*. 'rff['1358*, =,o KEPUI'USAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 45
TAHUN2OO1
TENTANG HARGAJUALECERAN BAFIANBAKARMINYAK DALAM NEGERI
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
A4errirrrbang : a.
o
bahwa dalam rangka meringankan beban keuangan Negara yang sernakin berat dalam penyediaandan pengadaan Bahan Bakar Mirryak di dalanrnegeri,perlu adanyapengurangansubsidisecara bertahap terhadapBahanBakarMinyak dalam negeril
Ir
bahwa untuk pelaksanaan pengurangan subsidi sebataimana dirnaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian atasharga jual eceran Bahan Bakar Minyak dalam negeri dengan tetap memperhatikankepentinganmasyarakatkurang mampu;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dintaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu nrengaturkembali ketentuantentarrg Harga Jual EceranBahan Bakar Minyak Dalam Negeri yang diatur dalantKeputusanPresidenNomor 135 Tahun 2O0O;
Mengirrgat : 1. Pasal4 ayat (1) Undang-Unaang Dasar 1945 sebagaimanatelah diubah denganPerubahanKeduaUndang-UndangDasar lg4\;
2. Undang-undang Norrror I
Tahun 1,971 tentang Perusahaan
PertanrbanganMinyak dan Gas Bumi Negara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nontor 2971) sebagairnanatelah diubah dengan lJndangundang Nomor 10 Tahun 1974 (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor SMil; E.$.ITASI& ARSIP DOKU F.fl
[,.i.:,FPHNAS 3.Undang...
W . PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-2-
q
Undang-undangNornor8 Tahurr1g8s tentang pajakpertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak penjualan atas Barang Mewah (l,embaranNegara Republik IndonesiaTahun 1983 Nomor sI, TarrrbahanLerrrbaranNegara Nornor gz}4, sebagaimanatelah beberapakali diubah terakhir dengan undang-undang Nornor 1g Tahun 2OOO(LembaranNegara Republik IndonesiaTahun ZOOO Nornor 728, T ambahanLembaran NegaraNomor B93 6) ;
4 . Undarrg-undangNornor 18 Tahun lggT tentangpajak Daerahd,an Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1997 Nornor 47, Tambahan Le.mbaranNegara Nomor 3635) sebagaimanatelah diubah dengan undang-u ndang Nornor s4 Tahun 2ooo (Lentbaran Negara Republik Indonesia Tahun zooo Nornor 246rTanrbahanLernbaranNegaraNomor 4048); 5 . Undang-undang Nomor 35 Tahun ZOOO tentang Anggaran Perrdapatarrdan Belanja Negara (l,embaran Negara Republik IndorresiaTahun 2ooo Nomor 2so, Tambahan Lembaran Negara Nonror4052); 6 . Peraturan PerrrerirrtahNornor 19 Tahun L997 tentang pajak Daerah (LernbaranNegaraRepublikIndonesiaTahun i.ggr Nomor 54rTambahanl-e.mbaran NegaraNomor S6g1); 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 2'1,Tahun 1,997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Normor56, TanrbahanLernbaranNegaraNomor 3693);
8 . Keputusan Presiden Nomor
179
Tahun
1998
tentang
Pemberlakuan Peiaturan Pemerintah Nomor 21, Tahun IggT tentang PajakBahanBakar KendaraanBermotor (l,embarunNegara RepubliklndonesiaTahun 1998 Nomor 173);
MEMUruSKAN: ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-3-
MEMUTUSI( AN: MCNCTAPKAN : KEPUTUSANPRESIDENTENTANG HARGA JUAL ECEMN BAHAN BAKARMINYAK DALAM NEGERI. Pasal1 DalantKeputusa' presidenirri yang di'raksud dengan: 1. Bahan Bakar Minyak adalah Prerrriurtr,Minyak Tanah, Minyak Solar,Minyak Diesel,dan Minyak Bakar. 2.
Stasiunpengisian Bahan BakarMirryak urrtuk ufilull1 adalahsetiap terrrpat untuk rrrelayanipemberian Bahan Bakar Minyak yang terdiri dari stasiun pengisianBahan Bakar untuk Umum (spBU), Ptemium Solar packed Dealer (pSpD), Agen prernium dan fulinyak Solar (APMS),StasiunpengisianBahan Bakar Bunker (SpBB)dan Bunker Pertarnina.
3.
Usaha Kecil adalah Usaha Kecil sebagaintanadimaksud.d.alam undang-undang Nornor g rahun I ggs tentangusaha Kecil.
4 . m PLN adalahPT (Persero)perusahaanListrik Negarabesertaanak perusahaannyayang berusahadi bidangpenyediaantenagalistrik. 5 . sektor/kegiatan lain adalah setiap usaha yang menghasilkan barang dan ataujasa di luar usaha Kecil, penyediaan tenagalistrik oleh
PT PLN, transportasi d:arat/air, industri perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan), kegiatan pertambangan urnurn (Korrtrak Karya), kegiatan pertambanganminyak dan gas burni (Kontrak Bagi Hasil), kapal berbendera asing d,an kapal tujuan Iuar negeri. MOPS (Mid Oil Platts Singapore) adalah harga transaksi jual beli padabursa rtrinyakdi Singapura.
Pasal2 ...
.,,itf\U,
\\t*\l,2 t:tlit
E
"\1'/l [t'v
\n4. n
\(.-.;tt'V -4.4,4:aras= 7\
orruJiF.=lRS!*.=,o -4Pasal2 (1) Harga jual eceranBahan Bakar Minyak untuk setiap liter yang berupaMinyak Tanahuntuk rutnah tarrggadan UsahaKecil serta Pretniuttt,Minyak Solar,Minyak Dieseldan Minyak Bakarurrtuk transportasidarat/air dan penyediaatrtenagalistrik oleh PT PLN darr usaha Kecil, terrrrasukPajak PertarnbahanNilai (PPN) 10% (sepuluhpersen),ditetapkansebagaiberikut :
Rp 1.150,00(seribuseratuslima puluh
a. Prelnium
rupiah); b. Minyak Tanah
Rp350,00(tigaratuslima puluhrupiah);
c. Minyak Solar
Rp600,00 (etratrrratusruPiah);
d. Minyak Diesel
Rp550,00(limaratuslima puluhrupiah);
e. Mirryak Bakar
ratusruPiah). Rp400,00(ertrpat
(2) Hargajual eceran Bahan Bakar Minyak untuk setiap liter yang dimaksud dalam berupa Premiumdan Minyak Solarsebagaimana ayat ( 1), sudah terrrrasuk Pa.iak Bahan Bakar Kendaraan Bertrnotor. Pasal 3 ( 1 ) Hargajual eceran Bahan Bakar Minyak untuk sektor industri, (tanker/tongkang dan perikanan sektor/ke giatan lain, penangkap ikan) diberlakukan 5oo/o(lima puluh persen) dari harga pasat) dan akan dinaikkan secara bertahap sehingga mencapaiharga pasar.
(2) Dalam hal hargajual eceran Bahan Bakar Minyak sebesar50% (lirna puluh pcrscn) dari harga pasar sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) lebih rendah dati hatga iual sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2, cfrberlakukan ketentuan hatga jual dimaksud dalam Pasal 2sebagaintaLra
(3) Kenaikan harga jual eceranBaharr BakarMinyak secarabertahap sebagaintana dimaksud dalam ayat (1)
ditetapkan dengan
KeputusanPresiden. Pasal4 ...
W RE PUJLIF=IRSX*.=,o -cF
Pasal4 Dikecualikan dari ketentuan sebagainranadirnaksud dalanr PasalZ dan Pasal3, harga.jual ecerarrBahan Bakar Minyak untuk kegiatan pertanrbangan urlluni (Kontrak Karya) dan kegiatan pertarnbangan rrrinyak dan gas burrri (Kontrak Bagi Hasil) serta untuk kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar rregeri diberlakukan harga pasar. Pasal5 (1) Harga pasar sebagairnana dirnakstrddalarn Pasal3 dan pasal4 adalah harga yang ditetapkarrsetiap bulan berdasarkanMid oil Platts singaporc (MOPS) rata-rata dari bulan sebelumrrya ditamlrah5% (lima persen). (2) Harga pasar sebagairtrana dirnaksuddalarn ayat (7) ditetapkan oleh Direktur UtartraPertaminapada setiapawalbulan. Pasal 6 Hargajual eceranBahanBakarMinyak sebagaimana dirnaksuddalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak termasuk Pajak PertambahanNilai (ppN) sebesar1O%(sepuluhpersen).
Pasai7 Tata c*pa penjualan/penyerahan Bahan Bakar Minyak
untuk
keperluan dalarn negeri berpedonranpadaketentuan padaLampiran I dan Lampiran II KeputusanPresidenini.
Pasal 8 Usaha Kecit dapat lllembeti Bahan Bakar Minyak pada stasiun pengisian Bahxn Bakar Minyak untuk urnum setelahterlebihdahufu mendapatkanizin Pertanrina.
PasalI ... .;i,
W PRES}DEN REPUBLIK INDONESIA
-6-
Pasalg (1 ) S crttu a .j cni.s llaltitr rBakarMinyak scbagair r r ana yang dit etapk an dalam Keputusan Presiderr ini dan atau carnpurannya dilarang untuk diangkut dan atau diperdagangkanke luar negeri. (2) Apabila diperlukan, Pertarnina dapat rnerrgeksporjenis Bahan Bakar Minyak dengarr harga pasar, setelah terlebih dahulu merrdapatkanizin dari pemerintah. Pasal10 Masyarakat dilarang rnelakukan penimbunan dan atau penyimpanan serta penggunaan Bahan Bakar Minyak yang bertentangan dengan ketentuanperaturanperundang-undang an yangberlaku. Pasal1 1 Perusahaatr datr ntasyarakatyang melakukarrpelanggaranatasketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10, dikenakan sanksi sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undanganyang berlaku. Pasal12
:
Ketentuanlebih lanjut yang diperlukan bagl pelaksanaanKeputusan Presidenini diatr.rrlebih lanjut oleh l,4enteri Energi dan surnber Daya Mineraf. .
Pasal13
Dengan berlakunya Keputusan presiden ini, Keputusan presiden Nornor I35 Tahun zoao tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minya"k Dalartr Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ZOOONonror 166) dinyatakan tidak berl.aku. Pasal14 KeputusanPresidenini mulai bertaku pda tangal I Aprif zou.
Agar ...
W
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
-7-
Agar setiap orang rrrengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penenrpatannya dalam Letnbaran NegaraRepublikIndonesia. Ditetapkandi Jakarta pada tanggal 29 Maret 2OO7 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, trd ABDURMHMAN WAHID Diurrdangkandi Jakarta pada tanggal 29 Maret 2OO'l NEGARAREPUBLIK SIKRETARIS INDONESIA. ttd DJOHANEFFENDI
LEMBAMN NEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN 2OO1NOMOR 30
Nahattands
,#ru
'?-
V-5,,,'2 =S'l
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
LAMPITTANI KEPUTUSAN PITESIDENREPUBLIK INDONESIA 't'AFtUN NOMOT< 45 2001 TANCCALZ9 Maret 2001
TATA CARAPENJUALAN/PENYERAHAN BAHAN BAKARMINYAK UNTUK KEPERLUANDALAM NEGERI
I.
Penjualan/penyeraharr BBlr4 1,. Peniuala,n/penyerahalr Prenriun dan Mirryak Solar untuk transportasi darat/air dau untuk Usaha Kecil dengan izin Pertaminadilakukan pada Stasiun pengisian Bahan Bakar Minyak untuk umum dengan harga sebagairnana dirnaksuddalam Pasal2 KeputusanPresidenini. 2. Penjuaian/penyerahanMinyak Tanah untuk rumah tanggadan Usaha Kecii dilakukan pada Instalasi/Depot Pertamina dengan harga sebagairnana dimaksuddalamPasal2KeputusanPresidenini. 3. Penjualan/penyerahanMirryak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN dilakukan pada Instalasi/Depot Pertarnina dengan harga sebagaimana dimaksud dalarn Pasat2 Keputtr"sanPresidenini. 4 Penjualan/penyeratran Minyak Solar, Minlrak Diesel, Minyak Bakar, dan Minyak Tanal'r untuk sektor industri dan sektor/kegiatan lain dilakukan pada Instalasi/DepmtPertaminadengan harga sebagaimana dirnaksud dalarn Ihsal 3 Keputusan Presiden ini. 5 Peniual.an/penlrerahan MinyaJ< Solar, Mirryak Diesel, dan Minyak Eakar untuk perikanan (tanker/tongkang penangkap ikan) dilakukan pada B,{.lnkerPertarnina dengan harga sebagairnanadimaksud da{arn Pasal3 Keputtr.sanPresiclenini.
6....
- / l
t"
*,/-45q>*u.
{ft*,y - -z-.i://-s=' \\\-v.
d",5
2?9\>
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
- 2-
6 . Penlualan/penyerahanMinyak Solar, Minyak Diesel, dan Minyak Bakar untuk kegiatan pertambangan umurn (Kontrak Karya) dan kegiatan pertarnbangann'rinyak dan gas bumi (Kontrak Bagi Hasil) dilakukan pada Instalasi/DepotPertaminadenganharga sebagairnana dirrraksuddalamPasal4Keputusarr ini. Presiderr
7. Penjualan/penyerahanMinyak Solar,Minyak Dieseldan Minyak Bakar untuk kapal berbenderaasing dan kapal tujuan lu.arnegeri dilakukan pada Bunker Pertamina dengan irarga sebagairnanadimaksud dalam Pasal4KeputusanPresidenini. II. Penetapandan PembayaranBahanBakarMinyak 1. Penetapandan pembayaranatas penjualan/penyerahan BahanBakar Minyak sebagaimanadirnaksud dalam Pasal3 dan Pasal4 Keputusan Presiden ini, ditetapkanoleh Direktur UtarnaPertamina. 2. Direktur Utama Pertarninabertanggungjawab atas pengendaliandan pengawasan pelaksanaaan pembayaran Bahan Bakar Minyak sebagairnanadimaksr-rddalarn angka II butir L.
PRESIDEN REFUBLIKINDONESIA, ttd ABDURRAHMANWAHID Salinansesuaidengan astrinya SEKRETARIAT KABINET RI
Ia Biro Peraturan ang-undangan I, L-z-*
k V. Nahattands
W
PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA
(
I
LAMPIRAN II
I
KEPUTUSAN PRESIDENREPt]tsLIK INDONESIA NOMOR 45 TAHUN 2001. TANGCALZ9 Maret 2001
PENGGOLONGANHARGA,TITIK PENYERAHAN, JENISDAN KONSUMENBAHAN BAKARMINYAK
TITIK PENYERAHAN
HARGA
Subsidi
Pasar
(s0'%)
Transportasidarat/air Usaha Kecil *) Rumah tangga/Usaha Kecil
Instalasi/Depot
Penyediaan tenaga listrik oleh PT PLN
Minyak Solar/Minyak Desel/Minyak Bakar
Instalasi/Depot MinyakSolar/Minyak Indushi dan sektor/ Diesel/Minyak kegiatanlain **) Bakar/MinyakTanah Bunker Minyak Solar/Minyak Perikanan(tanker/ Diesel/Minyak Bakar tongkangpenangkap ikan)
Pasar
*)
KONS{IMEN
Stasiunpengisian Premiun/Minyak Solar Instalasi/Depot Minyak Tanah
Instalasi/Depot
(100%)
IENIS/BBM
Bunker
Minyak Solar/Minyak Diesel/Minyak Bakar Minyak Solar/Minyak Desel/Minyak Bakar
Pertambanganurnum/ pertambanganminyak dan gas ***) Pelayaran (kapal asing, kapal tujuan luar negeri)
setelahmendapatizin Pertamina
sektor/kegiatan lain yangtidak termasukhargasubsidi/hargapasar100% ***) khususuntuk Kontrak Karyadan KontrakBagiHasil
"*l
PRESIDENREPUBLIKINDONESTA, ttd ABDURRAHMAN WAHID Salinan se$tai dengan aslinya
ARIAT KABII$ETRI Biro PelaturaR g-undangan I,
