SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK NOM OR: W3-A7/|%G/PS.00/II/2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PADA PENGADILAN AGAMA SOLOK KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK a
Menimbang
b Mengingat
:
1 2 3 4 5 6 7
8 8
bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Pengadilan Agama Solok yang membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas-tugas di lingkungan Pengadilan Agama Solok; bahwa oleh karena itu perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Solok; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan A gam a; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang tentang Pelayanan Publik; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah Birokrasi bersih dan melayani dilingkungan Instansi Pemerintah; Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan di Bawahnya; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan; MEMUTUSKAN
Menetapkan
PERTAMA KEDUA TIGA KEEMPAT
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SOLOK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA SOLOK Petunjuk Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Solok, sebagaimana Terlampir.; Petunjuk Pelaksanaan ini menjadi acuan pejabat dan pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Solok dalam mengenal, mencegah, dan mengatasi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; Atasan langsung pejabat dan pegawai melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya; Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; X 5 Ad' : Solok '£ > '/'Ditetapkan'tli : 0 3 Februari 2017
AD ISMET, S.Ag^ 0817 200112 1 005 Tembusan disampaikan kepada : Yth.Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
3. Mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara. 4. Menegakkan integritas. 5. M enciptakan pengadilan yang bersih dan berwibawa. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini m eliputi aturan mengenai hal-hal yang te rka it dengan prinsip, etika dan tindakan yang harus dilakukan dalam menghadapi situasi benturan kepentingan. D. Pengertian Benturan kepentingan adalah situasi dimana pejabat atau pegawai m em iliki atau patut diduga m em iliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat m empengaruhi kualitas keputusan, kebijakan, atau tindakannya. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegaw ai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya hubungan afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dim iliki oleh seorang pejabat/pegawai dengan pihak te rte n tu
baik
karena
hubungan
darah,
hubungan
perkawinan
m aupun
hubungan
pertem anan/kelom pok/golongan yang dapat m empengaruhi keputusan dan/atau tindakannya. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat m erugikan keuangan negara atau perekonom ian negara. Kolusi adalah perm ufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar pejabat/pegawai atau antara pejabat/pegaw ai dan pihak lain yang m erugikan orang lain, masyarakat dan atau negara. Nepotisme
adalah
setiap
perbuatan
pejabat/pegaw ai
secara
melawan
hukum
yang
m enguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya diatas kepentingan masyarakat,bangsa, dan negara. Gratifikasi adalah pem berian dalam a rti luas yakni m eliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjam an tanpa bunga, tik e t perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
BAB II PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN A.
Prinsip Dasar Prinsip dasar dalam penanganan benturan kepentingan, sebagai berikut: 1. M engutam akan kepentingan umum; 2. M enciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan; 3. M endorong tanggung jaw ab pribadi dan sikap keteladanan Pimpinan; 4. M enciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap benturan Kepentingan;
B. Identifikasi Bentuk, Jenis dan Sumber Benturan Kepentingan Identifikasi bentuk benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Solok, antara lain: 1. Penerimaan gratifikasi atau pem berian/penerim aan hadiah atas suatu putusan/penetapan hakim, keputusan atau pengambilan kebijakan dari pejabat terkait; 2. Penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi; 3. Penggunaan inform asi yang seharusnya dirahasiakan karena jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan; 4. M em berikan akses khusus kepada pihak te rte n tu tanpa m engikuti prosedur yang seharusnya sehingga m erugikan pengguna pelayanan lainnya; 5. Proses pengawasan yang tidak m engikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi; 6. Penyalahgunaan jabatan; 7. Menggunakan diskresi yang menyalahgunakan wewenang. Identifikasi Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Solok, antara lain: 1. Putusan/Penetapan Pengadilan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat / ketergantungan /p em berian gratifikasi; 2. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pem berian gratifikasi; 3. Pemberian izin yang diskrim inatif; 4. Pengangkatan/pengusulan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat; 5. Pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional; 6. Komersialisasi pelayanan publik; 7. Penggunaan aset dan inform asi rahasia untuk kepentingan pribadi/golongan; 8. M enjadi bagian dari pihak yang diawasi; 9. M elakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; 10. M enjadi bagian dari pihak yang m em iliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; 11. Melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur. Identifikasi sumber benturan kepentingan yang terjadi di lingkungan Pengadilan Agama Solok, antara lain dapat berasal dari: 1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu m em buat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melam paui batas-batas pem berian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
2. Perangkapan jabatan, yaitu m enduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel; 3. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) yaitu hubungan yang dim iliki oleh seorang pejabat/pegawai Pengadilan Agama Solok dengan pihak te rte n tu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan m aupun hubungan pertem anan sehingga m empengaruhi keputusannya; 4. G ratifikasi, yaitu pem berian dalam a rti luas m eliputi pem berian uang, barang, rabat,bkomisi, pinjam an tanpa bunga, tik e t perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,bpengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya; 5. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan pejabat/pegaw ai Pengadilan Agama Solok yang disebabkan karena stru ktu r dan budaya organisasi yang ada. C. Pencegahan Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan Dalam rangka mencegah terjadinya situasi benturan kepentingan, maka setiap pejabat/pegawai Pengadilan Agama Solok dilarang: 1. Ikut dalam proses pengambilan
keputusan
apabila
terd apat
potensi terjadinya
benturan
kepentingan; 2. M em anfaatkan jabatan untuk m emberikan perlakuan istim ewa kepada keluarga, kerabat, kelom pok ataupun pihak lain atas beban APBN/DIPA; 3. Memegang jabatan publik lain yang patut diduga m em iliki benturan kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; 4. Melakukan transaksi atau menggunakan harta/aset Barang M ilik Negara untuk kepentingan pribadi,keluarga atau golongan; 5. M enerim a, m em beri, m enjanjikan hadiah (cinderamata) atau hiburan (entertainm ent) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya, term asuk dalam rangka hari raya 6. 7.
8. 9.
keagamaan atau acara lainnya; M engijinkan m itra usaha atau pihak ketiga m emberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegaw ai Pengadilan Agama Solok; M enerim a refund dan keuntungan pribadi lainnya yang m elebihi dan atau bukan haknya dari pihak m anapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat m enim bulkan potensi benturan kepentingan; Bersikap d iskrim in a tif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Solok; Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja tu ru t serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pengadilan Agama Solok, yang pada saat dilaksanakan perbuatan untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
D. Penanganan Benturan Kepentingan 1. Pada prinsipnya seluruh pejabat/pegaw ai Pengadilan Agama Solok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan. 2. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan te rka it tugas dan fungsinya itu, pejabat/pegawai Pengadilan Agama Solok harus mendasarkan diri pada: a. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku; b. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, atau Kode Etik Panitera dan Jurusita, m aupun Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil;
c. Profesionalitas, integritas, obyektifitas, independensi, transparansi, dan responsibilitas; d. Prinsip-prinsip pelayanan prim a; e. Tidak memasukkan unsur kepentingan pribadi/golongan; f. Tidak dipengaruhi hubungan afiliasi. 3. Dalam hal pejabat/pegaw ai te rlib a t atau m em iliki potensi untuk te rlib a t secara langsung dalam situasi benturan kepentingan, maka yang bersangkutan w ajib m elaporkan kepada Atasan Langsung dengan m encantum kan alasannya. 4. Pejabat/Pegawai yang tidak m em iliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan, dapat melaporkan m elalui Sistem Pelaporan Pengaduan Orang Dalam (W histle Blowing System). 5. Apabila pejabat/pegaw ai berada dalam situasi benturan kepentingan, maka untuk mencegah terjadinya tindakan yang mengarah kepada penyimpangan atau Korupsi Kolusi Nepotisme, pegawai tersebut dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sbb : a. Pengurangan (divestasi) kepentingan pribadi; b. Penarikan diri (recusal) dari proses pengambilan keputusan; c. M em batasi akses inform asi; d. M utasi; e. Pengalihan tugas dan tanggungjawab; f. Pengunduran diri dari jabatan. E. Langkah Tindak Lanjut Seluruh ketentuan dan kebijakan te rka it penanganan benturan kepentingan ini agar disosialisasikan kepada seluruh pejabat/pegaw ai di unit pelayanan masing-masing. F. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan agar senantiasa dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh Koordinator Pengawasan untuk menjaga efektivitas dan relevansinya dengan lingkungan yang terus berubah, serta melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan Agama Solok.
d i : Solok a l: Februari 2017 IA PENGADILAN AGAMA SOLOK
ISMET, S A g ^ 0817 200112 1 0 0 5
