KLAUSUL MEDIASI
Klausul Mediasi ICC
Para pihak yang bermaksud untuk menggunakan pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC harus mempertimbangkan untuk memilih salah satu dari klausul berikut, yang mencakup situasi dan keperluan yang berbeda. Para pihak bebas menyesuaikan klausul yang dipilih tersebut sesuai dengan kondisi khusus mereka. Contohnya mereka mungkin ingin menentukan penggunaan prosedur penyelesaian selain dari mediasi. Selanjutnya, mereka mungkin ingin menentukan bahasa dan tempat mediasi dan/atau pemeriksaan perkara arbitrase. Catatan di bawah setiap klausul dimaksudkan untuk membantu para pihak memilih klausul yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka yang khusus. Selalu berhati-hati untuk menghindari risiko ambiguitas dalam merancang klausul. Pemilihan kata yang kurang jelas menyebabkan ketidakpastian dan penundaan dan dapat menghambat bahkan menodai proses penyelesaian perselisihan. Saat mencantumkan klausul ini dalam kontrak mereka, para pihak disarankan untuk mempertimbangkan setiap faktor yang mungkin dapat memengaruhi keberlakuan berdasarkan hukum yang berlaku. Klausul A: Opsi Untuk Menggunakan Peraturan Mediasi ICC Para pihak sewaktu-waktu dapat, tanpa mengurangi keabsahan dari pemeriksaan perkara lainnya, berupaya menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini sesuai dengan Peraturan Mediasi ICC. Catatan: Dengan mencantumkan klausul ini, para pihak mengakui bahwa pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC tersedia bagi mereka kapan saja. Klausul ini tidak mewajibkan para pihak untuk melakukan apa pun, namun keberadaan klausul ini dirancang untuk mengingatkan mereka tentang kemungkinan menggunakan mediasi atau prosedur penyelesaian lain kapan saja. Sebagai tambahan, klausul ini memberikan dasar bagi salah satu pihak untuk mengusulkan mediasi kepada pihak lainnya. Satu atau lebih pihak dapat pula meminta bantuan dari ICC International Centre untuk ADR dalam proses ini.
06
ICC Publication 865-2 ENG
MEDIASI Klausul B: Kewajiban Mempertimbangkan Peraturan Mediasi ICC Dalam hal timbul perselisihan dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak sepakat pada kesempatan pertama untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan menyelesaikan perselisihan berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Catatan: Klausul ini selangkah lebih jauh dari Klausul A dan mengharuskan para pihak, saat timbul perselisihan, untuk mendiskusikan dan mempertimbangkan bersama membawa perselisihan untuk diperiksa perkaranya berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Satu atau lebih pihak dapat meminta bantuan dari ICC International Centre untuk ADR dalam proses ini. Klausul ini dapat digunakan jika para pihak tidak bermaksud untuk langsung membawa perselisihan untuk diperiksa perkaranya berdasarkan Peraturan namun ingin mempertahankan fleksibilitas apakah akan menggunakan mediasi untuk mencoba menyelesaikan perselisihan. Klausul C: Kewajiban Untuk Menyelesaikan Perselisihan Menggunakan Peraturan Mediasi ICC Dengan Tetap Mengizinkan Pemeriksaan Perkara Arbitrase Jika Diperlukan (x) Dalam hal timbul perselisihan dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak sepakat pada kesempatan pertama untuk menyelesaikan perselisihan melalui pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Pelaksanaan pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC tidak akan mencegah pihak mana pun untuk melaksanakan arbitrase sesuai dengan subklausul y di bawah. (y) Semua perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan tersebut. Catatan: Klausul ini menciptakan kewajiban untuk membawa perselisihan untuk dilakukan pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Klausul ini dirancang untuk memastikan bahwa saat timbul perselisihan, para pihak akan berupaya untuk menyelesaikannya menggunakan pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan.
07
Klausul Mediasi ICC
Klausul ini juga menjadikan jelas bahwa para pihak tidak perlu untuk menyepakati pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC, atau menunggu periode waktu tertentu, sebelum memulai pemeriksaan perkara arbitrase. Klausul ini juga merupakan posisi baku berdasarkan Pasal 10(2) dari Peraturan. Klausul ini menjadikan arbitrase ICC sebagai forum untuk pengambilan keputusan akhir perselisihan. Jika diinginkan, klausul ini dapat disesuaikan untuk mengatur bentuk arbitrase lain, atau pemeriksaan perkara melalui pengadilan atau yang serupa dengannya. Klausul D: Kewajiban Untuk Menyelesaikan Perselisihan Menggunakan Peraturan Mediasi ICC, Dilanjutkan Dengan Arbitrase Jika Diperlukan Dalam hal timbul perselisihan dari atau sehubungan dengan kontrak ini, para pihak sepakat pada kesempatan pertama untuk menyelesaikan perselisihan melalui pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Apabila perselisihan belum diselesaikan berdasarkan Peraturan tersebut dalam waktu [45] hari setelah pengajuan Permintaan Mediasi atau dalam periode waktu lain sebagaimana disepakati oleh para pihak secara tertulis, perselisihan tersebut kemudian akan diselesaikan secara final berdasarkan Peraturan Arbitrase dari Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce) oleh satu atau lebih arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Arbitrase tersebut. Catatan: Seperti Klausul C, klausul ini menciptakan kewajiban untuk membawa perselisihan untuk dilakukan pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC. Tidak seperti Klausul C, klausul ini mengatur bahwa pemeriksaan perkara arbitrase tidak dapat dimulai sebelum periode yang telah disepakati dilalui setelah pengajuan Permintaan Mediasi. Periode waktu yang disarankan pada contoh klausul adalah 45 hari, namun para pihak sebaiknya memilih periode yang mereka anggap sesuai untuk kontrak tersebut. Klausul D mengubah posisi baku berdasarkan Pasal 10(2) dari Peraturan Mediasi ICC yang memungkinkan pemeriksaan perkara melalui pengadilan, arbitrase atau yang serupa untuk dilaksanakan secara paralel dengan pemeriksaan perkara berdasarkan Peraturan Mediasi ICC.
08
MEDIAsi
Sama dengan Klausul C, Klausul D menjadikan arbitrase ICC sebagai forum untuk pengambilan keputusan akhir perselisihan. Jika diinginkan, klausul ini dapat disesuaikan untuk mengatur bentuk arbitrase lain, atau pemeriksaan perkara melalui pengadilan atau yang serupa dengannya. Masalah Tertentu Tentang Ketentuan Arbiter Darurat Para pihak harus menentukan apakah mereka ingin memungkinkan adanya upaya terkait Ketentuan Arbiter Darurat berdasarkan Klausul C dan D. Klausul C dan D Apabila para pihak bermaksud untuk mengesampingkan adanya upaya terkait Ketentuan Arbiter Darurat, kalimat sebagai berikut sebaiknya ditambahkan pada Klausul C atau D jika diberlakukan: Ketentuan Tentang Arbiter Darurat tidak berlaku. Klausul D 1 Apabila para pihak hendak mencantumkan upaya terkait Ketentuan Arbiter Darurat, dan ingin upaya tersebut secara tegas tersedia sebelum lewatnya batas waktu 45 hari atau periode waktu lain yang disepakati setelah pengajuan Permintaan Mediasi, kalimat sebagai berikut harus ditambahkan pada Klausul D: Persyaratan untuk menunggu [45] hari, atau periode lainnya yang disepakati, setelah pengajuan Permintaan Mediasi, sebelum membawa perselisihan ke arbitrase tidak akan mencegah para pihak untuk mengajukan permohonan, sebelum berakhirnya [45] hari tersebut atau periode lain yang disepakati, untuk Langkah Darurat berdasarkan Ketentuan Arbiter Darurat pada Peraturan Arbitrase di Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce). 2 Apabila para pihak hendak mencantumkan upaya terkait Ketentuan Arbiter Darurat, namun hanya setelah lewatnya batas waktu 45 hari atau periode waktu lain yang disepakati setelah pengajuan Permintaan Mediasi, kalimat sebagai berikut harus ditambahkan pada Klausul D:
Para pihak tidak akan memiliki hak untuk mengajukan permohonan untuk Langkah Darurat berdasarkan Ketentuan Arbiter Darurat pada Peraturan Arbitrase di Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce) sebelum berakhirnya waktu [45] hari atau periode waktu lainnya yang disepakati setelah pengajuan Permintaan Mediasi. 09
