01114

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR NOMOR

: 900 / 02753 : 900 / 01114

TANGGAL

: TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Alamat Kantor

: : :

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE Walikota Pekalongan Jl. Mataram No 1 Pekalongan

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Pekalongan 2. a. Nama Jabatan Alamat Kantor

: : :

BALGIS DIAB, SE, MM Ketua DPRD Kota Pekalongan Jl. Mataram No 3 Pekalongan

b. Nama Jabatan Alamat Kantor

: : :

ISMET INONU, SH, MH Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Jl. Mataram No 3 Pekalongan

c. Nama Jabatan Alamat Kantor

: : :

ABDUL ROZAK, S.IP Wakil Ketua DPRD Kota Pekalongan Jl. Mataram No 3 Pekalongan

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekalongan. Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | NOTA KESEPAKATAN

i

dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017. Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2017. Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini. Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017.

Pekalongan,

Juli 2016

WALIKOTA PEKALONGAN PEKALONGAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN

Selaku, PIHAK PERTAMA

Selaku, PIHAK KEDUA

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE

BALGIS DIAB, SE, MM KETUA

ISMET INONU, SH, MH WAKIL KETUA

ABDUL ROZAK, S.IP WAKIL KETUA

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | NOTA KESEPAKATAN

ii

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI____________________________________________________________ iii DAFTAR TABEL ________________________________________________________ iv DAFTAR GAMBAR ______________________________________________________ v BAB I PENDAHULUAN __________________________________________________ 1 1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN ______ 1 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN ______________________________ 2 1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA _______________________________________ 2 BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH _____________________________ 8 2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2017. ____________________ 8 2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2017. ____________ 12 BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) ________ 15 3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN________________ 16 3.2. LAJU INFLASI __________________________________________________ 16 3.3. PERTUMBUHAN PDRB. __________________________________________ 16 3.4. LAIN – LAIN ASUMSI ____________________________________________ 20 BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH ____ 22 4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH _______________________________ 22 4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH ___________________________________ 25 4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH ________________________________ 63 BAB V PENUTUP ______________________________________________________ 64

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 ....................................................................................................... 9 Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (persen) ............................................................................ 10 Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 .......................................................................................... 11 Tabel 2.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014............................................. 11 Tabel 3.1 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014............................................. 16 Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010─2014 ......................................................................................... 18 Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011─2014 ...................................................................... 19 Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Nasional ....................................... 50 Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah .................. 54

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | DAFTAR TABEL

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 ................................................................................................... 9

Gambar 3.1

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014................................................... 17

Gambar 4.1

Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ...... 38

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | DAFTAR GAMBAR

v

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN Rangkaian pentahapan perencanaan pembangunan sampai dengan implementasi program dan kegiatan dalam kerangka APBD Tahun Anggaran 2017, telah diawali dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 melalui Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016. Tahapan selanjutnya adalah pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dibahas dan disepakati bersama antara Walikota dengan Pimpinan DPRD Kota Pekalongan. Hal ini merupakan bentuk pelaksanaan dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama”. Selanjutnya di dalam ayat (2) dan ayat (3) secara berturut-turut disebutkan “KUA serta PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah. Kemudian, Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya”. Ketentuan lain yang juga menjadi pedoman adalah pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Rancangan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)”. Kemudian di dalam pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga telah diamanatkan bahwa “RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD”. Dengan demikian, Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada dasarnya merupakan bagian pentahapan dalam upaya mewujudkan target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD Kota Pekalongan, dalam hal ini RKPD Tahun 2017. Dan selanjutnya Kebijakan Umum APBD (KUA) ini akan menjadi pedoman dalam penyepakatan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum nantinya menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD Kota Pekalongan Tahun 2017. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017, Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2017 harus sinkron dengan dokumen perencanaan Daerah yang bersangkutan. Sehingga secara terstruktur, arah kebijakan pembangunan antar berbagai level pemerintahan akan sinkron satu dengan yang lainnya. KUA dan PPAS Pemerintah Provinsi Tahun 2017 berpedoman pada RKPD Provinsi Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017, sedangkan KUA dan PPAS Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

1

Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang telah disinkronisasikan dengan RKP Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Tahun 2017. Dengan demikian, pada dasarnya Kebijakan umum APBD adalah sasaran dan kebijakan daerah dalam satu tahun anggaran yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan R-APBD. Mengingat bahwa pada saat penyusunan RKPD dan Kebijakan Umum APBD Tahun 2017 ini, Pemerintah Kota Pekalongan masih menyusun dokumen RPJMD, maka sebagai dokumen kebijakan makro, Kebijakan Umum ini memuat sinkronisasi perencanaan tahunan dengan memperhatikan pencapaian target-target pembangunan yang ada dalam dokumen Rancangan RPJMD. Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai landasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Adapun tujuan dari penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat antara lain: 1) Memberikan arah pembangunan melalui penuangan pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; 2) Mengatur tentang prinsip dan kebijakan penyusunan APBD berkaitan dengan gambaran kondisi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya, serta kebijakan daerah lainnya; 3) Mewujudkanterciptanya sinergitas, integrasi dan keseimbangan antara pendekatan perencanaan program pembangunan berbasis sektoral/per-bidang pembangunan, dengan pendekatan perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan; 4) Mewujudkan efisiensi dan efektivitas rencana alokasi sumber daya untuk optimalisasi pembangunan daerah.

1.3. DASAR PENYUSUNAN KUA Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 ini berpedoman beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

2

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

3

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 23. Peraturan Presiden Nomor 45Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017. 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

4

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025; 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018; 30. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017; 31. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 10); 32. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2009 Nomor 11); 33. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah; 34. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; 35. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Penyelenggaraan dan Retribusi Terminal;

Nomor

9

Tahun

2010

tentang

36. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel; 37. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 38. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan; 39. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga; 40. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 41. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir; 42. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet; 43. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan; 44. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame; 45. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 46. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil; 47. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Penyelenggaraan dan Retribusi Ijin Gangguan;

15

Tahun

2011

tentang

48. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Pekalongan; 49. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

5

50. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; 51. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; 52. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Trayek;

24

Tahun

2011

tentang

53. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; 54. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan; 55. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan; 56. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 28 Tahun 2011 tentang Rumah Pemotongan Hewan dan Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; 57. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang; 58. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan; 59. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman; 60. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyedotan Kakus; 61. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; 62. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; 63. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; 64. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 38 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; 65. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 52 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kota Pada Lurah; 66. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekalongan Tahun 2009-2029; 67. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran; 68. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 69. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pekalongan;

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

6

70. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-D) Kota Pekalongan Tahun 2005-2025; 71. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB I PENDAHULUAN

7

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAERAH PADA TAHUN 2014 DAN PERKIRAAN PADA TAHUN 2017. Kondisi perekonomian dunia yang bergejolak akibat krisis ekonomi global selama ini sangat mempengaruhi kondisi ekonomi domestik Indonesia secara umum maupun Kota Pekalongan secara khusus. Namun sejak satu tahun terakhir, beberapa negara seperti Amerika Serikat mulai recovery dan bangkit dari keterpurukan ekonomi global. Menguatnya mata uang Dollar Amerika terhadap mata uang negara lainnya, termasuk Indonesia ditambah dengan harga minyak dunia yang semakin merosot, bahkan mencapai harga terendah sejak Bulan Juli 2010 menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi yang semakin kuat. Kerjasama regional Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang akan dimulai 1 Januari 2016 juga perlu menjadi perhatian bagi perekonomian Indonesia dan Jawa Tengah pada khususnya. Dengan dimulainya MEA, maka perekonomian regional akan semakin terbuka, yang akan berimplikasi pada terbukanya arus barang dan jasa antar negara ASEAN. Perkembangan ekonomi makro Kota Pekalongan masih lebih banyak didorong oleh peningkatan konsumsi, terutama konsumsi pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah tangga. Kinerja sektor utama masih didominasi oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta industri pengolahan. Perlambatan ekonomi daerah dipengaruhi oleh melambatnya investasi daerah baik pada investasi bangunan maupun non bangunan. Adanya hambatan dalam melakukan investasi di Kota Pekalongan disebabkan antara lain oleh keterbatasan infrastruktur pendukung investasi dan keterbatasan SDM. Infrastruktur daerah dirasakan belum memadai terutama mengenai sarana prasarana air, jalan, dan jembatan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas serta antisipasi menghadapi MEA, kebijakan perekonomian Kota Pekalongan ke depan antara lain diarahkan pada peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah, pembangunan infrastruktur, penerapan teknologi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

a. Pertumbuhan Ekonomi Sampai dengan tahun 2013, kondisi perekonomian Kota Pekalongan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, namun pada tahun 2014 terjadi titik terendah pertumbuhan ekonomi yaitu sebesar 5,48%. Namun demikian pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan masih lebih baik dibandingkan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

8

7,00 6,50 6,00 5,50 Kota Pekalongan (%)

5,00

Prov Jateng (%)

4,50

Nasional (%)

4,00

2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

5,51

5,49

5,61

5,91

5,48

Prov Jateng (%)

5,84

5,30

5,34

5,14

5,42

Nasional (%)

6,22

5,94

5,87

5,61

5,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 2.1 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Selama kurun waktu 2013 – 2014 nilai PDRB Kota Pekalongan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Nilai PDRB pada Tahun 2013 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar Rp. 6.396,42 Milyar naik pada Tahun 2014 menjadi Rp. 7.092,78 Milyar. Nilai PDRB Atas Harga Dasar Konstan (ADHK) naik dari Rp. 5.456,19 Milyar menjadi Rp. 5.755,28 Milyar. Sektor PDRB yang memberikan kontribusi dominan terhadap PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 yaitu sektor Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor (22,14%); industri pengolahan (21,65%); serta konstruksi (14,90%). Jika dibandingkan dengan tahun 2014, maka ketiga sektor tersebut masih menjadi sektor dominan dalam PDRB Kota Pekalongan. Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB pada tiap sektor tahun 2013, maka diketahui bahwa meskipun nilai laju pertumbuhan lebih kecil dibandingkan tahun 2013, tetapi semua sektor mengalami pertumbuhan positif. Tabel 2.1 Nilai dan Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2013-2014 No.

Lapangan Usaha

ADHB (Milyar Rp) 2013 *)

1

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

2

ADHK (Milyar Rp)

2014 **)

2013 *)

Laju PDRB (%)

2014 **)

2013 *)

2014 **)

357,885

373,908

305,27

298,97

1,09

-2,06

Pertambangan dan Penggalian

-

-

-

-

-

-

3

Industri pengolahan

1.376,89

1.536,96

1.177,87

1.251,21

10,48

6,23

4

Listrik Gas dan Air Bersih

11,17

11,41

11,44

11,56

7,31

1,09

5.

Pengadaan air, pengelolaan sampah Limbah dan daur ulang

7,67

8,13

7,10

7,28

0,25

2,50


9

No.

ADHB (Milyar Rp)

Lapangan Usaha

2013 *) 6

Konstruksi

7.

Perdagangan besar dan eceran, Reparasi Mobil dan sepeda motor

8.

ADHK (Milyar Rp)

2014 **)

2013 *)

Laju PDRB (%)

2014 **)

2013 *)

2014 **)

918,90

1.057,51

761,45

807,21

6,33

6,01

1.469,90

1.570,21

1.232,71

1.285,31

2,85

4,27

Transportasi dan Pergudangan

389,99

435,54

372,33

389,71

3,17

4,67

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

289,37

330,89

253,45

272,01

6,19

7,33

10.

Informasi dan Komunikasi

251,21

277,31

242,03

268,61

9,02

10,98

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

369,95

413,90

302,82

322,51

6,15

6,50

12.

Real Estate

161,09

184,03

149,86

160,68

7,09

7,22

13.

Jasa Perusahaan

22,82

27,85

18,29

20,49

4,49

11,98

14.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

311,38

335,65

254,59

257,03

2,75

0,96

15.

Jasa Pendidikan

272,73

314,28

204,98

225,89

8,71

10,20

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

72,68

84,81

59,35

65,33

5,29

10,08

17.

Jasa lainnya

112,80

130,36

102,62

111,44

8,93

8,59

PDRB 6.396,42 7.092,78 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015

5.456,19

5.755,28

5,91

5,48

Tabel 2.2 Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2013 (persen) Lapangan Usaha

2010

2011

2012*

2013**

2014***

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6,15

6,07

5,86

5,60

5,27

–

–

–

–

–

19,30

19,89

20,82

21,53

21,67

A

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

B


C

Industri Pengolahan

D

Pengadaan Listrik dan Gas

0,20

0,19

0,19

0,17

0,16

E

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

F

Konstruksi

14,26

13,93

14,08

14,37

14,91

G

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

24,02

24,61

23,55

22,98

22,14

H


7,24

6,79

6,41

6,10

6,14

I


4,66

4,59

4,56

4,52

4,67


10

Lapangan Usaha

2010

2011

2012*

2013**

2014***

(1)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)

J


4,02

3,95

3,96

3,93

3,91

K


5,59

5,50

5,71

5,78

5,84

L

Real Estat

2,70

2,62

2,55

2,52

2,59

Jasa Perusahaan

0,33

0,33

0,34

0,36

0,39

O


5,11

4,93

5,01

4,87

4,73

P

Jasa Pendidikan

3,28

3,51

3,98

4,26

4,43

Q


1,02

1,07

1,14

1,14

1,20

Jasa lainnya

1,98

1,89

1,72

1,76

1,84

Produk Domestik Regional Bruto 100 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015

100

100

100

100

M,N

R,S,T,U

PDRB per kapita merupakan PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Pada Tahun 2014, PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHB mencapai Rp.24,15 juta, meningkat dibandingkan dengan tahun 2013. Sedangkan PDRB per kapita Kota Pekalongan ADHK tahun 2014 sebesar Rp.19,60 juta, juga meningkat dibandingkan tahun 2013. PDRB per kapita Kota Pekalongan secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.3 PDRB Per Kapita dan Pendapatan Per Kapita Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 PDRB Per Kapita (atas dasar harga konstan) (Rp. Juta) 16,40

Pendapatan Per Kapita (atas dasar harga berlaku) (Rp Juta) 16,40

No

Tahun

1

2010

2

2011

17,12

18,18

3

2012

17,89

19,94

4

2013

18,76

21,99

2014 5 19,60 Sumber data : PDRB Kota Pekalongan Tahun 2015, diolah

24,15

c. Inflasi Pada periode tahun 2010 - 2014, inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,45 persen di tahun 2011 hingga tertinggi pada 7,82 persen di tahun 2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 - 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini: Tabel 2.4 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

3,77

2,45

3,55

7,40

7,82

Prov Jateng (%)

6,88

2,68

4,24

7,99

8,22

3,79

4,30

8,38

8,36

Nasional (%) 6,69 Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2015


11

2.2. RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO PADA TAHUN 2017. Pada tahun 2017 perekonomian global diperkirakan akan tumbuh sebesar 3,5 %, lebih tinggi dari tahun 2016. Pertumbuhan ini didukung oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang. Faktor lain, harga komoditas, diperkirakan masih tetap rendah. Sementara inflasi global diperkirakan cenderung stabil. Sementara itu, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diprediksi pada kisaran 5,5 hingga 5,9 %. Untuk Kota Pekalongan sendiri, Pertumbuhan Ekonomi diperkirakan mencapai 5,6 – 6 % dengan asumsi meningkatnya pertumbuhan di beberapa sektor sebagai akibat rencana pembangunan interchange jalan tol dan rencana pembangunan jalan lingkar PETANGLONG. 2.2.1. Tantangan Perekonomian Tahun 2017. Kondisi perekonomian Kota Pekalongan secara langsung maupun tidak langsung dipengaruhi oleh dinamika perubahan lingkungan strategis, baik regional Provinsi Jawa Tengah dan Nasional serta dinamika Internasional. Perkembangan lingkungan strategis pada tahun 2017 yang mempengaruhi perekonomian Kota Pekalongan, diperkirakan sebagai berikut: a. Implementasi ASEAN Economic Community (AEC) sejak awal tahun 2016 akan semakin memberikan tantangan bagi persaingan tenaga kerja profesional; b. Rencana pembangunan jalan tol ruas Pemalang - Batang dan Batang – Semarang, akan banyak mempengaruhi struktur perekonomian dan sikap para pelaku ekonomi lokal yang harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang akomodatif, fasilitatif tetapi tetap memperhatikan keberlanjutan pembangunan di masa yang akan datang. c. Ancaman bencana alam berupa genangan rob yang makin meluas di wilayah Pekalongan Utara akan ikut memperlambat perekonomian Kota Pekalongan. Aktivitas ekonomi masyarakat akan sangat terganggu dengan kondisi tersebut apabila tidak dilakukan upaya antisipasi secara terpadu oleh semua komponen Pemerintah dan Masyarakat Kota Pekalongan. d. Meningkatnya volume pengunjung di Kota Pekalongan, baik pada agenda religi tahunan ataupun pada kunjungan harian memerlukan penyikapan secara baik dan menyeluruh sehingga akan memberikan dampak yang signifikan bagi perekonomian Kota Pekalongan. e. Ketergantungan bahan pangan pokok dan hasil hortikultura dari luar daerah mengakibatkan ketersediaan dan kenaikan harga bahan pangan mudah terganggu yang berdampak pada ketidakstabilan harga. f.

Fluktuasi harga BBM dunia mengakibatkan ketidakpastian ekonomi;

g. Kenaikan tarif listrik yang disebabkan oleh kenaikan tarif dasar listrik dan berkurangnya subdisi BBM berpotensi meningkatkan inflasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. h. Masih rendahnya kualitas SDM mengakibatkan daya saing yang rendah; i.

Tingginya permintaan produk yang berkualitas menuntut peningkatan standar kualitas produk;

j.

Masih tingginya risiko bencana alam nasional dan lokal;

k. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam lokal, khususnya perikanan, ditambah lagi dengan semakin meluasnya genangan akibat rob atau air laut pasang. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

12

l.

Meningkatnya persaingan antar daerah dalam menarik investasi dari dunia usaha yang relatif sulit untuk dapat dipenuhi mengingat terbatasnya lahan.

m. Regulasi perekonomian dan advokasi alokasi anggaran Provinsi Jawa Tengah dan Pusat disesuaikan dengan peran dan kontribusi Kota Pekalongan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah dan Pusat. n. Perubahan kebijakan terhadap alokasi transfer dana ke Daerah oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi memberikan dampak terhadap strategi dan arah kebijakan pembangunan tahunan. Hal ini juga berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi, khususnya yang bersumber dari dana Pemerintah. o. Beban pemerintah dalam penyediaan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan beras serta produk lainnya mengurangi alokasi pendanaan ke daerah. Pemerintah daerah harus menggali sumber-sumber pendanaan melalui penggalian potensi daerah, kemitraan dengan kalangan dunia usaha, pinjaman daerah dan swadaya masyarakat. Faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap perekonomian Kota Pekalongan pada tahun 2017, sebagai berikut: a. Letak strategis dan dukungan penyediaan sarana dan prasarana perekonomian yang baik mempengaruhi tingkat efisiensi pengelolaan perekonomian dan daya tarik bagi investasi di daerah, terutama industri kreatif dan kerajinan. b. Menurunnya kontribusi sektor primer dan peningkatan teknologi tepat guna berdampak pada tergesernya tenaga kerja kurang terampil/buruh. c. Meningkatnya iklim yang kondusif dalam penanaman modal yang dibuktikan dengan diraihnya peringkat kedua Nasional Perijinan Terpadu Satu Atap (PTSP) oleh BPMP2T Kota Pekalongan, seperti meningkatnya pelayanan perijinan usaha, rendahnya angka kriminalitas yang sangat mempengaruhi kelancaran usaha dan kegiatan perekonomian. Tantangan-tantangan tersebut sangat menentukan perkembangan perekonomian Kota Pekalongan. Oleh karena itu, tantangan ini harus dapat diantisipasi secara proporsional melalui penetapan prioritas rencana kegiatan dan pendanaan pembangunan daerah. 2.2.2. Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017. Prioritas kebijakan pembangunan ekonomi Kota Pekalongan secara makro tahun 2017 adalah (1) pemantapan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan tujuan utama meningkatkan penanaman modal, (2) memperluas kesempatan kerja dan mendorong wirausaha baru, (3) meningkatkan perlindungan usaha mikro, kecil dan sektor informal, (4) mengurangi jumlah penduduk miskin dan (5) meningkatkan pelatihan keterampilan dan perintisan usaha. Namun demikian, di sisi lain, keterbatasan keuangan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah berimplikasi luas terhadap perekonomian daerah. Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pendanaan pembangunan dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.


13

Berkaitan dengan kondisi yang tersebut di atas maka usaha-usaha yang harus dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan upaya-upaya promosi atas potensi unggulan daerah, baik dalam bentuk produk barang berupa batik dan produk olahan lainnya, ataupun dalam bentuk wisata budaya dan religi. b. Meningkatkan jejaring promosi dan usaha pariwisata dengan berbagai pihak, baik Pemerintah Daerah lain ataupun para pelaku industri pariwisata di seluruh Indonesia. c. Mengantisipasi munculnya dampak-dampak ekonomi sebagai akibat peristiwa bencana genangan rob yang semakin meluas hingga dapat melumpuhkan aktiviitas ekonomi masyarakat. d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UMKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien. e. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, menyempurnakan sistem pengupahan, peningkatan keterampilan dan kewirausahaan dalam masyarakat. f.

Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

g. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unitunit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan. h. Meningkatkan koordinasi antar PD, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM) di tingkat Rukun Warga (RW). i.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pemasaran produk unggulan daerah.

j.

Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (life skills), teknologi tepat guna dan produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

14

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2017 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021 di tahun kedua, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat terkelola oleh Pemerintah Kota Pekalongan. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN, Hibah, dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Resposibility (CSR). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya. Selanjutnya untuk penerimaa pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan Penerimaan kembali investasi pemerintah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan Pembayaran Pokok Utang. Selain dana dari penerimaan daerah tersebut, daerah menerima dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan urusan bersama, yang dialokasikan untuk menunjang program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan berdasarkan prioritas dan bersifat penugasan kepada perangkat daerah. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2017 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Harapan dan keyakinan terhadap kondisi tersebut didasarkan pada proyeksi optimis perbaikan perekonomian nasional seiring dengan perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia, meskipun tetap harus diwaspadai gejolak ekonomi global. Dengan pertimbangan berbagai kondisi ekonomi tersebut, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2017 dihitung berdasarkan berbagai asumsi sebagai berikut : Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

15

1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 2. Laju Inflasi; 3. Pertumbuhan PDRB; dan 4. Lain-lain asumsi.

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIPERGUNAKAN DALAM APBN Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. Didalam menyusun APBD tentunya mengacu pada kebijakan pemerintah dalam penganggaran nasional yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan APBN Tahun 2016. Sebagaimana asumsi yang digunakan dalam penyusunan RKP 2016, Pertumbuhan ekonomi nasional akan terus meningkat dan diprediksi tahun 2017 sekitar 5,5 – 5,9 % dipengaruhi oleh pertumbuhan ekspor hingga mencapai 4,5 – 5,0 %, membaiknya iklim investasi dan peluang pasar domestik yang luas sehingga ikut mendorong investasi tumbuh 6 – 6,6 % yang didukung oleh kemudahan perijinan berinvestasi melalui deregulasi dan harmonisasi peraturan pusat dengan daerah, percepatan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan daya saing usaya, serta peningkatan peran daerah dalam menarik investasi. Sementara itu, tingkat inflasi diperkirakan stabil pada kisaran 4,0 % diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pada akhirnya akan mendorong konsumsi masyarakat dapat tumbuh 5,4 – 5,5 %. Konsumsi pemerintah diperikarakn tumbuh 6,7 % dengan didorong oleh penyerapan anggaran yang merata dan berkualitas dengan program-program pembangunan yang semakin efisien.

3.2. LAJU INFLASI Laju inflasi Kota Pekalongan termasuk kategori rendah. Angka inflasi di Kota Pekalongan cenderung berfluktuasi dari kisaran 2,45 persen di tahun 2011 hingga tertinggi pada 7,82 persen di tahun 2014. Nilai inflasi Kota Pekalongan dari tahun 2010 2014 lebih rendah dibanding dengan inflasi nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan inflasi kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan nasional dapat dilihat pada grafik dibawah ini Tabel 3.1 Laju Inflasi Kota Pekalongan Tahun 2010-2014 2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

3,77

2,45

3,55

7,40

7,82

Prov Jateng (%)

6,88

2,68

4,24

7,99

8,22

3,79

4,30

8,38

8,36

Nasional (%) 6,69 Sumber: Kota Pekalongan Dalam Angka 2015

3.3. PERTUMBUHAN PDRB. pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan tidak terpaut jauh dibawah Prosentase pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan Prosentase pertumbuhan ekonomi nasional. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

16

Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan berada pada angka 5,51%, sementara pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,84%, dan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6,22%. Namun pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi menjadi 5,49%. Hal ini disebabkan sektor pertanian mengalami kontraksi sebesar 3,07%. Ini berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami pertumbuhan ekonomi menjadi 5,30% dan 5,94%. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan mengalami pertumbuhan ekonomi sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional mengalami penurunan. Perbandingan pertumbuhan ekonomi Kota Pekalongan dengan capaian pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional dapat dilihat pada grafik berikut: 7,00 6,50 6,00 5,50 Kota Pekalongan (%)

5,00

Prov Jateng (%)

4,50 4,00

Nasional (%)

2010

2011

2012

2013

2014

Kota Pekalongan (%)

5,51

5,49

5,61

5,91

5,48

Prov Jateng (%)

5,84

5,30

5,34

5,14

5,42

Nasional (%)

6,22

5,94

5,87

5,61

5,01

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010-2014

Gambar 3.1 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kota Pekalongan dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2010-2014 Pada tahun 2015, BPS menerbitkan metode baru dalam penghitungan PDRB untuk tahun 2010 – 2014. Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal, merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional. Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 System of National Accounts (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka Supply and Use Tables (SUT). Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara, yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu, tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

17

Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). 2 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Pekalongan 2010-2014 PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Struktur Ekonomi Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kota Pekalongan tidak bergeser dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor ke lapangan usaha ekonomi lainnya, yang terlihat dari peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kota Pekalongan. Peranan terbesar pada struktur perekonomian tahun 2014 adalah pada lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (22,14%), kemudian diikuti lapangan usaha Industri Pengolahan (21,67%) dan lapangan usaha Konstruksi (14,91%). Sementara peranan lapangan usaha lainnya berkisar antara 0 – 6 persen. Struktur ekonomi ini adalah gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku. Tabel 3.2 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen) Kota Pekalongan Tahun 2010─2014 Lapangan Usaha

2010

2011

2012*

2013**

2014***

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

6,15

6,07

5,86

5,60

5,27

–

–

–

–

–

19,30

19,89

20,82

21,53

21,67

A


B


C

Industri Pengolahan

D


0,20

0,19

0,19

0,17

0,16

E


0,15

0,14

0,13

0,12

0,11

F

Konstruksi

14,26

13,93

14,08

14,37

14,91

G


24,02

24,61

23,55

22,98

22,14

H


7,24

6,79

6,41

6,10

6,14

I


4,66

4,59

4,56

4,52

4,67

J


4,02

3,95

3,96

3,93

3,91

K


5,59

5,50

5,71

5,78

5,84

L

Real Estat

2,70

2,62

2,55

2,52

2,59

Jasa Perusahaan

0,33

0,33

0,34

0,36

0,39

O


5,11

4,93

5,01

4,87

4,73

P

Jasa Pendidikan

3,28

3,51

3,98

4,26

4,43

M,N


18

Lapangan Usaha

2010

2011

2012*

2013**

2014***

(1)

(6)

(2)

(3)

(4)

(5)


1,02

1,07

1,14

1,14

1,20

Jasa lainnya

1,98

1,89

1,72

1,76

1,84

Produk Domestik Regional Bruto

100

100

100

100

100

Q R,S,T,U

* Angka sementara ** Angka sangat sementara *** Angka sangat sangat sementara Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Pertumbuhan Sektor-sektor Ekonomi Laju pertumbuhan PDRB Kota Pekalongan tahun 2014 mencapai 5,48 persen, lebih lambat dibandingkan tahun 2013 dengan pertumbuhan 5,91 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 11,98 persen. Sedangkan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Pertanian merupakan satusatunya lapangan usaha yang mengalami kontraksi 2,06 persen. Pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai PDRB atas dasar harga konstan. Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen), Kota Pekalongan tahun 2011─2014 Lapangan Usaha

2011

2012*

2013**

2014***

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1) A


B


3,81

2,29

1,09

-2,06

–

–

–

–

C

Industri Pengolahan

7,39

11,26

10,48

6,23

D


6,40

10,47

7,31

1,09

E


2,17

1,88

0,25

2,50

F

Konstruksi

2,58

5,89

6,33

6,01

G


6,32

1,49

2,85

4,27

H


4,14

3,56

3,17

4,67

I


5,05

5,47

6,19

7,33

J


8,21

10,36

9,02

10,98

K


4,32

5,73

6,15

6,50

L

Real Estat

5,07

6,56

7,09

7,22

M,N

Jasa Perusahaan

6,65

8,77

4,49

11,98

O


4,24

0,53

2,75

0,96

P

Jasa Pendidikan

9,54

13,55

8,71

10,20

Q


8,58

9,95

5,29

10,08

Jasa lainnya

2,53

0,30

8,93

8,59

Produk Domestik Regional Bruto

5,49

5,61

5,91

5,48

R,S,T,U * ** ***

Angka sementara Angka sangat sementara Angka sangat sangat sementara


19

Sumber : BPS Kota Pekalongan Tahun 2015

Laju pertumbuhan tertinggi kedua yaitu lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,98 persen, diikuti lapangan usaha Jasa Pendidikan tumbuh sebesar 10,20 persen, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 10,08 persen, Jasa Lainnya tumbuh sebesar 8,59 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum tumbuh sebesar 7,33 persen, Real Estate tumbuh sebesar 7,22 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 6,50 persen, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 6,23 persen, Konstruksi tumbuh sebesar 6,01 persen, diikuti lapangan usaha lain yang mengalami pertumbuhan dibawah 5 persen.

3.4. LAIN – LAIN ASUMSI Asumsi-asumsi lain yang turut berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, antara lain: 1. Asumsi penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) hampir sama dengan Tahun Anggaran 2016, yaitu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, kenaikan tunjangan PNSD, perhitungan accress serta penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017; 2. Implementasi pengaturan tentang Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 dimana didalamnya memberikan definisi tersendiri penerima hibah kepada Lembaga dan Badan. Sedangkan persyaratan "berbadan hukum Indonesia” hanya untuk Organisasi Kemasyarakatan berbentuk yayasan dan/atau perkumpulan. 3. Kerangka kebijakan pengalokasian dana transfer Pemerintah Pusat mengalami perubahan yang signifikan terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang dilaksanakan mengikuti perubahan ketentuan sebagaimana juga telah dilaksanakan pada tahun 2016. Kebijakan DAK terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu DAK Non Fisik (bersifat given, diperuntukkan seperti Bantuan Operasional Sekolah / BOS dan Bantuan Operasional Kesehatan / BOK) dan DAK Fisik. Untuk DAK fisik (khususnya DAK Infrastruktur), sekarang ini Pemerintah memberikan alokasi yang cukup besar kepada Daerah dengan tetap memperhatikan pada pengajuan proposal oleh Daerah. Terkait dengan kewajiban pendampingan DAK, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa tidak perlunya penyediaan dana pendamping atas alokasi DAK yang diberikankepada daerah yang bersangkutan. Sedangkan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), kebijakan penggunaannya masih mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi DBHCHT yang penggunaannya sebagai berikut : (a) paling sedikit 50% untuk mendanai program/kegiatan : (1) peningkatan kualitas bahan baku; (2) pembinaan industri; (3) pembinaan lingkungan sosial; (4) sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau (5) pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan (b) paling sedikit 50% untuk mendanai prohram/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD)

20

4. Dalam masa transisi penyelenggaraan urusan pemerintahan dimana sampai dengan sekarang belum diterbitkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 ini tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 mengingat kedudukannya lebih tinggi dibandingkan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang pada substansinya meminta kepada Daerah untuk menggunakan PP 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Namun demikian, hal ini masih dikecuallikan untuk urusan Kesatuan Bangsa, dimana sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 100/2215/SJ tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum. 5. Penghitungan pendapatan dari dana perimbangan dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah: a.

Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak (BHP/BHPB) diasumsikan turun sekitar 2,93 % dibandingkan dengan alokasi tahun 2016;

b.

Dana Alokasi Umum (DAU) diasumsikan naik sekitar 5 % dari alokasi DAU 2016;

c.

Dana Alokasi Khusus (DAK) diasumsikan naik 85,86 % dari alokasi tahun 2016, dikarenakan adanya DAK non fisik;

d.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi diasumsikan naik 5% dari alokasi tahun 2016; e. Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah diasumsikan naik sebesar 67,82 % dibandingkan dengan tahun 2016. Namun demikian, didalam pelaksanaannya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 6. Upaya penanggulangan kemiskinan yang selama ini telah dilaksanakan hingga mampu menurunkan angka kemiskinan menjadi 8,02 % perlu terus untuk dioptimalkan melalui intervensi berbagai program dan kegiatan maupun penguatan terhadap fokus sasaran penduduk miskin. 7. Dalam penyusunan kebijakan umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017 juga memperhatikan saran, perbaikan, dan rekomendasi dari DPRD Kota Pekalongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 8. Dalam upaya untuk lebih mengarahkan program dan kegiatan sesuai dengan output, outcome, ataupun sebagai tindaklanjut atas terbitnya peraturan perundangundangan, maka dilakukan penyesuaian, baik dalam kerangka program ataupun kegiatan.


21

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 sebagaimana dalam penyusunan KUA tahun-tahun sebelumnya, dilakukan sesuai kaidah dalam perencanaan pembangunan yang terdiri atas sumber-sumber pendapatan daerah, pengeluaran belanja daerah, dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro dan penetapan berbagai besaran dalam Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2017, kebijakan penyusunan APBD Tahun 2017 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, berbagai kebijakan yang akan dilakukan terkait pelaksanaan pembangunan melalui berbagai program, dan juga perkembangan realisasi APBD pada tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan penganggaran daerah yang tercermin dalam postur APBD, sangat berpengaruh dalam pembangunan daerah, karena APBD merupakan implementasi dari kebijakan fiskal dan sekaligus mencerminkan gambaran tahapan berbagai program pemerintah daerah guna mewujudkan visinya. Dari sisi kebijakan fiskal, APBD berperan sebagai salah satu instrumen untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dari sisi operasionalisasi pelaksanaan programprogram pemerintah, alokasi belanja APBD dapat diarahkan untuk penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, penyediaan barang dan jasa, dan penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Reformasi yang dilakukan dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah, telah berjalan sesuai kaidah yang menjamin dilakukannya pengelolaan dengan semangat efisiensi dan efektivitas anggaran, transparansi dan akuntabilitas publik, rasa keadilan masyarakat, serta pencapaian kinerja yang optimal. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dilaksanakannya kebijakan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi dan akuntabilitas mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam proses pengelolaan keuangan daerah.

4.1. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH Penyusunan anggaran tahun 2017 ini secara umum disusun secara rasional dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan Daerah, dalam hal ini belanja daerah tidak akan melampaui kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah. Prinsip dalam pengelolaan keuangan maka pendapatan daerah diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis tercapai, sedangkan pada sisi belanja adalah merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

22

1)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah : 1) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2) Perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2015.

2)

b.

Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

c.

Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah diperoleh dari pendapatan bunga atau jasa giro, pendapatan BLUD dan penerimaan lain-lain.

Dana Perimbangan Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a. Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) terdiri dari : 1) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBHPajak Tahun Anggaran 2017. 2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017. 3) Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBHPerikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2017 b. Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) : Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2017. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

23

c. Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK): DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2017. d. Penerimaan pendapatan hibah APBN Murni dari Pemerintah Pusat dalam rangka penguatan program SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) guna mewujudkan pencapaian target 100 % akses air bersih pada tahun 2019. 3)

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tentang prakiraan alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2017.

b.

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan dari pemerintah provinsi diasumsikan sesuai dengan usulan tahun 2017, akan tetapi didalam pelaksanaan nantinya tetap akan mengacu pada pagu definitif dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kebijakan umum pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1.

Mengintensifkan pendapatan melalui peningkatan kerjasama dengan pihak terkait;

2.

Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah lebih efisien;

3.

Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dalam optimalisasi penerimaan DBH Pajak/Bukan Pajak melalui koordinasi dengan DJPK, Provinsi dan KPP Pratama;

4.

Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia yang ada;

5.

Melakukan evaluasi dan revisi Peraturan Daerah Pendapatan Asli Daerah;

6.

Validasi dan up date Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah;

7.

Meningkatkan koordinasi antar PD dalam bidang Pendapatan Daerah;

8.

Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah;

9.

Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui branch image;

10. Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito; 11. Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui Intensifikasi penagihan, sosialisasi dan peningkatan basis data; 12. Meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

24

4.2. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) pendidikan, (b) kesehatan, (c) pekerjaan umum dan penataan ruang, (d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman, (e) ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan (f) sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi: (a) tenaga kerja, (b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, (c) pangan, (d) pertanahan, (e) lingkungan hidup, (f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, (g) pemberdayaan masyarakat dan desa, (h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, (i) perhubungan, (j) komunikasi dan informatika, (k) koperasi, usaha kecil, dan menengah, (l) penanaman modal, (m) kepemudaan dan olahraga, (n) statistik, (o) persandian, (p) kebudayaan, (q) perpustakaan, dan (r) kearsipan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi: (a) kelautan dan perikanan, (b) pariwisata, (c) pertanian, (d) kehutanan, (e) energi dan sumber daya mineral, (f) perdagangan, (g) perindustrian, dan (h) transmigrasi. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, Perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan

4.2.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta mengurangi kemiskinan. Pada dasarnya Anggaran Tahun 2017 sudah merupakan tahun kedua periodisasi RPJM-D Tahun 2016-2020. Namun demikian, karena RPJMD Tahun 2016-2021 belum ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah, maka secara yuridis formal, belum dapat dijadikan acuan dalm penyusunan RKPD 2017. Namun demikian, karena penyusunan RPJMD dan RKPD serta KUA-PPAS hampir bersamaan waktunya, maka secara substansi dapat dikatakan bahwa perencanaan tahunan (RKPD 2017) cenderung memiliki kesamaan isi. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

25

Total perkiraan belanja pada tahun 2017 sebesar Rp.983.478.102.000,- dengan estimasi 44,139 % untuk belanja tidak langsung dan 55,87 % untuk belanja langsung. Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung (BL) adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan bidang pemerintahan dan diukur dengan capaian kerja. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2017 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2017 sebagai berikut: 1. Belanja urusan wajib pemerintahan sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Urusan sosial. 2. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya dari aspek religiusitasnya, baik melalui lembaga pendidikan formal ataupun lembaga pendidikan keagamaan di masyarakat. 3. Peningkatan alokasi anggaran pendidikan dasar yang meliputi Jenjang Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs baik Negeri ataupun Swasta, diberikan melalui peningkatan Bantuan Kesrabagi Guru dan Tenaga Kependidikan Non PNS baik pada Sekolah Negeri ataupun Sekolah / Madrasah Swasta, peningkatan Fasilitasi Operasional Pendidikan (FOP), ataupun pengalokasian dana untuk pemeliharaan / rehab ringan. 4. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan perkotaan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Perkotaa. 5. Penyiapan jalan akses sesuai dengan rencana pembangunan jalan tol dan jalan lingkar PETANGLONG serta peningkatan kualitas jalan kota lainnya. 6. Melanjutkan upaya-upaya penanganan genangan, baik sebagai akibat pasar air laut, luapan air sungai, ataupun limbah domestik, dengan mendorong peran serta Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dan juga koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten sekitar. 7. Pembangunan dan Penataan kawasan strategis kota untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung bagi daya tarik wisatawan sehingga akan memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kota Pekalongan 8. Melanjutkan upaya-upaya untuk menurunkan kemiskinan dengan menggunakan basis data terpadu serta koordinasi intensif dengan berbagai stakeholder guna mengefektifkan implementasi program dan kegiatan pembangunan 9. Mendorong perluasan dan kesempatan bekerja dan berusaha melalui peningkatan iklim investasi, peningkatan kualitas layanan perijinan, penguatan promosi produk unggulan daerah, dan juga peningkatan kualitas tenaga kerja. 10. Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian menyeluruh dari upaya-upaya pelayanan umum yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Pekalongan. 11. Memperluas penyediaan sarana dan prasarana publik yang ramah bagi masyarakat berkebutuhan khusus.


26

12. Penguatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dengan terus meningkatkan akses masyarakat dalam suatu perspektif check and balance dari kebijakan pembangunan daerah. 13. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan untuk mendorong majunya pasar tradisional sehingga akan menyentuh secara langsung sendi-sendi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. 14. Meningkatkan kualitas pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagai bagian dari peningkatan produksi perikanan, khususnya perikanan tangkap. 15. Rehab sedang / berat sarpras olahraga 16. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan. 17. Melanjutkan pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung upaya pencapaian target nasional 100-0-100 dalam penataan kawasan kumuh, yaitu 100 % terpenuhinya akses air minum, 0 % bebas kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi sehat pada tahun 2019. Upaya ini antara lain diwujudkan melalui sinergi penyelenggaraan pembangunan masyarakat yang terpadu seperti Program NUSP (Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project) dan P2KKP (Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman). 18. Belanja pembangunan peningkatan sarana prasarana umum dan pengelolaan kebersihan kota guna meningkatkan kualitas lingkungan yang sehat, bersih, aman dan nyaman. 19. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. 20. Peningkatan gaji bagi tenaga kontrak minimal sebesar Upah Minimum Kota serta penyediaan dana BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku. 21. Dalam upaya untuk tetap mendorong kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan menengah dan tinggi, dimana mulai tahun 2017 akan dipindahkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi (khususnya pendidikan menengah), maka perlu diambil kebijakan melalui peluncuran program peningkatan akses layanan pendidikan. 22. Penganggaran guna menindaklanjuti kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Kota Pekalongan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Perguruan Tinggi serta lembaga lainnya dibidang pendidikan tinggi dan menengah, lingkungan hidup, pariwisata dan budaya, penguatan sistem inovasi daerah. 23. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, maka pelaksanaan percepatan pembangunan diupayakan melalui program Sistem Inovasi Daya Saing Daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi, antara lain melalui pembangunan e-development Kota Pekalongan, penguatan integrasi SIM perencanaan dan Keuangan, Pekalongan Broadband City, pengembangan SIM keuangan daerah berbasis akrual, Pengembangan SIM Barang Daerah ( SIMBADA) dan SIM Rujukan terpadu. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

27

24. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD), dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap PD harus bersifat inovatif yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 25. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana bangunan gedung pada kantor penyelenggara layanan publik serta pada kantor arsip daerah. 26. Dalam rangka pengendalian dan efektifitas penganggaran, kebijakan penganggaran perjalanan dinas dan belanja Alat Tulis Kantor tetap diarahkan agar dipusatkan pada kegiatan yang berada di bawah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. 27. Melanjutkan penguatan manajemen aset daerah baik melalui penguatan SDM Pengelola Barang Daerah ataupun melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 28. Belanja Tak Langsung khusus belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dianggarkan dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang akan dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan daerah. 29. Proyeksi penyediaan belanja tidak terduga akan dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2015 dan estimasi kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi dan belum tertampung dalam bentuk program kegiatan pada tahun 2017. 30. Penyusunan plafon belanja program kegiatan prioritas tambahan atau „waiting list” yang akan dipertimbangkan sebagai usulan plafon belanja tambahan, apabila asumsi pendapatan dalam APBD mengalami peningkatan selama proses penyusunan APBD Tahun 2017.

4.2.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga a.

Belanja Pegawai Beberapa kebijakan dalam penyusunan belanja pegawai: 1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas. 2) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2017. 3) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. 4) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2017 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

28

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. 5) Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD 6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 8) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 9) Tunjangan profesi guru PNSD dan Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2017 melalui DAK dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai, obyek belanja gaji dan tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan. b.

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

29

Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. c.

Belanja Bagi Hasil Pajak a) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2017, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2016 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi dilarang untuk dianggarkan dalam APBD Tahun 2017 sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

d.

Belanja Bantuan Keuangan a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2017. Belanja bantuan keuangan tersebut, harus didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, serta dalam rangka kerjasama antar daerah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah. Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

30

pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan. Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2017 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selain itu, pemerintah kabupaten/kota harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota dalam APBD Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015. Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. -39-Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

e.

Belanja Tidak Terduga Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

31

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2016 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2017, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

4.2.3. Arah Kebijakan Nasional Tahun 2017 Arah kebijakan pembangunan nasional Tahun 2017 diarahkan untuk “Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antarwilayah”. Sasaran Pokok RKP Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1) Pertumbuhan ekonomi sebesar 7,1 % dengan angka realisasi dan angka penyesuaian target antara 5,5 – 5,9 %). 2) Pengangguran sebesar 5,0 – 5,3 % dengan angka realisasi dan angka penyesuaian target antara 5,1 – 5,4 %). 3) Angka Kemiskinan sebesar 8,5 – 9,5 % dengan angka realisasi dan angka penyesuaian target antara 9,5 – 10,5 %). 4) Gini Ratio sebesar 0,38. 5) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 75,7. Sedangkan Prioritas Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Nasional Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 1. Pembangunan Manusia dan Masyarakat a.

Revolusi Mental, dengan Program Prioritas : 1) Reformasi Birokrasi Pemerintahan 2) Penegakan Hukum Dan Kelembagaan Politik 3) Kemandirian Ekonomi Dan Daya Saing Bangsa 4) Peneguhan Jati Diri Dan Karakter Bangsa 5) Penguatan Daya Rekat Sosial Dalam Kemajemukan

b.

Kesehatan, dengan Program Prioritas : 1) Penguatan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat” 2) Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan 3) Perbaikan gizi masyarakat 4) Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

c.

Pendidikan, dengan Program Prioritas : 1) Penyediaan guru dan dosen yang berkualitas dan penempatan yang merata; 2) Peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. 3) Penyediaan bantuan pendidikan yang efektif. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

32

4) Pengembangan pembelajaran yang berkualtias. 5) Peningkatan pendidikan agama dan pendidikan karakter. 6) Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang berkualitas. 7) Penguatan kelembagaan perguruan tinggi. 8) Peningkatan kapasitas IPTEK, Inovasi dan Daya Saing pergurutan tinggi. 9) Peningkatan relevansi pendidikan. d.

Perumahan dan Permukiman, dengan Program Prioritas : 1) Fasilitasi penyediaan hunia layak baru. 2) Fasilitasi peningkatan kualitas hunian dan penataan kawasan permukiman (termasuk kawasan kumuh). 3) Penyediaan akses air minum dan sanitasi. 4) Peningkatan ketersediaan air baku.

2. Pembangunan Sektor Unggulan a. Kedaulatan Pangan, dengan Program Prioritas : 1) Peningkatna mutu pangan, kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 2) Peningkatan produksi padi dan pangan lain. 3) Kelancaran distribusi pangan dan akses pangan masyarakat 4) Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat. 5) Penanganan gangguan terhadap produksi pangan b. Maritim dan Kelautan, dengan Program Prioritas : 1) Konektivitas (tol) laut dan industri maritim 2) Peningkatan industri perikanan dan hasil laut 3) Tata Ruang Laut, konservasi dan rehabilitasi pesisir dan laut, serta wisata bahari 4) Kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam 5) Penanggulangan dan penyelesaian Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing dan keamanan laut 6) Penetapan batas laut, penamaan pulau, dan pengelolaan pulau-pulau kecil c. Kedaulatan Energi, dengan Program Prioritas : 1) Peningkatan peranan energi baru dan energi terbasukan dalam bauran enerti 2) Peningkatna aksesibilitas energi. 3) Pengembagnan cadangan energi 4) Penyediaan energi primer. 5) Efisiensi dan konservasi energi. 6) Pengelolaan subsidi energi yang lebih efisien, transparan dan tepat sasaran. d. Pembangunan Pariwisata, dengan Program Prioritas : 1) Promosi wisata Indonesia 2) Pengembangan 10 destinasi wisata. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

33

3) SDM dan kelembagaan pariwisata 4) Layanan kemudahan wisman masuk. 5) Penciptaan ekonomi lokal dan sikap masyarakat. 6) Jaminan keselamatan kebersihan, keamanan dan ketertiban destinasi wisata. e. Percepatan Pertumbuhan Industri Dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dengan Program Prioritas : 1)

Pengembangan kawasan industri / KEK;

2)

Penumbuhan populasi industri.

3)

Penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif.

4)

SDM industri yang kompeten dan disiplin.

5)

Produktivitas dan daya saing industri.

6)

Ketersediaan infrastruktur dan energi.

7)

Ketersediaan dan kualitas bahan baku bagi industri.

8)

Hubungan industrial yang harmonis.

9)

Pemberiaan insentif fiskal yang harmonis,

10) Pembiayaan dengan akses dan biaya yang kompetitif. 3. Pemerataan dan Kewilayahan a. Antar Kelompok Pendapatan, dengan Program Prioritas : 1) Pencipataan lapangan kerja dan keahlian tenaga kerja. 2) Perhatian khsusu kepada usaha mikro, kecil dan koperasi. 3) Pengembangan kewirausahaan. 4) Perkuatan basis perekonomian perdesaan. 5) Perluasan pelayanan dasar. 6) Pengurangan beban penduduk miskin dan rentan. b. Reforma Agraria, dengan Program Prioritas : 1) Penguatan kerangka regulasi dan penyelesaian konflik agraria. 2) Penataan penguasaan dan pemilikan tanah obyek reforma agraria. 3) Kepastian hukum dan legalisasi hak atas tanah obyek refroma agraria. 4) Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan dan produksi atas TORA; dan 5) Kelembagaan pelaksana reforma agraria pusat dan daerah. c. Daerah Perbatasan, dengan Program Prioritas : 1) Pembangunan PLBN Terpadu; 2) Pembangunan 10 PKSN sebagai pusat pengembangan perbatasan negara. 3) Membuka isolasi lokpri, peningkatna sarpras, peningkatna SDM dan penguatan sosial ekonomi serta penyediaan air baku. 4) Pengamanan sumber daya dan batas wilayah darat, laut dan udara 5) Peningkatan kualitas diplomasi kerja sama sosial- ekonomi. d. Daerah Tertinggal, dengan Program Prioritas : Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

34

1) Prioritas pengembangan ekonomi lokal. 2) Peningkatan aksesibilitas. 3) Pemenuhan pelayanan dasar publik. 4) Peningkatan SDM dan IPTK. e. Desa dan Kawasan Perdesaan, dengan Program Prioritas : 1) Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum di Desa termasuk Kawasan Transmigrasi 2) Penanggulangan Kemiskinan dan Pengembangan Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi

Usaha

Ekonomi

3) Pembangunan SDM, Pemberdayaan, dan Modal Sosial Budaya Masyarakat Desa termasuk di Kawasan Transmigrasi 4) Penguatan Pemerintahan Desa 5) Pengawalan Implementasi UU Desa secara Sistematis, Konsisten, dan Berkelanjutan 6) Pengembangan Ekonomi Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi untuk Mendorong Pusat Pertumbuhan dan Keterkaitan Desa-Kota 7) Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa dan Kawasan termasuk Kawasan Transmigrasi dan Sumber Daya Hutan. f.

Perkotaan, dengan Program Prioritas : 1) Mewujudkan sistem perkotaan; 2) Pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) 3) Mengembangkan kota hijau yang berketahanan iklim dan bendana 4) Mengembangkan kota cerdas yag berdaya saing dan berbasis TIK. 5) Meningkatkan kapasitas pengelolaan kota.

g. Konektivitas, dengan Program Prioritas : 1) Pembangunan dan pengembangan transportasi laut. 2) Pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibiltas dan daya saing wilayah. 3) Pembangunan dan pengembangan kapasitas bandara pengumpul dan pengumpan. 4) Pembangunan dan pengembangan pita lebar dan penyiaran. 5) Pembangunan dan pengembangan transportasi perkeretaapian. 6) Pembangunan dan pengembangan jaringan sabung penyebarangan serta angkutan sungai dan danau (Inland Waterway). 7) Pembangunan dan pengembangan transportasi umum massal perkotaan. 8) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM transportasi. 4. Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan, Dan Keamanan, meliputi : a. Reformasi Regulasi, Kepastian Dan Penegakan Hukum, terdiri dari : 1) Reformasi Regulasi, dengan Program Prioritas : a) Otonomi Daerah. b) Perizinan dan Ivestasi. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

35

c) Penataan Ruang 2) Kepastian dan penegakan hukum, dengan Program Prioritas : a) Penegakan hukum yang berkualitas. b) Pencegahan dan pemberantasan korupsi efektif. c) Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan akan atas kehadilan. b. Stabilitas Keamanan dan Ketertiban, dengan Program Prioritas : 1) Deteksi dini dan bebas ancaman terorisme 2) Keselamatan dan keamanan laut yang terkendali 3) Lingkungan bersih penyalahgunaan narkoba 4) Pelayanan prima kepolisian 5) Postur pertahanan berdaya gentar tinggi dan wilayah perbtasan yang aman 6) Keamanan data dan informasi (keamanan cyber) c. Konsolidasi Demokrasi Dan Efektivitas Diplomasi, dengan Program Prioritas : 1) Penguatan lembaga demokrasi 2) Peningkatan akses dan kualitas informasi publik 3) Pemenuhan kebebasan sipil dan hak-hak politik 4) Pencegahan konflik sosial politik dan penanggulangan terorisme 5) Pemeliharaan stabilitas keamanan kawasan. 6) Perlindungan WNI/BHI di luar negeri. 7) Penguatan diplomasi ekonomi dan kerjasama pembangunan 8) Pemantapan peran di ASEAN 9) Penguatan diplomasi soft power. d. Reformasi Birokrasi, dengan Program Prioritas : 1) Pelaksanaan road map reformasi birokrasi 2015-2019. 2) Penerapan standar pelayanan publik dan sitem informasi perijinan 3) Peningkatan disiplin dan pengawasan kinerja dan administrasi keuangan. 5. Pembangunan Ekonomi, meliputi : a. Perbaikan Iklim Investasi dan Iklim Usaha, dengan Program Prioritas : 1) Peningkatan kemudahan berusaha. 2) Pelaksanaan deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan investasi pusat dan daerah. 3) Pengembangan layanan perizinan terpadu. 4) Peningkatan persaingan usaha yang sehat. 5) Percepatan fasilitasi penyelesaian masalah investasi. 6) Pembenahan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industri yang harmonis. 7) Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan strategsi. b. Peningkatan Ekspor Non Migas, terdiri dari : 1) Sisi produksi, dengan Program Prioritas : Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

36

a) Peningkatan kualitas dan standar produk ekspor. b) Peningkatna realisasi investasi berorientasi ekspor c) Peningkatan ekspor produk koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah. d) Pengembangan industri pengolahan sumber daya alam berorientasi ekspor 2) Sisi permintaan, dengan Program Prioritas : a) Pengembangan fasilitasi ekspor b) Peingkatan efektivitas kerjasama perdagangan internasional (market access). c) Penguatan market invelligence, promosi, dan asistenesi ekspor. c. Reformasi Fiskal, terdiri dari : 1) Pengoptimalan pendapatan Negara, dengan Program Prioritas : a) Pengoptimalan perpajakan b) Dukungan regulasi c) Pengoptimalan PNBP d) Penguatan institusi 2) Peingkatan kualitas Belanja Negara, dengan Program Prioritas : a) Perbaikan pelaksanaan anggaran. b) Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja produktif. c) Peningkatan efektivitas dan efisienasi transfer ke daerah dan dana desa. d) Belanja subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran.

4.2.4. Arah Kebijakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Tahun 2017 yang merupakan tahun keempat RPJMD, menjadi tahun yang strategis untuk melihat ketercapaian pembangunan daerah jangka menengah Jawa Tengah. Memperhatikan hasil kinerja pembangunan tahun sebelumnya, dengan berbagai permasalahan dan isu strategis, maka upaya pencapaian target pembangunan daerah tahun 2017 dilakukan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang diarahkan untuk “Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Energi Berkelanjutan Serta Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dan Kemandirian Wilayah”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2017 tersebut, ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2017, meliputi: 1) Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan; 2) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan; Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

37

4) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran; 5) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana; 6) Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 diarahkan terutama untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan dan energi serta percepatan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran. Prioritas pembangunan daerah tahun 2017 lebih ditujukan pada upaya-upaya antara lain: 1) Peningkatan produktivitas kedelai dan garam; 2) Program pembangunan 1000 embung melalui peningkatan kuantitas dan kualitas embung/tampungan air; 3) Peningkatan jaringan irigasi; 4) Pengembangan energi baru terbarukan; 5) Pemberian bantuan siswa miskin untuk pendidikan menengah dan khusus; 6) Pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota apbn; 7) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; 8) Penanganan infrastruktur pendukung pariwisata dan pengurangan kemiskinan; 9) Penanganan lahan kritis. Prioritas pembangunan ini dapat digambarkan sebagaimana gambar berikut.

Gambar 4.1 Piramida Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017


38

Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 tersebut dijabarkan lebih rinci dalam fokus pembangunan, yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul bersertifikat tahan perubahan iklim dan OPT, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; Validasi RDKK dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; Menjamin ketersediaan BBM bersibsidi untuk nelayan; Pengendalian hama terpadu; Pengendalian alih fungsi lahan persawahan/ pertanian; Peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; Pemanfaatan lahan hutan dibawah tegakan; Pembangunan dan peningkatan sarpras pelabuhan perikanan; Pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan; Peningkatan kualitas mutu dan perbaikan sistem penyimpanan dan pendistribusian garam rakyat. b. Peningkatan dan produktivitas kedelai antara lain melalui fasilitasi sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan lahan dan peningkatan kapasitas petani dengan pelatihan. c. Peningkatan ketersediaan air baku utamanya dengan memperbanyak pembangunan embung/tampungan air sebagai bagian dari “program pembangunan 1.000 embung” serta mendorong dukungan Nasional, Kabupaten/kota dan masyarakat/swasta terhadap program tersebut. d. Peningkatan kondisi jaringan irigasi yang tersinkronisasi dengan Kabupaten/kawasan utama penghasil padi dan sawah LP2B serta mendorong peninngkatan partisipasi masyarakat. e. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan sertifikasi pangan organik, Prima 3 serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman. f.

Revitalisasi Balai Perbenihan pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.

g. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM); peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat, pengembangan lumbung pangan masyarakat, peningkatan ketersediaan dan cadangan pangan masyarakat serta pengembangan cadangan pangan Provinsi Jawa Tengah. h. Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumbersumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar. i.

Peningkatan pelayanan jaringan listrik melalui pembangunan jaringan listrik perdesaan, EBT, sambungan listrik murah, fasilitasi perijinan dan jaringan pelayanan dan akses listrik kepada PLN, fasilitasi dukungan pembangunan PLTU Batang dan Cilacap serta mendorong upaya-upaya untuk hemat energi.

2) Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin serta Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

39

pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, dengan fokus pada : a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, antara lain dengan: 1) Pola sharing program dan pendanaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu : - Akses layanan pendidikan melalui pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan pola sharing yaitu Pemerintah Provinsi untuk Pendidikan Menengah dan Khusus, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Pendidikan Dasar. - Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi sebesar 40% dan Kabupaten/Kota sebesar 60%. Catatan : Apabila seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sudah ditangani Pemerintah Pusat (universal coverage), maka alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya untuk pembiayaan buffer/cadangan. - Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat sebesar 20%, Pemerintah Provinsi sebesar 30% dan Kabupaten/Kota sebesar 50%. Catatan : Apabila proporsi Pusat kurang atau lebih dari 20%, maka penanganan kekurangan perbaikan RTLH akan diperhitungkan secara proporsional antara Provinsi dan Kabupaten/Kota 2) Peningkatan pemenuhan kecukupan pangan, akses pelayanan dan infrastruktur dasar, diutamakan pada Kabupaten/Kecamatan/Desa dengan tingkat kemiskinan tinggi. 3) Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang serta fasilitasi penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran. 4) Peningkatan pembinaan dan fasilitasi kelompok rentan dan PMKS dengan peningkatan jumlah PSKS, pembinaan kelompok binaan PMKS non Panti, dan fasilitasi pemenuhan dokumen kependudukan bagi kelompok rentan. 5) Pemenuhan layanan kebutuhan dasar PMKS yang tidak produktif dengan pelibatan Pemerintah Daerah, Dasa Wisma (Dawis) serta Dunia Usaha dan Industri (DUDI) didukung dengan data pemetaan dan penyebaran PMKS. 6) Peningkatan pelayanan adminduk bagi kelompok miskin melalui unit layanan penduduk miskin sebagai upaya mempermudah dalam mendapatkan layanan dasar. b. Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan masyarakat miskin antara lain : 1) Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha serta kepastian harga jual/produk; pengembangan Usaha Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dawis; dan pelibatan DUDI untuk menumbuhkan kesempatan berusaha. 2) Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

40

c. Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil bagi masyarakat miskin, antara lain dengan : 1) Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Kecil Menengah. 2) Fasilitasi perluasan akses permodalan, pasar dan jaminan harga. 3) Fasilitasi kepengurusan sertifikat hak atas tanah kerjasama dengan BPN sehingga bisa digunakan sebagai agunan pengajuan kredit usaha. 3) Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan, dengan fokus pada : a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus dengan pemberian BOSDA Dikmen dan Diksus; peningkatan sarpras pendidikan pendidikan guna memenuhi SPM dan SNP utamanya peningkatan ketersediaan SMA/SMK di wilayah kecamatan yang belum memiliki satuan pendidikan menengah; pengembangan kurikulum muatan lokal dengan penambahan substansi kewirausahaan khususnya untuk pendidikan menengah; peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tendik; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dengan program CSR dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. b. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah; serta pengembangan jaringan kemitraan. c. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Dokter dan Bidan PTT; stimulan pemberian bantuan jamban keluarga di kab/kota; Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di 35 kab/kota; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. 4) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster dalam rangka percepatan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada : a. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi; perluasan akses pembiayaan dengan pendampingan manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi. b. Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja.


41

c. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal. d. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan. e. Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja serta peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; program magang kerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan f.

Peningkatan realisasi dan persebaran investasi di Jawa Tengah dengan pemberian kemudahan perizinan melalui PTSP, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi Jawa Tengah.

g. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata. 5) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dengan fokus pada : a. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan menuju Jawa Tengah bebas lubang dengan ruas tuntas utamanya pada ruas-ruas jalan strategis serta menjaga kondisi baik meningkat dari tahun 2016. b. Peningkatan penanganan banjir pada Wilayah Sungai Bodri Kuto dan PemaliComal utamanya di S. Bodri, Kendal, Blukar, Damar, Bulanan, Meduri, Bremi, Pemali, Comal serta mendorong pada Wilayah Sungai kewenangan Pusat utamanya di Sungai Bengawan Solo, BKT, Serang, Juwana, Lusi, Wulan, Kabuyutan, Cisanggarung, Gelis, Piji, Logung, Mangkang, progo, Wawar, Tipar, Serayu, Citanduy, Cibereum, Cikonde, Luk Ulo dan sabuk pantai di wilayah Pantura. c. Memfasilitasi percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pembangunan infrastruktur strategis di Jawa Tengah diantaranya Jalan Tol (Bawen-Solo, Pejagan-Semarang); JJLS; Bandara Internasional A. Yani Semarang; Pelabuhan Tanjung Emas; Waduk (Logung, Pidekso, Gondang, Kuningan); DI Slinga Purbalingga; Reaktifasi KA; Jalan Nasional (antara lain Pelebaran Klampok Banjarnegara, Wangon-Temanggung, Tegal - Purwokerto). d. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya percepatan penyelesaian dan operasionalisasi pengembangan SPAM Regional (Bregas, Keburejo); pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih. e. Peningkatan pelayanan transportasi publik dan keselamatan utamanya percepatan operasionalisasi Angkutan massal anglomerasi Kedungsapur (koridor Semarang - Bawen); keselamatan lalu lintas angkutan jalan dan fasilitasi percepatan rencana Bandara Wirasaba Purbalingga.


42

f.

Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Penilaian Kinerja Perusahaan dan Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM dan Peningkatan kapasitas pelaku usaha UMKM.

g. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; Penangan darurat pasca banjir/longsor. h. Percepatan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA Regional). 6) Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, dengan fokus pada : a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : 1) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural. 2) Penataan Tatalaksana meliputi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui Penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik. 3) Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, serta selaras melalui Penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; Pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik. 4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan selesi/tes CAT dan sistem permbinaan karier yang terbuka. 5) Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui Pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, 6) Peningkatan Akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 7) Peningkatan Pelayanan publik dengan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

43

Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; Optimalisasi fungsi SPIP sebagai media pengawasan. 8) Pembentukan mindset dan cultural set aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja. b. Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. c. Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko sosial dan antisipasi dampak pelaksanaan Pilkada. d. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. e. Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui pengembangan seni, budaya daerah dan olahraga serta menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni. f.

Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis administrasi kependudukan melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat;

Sebagai suatu kesatuan wilayah, sektor dan sistem pembangunan di Jawa Tengah, selain hal tersebut di atas diharapkan pula dukungan dari Kabupaten/Kota untuk dapat memprioritaskan program/kegiatan pembangunan pada Tahun 2017 yaitu : 1. Meningkatakan kondisi baik prasarana jalan dan jembatan utamanya di Kabupaten Magelang, Kendal, Sukoharjo, Batang, Grobogan, Banyumas, Kudus, Jepara, Blora, Klaten, Semarang, Wonogiri, Cilacap, Kebumen, Pati, Karanganyar, Rembang, Purworejo, Tegal dan Kota Magelang. 2. Meningkatan kondisi baik jaringan irigasi utamanya di Kabupaten Blora, Grobogan, Tegal, Banyumas, Batang, Purbalingga, Semarang, Brebes, Jepara, Cilacap, Kota Semarang dan Salatiga. 3. Dapat mendukung “Program Pembangunan 1.000 Embung” dengan membangun/revitalisasi embung/tampungan air sesuai kewenangan Kabupaten/Kota utamanya untuk mendukung air baku pertanian dan air minum masyarakat di wilayah rawan kekeringan. 4. Dukungan dan fasilitasi untuk percepatan pembangunan infrastruktur starategis di Provinsi Jawa Tengah. 5. Dukungan untuk mendorong petani menanam kedelai. 6. Meningkatkan upaya-upaya untuk pengendalian pemanfaatan ruang dan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian utamanya di sawah LP2B. 7. Usulan Bantuan Keuangan Provinsi Kepada Kabupaten/Kota dan Desa pada Tahun 2017 diharapkan untuk diprioritaskan pada : a. Pembangunan/revitalisasi embung/tampungan air, peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan penanggulangan banjir. b. Penanganan infrastruktru desa utamanya pada desa miskin dengan katagori kuning dan merah. c. Merupakan kewenangan Kabupaten/Kota atau Desa (Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa), sudah siap secara teknis dan dapat diselesaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

44

pada tahun berkenaan serta tidak duplikasi anggaran dengan sumber dana lainnya.

4.2.5. Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pekalongan Tahun 2017 Berpedoman pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta RPJP Daerah Kota Pekalongan tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Pemerintah Kota Pekalongan pada tahun 2017, adalah 1. Pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan layak huni dan kebutuhan lainnya berupa ketercukupan pangan dan energi serta kebutuhan sarana dan prasarana dasar permukiman, melalui : a. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan kepastian dalam penyelenggaraan pendidikan melalui optimalisasi Penyelenggaraan PAUD dan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan pemberian FOP (Fasilitasi Operasional Pendidikan) serta peningkatan peran Perangkat Kewilayahan untuk mendorong penduduk usia sekolah dalam mengakses layanan pendidikan; peningkatan sarpras pendidikan guna memenuhi SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SNP (Standar Nasional Pendidikan); pengembangan kurikulum muatan lokal; fasilitasi peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan studi lanjut ke S1/D4 dan pelatihan kompetensi teknis guru dan tenaga kependidikan; pengembangan potensi siswa dan peningkatan mutu lulusan dengan fasilitasi lomba-lomba dan karya ilmiah; optimalisasi mendorong peran swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan akses serta mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan melalui peningkatan sarana prasarana pelayanan kesehatan; optimalisasi pelaksanaan Bintek, Diklat dan Workshop bagi Tenaga Medis dan Non Medis; optimalisasi peran Tenaga Medis dan Non Medis; Implementasi program sanitasi; b. Peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; serta Peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui upaya Promotif dan Preventif. c. Akses kesehatan melalui Jamkesda/pembiayaan kesehatan masyarakat miskin non kuota APBN, dengan sharing pembiayaan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Pekalongan. Catatan : Apabila seluruh pembiayaan kesehatan masyarakat miskin sudah ditangani Pemerintah Pusat (universal coverage), maka alokasi anggaran dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota hanya untuk pembiayaan buffer/cadangan. d. Akses infrastruktur pada perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dengan pola sharing penanganan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kota Pekalongan. e. Pemenuhan layanan kebutuhan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui pelibatan peran serta aktif masyarakat. f.

Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas melalui pengembangan bibit unggul, pengembangan induk dan benih ikan unggul, pengembangan pakan ikan mandiri/pakan lokal, rekayasa dan pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan; mendukung validasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan pengendalian distribusi pupuk bersubsidi; memfasilitasi upaya penyediaan BBM bersubsidi untuk nelayan; pengendalian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

45

hama terpadu; pengendalian alih fungsi lahan persawahan/pertanian sesuai RTRW; peningkatan populasi ternak dengan penyediaan bibit unggul dan pencegahan pemotongan betina produktif; peningkatan sarana dana prasarana perikanan, serta pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan. g. Peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui pengembangan serta penyediaan pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). h. Peningkatan diversifikasi, distribusi dan aksesibilitas pangan melalui pengembangan pemanfaatan pekarangan; pengembangan diversifikasi pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal; peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan masyarakat. i.

Peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan, akses teknologi, sumbersumber pembiayaan, informasi harga dan akses pasar.

j.

Peningkatan dan pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan).

2. Peningkatan peran fasilitasi kepada semua fihak untuk dapat terlibat dalam pembangunan kota di bidang politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan melalui penyediaan layanan, informasi, infrastruktur dan penguatan kapasitas, melalui : a. Penyelenggaraan pasar murah menjelang lebaran. b. Pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui optimalisasi program jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi keluarga produktif dan pengembangan kewirausahaan. c. Peningkatan kemampuan berusaha dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi sumber daya lokal; pembangunan karakter dan jiwa berusaha bagi pemuda; jaminan dan kepastian usaha; pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah; peningkatan kewirausahaan perempuan melalui optimalisasi kelompok Dasa Wisma; dan pelibatan Dunia Usaha Dan Industri (DUDI) untuk menumbuhkan kesempatan berusaha. d. Membangun sinergitas dengan dunia usaha, masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dalam penanganan kemiskinan. e. Pengembangan wirausaha baru berbasis Usaha Mikro Kecil Menengah. f.

Fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar.

g. Penguatan pilar-pilar sistem inovasi Daerah melalui (a) kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis, (b) keterkaitan antara penyedia dan pengguna iptekin/ litbangyasa, (c) interaksi, jaringan dan pelayanan inovasi dan bisnis, (d) budaya inovasi, (e) kerangka kebijakan pemokusan dan keterpaduan pembangunan, serta (f) kerangka kebijakan internalisasi dinamika global h. Peningkatan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana dan pengembangan layanan perpustakaan daerah serta pengembangan jaringan kemitraan dengan masyarakat seperti halnya Perpustakaan RW dan di ruang dan pelayanan publik. i.

Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja; perluasan dan pengembangan kesempatan bekerja; perbaikan iklim serta penguatan hubungan industrial ketenagakerjaan.

j.

Peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja dan peningkatan etos kerja untuk meningkatkan kondisi kerja yang kompetitif serta implementasi program magang kerja. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

46

k. Peningkatkan kualitas dan kapasitas jalan dan jembatan. l.

Peningkatan penanganan banjir dan rob melalui peningkatan penataan dan pemeliharaan sistem drainase kota, mendorong peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan Wilayah Sungai kewenangan Provinsi utamanya di Sungai Bremi, Meduri, Pekalongan, Kali Banger, serta Bulanan, serta pembangunan sabuk pantai di wilayah Pekalongan Utara.

m. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih utamanya melalui percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional PETANGLONG, pelibatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan serta pengelolaan air bersih menuju akses 100 % air bersih. n. Peningkatan mitigasi dan penanganan pasca bencana melalui Peningkatan dan pemeliharaan saluran air; rehabilitasi dan konservasi Daerah Aliran Sungai termasuk lahan kritis dan kawasan pesisir; Penanganan darurat pasca banjir/longsor. o. Mendorong percepatan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir sampah (TPA Regional) dan pengoptimalan TPS3R. 3. Membuka ruang check and balance baik oleh media maupun masyarakat, melalui : a. Perbaikan kinerja birokrasi yang mencakup 8 area perubahan, yaitu : 1) Penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran antara lain melalui penyusunan produk hukum daerah bidang kelembagaan, fasilitasi usulan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah dan UPT, dan penataan Lembaga Non Struktural. 2) Penataan Tatalaksana meliputi Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif efisien, terukur dan sesuai prinsip-prinsip good governance melalui Penerapan sistem tata kerja birokrasi berbasis teknologi informasi; Peningkatan sarana PTSP; penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) pelayanan publik. 3) Penataan peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif, serta selaras melalui Penerapan kebijakan peraturan perundang-undangan; pengawasan dan penanganan terhadap pelanggaran peraturan daerah; Pemantauan dan evaluasi efektivitas Perda/Perkada secara periodik. 4) Peningkatan kapasitas SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera melalui penghitungan kebutuhan pegawai dengan analisis jabatan dan ABK, penyusunan peta jabatan, penetapan nomenklatur jabatan fungsional umum, pengadaan pegawai dengan seleksi/tes CAT dan sistem permbinaan karier yang terbuka. 5) Peningkatan Pengawasan pelaksanaan pembangunan yang bebas KKN melalui Pengimplementasian aksi PPK yang difokuskan pada peningkatan kemudahan berusaha, transparansi perencanaan dan penganggaran; penerapan SPIP, pembangunan Zona Integritas, transparansi pengadaan barang/jasa pemerintah, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media,


47

6) Peningkatan Akuntabilitas dengan kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi melalui Reformasi Birokrasi Berbasis Kompetensi; pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan keuangan, optimalisasi pemberdayaan aset daerah, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 7) Peningkatan Pelayanan publik dengan Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat melalui Peningkatan kualitas pelayanan berupa kecepatan, kemudahan dan kepastian serta transparansi proses perizinan; Peningkatan sarana penanganan pengaduan masyarakat berbasis pada teknologi informasi; penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) dan Sertifikasi ISO 9001:2008; Optimalisasi fungsi SPIP sebagai media pengawasan. 8) Pembentukan mindset and culturalset aparatur yang memiliki integritas dan kinerja tinggi melalui peningkatan prioritas perubahan cara pandang dan perilaku dari birokrat menjadi pelayan publik dan pengembangan budaya kerja. b. Pemantapan kondusivitas wilayah dari gangguan resiko social. c. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah. d. Gerakan revolusi mental guna mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila melalui peningkatan etos kerja, integritas, dan menghidupkan kembali budaya gotong royong dan handarbeni. e. Penataan administrasi kependudukan guna optimalisasi pembangunan berbasis administrasi kependudukan melalui fasilitasi dan sosialisasi masyarakat. 4. Membuka ruang partisipasi sebesar-besarnya kepada semua stake holder dalam penyusunan rencana pembangunan, melalui Peningkatan partisipasi masyarakat terutama dalam setiap pengambilan kebijakan dan kehidupan berdemokrasi. 5. Meningkatkan kesejahteraaan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur kota kreatif dan pengembangan iklim ekonomi kreatif, melalui : a. Memantapkan pondasi kota kreatif (craft and folk art) dalam rangka perluasan jejaring dengan kota-kota lainnya baik di tingkat nasional maupun internasional. b. Mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif yang ada di komunitas masyarakat dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, Penyelenggaraan event-event, dan Penyediaan ruang publik kreatif. c. Menumbuhkan perusahaan rintisan (start up) yang bergerak di sektor ekonomi kreatif. d. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM melalui pengembangan Produk Unggulan Daerah berbasis Sumber Daya Lokal melalui Pendekatan OVOP; penguatan kapasitas dan kelembagaan Koperasi manajemen dan usaha; peningkatan kualitas sumber daya manusia pengurus/pengelola koperasi dan UMKM dengan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, bimbingan teknis, magang serta PKL; serta perluasan pangsa pasar bagi produk koperasi dan UMKM dengan pameran dan promosi. e. Menghidupkan kembali Kota Pekalongan menjadi pusat perkoperasian nasional. f.

Pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

48

g. Peningkatan penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/kerjasama usaha dengan mengoptimalkan perkuatan jejaring antar sentra/klaster industri dan mendorong penerapan standar mutu produk lokal. h. Peningkatan investasi dengan pemberian kemudahan perizinan, pengembangan klaster industri yang berbasis potensi lokal yang menyerap tenaga kerja, peningkatan promosi, membangun citra positif potensi dan peluang investasi. i.

Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata berbasis wisata belanja, wisata religi, wisata heritage, wisata budaya (batik), dan wisata kuliner, penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas dan kapasitas SDM Pariwisata, serta optimalisasi pemasaran pariwisata.

j.

Peningkatan pelayanan dan keselamatan transportasi publik dan lalu lintas angkutan jalan.

k. Menurunkan beban pencemaran akibat pembuangan air limbah melalui Program Kali Bersih, Pembangunan IPAL di sentra-sentra IKM. l.

Menurunkan dampak pencemaran limbah industri dan rumah tangga melalui optimalisasi pemanfaatan IPAL Komunal.

4.2.6. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Pekalongan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJPD Kota Pekalongan Tahap III, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 dan arah kebijakan nasional tahun 2017, maka Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dengan Prioritas Nasional dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 ditunjukkan dalam tabel-tabel berikut.


49

Tabel 4.1 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Nasional

NO

1 1.

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PROGRAM

2 3 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

URAIAN BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 4

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, PROGRAM (Rp) JUMLAH BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 5 6 7=5+6 2.775.458.600

2.775.458.600

19.000.546.000

19.000.546.000

441.855.000

441.855.000

18.261.000.000

18.261.000.000

1.566.984.000

1.566.984.000

Hibah FOP SD/MI Swasta Hibah FOP SMP/MTs Swasta Kesehatan

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Program Perbaikan Gizi Masyarakat Program pelayanan kesehatan penduduk miskin Program pengembangan wawasan kebangsaan

1.478.940.000 3.466.560.000 1.641.817.000

1.478.940.000 3.466.560.000 1.641.817.000

3.175.370.000

3.175.370.000

12.800.000.000

12.800.000.000

127.000.000

127.000.000


50

NO


1

2

Perumahan dan Permukiman

2.

PROGRAM 3 Program pendidikan politik masyarakat Program Pengembangan Perumahan

PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan) Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan Program pengembangan perikanan tangkap Pariwisata Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Industri Program pengembangan sentra industri dan Kluster Industri Program pengembangan industri kecil dan menengah


ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, PROGRAM (Rp) JUMLAH BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 5 6 7=5+6 81.000.000 81.000.000 1.600.000.000

1.600.000.000

860.100.000

860.100.000

1.820.000.000

1.820.000.000

2.180.000.000

2.180.000.000

170.250.000

170.250.000

1.216.900.000

1.216.900.000

234.975.000

234.975.000

8.000.000.000

8.000.000.000

347.000.000

347.000.000


51

NO


PROGRAM

1

2

3

3.

4.


PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pekerjaan Umum dan Program pembangunan Penataan Ruang jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Program Pemanfaatan Ruang PEMBANGUNAN POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN KEAMANAN Fungsi Lainnya Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan PerundangUndangan

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, PROGRAM (Rp) JUMLAH BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 5 6 7=5+6

3.610.046.000

3.610.046.000

705.821.000

705.821.000

240.600.000

240.600.000

1.241.850.000

1.241.850.000

46.486.612.000

46.486.612.000

2.100.000.000

2.100.000.000

3.225.000.000

3.225.000.000

105.000.000

105.000.000

721.900.000

721.900.000


52

NO

1 5.


PROGRAM

2 3 PEMBANGUNAN EKONOMI Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Fungsi Lainnya Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah


JUMLAH

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA PEGAWAI, BUNGA SUBSIDI, HIBAH, BANSOS, PROGRAM (Rp) JUMLAH BAGI HASIL, BANKEU, BELANJA TDK TERDUGA 5 6 7=5+6 211.010.000

211.010.000

476.590.000

476.590.000

40.350.000

40.350.000

90.000.000

90.000.000

3.835.660.000

3.835.660.000

1.118.000.000

1.118.000.000

140.508.694.600

4.945.500.000

145.454.194.600


53

Tabel 4.2 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan dalam Rancangan KUA-PPAS dengan Prioritas Provinsi Jawa Tengah URAIAN

NO 1 1.

2.

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA BELANJA TIDAK PROGRAM JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG 2 3 5 6 7=5+6 Peningkatan ketahanan pangan dan energi melalui pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan Pangan Program Peningkatan Ketahanan Pangan 860.100.000 860.100.000 (pertanian/perkebunan) Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya 1.820.000.000 1.820.000.000 perikanan Program pengembangan perikanan 2.180.000.000 2.180.000.000 tangkap Pertanian Program peningkatan produksi 2.416.425.000 2.416.425.000 pertanian/perkebunan Program Peningkatan Prasarana Produksi 1.665.760.000 1.665.760.000 Peternakan Program peningkatan pemasaran hasil 37.500.000 37.500.000 produksi pertanian/perkebunan PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH

Percepatan penanggulangan kemiskinan secara terpadu melalui upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan pendapatan masyarakat miskin, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin Pendidikan 1.478.940.000 1.478.940.000 3.466.560.000 3.466.560.000 Kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk 12.800.000.000 12.800.000.000 miskin Perumahan dan Permukiman Program Pengembangan Perumahan 1.600.000.000 1.600.000.000 Sosial Program Pelayanan dan Rehabilitasi 240.600.000 240.600.000 Kesejahteraan Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan 1.241.850.000 1.241.850.000 Kesejahteraan Sosial Koperasi dan UKM Program Pengembangan Kewirausahaan 400.500.000 400.500.000 dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah


54

URAIAN NO

PRIORITAS PROVINSI JAWA TENGAH

1

2

3.

4.

PROGRAM 3 Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA BELANJA TIDAK JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG 5 6 7=5+6 938.850.000 938.850.000

Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan layanan sosial dasar masyarakat secara berkelanjutan Pendidikan Program Pendidikan Anak Usia Dini 2.775.458.600 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 19.000.546.000 Sembilan Tahun Program Pendidikan Non Formal 441.855.000 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan 18.261.000.000 Tenaga Kependidikan Program Manajemen Pelayanan 1.566.984.000 Pendidikan Kesehatan Program pengadaan, peningkatan dan 1.610.000.000 perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca 864.750.000 dan Pembinaan Perpustakaan Penguatan potensi ekonomi kerakyatan berbasis komoditas lokal, industri kreatif dan sentra/klaster untuk pengurangan pengangguran Industri Program pengembangan sentra industri 8.000.000.000 dan Kluster Industri Program pengembangan industri kecil dan 347.000.000 menengah Perdagangan Program Pengembangan Ekspor 90.000.000 Program peningkatan efisiensi 3.835.660.000 perdagangan dalam negeri Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kualitas dan 3.610.046.000 Produktivitas Tenaga Kerja Program Peningkatan Kesempatan Kerja 705.821.000 Penanaman Modal Program Peningkatan Promosi dan 211.010.000 Kerjasama Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan 476.590.000

2.775.458.600 19.000.546.000 441.855.000 18.261.000.000 1.566.984.000 1.610.000.000

864.750.000

8.000.000.000 347.000.000 90.000.000 3.835.660.000 3.610.046.000 705.821.000 211.010.000 476.590.000


55

URAIAN NO


1

2

Pariwisata

Fungsi Lainnya

PROGRAM 3 Realisasi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah Program pengembangan pemasaran pariwisata Program pengembangan destinasi pariwisata Program pengembangan Kemitraan Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA BELANJA TIDAK JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG 5 6 7=5+6 40.350.000

40.350.000

170.250.000

170.250.000

1.216.900.000

1.216.900.000

234.975.000 1.118.000.000

234.975.000 1.118.000.000

5.

Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta pengurangan risiko bencana Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Program pembangunan jalan dan 46.486.612.000 46.486.612.000 jembatan Program pembangunan saluran 2.100.000.000 2.100.000.000 drainase/gorong-gorong Program Pemanfaatan Ruang 3.225.000.000 3.225.000.000 Program Pengendalian Banjir 35.259.600.000 35.259.600.000 Perhubungan Program Pembangunan Prasarana dan 1.832.280.000 1.832.280.000 Fasilitas Perhubungan Program pengendalian dan pengamanan 1.542.900.000 1.542.900.000 lalu lintas Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja 5.980.500.000 5.980.500.000 Pengelolaan Persampahan Program Pengendalian Pencemaran dan 809.550.000 809.550.000 Perusakan Lingkungan Hidup Program peningkatan pengendalian polusi 1.453.600.000 1.453.600.000

6.

Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Program Pendidikan Kedinasan 165.300.000 Program pembinaan dan pengembangan 1.751.830.000 aparatur

165.300.000 1.751.830.000


56

URAIAN NO


1

2

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Perencanaan Pembangunan Administrasi Kependudukan dab Catatan Sipil Fungsi Lainnya

PROGRAM 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program pengembangan wawasan kebangsaan Sosialisasi Penanganan Konflik Sosial Program perencanaan pembangunan daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Program Penataan Peraturan PerundangUndangan JUMLAH

ALOKASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANCANGAN APBD BELANJA BELANJA TIDAK JUMLAH LANGSUNG LANGSUNG 5 6 7=5+6 1.024.490.000 1.024.490.000 127.000.000

127.000.000

15.500.000 1.505.000.000

15.500.000 1.505.000.000

1.052.900.000

1.052.900.000

105.000.000

105.000.000

721.900.000

721.900.000

195.937.742.600

4.945.500.000

200.883.242.600


57

4.2.6 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) dan PD. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah setelah mengatur secara rinci tentang pembagian kewenangan Urusan Pemerintahan, khususnya terkait dengan Urusan Konkuren, yaitu Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Dalam Pasal 11 ayat (1) disebutkan bahwa“Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam ayat (2), disebutkan bahwa “Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juga telah merinci Pembagian urusan pemerintahan konkuren antaraPemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Namun demikian, serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan UndangUndang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan (Pasal 404). Hal yang hampir sama, dapat dilihat di dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, yang menyebutkan bahwa “Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditetapkan, pemerintah daerah menyelesaikan secara seksama inventarisasi P3D antar tingkatan/susunan pemerintahan sebagai akibat pengalihan urusan pemerintahan konkuren paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima Personel, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P2D) paling lambat 2 Oktober 2016 sebagaimana dimaksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/SJ tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan demikian, penyelenggaraan kewenangan urusan Pemerintahan konkuren secara efektif akan dilaksanakan mulai Tahun 2017. Atau dengan kata lain, pengaturan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang ada dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) ini masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dengan tetap memberikan peluang terhadap terjadinya perubahan-perubahan sebagai akibat dinamika Pemerintahan yang ada. Selanjutnya Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah (Urusan Wajib, Urusan Pilihan dan Penunjang Urusan Pemerintahan) dan PD dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :


58

Tabel 4.2 Kebijakan Belanja berdasarkan urusan Pemerintahan Daerah KODE 1

11 11.01 11.01.110101 11.01.30050306 11.01.300514 11.02 11.02.110201 11.02.110202 11.02.30050306 11.03 11.03.110301 11.04 11.04.110301 11.05 11.05.110501 11.05.110502 11.05.110503 11.05.300506 11.05.300507 11.05.300508 11.05.300509 11.06 11.06.110601 11.06.120701

11.06.30050306 12 12.01 12.01.110601 12.02 12.02.120701

12.03 12.03.120301 12.04 12.04.110301 12.04.300201 12.04.30050301 12.05 12.05.120501 12.06

URUSAN / BIDANG / PD PELAKSANA

PLAFON 2017

2

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR PENDIDIKAN PD PENYELENGGARA PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KELURAHAN PANJANG BARU KESEHATAN PD PENYELENGGARA KESEHATAN BLUD RUMAH SAKIT BENDAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PD PENYELENGGARA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PD PENYELENGGARA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR SOSIAL PD PENYELENGGARA SOSIAL, KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI PD PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR TENAGA KERJA PD PENYELENGGARA SOSIAL, KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PD PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PANGAN PD PENYELENGGARA PANGAN PERTANAHAN PD PENYELENGGARA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PD PENYELENGGARA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET BAGIAN TATA PEMERINTAHAN LINGKUNGAN HIDUP PD PENYELENGGARA LINGKUNGAN HIDUP ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3

373.952.025.000 54.244.895.600 47.717.945.600 6.509.950.000 17.000.000 163.976.725.400 49.643.321.000 114.312.404.400 21.000.000 141.328.912.000 141.328.912.000 1.600.000.000 1.600.000.000 8.206.257.000 5.043.620.000 2.006.275.000 765.000.000 97.835.000 67.727.000 75.800.000 150.000.000 4.595.235.000 3.637.317.000 160.000.000

797.918.000 68.268.703.000 4.891.843.000 4.891.843.000 1.373.700.000 1.373.700.000

1.271.703.000 1.271.703.000 5.767.920.000 5.440.000.000 285.000.000 42.920.000 14.854.624.000 14.854.624.000 2.012.098.900


59

KODE 1

12.06.120601 12.07 12.07.120701

12.07.300506 12.07.300507 12.07.300508 12.07.300509 12.07.300510 12.07.300511 12.07.300512 12.07.300513 12.07.300514 12.07.300515 12.07.300516 12.07.300517 12.07.300518 12.07.300519 12.07.300520 12.07.300521 12.07.300522 12.07.300523 12.07.300524 12.07.300525 12.07.300526 12.07.300527 12.07.300528 12.07.300529 12.07.300530 12.07.300531 12.07.300532 12.07.300533 12.07.300534 12.07.300535 12.07.300536 12.08 12.08.120701

12.09 12.09.120901 12.10 12.10.121001 12.10.30050308 12.11 12.11.121101 12.12 12.12.121201


PLAFON 2017

2

PD PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PD PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PD PENYELENGGARA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PERHUBUNGAN PD PENYELENGGARA PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PD PENYELENGGARA KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PD PENYELENGGARA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PENANAMAN MODAL PD PENYELENGGARA PENANAMAN MODAL


3

2.012.098.900 6.335.021.000 2.165.535.000

91.550.000 119.296.000 85.624.000 68.000.000 142.020.000 168.736.000 98.450.000 70.210.000 111.000.000 270.580.000 172.350.000 106.830.000 120.070.000 86.190.000 115.570.000 103.570.000 131.810.000 170.810.000 101.450.000 97.210.000 146.960.000 211.930.000 204.290.000 220.510.000 232.560.000 144.070.000 121.250.000 58.500.000 140.190.000 161.830.000 96.070.000 1.652.600.000 1.652.600.000

7.703.309.600 7.703.309.600 7.684.237.000 7.234.237.000 450.000.000 5.269.179.000 5.269.179.000 1.775.735.000 1.775.735.000

60

KODE 1

12.13 12.13.110101 12.13.110301 12.13.110503 12.13.30050306 12.14 12.14.300101 12.15 12.15.30050308 12.16 12.16.110503 12.16.120901 12.17 12.17.121701 12.18 12.18.121701 20 20.01 20.01.200101 20.02 20.02.120901 20.03 20.03.200101 20.06 20.06.121101

20.07 20.07.121101 20.08 20.08.110601 30 30.01 30.01.300101 30.01.300506 30.01.300507 30.01.300508 30.01.300509 30.01.300510 30.01.300511 30.01.300512 30.01.300513 30.01.300514 30.01.300515 30.01.300516


PLAFON 2017

2

KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PD PENYELENGGARA PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA PD PENYELENGGARA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT STATISTIK PD PENYELENGGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PERSANDIAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN KEBUDAYAAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PD PENYELENGGARA PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PERPUSTAKAAN PD PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KEARSIPAN PD PENYELENGGARA PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PD PENYELENGGARA PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN PARIWISATA PD PENYELENGGARA PERHUBUNGAN, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PERTANIAN PD PENYELENGGARA PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KELAUTAN PERDAGANGAN PD PENYELENGGARA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN PD PENYELENGGARA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TRANSMIGRASI PD PENYELENGGARA SOSIAL, KETENAGA KERJAAN DAN TRANSMIGRASI URUSAN PENUNJANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PD PENYELENGGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON

3

2.101.900.000 1.227.500.000 500.000.000 346.000.000 28.400.000 205.000.000 205.000.000 40.000.000 40.000.000 2.554.072.500 64.500.000 2.489.572.500 2.353.760.000 2.353.760.000 422.000.000 422.000.000 34.140.047.000 6.817.480.000 6.817.480.000 1.622.125.000 1.622.125.000 4.564.685.000 4.564.685.000 12.526.257.000 12.526.257.000

8.533.500.000 8.533.500.000 76.000.000 76.000.000 73.141.454.000 4.342.212.000 3.811.800.000 30.000.000 33.950.000 35.212.000 26.250.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000


61

KODE 1

30.01.300517 30.01.300518 30.01.300519 30.01.300520 30.01.300521 30.01.300522 30.01.300523 30.01.300524 30.01.300525 30.01.300526 30.01.300527 30.01.300528 30.01.300529 30.01.300530 30.01.300531 30.01.300532 30.01.300533 30.01.300534 30.01.300535 30.01.300536 30.02 30.02.110301 30.02.121101 30.02.121201 30.02.300201 30.02.30050301 30.03 30.03.300301 30.04 30.04.300402 30.05 30.05.300201 30.05.30050301 30.05.30050302 30.05.30050304 30.05.30050305 30.05.30050306 30.05.30050307 30.05.30050308 30.05.300504 30.05.300505 30.05.300506 30.05.300507 30.05.300508 30.05.300509 30.05.300510 30.05.300511 30.05.300512


PLAFON 2017

2

KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS KEUANGAN PD PENYELENGGARA PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PD PENYELENGGARA PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH PD PENYELENGGARA PENANAMAN MODAL PD PENYELENGGARA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET BAGIAN TATA PEMERINTAHAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PD PENYELENGGARA KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PD PENYELENGGARA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN FUNGSI LAINNYA PD PENYELENGGARA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET BAGIAN TATA PEMERINTAHAN BAGIAN HUKUM BAGIAN PEREKONOMIAN BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD INSPEKTORAT KECAMATAN PEKALONGAN UTARA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN KECAMATAN PEKALONGAN BARAT KECAMATAN PEKALONGAN TIMUR KELURAHAN KANDANG PANJANG KELURAHAN PANJANG WETAN KELURAHAN DEGAYU

3

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 12.588.870.000 75.000.000 60.000.000 108.030.000 12.291.140.000 54.700.000 4.258.295.000 4.258.295.000 1.792.105.000 1.792.105.000 50.159.972.000 32.000.000 1.301.370.500 1.512.015.000 1.912.000.000 1.161.500.000 379.781.000 1.499.472.000 12.058.720.000 20.287.391.500 1.854.905.000 965.131.000 905.929.000 1.442.237.000 1.349.578.000 105.550.000 115.132.000 113.150.000


62

KODE


1

30.05.300513 30.05.300514 30.05.300515 30.05.300516 30.05.300517 30.05.300518 30.05.300519 30.05.300520 30.05.300521 30.05.300522 30.05.300523 30.05.300524 30.05.300525 30.05.300526 30.05.300527 30.05.300528 30.05.300529 30.05.300530 30.05.300531 30.05.300532 30.05.300533 30.05.300534 30.05.300535 30.05.300536

PLAFON 2017

2

3

KELURAHAN BANDENGAN KELURAHAN PANJANG BARU KELURAHAN KRAPYAK KELURAHAN PADUKUHAN KRATON KELURAHAN JENGGOT KELURAHAN BUARAN KRADENAN KELURAHAN KURIPAN KERTOHARJO KELURAHAN KURIPAN YOSOREJO KELURAHAN SOKO DUWET KELURAHAN BANYURIP KELURAHAN MEDONO KELURAHAN PODOSUGIH KELURAHAN TIRTO KELURAHAN SAPURO KEBULEN KELURAHAN BENDAN KERGON KELURAHAN PASIRKRATONKRAMAT KELURAHAN PRINGREJO KELURAHAN KAUMAN KELURAHAN PONCOL KELURAHAN KLEGO KELURAHAN GAMER KELURAHAN NOYONTAANSARI KELURAHAN SETONO KELURAHAN KALI BAROS JUMLAH BELANJA LANGSUNG

115.570.000 112.970.000 145.650.000 143.370.000 118.050.000 146.950.000 131.050.000 139.870.000 143.650.000 149.270.000 116.670.000 100.950.000 134.550.000 124.550.000 134.150.000 144.150.000 140.650.000 166.100.000 101.070.000 125.770.000 125.850.000 129.050.000 137.550.000 136.650.000 549.502.229.000

Sumber : Aplikasi SIMRAL

4.3. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. 4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Penerimaan pembiayaan pada tahun 2016 diasumsikan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), dengan memperhitungkan kemungkinan terjadinya kelebihan penerimaan (over-target). Selain itu, SiLPA ini juga mengasumsikan adanya efisiensi yang akan terjadi pada pelaksanaan APBD 2015 yaitu perkiraan selisih positif antara pengeluaran riil dengan anggaran yang disediakan. 4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2016 adalah pembiayaan untuk penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Kota Pekalongan dan Bank Jateng, serta penyertaan modal dari penerusan hibah APBN Murni kepada PDAM. Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dan sesuai dengan kajian analisis keuangan Perusahaan Daerah. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

63

BAB V PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan pembangunan yang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan Jangka Pendek (RKPD) Kota Pekalongan Tahun 2017 serta KUA dan PPAS itu sendiri. Selanjutnya KUA Tahun 2017 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnya kedua dokumen tersebut (KUA dan PPAS) akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017. Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2017 merupakan formulasi kebijakan anggaran yang menjadi acuan dalam perencanaan operasional anggaran, dimana di dalamnya memuat arah dan kebijakan sebagai penjabaran dari kebijakan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat. KUA Tahun Anggaran 2017 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan pemerintah daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun, disamping berdasarkan aspirasi masyarakat, juga mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah, termasuk kinerja pelayanan yang telah dicapai dalam tahuntahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya KUA Tahun Anggaran 2017 dalam pelaksanaannya diperlukan strategi atau cara tertentu yang diharapkan dapat memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2017 karena adanya keterbatasan kemampuan pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, maka disusun strategi dan prioritas sesuai kemampuan pemerintah daerah. Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan KUA merupakan asumsi kondisi pada saat penyusunan yang disesuaikan pula dengan peraturan perundangan yang mendasarinya. Dinamika pelaksanaan pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan terjadinya perubahan kondisi yang tidak sesuai asumsi. Selain itu pendapatan–pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan (DAK, DAU dan Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak), dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sangat bergantung pada kebijakan pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi), oleh karena itu disepakati pengaturan sebagai berikut: 1. Dalam hal terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan KUA akibat adanya kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatifnya; 2. Penambahan program dan kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon prioritas tambahan yang disampaikan dalam PPAS sesuai dengan tingkat urgenitas dan kebutuhan; 3. Penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah, maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatif tersebut dilakukan ketika proses pembahasan RAPBD tanpa melakukan perubahan Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS. Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB V PENUTUP

64

Demikianlah Kebijakan Umum APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2017, yang dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggaran 2017. Pekalongan,

Juni 2016

WALIKOTA PEKALONGAN PEKALONGAN

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE

Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2017 | BAB V PENUTUP

65

01114

Recommend Documents