KATA PENGANTAR
بسـم هللا الر حمـن الر حيـم Alhamdulillah, kami bersyukur ke hadirat Allah SWT, atas Hidayah dan Maunah-Nya kepada kita, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2012 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Pengadilan Agama Pasuruan yang harus dibuat pada setiap akhir tahun. Disamping
itu
laporan
ini
dibuat
sebagai
salah
satu
bentuk
pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Agama Pasuruan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas 2012, sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan; Atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Pasuruan, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan/karyawati Pengadilan Agama Pasuruan dan kepada Tim Penyusun khususnya, yang dengan tulus ikhlas membantu kami guna menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2012 ini. Dan tak lupa kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan petunjuknya. Semoga semua kerja keras dan bimbingan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Kami berusaha menyusun laporan ini sebaik mungkin, tetapi kami menyadari Laporan tahunan ini masih terdapat kekurangan disana-sini, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak guna menyempurnakan laporan ini dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Pelaksanaan Tugas tahun 2012 ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.
Pasuruan, 28 Desember 2012 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
Drs. H. A. IMRON AR, SH. NIP. 19610817 198903 1 002
1
BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Pembaharuan
Mahkamah
Agung
menemukan
momentumnya
saat
dicanangankannya Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung. Hal ini menjadi tonggak sejarah pembaharuan peradilan Indonesia untuk jangka waktu 2010-2035. Cetak biru ini lahir melalui proses panjang, yang melibatkan partisipasi 4 peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini semakin mempertajam Gerakan Pembaharuan peradilan yang tengah berlangsung di semua sektor. Perubahan yang dilakukan diharapkan akan semakin terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Usaha transparansi dan penegakan keadilan pada dunia Peradilan dewasa ini menjadi salah satu isu sentral dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang keterbukaan informasi di Pengadilan yang menghendaki prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan dari aparatur peradilan khususnya. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya yang menjadi pilot project revormasi birokrasi Nasional sejak tahun 2007 telah berhasil melakukan perubahan yang besar pada kinerja Peradilan Agama, mulai dari mutu pelayanan, tanggung jawab maupun kedisplinan pegawai. Paradigma pembinaan yang pernah dikembangkan sekarang ini harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat.Karena masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan tehnologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Perubahan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan 2
obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam melaksanakan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dituntut semua aparatur peradilan untuk menegakkan dan meningkatkan kedisiplinan guna mendukung program reformasi birokrasi; Untuk meningkatkan kedisiplinan dilingkungan Pengadilan Agama Pasuruan diterbitkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Pasuruan, dengan Surat
Keputusan
Ketua
Pengadilan
Agama
Pasuruan
nomor
:
W13-
A15/1819/HM.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Kode etik ini berisi : prinsip dan Prilaku PNS, Aturan Prilaku, Hubungan antar sesama PNS, hubungan PNS dengan jabatan dan tugasnya, hubungan PNS dengan atasannya, hubungan PNS dengan bawahannya, hubungan PNS dengan pihak berperkara, Kewajiban dan larangan dan sanksi atas pelanggaran tersebut . Di tahun 2012 ini Mahkamah Agung melaksanakan program Nasional berupa Pos bantuan Hukum (Pos Bakum), sidang keliling dan bantuan perkara prodeo bagi masyarakat miskin. Pengadilan Agama Pasuruan di tahun 2012 ini juga mengadakan sidang keliling 4 kali di 3 tempat, yaitu : di Desa Sedarum Kecamatan Nguling sebanyak 2 kali, di desa Baledono Kecamatan Tosari dan desa Watestani Kecamatan Nguling. Sedangkan alokasi anggaran perkara prodeo sebanyak 44 perkara, yang kemudian dilakukan revisi menjadi 20 perkara. Pengadilan Agama Pasuruan terus membenahi Website nya, dengan alamat: www.pa-pasuruan.web.id. . Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu program transparansi birokrasi, yang saat ini diharapkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja aparat peradilan (telah mendapat penghargaan dari BADILAG yaitu Website terbaik se-wilayah PTA Jawa Timur). Program reformasi birokrasi peradilan meliputi reformasi manajemen sumber daya manusia, menajemen keuangan, penelusuran aset, dan menajemen dukungan teknologi informasi. Sebagai salah satu lembaga percontohan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum 3
Reformasi Birokrasi, maka Pengadilan Agama Pasuruan sejak tahun 2010 telah melaksanakan program quick wins diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Sebagai upaya menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan juga telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP ON LINE) untuk pengelolaan data pegawai, SAKPA untuk pengelolaan dana APBN dan SIMAK-BMN untuk pengelolaan barang milik negara pada Pengadilan Agama Pasuruan. Prestasi Pengadilan Agama Pasuruan di tahun 2012 ini adalah : Peringkat pertama Nasional up load putusan terbanyak pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, dengan katagori jumlah perkara 1.000 – 2.000 di tahun 2011. Prestasi yang kedua adalah Peringkat Terbaik dalam bidang Pengelolaan Website di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dapat berjalan dengan efektif maka dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi. Tim ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pasuruan. Tim ini di pimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.
B. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai 4
tujuan Negara Republik Indonesia. Terwujudnya
Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat
diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan antara lain : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu.
Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan; Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
5
Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian
badan
institusional),
serta
peradilan kemandirian
sebagai hakim
sebuah
lembaga
(kemandirian
dalam
menjalankan
fungsinya
(kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya
kepastian ini
untuk
memberikan jaminan
penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung
aspek
kemandirian
hakim
untuk
memutus
(kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna 6
menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan
mempertimbangkan kepentingan
pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan , selain menyentuh
aspek
yudisial,
yaitu
substansi
putusan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya Penyediaan meja Informasi, pengumuman jadwal sidang secara terbuka, up loading putusan di web site maupun direktori putusan Mahkamah Agung, penggunaan mesin antrian sidang maupun pemberian salinan putusan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).
Terkait
aspek
yudisial,
seorang
pimpinan
pengadilan
bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan nonteknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
7
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan,
pengawasan,
dipertanggungjawabkan.
serta
publikasi
putusan-putusan
yang
dapat
Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik,
adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya. Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area: 1. Area organisasi dan kepeminpinan; 2. Area kebijakan; 3. Area proses berperkara; 4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur; 5. Area kepuasan pencari keadilan; 6. Area keterjangkuan; 7. Area kepercayaan publik;
C. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis Pengadilan Agama Pasuruan ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian program quick wins Mahkamah Agung yaitu: 1. Transparansi Putusan Adalah sebuah program dimana pencari keadilan atau para pengguna 8
pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan tetap melalui website maupun direktori putusan Mahkamah Agung, program ini berdampak : a. memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera. b. memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan. c. menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Pasuruan bisa diakses dari mana saja. Di tahun 2012 ini Pengadilan Agama Pasuruan mendapat penghargaan Peringkat Terbaik pertama dalam upload putusan katagori jumlah perkara 1.000-2.000 tahun 2011. 2. Pengembangan Teknologi Informasi Pengembangan website di Pengadilan Agama Pasuruan terus dilakukan, dimaksudkan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan lainnya untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan Pengadilan Agama Pasuruan, bahkan di tahun 2012 ini Website Pengadilan Agama Pasuruan mendapat Peringkat Terbaik dalam bidang Pengelolaan Website di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan dan disetor ke Kas negara antara lain : pendaftaran perkara, Redaksi, Akta Cerai, Legalisir, maupun pengembalian persekot gaji, dan lain-lain. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program quick wins Pengadilan Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib langsung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan nomor 42/WKMA.N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008. 4. Kode Etik Hakim Kode etik yang dimaksud dalam program quick wins adalah pedoman prilaku hakim. Pedoman prilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi 9
hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini mengikat hakim dalam berprilaku sehari-hari. Adapun pedoman prilaku hakim ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: 1. berprilaku adil, 2. berprilaku jujur, 3. berprilaku arif dan bijaksana, 4. bersikap mandiri, 5. berintegritas tinggi, 6. bertanggungjawab, 7. menjunjungtinggi harga diri, 8. berdisiplin tinggi, 9. berprilaku rendah hati, 10. bersikap profesional. 5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, kegiatan analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh dimensi dari sebuah pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi.
D. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Agama Pasuruan, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategik dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pasuruan. 10
D.1. Indikator Kinerja D.1.1. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan menggunakan indikator asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecepatan penyelesaian
perkara
dan
kemampuan/efektifitas
dan
efisiensi
administrasi perkara. Indikator Kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Pasuruan; D.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Indikator Kinerja sasaran Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 yang tertuang dalam Rencana Stratejik Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai Pengadilan Agama Pasuruan dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun); Indikator Kinerja sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta stratejik dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan/penggunaan anggaran; Indikator Kinerja sasaran disusun dengan melihat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Pasuruan. D.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan akan diukur tingkat capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact); Tingkat rencana capaian kinerja tersebut setiap akhir tahun dibandingkan dengan realisasinyapada akhir tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan formulir 11
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). D.2. Target Kinerja Target Kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan mengacu kepada prakiraan indikator penyelesaian perkara. Indikator penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan menyisakan perkara kurang dari 20 % dari jumlah perkara yang diterima; Sedangkan target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan pada formulir Rencana Stratejik. Metode penetapan target kinerja baik pada sasaran maupun kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.Metode analisis trend, metode rata-rata ataupun identifikasi serta penggunaan standar tertentu direkomendasikan untuk digunakan, sebagai metode yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. D.3. Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaikan kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus, sebagai berikut:
Realisasi Tingkat capaian kinerja=
________________ X 100% Rencana
Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi” mengandung makna kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut: Rencana – (Realisasi-Rencana) Tingkat capaian kinerja= ___________________________________ X 100% Rencana Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi; Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan; 12
Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan. D.4. Skala Penilaian Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut: 0 - 55
:
Sangat kurang
56 - 70
:
Kurang
71 - 85
:
Cukup
86 - 100
:
Baik
Lebih dari 100
:
Sangat baik
Dengan pengukuran kinerja, Pengadilan Agama Pasuruan melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Strategi yang baru dapat dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas standar atau rencana capaian kinerja juga dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
E. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami’ dengan jumlah karyawan hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan gedung di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada bulan Nopember gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi 13
Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H; Dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol no. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip dan rumah dinas. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan : a. Secara astronomi Kota
Kabupaten
0
112030’ Bujur Timur 7030’ Lintang Selatan
112 55’ Bujur Timur 7040’ Lingtang Selatan
b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Selat Madura; 2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo; 3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang; 4. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan; Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A Telp. 0343-410284 Fax. O343431155 meliputi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan, yakni :
1. Kecamatan REJOSO terdiri dari : a. Desa Rejoso Lor
i.
Desa Karangpandan
b. Desa Rejoso Kidul
j.
Desa Sadengrejo
c. Desa Kawisrejo
k.
Desa Manikrejo
d. Desa Arjosari
l.
Desa Toyaning
e. Desa Kemantrenrejo
m. Desa Kedungbako
f.
n.
Desa Jarangan
g. Desa Peteguran
o.
Desa Pandanrejo
h. Desa Ketegan
p.
Desa Sambirejo
Desa Segoropuro
14
2. Kecamatan LEKOK terdiri dari : a. Desa Tambaklekok
g.
Desa Rowogempol
b. Desa Jatirejo
h.
Desa Gajugjati
c. Desa Pasinan
i.
Desa Alastlogo
d. Desa Tampung
j.
Desa Wates
e. Desa Balunganyar
k.
Desa Semedusari
a. Desa Gratitunon
i..
Desa Karanglo
b. Desa Ranuklindungan
j.
Desa Rebalas
c. Desa Sumberagung
k.
Desa Sumberdawesari
d. Desa Karangkliwon
k.
Desa Cukurdondang
e. Desa Kambinganrejo
l.
Desa Kedawung Kulon
f.
m. Desa Kedawung Wetan
f.
Desa Branang
3. Kecamatan GRATI terdiri dari :
Desa Kalipang
g. Desa Trewung
n.
Desa Plososari
a. Desa Sedarum
i.
Desa Sudimulyo
b. Desa Nguling
j.
Desa Sumberanyar
c. Desa Panunggul
k.
Desa Dandanggendis
d. Desa Kedawang
l.
Desa Wotgalih
e. Desa Mlaten
m. Desa Watestani
f.
Desa Kapasan
n.
Desa Sebalong
g. Desa Watu Prapat
o.
Desa Sanganom
h. Desa Kebonrejo
4. Kecamatan NGULING terdiri dari :
h. Desa Randuati 15
5. Kecamatan KRATON terdiri dari : a.
Desa Kraton
n.
Desa Curahdukuh
b.
Desa Semare
o.
Desa Rejosari
c.
Desa Kalirejo
p.
Desa Pulokerto
d.
Desa Tambakrejo
q.
Desa Sidogiri
e.
Desa Bandungan
r.
Desa Ngempit
f.
Desa Gerongan
s.
Desa Karanganyar
g.
Desa Asemkandang
t.
Desa Klampisrejo
h.
Desa Tambaksari
u.
Desa Ngabar
i.
Desa Mulyorejo
v.
Desa Jeruk
j.
Desa Plinggisan
w. Desa Slambrit
k.
Desa Gambirkuning
x.
Desa Pukul
l.
Desa Dompo
y.
Desa Kebotohan
m. Desa Selotambak
6. Kecamatan POHJENTREK terdiri dari : a. Desa Pleret
f.
Desa Tidu
b. Desa Warungdowo
g.
Desa Sungikulon
c. Desa Susukanrejo
h.
Desa Sungiwetan
d. Desa Parasrejo
i.
Desa Logowok
e. Desa Sukorejo
k.
Desa Tidu
7. Kecamatan KEJAYAN terdiri dari : a.
Kelurahan Kejayan
n.
Desa Ambal-Ambil
b.
Desa Sladi
o.
Desa Kedemungan
c.
Desa Patebon
p.
Desa Sumbersuko
d.
Desa Tundosoro
q.
Desa Tanggulangin
16
e.
Desa Klinter
r.
Desa Kurung
f.
Desa Wangkalwetan
s.
Desa Sumberbanteng
g.
Desa Cubanjoyo
t.
Desa Pacarkeling
h.
Desa Kepuh
u.
Desa Lorogan
i.
Desa Kedungpengaron
v.
Desa Benerwojo
j.
Desa Klangrong
w. Desa Oro-oropule
k.
Desa Wrati
x.
Desa Randugong
l.
Desa Luwuk
y.
Desa Ketangirejo
a. Desa Puspo
e.
Desa Jajangwulung
b. Desa Jimbaran
f.
Desa Palangsari
c. Desa Keduwung
g.
Desa Kemiri
m. Desa Linggo
8. Kecamatan PUSPO terdiri dari :
d. Desa Pusungmalang
9. Kecamatan GONDANGWETAN terdiri dari : a. Kelurahan Gondangwetan b. Desa Karangsentul
k.
Desa Lajuk
l.
Desa Gayam
c. Desa Rangge
m.. Desa Wonosari
d. Desa Bajangan
n.
Desa Wonojati
e. Desa Gondangrejo
o.
Desa Kresikan
f.
Desa Sekarputih
p.
Desa Tebas
g. Desa Pekangkungan
q.
Desa Tenggilisrejo
h. Desa Grogol
r.
Desa Keboncandi
i.
Desa Peteguhan
s.
Desa Bayeman
j.
Desa Kalirejo
t.
Desa Brambang
17
10. Kecamatan WINONGAN terdiri dari : a. Desa Gading
j.
Desa Sumberrejo
b. Desa Winongankidul
k.
Desa Jeladri
c. Desa Winonganlor
l.
Desa Srui
d. Desa Bandaran
m. Desa Sidepan
e. Desa Penataan
n.
Desa Kandung
f.
Desa Mendalan
o.
Desa Karangtengah
g. Desa Menyarik
p.
Desa Minggir
h. Desa Prodo
q.
Desa Umbulan
i.
r.
Desa Lebak
a. Desa Cukurguling
g.
Desa Banjarimbo
b. Desa Lumbang
h.
Desa Welulang
c. Desa Pancur
i.
Desa Karangasem
d. Desa Wonorejo
j.
Desa Watulumbung
e. Desa Kronto
k.
Desa Karangjati
f.
l.
Desa Panditan
a. Desa Pasrepan
i.
Desa Ampelsari
b. Desa Pohgading
j.
Desa Tempuran
c. Desa Mangguan
k.
Desa Sapulante
d. Desa Rejosalam
l.
Desa Ngantungan
e. Desa Pohgedang
m. Desa Klakah
f.
n.
Desa Kedungrejo
11. Kecamatan LUMBANG terdiri dari :
Desa Bulukandang
12. Kecamatan PASREPAN terdiri dari :
Desa Jogorepuh
18
Desa Galih
g. Desa Tambakrejo
o.
Desa Petung
h. Desa Lemahbang
p.
Desa Sibon
a. Desa Tosari
e.
Desa Kandangan
b. Desa Wonokitri
f.
Desa Sedaeng
c. Desa Podokoyo
g.
Desa Ngadiwono
d. Desa Baledono
h.
Desa Mororejo
13. Kecamatan TOSARI terdiri dari :
Daerah Kota Pasuruan meliputi 4 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni:
1. Kecamatan BUGUL KIDUL terdiri dari : a. Kel. Bakalan
c.
Kel. Kepel
b. Kel. Krampyangan
d.
Kel.Bugulkidul
c. Kel. Blandongan
e.
Kel. Tapaan
2. Kecamatan GADINGREJO terdiri dari : a. Kel. Krapyakrejo
e.
Kel. Gadingrejo
b. Kel. Bukir
f.
Kel. Petahunan
c. Kel. Sebani
g.
Kel. Randusari
d. Kel. Gentong
h.
Kel. Karangketug
3. Kecamatan PURWOREJO terdiri dari : a. Kel. Pohjentrek
e.
Kel. Sekargadung
b. Kel. Wirogunan
f.
Kel. Purworejo
c. Kel. Purutrejo
g.
Kel. Tembokrejo
d. Kel. Kebonagung 19
4. Kecamatan PANGGUNGREJO terdiri dari : a. Kel. Karanganyar
i.
Kel. Kandangsapi
b. Kel. Trajeng
j.
Kel. Bugullor
c. Kel. Tambakan
k.
Kel. Pekuncen
d. Kel. Kebonsari
l.
Kel. Mandaranrejo
e. Kel. Bangilan
m. Kel.Panggungrejo
f.
n.
Kel. Mayangan
Kel.Ngemplakrejo
h. Kel. Petamanan
F. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia Keberadaan
Sumber
daya
manusia
yang
berkualitas
sangat
menentukan kualitas sebuah institusi. Demikian halnya pada Pengadilan Agama Pasuruan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus menerus dilakukan. Hal ini dilakukan baik melalui pembinaan rutin oleh Pimpinan, juga ,melalui pengiriman SDM pada pelatihan fungsional maupun stuktural. Secara kuantitas, Pengadilan Agama Pasuruan sampai akhir Desember 2012 mempunyai sumber daya manusia sebanyak 22 orang. Terjadinya perangkapan jabatan tidak bisa dihindari. Jumlah hakim 11 orang tidak berimbang dengan jumlah Panitera Pengganti murni 1 orang. Sedangkan Jumlah sukwan sebanyak 10 orang, yang terdiri 6 orang tenaga honorer dan 4 orang tenaga kontrak, rinciannya terdiri dari 1. Hakim berjumlah 11 orang; 2. Panitera/Panitera Pengganti berjumlah 6 orang (1 orang merangkap jabatan jurusita pengganti, 1 orang merangkap Wakil Sekretaris ); 3. Jurusita/jurusita pengganti
5 orang (2 orang merangkap jabatan
Panitera Pengganti, 1 orang merangkap sebagai wakil sekretaris, 1 orang merangkap sebagai kepala urusan umum, 1 orang merangkap sebagai kepala urusan keuangan ); 4. Pejabat struktural 9 orang ; 5. Staf 7 orang, 6 orang diantaranya tenaga honorer; 6. Tenaga Pramubhakti 2 Orang; 20
7. Sopir dinas 1 orang; 8. Satpam 1 orang; G. Gambaran Kondisi Kompetensi Kompentensi Pengadilan Agama Pasuruan diatur dalam pasal 49 Unsang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya: 1. Pengangkatan anak; 2. Zakat, Infaq; 3. Ekonomi syari’ah. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi: 1. bank syari’ah; 2. lembaga keuangan mikro syari’ah; 3. asuransi syari’ah; 4. reasuransi syari’ah; 5. reksa dana syari’ah; 6. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; 7. sekuritas syari’ah; 8. pembiyaan syari’ah; 9. penggadaian syari’ah; 10. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan 11. bisnis syari’ah Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan yang 21
mayoritas beragama Islam; Disamping itu, Pengadilan Agama Pasuruan dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). H. Analisis Kondisi Strategik Pengadilan Agama Pasuruan Analisis
kondisi
strategik
sangat
urgen
dalam
menentukan
perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (justitiabelen); Analisis kondisi stratejik menggunakan metode analisis SWOT (strenggths, weaknesses, oppotuneties and threats) terhadap kondisi real Pengadilan Agama Pasuruan. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana stratejik Pengadilan Agama Pasuruan ke depan; Analisis SWOT (strenggths, weaknesses, oppotuneties and threats) tersebut dibagi dalam bentuk: 1. Analisis Lingkungan Internal Lingkungan internal memiliki dua sisi. Sisi pertama: kondisi internal Pengadilan Agama Pasuruan yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua: merupakan kondisi sebaliknya yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut
merupakan
kajian
dalam
menetapkan
faktor
kunci
keberhasilan; Kekuatan dan kelemahan Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut: 1.1. Kekuatan (strenghts) 1.1.1. Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai yurisdiksi yang meliputi wilayah Kota (4 kecamatan) dan sebagian daerah Kabupaten
Pasuruan
(13
Kecamatan.. 22
kecamatan),
sehingga
total
16
Keberadaan Pengadilan Agama di Pasuruan sangatlah dibutuhkan masyarakat Pasuruan. Apalagi melihat jumlah penduduk Pasuruan yang tumbuh disekitar industri yang terus bertambah. Hal ini berbanding lurus dengan naiknya angka perceraian dari tahun ke tahun. 1.1.2. Penerapan Sistem Satu Atap (one roof system) Dengan di keluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor : 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, maka kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang lebih baik. Sistem satu atap (One Roof System) ini menjadikan koordinasi yang lebih sistematis. Sudah tidak ada dualisme pembinaan lembaga / Kementrian lagi. Pengadilan Agama Pasuruan bagian dari perubahan tersebut merasakan iklim yang lebih baik. Sistem pembinaan teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi, keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI; One roof system merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk meningkatkat profesionalisme, kemandirian hukum. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan kemandirian tanpa ada campur tangan/intervensi dari luar. Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang kewibawaan bila telah dinodai pengaruh unsur di luar hukum itu sendiri. 1.1.3. Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama; Perluasan jangkauan kewenangan yang dimaksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memriksa dan mengadili perkara tertentu yang didalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya. 23
Perluasan jangkauan kewenangan lainnya juga meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, zakat, infak dan ekonomi syari’ah atau hukum bisnis Islam; Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan
termasuk
Pengadilan
Agama
Pasuruan
untuk
melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi Pengadilan Agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah. 1.1.5. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan Penyelenggaraan peradilan agama dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan peradilan agama merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan pada pencari keadilan (justitiabelen); Heterogenitas wawasan dan madzab masyarakat muslim di Pasuruan secara nyata telah dapat menerima keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. 1.2. Kelemahan (weaknesses) 1.2.1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memadai Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan harus diikuti dengan perkembangan kualitas dan kuantitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam lembaga pengadilan; Disadari bahwa masih terdapat deviasi antara kondisi normatif ideal dengan kondisi objektif tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Pasuruan, jumlah SDM yang ada saat ini terasa sangat kurang, terutama Panitera Pengganti yang tidak berimbang dengan jumlah Hakim yang ada. Belum lagi memperhatikan perkembangan kuantitas dan kualitas perkara yang ada di masyrakat yang semakin kompleks. Perkembangan
ilmu 24
pengetahuan
khususnya
ilmu
pengetahuan hukum dan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini mengharuskan para aparatur peradilan yang meliputi hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, dan staf untuk dapat menyesuaikan diri khususnya terkait dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam menerapkan hukum dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Pada Pengadilan Agama Pasuruan terdapat berbagai bidang yang kualitas aparaturnya masih perlu ditingkatkan seperti dalam bidang tugas pokok dan fungsi, bidang kepaniteraan, bidang kesekretiatan khususnya masalah pengelolaan inventaris; Dalam hal penyelenggaraan peradilan di bidang ekonomi syari’ah sebagai salah satu kewenangan yang baru, sangat memerlukan pembinaan, pengembangan dan pendalaman bagi tenaga teknis untuk memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari keadilan.
1.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Belum Memadai Dalam Pelaksanaan Tugas Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Perkembangan
teknologi
modern
umumnya
meningkatkan
kecepatan dan efisinsi penyelesaian suatu pekerjaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Dengan menggunakan tehnologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Laporan via email maupun SMS mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Pencanangan
“One Man One
Computer” sejak tahun 2009 ternyata masih banyak kendala di tahun 2012, karena beberapa computer sudah rusak harus parkir di gudang. Apalagi Pengadilan Agama Pasuruan belum memiliki Computer Server yang bisa support dengan 22 pegawai.
25
1.2.3. Sistem Informasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan Sistem informasi merupakan alat yang membantu manajemen dalam memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi sangat dibutuhkan baik tingkat operasional, manajerial maupun stratejik. Sistem informasi yang baik akan membantu organisasi baik tingkat bawah, menengah maupun atas untuk mengambil keputusan yang tepat dan menginformasikannya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat; Program sistem jaringan internet (speedy) dengan Hot spot sangat terasa manfaatnya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan di Pengadilan Agama Pasuruan Kondisi sistem informasi di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan saat ini terus diikhtiarkan untuk dilakukan pembenahan disana-sini . Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIDPA) sangat membantu kerja-kerja di sektor Kepaniteraan . Diantaranya entry data Permohonan atau Gugatan Cerai, PMH, PHS, Relaas, Berita Acara Sidang bahkan pembuatan Putusan. Sedangkan disektor Kesekretariatan terdapat banyak aplikasi yang membantu Sistem Informasi, dibidang keuangan terdapat aplikasi RKAKL, DIPA, PERAN, PP 39/2006, SAKPA, GPP, SPM. Sedangkan dibidang BMN terdapat aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan. Sedangkan Untuk bidang kepegawaian terdapat aplikasi SIMPEG maupun SIKEP ON LINE. Sejak 2010 kami menggunakan Fasilitas Touchscreen (layar sentuh) perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan, namun sayang sampai akhir tahun 2012 ini pemanfaatan alat tersebut kurang optimal, dikarenakan masyarkat pencari keadilan masih banyak yang awam terhadap teknologi
1.2.4. Belum berimbangnya Jumlah tenaga Hakim dengan dengan Panitera Pengganti Salah satu masalah/ kelemahan yang kami rasakan di akhir 26
tahun 2012 ini adalah tidak berimbangnya jumlah Hakim (11 orang)
dengan jumlah Panitera Pengganti murni 1 orang,
sedangkan 5 Panitera Pengganti yang lain merangkap jabatan lainnya. 2. Analisis Lingkungan Eksternal Seperti halnya lingkungan internal, lingkungan eksternal juga memiliki dua sisi. Sisi pertama yaitu kondisi eksternal yang dapat membantu
atau
mendorong Pengadilan
Agama
Pasuruan
untuk
mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Kondisi ini disebut peluang. Hal sebaliknya atau sisi kedua yaitu berupa kondisi yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pasuruan. Kondisi ini disebut hambatan. Peluang dan hambatan yang dimiliki Pengadilan Agama Pasuruan, terdiri dari: 2.1. Peluang (opportunity) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan untuk meraih visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan sangat ditentukan oleh sejauhmana aparatur Pengadilan mampu menangkap peluangpeluang yang ada; Beberapa peluang eksternal berikut ini apabila dipadukan dengan kekuatan internal akan bersinergi menyukseskan visi perwujudan supremasi hukum dan judicial tranparancy yang akhir-akhir ini harus diwujudkan oleh semua lembaga peradilan; Adapun peluang yang dimaksud sebagai berikut: 2.1.1. Kondisi Masyarakat Kondisi objektif masyarakat Pasuruan adalah mayoritas beragama Islam. Kondisi objektif tersebut merupakan gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakan hukum dan keadilan; Pada umumnya hukum adat daerah-daerah di Pasuruan bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan 27
Pengadilan Agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam; Sisi peluang yang dimaksud adalah perlunya sosialisasi secara terus menerus bidang kewenangan Pengadilan Agama kepada masyarakat atas dasar kebutuhan mereka dalam menjalankan syari’at Islam, baik dalam bentuk penyuluhan hukum atau melalui penyelesaian perkara dengan putusan yang baik dan benar. 2.1.2. Hukum Adat Bersumber dari Hukum Islam Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terdapat norma berupa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) dan dihormati masyarakat terutama dibidang perkawinan; Pada umumnya hukum adat di daerah Pasuruan bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan Pengadilan Agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam; Kondisi objektif tersebut merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tupoksi bagi Pengadilan Agama Pasuruan. 2.1.3. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Salah
satu
bentuk
peluang
untuk
mengembangkan
profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ialah kerja sama Pengadilan Agama dengan perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi hukum dan keagamaan. Bentuk kerja sama tersebut adalah Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi, diantaranya : UIN Malik Ibrahim Malang, IAIN Sunan Ampel, Unmer Pasuruan. Disamping itu, kegiatan seminar di kampus seputar Tupoksi Peradilan Agama yang meminta nara sumber dari Pengadilan Agama Pasuruan juga dilakukan. Ke depan diharapkan kerja sama yang saling menguntungkan terus ditingkatkan , terutama kegiatan yang langsung bersentuhan 28
dengan masyarakat, seperti : penyuluhan hukum, sosialisasi produk-produk hukum yang terkait dengan kompentensi Peradilan Agama dan kegiatan lainnya. 2.1.4. Kepercayaan Masyarakat Integritas kepribadian dan kekuatan moral tenaga-tenaga teknis peradilan yang berlatar belakang pendidikan agama (madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi bervisi agama) terutama Hakim sampai saat ini masih dipandang cukup memadai dan dipercaya untuk menjalankan tugasnya; Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisasi kendala atau hambatan yang ada. 2.2. Hambatan (threatments) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan sangat ditentukan oleh sejauhmana Pengadilan mampu meminimalisasi hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak dijumpai ialah permasalahan hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan untuk mewujudkan supremasi hukum dan judicial transparancy; Beberapa bentuk hambatan yang dimaksud ialah: 2.2.1. Pandangan Masyarakat Terdapat pandangan image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan), setelah diputus oleh Pengadilan Agama , pihak yang merasa dikalahkan masih mencoba untuk menggugat putusan Pengadilan Agama tersebut di Peradilan Umum; Dalam bidang kewenangan, sebagian masyarakat masih belum memahami hilangnya hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa
hak
milik 29
dan
keperdataan
lainnya,
termasuk
kewenangan Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
2.2.2. Masih Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran
dan
ketentuan
hukum
masyarakat
yakni
(1)
pengetahuan tentang hukum; (2) pengetahuan tentang isi hukum; (3) sikap hukum dan (4) pola prilaku hukum. Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan; Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang; Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Peradilan Agama
dengan Peradilan Umum, hal tersebut juga
memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk pengadilan agama.
I. DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI : Tahun 2012 ini merupakan ajang pembuktian pelaksanaan program reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung, Tim Independen 30
Quality Assurance bentukan Wakil Presiden, yang terdiri lintas lembaga/Kementrian melakukan uji petik di beberapa Peradilan. Delapan area Reformasi Birokrasi tersebut adalah : (1). AREA POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA : Di area ini mendasari 7 area yang lain, karena Reformasi Birokrasi menghendaki perubahan yang fundamental pada Pola Pikir dan Budaya kerja semua SDM di lingkungan Mahkamah Agung .Aspek-aspek yang menjadi penekanan di area ini adalah : pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Penetapan Role Model , Pelaksanaan Kode etik Pegawai, gerakan anti KKN, Survey kepuasan pegawai maupun para pencari kepuasan, termasuk analisa resiko terhadap area kritis yang resisten terhadap perubahan. Pengadilan Agama Pasuruan sebagai bagian dari institusi bawahan Mahkamah Agung telah berikhtiar untuk melakukan perubahan di area ini. Diantara perubahan tersebut adalah : membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama dengan Penanggung Jawab Wakil Ketua. Surat Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/1818/OT.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Demikian juga Pembentukan Role Model di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan sudah dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/1174/OT.01.3/SK/VI/2012
tanggal
1
Juni
2012.
Sedangkan Pelaksanaan Kode etik Pegawai dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/1819/OT.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Sedangkan untuk survey kepuasan terhadap pegawai dan para pencari keadilan belum dilakukan. Hal ini disebabkan point-point quisioner belum ada contohnya.
31
(2).
AREA
PENATAAN
PERATURAN
PERUNDANG-
UNDANGAN Area yang kedua ini menitikberatkan pada proses penyusunan Peraturan di masing-masing satuan kerja. Semua Produk peraturan apakah sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga area ini menghimpun/mengklasifikasi peraturan maupun produk hukum sesuai dengan Cluster masing-masing, termasuk peraturan yang bermasalah. (3). AREA PERUBAHAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI : Area ini meliputi Penataan Organisasi dengan ditandai pembuatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masing-masing Satuan Kerja, pelaksanaan RKT sampai pada evaluasi RKT tersebut. Demikian juga pelaksanaan input data base Kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG maupun SIMKEP ON LINE. Pelaksanaan area ini di Pengadilan Agama Pasuruan sudah berjalan, bahkan untuk SIMPEG ON LINE Pengadilan Agama sudah 98,51% peringkat kedua sewilayah PTA Surabaya.
(4). AREA PERUBAHAN PENATAAN TATA LAKSANA: Area ini menitik beratkan pada aspek : Pelaksanaan Teknologi Informasi untuk penyelesaian perkara, informasi perkara yang selalu up date di web site, memiliki SOP pelayanan, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Renstra maupun program SMS Gate Way. Pengadilan Agama Pasuruan sudah melaksanakan program perubahan di area ini, bahkan untuk tahun 2012 ini telah mendapatkan peringkat pertama nasional untuk up load Putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk katagori jumlah 1.000-2.000 perkara. Demikian juga website Pengadilan Agama Pasuruan telah dinobatkan menjadi terbaik se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
32
(5). AREA PERUBAHAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Di area ini dimaksudkan untuk perubahan pada penataan sistem Kepegawaian. Sejauh mana efektifitas SDM aparatur, apakah terjadi perangkapan jabatan baik struktural maupun fungsional, pola karier jabatan non yudisial, sistem rotasi, mutasi maupun promosi jabatan, sudah memiliki Sasaran Kenerja Individu (SKI), Standart Kompentensi Jabatan, penetapan jabatan Baperjakat, date base kompentensi pegawai, dan adanya sistem pendidikan
dan
pelatihan
yang
didasarkan
pada
anilisis
kompentensi pegawai .
(6). AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN : Pada area ini aspek yang di tekankan adalah : Sistem Pengawasan
Internal,
Program
anti
korupsi,
pengawasan
pengadaan barang dan jasa, internalisasi dan sosialisasi kebijakan tentang whistleblowing. Pengadilan Agama
(7).
AREA
PERUBAHAN
PENGUATAN
AKUNTABILTAS
KINERJA : Di area ini mengatur perubahan pada aspek-aspek : Penguatan Kinerja Utama (IKU), sistem pengumpulan dan pelaporan data kinerja sesuai dengan LAKIP, penguatan Sasaran Kinerja Individu (SKI), up loading Rentra, IKU, RKT, PKT pada website dan optimalisasi website satker untuk pelayanan dan akuntabilitas publik.
(8)
AREA
PERUBAHAN
PENINGKATAN
KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK : Area ini meliputi : peningkatan standart pelayanan Publik, pelaksanaan kode etik Hakim, penguatan daerah steril KKN maupun peningkatan kualitas layanan kepada para pencari 33
keadilan. Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan tentang Standart Pelayanan Peradilan nomor : W13-A23/2194/HK.05/SK/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap para pencari Keadilan.
34
BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan, masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.
Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa ”dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Juru Sita”. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa ”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut :
35
a. Keterangan Jabatan struktural 1.a. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah Drs. H. A. IMRON AR., SH. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1331/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak 14 Agustus 2012 sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasuruan; 1.b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, SH., MH. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1272/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012 yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Surabaya, dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak 11 September 2012 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan ; 1.c. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan adalah Drs. KUSNADI dengan Surat Keputusan
Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor :
1720/DJA/KP.04.6/SK/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak 11 Oktober 2011. 1.d. Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh AGUS SAMSUL HUDA, SH , NIP. 19670813 199503 1 001, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3369/DJA/KP.04.6/IX/2010 tanggal 08 September 2010 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 29 Oktober 2010, yang bersangkutan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Jember. 1.e. Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Drs. A. DARDIRI NIP. 19641231 199403 1 011 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/739/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret 36
2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007; 1.f. Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Hj. IRDARIYAH, SH., NIP. 19601209 198003 2 001 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/738/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007; 1.g. Kepala Sub Kepaniteraan Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Drs. YUMRONI, NIP. 19620408 199203 1 002, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2568/DJA/KP.04.6/IV/2009 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 26 April 2009; 1.h. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh MUHAMMAD NIDZOM ANSHORI, SH, NIP.19710424 200003 1 001, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 035/BUA/Peng.06.1/IV/2009 tanggal 6 April 2009 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 7 Oktober 2009. 1.i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh DIMAS WAHYU ADRIANTO, SE. NIP. 19811013 200904 1 004 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/2135/KP.04.6/SK/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 28 September 2010; 1.j. Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh MOCHAMAD RODIEN, NIP. 19600107 198403 1 002 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13A/267/Kp.07.6/SK/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 Mei 2007; 37
1.k. Kepala Sub Bagian Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh SAMSUL HADI, NIP. 19660614 198702 1 001 berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: PTA.m/Kp.07.6/800/SK/2004 tanggal 20 April 2004 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 30 April 2004;
b. Keterangan jabatan struktural 2.a. Jumlah pegawai Kekuatan Pegawai pada Pengadilan Agama Pasuruan sampai dengan akhir Desember 2012 berjumlah 22 orang, dari jumlah tersebut 19 orang laki-laki, 3 perempuan ditambah 6 orang pegawai honorer/wiyata bhakti dan 4 orang tenaga kontrak (2 orang pramubakti, 1 orang sopir dinas dan 1 orang satpam). 2.b. Pangkat/Golongan Pegawai 1. Pembina Tk I (IV/b)
.......................................... =
5 orang
2. Pembina (IV/a)
.......................................... =
5 orang
3. Penata Tk I (III/d)
.......................................... =
8 orang
4. Penata (III/c)
.......................................... =
1 orang
5. Penata Muda Tk I (III/b)
.......................................... =
2 orang
6. Penata Muda (III/a)
.......................................... =
1 orang
1. Pasca Sarjana
.......................................... =
3 orang
2. Sarjana
.......................................... =
17 orang
3. Sarjana Muda
.......................................... =
0 orang
4. SLTA
.......................................... =
2 orang
2.a. Tingkat Pendidikan
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 38
tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2010. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya; c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan termasuk biaya perkara) d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya; g. Melaksanakan
tugas-tugas
pelayanan
lainnya
seperti
penyuluhan
hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya. h. Membuka dan memberikan pelayanan kehumasan serta penanganan pengaduan
masyarakat
terhadap
tingkah
laku,
manajemen
dan
kepemimpinan, kinerja dan kwalitas pelayanan publik aparat peradilan.
B. PENYUSUNAN STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Pasuruan dalam melaksanakan tugas telah membuat Standart Operasional prosedur (SOP). Hal ini dimaksudkan agar ada acuan kinerja pelayanan 39
yang jelas dan terukur di Lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan. Standar pelayanan perkara (SOP)
telah dituangkan dalam Keputusan Ketua pengadilan
Agama Pasuruan Nomer : W13-A23/1925/HK.05/SK/XII/2010
tanggal 20
Desember 2010, lebih lengkap sebagaimana pada lampiran. C. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN : Disamping Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Pengadilan Agama Pasuruan, pada tahun 2012 ini telah disusun Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/2194/Hk.05/SK/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih lengkap ada di lampiran.
40
BAB III KEADAAN PERKARA 1. Keadaan Perkara tahun 2012 Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan, baik sisa perkara tahun 2011, maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2012 dapat diperinci sebagai berikut : a.
Sisa tahun yang lalu (2011)
b.
Diterima tahun 2012 JUMLAH
c.
:
Diputus tahun 2012 Sisa Akhir tahun 2012
369
perkara
1.992
Perkara
2.361
Perkara
1.981
Perkara
380
Perkara
Perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 1.992 perkara terdiri dari : a.
Perkara gugatan 1.890 terdiri dari : 1).
Ijin Poligami
1
Perkara
2).
Cerai talak
513
Perkara
3).
Cerai gugat
1.374
Perkara
4).
Gugatan Harta bersama
2
Perkara
5).
Penguasaan (hak Asuh) anak
0
Perkara
6).
Pengesahan (Isbat) Nikah (contentius)
0
Perkara
7).
Kewarisan
0
Perkara
8).
Penetapan Ahli Waris (contentius)
0
Perkara
1.890
Perkara
Jumlah b.
Perkara permohonan 102 perkara terdiri dari : 1).
Perwalian Anak
6
Perkara
2)
Asal Usul Anak
9
Perkara
3).
Pengesahan (itsbat) nikah
0
Perkara
4)
Dispensasi Kawin
24
Perkara
5).
Wali Adhol
5
Perkara
7).
Penetapan Ahli Waris
3
Perkara
8).
Perubahan Biodata Nikah
53
Perkara
9).
Pengangkatan Anak
2
Perkara
Jumlah 41
102
Perkara
c. Perkara Ekonomi Syari’ah 1).
Ekonomi Syari’ah *)
0 Perkara
2. Penyelesaian perkara tahun 2012 Perkara yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 sebanyak 1.981 perkara yang terdiri dari : a.
Perkara gugatan
b.
Perkara permohonan
1.869
Perkara
112
Perkara
Dari jumlah tersebut termasuk : Jenis Putus
G
P
a. Perkara dicabut
94
7
101
perkara
b. Perkara dikabulkan : - Para pihak hadir
159
100
259
perkara
75
-
75
perkara
1.477
-
c. Perkara ditolak
2
1
3
perkara
d. Perkara gugur
26
-
26
Perkara
e. Perkara tidak diterima
18
3
21
Perkara
f.
18
1
19
Perkara
- Putus diluar hadir - Putus verstek
Perkara dicoret dari register
Jumlah
1.477 perkara
Dari perkara yang putus dikabulkan, diputus verstek = 1477 / 1811 = 81,6 % PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN TAHUN 2012 DALAM TABEL No
Jenis Perkara
Jumlah
Dicabut
Dikabulka n
Ditolak
Gugur
Dibatalkan /Dicoret
Tdk. Diterim a
2
-
2
-
-
-
-
1.
Ijin Poligami
2.
Cerai talak
515
42
439
1
16
4
13
3.
Gugat cerai
1348
52
1267
1
10
14
4
4.
Harta bersama
2
-
2
-
-
-
-
5.
Hak Asuh Anak
1
-
1
-
-
-
-
6.
Isbat Nikah
-
-
-
-
-
-
-
7.
Kewarisan
1
-
-
-
-
-
1
8.
Penetap Ahli Waris
-
-
-
-
-
-
-
1.869
94
1.711
2
26
18
18
JUMLAH
42
PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN TAHUN 2012 DALAM TABEL No.
Jenis Perkara
Jumlah
Dicabut
Dikabulka n
Ditola k
Gugur
Dibatalka n/ Coret
Tdk. diterima
1.
Perwalian anak
7
1
6
-
-
-
-
2.
Asal-usul anak
11
1
10
-
-
-
-
3.
Isbat Nikah
1
-
1
-
-
-
-
4.
Dispensasi Kawin
25
1
23
1
-
-
-
5.
Wali Adlol
7
1
6
-
-
-
-
6.
Penetapan Ahli Waris
3
-
3
-
-
-
-
7.
Perubahan Biodata Nikah
56
2
50
-
-
1
3
8.
Pengangkatan Anak
2
1
1
-
-
-
-
112
7
100
1
-
1
3
JUMLAH
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH TAHUN 2012 DALAM TABEL No.
1.
Jenis Perkara
Jumlah
Dicab ut
Dikabulk an
Ditola k
Gugu r
Dibatalka n
Tdk. diterima/ Coret
Ekonomi Syari’ah
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat penyelesaian perkara tahun 2011. Pada tahun 2012 dari jumlah perkara 2.361 perkara (sisa perkara tahun 2011 ditambah perkara yang diterima tahun 2012) yang dapat diselesaikan tahun 2012 sebanyak 1.981 perkara. Sisa yang belum diselesaikan tahun 2012 sebanyak 380 perkara atau 16,1%. Sedangkan pada tahun 2011 dari jumlah perkara 2.264 perkara (sisa perkara tahun 2010 sebanyak 357 perkara ditambah 1.907 perkara yang diterima tahun 2011) yang dapat diselesaikan tahun 2011 sebanyak 1.895 perkara. Sisa yang belum diselesaikan tahun 2011 sebanyak 369 perkara atau 16,3%. Jadi tahun 2012 ada peningkatan penyelesaian perkara sebesar 0,2%, Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2012 dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2011, ada peningkatan sisa sebesar 11 perkara, hal ini disebabkan penerimaan perkara pada tahun 2012 mengalami peningkatan 43
sebanyak 85 perkara dibandingkan tahun 2011. Selain itu banyak perkara yang Tergugat/Termohon ghoib (mafqud) sebanyak 88 perkara yang baru akan disidangkan pada tahun 2013. 3. Berdasarkan Umur Berdasarkan tingkatkan umur dari pihak Penggugat atau Pemohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pasuruan selama tahun 2012 dapat dibedakan atau dikategorikan sebagai berikut : -
Umur
s.d 20 tahun
238 Perkara
=
11,95 %
-
Umur 21 s.d 30 tahun
855 Perkara
=
42,92 %
-
Umur 31 s.d 40 tahun
581 Perkara
=
29,17 %
-
Umur 41 s.d 60 tahun
304 Perkara
=
15,26 %
14 Perkara
=
0,70 %
Umur lebih dari 60 tahun
4. Berdasarkan Kecamatan Dari 16 Kecamatan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, terdiri dari 3 Kecamatan dari Kota Pasuruan dan 13 Kecamatan dari Kabupaten Pasuruan, maka dapat diuraikan sebagai berikut (perhitungan ini berdasarkan tempat tinggal Penggugat atau Pemohon) : 1
Kecamatan Bugul kidul
148 Perkara
=
7,43 %
2
Kecamatan Purworejo
167 Perkara
=
8,38 %
3
Kecamatan Gadingrejo
129 Perkara
=
6,48 %
4
Kecamatan Panggungrejo (baru)
22 Perkara
=
1,10 %
5
Kecamatan Kraton
165 Perkara
=
8,28 %
6
Kecamatan Pohjentrek
55 Perkara
=
2,76 %
7
Kecamatan Kejayan
163 Perkara
=
8,18 %
8
Kecamatan Gondangwetan
114 Perkara
=
5,72 %
9
Kecamatan Rejoso
93 Perkara
=
4,67 %
10
Kecamatan Winongan
111 Perkara
=
5,57 %
44
11
Kecamatan Lekok
159 Perkara
=
7,98 %
12
Kecamatan Grati
182 Perkara
=
9,14 %
13
Kecamatan Nguling
176 Perkara
=
8,84 %
14
Kecamatan Pasrepan
98 Perkara
=
4,92 %
15
Kecamatan Puspo
53 Perkara
=
2,66 %
16
Kecamatan Tosari
4 Perkara
=
0,20 %
17
Kecamatan Lumbang
76 Perkara
=
3,82 %
18
Kecamatan di luar wilayah yursidiksi PA Pasuruan
77 Perkara
=
3,87 %
5. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pada tahun 2012 faktor penyebab terjadinya perceraian dilihat dari Akta Cerai yang diterbitkan. Rincian penyebab terjadinya perceraian tahun 2012 dari 1291 perkara yang dikabulkan dan dari Akta Cerai yang diterbitkan, sebagai berikut: Moral : -
Poligami tidak sehat
-
Krisis akhlaq
-
Cemburu
17 Perkara
=
0,85 %
119 Perkara
=
5,97 %
92 Perkara
=
4,62 %
79 Perkara
=
3,97 %
Meninggalkan kewajiban : -
Kawin paksa
-
Ekonomi
404 Perkara
=
20,28 %
-
Tidak ada tanggung jawab
262 Perkara
=
13,15 %
-
Kawin dibawah umur
2 Perkara
=
0,10 %
-
Kekejaman Jasmani
52 Perkara
=
2,61 %
-
Kekejaman Mental
1 Perkara
=
0,05 %
-
Dihukum
4 Perkara
=
0,20 %
-
Cacat biologis
23 Perkara
=
1,15 %
45
Terus menerus berselisih : -
Politis
- Perkara
=
0%
-
Gangguan pihak ketiga
248 Perkara
=
12,45 %
-
Tidak ada keharmonisan
406 Perkara
=
20,38 %
6. Tingkat penyelesaian perkara : Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 1992 ditambah sisa perkara tahun 2011 sebanyak 369 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2012 sebanyak 1981 perkara,dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut : - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 1 bulan sebanyak
31 Perkara
(1,6%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 2 bulan sebanyak 901 Perkara (45,5%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 3 bulan sebanyak 517 Perkara (26,1%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 4 bulan sebanyak 188 Perkara (9,5%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 5 bulan sebanyak 162 Perkara (8,2%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 6 bulan sebanyak 121 Perkara (6,1%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan lebih dari 6 bulan sebanyak 61 Perkara (3,1%).
7. Minutasi berkas perkara Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan telah menyelesaikan/ memutus perkara (termasuk sisa perkara tahun 2011) sebanyak 1.981 perkara, dan dari jumlah tersebut sebanyak 1981 perkara telah diminutasi, sehingga sisa yang belum diminutasi 1981 perkara dan dapat di prosentasikan perkara yang sudah diminutasi 100%.
46
8. Perkara yang sudah masuk Box Arsip Dari jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 1.981 perkara yang sudah masuk box sebanyak 1840 perkara termasuk sisa tahun 2011 sebanyak 369 perkara, dan yang belum masuk box tahun 2012 sebanyak 141 perkara, dengan rincian sebagai berikut : - Belum BHT
= 37
perkara
- Belum ikrar talak
= 32
perkara
- Belum diterbitkan AC
= 69
perkara
- Banding/Kasasi
=
perkara
- Lain-lain (NE)
=
perkara
- Belum Minutasi
=
perkara
3
9. Perkara Khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang . Pada tahun 2012 perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS adalah sebagai berikut : 1). Jumlah perkara PP. 10/1983 jo. PP.45/1990 : a. Sisa tahun lalu
=
perkara
47
10
b. Masuk tahun 2012
=
20
=
30
=
20
=
4
=
26
a. Tidak ada persetujuan Pejabat yang berwenang : =
5
perkara Jumlah perkara 2). Posisi perkaranya : a. Baru daftar perkara b. Dalam proses perkara c. Telah diputus perkara 3). Persetujuan Pejabat/Atasan :
perkara b. Ada persetujuan Pejabat yang berwenang
=
21
perkara
10. Perkara yang Dimohonkan Sita Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima permohonan sita jaminan, baik conservatoir beslag, revindicatoir beslag maupun marital beslag (sita marital) sehingga tidak ada sisa perkara permohonan sita jaminan. Sedangkan untuk sita eksekusi, untuk tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan juga belum menerima permohonan sita 48
eksekusi
11. Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Diluar sengketa di Pengadilan Agama Pasuruan. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima perkara Penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan sengketa (P3 HP) sesuai pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
12.Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yakni : a. Perkara yang dimohonkan Banding, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2011
=
0 perkara
- Diterima tahun 2012
=
3 perkara
- Putus
dikabulkan
=
3 perkara
Dicabut
=
0 perkara
=
0
- Sisa perkara
b. Perkara yang dimohonkan Kasasi, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2011
=
0 perkara
- Diterima tahun 2012
=
3 perkara
- Putus
=
0 perkara
- Sisa perkara
=
3
c. Perkara yang dimohonkan peninjauan Kembali, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2011
=
- perkara
- Diterima tahun 2012
=
- perkara
- Putus
=
- perkara
- Sisa
=
- perkara
49
13.Perkara yang dimohonkan Eksekusi Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan menerima pengajuan permohonan Eksekusi Riil, yaitu : -. Nomor : 1644/Pdt.G/2011/PA.Pas. putus tanggal 31 Juli 2012, an. SUGIANTO bin MUSTAPI, diajukan pada tanggal 18 September 2012, telah dibuatkan penetapan annmaning tertanggal 24 September 2012. Sidang Annmaning telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2012, tetapi sampai tanggal 12 Nopember 2012 Termohon Eksekusi belum melaksanakan secara sukarela, berdasarkan surat Pemohon Eksekusi tertanggal 12 Nopember 2012 maka pada tanggal 20 Nopember 2012 telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi. Pada tanggal 29 Nopember 2012
telah dilakukan koordinasi dengan
Kepala Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan, dan saran dari Kepala Desa agar pelaksanaan eksekusi dilaksanakan setelah bulan Desember 2012 sebab pada tanggal 23 Desember 2012 di Desa Kebonrejo dilakukan pemilihan 3 (tiga) Kepala Dusun dan Perangkat Desa
Kebonrejo,
sehingga
khawatir
terjadi
kerusuhan
/
ketidakstabilan dibidang keamanan
14.Produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara Kegiatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama pada tahun 2012 dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.
A
Hakim Anggota I
: Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
C4
Hakim Anggota II
: MUSTHOFA, S.H., M.H.
C6
- Sisa tahun 2011
:
14 Perkara
- Terima tahun 2012
:
26 Perkara
- Jumlah
:
40 Perkara
- Dilimpahkan ke C2
:
3 Perkara
7,5 %
- Diputus tahun 2012
:
37 Perkara
92,5 %
- Sisa
:
0 Perkara
0%
50
Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 40 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 37 perkara (89,47%), dilimpahkan ke C2 (Drs. H. Asmuin) sebanyak 3 perkara karena dipindah tugaskan sejak 04 September 2012 menjadi Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sehingga sisanya 0 perkara (0%). NO 2).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. H. IMRON AR, SH.
A
Hakim Anggota I
: Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
C4
Hakim Anggota II
: MUSTHOFA, S.H., M.H.
C6
- Sisa tahun 2011
:
0 Perkara
- Terima tahun 2012
:
24 Perkara
- Jumlah
:
24 Perkara
- Diputus tahun 2012
:
14 Perkara
58,3 %
- Sisa : 10 Perkara 41,7 % Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 24 perkara, sebab baru dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 14 Agustus 2012, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 14 perkara (58,3%), sehingga sisanya 10 perkara (41,7%). NO 3).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. MUHAJIR, S.H.
B
Hakim Anggota I
: Drs. H. ABDUL KHOLIK
C5
Hakim Anggota II
: Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H.
C8
- Sisa tahun 2011
:
59 Perkara
- Terima tahun 2012
:
92 Perkara
- Jumlah
:
151 Perkara
- Dilimpahkan ke B (Hasnawaty)
:
7 Perkara
4,6 %
- Diputus tahun 2012
:
144 Perkara
95,4 %
- Sisa : 0 Perkara 0% Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 151 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 144 perkara (95,4%), dilimpahkan ke B (Dra. Hj. Hasnawaty A., S.H., M.H.) sebanyak 7 51
perkara karena dipindah tugaskan sejak 07 September 2012 menjadi Wakil Ketua/Hakim pada Pengadilan Agama Kab. Kediri, sehingga sisanya 0 perkara (0%). NO 4).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Dra. Hj. HASNAWATY A, SH,MH
B
Hakim Anggota I
: Drs. H. ABDUL KHOLIK
C5
Hakim Anggota II
: Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H.
C8
- Sisa tahun 2011
:
0 Perkara
- Limpahan dari B (Muhajir)
:
7 Perkara
- Terima tahun 2012
:
57 Perkara
- Jumlah
:
64 Perkara
- Diputus tahun 2012
:
31 Perkara
48,4 %
- Sisa : 33 Perkara 51,6 % Dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 11 September 2012 Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 64 perkara (termasuk limpahan dari Drs. Muhajir, S.H. sebanyak 7 perkara), Perkara yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 31 perkara (48,4%), sehingga sisanya 33 perkara (51,6%). NO 5).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: MASHURI, S.H.
C1
Hakim Anggota I
: Drs. H. ASMUIN
C2
Hakim Anggota II
: Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H.
C8
- Sisa tahun 2011
:
81 Perkara
- Terima tahun 2012
:
357 Perkara
- Jumlah
:
438 Perkara
- Diputus tahun 2012
:
355 Perkara
81,1 %
- Sisa : 83 Perkara 18,9 % Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 549 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 355 perkara (81,1%), sehingga sisanya 83 perkara (18,9%).
52
NO 6).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. H. ASMUIN
C2
Hakim Anggota I
: Drs. AKHMAD KHOIRON
C3
Hakim Anggota II
: Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H.
C8
- Sisa tahun 2011
:
64 Perkara
- Terima tahun 2012
:
358 Perkara
- Limpahan dari A (Sugito M)
:
3 Perkara
- Jumlah
:
425 Perkara
- Diputus tahun 2012
:
355 Perkara
83,5 %
- Sisa : 70 Perkara 16,5 % Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 425 perkara, (termasuk limpahan dari Drs. H. Sugito Musman, S.H. sebanyak 3 perkara), yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 355 perkara (83,5%), sehingga sisanya 70 perkara (16,5%)
NO 7).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. AKHMAD KHOIRON
C3
Hakim Anggota I
: MUSTHOFA, S.H., M.H.
C6
Hakim Anggota II
: SLAMET, S.Ag, S.H.
C7
- Sisa tahun 2011
:
82 Perkara
- Terima tahun 2012
:
359 Perkara
- Jumlah
:
441 Perkara
- Diputus tahun 2012
:
377 Perkara
85,5 %
- Sisa : 64 Perkara 14,5 % Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 441 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 377 perkara (85,5%), sehingga sisanya 64 perkara (14,5%). NO 8).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
C4
Hakim Anggota I
: Drs. H. ABDUL KHOLIK
C5
Hakim Anggota II
: SLAMET, S.Ag, S.H.
C7
- Sisa tahun 2011
: 53
69 Perkara
- Terima tahun 2012
:
359 Perkara
- Jumlah
:
428 Perkara
- Diputus tahun 2012
:
370 Perkara
86,4 %
- Sisa : 58 Perkara 13,6 % Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 428 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 370 perkara (86,4%), sehingga sisanya 58 perkara (13,6%). NO 9).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. H. ABDUL KHOLIK
C5
Hakim Anggota I
: MUSTHOFA, S.H., M.H.
C6
Hakim Anggota II
: SLAMET, S.Ag, S.H.
C7
- Sisa tahun 2011
:
0 Perkara
- Terima tahun 2012
:
360 Perkara
- Jumlah
:
360 Perkara
- Diputus tahun 2012
:
298 Perkara
82,8 %
- Sisa : 62 Perkara 17,2 % Perkara yang ditangani selama tahun 2012 sebanyak 360 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 298 perkara (82,8%), sehingga sisanya 62 perkara (17,2,0%).
Dari uraian tersebut di atas, maka jumlah perkara yang ditangani oleh semua Hakim adalah : 369 + 1.992 = 2.361 perkara, dari
2.361 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan adalah
sebanyak : 1.981 perkara, sehingga produktifitas hakim dalam menyelesaikan perkara selama tahun 2012 adalah sebagai berikut : =
1981 2361
X 100% = 83,90 %
Yang berarti ada kenaikan 0,20 % dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 83,70 %
Dari jumlah perkara yang sudah diputus dan diselesaikan adalah sebanyak : 1.981 perkara, perkara yang telah diminutasi dan 54
telah disetorkan ke Panitera Muda Hukum untuk dimasukkan ke dalam box arsip perkara sebanyak : 1909 perkara, atau 96,4 %, sedangkan yang belum sebanyak 72 perkara, atau 3,6 %
55
B A B IV PENGAWASAN INTERNAL Dalam sebuah organisasi maupun lembaga, pengawasan merupakan kemestian yang harus ada, karena ia salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan
agar
tugas-tugas
yang
harus
dilaksanakan
dapat
berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengadilan Agama Pasuruan dalam melakukan pengawasan internal berpedoman pada
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor:
KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka pengawasan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 lebih menitik beratkan kepada peningkatan kedisiplinan pegawai guna mendukung program reformasi birokrasi; Bentuk pengawasan yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan adalah pengawasan yang bersifat melakat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengawasan lain yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2012 yaitu pengawas bidang, dan melanjutkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: W13-A23/190/PS.01/I/SK/2011 tanggal 19 Januari 2011 dan W13-A23/1947/PS.01/IX/SK/2012 tanggal 14 September 2012 tentang Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan para Hakim sebagai Pengawas Bidang dan Wakil Ketua sebagai koordinator. Hakim Pengawas Bidang telah diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan 3 bulan sekali, khusus pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai dilakukan setiap hari dan mengevaluasi setiap akhir bulan. Adapun materi pemeriksaan, sebagai berikut: 56
1. Kepaniteraan mencakup: Administrasi Persidangan Dalam melakukan pengawasan administrasi persidangan, Hakim Pengawas Bidang telah minta beberapa berkas perkara secara sampling yang mewakili komponen pemeriksaan administrasi persidangan, kemudian meneliti tentang: 1.1.a. Penetapan Majelis Hakim 1.1.b. Penetapan Hari Sidang 1.1.c. Panggilan Para Pihak 1.1.d. Sidang Pengadilan 1.1.e. Berita Acara Persidangan (BAP) 1.1.d. Minutasi Perkara 1.2. Administrasi Perkara Dalam melakukan pengawasan administrasi perkara, Hakim Pengawas Bidang mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi dengan berkas perkara, tentang: 1.2.a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan PK; 1.2.b. Buku/Register Perkara terdiri dari: - Register Induk Perkara Gugatan; - Register induk Perkara Permohonan; - Register Permohonan Banding; - Register Permohonan Kasasi; - Register Permohonan Peninjauan Kembali; - Register Surat Kuasa Khusus; - Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak; - Register Somasi (Tegoran); - Register Eksekusi; - Register Perkara Ekonomi Syari’ah; 1.2.c. Buku/Jurnal Keuangan Perkara terdiri dari: - Buku Jurnal Perkara Gugatan; - Buku Jurnal Perkara Permohonan; - Buku Jurnal Permohonan Somasi; - Buku Jurnal Permohonan Banding; - Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali (PK); 57
- Buku Jurnal Permohonan Eksekusi; 1.2.d. Laporan-laporan terdiri dari: - Laporan bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan keadaan perkara; b. Laporan keuangan perkara - Laporan empat bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan perkara yang dimohonkan banding; b. Laporan perkara yang dimohonkan kasasi; c. Laporan perkara yang dimohonkan PK; d. Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi; - Laporan enam bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan tentang kegiatan hakim; b. Laporan pelaksanaan tugas hakim pengawas bidang; - Laporan Pemberkasan dan Minutasi 2. Kesekretariatan mencakup: 2.1. Administrasi Kepegawaian Dalam melakukan pengawasan administrasi kepegawaian, Hakim Pengawas Bidang mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi, tentang: 2.1.a. Kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian, meliputi: - Buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai. - File Pegawai. - Buku Kendali (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiuan). - Kartu Data Pegawai; - Statistik Pegawai; 2.1.b. Kebenaran format dan kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian menyangkut: - Buku Induk Pegawai, apakah sesuai dengan ketentuan SE BAKN No. 08/SE/1983 Lampiran XXI dan juklak Tata Usaha Kepegawaian. - File Pegawai, Buku Kendali, Kartu Tik dan Statistik Pegawai apakah sesuai dengan ketentuan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. 2.1.c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 2.1.d. Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 58
2.1.e. Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (KARPEG). 2.1.f. Pengelolaan Kenaikan Pangkat. 2.1.g. Kenaikan Gaji Berkala. 2.1.h. Pendidikan dan Penjenjangan. 2.1.i. Kesejahteraan Pegawai. 2.1.j. Pengisian Jabatan. 2.1.k. Pemensiunan Pegawai Negeri Sipil. 2.2. Administrasi Keuangan Dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan, Hakim Pengawas Bidang sebelum mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi terlebih dulu mengadakan operasi brankas, dengan menghitung jumlah uang dan surat berharga yang ada didalamnya. Kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan kas yang ditanda tangani oleh Bendahara dan Pemeriksa. Selanjutnya diadakan penutupan buku kas umum, kemudian meneliti keadaan uang dalam kas dengan keadaan uang menurut buku kas umum. Kemudian pemeriksa melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap: 2.2.a. Pembukuan pada kas umum; 2.2.b. Mencocokkan antara perencanaan dan pengeluaran dengan DIPA yang telah ada, 2.2.c. Fisik barang atau fisik hasil kegiatan, mengenai volume dan kualitas yang ada pada bukti pengeluaran dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia dalam DIPA. 2.2.d. Pembuatan berita acara pemeriksaan fisik baik barang inventaris maupun BMN lainnya
2.3. Inventaris Dalam pengawasan atau pemeriksaan Inventaris, Hakim Pengawas meminta kepada petugas yang ditunjuk: 2.3.a. Laporan hasil inventarisasi. 2.3.b. Buku inventaris intrakomptabable. 2.3.c. Buku inventaris ekstrakomptabel. 2.3.d. Buku barang bersejarah. 2.3.e. Buku persediaan. 59
2.3.f. Kartu inventaris barang (KIB) tanah. 2.3.g. Kartu inventaris barang (KIB) gedung dan bangunan, 2.3.h. Kartu inventaris barang (KIB) alat angkutan bermotor. 2.3.i. Laporan barang milik negara triwulan. 2.3.j. Laporan barang milik negara tahunan. 2.3.k. Laporan inventaris ruangan (DIR). 2.3.l. Daftar inventaris lainnya (DIL). 2.3.m. Laporan kondisi barang (LKB). Kemudian setiap laporan, buku dan kartu diteliti apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. 2.4. Administrasi Umum Pengawasan administrasi umum mencakup: 2.4.1. Pengelolaan Surat Menyurat Hakim pengawas meneliti langsung: 2.4.1.a. Apakah petugas sudah mencatat dan membukukan semua jenis surat masuk dan keluar dengan memilah bentuk, sifat dan jenisnya. 2.4.1.b. Apakah petus sudah melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar dalam buku register sampai dengan penyimpanan arsip/berkas (file) pada tempat yang telah ditentukan. 2.4.1.c. Apakah petugas sudah teliti, cermat dan rapi dalam menata, menyusun, mengelola administrasi sehingga dengan mudah, cepat dan tepat untuk mencari/mendapatkan informasi data apabila diperlukan. 2.4.2.d. Apakah petugas sudah menyimpan dokumen, data dan surat penting yang bersifat rahasia ditempat yang aman dan terkunci. 2.4.2. Perpustakaan Dalam pengawasan perpustakaan, Hakim pengawas meminta pada petugas yang ditunjuk, untuk mencatat buku-buku pada register buku-buku perpustakaan. Kemudian melakukan penelitian : 2.4.2.a. Apakah petugas sudah membuat atau menyediakan register induk, register pengelompokan dan register peminjaman. 2.4.2.d. Apakah petugas sudah mengelola register-register itu secara 60
tertib dan teratur. 2.4.2.c. Berapa jumlah buku yang ada dalam perpustakaan. 2.4.2.d. Apakah buku-buku yang diterima sudah tercatat dalam register induk dan register pengelompokan. 2.4.2.e. Apakah buku perpustakaan sudah diberi kode nomor sesuai petunjuk yang ada. 2.4.2.f. Apakah setiap peminjaman buku perpustakaan sudah dicatat dalam register peminjaman. 2.4.2.g. Apakah setiap buku-buku perpustakaan sudah seluruhnya menggunakan katalog. 2.4.2.h. Apakah terdapat buku perpustakaan yang belum dikembalikan oleh peminjamnya yang sudah pindah tempat tugas atau pensiun. Setelah melakukan pemeriksaan, masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut hasil temuan. Selanjutnya berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tindak lanjut hasil temuan, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk dievaluasi. Sebagai tindak lanjut hasil temuan hakim pengawas bidang, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala priroritas. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi akan dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya. Selain pengawasan tersebut diatas, Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan atas kinerja aparat Pengadilan Agama Pasuruan terhadap sistim atau pola kerja Pengadilan Agama Pasuruan khususnya terhadap pelayanan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, hal tersebut dilakukan dengan cara mengirim surat baik melalui kotak saran maupun dikirim langsung melalui 61
telepon atau SMS ke hand phone ke nomor 081936926080, yang isinya pengaduan dengan ketidakpuasan kepada Pengadilan Agama Pasuruan. Alhamdulillah tahun 2012 dibuka pengaduan lewat email maupun Website Pengadilan Agama Pasuruan , Hal ini sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik terhadap semua kerja dan kinerja pegawai Pengadilan Agama Pasuruan . Di tahun 2012 tidak ada pengaduan dari masyarakat, masukan yang masuk lewat Web Site konsultasi saja.
62
hanya saran dan
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Dalam hal pembinaan sumber daya manusia teknis yudicial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan bimbingan yang bersifat nasehat-nasehat atau petunjuk-petunjuk umum kepada hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat dan sulit. Kegiatan pembinaan lainnya antara lain: -
Mengadakan pertemuan berkala dengan para hakim dan pejabat kepaniteraan
sekurang-kurangnya
dalam
waktu
sebulan
untuk
mendapatkan masukan apakah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ada kendala dan hambatan baik dari segi sarana dan prasarana, anggaran dan personil. Selanjutnya mengevaluasi kendala dan hambatan itu untuk dicari jalan keluar apa yang harus ditempuh. -
Mengadakan diskusi hukum, mengkaji masalah dan pemecahan masalahnya terhadap masalah hukum dan etos kerja yang dilaksanakan 2 bulan sekali;
-
Pembinaan Insidentil oleh Ketua terhadap Pejabat Kepaniteraan dalam hal peningkatan disiplin dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pejabat.
-
Pembinaan insidentil oleh Panitera dilakukan terhadap staf Kepaniteraan dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan dan etos kerja dan disiplin pegawai. Dalam hal pengelolalan sumber daya manusia teknis yudisial, Pada
awal tahun Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan surat keputusan tentang kode hakim dan panitera, susunan majelis, pembagian perkara dan jadual persidangan dengan maksud agar dapat mengoptimalkan tugas tenaga teknis yang ada serta untuk mengetahui produktifitas hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan perkara. Surat Keputusan tentang kode hakim dan panitera, susunan majelis, pembagian perkara dan jadwal persidangan yang diterbitkan pada tahun 2012, 63
Nomor: 1. W13-A23/21/HK.008/I/2012 tanggal 02 Januari 2012; 2. W13-A23/768/HK.008/III/2012 tanggal 30 Maret 2012; 3. W13-A23/1905/HK.008/IX/2012 tanggal 11 September 2012; Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2012 telah mengirimkan beberapa orang hakim, pejabat kepaniteraan maupun pejabat kesekretariatan untuk mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis maupun seminar baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung RI maupun instansi lain . 2. Agenda Kegiatan tahun 2012 Tahun 2012 banyak dilakukan pembinaan SDM untuk peningkatan kualitas, baik di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan sendiri, mengirim pelatihan/pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung, maupun instansi lain, semisal : KPPN Malang dan KPKNL Sidoarjo, BPS, Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dan instansi lainnya. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya : 1.
Tanggal 11 s.d 13 Januari 2012 : Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi Penyuunan Program Anggaran pada 4 Lingkungan Peradilan, diikuti oleh : Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH., dan Operator RKAKL-DIPA Suhail, S.Sos.
2.
Tanggal 19 Januari 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Kabupaten Malang dihadiri oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.
3.
Tanggal 07 s.d 08 Februari 2012 : Konsultasi Anggaran ke Badilag Mahkamah Agung R.I., yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH.
4.
Tanggal 22 s.d 24 Februari 2012 : Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan, yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Crown Victoria, Tulungagung. Diikuti oleh : Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. dan Panitera Muda Permohonan Drs. Yumroni.
5.
Tanggal 24 Februari 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Kota Malang dihadiri oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. 64
6.
Tanggal 07 s.d 09 Maret 2012 : Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Purnama, Batu Malang. Diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH., dan Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH.
7.
Tanggal 22 Maret 2012 : Pembinaan oleh Wakil Ketua M.A, diikuti oleh Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH.. Wakil Ketua Drs. Muhajir, SH dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.
8.
Tanggal 28 Maret 2012 : Sosialisasi dan Supervisi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.
9.
Tanggal 30 Maret 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Lumajang dihadiri oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.
10. Tanggal 12 April 2012 : Kegiatan Sosialisasi SIADPA Kloning. yang diadakan oleh PTA Surabaya di
Aula PTA Surabaya, diikuti oleh
Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, serta 2 Operator SIADPA Joko Supaat dan Suhartono. 11. Tanggal 22 s.d 28 April 2012 : Diklat Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kelas Manajerial Angkatan III., yang diadakan di Hotel Sahid Surabaya, diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 12. Tanggal 27 April 2012 : Kegiatan Sidang Keliling yang diadakan oleh PA Pasuruan di Gedung KUD Budi Raharjo, Desa Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, yang diikuti oleh Ketua, Wakil ketua, jajaran Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag beserta staf. 13. Tanggal 09 s.d 11 Mei 2012 : Kegiatan Bimbingan dan Sosialisasi Kebijakan
Pelaksanaan,
Pengadaan,
Penyaluran,
Inventarisasi,
Penyimpanan dan Perawatan serta Penghapusan Sarana dan Prasarana Pengadilan yang diadakan oleh BUA MA-RI, di
Hotel The Empire
Palace Surabaya, diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 14. Tanggal 09 s.d 11 Mei 2012 : Kegiatan Penelitian tentang "Kepastian Hukum "Itsbat Nikah" terhadap Status Perkawinan, Status Anak dan 65
Status Harta Perkawinan yang diadakan oleh PTA Surabaya, di Hotel Garden Palace Surabaya, diikuti oleh Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. 15. Tanggal 11 Mei 2012 : Kegiatan Sidang Keliling yang diadakan oleh PA Pasuruan di Gedung KUD Budi Raharjo, Desa Sedarum Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, yang diikuti oleh Ketua, Wakil ketua, jajaran Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag beserta staf. 16. Tanggal 14 s.d 16 Mei 2012 : Kegiatan Bimbingan Teknis Kehumasan pada Mahkamah Agung R.I dan 4 (empat) Lingkungan Peradilan dibawahnya untuk wilayah Propinsi Jawa Timur di Hotel The Empire Palace Surabaya, yang diikuti oleh Wakil Ketua Drs. Muhajir, SH. 17. Tanggal 14 s.d 16 Mei 2012 : Kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Perpustakaan yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel The Empire Palace Surabaya. Diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH dan Kepala Sub Bagian Umum Samsul Hadi. 18. Tanggal 15 Mei 2012 : Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang diadakan oleh KPKNL Sidoarjo di Ruang Serbaguna KPKNL Sidoarjo, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 19. Tanggal 15 Mei 2012 : Kegiatan Sosialisasi tentang Aplikasi Forecasting Satker yang diadakan di KPPN Malang, diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. dan Operator AFS Suhail, S.Sos. 20. Tanggal 23 Mei 2012: Kegiatan Pengambilan Data Biometrik untuk Pembuatan Kartu Pegawai Elektrik, yang diadakan oleh PTA Surabaya di Pengadilan Agama Bangil, diikuti oleh : Ketua, Wakil Ketua, Jajaran Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag beserta staf. 21. Tanggal 25 Mei 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Probolinggo, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 22. Tanggal 31 Mei s.d 02 Juni 2012. : Kegiatan Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2013, diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Royal Orchids Garden, Batu Malang. Diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs.
Kusnadi, Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH., dan Operator 66
RKAKL-DIPA Suhail, S.Sos. 23. Tanggal 04 Juni 2012 : Kegiatan Sosialisasi Revisi DIPA dan Sosialisasi Tata Cara Penyelesaian dan Penata Usahaan Pengembalian Retur SP2D yang diadakan di KPPN Malang. Diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi dan Operator SPM & SAKPA Suhail, S.Sos . 24. Tanggal 08 Juni 2012 : Kegiatan Pembinaan dan Reformasi Birokrasi oleh PTA Surabaya diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Jajaran Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag beserta staf. 25. Tanggal 27 Juni 2012 : Kegiatan Sosialisasi PIN PPSPM yang diadakan di KPPN Malang, diikuti oleh : Kepala Sub Bagian Keuangan Mochamad Rodien dan Operator SPM & SAKPA Suhail, S.Sos. 26. Tanggal 06 Juli 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Probolinggo, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 27. Tanggal 10 s.d 11 Juli 2012 : Kegiatan Rapat Koordinasi Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Penanganan Pengaduan dan Pelaporan Keuangan TA. 2012. yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Garden Palace, Surabaya. Diikuti oleh Wakil Ketua Drs. Muhajir, SH, Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, Operator SAKPA Suhail, S.Sos. dan Operator SIMAK BMN Innani Faridatul Fitriah. 28. Tanggal 10 Juli 2012 : Kegiatan Soialisasi Layanan KPPN Mobile, yang diadakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Propini Jawa Timur. Diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. 29. Tanggal 17 Juli 2012 : Kegiatan Rapat Kerja Kunjungan Komisi III DPR RI dengan 4 (empat) lingkungan peradilan se wilayah Jawa Timur di Pengadilan Tinggi Surabaya. Diikuti oleh Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. 30. Tanggal 19 Juli 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Bangil, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 31. Tanggal 06 Agustus 2012 : Kegiatan Pemeriksaan Keadaan Perkara dan DIPA TA 2012, yang diadakan oleh PTA Surabaya. Diikuti oleh Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, 67
Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. dan Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. 32. Tanggal 10 Agustus 2012 : Kegiatan Studi Banding yang diadakan PA Pasuruan di Pengadilan Agama Banyuwangi. Diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, beberapa perwakilan Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris serta Jajaran Pejabat Fungsional Kepaniteraan dan Pejabat Struktural Kesekretariatan. 33. Tanggal 29 s.d 30 Agustus 2012 : Rapat Dinas, yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH., Wakil Ketua Drs. Muhajir, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 34. Tanggal 29 s.d 30 Agustus 2012 : Kegiatan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim, yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, diikuti oleh 3 orang Hakim Drs. Asmuin, Drs. Akhmad Khoiron dan Drs. Zainal Arifin, MH. 35. Tanggal 06 September 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Malang, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 36. Tanggal 17 s.d 19 September 2012 : Kegiatan Orientasi Hukum Acara dan Orientasi Peningkatan Kualitas, yang diadakan oleh Dirjen. Badilag MA-RI. di Mercure Convention Centre Ancol Jakarta. Diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH. 37. Tanggal 20 s.d 21 September 2012 : Rapat Dinas, yang diadakan oleh PTA Surabaya di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH., Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi dan Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 38. Tanggal 21 s.d 22 September 2012 : Kegiatan Supervisi Reformasi Birokrasi, yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Bumi Surabaya, diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH., Wakil Ketua Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH., MH., Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 39. Tanggal 09 Oktober 2012 : Kegiatan Sosialisasi Lelang Penghapusan BMN, yang diadakan di KPKNL Sidoarjo, diikuti oleh : Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 40. Tanggal 10 s.d 12 Oktober 2012 : Kegiatan Orientasi Pola Bindalmin, 68
yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, diikuti oleh 2 orang Hakim Musthofa, SH., MH dan Drs. H. Ach. Shofwan, MS., SH. 41. Tanggal 11 s.d 13 Oktober 2012 : Kegiatan Bimbingan Teknis Verifikasi dan Validasi Koreksi Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara ( IP-BMN ), yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Empire Palace Surabaya, diikuti oleh Operator SIMAK-BMN Innani Faridatul Fitriah. 42. Tanggal 18 Oktober 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Lumajang, diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 43. Tanggal 23 s.d 25 Oktober 2012 : Kegiatan Orientasi Pola Bindalmin Bagi Panitera, yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Tanjung Kodok Beach Resort Lamongan, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi dan Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. 44. Tanggal 05 s.d 07 November 2012 : Kegiatan Kegiatan Fit and Proper Test Calom Pimpinan Pengadilan Agama Kelas I.A (Ibukota Propinsi), yang diadakan Dirjend Badilag MA-RI. di Hotel Alila, Jl. Pecenongan Kav. 7-17 Jakarta Pusat, diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH. 45. Tanggal 07 s.d 09 November 2012 : Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Teknologi Informasi Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2012, yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Purnama, Batu - Malang, diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH., Panitera Muda Hukum Drs. A. Dardiri dan Operator Suhail, S.Sos. 46. Tanggal 13 s.d 14 Nopember 2012 : Kegiatan Rapat Koordinasi Pencatatan Sipil di Provinsi Jawa Timur, yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Utami Sidoarjo, diikuti oleh Hakim Drs. Zainal Arifin, MH. 47. Tanggal 21 s.d 23 November 2012 : Kegiatan Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian, yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Purnama, Batu - Malang, diikuti oleh Kepala sub Bagian Kepegawaian Dimas Wahyu Adrianto, SE. dan Operator Suhail, S.Sos. 48. Tanggal 21 s.d 23 November 2012 : Kegiatan Bimbingan Teknis Yustisial Hakim, yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Purnama, Batu Malang, diikuti oleh 2 orang Hakim Drs. Zainal Arifin, MH. Dan Slamet, 69
S.Ag., SH. 49. Tanggal 20 s.d 22 November 2012 : Kegiatan Orientasi Hukum Acara, yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Sahid, Surabaya, diikuti oleh Hakim Drs. Akhmad Khoiron. 50. Tanggal 25 s.d 27 November 2012 : Kegiatan Rakerda Tahun 2012, di Hotel Garden Palace, Surabaya, diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 51. Tanggal 22 November 2012. : Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2012, di Aula BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur, diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH. 52. Tanggal 27 November 2012 : Kegiatan Sosialisasi tentang Langkahlangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012, di KPPN Malang, diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. dan Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. 53. Tanggal 28 s.d 30 November 2012 : Kegiatan Orientasi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. dan Staf Bendahara Penerimaan Imam Wahyudi, SE. 54. Tanggal 06 Desember 2012 : Kegiatan Pembinaan dan Supervisi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan., yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Empire Surabaya, diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH., Wakil Ketua Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH., MH., Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH dan Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 55. Tanggal 12 Desember 2012 : Kegiatan Sosialisasi Aplikasi SPM, GPP, PIN PPSPM Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis Pembayaran Gaji Induk Bulan Januari 2013, yang diadakan di KPPN Malang, diikuti oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Mochamad Rodien dan Operator Suhail, S.Sos. 56. Tanggal 12 Desember 2012 : Rapat Koordinator Malang di PA Malang Kota, diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 57. Tanggal 17 s.d 19 Desember 2012 : Kegiatan Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Pengelolaan 70
Hibah, yang diadakan oleh BUA MA-RI, di Hotel Utami, Surabaya, diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH dan Operator Suhail, S.Sos. 58. Tanggal 19 Desember 2012 : Kegiatan Workshop Aplikasi Keuangan Satuan Kerja (Kaitan antara SIMAK, SPM dan SAKPA), yang diadakan di KPPN Malang, diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE dan Operator Suhail, S.Sos. 59. Tanggal 19 Desember 2012 : Kegiatan Perumusan Sasaran Kinerja Individu (SKI)., yang diadakan PTA Surabaya di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 60. Tanggal 19 s.d 21 Desember 2012 : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. yang diadakan oleh BUA MA-RI di Hotel Garden Palace Surabaya, diikuti oleh Operator SAKPA Suhail, S.Sos. dan Operator SIMAK-BMN Innani Faridatul Fitriah. 61. Tanggal 20 Desember 2012 : Kegiatan Pembinaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Non Yudisial., yang diadakan PTA Surabaya di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron AR., SH., dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 62. Tanggal 20 Desember 2012 : Kegiatan Penyerahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013., yang diadakan di KPPN Malang, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi dan Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE.
Untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya tentang kewenangan baru Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pasuruan telah bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan mengirimkan tenaga teknisnya (Hakim) sebagai nara sumber dalam acara penyuluhan hukum yang biasanya diadakan melalui mass media/Radio pemerintah daerah setempat. 3. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Dalam hal pembinaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan mengadakan pertemuan berkala sekurang kurangnya tiga bulan sekali dengan pejabat kesekratariatan dan seluruh 71
pegawai dalam rangka mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Kegiatan pembinaan lainnya, antara lain: -
Pembinaan rohani berupa Shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar yang dilaksanakan setiap hari kerja;
-
Kegiatan Ramadhaniyah berupa : Kultum bergantian dan Tadarus Al Qur’an sampai khatam 2 kali selama bulan Ramadhan.
-
Pembinaan Insidentil oleh Ketua terhadap Pejabat Kesekretariatan dalam hal peningkatan disiplin dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pejabat.
-
Pembinaan
insidentil
oleh
Sekretaris
dilakukan
terhadap
staf
Kesekretariatan dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan dan etos kerja dan disiplin pegawai. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudicial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah berusaha mengoptimalkan tenaga non teknis yudicial dengan memberikan tambahan tugas diluar tugas pokok mengingat tenaga non teknis yang ada kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan. Untuk mengatasi volume pekerjaan yang banyak, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah membagi habis pekerjaan kepada seluruh pegawai, dan dituangkan dalam uraian pelaksanaan tugas (Job Discription) yang dibuat setahun sekali. Dengan pemerataan pembagian tugas diharapkan pelaksanaan tugas pokok pegawai tidak tumpang tindih dengan tugas tambahan yang dapat berakibat tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sambil menunggu permintaan tambahan tenaga non teknis dari pusat. Alhamdulillah tahun 2012 ini semua jabatan di Pengadilan Agama Pasuruan dapat terisi, walaupun stafnya dari tenaga sukwan dan beberapa masih rangkap jabatan. yang perlu mendapat solusi adalah kekurangan Panitera Pengganti, karena di akhir tahun 2012 ini jumlah hakim Pengadilan Agama Pasuruan berjumlah 11 orang, sedangkan Panitera Penggantinya hanya 5 orang. 3. Promosi dan Mutasi 3.1. Promosi Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan tidak mengusulkan pegawai yang menduduki jabatan tertentu. 72
3.2. Mutasi Disamping itu, ditahun 2012 ini ada beberapa pegawai yang mutasi keluar maupun mutasi masuk, yaitu :
3.2.1. Mutasi jabatan ke dalam a. Pada
tahun
2012
Pengadilan
Agama
Pasuruan
tidak
mengusulkan mutasi jabatan kedalam, hal ini disebabkan jumlah Pejabat yang ada kurang selain itu tidak ada jabatan yang perlu dirotasi; 3.2.2. Mutasi pegawai dari luar ke dalam a. Drs. ZAINAL ARIFIN, MH., NIP. 19670720 199403 1 007 Golongan IV/a dari jabatan Hakim Madya Pratama PA. Pacitan kelas I.B., menjadi Hakim Madya Pratama PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama
Nomor
:
2739/DjA/KP.04.6/SK/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011 dan melaksanakan tugas sejak 18 Januari 2012; b. Drs. H. A. IMRON AR., SH.. NIP. 19610817 198903 1 002 Golongan IV/b dari jabatan Hakim Madya Muda/Ketua PA. Bawean kelas II., menjadi Hakim Madya Muda/Ketua PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1331/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012 dan melaksanakan tugas sejak 14 Agustus 2012; c. Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, SH., MH., NIP. 19590725 198903 2 002, Golongan IV/b dari jabatan Hakim Madya Muda PA. Surabaya kelas I.A., menjadi Hakim Madya Muda/Wakil Ketua PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan surat Keputusan Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
1272/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012, tanggal 7 Juni 2012 dan melaksanakan tugas sejak 11 September 2012; d. SITI AISYAH, S.Ag. NIP. 19700205 199703 2 001 Golongan III/d dari jabatan Hakim Pratama Utama PA. Kalianda kelas II., menjadi Hakim Pratama Utama PA Pasuruan kelas I.B., 73
berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 525/SEK/KP.01/SK/9/2012, tanggal 25 September 2012 dan melaksanakan tugas sejak 18 Desember 2012;
3.2.3. Mutasi pegawai dari dalam ke luar a. Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH. NIP 19550712 198203 1 003, Golongan IV/c di mutasi dari jabatan Hakim Madya Utama/Ketua PA Pasuruan Kelas I.B menjadi Hakim Madya Utama/Hakim Keputusan
Tinggi Ketua
PTA
Kupang,
Mahkamah
berdasarkan
Agung
RI.
Surat Nomor:
81/KMA/SK/VI/2012 tanggal 28 Juni 2012. b. Drs. MUHAJIR, SH. NIP 19640108 199303 1 003, Golongan IV/b di mutasi dari jabatan Hakim Madya Muda/Wakil Ketua PA Pasuruan Kelas I.B menjadi Hakim Madya Muda/Wakil Ketua PA. Kab. Kediri Kelas I.A, berdasarkan Surat Keputusan Direktur
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
Nomor:
1273/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012.
3.2.4. Kenaikan gaji berkala (KGB) Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) kepada 10 orang pegawai, sebagai berikut: a. Periode Januari 2012 1. SAMSUL HADI, NIP. 19660614 198702 1 001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 18 tahun 00 bulan;
b. Periode Maret 2012 1. Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH. NIP 19550712 198203 1 003 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 28 tahun 00 bulan; 2. Drs. ASMUIN, SH., NIP. 19540703 198203 1 002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 28 tahun 00 bulan; 3. Drs.
H.
ACH.
SHOFWAN
MS.,
SH.,
NIP.
19630210.199603.1.002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam 74
masa kerja 16 tahun 00 bulan; 4. Drs. ZAINAL ARIFIN, MH., NIP. 19670720 199403 1 007 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 18 tahun 00 bulan; 5. Drs. KUSNADI., NIP. 19810818 198303 1 001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 24 tahun 00 bulan; 6. M. NIDZOM ANSHORI, SH., NIP. 19710424 200003 1 001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 12 tahun 00 bulan; 7. Drs. A. DARDIRI., NIP. 19641231 199403 1 011 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 18 tahun 00 bulan; 8. Drs. YUMRONI., NIP. 19620408 199403 1 002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 18 tahun 00 bulan
c. Periode Juni 2012 MOCHAMAD RODIEN., NIP. 19600107 198403 1 002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 24 tahun 00 bulan.
3.2.5. Kenaikan Pangkat Reguler (KPR) Pada tahun 2012 Pengadilan Agama telah mengusulkan kenaikan pangkat reguler (KPR) 4 orang pegawai atas nama : 1.
Drs.
H.
ACH.
SHOFWAN
MS.,
SH.,
NIP.
19630210.199603.1.002 dari pangkat/golongan Penata Tk. I, III/d menjadi Pembina IV/a dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, tanggal 04 April 2012, terhitung mulai tanggal 01 April 2012 dalam masa kerja golongan 16 tahun 01 bulan; 2.
M. NIDZOM ANSHORI, SH., NIP. 19710424 200003 1 001 dari pangkat/golongan Penata III/c menjadi Penata Tk.I III/d dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi
Agama
A/1416/Kp.04.1/SK/III/2012,
Surabaya tanggal
20
nomor:
W13-
Maret
2012,
terhitung mulai tanggal 01 April 2012 dalam masa kerja 75
golongan 12 tahun 01 bulan; 3.
Drs. H. A. IMRON AR., SH.. NIP. 19610817 198903 1 002,
dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat reguler, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dari pangkat/golongan Pembina Tk. I, IV/b menjadi Pembina Utama Muda IV/c.;
4.
Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, SH., MH., NIP. 19590725
198903 2 002, dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat reguler, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dari pangkat/golongan Pembina Tk. I, IV/b menjadi Pembina Utama Muda IV/c.;
5.
Drs. AKHMAD KHOIRON., NIP. 19680515 199303 1 003,
dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat reguler, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dari pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk. I, IV/b;
6.
MUTHOFA, SH., MH., NIP. 19690415 199303 1 003, dalam
proses pengajuan usul kenaikan pangkat reguler, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dari pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk. I, IV/b;
7.
SLAMET, S.Ag., SH., NIP. 19640221 199703 1 002, dalam
proses pengajuan usul kenaikan pangkat reguler, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dari pangkat/golongan Penata Tk. I III/d menjadi Pembina IV/a;
3.2.6. Kenaikan Pangkat Pilihan (KPP) Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan telah mengusulkan Kenaikan Pangkat Pilihan (KPP) 1 orang pegawai atas nama : DIMAS WAHYU ADRIANTO, SE., NIP. 19811013 200904 1 004 dari pangkat/golongan Penata Muda III/a menjadi Penata Muda Tk.I III/b dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan
Tinggi 76
Agama
Surabaya
nomor:
W13-
A/3696/Kp.04.1/SK/IX/2012 tanggal 25 September 2012, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2012 dalam masa kerja golongan 03 tahun 06 bulan;
3.2.7. Pegawai yang sudah mencapai batas usia pensiun Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan tidak mengusulkan usul pensiun karena tidak ada pegawai yang memasuki batas usia pensiun.
4. Pengisian Jabatan Struktural Sampai akhir tahun 2012 semua jabatan dapat terisi, baik jabatan di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Walaupun stafnya berasal dari tenaga sukwan/honorer.
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Pasuruan memiliki 2 (dua) gedung. Gedung pertama terletak di Jl. Imam Bonjol No.60 Pasuruan dengan luas tanah seluruhnya 480 m2, luas tanah untuk bangunan 284 m2 dan luas tanah untuk sarana 196 m2. Gedung pertama awalnya berfungsi sebagai tempat kerja. Sejak Pengadilan Agama Pasuruan menempati gedung yang baru (kedua) tanggal 22 Pebruari 2001 gedung pertama dialih fungsikan sebagai rumah dinas. Gedung kedua terletak di Jl. Ir H. Juanda No.11A Pasuruan dengan luas tanah seluruhnya 2.080 m2, luas tanah untuk bangunan 662 m2 dan luas tanah untuk sarana 1.000 m2. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan tidak mendapatkan belanja modal pembangunan sarana dan prasarana gedung Meskipun luas tanah Pengadilan Agama Pasuruan 2.080 m2 telah memenuhi standar Mahkamah Agung RI, namun letak gedung tidak berada di jalan protokol hal ini menyebabkan kurang nyamannya pegawai bekerja dan masyarakat merasa kesulitan datang ke Pengadilan Agama Pasuruan sehingga ke depan Pengadilan Agama Pasuruan sangat ideal kalau berada di jalan Raya Propinsi. 2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Agama Pasuruan sampai 77
dengan akhir tahun anggaran 2012 dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No.
1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
NAMA BARANG
JUMLAH
2 Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filling Cabinet Besi Brandkas Bufet Papan Visual/Papan Nama Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Sice Bangku Panjang Kayu Meja Komputer Meja Resepsionis Kursi Fiber Glas/Plastik Jam Elektronik Lemari Es A.C. Window Kipas Angin Televisi Loudspeaker Sound System Stabilisator Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden / Wakil Presiden Tiang Bendera Dispenser Lambang Instansi Camera Elektronik Slide Projector Bracket Holder Finger Exercise Table Personal Computer Kamera Digital Internet PC Unit Lap Top Notebook Printer (Peralatan Personal Komputer) Hub Alat Tenis Meja Monografi Bola Dunia (Globe)
KONDISI BARANG
BARANG
Baik
Rusak
3 1 11 1 4 4 3 3 1 8 37 49 19 8 7 8 2 2 10 1 10 7 2
4 1 11 1 4 4 3 3 1 8 37 49 19 8 7 8 2 2 10 1 10 7 2
5 -
Rusak Berat 6 -
1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 5 1 1 17 1 8 9 1 1 990 1
1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 5 1 1 17 1 8 9 1 1 990 1
-
--
KET
7
Pengadilan Agama Pasuruan dalam tahun anggaran 2012 mendapatkan transfer masuk berupa :
78
1.
Station Wagon 1 Unit dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
2.
Lambang Instansi 1 buah dari Biro Umum Badan Urusan Administrasi MA RI
3.
Kamera Digital 1 buah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
4.
P.C. Unit 1 buah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya;
5.
Lap Top 1 buah dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pasuruan yaitu : No. 1 1 2 3 4 5 6 7
3.
NAMA BARANG 2 Kijang Inova Toyota Avanza Honda GL Pro (Mega Pro) Honda GL Pro 2008 (Mega Pro) Supra X 125 2005 Suzuki Thunder 125 Honda NF 125 TD
JUMLAH BARANG 3 1 1 1 2 1 1 1
Baik 4 1 1 1 2 1 1 1
KONDISI BARANG Rusak Rusak Berat 5 6 -
KET 7
Penghapusan dan Penetapan Status BMN : Tahun 2012 telah dilakukan penghapusan dan lelang Barang Milik Negara (BMN) berupa kendaraan dinas roda 4 dan peralatan kantor (meubelair) di Pengadilan Agama Pasuruan, hal ini dilakukan berdasarkan Risalah Lelang Nomor : 957/2012 tanggal 10 Oktober 2012 (barang yang di hapus terlampir) Sedangkan SK Penetapan status BMN juga sudah terbit dari : MENTERI KEUANGAN dengan nomor : 04/KM.6/WKN.10/KNL.02/2012 Tentang PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA
MAHKAMAH
AGUNG
YANG
DIGUNAKAN
PENGADILAN AGAMA PASURUAN
C. Pengelolalan Keuangan 1. Belanja Pegawai 1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2012 ini Pengadilan Agama Pasuruan menerima 2 (dua) DIPA, yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dan DIPA 04 (Dirjen Badilag). Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementrian 79
lembaga yang dituangkan dalam DIPA 01 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 sebesar Rp. 1.528.816.000,1.2. Realisasi/pelaksanaan Realisasi belanja pegawai Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 sebesar Rp. 1.470.437.026,- atau sebesar 138,92% lebih besar dari pagu yang tersedia; 1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan Tidak ada sisa anggaran belanja pegawai, karena pengeluaran lebih besar dari pagu maka terjadi defisit sebesar Rp. 412.145.492,- atau 38,92% dapat diuraikan sebagai berikut: NO
Jenis Belanja
MAK
Sisa (Rp)
1
Belanja gaji pokok PNS
511111
-268.209.000
2
Belanja pembulatan gaji PNS
511119
612
3
Belanja tunj. Suami/istri
511121
-21.208.180
4
Belanja tunj. anak
511122
-7.560.778
5
Belanja tunj. Struktural PNS
511123
-7.920.000
6
Belanja tunj. Fungsional PNS
511124
-73.435.000
7
Belanja tunj. PPh PNS
511125
-11.170.746
8
Belanja tunj. Beras PNS
511126
-26.063.400
9
Belanja uang makan PNS
511129
2.337.000
10
Belanja tunj. Umum PNS
511151
1.014.000
11
Belanja uang lembur
512211
70.000
Jumlah
-412.145.492
Saldo minus anggaran tersebut disebabkan adanya penambahan pegawai dan mempunyai anggota keluarga yang lebih banyak. 2. Belanja Barang 2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) Dalam DIPA 01 ada 2 (dua) pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 yaitu pagu belanja barang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (1066.001) sebesar Rp. 385.943.000,- dan di revisi menjadi Rp. 387.753.000,- ditambah pagu belanja barang Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran (1066.003) sebesar Rp. 88.900.000,- dan di revisi menjadi Rp. 82.090.000,80
DIPA 02 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama sebesar Rp. 20.700.000,2.2. Realisasi/pelaksanaan Realisasi belanja barang DIPA 01 program 1066.001 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 sebesar Rp. 385.432.762,- dan program 1066.003 sebesar Rp. 82.013.650,- bila diprosentasekan atas seluruh MAK belanja barang DIPA 01 sebesar 99,49%. Realisasi belanja barang DIPA 04 sebesar Rp. 18.507.000,- atau 89,41%.
3. Belanja Modal 3.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) NIHIL 3.2. Realisasi/pelaksanaan NIHIL 3.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan NIHIL
D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan 1.a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan (BINDALMIN) yaitu dengan sistim Meja yakni Meja I, Meja II dan Meja III. Sedangkan Kasir termasuk bagian dari Meja satu yang bertugas menerima uang panjar biaya perkara serta menyerahkan SKUM atau (kwitansi) kepada pihak-pihak berperkara. Dalam kegiatan pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), surat penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) pada 81
tahun 2012 sebanyak 1992 perkara dan sudah dibuatkan semua tanpa ada perkara yang belum dibagi. 1.b. Register Perkara Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 14 macam, yang meliputi : 1). Register Induk Perkara Gugatan 2). Register Induk Perkara Permohonan 3). Register Permohonan Banding 4). Register Permohonan Kasasi 5). Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) 6). Register Surat Kuasa Khusus 7). Register Penyitaan Barang tidak bergerak 8). Register Penyitaan Barang bergerak 9). Register Eksekusi 10) Register Akta Cerai 11) Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa 12) Register Ekonomi Syari’ah 13) Register Eksekusi Putusan Arbitrase 14) Register Mediasi. 1.c. Keuangan Perkara Penerimaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Pasuruan telah dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut: 1). Buku Jurnal Keuangan Perkara, terdiri dari : 82
- KI-PA1/G.
: Untuk perkara Gugatan.
- KI.PA1/P.
: Untuk perkara Permohonan.
- KI.PA2
: Untuk perkara permohonan Banding.
- KI.PA3
: Untuk perkara permohonan Kasasi
- KI.PA4
: Untuk perkara permohonan PK
- KI.PA5
: Untuk permohonan Eksekusi.
2). Buku Induk Keuangan Perkara : - KI.PA6
: Untuk Buku Induk Keuangan perkara.
- KI.PA7
: Untuk Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi.
3). Buku Keuangan Biaya Kepaniteraan 4). Buku Kas Pembantu. 5). Buku Biaya Panggilan dan Pemberitahuan putusan 6). Buku Biaya Proses Adapun semua penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara tahun 2012 dapat dilihat sebagai berikut : c.1. Buku Induk Keuangan Perkara Ketua Pengadilan Agama Pasuruan melakukan pengawasan rutin setiap akhir bulan dan pengawasan insidentil 3 (tiga) bulan sekali pada pertengahan bulan. Sejak diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, semua uang pihak ketiga disimpan di BNI Syariah Kantor Cabang Pasuruan dengan rekening giro nomor 149931394 atas nama Pengadilan Agama Pasuruan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Ketua Pengadilan Agama meminta pada Kasir untuk menutup Kas di Bank dan diminta print out keluar masuk uang di bank. Ketua juga memerintahkan kepada pemegang Buku Induk Keuangan perkara untuk menutup pembukuannya. Pemeriksa menutup
83
dan menandatangani penutupan tersebut serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. Adapun keadaan Buku Induk Keuangan :
PENERIMAAN : -
Saldo tahun 2011
Rp.
125.564.000,-
-
Terima tahun 2012
Rp.
911.115.543,- +
Jumlah
Rp. 1.036.679.543,-
PENGELUARAN : -
Biaya panggilan
Rp.
508.194.000,-
-
Biaya penerjemah
Rp.
0,-
-
Biaya sita
Rp.
0,-
-
Biaya pemeriksaan setempat
Rp.
875.000,-
-
Biaya Administrasi
Rp.
0,-
-
Biaya pemberitahuan
Rp.
132.970.000,-
-
Lain-lain / Biaya ATK
Rp.
48.650.000,-
-
Meterai
Rp.
11.868.000,-
-
Biaya Kepaniteraan / HHK
Rp.
69.440.000,-
-
Pengiriman biaya Banding/Kasasi
Rp.
1.300.000,-
-
Pengembalian sisa panjar
Rp.
173.608.000,-
-
Lain-lain/penggandaan berkas banding Rp.
900.000,-
-
Lain-lain / bunga bank
338.543,-_ +
Rp.
Jumlah
Rp.
948.143.543,-
Saldo
Rp.
88.536.000,-
c.2. Buku Jurnal Keuangan Perkara 1. Keuangan Tingkat Pertama : - Penerimaan
Rp. 1.032.004.543,-
- Pengeluaran
Rp.
944.893.543,-
Rp.
87.111.000,-
- Sisa
84
2. Keuangan Tingkat Banding : - Penerimaan
Rp.
1.480.000,-
- Pengeluaran
Rp.
1.400.000,-
Rp.
80.000,-
- Penerimaan
Rp.
3.195.000,-
- Pengeluaran
Rp.
1.840.000,-
Rp.
1.345.000,-
- Sisa
3. Keuangan Tingkat Kasasi :
- Sisa
4. Keuangan Peninjauan Kembali : - Penerimaan
Rp.
0,-
- Pengeluaran
Rp.
0,- -
- Sisa
Rp.
0,-
5. Keuangan Eksekusi : - Penerimaan
Rp.
3.000.000,-
- Pengeluaran
Rp.
162.000,-
Rp.
2.838.000,-
- Sisa
Dengan
dikeluarkannya
Instruksi
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
3746/DJA/KU.04.2/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 029/DJA.3/OT.01.2/I/2010 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Via SMS. Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan instruksi tersebut; Pada tanggal 23 Juli 2008 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Memenuhi peraturan pemerintah tersebut, maka setiap perkara yang didaftar dan diputus pada Pengadilan Agama Pasuruan dikenakan PNBP, selain itu juga terhadap semua kegiatan lainnya yang 85
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 dikenakan tarif PNBP, Pengadilan Agama Pasuruan memungutnya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Adapun penerimaan PNBP Pengadilan Agama Pasuruan berupa Hak Kepaniteraan dan Hak Kepaniteraan lainnya:
c.2.1. Hak Kepaniteraan - Sisa lalu (tahun 2011 yang belum disetor) Rp.
0,-
- Penerimaan tahun 2012
Rp.
59.640.000,- +
- Jumlah
Rp.
59.640.000,-
- Pengeluaran/disetor kas negara
Rp. 59.640.000,__________________ (-)
(sisa tahun 2011 + penerimaan tahun 2012)
Sisa
Rp.
0,-
- Sisa lalu (tahun 2011 yang belum disetor) Rp.
52.387.429,-
- Penerimaan tahun 2012
Rp.
52.387.429,- +
- Jumlah
Rp.
52.387.429,-
- Pengeluaran/disetor kas negara
Rp. 52.387.429,__________________ (-)
c.2.2. Hak Kepaniteraan Lainnya
(sisa tahun 2011 + penerimaan tahun 2012)
Sisa
Rp.
0,-
PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, yakni sisa penerimaan PNBP
tahun 2011 sebesar Rp. 0,- dan
penerimaan PNBP tahun 2012 hingga tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp. 112.027.429,-, telah disetor semua, sebesar Rp. 112.027.429,1.d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama Pasuruan telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1). Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan yakni Model LI-PA1 s.d. LI-PA8. 2). Pola Dirjen Badan Peradilan Agama yakni B3 s.d. B6. dan RK1 s.d. RK8. 3). Pola Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa, Penyampaian Akta 86
Cerai,
Penyampaian
Pemberitahuan
salinan
terjadinya
putusan
perceraian
cerai/Penetapan kepada
KUA,
talak/ Laporan
pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, dari sisa perkara tahun 2011 yang diputus tahun 2012 dan perkara yang diterima dan diputus tahun 2012.
Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya melalui Faximile dan email, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Agama Pasuruan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Dirjen Badan Peradilan Agama dan Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I telah sesuai dengan ketentuan diatas.
Pengadilan Agama Pasuruan telah mengirimkan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan, dan laporan tahunan, khusus untuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dikirim melalui courier maupun email.
1.e. Kearsipan Perkara Penataan arsip berkas perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan dilaksanakan dengan menggunakan sistim box dan disusun berdasarkan nomor urut perkara pada tiap tahun. Sedangkan tiap box terdiri dari 15 berkas perkara, dari perkara putus tahun 2012 sebanyak 1981 perkara dan ditambah sisa perkara putus tahun 2011 yang belum masuk Box file sebanyak 10 perkara, sehingga jumlahnya 1991 perkara. Dari jumlah tersebut yang telah masuk Box arsip sebanyak 1840 perkara (92,9%) sedangkan sisa perkara putus yang belum masuk Box tahun 2012
87
sebanyak 141 perkara (7,1%), sisa tersebut karena ada yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan belum ikrar talak; 1.f. Pemberian Akta Cerai. Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Panitera berkewajiban memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Selama tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan Akte cerai sebanyak 1709 set dari 1869 putusan perkara perceraian yang dikabulkan (cerai talak dan cerai gugat) pada tahun 2012, ditambah sisa perkara yang diputus pada tahun 2011, sisanya 37 putusan belum ataupun tidak diterbitkan Akta cerainya karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan NE; Dari AC sebanyak 1709 Set tersebut yang telah diambil oleh pihakpihak sebanyak 1275 set, sehingga yang belum diambil sebanyak 434 Set (25,4%), karena salah satu pihak ada yang ghoib atau diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, akan tetapi Pengadilan Agama Pasuruan telah Pro Aktif terhadap para pihak yang belum mengambil Akta Cerai dengan memberitahukan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan agar diperintahkan untuk mengambil Akta Cerainya.
1.g. Penyampaian Salinan Putusan Perceraian/Penetapan Talak kepada KUA. Berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa “ Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Pasuruan rutin mengirmkan salinan putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap/penetapan cerai talak. Akan tetapi setelah adanya surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 30 Nopember 2006, Nomor : W13A/2431/Hk.03.5/XI/2006, yang dikirim hanya daftar rekapitulasi telah terjadinya perceraian. 88
1.h. Pembinaan Hukum, Hisab dan Rukyat. Pembinaan Hukum yang meliputi didalamnya Hisab, sumpah dan pemberian keterangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah/Ormas apabila diminta. 1).Pengadilan Agama Pasuruan dalam tahun 2012 tidak
mengirimkan
pegawainya untuk mengikuti kursus Hisab Rukyat karena sejak peralihan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung R.I, tugas Hisab Rukyat beralih menjadi kewenangan Departemen Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A kewenangan Pengadilan Agama hanya memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Selain itu Pengadilan Agama diberi kewenangan memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. 2).Penyuluhan Hukum pada tahun 2012, Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan penyuluhan Hukum kepada masyarakat, baik langsung kepada masyarakat maupun melalui beberapa radio di Pasuruan secara interaktif, meskipun dalam DIPA Pengadilan Agama Pasuruan tidak tersedia dana untuk kegiatan tersebut; 3).Pemberian keterangan/nasehat pada Instansi/Ormas. Pengadilan
Agama
Pasuruan
telah
melakukan
pemberian
keterangan/nasehat mengenai perkawinan dan Hukum Islam atas permintaan Ormas dalam waktu tertentu dan RKPD Pasuruan setiap 3 bulan sekali dengan nara sumber Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim. 4).Melaksanakan Rukyatul Hilal. Sejak peralihan Peradilan Agama dari Departemen Agama R.I menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 2004, Pengadilan Agama Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal hanya sebatas mendampingi Departemen Agama Kabupaten/Kota Pasuruan dan menyiapkan Hakim . Adapun kegiatan Rukyatul Hilal yang diikuti Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 yaitu H awal Ramadhan 1433 H, awal Syawal 1433 H dan pada awal Dzulhijjah 1433 89
di Pantai Ngliyep Wilayah koordinator Malang dan dalam pelaksanaannya belum pernah berhasil melihatnya
2. Administrasi Umum 2.a. Surat Menyurat Pengurusan tata persuratan di Pengadilan Agama Pasuruan telah dilakukan dengan sistem kearsipan dinamis, meskipun masih belum sempurna mengingat sarana dan prasarananya kurang memadai. Berikut ini jumlah surat-surat yang masuk maupun yang keluar menurut kode surat, selama tahun 2012. SURAT MASUK : No.
BULAN
1
2
KODE SURAT MASUK
JUMLAH
OT
HM
KP
KU
KS
PL
HK
PP
PB
PS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
JANUARI
0
2
5
4
2
2
89
2
1
0
107
2.
PEBRUARI
1
5
8
2
1
0
102
5
0
1
125
3.
MARET
1
3
6
2
2
0
120
3
0
1
138
4.
APRIL
0
1
4
0
0
1
121
3
0
0
130
5.
MEI
1
5
0
1
0
1
113
2
1
0
124
6.
Juni
3
4
2
1
0
3
111
2
0
0
126
7.
Juli
0
3
3
0
1
2
132
0
0
0
141
8.
Agustus
5
5
7
2
1
0
127
0
0
0
147
9.
September
1
1
5
1
0
1
105
0
0
0
114
10.
Oktober
2
5
7
0
0
1
119
1
0
0
135
11.
Nopember
1
2
3
2
1
0
115
2
0
1
127
12.
Desember
2
2
1
1
1
0
79
3
2
2
93
17
38
51
16
9
11
1333
23
4
5
1.507
JUMLAH
90
SURAT KELUAR : No.
BULAN
1
2
KODE SURAT KELUAR
JUMLAH
OT
HM
KP
KU
KS
PL
HK
PP
PB
PS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
JANUARI
8
7
87
4
2
2
132
0
0
1
263
2.
PEBRUARI
4
2
9
2
1
0
86
2
0
0
113
3.
MARET
11
3
19
2
2
0
165
1
0
0
213
4.
APRIL
7
5
7
0
0
1
131
0
1
0
158
5.
MEI
2
3
8
1
0
1
174
1
1
0
196
6.
Juni
6
4
6
1
0
3
161
1
0
0
186
7.
Juli
4
6
12
0
1
2
146
0
0
1
180
8.
Agustus
6
4
2
2
1
0
128
0
0
0
150
9.
September
9
7
32
1
0
1
134
0
0
0
186
10.
Oktober
5
3
19
0
0
1
142
0
0
0
177
11.
Nopember
3
1
28
2
1
0
168
2
0
0
215
12.
Desember
2
1
25
2
1
1
78
2
0
0
112
67
46
254
95
11
18
1645
9
2
2
2149
JUMLAH Keterangan : OT
:
Organisasi dan Tatalaksana
PL
:
Perlengkapan
HM
:
Kehumasan
HK
:
Hukum
KP
:
Kepegawaian
PP
:
Pendidikan dan Pelatihan
KU
:
Keuangan
PB
:
Penelitian dan Pengembangan
KS
:
Kesekretariatan
PS
:
Pengawasan
2.b. Perpustakaan Perpustakaan
Pengadilan
Agama
Pasuruan
cukup
penting
keberadaannya bagi peningkatan kualitas SDM pegawai, terutama untuk menambah referensi dan wawasan Hakim, pegawai, mahasiswa PKL mapun masyarakat lainnya. Adapun penempatan buku-buku perpustakaan tersebut ditempatkan diruang tersendiri/ruang perpustakaan. Al hamdulillah Tahun 2012 ini dilakukan pembenahan perpustakaan dengan mengundang tenaga ahli /pustakawan dari Perpustakaan Pemda Kota Pasuruan. Perpustakaan di Pengadilan Agama Pasuruan dikelola oleh Kepala Urusan Umum dibawah koordinasi Wakil Sekretaris.
91
B A B VI PELAYANAN INFORMASI A. LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN MEJA INFORMASI 1. Ringkasan Laporan 1. Target pelayanan meja Informasi 95% 2. Permohonan informasi perkara dan putusan sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) permohonan seluruhnya dikabulkan. 3. Permohonan informasi lainnya (penelitian mahasiswa) sebanyak 1 (satu) permohonan seluruhnya dilayani 2. Sarana dan Prasarana Meja Informasi Pengadilan Agama Pasuruan ditempatkan di ruang depan lantai 1 dengan ukuran 3M X 3M dilengkapi seperangkat komputer yang terhubung dengan SIADPA Plus, Touchsreen, formulir dan register pemohonan informasi, meja dan kursi, alat tulis. Untuk standar biaya pelayanan meja informasi belum ditetapkan. Untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi baik perkara dan putusan, kepegawaian pengawasan dan pendisiplinan, anggaran dan aset serta informasi lainnya, Pengadilan Agama Pasuruan melalui Websitenya : http://www.pa.pasuruan.web.id telah menyediakan menu-menu informasi tersebut. Selain itu Pengadilan Agama Pasuruan telah menyediakan nomer hotline 081936926080 khusus untuk pengaduan. 3. Sumber Daya Manusia Pengadilan Agama Pasuruan telah membentuk tim pengelolah meja informasi dengan surat keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomer : W13-A23/2348/HM.00/SK/X/2012, tanggal 31 Oktober 2012. Tim ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Tim Informasi dijabat oleh Wakil Ketua Pangadilan Agama Pasuruan, 1 (satu) orang Wakil Ketua Tim Informasi dijabat oleh Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan, 1 (satu) orang Petugas Meja Pengajuan dijabat oleh Panitera Muda Hukum dan dibantu 2 (dua) orang Panitera Muda Gugatan, Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan dan 1 (satu) orang Penanggungjawab bidang Kepaniteraan yaitu Wakil Panitera, dan 1 (satu) orang Penanggungjawab bidang Kesekretariatan dengan uraian tugas masing-masing sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Badilag Nomer : 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang 92
pedoman pelayanan meja informasi dilingkungan peradilan agama. Pejabat atau Pegawai yang ditunjuk sebagai Petugas Meja Informasi pada Pengadilan Agama Pasuruan adalah Penjabat atau Pegawai yang telah memiliki skill dan ability dalam melaksanakan tugasnya sebagai Petugas Meja Informasi, diantaranya yaitu : 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan informasi dilembaga peradilan; 2. Memahami pelayanan yang baik dan pelayanan yang buruk; 3. Memahami berbagai katagori pencari informasi; 4. Memahami dengan sungguh-sungguh perannya dan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan; 5. Memahami independensi lembaga peradilan; 6. Memberikan kesan pertama yang baik, serta terampil memilih kalimat sejak membuka hingga menutup layanan; 7. Memahami cara menangani keluhan atau pengaduan; 8. Memahami cara melayani korban KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); 9. Memahami cara melayani penyandang disabilitas; 10. Memahami teknik menjadi trainer bila diperintah untuk melakukan training kepada Petugas Meja Informasi di Pengadilan Agama se- Jawa Timur; 4. Anggaran Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan belum mendapatkan anggaran khusus untuk pelaksanaan maupun pengembangan pelayanan meja informasi Anggaran yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan meja informasi menggunakan anggaran DIPA pagu anggaran yang ada pada belanja operasional lainnya, misalnya untuk pembiyaan rekening telepon untuk nomer hotline khusus pengaduan dan informasi. B. DATA PELAYANAN MEJA INFORMASI Dari data pelayanan meja informasi Pengadilan Agama Pasuruan yang ada : 1. Jenis jumlah permohonan yang diminta a. Perkara dan Putusan sebanyak : 99 (sembilan dikabulkan 93
puluh sembilan)
b. Pegawasan dan Pendisiplinan : 0 (nihil) c. Anggaran dan Aset : 0 (nihil) d. Lainnya : 1 (satu) permohonan (Penelitian Mahasiswa) 2. Jumlah permohonan Informasi : 99 (sembilan puluh sembilan) 3. Jumlah permohonan yang dikabulkan : 99 (sembilan puluh sembilan) 4. Jumlah permohonan ditolak : 0 (nihil) C. DATA PENYELESAIAAN SENGKETA INFORMASI Pada tahun 2012, tidak ada sengketa informasi antara pemohon informasi dengan pelayanan meja informasi. D. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI 1. Kendala Eksternal a. Belum tersedianya anggaran khusus pelayanan meja informasi sehingga Pengadilan Agama Pasuruan belum dapat secara optimal memberi pelayanan informasi kepada masyarakat. Contohnya pengadaan brosur informasi. b. Belum
tersedianya
anggaran
khusus
pelayanan
meja
informasi
menyebabkan sarana pelayanan meja informasi belum dapat sepenuhnya dilengkapi. Contohnya ruangan khusus, lemari arsip, AC, dan lain-lain yang menunjang kenyamanan pelayanan meja informasi 2. Kendala Internal a. Kendala internal terjadi karena petugas informasi berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokoknya. b. Petugas informasi belum pernah mendapat pelatihan khusus pelayanan meja informasi. E. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI 1. Perlu anggaran khusus untuk pelayanan meja informasi 2. Perlu petugas khusus untuk pelayanan meja informasi yang tidak hanya mengusai tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama, akan tetapi juga menguasai teknis Pelayanan Meja Informasi 3. Perlu diadakan pelatihan-pelatihan khusus petugas pelayanan meja informasi 4. Perlu dibuat form pelayanan meja informasi yang baku dari permohonan sampai pelaporan, agar tidak terjadi perbedaan antara Mahkamah Agung R.I dan PTA yang dapat membingungkan pelaksana pelayanan meja informasi 94
B A B VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI B. Kesimpulan 1. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 sebanyak 1.992 perkara, mengalami peningkatan sebanyak 85 perkara atau 4,5% dibandingkan perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 1.907 perkara; 2. Pelaksanaan administrasi perkara Pengadilan Agama Pasuruan dengan pola BINDALMIN sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KMA/001/SK/5/1991), meskipun masih perlu disempurnakan; 3. Penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 menyisakan 380 perkara atau sebesar 16,1% dari 2.361 perkara termasuk sisa perkara tahun 2011 sebanyak 369 perkara ditambah perkara diterima tahun 2012 sebanyak 1.992 perkara, dibandingkan dengan penyelesaian perkara tahun 2011 yang menyisakan 369 perkara atau sebesar 16,3% dari 2.264 perkara termasuk sisa tahun 2010 sebanyak 357 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 1.907 perkara, maka tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 mengalami peningkatan sebanyak 0,2%. Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2012 dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2011, ada peningkatan sisa sebesar 11 perkara, hal ini disebabkan penerimaan perkara mengalami peningkatan sebanyak 85 perkara atau mengalami kenaikan sebanyak 4,5%. Selain itu perkara yang diterima akhir tahun cukup banyak dan juga ada perkara yang tergugat/termohon ghoib sebanyak 88 perkara yang baru akan disidangkan tahun 2013; 4. Pengadilan Agama telah melakukan 8 area perubahan, yaitu : Area Pola Pikir dan budaya kerja, area penaataan peraturan perundang undangan, area perubahan penataan dan penguatan organisasi, area perubahan penataan tata laksana, area perubahan penataan sistem manajemen SDM aparatur, Area perubahan penguatan pengawasan, area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja dan area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik, walaupun pelaksanaannya belum sempurna 5. Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 telah aktif memanfaatkan informasi teknologi yaitu telah mengirim jadual sidang, rekapitulasi perkara yang 95
diputus dan panggilan bagi pihak yang alamatnya tidak jelas melalui email
[email protected] dengan tembusan email
[email protected] dan memasukan
di
Website
Pengadilan
Agama
Pasuruan
www.pa-
pasuruan.web.id Disamping itu, masyarakat dapat meng-akses informasi perkara melalui SIADPA WEB pada menu INFORMASI PERKARA di www.pa-pasuruan.web.id atau dapat juga di akses di www.perkara.net dan infoperkara.badilag.net 6. Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Realisasi Penerimaan PNBP Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 untuk Hak Kepaniteraan sebesar Rp. 59.640.000,- dan untuk hak kepaniteraan lainnya sebesar Rp. 52.387.429,-. 7. Sejak tahun 2008, Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor 3746/DJA/KU.04.2/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 029/DJA.3/OT.01.2/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Via SMS (SMS Gate way) 8. Pada tahun 2012 Pengadilan Agama Pasuruan meraih rangking pertama Nasinal Up Load putusan ke Direktori putusan Mahkamah Agung untuk katagori jumlah perkara 1.000-2.000 , hal ini sebagai wujud pelaksanaan “judicial tranparansi” atau keterbukaan informasi peradilan, sebagaimana diamanatkan
surat
Keputusan
Mahkamah
Agung
RI
nomor
1-
144/KMA/SK/I/2011, disamping itu juga di up load ke Web site Pengadilan Agama Pasuruan , termasuk panjar biaya perkara dan realisasi anggaran. Di tahun 2012 ini pula Pengadilan Agama Pasuruan mendapat rangking pertama Terbaik dalam Pengelolaan Web site di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 9. Untuk meningkatkan kedisiplinan dilingkungan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 ini diterbitkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Pasuruan, dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A15/1819/HM.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Kode etik ini berisi : prinsip dan Prilaku PNS, Aturan Prilaku, Hubungan antar sesama PNS, hubungan PNS dengan jabatan dan tugasnya, 96
hubungan PNS dengan atasannya, hubungan PNS dengan bawahannya, hubungan PNS dengan pihak berperkara, Kewajiban dan larangan dan sanksi atas pelanggaran tersebut . 10. Pengadilan Agama Pasuruan sudah melaksanakan tugas pengawasan internal yang berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sedangkan untuk pengawasan kedisiplinan pegawai berpedoman kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 35/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; 11. Program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya (pegawai), anggaran, sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Pasuruan sudah berjalan efektif sesuai rencana yang ditetapkan, meskipun perlu ditingkatkan; 12. Jumlah sumber daya (pegawai) Pengadilan Agama Pasuruan saat ini masih terasa kurang jumlahnya, dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Terutama Panitera Pengganti murni yang hanya 1 orang
Hal ini
mengakibatkan beberapa pegawai yang rangkap jabatan dan kurang optimalnya bebrapa hakim karena jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah Panitera Pengganti; 13. Luas tanah dan gedung Pengadilan Agama Pasuruan 2.082M2 sudah memenuhi standar yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, hanya saja letak gedung yang berada didaerah perkampungan dan tidak berada di jalan protokol mengakibatkan kurang nyamannya pegawai bekerja dan masyarakat kesulitan mengetahui letak gedung kantor Pengadilan Agama Pasuruan; B. Rekomendasi 1. Prestasi yang telah diraih Pengadilan Agama Pasuruan di tahun 2012 dalam bidang up load putusan dan pengeloaan Web Site perlu dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang. 2.
Dalam
rangka
meningkatkan
proses
penyelesaian
perkara
dan
menyeimbangkan rasio jumlah hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan, 97
perlu penambahan tenaga Panitera Pengganti ; 3. Untuk melaksanakan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi perlu: a. Optimalisasi SDM yang ada untuk mensupport program IT dan melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM IT, seiring terus berkembangnya kecanggihan teknologi b. Penambahan dan up grade sarana dan prasarana pendukung IT ,diantaranya: Computer server, Computer kerja, printer, scaner ukuran folio, antivirus beserta anggaran perawatannya 4. Pelaksanaan Program Nasional berupa sidang keliling sudah berjalan efektif, namun untuk penyerapan anggaran perkara Prodeo belum maksimal, karena itu perlu dilakukan penyebar luasan informasi yang lebih luas lagi tentang program ini kepada masyarakat miskin 5. Dalam rangka pemanfaatkan PNBP guna menunjang tambahan anggaran belanja operasional perlu diusulkan peraturan tentang pengelolaan PNBP; 6. Untuk menunjang kelancaran tugas, kenyamanan kerja dan kewibawaan Pengadilan Agama Pasuruan perlu
pengadaan tanah baru untuk
pembangunan gedung yang strategis dan terletak di jalan protokol. 7. Agar kantor lama yang sudah resmi menjadi rumah dinas bisa berfungsi optimal
sebagai
rumah
dinas
pada
umumnya
perlu
di
usulkan
pembangunannya.
Pasuruan, 28 Desember 2012 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
Drs. H. A. IMRON AR, SH. NIP. 19610817 198903 1 002
98
