanyatidak terlalukeliru. Cobalahdatangke pabrik-pabrikdi berbagaikawasanIndustriyangtersebardi daerah Jawa-Barat.Bagaimanakaum buruh diforsiruntuk terus bekerjasiang dan malam. Bahkan hari libur yang semestinyauntuk beristirahatdan berkumpulbersama keluargapunmereka korbankankarena harus masuk kerja demi mengejartarget produksiuntuk kepentinganekspor.Tidak pedutiapakah buruhnyakelelahanatau mengalamisakit.Kalaupunsampaisakit,merekatidakdicoverolehjaminanperawatan kesehatanyang i?lemadai.Tindakanyang biasadilakukanpara pemilikmodaladafah memP!{Kparaburuhyangkondisifisiknya lemahdantidakproduktif. Denganhubungankerjayang bersifatkontrakdan outsourcing yang saat ini semakin mewabahkarenamendapatlegitimasi dariUU Ketenagakerjaan, rasanyamemangsulit bagikaumburuhuntukbisabertahanbekerjadi Perusahaan-perusahaan tersebutuntuk waktu yang lama. PHK terasa semakinmudah dilakukanbahkan tanpa ongkos pesangon. pula,bagaimana Perhatikan fasilitas-fasilitas sosialyangseharusnya dipenuhiditempat kerja.Sepertifasilitasibadah,tempatmakan,toilet,P3K dan tranportasiantarjemput. Sangatmengkhawatirkan dan tidak manusiawi. Bisa dibayangkanbagaimanaribuan buruhharusberdesakanberibadahsholatdi sebuahmushollaPabrikberukurankecil yanghanyadapatmenampung belasanorangdalamwaktuyangsangatterbatas(15 30 menit). Begitujuga ketikaistirahatmakan.Denganruangmakan,kursidan meja yang terbatas,tidakjarang para buruhmakansambildudukatau berjongkok di lantai pabrik. Sementarapemilik modal (ManajemenPerusahaan)dengan pongahnya mengawasiaktivitasmakanmerekasambilsesekalimenegurjika merekatidaktertib. Cobalahperiksa,berapanilaicateringyangmenjadijatah makanmereka.Tidaklebih dariRp.5.000,-. Sungguhmengenaskan. yang terbatasterhadaphak-hakdasarnyadi tempatkerja dan Tingkatpengetahuan tingkat pendidikanburuh Indonesiayang rata-rataSLTP, memangmenjadialasan utamabetapamerekatidak berdayamenghadapihegemonikekuatandan kekuasaan modal.Ditambahlagi sikappragmatisyangberkembang di kalanganburuhitu sendiri yaitu yang penting bisa kerja dan punya penghasilan,membuat upaya untuk menumbuhkankesadarankolektifmelakukanperlawananterhadapkekuatanmodal yangeksploitatif tersebutterasasangatsulit. Akibatnya,buruhsemakintermarginalkan dan perlakuantidakmanusiawi dianggapnya sebagaibagiandariresikohidupyangharusmerekaalamidenganjiwa besardan sikap pasrah.Yangpentingbagimereka,kerjamerekadibayar.Urusandianggapselesai.
Secarapolitik, posisi tawar buruhmasihtemah SemenjakPemerintahmeratifikasiKonvensiILO No. 87 tentangfreedomof association, saat ini sudahterdapatlebihdari 80 FederasiSerikatBuruhdi tingkatNasionaldan ribuan lainnyaserikatburuh di tingkatperusahaan. Maraknyapertumbuhanserikatserikatburuhtersebut,temyatasecarapolitikjuga belummampumeningkatkan posisi tawarkaumburuh. Berbagaikeb'rjakan yang dibuatnegara(Pusatdan Daerah)ternyatasampaihari ini dalamprosespembuatannya masihbelumsepenuhnya melibatkan kaumburuhmelalui wakiFwakilnya di serikatburuh.Akibatnya,kebijakan-kebijakan tersebuttidak memiliki keberpihakan kepadakaumburuh. Suara-suarakaum buruh menjadisangatsayup-sayup terdengar.Negaralebih mau mendengarkansuara-suaradari kalanganpemilikmodal dengan aiosiasi-asosiasi pengusahanya. Artinya,kekuatanburuhmelaluiserikat-serikat buruhnyamasihbelum memilikiposisitawar yang cukup kuat dan menentukan untuk dapat didengaroleh negaragunamerubahnasibkaumburuh. Hal ini terbuktiketikaPresidenSBYmelakukan roadshowke sejumlahnegarainvestor beberapatahun lalu, tidak ada seorangpun wakil buruh yang diajaklerta datam rombongannya. TetapibanyaksekalikalanganPengusaha yangdiikutsertakan. KetikaUU Ketenagakerjaan No.13tahun2003 dibuat,sudahada kecurigaanbahwa negaralebihmengakomodir kepentingan kalanganpengusahayang memangsangat berkepentingan terhadapUU tersebut.KandunganUU tersebut telah membuatnaiiO kaumburuhsemakinmerana.Sistemkerjaoutsoursing, kontrakyang berkepanjangan, sistempemagangan,PHK yang semakinmudahdilakukandenganadanyatindakan skorsing,hakmogokyangsemakindibatasibenar-benar telahmengibirihak-hakburuh. Belum lagi keputusan-keputusan MenteriTenaga Kerja & Transmigrasi(Kepmen) sebagaibentukperaturanpelaksanadari UU, yanglahirtanpadidahuluiolehsebuah upaya konsultasidengankalanganserikatburuh.Akibatnya,ada sejumlahKepmen yang merugikankaum buruh.Diantaranya adalahKepmententangcuti besar. Belum lama ini juga telah terbit SKB lima Menteriyang mengatursoal perubahanjam kerja demi melakukanefisiensipenggunaan energilistrik.Lagi-lagikaum pekerjadirugikan dengankebijakantersebut. Posisitawarkaumpekerjadi dalamperusahaan jugatidakbedadi dalamnegara.Ketika pemilik modal membuat kebijakan,mereka sangat tidak mau mengajak atau berkonsultasi dengan paraburuhnyagunamenampung aspirasimerekakendatidisitu sudah ada serikat buruh. Pemilik modal menganggapburuh adalah kelompok masyarakatyang bodoh dan tidak mengertiapapuntentang kondisi perusahaan. Sehinggasuaramerekatidakperludidengar. Hal ini memangtidak terlalu mengherankan, karenaUU sendiritidak memberikan keharusanatau kewajibanapapunbagi pemilikmodal untuk mendengarkandan menampungaspirasidan kepentinganburuhnya.Perhatikanbunyi pasal 109 UU Ketanagekerjaan No. 13tahun2003: Peraturanperusahaandisusunolehdan menjaditanggungjawabdari pengusaha yang bersanghttan.
Laludipertegas lagiolehbunyipasal110ayat1 Peraturanperusahaandisusundenganmemperhatikan sarandanpertimbangan dari wakil pekerja/buruhdi perusahaanyang bersanglatan. Memangada beberapaalasanmengapaposisitawarburuhsangalemahsecarapolitis. Di sampingmasihbanyakburuhyangbelumterorganisir ke dalamwadahserikatburuh, gerakanserikatburuhyangsudahterfragmentasisaat inicenderung hanyamengangkai isu-isuyangterbataspadaproblemkeseharian mereka.Hanyased-ikit oiganisaiiburuh yangberfikirdan berbicaradi luar kotak(thingkingaut of the 6ofl. Sementaraorganisasiburuhnyajuga kurang dikelola dengan baik dan secara profesional.Demikianpula program-program kerjanyayangliOaf sustainabledan cenderungreaktifdalammeresponkondisisesaat.HaitainaOllangerakanburuhlebih seringbergeraksendiriantanpa melibatkanatau bergabungke Ollam aliansi-aliansi strategis yang terdiri dari elemen-elemengerakan lain. Gerakan serikat buruh cenderungmenjadisangatsektoral. Memang.a_da upayadari sementarakalanganaktivisburuhyangcobamasukke dalam partaipolitikuntukdapatmenyuarakan kepentingan kaumburun.Namunbagikalangan yang sudah aprioriterhadapkeberadaanparpol,manuvermerekadipandingnanya upayauntuk mencarfjabatandan karir pofitikyangjika sudahtercapai,merekaakin lupaterhadapnasibkaumburuhkarenakepentingan parpolyangdiwakilinya tentuakan lebihkuatdandominan. Secarahukum,buruhtidakterlindungi Meskidi era reformasitelahdiratifikasi sejumlahkonvensidasarILO dan paketUU di BidangKetenagakerjaan telahdihasilkan, harusdiakuisecarahukumburuhdi Indonesia rnasihbelumsepenuhnya terlindungi. UU yangsecarafilosofiseharusnyamelindungi kaumyanglemah(buruh),malahlebih banyakmengebirihak-hakburuh.Sehinggaseringkali dalamsetiapaksi-aksiunjukrasa yang terjadikaum buruhmasihterus memprotes/menolak berbagaiaturanying ada dalamUUtersebut. Memang ada sejumlahpasal yang mengatursoal sanksi pidana bagi kalangan pengusahayang melanggarhak-hakburuh,namunpasal-pasaltersebufselamaini dirasa mandul,tidak efektif.Para aparatpenegakhukum yang bertugasmengawal pelaksanaan dan penegakanhukum,nampaknya gamangOalammenerapkan pasalpasalterserbutkarenaketerbatasan pengetahuan danpemahaman terhadapbeibagai persoalanburuh. Perhatikan UU No.3tahun1992tentangJaminan SosialTenaga KerjaPasal29 : (I) Barang siapa tidak memenuhikewajibansebagaimana dimaksuddalamPasal4 ayat (I); Pasal I0 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); pasal 18 ayat (l), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan oyat (5); Posal 19 ayat (2); Pasal22 ayat (I); dan pasal 26, diancam dengan hulatmanhtrungan selama-lamanya6 (enam) bulan atau dendasetinggitingginyaRp.50.000.000,(limapuluhjuta rupiah).
(2) Dalan hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) untuk kedua lcalinya atau lebih setelah putusan a*tir telah memperoleh ltnhtatan huhtm tetap, maka pelanggaran tersebut dipidarw latrungan silamaJamanya 8 (delapan) bulan. (3) Tindakpidana sebagaimonadimaksud dalam ayat (l) adalah pelanggaran Juga UU No.21tahun 2000tentangserikatpekerja/serikat Buruhpasal43 : I. Barang siapa yang menghalang-halangi atau memaksapekerja/buruh sebagaimana dimalrsud dalam Pasal 28, dikcnakan sanlui pidana ptiia* poling singlcail (satu) tahun dan paling lama J (ima) tahun dary'atau denia piti"S sedikit np 100.000.000,00(seratusjuta rupiah) dan paling banyak np SOO.OOO.OOO,OO (tiio ratus juta rupiah). 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam cyat (I) merupakan tindak pidana kejahatan.
Ditambahlagiketentuandalam UU No. 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan: (I)
(2)
Pasal 183 Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 74, dfkenakan sankst pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (ima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00(dua ratusjuta rupiah) dan paling barryakRp 500.000.000,00(ima ratusjuta rupiah). Tindakpidana sebagaimanadimaksud dalam syat (1) merupakan tindakpidana kejahatan.
(1) Barangsiapamelanggar **r,rff,!iu!"tr1,r"*
(2)
(I)
(2)
dimaksud datampasat167ayat
(5), dilrenakan sanksipidana penjara paling singlcotI (satu) tahun dan paling lama 5 (ima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00(seratusjuta rupiah) dan paling banyak Rp soo.ooo.bo0,00 (imi ratusjuta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat U) merupakan tindak pidana lrejahatan' pasat IgS
Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalom Pasal 42 ayat (I) dan 6yat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), pasal 80,pasal 82,pasal 90 ayat (l), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan syat (7), dikcnakan sanlcsipidana penjara paling singkat I (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00(empatratusjuta rupiah). Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) merupakan tindak pidana kcjahatan.
Posal 186 Barang siapa melanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal35 ayat 0 (2) dan 6yat (3), Pasal 93 ayat (2), pasal 137,dan pasal 138ayat (l), dikcnakan sanksipidana peniara paling singkat I (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/ataudendapaling sedikitRp 10.000.000,00 (seputuiiuta rupiah)'don paling banyakRp 400.00A.000,00 (empatratusjuta rupiah). (2) Tindakpidanasebagaimanadimal$uddalamayat (l) merupakantindakpidana pelanggaran. Pasal187 Barang siapa melanggar ketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal 37 ayat Q) (2), Pasal44 ayat (I), Pasal 45 ayat (l), pasal 67 ayat (I), pasal 7I ayat (2), pisat 76,Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (I), dan ayat (2), pasal gs ayat (s1,aa" pasal 144, dikenakansanksipidana lrurunganpaling singkat I (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/ataudendapaling sedikit Rp I0.000.bOO,Ob (sepuluhiutarupiah)danpaling banyakRp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Tindakpidana sebagaimanadimaksuddalam ayat (t) merupakantfudakpidana pelanggaran. Pasal 188 Barang siapa melanggarketentuansebagaimanadimaksuddalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (I), Pasal 78 ayat (I), pasat l0g ayat (l), Pasal III ayat (3), Pasal II4, dan Pasal i,48, dikenaknnsanksipidana denda paling sedikit Rp 5.000.000,00(ima juta rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (ima puluhjuta rupiah). (2) Tindakpidana sebagaimanadimaksuddalam ayat (I) merupakantindak pidana pelanggaran. (1)
Pasal 189 Sanlrsipidana peniara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkanlcewajiban pengusaha membayar hak-hak dary'atauganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh. Kendatisudah sangatjelas ketentuanyang mengaturmengenaitindakpidana,tapi sampaihari ini rasanyamasihsangatsulit ditemukanseorangPengusaha diseretke pengadilandan divonisbersalahkarenamelanggarpasat-pasal teriebut.Penegakan rasanyamasihjauh api daripanggang. Penutup bahwakaumburuhsaatini masihakanterusdihadapkan oleh f{irgnyadapatdismpulkan berbagai persoalanyang semakin mengancamkesejahteraannya, kelangsungan kerjanyaserta menempatkannya pada posisiyang marginal.Dipeilukankedl sama yangsoliddariseluruhelemengerakanburuhbersama-sama civilsocietylainnyauntuk melawantiranimodaldemi mengangkat harkatdan martabatnya baiksicara ikonomi, sosial,politikmaupunhukumserayamendorong keberpihakan Negaraterhadapkaum buruh.
