•
.A . . . Kementerian PPN/ - ' 8appenas
BADAN INfORMA51 GEOSPA51AL
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG
PEMANFAATAN AKSES LAYANAN, DATA, INFORMASI, DAN INFRASTRUKTUR
GEOSPASIAL DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Nomor: 01/PKlHKlSES/2013 Nomor : 3/SESMNRTnl2013 Pada hari ini, SENIN tanggal DELAPAN bulan JULI CIBINONG , kami yang bertanda tangan di bawah ini :
tahun DUA RIBU TIGA BELAS di
SLAMET SENO ADJI
Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan lPerencanaan Pembangunan Nasional , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
BUDHY ANDONO SOENHADI
Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini: bertindak untuk dan atas nama Badan Informas,i Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 46, Cibinong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
1 dari 11
Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan: Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: lPenyelenggaraan, 04/NKB/HKlM.PPN/2013 dan B-88/KA.BIG/RT/7/2013 tentang Pengembangan, dan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Infrastruktur Geospasial Untuk Perencanaan Pembangunan Nasional. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
PASAL1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan Nota Kesepahaman antara Kementerian Perencanaan Pemba l1gunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Badan Informasi Geospasial Nomor: 04/NKB/HKlM.PPN/2013 dan B-88/KA.BIG/RT/7/2013 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data, Informasi, dan Infrastruktur Geospasial Untuk Perencanaan Pembangunan Nasional. (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untukmendukung ketersediaan dan pemanfaatan data, informasi, dan infrastruktur geospasial untuk kepentingan perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan PARA PIHAK.
PASAL 2
RUANG LlNGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi : a. pemanfaatan akses layanan, data, dan informasi geospasial untuk penyelenggaraan perencanaan, pemantauan , dan evaluasi dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan nasional; b. koordinasi antar lembaga terkait penyelenggaraan informasi geospasial untuk program prioritas pembangunan; c. kerjasama program terkait penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; d. pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur informasi geospasial;
2 dari 11
e. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan , pengelolaan , penyeba rluasan, dan pemanfaatan informasi geospasial serta perencanaan pembangunan; dan f. pemanfaatan model dinamika spasial , pelaksanaan anal isis, serta pengembangan basisdata dan informasi geospasial untuk mendukung kegiatan penyusunan dan pengendalian rencana pengembangan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Pulau dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.
PASAL 3
PEMANFAATAN AKSES LAYANAN, DATA, DAN INFORMASI GEOSPASIAL UNTUK
PENYELENGGARAAN PERENCANAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DALAM RANGKA MENUNJANG
PERENCANAANPEMBANGUNANNAS~NAL
Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan akses layanan, data, dan informasi geospasial untuk penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, masing-masing pihak mempunyai tugas: a. PIHAK KESATU bertugas: 1) Membang.un simpul jaringan di institusinya untuk mengelola akses , data dan informasi geospasial (contohnya peta dasar, peta tematik dan citra tegak) dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan PIHAK KEDUA; 2) Membentuk unit kliring di institusinya untuk mengelol'a akses layanan, data dan informasi geospasial sesuai dengan peraturan perundangan; 3) Melakukan penyebarluasan informasi geospasial melalui jaringan data spasial nasionall terkait tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundangan; 4) Melakukan sosialisasi internal terkait pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk penyelenggaraan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan ; dan 5) Bersama-sama PIHAK KEDUA membangun aplikasi pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk penyelenggaraan perencanaan, pemantauan , dan evaluasi pembangunan. b. PI HAK KEDUA bertugas: 1) Memberikanlayanan akses , data dan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dan ketersediaan PIHAK KEDUA; 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan akses, data dan informasi geospasial sesuai dengan ketersediaan sumberdaya PIHAK KEDUA; 3) Memberikan bantuan teknis terkait pembangunan simpul jaringan dan pembentukan unit kliring untuk mengelola akses, data dan informasi geospasial; 4) Memberikan bantuan teknis dan petunjuk teknis terkait pengelolaan dan penyebarluasan data dan informasi geospasial; 3 dari 11
5) Memberikan bantuan teknis dan spesifikasi teknis terkait pembangunan aplikasi pemanfaatan informasi geospasial,; 6) Melakukan pengkajian pengembangan terkait pengelolaan informasi geospasial terpadu dalam kerangka infrastruktur informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasil pembangunan; dan 7) Melakukan layanan akses , data, dan informasi serta pembangunan ap'likasi pemanfaatan informasi geospasial terkait program prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kesepakatan PARA PIHAK (contoh: Penyusunan Tata Ruang, Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) .
PASAL 4
KOORDIN'ASI ANTAR LEMBAGA TERKAIT PENYELENGGARAAN INFORMASI
GEOSPASIAL UNTUK PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
Dal'am melaksanakan kegiatan koordinasi antar lembaga terkait penyelenggaraan informasi geospasial untuk program prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, masing-masing pihak mempunyai tugas: a. PIHAK KESATU bertugas: 1) Menyediakan dukungan koordinasi antar lembaga; 2) Berpartisipasi aktif dalam upaya pembentukan dan operasionalisasi Ikelembagaan Forum Komunikasi Informasi Geospasial; 3) Turut serta melakukan sosia fisasi dan memasyarakatkan penggunaan informasi geospasia'i melalui akses yang tersedia di Ina-Geoportal terkait pembangunan nasional kepada institusi pemerintah dan pemerintah daerah; dan 4) Turut serta melakukan sosialisasi ke institusi terkait (contoh : Badan Koordinasi Penataan Ruallg Nasional/BKPRN , dan Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia KP3EI) tentang pemanfaatan akses, data dan informasi geospasial untuk penyelenggaraan perencanaan, pemantauan , dan evaluasi pembangunan. b. PIHAK KEDUA bertugas: 1) Melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU tentang pelaksanaan hasil kesepakatan pada rapat koordinasi nasional, rapat koordinasi daerah, dan rapat koordinasi penyediaan ci,tra resolusi tinggi terkait infrastruktur informasi geospasial; dan 2) Melakukan pengkajian pengembangan terkait kelembagaan dan peraturan perundangan dalam kerangka infrastruktur informasi geospasial untuk mendukung perencanaan , pengawasan , dan evaluasi pembangunan.
4 dari 11
PASAL 5
KERJASAMA PROGRAM TERKAIT PENYELENGGARAAN
INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASrAL
Dalam melaksanakan kegiatan kerjasama program terkait penyelenggaraan infrastruktu r informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, masing-masing pihak mempunyai tugas: a. PIHAK KESATU bertugas: 1) Melaksanakan dukungan perencanaan kegiatan dan perencanaan penganggaran; dan 2) Melaksanakan dukungan koordinasi antar lembaga terkait integrasi, sinkronisasi , koordinasi, dan harmonisasi kegiatan di institusi pemerintah dan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial. b. PIHAK KEDUA bertugas: 1) Menyusun usulan perencanaan kegiatan dan perencanaan penganggaran ; dan 2) Melaksanakan koordinasi teknis antar lembaga terkait integrasi, sinkronisasi, koordinasi, dan harmonisasi program di institusi pemerintah dan pemerintah daerah terkait penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial.
PASAL 6
PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR INFORMASI
GEOSPASIAL
Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur informasi geospasial sebagaimana dimaksud dafam Pasal 2 huruf d, masing-masing pihak mempunyai tugas: a. PIHAK KESATU bertugas: 1) Membangun dan memelihara komunikasi data dan informasi geospasial antara PfHAK KESATU dan PIHAK KEDUA; dan 2) Mendukung kebijakan tata kelofa pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur informasi geospasial PIHAK KEDUA. b. PIHAK KEDUA bertugas: 1) Memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur informasi geospasial berupa fasilitas pengolahan data dan informasi geospasia' sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dan ketersediaan sumberdaya PfHAK KEDUA; 2) Memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur informasi geospasial berupa fasiritas penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasiaf sesuai dengan kebutuhan PfHAK KESATU dan ketersediaan sumberdaya PIHAK KEDUA; 3) Memfasilitasi pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur informasi geospasial berupa fasilitas penyebarluasan informasi geospasial sesuai dengan kebutuhan PIHAK KESATU dan ketersediaan sumberdaya PIHAK KEDUA;
5 dari 11
4) Memberikan petunjuk teknis danlayanan Helpdesk berkualitas terkait pemanfaatan sarana dan prasarana infrastruktur informasi geospasial; dan 5) Melakukan pengkajian pengembangan terkait pengelolaan informasi geospasial terpadu dalam kerangka ,infrastruktur informasi geospasial untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan .
PASAL 7
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA MANUSIA DALAM PENGELOLAAN,
PENYEBARLUASAN, DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL SERTA
PERENCANAANPEMBANGUNAN
Dalam melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, masing masing pihak mempunyai tugas: a. PIHAK KESATU bertugas: 1) Menyediakan dukungan koordinasi kebijakan percepatan pembangunan SDM IG dan SDM perencanaan pembangunan yang handal; 2) Bersama unit kerja terkait melaksanakan pelatihan SDM PIHAK KEDUA terkait perencanaan pembangunan; 3) Bersama PIHAK KEDUA melaksanakan program peningkatan kualitas dan kuantitas SDM IG terkait penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; dan 4) Bersama unit kerja terkait melaksanakan program peningkatan Ikualitas dan kuantitas SDM PIHAK KEDUA terkait penyelenggaraan perencanaan pembangunan. b. PIHAK KEDUA bertugas: 1) Bersama unit kerja terkait melaksanakan pelatihan SDM PIHAK KESATU terkait penyelenggaraan infrastruktur informasi geospasial; 2) Menyediakan SDM pendamping teknis kepada PIHAK KESATU terkait penyimpanan, pengamanan, penyebarluasan, dan pemanfaatan informasi geospasial sesuai del1gan kesepakatan PARA PIHAK; 3) merencanakan dan melaksanakan pengingkatan kuantitas dan kualitas SDM perencanaan pembangunan bekerja sama dengan unit terkait di PIHAK KESATU; dan 4) Melakukan pengkajian pengembangan terkait pengelolaan informasi geospasial terpadu dalam kerangka infrastruktur informasi geospasial 'untuk mendukung perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan.
6 dari 11
PASAL 8
PEMANFAATAN MODEL DINAMIKA SPASIAL DINAMIKA SPASIAL, PELAKSANAAN
ANALISIS, SERTA PENGEMBANGAN BASISDATA DAN INFORMASI GEOSPASIAL
UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PENYUSUNAN DAN PENGENDALIAN RENCANA
PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS RENCANA TATA RUANG PULAU DAN
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI
Dalam melaksanakan kegiatan pemanfaatan model dinamika spasial dinamika spasial, pelaksanaan analisis, serta pengembangan basisdata dan. informasi geospasial untuk mendukung kegiatan penyusunan dan pengendalian rencana pengembangan wilayah berbasis Rencana Tata Ruang Pulau dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, masing-masing pihak mempunyai tugas : a. PIHAK KESATU bertugas: 1) Menyediakan dukungan koordinasi antar lembaga dalam rangka pemanfaatan pemodelan dinamika spasial untuk mendukung proses teknokratis penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan melalui Penyusunan Skenario Pengembangan Wilayah ; 2) Melaksanakan dukungan perencanaan program kegiatan dan perencanaan penganggaran; 3) Berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan pemanfaatan basis data dan informasi geospasial di tingkat provinsi dalam rangka penyusunan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta pengembangan wilayah; 4) Membentuk tim teknis pemanfaatan pemodelan dinamika spasial untuk mendukung proses teknokratis penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan melalui Penyusunan Skenario Pengembangan Wilayah ; dan 5) Melakukan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia dalam membangun model dinamika spasial untuk mendukung proses teknokratis penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan melalui penyusunan skenario pengembangan wilayah. b. PIHAK KEDUA bertugas: 1) Membangun model dinamika spasial untuk mendukung proses teknokratis penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan melalui Penyusunan Skenario Pengembangan Wilayah; 2) Melakukan analisis substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional , Pulau dan Provinsi sebagai basis penyusunan rencana pengembangan wilayah; dan 3) Mengembangkan dan memanfaatkan basis data dan informasi geospasial di tingkat provinsi dalam rangka penyusunan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi serta pengembangan wilayah.
7 dari 11
PASAL 9
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(1) Hak atas kekayaan intelektual masing-rnasing pihak yang dimiliki sebelurn dilaksanakannya
Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yang rnemiliki sebelumnya. (2) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan rnenjadi hak atas kekayaan intelektual PA;RA PIHAK, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
PASAL10
PUBLIKASI
(1) Publikasi hasil-hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK. (2) Hal-hal yang terkait dengan keterbukaan inforrnasi publik akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL11
PEMBIAYAAN
Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sarna ini dibebankan pada anggaran masing-masing, atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL12
EVALUASI
(1') Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini akan dievaluasi secara berkala sekurang kurangnya 1 (satu) kali dalarn 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai rnasukan dan bahan pertirnbangan dalam kerja sama selanjutnya.
B dari 11
PASAL13
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-Iambatnya 2 (dua) minggu sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. (3) Akibat dari perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) maka PARA PIHAK akan melakukan koordinasi untuk mencapai kesepakatan bersama yaitu selambat-Iambatnya 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL14
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Dalam hal terdapatnya perselisihan maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Jika perselisihan sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
PASAL15 FORCE MAJEURE
(11) Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan PARA PIHAK antara lain peperangan, huru hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total akibat gempa bumi, bencana alam dan kejadian-kejadian yang sejenisnya serta akibat dari perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat menghalangi PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
9 dari 11
(2) Apabila Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas terjadi, maka salah satu pihak yang terkena Force Majeure terse but wajib untuk memberitahukan kepada pihak yang lainnya dan kepada pihak yang terkena force majeure tersebut dibebaskan dari
(6
Kementerian PPNj Bappenas
.ADAN INFORHASI CEO$PA5IAL
NOTA ,KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
DAN
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
TENTANG
PENYELENGGARAAN,PENGEMBANGAN,DANPEMANFAATAN
DATA, INFO'RMASI DAN INFRASTRUKTUR GEOSPASIAL UNTUK PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
Nomor: 04/NKB/HKlM .PPN/2013 Nomor : B-88/KA.BIG/RT/7/2013
Pada hari ini , SENIN tanggal DELAPAN bulan JULI tahun DUA RIBU TIGA BELAS di CIBINONG, kami yang bertanda tangan di bawah ini : ARMIDA S. ALlSJAHBANA
ASEP KARSIDI
Menteri Perencanaan Pembangunan NasionallKepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionallBadan Perencanaan Pembangunan Nasional , berkedudukan di Jalan Taman Suropati No. 2, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor Km . 46, Cibinong , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
1 dari 5
Nota kesepahaman ini disusun atas dasar pertimbangan: a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangul1an Nasional, Pasal 31, bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data <Jan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan. b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Pasal 1, bahwa BIG mempunyai tug as melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK. PARA PIHAK dengan ini menerangkan tedebih dahulu sebagai berikut: a. bahwa Nota Kesepahaman ini didasari atas pertimbangan bahwa perencanaan pembangunan nasional membutuhkan dukungan data, informasi, dan infrastruktur geospasial; dan b. bahwa PARA PIHAK memandang perlunya berkolaborasi untuk kepentingan bersama dan pembangunan nasional secara keseluruhan . Memahami hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:
PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melakukan kerja sama penyelenggaraan, pengembangan, dan pemanfaatan data, informasi, dan infrastruktur geospasial untuk perencanaan pembangunan nasional, sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK. (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan peran data, informasi, dan infrastruktur geospasial untuk perencanaan pembangunan nasional.
PASAL 2
RUANG LlNGKUP
Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi hal-hal sebagai berikut: a. pengkajian dan pengembangan informasi geospasial dan teknologi aplikasinya untuk perencanaan pembangunan; b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial dan perencanaan pembangunan; c. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu terkai,t informasi geospasial untuk mendukung kegiatan PARA PIHAK; d. peningkatan koordinasi kelembagaan di bidang perencanaan pembangunan dan informasi geospasial; e. penyelenggaraan informasi geospasial tematik tertentu; f. pertukaran data dan informasi geospasial; dan g. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.
2 dari 5
PASAL 3
PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari f\I ota Kesepahaman ini. (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu. (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan ditandatangani oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan NasionallSekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial. (4) Untuk pelaksanaan setiap kegiatan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini dapat dibentuk tim pelaksana yang disepakati oleh PARA PIHAK.
PASAL 4
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
PASAL 5
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama.
PASAL 6
JANGKA WAKTU
(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tang gal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini . (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan Kesepahaman PARA PIHAK. (3) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini. (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Nota Kesepahaman ini.
3 dari 5
(5) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota Kesepahaman tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masi ng masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman.
PASAL 7
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK. (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional d/a Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan JI. Taman Suropati No.2 Jakarta Pusat Telp : (021) 31934973; Fax: (021) 31'934973. b. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial
d/a Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerjasama
JI. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, 16911.
Telp : (021) 87908988; Fax: (021) 87908988
PASAL 8
EVALUASI
(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.
PASAL 9
PENYELESAIAN PERSEUSIHAN
Dalam hal terjadi perselisihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4 dari 5
L
PASAL10
PERUBAHAN
Perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambal1an atau Nota Kesepahaman Perubahan yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tida'k terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
PASAL11
PENUTUP
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masi ng masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
5 dari 5
