SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
SK DIREKSI NO KEP/216/072014
PENDAHULUAN 1. Latar Belakang VISI BPJS KETENAGAKERJAAN
KOMITMEN MANAJEMEN TERHADAP IMPLEMENTASI TATA KELOLA YG BAIK
BUDAYA KETERBUKAAN (TRANSPARANSI)
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN / WHISTLEBLOWING SYSTEM
PENCEGAHAN DAN PEMBRANTASAN KORUPSI, SUAP DAN PRAKTEK KECURANGAN LAINNYA SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PENDAHULUAN 2. Survey
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PENDAHULUAN 3. Maksud dan Tujuan MAKSUD Pedoman Insan BPJS Ketenagakerjaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya pelanggaran
TUJUAN 1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian financial dan non financial BPJS Ketenagakerjaan. 2. Memudahkan manajemen untuk menangani secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor. 3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor dari balasan pihak internal dan eksternal. 4. Meningkatkan efektifitas tata kelola, pengendalian intern dan kinerja pegawai maupun kinerja BPJS Ketenagakerjaan. 5. Mendukung budaya dan etos kerja BPJS Ketenagakerjaan 6. Meningkatkan reputasi BPJS Ketenagakerjaan. SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PENDAHULUAN 4. Ruang Lingkup KKN PELANGGARAN LAINNYA
GRATIFIKASI
BENTURAN KEPENTINGAN
KECURANGAN
PERSON ASUSILA
SUAP
PELAYANAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
PELANGGARAN HUKUM PELANGGARAN SAK
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ELEMEN OPERASIONAL
ELEMEN STRUKTURAL
ELEMEN PEMELIHARAAN
SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
ELEMEN STRUKTURAL • Pernyataan Komitmen (Pakta Integritas) • Kebijakan Perlindungan Pelapor (Menjamin Keamanan Pelapor) • Prinsip Pengelolaan Pelaporan Pelanggaran (Rahasia, Anonim, Independen) • Peran dalam Fungsi Pengendalian Internal • Struktur Pengelola Sistem Pelaporan Pelanggaran
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
ELEMEN OPERASIONAL • Kewajiban Hukum (Pelaporan pelanggaran) • Mekanisme Pengaduan Tidak Langsung (SMS, PO BOX, Faksimile, Telepon dan Website) dan Langsung (Satuan Pengawas Internal) • Saluran Pelaporan • Investigasi • Sosialisasi
ELEMEN PEMELIHARAAN • Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan atas Sistem Pelaporan Pelanggaran • Komunikasi Berkala (Publikasi, FAQ, Buku Panduan, Pertemuan dan agenda rapa) • Pemantauan Efektivitas dan Perbaikan Program 1 (satu) kali setahun • Benchmarking
KOMITE INTEGRITAS Struktur § Ketua
: Direktur Umum dan SDM § Sekretaris : Kepala Satuan Pengawas Internal § Anggota : Kepala Divisi Kepatuhan & Hukum § Anggota : Kepala Divisi SDM § Anggota : Ketua Serikat Pekerja BPJS TK
Tugas Pokok Membantu terlaksananya Pakta Integritas secara baik dilingkungan BPJS Ketenagakerjaan
Wewenang dan Tanggung Jawab
Fungsi
§ Mensosialisasikan kepada insan BPJS TK § Melakukan konfirmasi dan klarifikasi atas informasi laporan pelanggaran § Memberikan saran/rekomendasi tindak lanjut laporan pelanggaran kepada Direktur Utama § Menetapkan petugas pelaksana untuk mengakses dan melakukan pengelolaan SPP § Membuat laporan bulanan atas pengelolaan saluran pelaporan pelanggaran kpd Dirut
§ Secara proaktif memantau sistem pelaporan pelanggaran § Mendorong dilaksanakannya analisis rencana tindak pencegahan korupsi § Monitoring tindak lanjut penanganan atas laporan pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Insan BPJS TK § Menjamin kerahasiaan identitas saksi /pelapor pelanggaran Pakta Integritas
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
ELEMEN SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Saluran Pelaporan Pelanggaran
0800 1 392 392
0812 1 292 392
https://bpjsketenagakerjaan.go.id
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
021 – 529 01392
392/JKTM12700
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN Pihak Pelapor (Nama, Alamat dan Telepon yang bisa dihubungi) ; Isi Laporan (What, Where, When,
PENGELOLAAN PELAPORAN PELANGGARAN Setiap Pelaporan wajib ditindaklanjuti dan didokumentasikan
Who dan How) Komite Integritas menerima laporan pelanggaran dari Satuan Pengawas Internal (Pembukaan 2 (dua) minggu sekali)
Pelapor diharapkan mengungkapkan identitasnya Identitas Pelapor wajib dirahasiakan
Komite Integritas memeriksa apakah memenuhi syarat atau tidak untuk proses lebih lanjut
Klasifikasi Status laporan Pelanggara (Analisa, Lengkap, Tidak Lengkap, Ditindaklanjuti, Pelayanan atau Sampah)
Direktur Utama memerintahkan Investigasi
Status dan Progress dilaporkan secara berkala
Komite Integritas memonitor tindak lanjut
Investigasi berdasarkan SPRIN Direktur Utama
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
ALUR SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN Pelapor
Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui telepon, sms, fax dan website
Aplikasi
Saluran Pelaporan Pelanggaran melalui PO. Box
Sekretariat Komite Integritas Mengklasifikasikan dan menindaklanjuti Laporan Pelanggaran
Komite Integritas Memutuskan usulan atau rekomendasi tindak lanjut Laporan Pelanggaran
Direktur Utama
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
MANUAL PENGELOLAAN HASIL ANALISA ADMINISTRATOR MENGHASILKAN STATUS LAPORAN DATA TIDAK LENGKAP
DATA LENGKAP
DITINDAK LANJUTI
Hasil analisa menunjukkan laporan pengaduan Data Tidak Lengkap
Hasil analisa menunjukkan laporan pengaduan Data Lengkap
Laporan uang datanya lengkap telah dilimpahkan untuk ditindaklanjuti
SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
SAMPAH (SERVICE) (GARBAGE)
PELAYANAN Hasil Analisa menunjukkan pelaporan yang diterima berkategori Pelayanan
Hasil Analisa menunjukkan pelaporan yang diterima berkategori Garbage
MANUAL PENGELOLAAN
Tidak terbukti Hasil Tindaklanjut yang diterima tidak terbukti kebenarannya
Petugas Penindaklanjut Login Ke Website dan menindaklanjuti Laporan Pengaduan SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
Terbukti Hasil Tindaklanjut yang diterima terbukti kebenarannya
PENGHARGAAN DAN SANKSI PENGHARGAAN 1. Uang atau Penghargaan (5% dari nilai Penyimpangan) 2. Kenaikan Golongan atau Grade (Rekomendasi Komite Integritas dan Antisuap dan Ditetapkan Direktur Utama)
SANKSI 1. Moral (Diumumkan secara terbuka melalui media, Permintaan Maaf ke Publik melalui media dan Mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri. 2. Administratif sesuai Ketentuan yang Berlaku 3. Laporan terbukti Fitnah maka Manajemen mengenakan sanksi ke Pelapor 4. Sanksi ditetapkan Direktur Utama berdasarkan Hasil Investigasi dan Rekomendasi BAPEG SATUAN PENGAWAS INTERNAL - 2014
Terima Kasih
Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS)