ب س م الله ال رح م ن ال رح یم

PENETAPAN NOMOR XXXX/Pdt.P/2017/PA.Ktbm

‫ﺑ ِﺳْ ِم ﱠﷲِ اﻟرﱠ ﺣْ ﻣ َِن اﻟرﱠ ﺣ ِِﯾم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan nikah antara: PEMOHON I, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan wiraswasta, beralamat di Desa GDYP, Kecamatan ABTM,

Kabupaten

Lampung

Utara,

sebagai

Pemohon I; PEMOHON II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan guru, beralamat di Desa PNGRT,

Kecamatan

ABTM

Kabupaten Lampung Utara, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon Pengadilan Agama Tersebut ; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksisaksi serta memeriksa bukti-bukti yang dikemukakan di persidangan ; DUDUK PERKARA Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Ktbm, tanggal 24 Januari 2017 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2014 di Kelurahan/desa PNGRT, Kecamatan ABTM, Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Ktbm.

Kotabumi. dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama UMR dengan mahar berupa CINCIN EMAS. dibayar TUNAI yang menjadi munakih (yang menikahkan/ Penghulu) adalah ASN dengan saksi nikah bernama SRTB dan LTB; 2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat; 3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus PERJAKA dalam usia 32 tahun sementara Pemohon II berstatus GADIS dalam usia 28 tahun; 4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak / belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut; 5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak yang bernama: YNPR, umur 2 TAHUN (lahir pada tanggal 20 Maret 2015); 6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon; 7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam); 8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dam ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA ABTM .untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabumi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Ktbm.

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II)

yang dilangsungkan pada tanggal 14

September 2014 di PNGRT; 3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II; Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri ke muka persidangan; Bahwa

kemudian

dibacakan

surat

permohonan

para

Pemohon

tertanggal 23 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor XXXX/Pdt.P/2017/PA.Ktbm, tanggal 24 Januari 2017 yang pada pokok isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon; Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Para Pemohon menyampaikan beberapa alat bukti tertulis, yaitu: 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1803051505820XXX atas nama PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1871036910860XXX atas nama PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara tanggal 20 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1803051201150XXX atas nama kepala keluarga PEMOHON I yang dikeluarkan oleh Kepala Disduk Capil Kabupaten Lampung Utara tanggal 18 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3; Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, para Pemohon telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu :


1. SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa PPRJ, Kecamatan ABTM, Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014, yang akad nikahnya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I; - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dihadiri pegawai pencatat nikah dari KUA, tetapi hanya dihadiri Pembantu Pencatat Nikah dari Desa yang bernama ASN; - Bahwa akad nikah dilangsungkan secara Islam; - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama UMR, yang diwakilkan kepada Pembantu PPN; - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Basir dan LTB, serta maharnya berupa cincin emas dibayar tunai; - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah karena memang suka sama suka dan sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sampai sekarang tetap beragama Islam; - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan atau meragukan pernikahannya; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;


- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini bertujuan mendapatkan buku nikah resmi dari KUA, karena ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA ABTM; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi semua persyaratan administrasi pernikahan, tetapi Pembantu PPN tidak melaporkan kepada KUA setempat; 2. PEMOHON II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, tempat kediaman di Desa SRKT, Kecamatan ABTM, Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah adik ipar Pemohon I; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014, yang akad nikahnya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I; - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II; - Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dihadiri pegawai pencatat nikah dari KUA, tetapi hanya dihadiri Pembantu Pencatat Nikah dari Desa yang bernama ASN; - Bahwa akad nikah dilangsungkan secara Islam; - Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama UMR, yang diwakilkan kepada Pembantu PPN; - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Basir dan LTB, serta maharnya berupa cincin emas dibayar tunai; - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan; - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;


- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah karena memang suka sama suka dan sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sampai sekarang tetap beragama Islam; - Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan atau meragukan pernikahannya; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini bertujuan mendapatkan buku nikah resmi dari KUA, karena ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA ABTM; - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi semua persyaratan administrasi pernikahan, tetapi Pembantu PPN tidak melaporkan kepada KUA setempat; Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan; Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ; Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah adalah permohonan itsbat / pengesahan nikah dan Para Pemohon mendalilkan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam pada tanggal 14 September 2014, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II dan disaksikan dua orang saksi, dengan mas kawin berupa cincin emas dibayar Tunai, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama, oleh


karenanya permohonan ini diajukan ke Pengadilan Agama untuk memperoleh pengesahan nikah secara hukum negara berdasarkan putusan pengadilan; Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut; Menimbang, bahwa alat bukti surat yang disampaikan Para Pemohon adalah P.1, P.2, dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, serta Kartu

Keluarga, masing-masing dikeluarkan oleh

pejabat yang berwenang, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, serta telah bermeterai cukup, maka sesuai ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis tersebut belum memenuhi syarat formil untuk disampaikan di persidangan. Namun demikian terhadap isi dan maksud bukti tersebut ternyata telah diakui dan tidak ada bantahan mengenai kebenaran alat bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 adalah Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka bukti tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Desa PNGRT Rt 001 Rw 001, Kecamatan ABTM, Kabupaten Lampung Utara, dan telah berstatus menikah serta telah hidup berkeluarga; Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah SAKSI I dan SAKSI II, dan keterangan kedua saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi sendiri dan


keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud pasal 172 R.Bg maka berdasarkan pasal 308 R.Bg. dan 309 R.Bg. kedua orang saksi para Pemohon dipandang telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, dan keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan masing-masing dari 2 saksi para Pemohon pula, ternyata bersesuaian dan tidak bertentangan dengan dalildalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan pasal 3XXXX R.Bg., keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu patut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti para Pemohon baik bukti tertulis P1, P.2, dan P.3 maupun keterangan 2 orang saksi di muka persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa PNGRT Kecamatan ABTM, Kabupaten Lampung Utara, dan telah berstatus menikah serta telah hidup berkeluarga;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2014, yang akad nikahnya dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I;

-

Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak dihadiri pegawai pencatat nikah dari KUA, tetapi hanya dihadiri Pembantu Pencatat Nikah dari Desa yang bernama ASN;

-

Bahwa akad nikah dilangsungkan secara Islam;

-

Bahwa wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama UMR, yang diwakilkan kepada Pembantu PPN;

-

Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah Basir dan LTB, serta maharnya berupa cincin emas dibayar tunai;

-

Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;


-

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah karena memang suka sama suka dan sewaktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam hingga sampai sekarang tetap beragama Islam;

-

Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah, keduanya tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada orang yang keberatan atau meragukan pernikahannya;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 1 orang anak;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini bertujuan mendapatkan buku nikah resmi dari KUA, karena ternyata pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat di KUA ABTM;

-

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah melengkapi semua persyaratan administrasi pernikahan, tetapi Pembantu PPN tidak melaporkan kepada KUA setempat; Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon sebagaimana

dalam petitum adalah agar Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagaimana yang telah terurai dalam posita, maka dalam hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut; Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”, sedangkan untuk bisa dilangsungkan suatu perkawinan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “untuk melaksanakan perkawinan harus ada: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul”; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon telah didapat fakta yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada 2014, di rumah orang tua Pemohon I di Desa Kotabatu Ngaras, Kecamatan Pesisir Selatan Krui, Kabupaten Lampung Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Umar bin Sajalan Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Ktbm.

yang diwakilkan kepada Penghulu/P3N bernama ASN dan saksi nikahnya adalah Basir dan LTB, serta maharnya berupa cincin emas dibayar tunai, maka terhadap fakta tersebut ternyata telah bersesuaian dengan dalil permohonan Para Pemohon yang menerangkan keduanya menikah pada tanggal 14 September 2014, sehingga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah menurut agama Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pula telah diperoleh fakta bahwa pemohon I dan pemohon II tidak terkait hubungan darah maupun sesusuan dan keduanya beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6, 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan pemohon I dan pemohon II telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan dalam melangsungkan pernikahan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan mereka harus dianggap tetap ada, tetap melekat dan mengikat diantara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang sah; Menimbang, bahwa perkara ini sejalan dengan doktrin Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam Kitab I’anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

‫ﻋُﺪ ْوٍل‬ ُ ‫ْﻦ‬ ِ ‫َﺎﻫَﺪ ﻳ‬ ِ‫ﻧَﺤِﻮ َوﻟ ﱟِﻲَوﺷ‬ ْ ‫ﱠﺘِﻪَوُﺷُْﺮِوِﻃﻪِ ْﻣﻦ‬ ِ ‫ِﻛْﺮ ِﺻﺤ‬ ُ‫َﺎح َﻋﻠَﻰ َْاﻣﺮأٍَة ذ‬ ٍ ‫ﺑِﻨِﻜ‬ Artinya:

‫ﱠﻋْﻮى‬ َ ‫َوﻓِﻰ اﻟﺪ‬

Dalam hal pengakuan telah menikahi seorang wanita, maka harus

dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil (terjaga muru’ahnya); maka atas semua pertimbangan tersebut di atas, permohonan pengesahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan; Menimbang, bahwa terhadap segala hal keterangan dalam surat permohonan yang tidak dibuktikan oleh para Pemohon, maka Majelis berpendapat harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.P/2017/PA.Ktbm.

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal; Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II; Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan perundangundangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini; MENETAPKAN 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 14 September 2014, di Desa PNGRT, Kecamatan ABTM, Kabupaten Lampung Utara; 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan yang telah di Isbatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ABTM, Kabupaten Lampung Utara; 4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 441.000,- (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awal 1438 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari H. MOHAMAD MU’MIN, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I. serta AHMAD SATIRI, S.Ag., M.H.


masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut yang didampingi oleh TETI PITRIANI, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd. 1.

Ttd.

ALI MUHTAROM, S.H.I., M.H.I.

H. MOHAMAD MU’MIN, S.H.I., M.H.

Ttd.

2.

AHMAD SATIRI, S.Ag. Panitera Pengganti Ttd. TETI PITRIANI, S.H.I.

Perincian Biaya: : Rp. 1. Biaya Pendaftaran 30.000,: Rp. 2. Biaya Proses 50.000,: Rp. 350.000,3. Biaya Panggilan : Rp. 4. Biaya Redaksi 5.000,: Rp. 5. Biaya meterai 6.000,: Rp. 441.000,Jumlah (Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)


ب س م الله ال رح م ن ال رح یم

Recommend Documents