========================================================== =======

PERSETUJUAN DASAR KERJASAMA EKONOMI ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNIK . ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH NICARAGUA

========================================================== =======

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Nicaragua selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak".

Didorong

keinginan

untuk

saling

memperdalam

dan

mempererat tali persaudaraan yang telah ada diantara kedua negara;

Menyadari

manfaat

dari

usaha

terpadu

dalam

rangka

mendayagunakan segala kemungkinan kerj asama di bidang ekonomi, il mu pengetahuan dan teknik untuk tujuan pembangunan kedua negara demi kepentingan rakyat;

.. Sepakat untuk menandatangani Persetujuan Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi,

Ilmu Pengetahuan dan Teknik, dan untuk tujuan

ini

Telah menyetujui sebagai berikut

2

PASAL

Para Pihak

I

akan rneningkatkan kerjasarna ekonorni,

ilrnu

pengetahuan dan teknik antara kedua Pihak, dan untuk tujuan ini, dengan kesepakatan bersarna akan rnernbuat persetujuan, program dan proyek khusus yang rnenjadi kepentingan bersarna dengan tujuan untuk pernbangunan ekonorni dan sosial kedua Pihak .

PASAL II

Para Pihak akan rnengarnbil langkah-langkah yang diperlukan

1.

untuk rneningkatkan kerjasarna teknik antara kedua Pihak rnelalui pertukaran data teknisi

dan

ilrnu pengetahuan dan

pelatih dalarn rnendukung

teknologi, peningkatan

tenaga

ahli,

segala aspek

kerjasarna teknik antara lernbaga terkait kedua negara.

Para Pihak setuju bahwa setiap hak-hak atas kekayaan

2.

intelektual yang tirnbul dalarn pelaksanaan persetuj uan ini akan dimiliki bersama dan

a.

rnasing-masing Pihak akan diizinkan rnenggunakan hak-hak atas kekayaan intelektual dengan tujuan untuk rnernelihara, rnernakai tersebut.

dan

rneningkatkan

hak

kekayaan

intelektual

3

b.

seandainya hak kekayaan intelektual dipergunakan oleh Pihak

dan/atau

lembaga

atas

nama

Pemerintah

untuk

kepentingan komersial, maka

Pihak lainnya berhak memperoleh bagian royalti yang adil.

3.

Para

Pihak akan sal ing menj amin,

bahwa hak kekayaan

intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak ke dalam wilayah Pi hak lainnya dalam rangka pelaksanaan setiap pengaturan proyek atau

kegiatan - kegiatan,

tidak

merupakan

hasil

dari

suatu

pelanggaran hak-hak Pihak ketiga yang sah .

PASAL

1.

Untuk

tujuan

III

pelaksanaan

dari

Persetujuan

ini

akan

dibentuk suatu Komisi Bersama Indonesia - Nicaragua untuk Kerj asama Ekonomi, Ilmu Pengetahuan dan Teknik, yang akan bersidang apabila dianggap perlu atas persetujuan kedua belah Pihak bertempat di Indones i a atau di Nicaragua.

4

2. ekonomi,

Komisi

Bersama

Indonesia

-

Nicaragua . untuk kerj asama

ilmu pengetahuan dan teknik akan melaksanakan fungsi-

fungsi antara lain sebagai berikut :

a.

Meneliti dan menyetujui proyek-proyek khusus;

b.

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan persetujuan ini;

c.

Melakukan

pengaturan

mengenai

bentuk-bentuk

kerjasama yang disebut dalam Pasal II; d.

Melakukan peninjauan atas kemajuap dari kerjasama antara kedua negara dan membuat rekomendasi kepada kedua

Pemerintah mengenai

kegiatan-kegiatan

dan

proyek-proyek yang dapat dilaksanakan.

3.

pengaturan

Komisi Bersama Indonesia

-

Nicaragua akan menentukan

prosedur pada pertemuan pertama.

PASAL IV

Para

Pihak

Indonesia - Nicaragua,

akan

menentukan

persyaratan umum,

melalui

Komisi

Bersama

hak dan kewajiban dari

Kedua Pihak dalam melaksanakan kerjasama atas dasar undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara.

5

PASAL V

Atas dasar undang-undang dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara, dan at as dasar kewaj iban internasional serta, kemampuan mereka, Para Pihak akan menawarkan semua fasilitas yang diperlukan untuk mendorong kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik .

PASAL VI

Tambahan bantuan keuangan dari badan-badan internasional dan/atau negara lain, oleh

salah

satu

atas kesepakatan bersama,

Pihak

untuk

mernbiayai

dapat digunakan

kegiatan-kegiatan

yang

dilaksanakan dalam rangka Persetujuan ini.

PASAL VII

Dokumen-dokumen disampaikan

sesuai

dengan

dan

informasi

persyaratan

teknis

dari

yang

Persetujuan

telah atau

pengaturan, atau kontrak-kontrak yang tercakup dalam kerangka ini akan diperlakukan secara rahasia oleh kedua belah Pihak dan tidak akan diberikan kepada warga negara

dari

negara ke

tiga yang

tergabung dalam lembaga yang bekerj a untuk salah satu Pihak, tanpa kesepakatan kedua belah Pihak.

6

PASAL VIII

Masing-masing Pihak akan, sesuai dengan undang-undang dan peraturannya yang berlaku,

memberikan kepada warga negara dari

pihak lain, sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini, bantuan yang diperlukan dalam menunaikan kewajiban mereka .

PASAL IX

Pemerintah

tuan

rumah

akan

bertanggung

jawab

atas

I

tuntutan yang mungkin diajukan oleh pihak ketiga terhadap para ahli, penasehat, teknisi atau orang-orang lain yang melaksanakan pelayanan resmi sehubungan dengan tuntutan

atau kerugian kecuali

kerugian yang timbul disebabkan tindak pidana, kelalaian berat atau perbuatan salah yang disengaja

dari yang bersangkutan.

PASAL X

Persiapan, koordinasi dan pelaksanaan dari persetujuan, program

dan

proyek

khusus

yang

disebut

dalam

Pasal

I

dari

Persetujuan akan disetujui dan ditandatangani oleh Pejabat - pejabat dari

Instansi

Persetujuan,

yang program

berwenang dan

dari

proyek

kedua

belah

seperti

persyaratan, hak dan kewajiban dari kedua Pihak.

itu,

Pihak.

Pada

dirumuskan

7

PASAL XI

Segala perbedaan antara Para Pihak, mengenai penafsiran a tau

penerapan dari

Persetuj uan

ini

akan diselesaikan melalui

konsultasi dan perundingan antara Para Pihak.

PASAL XII

1.

Atas

permintaan

salah

satu

Pihak,

Persetujuan

ini

dapat

dirubah berdasarkan kesepakatan bersama .

2.

Apabila salah satu Pihak berkeinginan untuk merubah suatu ketentuan dari Persetujuan, permohonan

setiap

waktu,

dimungkinkan dengan mengajukan

melalui

saluran

diplomatik

atau

konsultasi antara Para Pihak.

3.

Konsultasi-konsultasi akan dimulai dalam periode tiga bulan dari tanggal permohonan,

kecuali apabila Para Pihak setuju

untuk perpanjangan periode tersebut.

4.

Setiap perubahan pada Persetujuan ini akan disetujui sesuai dan atas dasar prosedur perundang-undangan dari masing-masing Pihak dan mulai berlaku melalui pertukaran Nota Diplomatik.

8

PASAL XIII

Persetujuan

ini

akan

mulai

berlaku

pada

tanggal

pertukaran nota pemberitahuan bahwa persyaratan perundang-undangan oleh Para Pihak telah dipenuhi.

PASAL XIV

1.

Persetujuan akan tetap berlaku untuk masa periode lima tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang selama periode satu tahunan.

2.

Persetujuan ini dapat dimintakan berhenti berlakunya oleh masing-masing Pihak dalam batas waktu enam bulan sebelum masa berlakunya habis.

Pernyataan pemberhentian masa berlakunya

tersebut tidak akan mempengaruhi program-program atau proyek yang sedang dilaksanakan.

SEBAGAI BUKTI, dikuasakan

oleh

Persetujuan ini.

yang bertanda tangan dibawah ini,

Pemerintah

masing-masing

telah

yang

menandatangani

9

DIBUAT di New York pada hari Rabu tanggal 28 September 1994, dalam rangkap tiga asli masing-masing dalam bahasa Indonesia, bahasa Spanyol dan bahasa Inggris, kedua Naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dalam hal terjadi perbedaan dalam penafs i ran,

Naskah bahasa Inggris yang akan digunakan.

ATAS NAMA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Signed

ATAS NAMA PEMERINTAH NICARAGUA

Signed

ALI ALATAS, SH

ERNESTO LEXL ~HEZ

MENTER! LUAR NEGERI

MENTER! LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NICARAGUA

TRATADO BASICO PARA COOPERACION ECONOMICA, CIENTIFICA Y TECNICA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA y

EL GOBIERNO DE NICARAGUA

================================================================= El Gobierno de la Republica de Indonesia y el Gobierno de la Republica de Nicaragua, a continuaci6n llamados "Las Partes": Inspirados por el deseo de profundizar y fortalecer los lazos de amistad que existen entre los dos paises; Conscientes de las ventajas de un esfuerzo unido, utilizando todas las posibilidades de cooperaci6n econ6mica, cientifica y tecnica para el desarrollo de los dos paises y por el beneficio de sus dos pueblos; Han decidido firmar un Acuerdo Marco para Cooperaci6n Econ6mica, Cientifica y Tecnica , y para este objetivo Han acordado lo siguiente: ARTICULO I Las Partes deberan promover la cooperaci6n econ6mica, cientifica y tecnica entre ellas, y con este fin, mediante mutuo consentimiento, disenar acuerdos especificos, programas y proyectos que cubran areas de interes comun con el objetivo del desarrollo econ6mico y social de Las Partes . ARTICULO II 1.

Las Partes adoptaran todas las medidas necesarias para promover la cooperaci6n tecnica entre ellos, a traves del intercambio de informaci6n cientifica y tecnol6gica y de expertos, tecnicos y entrenadores, adicionalmente a la promoci6n de todos los aspectos de cooperaci6n tecnica entre instituciones especializadas entre los dos paises.

2.

3.

Las Partes acuerdan que cualquier propiedad intelectual que surgiera de l a aplicaci6n de este acuerdo sera propiedad conjunta y a.

cada Parte debera permitirsele utilizar dicha propiedad intelectual para los prop6sitos de mantener, adaptar y mejorar la propiedad referida;

b.

en el even to de que dicha propiedad intelectual fuera utilizada por la Parte y/o instituciones en representaci6n de la Parte para fines comerciales, la otra parte tendra derecho a obtener una parte equitativa de esos beneficios.

Las Partes deberan indemnizarce mutuamente en cuanto a que el Derecho de Propiedad Intelectual introducido por una parte en el territorio de la otra Parte para la aplicaci6n de cualquier proyecto o acti vi dad, no es resultado de ninguna violaci6n de un derecho legitimo de una tercera parte. ARTICULO III

1.

Para el prop6sito de aplicar el presente Acuerdo, una Comisi6n Mixta Indonesia~Nicaraguense para Cooperaci6n Econ6mica, Cientifica y Tecnica debera ser establecida y debera reunirse cuando lo considere apropiado mediante mutuo acuerdo, al terna ti vamente en Indonesia y Nicaragua.

2.

La Comisi6n Mixta Indonesia -Nicaraguense para Cooperaci6n Econ6mica, Cientif i ca y Tecnica debera desempeftar, entre otras, las siguientes funciones: a.

examinar y aprovar proyectos especificos;

b.

supervisar la ejecuci6n del presente acuerdo;

c.

regular las formas de cooperaci6n referidas en el Articulo II;

d.

3.

revisar el progreso de la cooperaci6n entre los des paises y hacer recomendaciones a los Gobiernos concernientes a acti vida des y proyectos que pudieran ser emprendidos.

La Comisi6n Mixta Indonesia -Nicaraguense deb era determinar sus propias normas de procedimiento en su primera reuni6n. ARTICULO IV

Las Partes deberan establecer, a traves de la Comisi6n Mixta Indonesia-Nicaraguense, los terminos y condiciones generales, derechos y obligaciones de las Partes para la ej ecuci6n de la cooperaci6n de acuerdo a las leyes y regulaciones que rigen en sus respectivos paises. ARTICULO V Sujetas a las leyes y regulaciones de sus respectivos paises, a sus obligaciones internacionales y a sus capacidades, las Partes deberan ofrecer todas las facilidades necesarias para promover la cooperaci6n econ6mica, cientifica y tecnica. ARTICULO VI Apoyo financiero internacional de otros cuerpos internacionales y/o otros paises podrian, mediante mutua acuerdo, ser utilizados por cualquiera de Las Partes para financiar las actividades ejecutadas en el marco de este Acuerdo. ARTICULO VII Documentos tecnicos e informaci6n remitidos de acuerdo a los terminos de este Acuerdo, o arreglos, o contratos concluidos bajo su auspicio, deberan ser tratados confidencialmente per las des Partes y no deberan ser entregados a personas naturales o juridicas de terceros paises en otras entidades, sin el consentimiento de las des Partes.

ARTICULO VIII Cada parte deb era, de acuerdo a sus leyes y regulaciones vigentes, acordar a los ciudadanos de la otra, la asistencia necesaria en el cumplimiento de sus responsabilidades, consiguientemente con las provisiones de este acuerdo. ARTICULO IX El pais anfitri6n sera responsable por demandas que fueran presentadas por terceras partes, contra expertos, asesores, tecnicos u otras personas desempefiando servicios oficiales, en relaci6n a demandas u obligaciones excepto aquellas originadas en actos criminales, negligencia crasa o actos dafiinos voluntaries de esos individuos . ARTICULO X La preparaci6n, coordinaci6n y ejecuci6n de acuerdos especificos, programas y proyectos mencionados en el Articulo I del Acuerdo deber an ser acordados y concluidos por autoridades competentes de las dos Partes. Dichos acuerdos, programas y proyectos deberan especificar los terminos y condiciones, derechos y obligaciones de las Partes. ARTICULO XI Todas las diferencias entre las Partes contratantes en relaci6n a la interpretaci6n o aplicacion de este Acuerdo podra ser resuelta mediante consultas y negociaciones entre las Partes . ARTICULO XII 1.

Atendiendo solicitud de cualquiera de las Partes, el presente Acuerdo podra ser revisado mediante consentimiento mutuo.

2.

Si cualquiera de las Partes considera deseable enmendar cualquier provision del Acuerdo, podra asi solicitarlo , en cualquier momento a traves de canales diplomaticos o consultas entre las Partes.

3.

Dichas . consultas deberan iniciarse dentro de un periodo de tres meses desde la fecha de la solicitud, a menos que las Partes acuerden una extensi6n de este periodo.

4.

Cada enmienda a este Acuerdo debera ser aprobada de acuerdo a los procedimientos constitucionales de cada Parte y debera regir a traves del intercambio de notas diplomaticas . ARTICULO XIII

Este acuerdo debera entrar en vigor en la fecha de intercambio de notificaciones que los respectivos requerimientos constitucionales para la entrada en vigor de este Acuerdo han sido satisfechas por las dos Partes. ARTICULO XIV 1.

El Acuerdo debera permanecer en vigor por un periodo de 5 (cinco} afios y debera ser extendido automaticamente por periodos sucecivos de un afio.

2.

Este acuerdo podra ser renunciado por cualquiera de las Partes suj eto a seis meses de notificaci6n previa. Dicha renuncia no debera afectar programas o proyectos en vias de ejecuci6n .

EN PRESENCIA DE TESTIGOS, los abajo firmantes, habiendo sido debidamente autorizados por sus Gobiernos, han firmado este Acuerdo HECHO en Nueva York, el dia 28 de Septiembre de 1994, en duplicados en los idiomas Indonesia, Espafiol e Ingles, todos los textos siendo igualmen te autenticos. En caso de diferendos en interpretaci6n de este Acuerdo, el texto en Ingles prevalecera. POR EL GOBI$RNO DE LA REPUBLICA DE INDONESIA

Signed S.E. ALI ALATAS , SH MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE INDONESIA

POR EL GOBieRNO DE NICAAAGtJA

Signed S . E. ERNESTO J:iEAbJ)ANCHEZ MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE NICARAGUA

BASIC AGREEMENT FOR ECONOMIC, SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF NICARAGUA

================================================================= The Government of

the

Republic of

Indonesia and the

Government of Nicaragua hereinafter referred to as "The Parties". Inspired by desire to deepen and strengthen the bonds of friendship that exist between both countries Aware of the advantages of a united effort in making use of all the possibilities of economic,

scientific and technical

cooperation for the development of both countries for the benefit of their people Have decided to sign a

Basic Agreement for Economic,

Scientific and Technical Cooperation, and for this objective

Have agreed as follows

ARTICLE

The

Parties

shall

I

promote economic.

scientific and

technical cooperation between the Parties, and to this end shall, by and

mutual

consent,

projects

which

draw cover

up

specific

areas

of

agreements, programmes

common

interest

with

objective of economic and social development of the Parties.

the

2

ARTICLE II

1.

The

Parties

shall

take

all

necessary

measures

to

encourage technical co-operation between them thrOugh the exchange of scientific and technological data and of experts,

technicians

and trainers in addition to the encouragement of all aspects of technical co-operation between specialized institutions of both countries.

2.

The Parties agree that any intellectual property arising

under the implementation of this agreement will be jointly owned and

a.

each

Party

shall

intellectual maintaining,

allowed '

be

property

for

to

the

use

such

purposes

of

adapting and improving the relevant

property;

b.

in the event that the intellectual property is used by the Party and/or institutions on behalf of the Party

for

shall

entitle

royalty.

commercial to

purposes,

obtain

the

equitable

other

Party

portion

of

3

3.

The

Parties

shall

indemnify

each

other

that

the

Intellectual Property Right brought by the Party into the territory of

the

other

Party

for

the

implementation

of

any

project

arrangement or activities, is not resulted from any infringement of third party's legitimate rights.

ARTICLE III

For the purpose of implementing the present Agreement an

1.

Indonesian - Nicaraguan Joint Commission for Economic, Scientific and Techni cal Cooperation shall be established, and shall meet when considered

appropriate

by

mutual

agreement,

alternately

in

Indonesia and Nicaragua.

2.

The

Indonesian

Nicaraguan

Joint

Commission

for

Economic, Scientific and Technical Cooperation shall perform among other things the following functions :

a.

examine and approve specific projects;

b.

supervise the execution of the present agreement;

4

c.

regulate the forms of cooperation to which Article II refers;

d.

review the progress of the cooperation between the two

countries

and

make

recommendations

to

the

Governments concerning activities and projects that could be undertaken.

The

3.

Indonesian

Nicaraguan

Joint

Commission

shall

determine its own rules of procedure at its first meeting.

ARTICLE IV

The Parties shall set out through the Nicaraguan Joint Commission, rights

and

obligations

of

Indonesian

-

the general terms . and conditions, the

Parties

for

carrying

out

the

cooperation subject to the laws and regulations that are in force in their respective countries.

ARTICLE V

Subject to the laws and regulations of their respective countries,

co

their

international

obligations,

capabilities, the Parties shall offer all the for

the

encouragement

cooperation.

of

economic,

and

fac~lities

scientific

and

to

their

necessary technical

5

ARTICLE VI

Additional financial support from international bodies and/or other countries may,

upon mucual consenc, be utilized by

either Party to finance the activities

carried out within the

framework of this Agreement.

ARTICLE VII

Technical documents and information which are conveyed in accordance with the terms of this Agreement,

or arrangement,

contracts

shall

concluded

under

its

auspices

be

or

treated

confidentially by both parties and shall not be given to natural or juridical persons of third countries in other entities, without the consent of both Parties .

ARTICLE VIII

Each Party shall, in accordance with its existing laws and regulations, grant to the citizens of the other, pursuant to the provisions

of

this Agreement,

fulfillment of their duties.

necessary assistance

in the

6

ARTICLE IX

The host government will be responsible for claims which may

be

brought

technicians

or

by other

third

parties

persons

against

performing

experts,

official

advisors,

services

in

respect of claims or liabilities except liabilities arising from criminal acts, gross negligence or willful misconduct of the said individuals.

ARTICLE X

The

preparation,

coordination

and

implementation

of

specific agreements, programmes and projects mentioned in Article I of the Agreement shall be agreed upon and concluded by competent authorities projects

of

shall

both

Parties.

specify

the

Such terms

agreements, and

programmes

conditions,

rights

and and

obligations of the Parties.

ARTICLE XI

All differences between the contracting Parties regarding the interpretation or application of this Agreement may be resolved by consultation and negotiation between the Parties.

7

ARTICLE XII

1.

.

At the request of either Party, the present Agreement may

be revised by mutual consent.

2.

If either of the Parties considers it desirable to amend

any provision of the Agreement,

it may so request, at any time

through diplomatic channels or consultation between the Parties.

3.

Such consultations shall begin within a period of three

months from the date of the request unless the Parties agree to an extension of this period.

4.

Every amendment to this Agreement shall be approved in

accordance with the constitutional procedures of either Party and shall enter into force through exchange of diplomatic notes.

ARTICLE XIII

This Agreement shall enter into force on the date of the exchange

of

notifications

that

the

respective

constitutional

requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled by the two Parties.

8

ARTICLE XIV

The Agreement shall remain in force for a period of 5

1.

(five}

years and shall be automatically extended for successive

periods of one year. This Agreement may be denounced by either Party subject

2.

to six months prior notice.

such denunciation shall not affect

programmes or projects being executed.

WITNESS

IN authorized

by

their

WHEREOF,

respective

the

undersigned ,

Governments,

have

being

duly

signed

this

Agreement.

DONE at New York on this 28th day of September 1994 in duplicate in the Indonesian, Spanish and English languages , all texts

being

equally

authentic.

In

case

of

divergence

of

interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPU~C

OF INDONESIA

Signed H.E. ALI ALAiAS, SH MINISTER OF OREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF NICARAGUA

Signed It. 'E. ER.NFSTO., LEAL SANCHEZ MtNISTER OF FORErGN AFFAIRS OF NICARAGUA