,:i
\
l:t 4A,/),\
*a*;iy
SALINAN
i-:-j6r1lv
MENTERIDALAM NEGERI REPUBLIKINDONESIA
PERATURANMENTERIDALAMNEGERI NOMOR25 TAHUN2OO9 TENTANG PEDOMANPENYUSUNAN ANGGARANPENDAPATAN 2O1O DAN BELANJA DAERAHTAHUN''ANGGARAN DENGANRAHMATTUHANYANG MAHA ESA MENTERIDALAMNEGERI. Menimbang :
bahwa untuk melaksanakanketentuanPasal 34 ayat (2) Peraturan Keuangan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaan Daerah,perlu menetapkanPeraturanMenteriDalam Negeritentang PedomanPenyusunanAnggaranPendapatandan BelanjaDaerah TahunAnggaran2010;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor17 Tahun2003tentangKeuanganNegara (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomora286); 2. Undang-Undang Nomor '1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Tahun2004Nomor Negara(LembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor3a55); 5, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab KeuanganNegara(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 66, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4400); 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun 2004 Nomor104,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesia Nomor4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Tahun2004Nomor Daerah(LembaranNegaraRepublikIndonesia 125, Tambahan LembaranNegara RepublikIndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah diubahbeberapakali, terakhirdengan Kedua Undang-Undang Nomorl2 Tahun2008tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah (LembaranNegara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesiaNomor4844\'.
,)
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 6. Undang-Undang Daerah KeuanganAntara PemerintahPusat dan Pemerintahan (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4438); Nomor58 Tahun2005tentangPengelolaan 7. PeraturanPemerintah KeuanganDaerah,(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2005 Nomor MA, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesiaNomor4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentttang Negara KeuanganBadanLayananUmum(Lembaran Pengelolaan RepubliklndonesiaTahun2005 Nomor48, TambahanLembaran NegaraRepubliklndonesiaNomor4502)', Nomor38 Tahun2007 tentangPembagian 9. PeraturanPemerintah Daerah Pemerintahan Antara Pemerintah, Urusan Pemerintahan (Lembaran DaerahKabupaten/Kota Provinsi,dan Pemerintahan Negara RepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor 82, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4737); 10.PeraturanPemerintah Nomor41 Tahun 2007 tentangOrganisasi PerangkatDaerah(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2007 Nomor89, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia N o m o ra 7 4 1 ) ; ll.Peraturan MenteriDalam NegeriNomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuanganDaerah, sebagaimanatelah diubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor59 Tahun 2007 tentang PerubahanAtas PeraturanMenteri Dalam Negeri Keuangan Nomor 13 Tahun2006 tentangPedomanPengelolaan Daerah; l2.PeraturanMenteriDalam NegeriNomor61 Tahun 2007 tentang KeuanganBadan LayananUmum PedomanTeknisPengelolaan Daerah. MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURANMENTERIDALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUNANGGARAN2010. Pasal1
DalamPeraturan Menteriiniyangdimaksuddengan: 1. AnggaranPendapatandan BelanjaDaerah yang selanjutnyadisingkatAPBD, daerahyangdibahasdan disetujui adalahrencanakeuangantahunanpemerintahan pemerintah daerahdan DPRD,dan ditetapkandenganperaturan bersamaoleh daerah. 2. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok-pokokkebijakan yang harus diperhatikandan dipedomanioleh pemerintahdaerah dalam penyusunandan penetapan APBD. Kabupaten/Kota. Pemerintah 3. Pemerintah DaerahadalahPemerintah Provinsidan 4. KepalaDaerahadalahGubernurdan BupatiA//alikota.
-3 -
Pasal 2 (1)Pedomanpenyusunan APBDTahunAnggaran2010,meliputi: pembangunan tahun2010 dan prioritas a. tantangan penyusunan APBD; kebijakan b. pokok-pokok APBD;dan c. teknispenyusunan d. hal-halkhusus. dimaksud (2)Uraianpedomanpenyusunan APBDTahunAnggaran2010sebagaimana padaayat(1)tercantum Menteriini. dalamLampiranPeraturan Pasal3 yang berkaitandenganpedomanpenyusunan Semuaperaturanperundang-undangan APBD tahun sebelumnyatetap berlaku, sepanjangtidak bertentangandengan PeraturanMenteriini. Pasal4 Peraturan Menteriini mulaiberlakupadatanggalditetapkan. di Jakarta Ditetapkan padatanggal9 Juni2009 MENTERIDALAMNEGERI ttd H. MARDIYANTO
n sesuaidenganaslinya A B I R OH U K U M .
.f,\JF
I
,js.rba.\'01^4^^ F_ PERWIRA
\
-4-
MENTERIDALAMNEGERI LAMPIRAN:PERATURAN : 25 TAHUN2009 NOMOR : 9 J u n i2 0 0 9 TANGGAL
ANGGARANPENDAPATAN PEDOMANPENYUSUNAN DAN BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2O1O
t.
TAHUN201O PEMBANGUNAN TANTANGANDAN PRIORITAS pembangunansecara nasional Dalam rangka menjagakesinambungan maka keterpaduan dan sinkronisasi,kebijakan program/kegiatanantara dan Keterpaduan Daerahperlulebihditingkatkan. Pemerintah denganPemerintah dilakukanmelaluiupaya penyamaanpersepsiterhadaptantangan, sinkronisasi yang menjadiperhatianbersama prioritas, dan langkahkebijakanpembangunan dalam diamanatkan gunatercapainya nasionalsebagaimana tujuanpembangunan DasarNegaraRepublikIndonesia1945.Untukitu, beberapahal Undang-Undang APBDTahun yangperludiperhatikan Daerahdalampenyusunan oleh Pemerintah Anggaran2010antara lain: ',|. Denganmemperhatikan berbagaikemajuanyang dicapaidan kendalayang dihadapipada TahunAnggaran2008 sertaprakiraandinamikakondisltahun dan dihadapipada 2009,masalahdan tantanganutamayangharusdlpecahkan tahun 2010, antara lain adalah : (a) Upaya lanjut untuk menanggulangi kemiskinanakibatmasih rendahnyakapasitasproduksidan akses terhadap bahwa Faktayang ada menunjukkan sumberdaya produktifbagi masyarakat. hampirseparuhjumlah provinsimemilikitingkatkemiskinandiatas rata-rata di daerah nasionaldan pada umumnyapendudukmiskinmasihterkonsentrasi perdesaan,(b) Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitaspendidikan, mengingatmasih terdapat anak usia 7-15 tahun yang tidak mengikuti pendidikan dasarakibatfaktorsosialekonomi,budayadan geografi.Selainitu realita menunjukkan bahwa peningkatanpartisipasi pendidikan belum sepenuhnyamengikuti partisipasikualitas pendidikan;(c) Upaya untuk meningkatkankualitas kesehatan,mengingat masih terdapatnyastatus kesehatandan gizi masyarakatyang relatif rendah dibandingkantingkat penyakitmenular (HlV/AlDS,flu regionalASEAN, upaya penanggulangan burung,flu babi),adanyakendalajarak,biaya,dan kondisifasilitaspelayanan menggapaikualitaskesehatan kesehatanyang berakibatsulitnyamasyarakat yang memadai termasukupaya untuk memanfaatkanrevitalisasiprogram keluargaberencana.
2 . Selain itu juga secara nasionalkita masih dihadapkanpada (d) Upaya meningkatkankualitaspelayananpublik mengingatsecara umum masih pemahaman aparatterhadapmaknapelayananpublik,SPM masih terbatasnya masihterbatasnyaaksesterhadapteknologiinformasi terbataspenerapannya, dan komunikasi,masih rendahnyae-litrasiaparaturpemerintahdan masih (e) Upayauntukmeningkatkan yang berbelit-belit; adanyaprosedurpelayanan penerapan masih sistemremunerasi PNS mengingat kinerjadan kesejahteraan birokrasimasih terbatas dan belum merata, dan terbatas, profesionalisme sysfem reward and punishment serl.a pendekatan kinerja belum dapat (0 hal tersebutjuga diperlukan dilaksanakan secaraoptimal.Untukmenunjang serta sistem Upaya untuk menata aspek kelembagaan,ketatalaksanaan, pengawasandan akuntabilitas, menguatkankapasitaspemerintahdaerah, kualitaspenanganan memantapkanpencegahankorupsidan meningkatkan perkarakorupsi.Hal ini sejalandenganmasihrendahnya tertibadministrasi dan pemerintahan daerahyang bermuarapada masih efektivitaspenyelenggaraan rendahnya kualitas pelayanan dan masih terjadinya berbagai macam penyimpangan dalampengelolaan keuangan. J.
Masalah dan tantanganlainnya adalah (g) Upaya untuk memantapkan peningkatan desentralisasi, kualitashubunganpusatdaerahdan antardaerah, meningkatkandaya tarik investasi,menguatkandaya saing ekspor, dan pertanian, (h) Upaya untuk merevitalisasi merevitalisasi industrimanufaktur; perikanandan kehutanan, produktivitas dan kompetensi tenaga meningkatkan kerja, meningkatkanproduktivitasdan akses UKM kepada sumberdaya produktif,meningkatkanketahananpangan, serta meningkatkanstabilitas harga dan mengamankanpasokan bahan pokok, termasuk upaya untuk meningkatkan dukunganinfrastruktur daya saingdaerahdan bagi peningkatan sektorunggulandaerah.
4 . Berdasarkan sasaranyang harus dicapaidalam RPJM ll Tahun 2010-2014, kemajuanyang telahdicapaidalamRPJM I Tahun2005-2009,sertaberbagai pokokyangharusdipecahkan masalahdan tantangan dan dihadapipadatahun 2 0 1 0 ,m a k a p r i o r i t a sp e m b a n g u n anna s i o n apl a d a t a h u n 2 0 1 0 a d a l a h : ( a ) Pemeliharaankesejahteraanrakyat, serta penataan kelembagaandan pelaksanaan sistemperlindungan sosial,dengansasaranyang ingin dicapai adalahmenurunnya (b) Peningkatan tingkatkemiskinan; kualitassumberdaya manusiaIndonesia,dengan sasaranmeningkatnyaakses dan pemerataan pada jenjang usia dini, pendidikandasar yang berkualitas,pendidikan menengahdan tinggi,menurunnyaangka putus sekolahserta kesenjangan
-6-
antara partisipasipendidikanantar kelompokmasyarakat;(c) Pemantapan reformasibirokrasidan hukum, serta pemantapandemokrasidan keamanan nasional,dengan sasaran meningkatnyakinerja birokrasi dalam kontek terwujudnyatata kelola pemerintahanyang baik, kepastian hukum terkait peraturanperundang-undangan dan menurunnyatindak denganharmonisasi peranormasdan partaipolitik,keamanannasional pidanakorupsi,efektivitas daerah;(d) kemandirian daerahdalammewujudkan dan kapasitaspemerintah pertanian, infrastruktur, Pemulihan ekonomiyangdidukungoleh pembangunan dan energi, dengan sasaran laju pertumbuhan ekonomi 5
persen,
investasi,meningkatnya ekspornon migas,tumbuhnyasektor meningkatnya tingkat menurunnya pertanian, perikanandan kehutanan, industripengolahan, pengangguran terbukadan aksesUKM pada sumberdaya produktif;dan (e) Peningkatankualitas pengelolaansumber daya alam dan kapasitas penanganan perubahaniklim,dengansasaranmeningkatnya kapasitas mitigasi dan pelaksanaanrehabilitasidan konservasidan sumber daya alam, meningkatnyapengelolaandaerah aliran sungai dan irigasi partisipatif, meningkatnya pengelolaan sumber daya kelautan serta efektivitas regionaldan daerah. operasionalisasi rencanatataruangnasional, denganprakiraan Penyusunan APBD TahunAnggaran2010 perludisesuaikan asumsiekonomimakro untukAPBN 2010 antaralain; peftumbuhanekonomi terbuka sebesar5 persen,lajuinflasisebesar5,0 persen,angkapengangguran diperkirakan turun menjadi8,0 persendari angkatankerja,jumlah penduduk miskindiperkirakan turunmenjadi12-13,5persenpadatahun2010.Selainitu, perkiraankondisikeuangannegara Daerahjuga dimintamempertimbangkan tahun2010yangakanmengalami defisitAPBNsebesar1,3persendariPDB. o_
Dalam penyusunan program dan kegiatan guna mencapai sasaran pembangunanderah, wajib menerapkanprinsip-prinsip efisiensi,efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Selanjutnyadalam pelaksanaan program dan kegiatantersebut,mensyaratkanperlunyaketerpaduandan sinkronisasiantar kegiatan.baik di antara kegiatandalam satu program maupunkegiatanantarprogram,dalamsatu SKPD dan antarSKPD,dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekatpada masingmasing SKPD serta sinkronisasiprogram dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan. pembagianurusan Hal ini dilakukandengan memperhatikan pemerintahanantara pemerintah, pemerintahandaerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kotasebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor38 Tahun2007.
-l -
beberapa pembangunanperlu diperhatikan 7. Selain itu dalam melaksanakan yang menjadilandasanoperasionalbagi prinsiputama (pengarusutamaan) prinsip seluruhaparaturnegaraadalahmencakupperlunyamengutamakan pengarusutamaan partisipasimasyarakat,pola pembangunan berkelanjutan, antarwilayah yang baik, pengurangan kesenjangan gender,tata pengelolaan dan otonomi desentralisasi daerahtertinggal, dan percepatanpembangunan daerah,sertapadatkarya. II.
APBD KEBIJAKANPENYUSUNAN POKOK-POKOK Daerahdalam yang perlumendapatperhatianPemerintah Pokok-pokok kebijakan penyusunanAPBD Tahun Anggaran2010 terkaitdengan pendapatandaerah, belanjadaerahdan pembiayaan daerahadalahsebagaiberikut: 1. PendapatanDaerah a. Pendapatan Asli Daerah(PAD) kondisikrisis 1) Dalammerencanakan targetPAD supayamemperhatikan dalam Tahun masih berlangsung ekonomisaat ini yang kemungkinan Anggaran2010, yang akan berdampakpada rendahnyapertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakatsehinggaberpengaruhkepada peningkatan PAD di masing-masing daerah. PAD pada umumnya,agar 2) Dalamupayapengelolaan dan peningkatan tidak menetapkankebijakanyang memberatkandunia usaha dan masyarakat. Bahkansebaliknya, bilamanaperludapatdiberikanInsentif untuk menarikatau memberikanrangsanganagar kegiatanekonomi masyarakatcenderungstabil atau meningkat.Upaya tersebut dapat ditempuhmelaluipenyederhanaan sistem dan proseduradministrasi pemungutanpajak dan retribusidaerah, pemberian insentif atau pajak/retribusi ketaatanwajibpajak rasionalisasi daerah,meningkatkan pengendalian dan dan pembayarretribusidaerah,serta meningkatkan pengawasanatas pemungutanPAD yang diikutidengan peningkatan pelayanan. kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan 3) PemerintahDaerahagar secarakonsistenuntuk tidak melaksanakan pemungutan terhadapperaturandaerahyang terkaitdenganpajakdan retribusi daerahyangtelahdibatalkan olehpemerintah. 4) Dalam menetapkantarget pendapatandaerah dari hasil pengelolaan kekayaandaerahyangdipisahkan hendaknyadilakukansecararasional dengan mempertimbangkan hasil dari nilai kekayaandaerah yang
-8-
modaldimaksud. sesuaidengantujuandan fungsipenyertaan disertakan daerah pendapatan daerah,pemerintah Selainitu untukmeningkatkan dapat mendayagunakankekayaan atau aset-aset daerah yang idle denganpihakketiga. kerjasama dengancaramelakukan 5) PemerintahDaerah agar tidak menetapkantarget pendapatanyang DaerahAir Minum(PDAM) berasaldari setoranlababersihPerusahaan yang cakupan pelayanannyabelum mencapai 80% dari jumlah pemilik pendudukdalam wilayahadministratif daerah kabupaten/kota diaturdalamSuratEdaranMenteriDalamNegeri PDAM,sebagaimana Nomor 690147715J tanggal 18 Pebruari 2009 perihal Percepatan terhadapProgramPenambahan 10 juta SambunganRumahAir Minum di Tahun2009 s/d 2013.UntukPDAMyang belummemenuhiketentuan untukdireinvestasikan atas,agarbagianlabayangdiperoleh diupayakan dalamrangkameningkatkan kualitasdanjangkauanpelayanan. 6) Dalam hal daerah telah membentukBadan LayananUmum Daerah (BLUD)sepertiRumah Sakit Daerah,maka penerimaanrumah sakit tersebutdicantumkan dalamAPBD sebagaijenis pendapatanLain-lain PAD Yang Sah, sedangkanbagi rumahsakityang belum menerapkan Pola PengelolaanKeuanganBLUD, maka penerimaanrumah sakit tersebut termasuk pelayananmasyarakatmiskin melalui Jaminan Kesehatan Masyarakat(JAMKESMAS)dicantumkandalam APBD sebagaijenisretribusi. b. DanaPerimbangan pendapatan Untukpenganggaran yang bersumberdari dana perimbangan dalamAPBD TahunAnggaran20'10,perlumemperhatlkan hal-halsebagai berikut: 1) Mengingatprosespenyusunan APBD sudah dimulaisejak bulan Juni 2009 sedangkanpenetapan TahunAnggaran alokasidanaperimbangan 2010 direncanakansekitarbulan Oktober2009, maka pencantuman alokasidana perimbangan dalampenyusunan APBD TahunAnggaran padaalokasidanaperimbangan 2010 didasarkan TahunAnggaran2009 dengantetap memperhatikan realisasipenerimaandua tahun terakhir (TahunAnggaran2007 danTahunAnggaran2008); 2) Terhadapperencanaanalokasidana bagi hasil, pemerintahdaerah dapatmemperkirakan besaranalokasidana bagi hasillebihrendahdari Keputusan Menteri Keuangan Tahun Anggaran 2009, untuk
-9-
kemungkinan mengantisipasi tidakstabilnyahargaminyakdan gas atau lainnyayang cenderungmenurundi tahun 2010. hasil pertambangan apabilaalokasidana bagi hasiltersebuttidak sesuaiatau Selanjutnya dalam dapatdilakukanpenyesuaian lebihtinggidari yang diperkirakan, Perubahan APBDTahunAnggaran2010, 3) Bagi Daerahyang tidak menerimaalokasiDAU karenamemilikicelah fiskalnegatifdan nilainegatifsama atau lebihbesardari alokasidasar berdasarkanpenerapanformula murni DAU, maka untuk menjamin kebutuhanbelanjapegawaiyang meliputigaji pokokdan terpenuhinya dana untuk gaji pokok dan tunjanganPNSD,supayamengalokasikan tunjanganPNSD dalamAPBD TahunAnggaran2010,termasukuntuk kenaikan gaji pokok dan gaji bulan ke-13, yang bersumberdari pendapatan daerahantaralainPAD,DBH Pajakdan DBH SDA dan/atau penerimaan pembiayaan dariSiLPATahunLalu; 4) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikanke kabupaten/kota dan provinsisesuaidenganKeputusanGubernur,dan diarahkan untuk melaksanakanpeningkatankualitas bahan baku, pembinaanindustri,pembinaanlingkungan ketentuan sosial,sosialisasi di bidangcukaidan/ataupemberantasan barangkenacukaipalsu(cukai illegal). Lain-LainPendapatanDaerahYang Sah 1) PemerintahKabupaten/Kota dalammenetapkanpendapatanbagi hasil yang diterima dari provinsi pada Tahun Anggaran 2010 agar menggunakanpagu Tahun Anggaran 2009. Sedangkan bagian pemerintahkabupaten/kota yang belumdirealisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauantarget Tahun Anggaran 2009 agar d i t a m p u ndga l a mP e r u b a h aAnP B DT a h u nA n g g a r a 2 n010; 2) Dana Darurat,Dana BencanaAlam dan SumbanganPihakKetigayang diterimaolehpemerintah daerahbilamanabelumdapatdiperkirakan dan dipastikanpada saat penyusunan APBD Tahun Anggaran2010 agar penganggarannya padaPerubahan dicantumkan APBDTahunAnggaran 2010.
t0-
2. BelanjaDaerah prestasikerjayang berorientasi Belanjadaerahdisusundenganpendekatan oleh karenaitu dalam pada pencapaianhasildari inputyang direncanakan, Daerahberupaya penyusunan APBD TahunAnggaran2010agarPemerintah menetapkantarget capaianbaik dalam kontek daerah,satuan kerja,dan Selainitu kegiatansejalandengan urusanyang menjadikewenangannya. diupayakan agar BelanjaLangsungmendapatporsialokasiyang lebihbesar dan BelanjaModalmendapatporsialokasiyang dariBelanjaTidakLangsung, lebihbesardari BelanjaPegawaiatauBelanjaBarangdan Jasa. a. BelanjaTidakLangsung, meliputi: 1) BelanjaPegawai a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikangaji berkala,tunjangan keluarga,mutasi dan penambahanPNSD agar diperhitungkan acressyang besarnyadibatasimaksimum2,5okdarijumlahbelanja pegawai(gajipokokdan tunjangan); gaji pokok dan tunjanganPNSD agar b) Besarnyapenganggaran jumlah pegawaidan belanja disesuaikan denganhasilrekonsiliasi pegawaiyang sudah dilakukandi masing-masing daerahdalam rangka perhitungan DAU
Tahun
Anggaran 2010
dan
memperhitungkan rencana kenaikangaji pokok dan tunjangan PNSDyangditetapkan Pemerintah; pengangkatan c) Untuk mengantisipasi CPNSD,PemerintahDaerah menganggarkanbelanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhanpengangkatan CPNSDdan formasipegawaitahun2010; d) Dalam upaya meningkatkankinerja aparatur, daerah dapat memberikantambahanpenghasilanbagi PNSD/CPNSDsesuai dengan kemampuankeuangandaerah, yang didasarkanpada pertimbanganbeban kerja, prestasikerja, kondisikerja, tempat bertugas,dan kelangkaanprofesiyang dapat dilakukansecara bertahapdan berkesinambungan; e) Apabila Daerah telah menganggarkantambahan penghasilan dalam bentukuang makan,tidak diperkenankan menganggarkan penyediaanmakanandan minumanharianpegawaidalambentuk kegiatan,
l1
tentang f) SambilmenunggupenetapanRancanganUndang-Undang Pajak dan RetribusiDaerah,biaya pemungutandiartikansebagai dalam bentukpemberianinsentifsejalandengankinerjaorganisasi pencapaiantargetyang ditetapkan.Insentifdiberikanatas dasar kebutuhanriil bagi aparatyangterkaitdenganprosespemungutan pajak daerah, yang besaran insentifnya didasarkan pada pertimbanganasas kepatutan dan kewajaran yang dikaitkan dengan bobot tanggungjawab, peran,beban kerja,prestasidan lokasi kerja serta tidak melebihi5o/odari target penerimaanpajak perundang-undangan. peraturan daerahsesuaidenganketentuan bagi asuransikesehatan 2) Penyediaan anggaranuntukpenyelenggaraan padaPeraturan Nomor28 Tahun PNSDagar berpedoman Pemerintah DalamPenyelenggaraan 2003 tentangSubsididan luran Pemerintah AsuransiKesehatanbagi PegawaiNegeriSipildan PenerimaPensiun serta Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Nomor12 Tahun2009tentang NegeriNomor138/MENKES/PBilli2009 Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero)dan AnggotaKeluarganya di Puskesmas,Balai Kesehatan Masyarakat, dan RumahSakitDaerah.Sedangkanuntukasuransijiwa bagi PNSD atauyang sejenistidakdiperkenankan dianggarkan dalam APBD, kecuali ditentukanlain berdasarkanperaturanperundangundangan.
3) Penganggaranpenghasilandan penerimaanlain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanjapenunjangkegiatanharus didasarkan paoa : a) PeraturanPemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentangKedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyatDaerah,sebagaimana telah diubahbeberapa kaliterakhirdenganPeraturan Nomor21 Tahun2007', Pemerintah b) PeraturanMenteriDalam NegeriNomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan KemampuanKeuanganDaerah, Penganggaran dan
PertanggungjawabanPenggunaan Belanja Penunjang
OperasionalPimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian TunjanganKomunikasi Intensif dan DanaOperasional.
1a
4) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempedomani ketentuansebagaiberikut: a) Penganggaranbelanjakepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkanpada PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000 tentangKedudukanKeuanganKepalaDaerahdan Wakil Kepala Daerah; dimaksuddalamPasal b) Biayapenunjangoperasional sebagaimana 9 ayat (2) PeraturanPemerintahNomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya PenunjangOperasionalKepala Daerah Kabupaten/Kota" termasuk didalamnya "Biaya Penunjang Operasional WakilKepalaDaerahKabupaten/Kota". Kepala c) Bagi daerahotonombarupenganggaran biayaoperasional DaerahA//akilKepala Daerah didasarkanpada pertimbangan rasionalitas terhadap biaya operasional Kepala DaerahAlVakil KepalaDaerahdaerahinduksebelumpemekaran. 5) BelanjaBunga Bagi daerah yang belum memenuhikewajibanpembayaranbunga pinjamanjangka pendek,jangka menengah,dan jangka panjang supaya segera dianggarkanpembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2010. 6) BelanjaSubsidi BelanjaSubsidihanyadiberikankepadaperusahaan/lembaga tertentu yangdayabelinya agarhargaproduksinya olehmasyarakat terjangkau terbatas.Produkyang diberisubsidimerupakankebutuhandasardan menyangkuthajathiduporangbanyaksertaterlebihdahuludilakukan pengkajianagar tepat sasaran dan tidak bertentangandengan peraturanperundang-undangan. 7) BelanjaHibahdan BantuanSosial a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahandaerah yang dilakukanoleh Pemerintah(instansi (sepertiPMl, vertikalsepertiTMMD dan KPUD),semi Pemerintah Daerahlainnya, KONI, Pramuka,KORPRI,dan PKK),Pemerintah perusahaan daerah, serta kemasyarakatan, yang
masyarakat dan
organisasi
secara spesifik telah
ditetapkan
peruntukannya, dalamAPBD; dapatdianggarkan
13
atau lembagayang akan diberikan organisasi b) Dalam menentukan hibah agar dilakukansecaraselektif,akuntabel,transparandan kemampuankeuangan berkeadilandengan mempertimbangkan daerah; (instansi c) Terhadappelaksanaan belanjahibahkepadaPemerintah vertikal) supaya dilaporkankepada Menteri Dalam Negeri up. DirekturJenderalBinaAdministrasi KeuanganDaerahdan Menteri Keuangansetelahtahunanggaranberakhir; d) Dalam menjalankan fungsi Pemerintah Daerah dibidang kemasyarakatan masyarakat dan guna memeliharakesejahteraan dalam skala tertentu,PemerintahDaerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompol
sosial
agar
dibatasi dan
diperjelas format
pertanggungjawaban nya. 8) BelanjaBagiHasil Untuk menganggarkandana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kotaatau pendapatan kabupaten/kota kepadapemerintahdesa atau pendapatanpemerintah daerahtertentukepadapemerintah daerahlainnyadisesuaikan dengan rencana pendapatan pada Tahun Anggaran 2010, sedangkan pelampauantargetTahunAnggaran2009 yang belum direalisasikan kepada pemerintahdaerah yang menjadihak kabupaten/kota atau pemerintah desaditampung dalamPerubahan APBD TahunAnggaran 2010.
14-
9) BelanjaBantuanKeuangan bantuan keuangan a) Pemerintahprovinsidalam menganggarkan pada pertimbangan didasarkan kabupaten/kota kepadapemerintah untuk mengatasi kesenjanganfiskal, membantu pelaksanaan yang tidak tersediaalokasi urusan pemerintahkabupaten/kota dananya. Pemberianbantuan keuangandapat bersifat umum maupunbersifatkhusus; dimintauntuk dapat mengalokasikan b) Pemerintahkabupaten/kota bantuan keuangan kepada pemerintahdesa dalam rangka menunjang fungsi-fungsipenyelenggaraanpemerintahandan pembangunan pembangunandesa untuk percepatan/akselerasi oesa; bantuankeuangankepadapartaipolitikagar c) Untukpenganggaran Nomor5 Tahun2009tentang mengacupadaPeraturan Pemerintah BantuanKeuanganKepadaPartaiPolitik. 10) BelanjaTidakTerduga a) Dalam penetapananggaranbelanjatidak terdugaagar dilakukan realisasi Tahun secara rasional dengan mempertimbangkan yang sifatnyatidak Anggaran2009 dan estimasikegiatan-kegiatan daerah, dapat diprediksi, diluarkendalidan pengaruhpemerintah darurat, yang mendesak,dan tidak serta tidak biasa/tanggap tertampungdalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun 2010; Anggaran b) Penggunaanbelanja tidak terduga dapat dibebankansecara atas kelebihanpenerimaan langsung,yaitu untuk pengembalian tahun sebelumnya,atau dilakukanmelalui proses pergeseran anggarandari mataanggaranbelanjatidakterdugakepadabelanja langsungmaupuntidak langsungsesuai dengan sifat dan jenis kegiatanyangdiperlukan. b . B e l a n j aL a n g s u n g . program Penganggaran belanjalangsungdalam rangka melaksanakan dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2010, perlu hal-halsebagaiberikut: memperhatikan 1) Dalam merencanakan alokasibelanjauntuk setiap kegiatan,harus dilakukananalisisbeban kerja dan kewajaranbiaya yang dikaitkan
15
dari satu kegiatan,untukmenghindari denganoutputyang dihasilkan adanyapemborosan, fisik, proporsibelanjamodal lebih 2) Terhadapkegiatanpembangunan denganbelanjapegawaiatau belanjabarangdan besardibandingkan jasa. Untuk itu, perlu diberikanbatasanjumlah belanjapegawaidan kegiatan belanjabarangdan jasa yang terkaitdenganpelaksanaan KepalaDaerah' pembangunan fisikdan diaturdalamPeraturan
3 ) BelanjaPegawai a) Penganggaranhonorariumbagi PNSD supaya dibatasisesuai dengantingkatkewajarandan bebantugas. Dasar penghitungan denganstandaryang ditetapkan besaranhonorariumdisesuaikan KepalaDaerah; denganKeputusan bagi honorarium Non PNSDhanyadapatdisediakan b) Penganggaran pegawai tidak tetap yang benar-benarmemiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di
masing-masingSKPD, termasuk
ahlidi luarinstansiPemerintah. narasumber/tenaga 4) BelanjaBarangdan Jasa upah tenagakerjadan tenagalainnyayang terkait a) Penganggaran dengan jasa pemeliharaanatau jasa konsultansibaik yang dilakukansecara swakelolamaupun dengan pihak ketiga agar padabelanjabarangdanjasa; dianggarkan b) Dalam menetapkanjumlah anggaranuntuk belanjabarangpakai dengan dengankebutuhanrlildan dikurangi habisagardisesuaikan sisa persediaanbarangTahunAnggaran2009. Untukmenghitung tugas dan fungsi kebutuhanriil disesuaikan denganpelaksanaan jumlah pegawaidan volume SKPD, dengan mempertimbangkan pekerjaan; belanjaperjalanandinas daerah,baik perjalanan c) Penganggaran dinas luar negeri maupun perjalanandinas dalam negeri,agar danjumlahharinyadibatasi; frekuensi dilakukansecaraselektif, d) Untuk perjalanandinas dalam rangkakunjungankerja dan studi banding agar dibatasifrekuensidan jumlah pesertanyaserta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang
16-
dirumuskan,yang hasilnyadilaporkansecara transparandan akuntabel; e) Penganggaran untuk
penyelenggaraan rapat-rapat yang
agar di luarkantor,workshop,seminardan lokakarya dilaksanakan dibatasi; 0 Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatanSDM hanya diperkenankanuntuk pelatihanyang dilaksanakanoleh instansi pemerintah atau lembaga non dari dan telah mendapatakreditasi pemerintahyang bekerjasama Negara),sesuaidengan InstansiPembina(LembagaAdministrasi Nomor101 Tahun2000 tentangPendidikan PeraturanPemerintah JabatanPegawaiNegeriSipil; dan Pelatihan 5) BelanjaModal a) Dalammenetapkananggaranuntuk pengadaanbaranginventaris agar dilakukansecaraselektifsesuai kebutuhanmasing-masing anggaranterlebih SKPD.Oleh karenaitu sebelummerencanakan terhadapbarang-barang dahuludilakukanevaluasidan pengkajian inventarisyang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya; b) Penganggaranbelanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangun aset tetap,tetapiharusditambahseluruhbelanjayang aset tetap tersebut terkait dengan pengadaan/pembangunan s a m p asi i a pd i g u n a k a n . 3. PembiayaanDaerah a. Penerimaan Pembiayaan AnggaranTahun anggaranSisaLebihPerhitungan 1) Dalammenetapkan AnggaranSebelumnya(S|LPA),agar disesuaikandengankapasitas potensi riil yang ada untuk menghindarikendalapendanaanpada belanjayangtelahdirencanakan; 2) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumberdari PencairanDana Cadangan,agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikandengan Peraturan Daerah tentang PembentukanDana Cadangan.Sedangkanakumulasipenerimaan dari dana cadangandianggarkanpada lain-lain hasil bunga/deviden pendapatan aslidaerahyangsah;
-17-
jumlahpinjaman denganbatas 3) Pencantuman dalamAPBD disesuaikan maksimaldefisitAPBD Tahun Anggaran2010 yang ditetapkanoleh MenteriKeuangan.Dalam hal defisitAPBD Tahun Anggaran2010 melebihibatasmaksimaldimaksud, dapatdilakukansetelahmendapat persetujuandari MenteriKeuanganberdasarkanpertimbangan Menteri DalamNegeri. b . Pengeluaran Pembiayaan
pokokpinjaman pengembalian 1) Untukmenghindari terjadinya akumulasi pada tahun tertentuyang akan membebanikeuangandaerah, agar pokokpinjaman dan Pemerintah Daerahdisiplindalammengembalikan biayalainsesuaidenganjadwalyangdirencanakan; 2) Penyertaanmodal yang dianggarkan dalam APBD didasarkanpada PeraturanDaerahtentangPenyedaanModal Daerah,sehinggatidak perlusetiappenganggaran dalamAPBD dibuatkanPeraturanDaerah tersendiri; 3) Untuk menganggarkan dana cadangan,PemerintahDaerah harus menetapkanterlebihdahulu PeraturanDaerah tentang Pembentukan Dana Cadanganyang mengaturtujuanpembentukan dana cadangan, programdan kegiatanyangakandibiayaidaridanacadangan, besaran dan rinciantahun dana cadanganyang harus dianggarkanyang ditransferke rekeningdana cadangan,sumberdana cadangan,dan tahunpelaksanaan anggaran danacadangan. SisaLebihPembiayaan TahunBerjalan(SILPA) Untukmenghindariterjadinyadana yang menganggur(ldle Money),maka diupayakanuntuk menghindariadanya Sisa Lebih PembiayaanTahun BerjalandalamAPBD,dan apabilaterdapatSisa LebihPerhitungan Tahun Berjalansupayadalamperubahan APBD dimanfaatkan seluruhnya untuk mendanaikegiatanpadatahunanggaranberjalan. I I I . T E K N I SP E N Y U S U N AANP B D DalammenyusunAPBD TahunAnggaran2010, PemerintahDaerahdan DPRD perlumemperhatikan hal-halteknis sebagaiberikut: 1.
Dalamrangkamemberikanpelayananmasyarakatsecaralebihoptimaldan sebagai wujud tanggung jawab
pemerintah untuk meningkatkan
kesejahteraanmasyarakat,agar Pemerintah Daerah menyusun dan
- 1 8-
menetapkanAPBD tahun anggaran2010 secara tepat waktu, yaitu paling lambattanggal31 Desember2009,sebagaimana dimaksuddalamPasal116 ayat(2) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor59 Tahun2007. z.
Sejalan dengan hal tersebut,diminta kepada PemerintahDaerah agar memenuhijadwal prosespenyusunan APBD, mulai dari penyusunandan penetapan KUA-PPASbersamaDPRDhinggadicapaikesepakatan terhadap RaperdaAPBD antara PemerintahDaerahdengan DPRD, paling lambat tanggal30 Nopember2009,sebagaimana dimaksuddalam Pasal 105 ayat (3c)Peraturan MenteriDalamNegeriNomor59 Tahun2007. Secaramateri perlu sinkronisasi antaraRencanaKerja Pemerintah(RKP) denganRencanaKerja Pemerintah Daerah(RKPD),antaraRKPD dengan KUA dan PPAS serta antaraKUA-PPASdenganRAPBDyang merupakan kristalisasidari seluruh RKA-SKPD,sehinggaAPBD merupakanwujud keterpaduan seluruhprogramNasional dan Daerahdalamupayapeningkatan pelayanan umumdan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sesuaidengan PeraturanMenteriDalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, materi KUA mencakuphal-halyang sifatnyakebijakanumum dan tidak menjelaskanhal-halyang bersifatteknis.Hal-halyang sifatnyakebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembanganindikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunanRAPBD 2010 termasuklaju inflasipertumbuhanPDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatandaerahyang menggambarkan prakiraanrencanasumberdan besaran pendapatandaerah untuk tahun anggaran2010; (d) Kebijakan belanjadaerahyang mencerminkan programutamadan langkahkebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakanrefleksi sinkronisasikebijakanpusat dan kondisi riil di daerah; (e) Kebijakan pembiayaanyang menggambarkan sisi defisitdan surplusdaerahsebagai antisipasiterhadapkondisi pembiayaandaerah dalam rangka menyikapi tuntutanpembangunan daerah.
6
SubstansiPPAS lebih mencerminkan prioritaspembangunandaerahyang dikaitkandengansasaranyang ingindicapaitermasukprogramprioritasdari SKPD terkait. PPAS juga menggambarkanpagu anggaran sementara dimasing-masing programdan kegiatan.Pagusementara SKPDberdasarkan tersebutakan menjadipagu definitifsetelahperaturandaerahtentangAPBD disepakatiantaraKepalaDaerahdan DPRD serta ditetapkanoleh Kepala Daerah.
19-
6.
pembahasanKUA dan PPAS, Untukmenjaminkonsistensi dan percepatan KepalaDaerahmenyampaikan keduadokumentersebutkepadaDPRDdalam waktuyang bersamaanyang selanjutnya keduadokumen hasilpembahasan padawaktuyang bersamaan, tersebutditandatangani sehinggaketerpaduan KUAdan PPASdalamprosespenyusunan RAPBDakanlebihefektif. SubstansiSuratEdaranKepalaDaerahtentangPedomanPenyusunan RKASKPD kepada seluruh SKPD dan RKA-PPKDkepada SKPKD memuat prioritaspembangunandaerahdan program/kegiatan yang terkait,alokasi plafon anggaransementarauntuk setiap program/kegiatan SKPD, batas waktupenyampaian RKA-SKPDkepadaPPKD,dan dokumensebagaimana lampiranSurat Edaran dimaksudmeliputiKUA, PPAS, analisisstandar belanjadan standarsatuanharga.
8.
RKA-SKPDmemuatrinciananggaranpendapatan, rinciananggaranbelanja tidak langsung SKPD (Saji pokok dan tunjangan pegawai, tambahan penghasilan, juga Belanja khususpadaSKPDSekretariat DPRDdianggarkan PenunjangOperasional PimpinanDPRD),rinciananggaranbelanjalangsung menurutprogramdan kegiatanSKPD. RKA-PPKDmemuatrincianpendapatan yangberasaldaridanaperimbangan dan pendapatanhibah, belanjatidak langsungterdiridari belanjabunga, belanjasubsidi,belanjahibah,belanjabantuansosial,belanjabagi hasil, belanjabantuankeuangandan belanjatidak terduga,rincianpenerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
1 0 Dalam rangka penyederhaandokumen penjabaran APBD, beberapa informasiyang dituangkandalam kolom penjelasanpenjabaranAPBD ditiadakan, sepertidasar hukumpenganggaran yang belanja,targeUvolume d irencanakan, dan tarifpungutan/harga satuan. 1 1 . SesuaiPasal87 ayat (1) PeraturanMenteriDalamNegeriNomor59 Tahun 2007 bahwa rancanganKUA dan rancanganPPAS disampaikanKepala DaerahkepadaDPRDpalinglambatpertengahan bulanJunitahunanggaran berjalan.Selanjutnya Pasal104 ayat(1) menjelaskan bahwaKepalaDaerah menyampaikanRancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannyakepada DPRD paling lambat pada minggu pertamabulan Oktobertahun anggaransebelumnya.Sehubungandengan hal tersebut, mengingat pelantikananggota DPRD periode 2009-2014 diperkirakan pada bulanAgustus2009,maka pembahasan dilaksanakan KUA dan ppAS sertaRAPBDdilaksanakan antaraPemerintah DaerahdenganDPRDsejalan denganprosespolitikdimaksudsecaratepatwaktu.
-20-
1 2 . Dalam hal terdapatkendaladalam proses pembahasandan penetapan rancanganperaturandaerahtentangAPBD 2010 meskipuntelahdilakukan penambahan waktu,KepalaDaerahmenyusunrancanganperaturankepala pengesahan dari MenteriDalam daerahtentangAPBD untukmendapatkan Negeri terhadap APBD
Provinsi dan
Gubernur tehadap APBD
Kabupaten/Kota sesuai Pasal 107 ayat (3) PeraturanMenteriDalam Negeri kondisi antisipasiterhadap sepanjang Nomo13 Tahun2006.Hal itu dilakukan agar pemerintahan stabilitas dan politikdi daerahtelahdikajisecaraseksama, daerahdan pelayananmasyarakat tidakmenghambatprosespembangunan yangberjalansecaraberkesinambungan.
1 3 . Dalam rangka mengantisipasiperubahan kebijakan akibat dinamika perkembangan yangterjadidan untukmemberikan ruangbagiKepalaDaerah dalam
menangani permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah
mencantumkankriteria tertentu terkait dengan belanja dalam kategori mendesakatau darurat dalam peraturandaerah tentang APBD Tahun Pasal8'l ayat Anggaran2010,sebagaimana dalamPenjelasan diamanatkan (2) Peraturan PemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah. programdan kegiatanDAK dan bantuan 1 4 Bagi daerahyang melaksanakan yang dananyaditerimasetelah keuangandari provinsiuntukkabupaten/kota APBD ditetapkan,maka sambil menungguperubahanPeraturanDaerah programdan kegiatan tentangAPBD, PemerintahDaerah melaksanakan dimaksuddenganterlebihdahulumelakukanperubahanPeraturanKepala Daerah tentang PenjabaranAPBD dengan persetujuanPimpinanDPRD. Dalamhal programdan kegiatandimaksudterjadisetelahPerubahan APBD ditetapkan,maka PemerintahDaerah menyampaikannya dalam Laporan Realisasi Anggaran(LRA). 1F
P e l a k s a n a aPne r u b a h aA n P B DT a h u nA n g g a r a n 2 0 1 0d i u p a y a k adni l a k u k a n setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pada Pelaksanaan APBDTahunAnggaran2009dan palinglambatditetapkan akhir bulan September2010. Dalam hal laporan pertanggungjawaban terlambatditetapkan, Pemerintah APBD DaerahtetapmelakukanPerubahan sesuaidenganjadwalwaktu yang ditetapkan.Programdan kegiatanyang ditampungdalam PerubahanAPBD agar memperhitungkan sisa waktu pelaksanaan APBDTahunAnggaran20'10.
t1
]V. HAL-HALKHUSUS PemerintahDaerah dalam menyusunAPBD Tahun Anggaran 2010, selain halAPBD,juga memperhatikan kebijakandan teknispenyusunan memperhatikan hal khusus,antaralainsebagaiberikut: 1. DampakKrisisKeuanganGlobal dampakkrisiskeuanganglobal,Pemerintah a. Dalamrangkamengantisipasi menetapkantujuh kebijakanprioritas,yaitu: (1) mencegahgelombang pemutusanhubungankerja(PHK),(2) memberikaninsentifdan kebijakan dana dalamrangkamenjagakeberlanjutan sektorriil melaluipenambahan penjaminanuntuk KreditUsaha Rakyat(UKR),(3) menekaninflasipada (5) perlindungan angka tertentu,(4) meningkatkan daya beli masyarakat, pangandan energidan (7) bagi rakyatmiskin,(6) kepastianketersediaan keterjangkauan harga. Daerahpada b. UntukmendukungkebijakanPemerintah tersebut,Pemerintah antaralain: tahunanggaran2010 agarmelakukan langkah-langkah, 1) Mempertajamalokasianggaransecaraefisiendan seefektifmungkin dengan memberikanperhatiankhusus pada upaya pemberdayaan yang ekonomi rakyat dan mempercepatpembangunaninfrastruktur perekonomian mampumenunjang sektorriil; daerahkhususnya 2) Rasionaliasipungutanpajak dan retribusidaerah yang dipandang mampu untuk menggerakkan dunia usaha maupun masyarakatluas produkunggulandaerahyang berorientasi khususnyadalammenunjang pasarbaikdomestikmaupunekspor; 3) Mengembangkankebijakan yang inovatif yang dapat mendorong pertumbuhandunia usaha, mengendalikantingkat konsumsi dan investasi; meningkatkan 4) Melakukanpenataan kembali program dan kegiatanyang bersifat multiyears yang kurang bermanfaat langsung bagi kepentingan masyarakatdengan memberikanperhatiankhususterhadapprogram dan kegiatanyang dapatmemberdayakan masyarakat, termasukupaya penciptaan lapangankerjadan pengentasan kemiskinan; 5) Mempercepat dayaserapanggaran, sehinggadapatmemperkecil SILPA yangpadaakhirnyamampumenggerakkan perekonomian didaerah.
-22 -
Daerahagarsecara Pemerintah bidangpendidikan, z . Dalamrangkapeningkatan anggaran mengupayakanpengalokasian konsistendan berkesinambungan pendidikansekurang-kurangnya 2oo/odari belanja daerah, sesuai amanat Pendidikan. Nomor48 Tahun2008tentangPendanaan Pemerintah Peraturan DaerahOtonomBaru pemerintahanpada daerah a. Dalam rangka menunjangpenyelenggaraan induk provinsimaupunpemerintah kabupaten/kota otonombaru,pemerintah penyusunan RAPBD, pembinaan secaraintensifmelaluifasilitasi melakukan yang keuangan hibah/bantuan melaluipemberian dan dukunganpendanaan yangberlaku. diatursesuaiketentuan besarnyasebagaimana adanyapemberiansanksiterhadapdaerahprovinsidan b. Untukmenghindari lnduk agar penyediaandana bagi /atau Provinsidan Kabupaten/Kota daerahotonombaru disediakan setiaptahundalamAPBD sesuaidengan amanat Undang-Undangpembentukandaerah otonom baru yang bersangkutan. keuangandan c. Daerahotonombaru dalammengeloladana hibah/bantuan KepalaSKPDdan APBD,menetapkan danalainnya,agarsegeramenyusun personil,menunjukPPKD selakuBUD dan pejabatlainnyaterkaitdengan pengelolaan keuangandaerah. 4 . Tatakelolakeuangan daerahyangbaik
a. Untuk terciptanya pengelolaankeuangan daerah yang baik, agar kapasitaspengelolaan PemerintahDaerahmelakukanupaya peningkatan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaanmaupun pertanggungjawabanmelalui pelatihan, perbaikanregulasi,penyiapaninstrumenoperasional, monitoring dan evaluasisecaralebihakuntabel dan transparan. dlmaksudadalah b. Perbaikanregulasidan penyiapaninstrumenoperasional menjabarkan peraturan perundang-undangandibidang pengelolaan peraturanyang keuangandaerahyang lebihtinggimaupunpembentukan dibutuhkan olehdaerah, c. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaandan penatausahaan,dan penyiapanlaporan pelaksanaanAPBD secara cepat dan akurat, pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
agar
mengupayakan dukungan terhadap
pengembangan dan implementasi SIPKDdan RegionalSIKD.
-23 -
dan sumberdaya manusiaaparatur kapasitaskelembagaan d. Peningkatan pengelola keuangan daerah dan legislatifdaerah melalui penataan teknis,penerapanteknologi dan pelatihan/bimbingan sosialisasi organisasi, informasi,mengupayakanrekrutmenpegawai yang memiliki keahlian keuangan daerah. dibidangpengelolaan e. Peningkatanmonitoringdan evaluasiterhadap penyusunananggaran' pelaksanaan anggaranoleh perubahananggarandan pertanggungjawaban provinsikepadakabupaten/kota. pemerintah f. Peningkatan akuntabilitas dan
transparansi pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD melaluipenyusunanlaporankeuangansecaratepat waktu dan penyajianlaporankeuangansesuaidenganStandarAkuntansi perundang-undangan. yangditetapkan dalamperaturan Pemerintah 5. KerjasamaDaerah pembangunanyang melibatkanbeberapadaerah Dalam penyelenggaraan untuk peningkatanpelayanankepada masyarakatsecara lebih efektif dan Daerahdapatmenyusunprogramdan kegiatanmelaluipola efisien,Pemerintah Nomor PeraturanPemerintah kerjasamaantardaerahdenganmempedomani Pemerintah Daerah. Kerjasama 50 Tahun2007tentangTataCaraPelaksanaan 6. BadanLayananUmumDaerah(BLUD)dan BadanUsahaMilikDaerah(BUMD) a. Dalam rangka peningkatanpelayananumum kepada masyarakat,agar pelayanan PemerintahDaerahsegeramelakukanevaluasibentuk-bentuk Keuangan kepadamasyarakatyang akan menerapkanPola Pengelolaan BLUD pada SKPD atau unit kerja yang tugas dan fungsinyabersifat diaturdalam operasional, sepertiRumahSakitDaerah(RSD)sebagaimana PeraturanMenteriDalamNegeriNomor61 Tahun2007 tentangPedoman TeknisPengelolaan Keuangan BadanLayananUmumDaerah.Sehubungan dan memfasilitasi dengan hal tersebut,PemerintahDaerahberkewajiban APBD. rencanabisnisdan anggarandalampenyusunan mengakomodasi b. Bagi SKPD atau unit kerja yang telah menerapkanPola Pengelolaan dalam belanja sampai pada jenis KeuanganBLUD, penganggarannya untukbelanjapegawai, dipergunakan belanja.Untukbelanjatidaklangsung, untukbelanjapegawai,belanja sedangkanbelanjalangsungdipergunakan barangdanjasa,dan belanjamodal.
.,4
c. Dalam rangka meningkatkankinerja BUMD, agar PemerintahDaerah meningkatkan pembinaan manajemen, penataan kelembagaan, peningkatan profesionalismepengelola BUMD, melakukan evaluasi jenisusahayangdikeloladan keberlangsungan BUMDyangtidak kelayakan peran sehat.Selainitu agardiperhatikan upayaterkaitdenganpeningkatan melaluidukunganpermodalan BPR dalammenunjangekonomikerakyatan UMKIV.. denganmemberikanperioritaspadapemberdayaan 7. PinjamanDaerah a. PemerintahDaerah dalam menutupkekurangankas, dapat melakukan jangkapendek,sedangkanuntukmenutupdefisit pinjamanmelaluipinjaman APBD dalam rangka membiayaikegiatanpenyediaansarana prasarana pelayananpublikmelaluipinjamanjangkamenengahdan pinjamanjangka panjang,dan dilakukan secaraselektif. b. PemerintahDaerahdalam melakukanpinjamanjangka menengah,harus pinjamandan dilunasidalamkurun memperhitungkan waktupengembalian waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan. 8. Dalam rangka meningkatkankemandiriandaerah dalam mengalokasikan anggaransesuaidenganprioritasdan kebutuhandaerah,maka penyediaan dana pendampingatau sebutanlainnyahanyadimungkinkan untuk kegiatan yang telah diwajibkanoleh peraturanperundang-undangan, seperti DAK sebagaimana diamanatkan Undang-UndangNomor 33
Tahun 2004,
penerimaanhibah dan bantuanluar negerisepanjangdipersyaratkan dana pendampingdari APBD sebagaimanadiatur dalam PeraturanPemerintah Nomor57 Tahun2005tentangHlbahKepadaDaerah. 9. Dalam rangka mendukungkebijakanMileniumDevelopmentGoals (MDG's) dibidanginfrastruktur khususnyasanitasi,diharapkanperhatianPemerintah Provinsidan PemerintahKabupateniKota dalamupayapeningkatan kapasitas dan kualitassanitasidi daerahmasing-masing. 10.Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sebagaimanadimanatkandalam Pasal 39 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor58 Tahun2005. Demikianjuga standarsatuanhargabiayaperjalanan dinas ditetapkandalam KeputusanKepala Daerah. Selanjutnyadalam KeputusanKepalaDaerahtersebutjuga diaturpendekatanpenetapanbiaya perjalanandinas, baik lumpsummaupunat cost yang disesuaikandengan sistemakuntabilitas/pertanggungjawaban keuanganyang d ianut.
25
lebihdari satu kegiatanyang pelaksanaannya 11.Dalam rangkapenganggaran tahun anggaran (multiyears),maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaanterlebihdahuludibahasdan disetujuibersamaantara PemerintahDaerah dengan DPRD, dan masa waktu penganggarandan pelaksanaannya dibatasimaksimumsama dengansisa masajabatanKepala Daerahyangbersangkutan. 12.Berkenaandengan upaya peningkatantransparansidan akuntabilltas pengelolaan kepadapara Gubernur,Bupatidan keuangandaerah,diharapkan guna dapat yang diperlukan Walikotauntukdapatmelakukanlangkah-langkah meningkatkan kualitassistempengendalian internaldan mematuhiperaturan perundang-undangan yang berlaku,baikpadatingkaVlingkungan SatuanKerja PerangkatDaerahmaupunpadatingkaUlingkungan Propinsi,Kabupaten/Kota, sertaberupayauntukmemperbaiki opiniatasLaporanKeuanganDaerah. 13.Dalam rangka lmplementasiprogram percepatanpemberantasan korupsi, kepadaGubernur,Bupatidan Walikotauntuksegera: (a) Menerapkanprinsipprinsiptata kepemerintahan yangbaik;(b) Meningkatkan pelayanan publikdan meniadakanpungutanliar dalam pelaksanaannya; dan (c) Bersama-sama dengan DPRD melakukanpencegahanterhadap kemungkinanterjadinya kebocorankeuangannegarabaikyang bersumberdari AnggaranPendapatan dan BelanjaNegaramaupunAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah.Hal ini sebagaimanatelah diamanatkandalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor5 Tahun2004TentangPercepatan Pemberantasan Korupsi. 14.Dalamrangkamelaksanakan kebijakanNasionalterkaitdengan Percepatan terhadapProgramPenambahan 10 juta SambunganRumahAir MinumTahun 2009s/d 2013,pengarusutamakan genderdalampembangunan di daerah,dan pemenuhanperumahanmasyarakatyang layak huni sepertirumah susun, diminta agar PemerintahDaerah mendukungkebijakandimaksudsesuai denganperaturanperundang-undangan dan kebutuhan daerah. M E N T E RDI A L A MN E G E R I . ttd H. MARDIYANTO denganaslinya
HUKUM.
