ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم

P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Smd

ِ‫سمِ الّل ِه الرّحْمَـنِ ال ّرحِيم‬ ْ ِ‫ب‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara permohonan Cerai Talak antara: PEMBANDING., umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di KAB. KUTAI BARAT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 14 Agustus 2014 telah memberikan kuasa kepada KUKUH TUGIYONO, S.H., pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor KUKUH T. S.H. DAN REKAN ADVOKAT

DAN

KONSULTAN

HUKUM

jalan

Daman

Huri

Perumahan Borneo Muqti II Blok C Nomor 17 RT. 41 Kelurahan Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, semula sebagai PEMOHON sekarang sebagai PEMBANDING;

melawan TERBANDING., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KOTA BONTANG, semula sebagai TERMOHON sekarang sebagai TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding; Duduk…

DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut: MENGADILI 1. Menolak permohonan Pemohon;

2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca

surat

akta

permohonan

banding

Nomor

0336/Pdt.G/2014/PA.Botg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bontang, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2015, pihak Pemohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 20 April 2015, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Termohon/Terbanding pada hari Selasa tanggal 28 April 2015; Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 23 April 2015, tentang penyerahan memori banding dari Kuasa Hukum Pemohon/ Pembanding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 28 April 2015; Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 13 Mei

2015,

yang menyatakan

bahwa Termohon/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang. Membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Botg yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Mei 2015, Termohon/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage), dan Pemohon/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2015 juga telah

melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage); PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemohon/Pembanding dalam tenggang waktu dan tatacara yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang,

bahwa

terhadap

putusan

perkara

Nomor

0336/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini. Menimbang, bahwa dalam setiap memeriksa suatu perkara hal yang terlebih dahulu harus dilakukan oleh hakim adalah memperhatikan surat permohonan/surat gugatannya. Apabila surat perhonannya sudah tepat dan benar barulah kemudian melangkah ketahapan pemeriksaan berikutnya. Oleh karena

itu

Majelis

Hakim

Tingkat

banding

memandang

perlu

untuk

mempertimbangkan surat permohonan Pemohon/Pembanding. Menimbang, bahwa surat kuasa dari Pemohon/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada tanggal 23 Juli 2014. Dengan demikian pemberian kuasa dari Pemohon/Pembanding kepada Kukuh Tugiyono, SH., dan Petrus Baru, SH. itu baru terjadi pada tanggal 23 Juli 2014. Sebelum tanggal itu Kuasa Hukum tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atas nama Pemohon/ Pembanding. Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon/Pembanding dalam perkara a quo pada Pengadilan Tingkat Pertama dibuat di Samarinda pada tanggal 14 Juli 2014, ditandatangani oleh Kukuh Tugiyono, SH., dan Petrus Baru, SH sebagai Kuasa Hukum Pemohon/Pembanding. Sedangkan Surat Kuasanya dibuat dan ditandatangani di Sendawar pada tanggal 23 Juli 2014.

Berarti surat permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Hukum sebelum adanya pemberian kuasa dari Pemohon/Pembanding kepada Kuasa Hukumnya. Surat permohonan yang demikian itu mengandung cacat formil, sehingga surat permohonan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan tidak dapat diterima, dengan alasan surat permohonan ditandatangani oleh orang yang tidak berwenang untuk itu, sebab pada waktu kuasa hukum menanda tanganinya, dia belum mempunyai surat kuasa sehingga belum mempunyai kewenangan untuk itu. Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi/Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 359 K/PDT/1992 tanggal 10-03-1994, surat gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya tanggal 3 Desember 1988 sedangkan surat kuasa yang diberikan oleh Penggugat kepada kuasanya baru terjadi pada tanggal 15 Desember 1988, berarti yang bersangkutan belum menjadi kuasa, sehingga ia tidak berhak menandatangani surat gugatan tersebut, oleh karena itu Mahkamah Agung memutuskan untuk mengadili sendiri dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 0336/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1436 Hijriyah harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Banding akan mengadili sendiri yang amarnya seperti tersebut dibawah ini. Menimbang, bahwa dengan demikian hal-hal yang berkaitan dengan keberatan keberatan Pemohon/Pembanding sebagaimana yang tersebut dalam memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/ Pembanding.

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI I.

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II.

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Bontang

Nomor

0336/Pdt.G/2014/PA.Botg tanggal 20 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1436 Hijriyah; Dan dengan mengadili sendiri: 1. Menyatakan permohonan Pemohon/Pembanding tidak dapat diterima. 2. Membebankan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Pemohon/Pembanding sebesar Rp. 816.000,00

(delapan ratus

enam belas ribu rupiah); III.

Membebankan kepada

Pemohon/Pembanding untuk membayar

biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1436 Hijriyah oleh

kami

Nashrullah Syarqawi, S.H.

H. Endang

sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.

Drs.

Kusnadi, SH., MH. dan Drs. H. Solihun, SH. sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Asrie, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon/ Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Ketua Majelis, ttd Drs. Nashrullah Syarqawi, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Endang Kusnadi, SH., MH.

Drs. H. Solihun, SH.

Panitera Pengganti, ttd Drs. Asrie, SH., MH. Perincian Biaya Perkara : - Biaya pemberkasan

Rp 139.000,00

- Redaksi

Rp

5.000,00

- Meterai

Rp

6.000,00

Jumlah

Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 8 Juli 2015 Disalin sesuai aslinya Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, S.H.,M.H