ب س م الله ال رح م ن ال رح یم

P

U

T

U

S

A

N

Nomor 0001/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

‫ﺑ ِﺳْ ِم ﱠﷲِ اﻟرﱠ ﺣْ ﻣ َِن اﻟرﱠ ﺣ ِِﯾم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugat cerai antara : PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai "PEMBANDING".

Yang dalam

mengajukan banding, penggugat diwakili kuasa hukumnya bernama Achmad Chairdiansyah, S.H., Advokat

beralamat di

Jalan Malijo No.18 Pangkalan Bun, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Nopember 2014 ;---------------------------------------------melawan TERBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Kotawaringin Barat, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai "TERBANDING";--------------------Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagai termuat dalam Putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya tanggal 11 Pebruari 2015 Miladiyyah. bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.1 dari 7 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

MENGADILI - Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima Sebelum menjatuhkan Putusan akhir ; - Memerintahkan kepada Majelis Hakim tingkat pertama dalam hal ini Pengadilan

Agama

Pangkalan

Bun

agar

supaya

melakukan

pemeriksaan tambahan terhadap pelaksanaan nikah Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pertimbangan tersebut ; - Memerintahkan supaya untuk keperluan tersebut berkas perkara ini bersama putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai, disertai dengan Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan, dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya ; - Menangguhkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ; Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Majelis hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang pemeriksaan tambahan, oleh Pengadilan Tinggi Agama dianggap telah tercantum dalam putusan ini, maka selanjutnya majelis berpendapat sebagai berikut : Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan sekitar 10 tahun yang lalu di Madura, diperjelas dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang,

bahwa

saksi-saksi

yang

diajukan

oleh

Penggugat

dipersidangan keduanya telah dewasa, tidak termasuk saksi yang dilarang memberikan

keterangannya,

telah

disumpah

sebelum

memberikan

Hal.2 dari 7 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

keterangannya sesuai ketentuan pasal 175 R. Bg./ 147 H.I.R., maka secara formil kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan yang berlaku, dan kedua-duanya dapat diterima sebagai saksi yang berhak memberikan keterangan tentang kesaksiannya terkait pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat ; Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah diberikan didalam persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dari apa yang dilihat, didengar dan disaksikannya secara langsung, bukan dari orang lain, keterangannya diberikan tanpa adanya paksaan, lagi pula keterangan kedua orang saksi telah saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan satu dengan lainnya, karenanya dari sisi materiil keterangan saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding benar telah melaksanakan pernikahan di rumah orang tua kandungnya sendiri di Dusun Palidayat, Desa Tambak, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang (Madura) Propensi Jawa Timur pada hari Jum'at tanggal 20 Syawal 1425 H atau tanggal 3 Desember 2004 M, berdasarkan saling cinta mencinta bukan paksaan, waktunya ba'da maghrib, dengan wali nikah bernama Halili Abdullah Bin Muchsar, Abang kandung Penggugat/ Terbanding sendiri, disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Bapak Harimah dan Bapak Mihari, maskawin berupa uang Rp 50.000,-- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, Ijab kabul pernikahannya dipandu Bapak H. Sunarah seorang tokoh agama setempat. Disamping itu acara pernikahannya dihadiri pula oleh banyak orang ada sekitar 20 orang, dari keluarga dan tetangga ; Menimbang, bahwa dalam pernikahan/ perkawinan tersebut telah terpenuhi adanya dua mempelai pengantin, diketahui keduanya berstatus janda dan duda, antara keduanya tidak ada halangan/ larangan perkawinan, ada wali nikah, dua orang saksi yang memenuhi syarat, ijab kabul pelaksanaan nikahnya dipandu oleh bapak H. Sunarah (yang menikahkan keduanya), dan maskawin berupa uang Rp 50.000,-- telah dibayar lunas. Dengan demikian rukun dan syarat nikah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam telah terpenuhi ;

Hal.3 dari 7 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tersebut telah sesuai dengan ajaran agama Islam, rukun dan syarat nikah sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam telah terpenuhi, dan untuk mengitsbatkan nikah terhadap

pernikahan yang telah dilakukan

Penggugat dengan Tergugat dalam rangka melaksanakan perceraianpun juga telah

sesuai dengan ketentuan pasal pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a)

Kompilasi Hukum Islam, karenanya

patut pernikahan Penggugat dengan

Tergugat dinyatakan syah ; Menimbang, bahwa dengan ditetapkan sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut, yang semula tidak berkekuatan hukum telah berubah memiliki kekuatan hukum, masing-masing memiliki legal standing untuk berbuat atau melakukan segala perbuatan yang terkait dengan status perkawinan keduanya, termasuk legal standing Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ; Menimbang, bahwa sepanjang yang terkait dengan gugat cerai yang diajukan Penggugat, yang oleh Majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah dipertimbangkan secara seksama dan telah dinyatakan antara kedua belah pihak sudah tidak bisa diharap rukun kembali,

gugatan Penggugat cukup

beralasan dan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti kebenarannya dan gugatan Penggugat dikabulkan, kemudian oleh majelis hakim tingkat banding dinilai bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut telah benar dan tepat, selanjutnya patut diambil alih sebagai pendapatnya, karenanya putusan perceraiannya patut dikuatkan ; Menimbang, bahwa dengan diitsbatkan nikah Penggugat dan Tergugat di Dusun Palidayat, Desa Tambak, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang (Madura), perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana pertimbangannya pada halaman 12 putusan tersebut, disamping adanya kesalahan pasal yang dijadikan dasar pertimbangan, ada penambahan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsungnya perkawinan, karenanya pertimbangannya ini perlu diperbaiki sehingga menjadi sebagai berikut ;

Hal.4 dari 7 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

Menimbang, bahwa sesuai maksud ketentuan pasal pasal 84 UndangUndang nomor 7 Tahun 1989 perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Pangkalan Bun untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat/ Terbanding, Tergugat/ Pembanding, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat nikah dilangsungkan untuk dilakukan pencatatan dalam daftar untuk itu sebagaimana mestinya ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat konpensi, sedang untuk tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat konpensi sekarang Pembanding ; Menimbang, bahwa dengan adanya perubahan dan atau penambahan pertimbangan-pertimbangan

tersebut

akan

berpengaruh

pada

adanya

perubahan amar putusan, karenanya patut amar putusan pengadilan tingkat pertama untuk diperbaiki : Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka pantas amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diperbaiki sehingga berbunyi sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ; Dengan

mengingat

segala

peraturan perundang-undangan

dan

peraturan lain yang berlaku berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI -

Menyatakan, bahwa permohonan banding Tergugat/ Pembanding dapat diterima ;

-

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor 0412/Pdt.G/2014/PA.P.Bun. hari Rabu tanggal 12 Nopember 2014 M.

Hal.5 dari 7 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

bertepatan dengan tanggal

19

Muharram 1436 H.

dengan perbaikan

selengkapnya sebagai berikut : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat. 2. Menyatakan sah nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Dusun Palidayat, Desa Tambak, Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang (Madura) pada hari Jum'at tanggal 3 Desember 2004 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1425 H. 3. Menjatuhkan

talak

satu

ba'in

sughra

Tergugat/

Pembanding

(PEMBANDING) terhadap Penggugat/ Terbanding (TERBANDING). 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang (Madura) untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang tersedia untuk itu. 5. Membebankan kepada Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam

puluh enam ribu rupiah), dan kepada Tergugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar

Rp 150.000,--

(seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya pada hari Senin tanggal 30 Maret 2015 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1436 H oleh kami Drs. H. Hawari, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.. dan H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya No 01/Pdt.G /2015/PTA. Plk. Tanggal 12 Januari 2015 dengan dibantu oleh Bejo Wiyono, SH. sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hal.6 dari 7 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2015/PTA.Plk.

Hakim Ketua,

ttd Drs. H. Hawari, SH, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H.M. Tamrin Subeli, M.H.

H.A. Jauharuddin Sohra, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti, ttd Bejo Wiyono, SH. Rincian Biaya Perkara,Redaksi

: Rp.

5.000,--

Materei

: Rp.

6.000,--

Pemberkasan Jumlah

: Rp. 139.000.-: Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

.

Disalin sesuai dengan aslinya Panitera

Drs. Darmadi

Hal.7 dari 7 Hal. Put. No. 01/Pdt.G/2015/PTA.Plk.