بسم اهلل الرحمن الرحيم

P U T U S A N Nomor : 32/Pdt.G/2015/PTA.Smd. ,

‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara ; PEMBANDING, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Aidiansyah, S.H., M.H.,

Nina Mawaddah, S.HI. dan Sayyidatul Mu’minah,

S.HI. Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “Muhammad Aidiansyah, S.H. M.H. & Rekan” beralamat di Jl. Monas, Blok C, RT. 37, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Maret 2015, semula sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding; Melawan TERBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan Sarjana, tempat kediaman di KOTA BALIKPAPAN, semula sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; Selah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan yang dimohonkan banding ini ;

DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 28 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 Hijriah yang dibacakan pada tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; Dalam Konvensi : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebahagian ; 2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi ( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda; 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi ; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi ; 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: -

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 323.000,00 ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah ) ; Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Nomor

0004/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 29 Juni 2015 yang isinya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding pada tanggal 29 Juli 2015 ; 2

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 29 Juni 2015 yang isinya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya ; Membaca surat keterangan Panittera Pengadilan Agama Samarinda 0004/Pdt.G/2015/PA.Smd.

Nomor

tanggal 01 September 2015 yang isinya Pemohon

Konvensi/Teergugat Rekonvensi/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori bandingnya, namun menjelang dilaksanakannya sidang yang kedua tanggal 26 Oktober 2015 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda menerima kontra memori banding dari Pemohon Konvensi/Teergugat Rekonvensi/Terbanding ; Membaca berita acara pemeriksaan berkas (inzage) tangal 31 Agustus 2015 yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah datang memeriksa berkas (inzage) ; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0004/Pdt.G/20l5/PA.Smd tanggal 02 September 2015, yang isinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah tidak membaca berkas (inzage) ; Membaca pula surat Penitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17A/1171/HK.05/IX/2015 tanggal 10 September 2015 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 32/Pdt.G/2015/PTA.Smd. tanggal 10 September 2015 ; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

oleh

karena

permohonan

banding

Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding diajukan dalam tenggat waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 199 R Bg. maka permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat Banding telah mempelajari dan memeriksa dengan seksama atas salinan resmi putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Smd, tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadan tahun 1436 Hijriah, beserta berita acara persidangan tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan 3

pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding pada dasarnya dapat menyetujui atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, akan tetapi Pengadilan tingkat banding memandang perlu untuk memperbaiki dan menambah sendiri pertimbangan hukum serta memperbaiki amar putusan sebagai berikut; Dalam Konvensi Menimbang, bahwa sebagaimana dalam surat permohonannya Pemohon Konvensi/Terbanding menyebutkan pekerjaannya adalah Karyawan BUMN, sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf a angka 2, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Pegawai BUMN dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil, dimana jika akan melakukan perceraian terikat dengan PP No. 10 Tahun 1983 yakni harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis atau mendapatkan izin atasan, jika melanggar ketentuan tersebut dapat dijatuhi hukuman disiplin ; Menimbang, bahwa telah ternyata Pemohon Konvensi/Terbanding dalam mengajukan perceraian ini tidak ada izin atasan dan Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak pernah memerintahkan atau tidak pernah memberikan kesempatan agar Pemohon Konvensi/Terbanding mengurus izin atasan, dan Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan aquo. Dengan tidak adanya izin atasan tersebut tidak berarti putusan Pengadilan tingkat pertama cacat atau batal demi hukum, karena izin atasan merupakan syarat administrasi kepegawaian bukan syarat beracara di Pengadilan disamping itu berdasarkan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 bahwa karyawan BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian yang berlaku sebagaimana Pegawai Negeri Sipil; Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara aquo telah mengupayakan perdamaian baik melalui mediasi maupun upaya perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim setiap kali persidangan akan tetapi tidak berhasil, kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan perdamaian ; Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dalam konvensi putusan Pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat 4

banding tidak sependapat berkaitan dengan pertimbangan hukum tingkat pertama sebagaimanan tersebut pada halaman 22 dalam putusan

perkara aquo dimana

Pengadilan tingkat pertama menyimpulkan berdasarkan alat bukti dua orang saksi dari Pemohon Konvensi, maka dalil permohonan Pemohon tentang alasan terjadinya pertengkaran yaitu adanya perbedaan dalam pemikiran, Termohon Konvensi jarang memasak, sering keluar rumah, pergi ke mall, dan ke restoran tanpa izin Pemohon Konvensi serta merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi telah terbukti ; Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dalam surat permohonannya mohon agar supaya Pengadilan Agama Samarinda memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi/ Pembanding didepan Pengadilan Agama Samarinda dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Termohon Konvensi/Pembanding karena sejak awal pernikahan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan ketidakcocokan, disebabkan

antara

Pemohon

Konvensi/Terbanding

dan

Termohon

Konvensi/

Pembanding terdapat perbedaan dalam pemikiran. Termohon Konvensi/Pembanding sering keluar rumah tanpa pamit Pemohon Konvensi/Terbanding dan ternyata Termohon konvensi/Pembanding jalan-jalan ke mall/restoran sehingga keadaan rumah tidak terurus, akibatnya Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Ternohon Konvensi/ Pembanding pisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi/Pembanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ; Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan tersebut Termohon Konvensi/ Pembanding telah memberikan jawaban dan duplik secara tertulis yang pada pokoknya Termohon Konvensi/Pembanding menolak semua alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi/Terbanding, kecuali yang diakui kebenarannya yaitu sejak bulan Februari 2014 antara Pemohon Konvensi/Terbanding dengan Termohon Konvensi/ Pembanding sudah terjadi pertengkaran, namun Termohon Konvensi/Pembanding menganggap hal tersebut masalah sepele atau biasa yang tidak mengakibatkan perceraian, Termohon Konvensi/Pembanding juga membenarkan pergi ke mall dan restoran hanya untuk melepas kejenuhan di rumah ; 5

Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi/Pembanding memandang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sebagai pertengkaran sepele atau pertengkaran kecil antara suami istri, namun bagi Pemohon Konvensi/Terbanding pertengkaran tersebut bukan pertengkaran biasa akan tetapi pertengkaran yang menyebabkan hilangnya kasih sayang sebagai suami terhadap istrinya dan pertengkaran yang menjadikan pecahnya rumah tangga. Walaupun menurut Termohon Konvensi/ Pembanding pergi ke mall dan restoran hanya sekedar menghilangkan kejenuhan di rumah, akan tetapi menurut Pemohon Konvensi/ Terbanding merupakan pemborosan dan kebiasaan yang tidak baik bagi seorang istri, sehingga mengakibatkan Pemohon Konvensi/Terbanding

pisah

tempat

kediaman

bersama,

Termohon

Konvensi/

Pembanding dijemput keluarganya atas permintaan Pemohon Konvensi/Terbanding; Menimbang, bahwa dari alat bukti keterangan dua orang saksi dibawah sumpah telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulak Oktober 2014, terjadinya pisah tempat tinggal tersebut karena Termohon Konvensi/Pembanding dijemput orang tuanya atas permintaan Pemohon Konvensi/Terbanding; Menimbang. bahwa dengan demikian maka dalil-dalil Pemohon Konvensi/ Terbanding yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi/Pembanding serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi/Terbanding tersebut adalah telah ternyata terbukti jika antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sejak awal pernikahan antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/ Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran setidak-tidaknya disebabkan karena Termohon Konvensi/Pembanding pergi ke mall dan restoran tanpa izin Pemohon Konvensi/Terbanding, puncak perselisihan terjadi pada bulan Oktober 2014, akibatnya Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding pisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi/Pembanding dijemput keluarganya atas permintaan Pemohon Konvensi/Terbanding ; Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Pembanding, semua bukti surat tersebut memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim jika perselisihan dan peretengkaran tersebut sudah begitu tajam, sehingga terjadi KDRT 6

dan melahirkan kesepakatan atau perjanjian ; Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti sekaligus ditemukan fakta antara Pemohon Konvensi/Pembanding dengan Termohon Konvensi/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sejak awal pernikahan dan pada bulan Oktober

2014

Pemohon

Konvensi/Terbanding

dengan

Termohon

Konvensi/

Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak bersatu kembali ; Menimbang, bahwa walaupun Termohon Konvensi/Pembanding memandang pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga tersebut sebagai pertengkaran sepele/ biasa, pertengkaran kecil antara suami istri, namun bagi Pemohon Konvensi/ Terbanding pertengkaran tersebut bukan pertengkaran biasa akan tetapi pertengkaran yang menyebabkan hilangnya kasih sayang sebagai suami terhadap istrinya dan pertengkaran yang menjadikan pecahnya rumah tangga ; Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 sampai perkara ini diajukan bulan Januari 2015 atau sudah selama kurang lebih tiga bulan, selama waktu tersebut Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon Konvensi/Pembanding sudah tidak ada hubungan lahir batin, dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, Pemohon Konvensi/Terbanding selaku suami bersikeras untuk bercerai, sementara Termohon Konvensi/Pembanding walaupun masih menginginkan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berdaya dalam mengupayakan perdamaian, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga yang demikian tersebut termasuk rumah tangga yang telah pecah; Menimbang, bahwa saksi Pemohon Konvensi/Terbanding yang bernama SAKSI TERBANDING adalah orang dekat Pemohon Konvensi/Terbanding, dan saksi yang bernama

SAKSI

PEMBANDING,

adalah

ayah

kandung

Termohon

Konvensi/Pembanding, sehingga Majelis Hakim telah memeriksa keluarga dari kedua belah pihak, dan Majelis Hakim telah mengetahui tentang pertengkaran yang terjadi antara Pemohon/ Terbanding dengan Termohon Konvensi/Pembanding dan sebab-sebab pertengkaran yang terjadi antara Pemohon Konvensi/Terbanding dan Termohon

7

Konvensi/Pembanding oleh karenanya maka pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 ; Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan antara Termohon Konvensi/ Pembanding dan Pemohon Konvensi/Terbanding yang kondisinya sebagaimana tersebut diatas

sudah

tidak

ada

manfaatnya

untuk

dipertahankan,

membiarkan

dan

mempertahankan perkawinan yang demikian itu merupakan hukuman yang tiada berakhir dan merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan ; Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqh sebagaimana dalam kitab Maadza Hurriyatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis tingkat banding berbunyi ;

‫وقداختاراالسالم نظام الطالق حني تضطرب حياة الزوجني ومل يعد ينفع فيهانصح‬ ‫والصلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غري روح ألن االستمرار معناه ان حيكم‬ ‫على احد الزوجني بالسجن املؤبد وىذا ظلم تأبو روح العدالة‬ Artinya : Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ; Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih DR Musthofa Assiba’i dalam bukunya Al Mar’atu wal Qonun halaman 100 yang diambil alih Pengadilan tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi ;

‫والخري ىف إجتماع بني مـتب ــاغـضي ــن ومهمايكن اسباب ىذا الن ـزاع خطريا اوتافها فإنو‬ ‫من اخليـر ان تنتهى العـالقة الزوجية بني ىذين الزوجيــن ؛‬ Artinya : “ Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami istri tersebut diceraikan saja “ ; Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273/ 8

K/AG/1998 tanggal 07 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ; Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil gugatan Pemohon Konvensi/Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam ; Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut diatas, maka keberatan Termohon Konvensi/Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya angka 1 dan 2 tidak beralasan ; Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding tidak sependapat dengan amar nomor 1 (satu) dalam konvensi putusan Pengadilan tingkat pertama yang menyatakan “Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi sebahagian” karena yang dituntut atau yang diminta oleh Pemohon Konvensi/Terbanding hanya masalah perceraian tidak ada tuntutan lainnya, maka dengan dikabulkannya tuntutan perceraian tersebut berarti yang diminta oleh Pemohon Konvensi/Terbanding telah dikabulkan dan tidak ada permintaan lain yang tidak dikabulkan. Oleh karenanya maka Majelis Hakim tingkat banding memperbaiki amar tersebut dengan mengabulkan permohonan Pemohon ; Menimbang, bahwa berdasarkan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas, maka amar dalam konvensi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriah dapat dikuatkan dengan perbaikan amar ; Dalam Rekonvensi: Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi dinyatakan termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi ini ; Menimbang bahwa Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama serta mengambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam gugatan rekonvensi hanya saja Pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut: Menimbang, bahwa sewaktu memberikan jawaban terhadap perkara konvensi 9

semula Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi menutut Nafkah iddah sebesar Rp. 25.000.000- (dua pulu lima juta rupiah), mut’ah sebesar Rp. 25.000.000- (dua puluh lima juta rupiah) dan memberikan biaya hidup setalah cerai sampai Penggugat Rekonvensi menikah lagi setiap bulan Rp. 4.000.000,- ( empat juta rupiah)

yang disempurnakan dalam pengajuan duplik, Penggugat Rekonvensi

mengajukan gugatan nafkah iddah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), mut’ah sebesar Rp. 25.000,000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan menuntut agar Tergugat Rekonvensi mematuhi dan melaksanakan surat pernyataan tanggal 10 Desember 2014 ; Menimbang, bahwa sebagaimana dalam perkara konvensi telah terbukti Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengikuti dan kumpul bersama di rumah Tergugat Rekonvensi/Terbanding di Balikpapan, sehingga Penggugat Rekonvensi/ Pembanding termasuk istri yang sudah taslim, walaupun Penggugat Rekonvensi pulang kerumah orang tuanya dijemput orang tuanya, akan tetapi penjemputan tersebut atas permintaan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga kepulangan Penggugat Rekonvensi/Penbanding tidak termasuk kriteria istri yang nusuz ; Menimbang, bahwa dengan alat bukti sumpah decissoir telah terbukti dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi/Pembanding

dengan Tergugat Rekonvensi/

Terbanding telah terjadi hubungan seksual ( ba’dad dukhul ), dan talak yang dijatuhkan oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah talak raj’i, dan Penggugat Rekonvensi/ Pembanding sebagai istri termasuk istri yang taat dan tidak nusuz ; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf a dan b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi/Terbanding selaku suami yang menceraikan istrinya wajib untuk memberikan mut’ah dan nafkah selama dalam masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembebanan mut’ah oleh suami terhadap istri yang diceraikan bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang sedang mengalami kesedihan akibat terjadi perceraian terlebih lagi perceraian itu sama sekali tidak dikehendaki oleh istri, sehingga untuk menetapkan besarnya mut’ah, dengan melihat kepatuhan/ taslimnya istri dan kemampuan suami ; Menimbang, bahwa dalam rerepliknya Tergugat Rekonvensi/Terbanding 10

mendalilkan sebagai karyawan HSC Produksi PERTAMINA mempunyai penghasilan Rp. 10.000.000,- setiap bulan dan hal tersebut tidak dibantah

oleh Penggugat

Rekonvensi/Pembanding dan tidak ada bukti lain jika penghasilan Tergugat Rekonvensi/Terbanding lebih besar daripada itu, maka Pengadilan tingkat banding memandang pembebanan nafkah iddah dan mut’ah oleh Pengadilan tingkat pertama telah sesuai dengan keadilan ; Menimbang, bahwa pasal 8 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 yang mengatur pembagian gaji bagi Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang menceraikan istrinya untuk membagi gaji kepada mantan istri dan anak-anaknya setelah terjadi perceraian adalah merupakan aturan administrasi kepegawaian, sehingga Pegawai Negeri Sipil dapat langsung melaporkan

bagi mantan istri

jika telah terjadinya perceraian

sekaligus meminta pembagian gaji mantan suaminya ke instansi dimana mantan suaminya tersebut bekerja ; Menimbang, bahwa Tergugat Rekovensi/Terbanding adalah karyawan HSC Produksi PERTAMINA ( Karyawan BUMN) setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sudah tidak terikat lagi dengan aturan kepegawaian yang berlaku Pegawai Negeri Sipil, termasuk kewajiban membagi penghasilan/memberikan sebagian gaji kepada mantan isteri; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya angka 3, 4, 5 dan 6 tidak beralasan ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat amar dalam rekonvensi Putusan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Smd. tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal

01 Ramadhan 1436 Hijriah sepenuhnya dapat

dikuatkan; Dalam konvensi dan Rekonvensi : Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 11

2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding ; Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; MENGADILI -

Menyatakan permohonan banding Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding dapat diterima ;

-

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Samarinda No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Smd tanggal 18 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 Hijriah dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut ; Dalam Konvensi : 1.

Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;

2.

Memmberi izin kepada Pemohon

Konvensi (TERBANDING) untuk

menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon Konvensi ( PEMBANDING ) di depan sidang Pengadilan Agama Samarinda; 3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ; 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut’ah sebesar Rp. 10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi ; 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) kepada Penggugat Rekonvensi ; 4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ; Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 12

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 323.000,00 ( tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah); -

Membebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam

permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Muharam 1437 Hijriah oleh kami Drs. H.A. Afandi Zaini, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.H.I. dan Drs. H. Masyhudi HS, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan

Ketua Pengadilan

Tinggi

Agama Samarinda Nomor

32/Pdt.G/2015/PTA.Smd., tanggal 11 September 2015, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Drs. H. Aderi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang beperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd.

DRS. H.A. AFANDI ZAINI, S.H., M.M.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Ttd.

DRS.H. MUHAMMAD DARIN, S.H.,M.S.I.

DRS.H. MASYHUDI HS, S.H. M.H.

13

PANITERA PENGGANTI

Ttd. DRS. H. ADERI, S.H..

Perincian biaya perkara banding: 1. Biaya proses

: Rp. 139.000,00

2. Redaksi

: Rp.

5.000,00

3. Meterai

: Rp

6.000,00

____________________________________________________ Jumlah

: Rp. 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Samarinda, 27 Oktober 2015 Disalin sesuai aslinya Wakil Panitera,

Drs. KURTHUBI, M.H.

14