بسم االله الرحمن الرحيم

PUTUSAN Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Smd

‫ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat

banding,

dalam

sidang

permusyawaratan

Majelis

Hakim

telah

menjatuhkan putusan atas perkara permohonan talak antara : PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA PEKANBARU, dalam hal ini memberikan kuasa dengan Surat Khusus tanggal 1 Desember 2011 kepada H.Dainir, S.H., S.Fil dan Dahlian, S.IP, S.H., M.H. para Advokat beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Komplek Business Centre Blok B.1 Pekanbaru dahulu Termohon / Penggugat Rekonpensi sekarang Pembanding/Terbanding; Melawan TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan perusahaan, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini memberi kuasa dengan Surat Khusus tanggal 25 April 2011 kepada Syalmah, S.H., Rio Ridhayon, S.H., Muhammad Ardhi Huzaifah, S.H. para Advokat beralamat di Komplek Balikpapan Baru Blok H-2 Nomor 9 Balikpapan, dahulu Pemohon / Tergugat Rekonpensi sekarang Terbanding/Pembanding; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini; TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 25 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1433 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : MENGADILI DALAM KONPENSI ; -

Mengabulkan permohonan pemohon ;

−

Memberi ijin kepada pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap termohon, PEMBANDING, di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;

−

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

DALAM REKONPENSI : -

Mengabulkan gugatan penggugat rekonpensi untuk sebagian ;

-

Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah terlalaikan selama 13 bulan sebesar Rp 91.000.000,- (sembilan puluh satu juta rupiah);

-

Menghukum

tergugat

rekonpensi

untuk

memberikan

mut’ah

kepada

penggugat rekonpensi sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -

Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

-

Menghukum tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir 23 Agustus 2005 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir 2 Nopember 2008 minimal sebesar Rp 6.000.000,- ( enam juta rupiah ) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa

atau dapat mengurus dirinya sendiri

dengan menyerahkannya

kepada penggugat rekonpensi ; -

Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ; −

Membebankan seluruh biaya perkara kepada pemohon konpensi / tergugat rekonpensi sebesar Rp. 516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah) ; Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan

tersebut Termohon dan Pemohon keduanya sama-sama merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Akta Permohonan Banding Nomor 0654/Pdt.G/2011/PA.Bpp masing masing tanggal 25 April 2012 dan tanggal 02 Mei 2012, selanjutnya permohonan banding telah diberitahukan kepada lawannya, kedua belah pihak tidak mengajukan memori banding juga tidak memeriksa berkas (inzage) walaupun

kepada mereka telah diberitahukan untuk memeriksa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda; TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara-cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka kedua permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Majelis Hakim banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/2011/PA.Bpp tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1433 H, memberikan pertimbangan sebagai berikut : Dalam Konpensi Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara a quo yang termuat di dalam tentang hukumnya, Majelis Hakim banding memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang

bahwa,

dalil

permohonan

cerai

talak

dari

Pemohon

sebagaimana termuat dalam permohonannya tertanggal 27 Mei 2011 yang pada pokoknya : - Telah terjadi hubungan kurang harmonis dan cekcok terus menerus antara Pemohon

dan

Termohon

sejak

Tahun

2006

yang

disebabkan

oleh

pertengkaran Termohon dengan ibu Pemohon, sehingga Termohon minta cerai kepada Pemohon; - Tahun 2009 Pemohon bertugas dan tinggal di Balikpapan tetapi Termohon tidak bersedia ikut serta dengan Pemohon, kemudian pada bulan Nopember 2010 Pemohon meminta izin Termohon untuk menikah lagi tetapi Termohon tidak memberi izin dan Termohon meminta cerai, dan sejak itu hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon mulai ada permasalahan dan retak dan tidak dapat disatukan kembali, dan dengan tidak bersedianya Termohon ikut Pemohon maka patutlah jika Termohon dinyatakan sebagai istri yang nusyuz; - Pada saat ini Pemohon telah kawin lagi secara sah menurut Agama Islam dengan perempuan lain (poligami) secara syar’i dibolehkan sesuai dengan Al

Quran surat An-Nisa’ ayat 3, tetapi Termohon tidak menyetujui dan minta cerai; Menimbang bahwa, atas dalil-dalil permohonan tersebut pihak Termohon menjawab secara tertulis dengan suratnya tertanggal 01 Pebruari 2012 yang pada pokoknya membantah seluruh alasan perceraian yang diajukan Pemohon, tidak ada satupun yang benar, semua alasan tersebut adalah tuduhan belaka; Menimbang

bahwa,

walaupun Termohon membantah semua dalil

permohonan talak Pemohon, tetapi dalam jawabannya tersebut pihak Termohon juga menyatakan / mengakui hal-hal sebagai berikut : - Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon terjadi dua kali, pertama Tahun 2005 yang disebabkan air dalam botol susu yang telah disediakan oleh ibu Pemohon untuk anak diganti oleh Termohon dengan air hangat karena air tersebut sudah dingin, dan kedua Tahun 2007 disebabkan Termohon mengajak pulang Pemohon setelah lama mengikuti resepsi pernikahan saudara Pemohon; - Akibat sikap ibu Pemohon tersebut Termohon menganggap ibu Pemohon termasuk orang dengan karakter mudah naik darah, bengis dan cepat tersinggung dan jika marah / bertengkar dengan Termohon, Pemohon sebagai suami sering bersikap tidak obyektif, lebih menyalahkan Termohon dan cenderung membela ibunya sendiri; - Sejak Desember 2010 telah terjadi peristiwa yang mengguncang bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain dan berniat untuk mengawininya, serta besarnya hutang yang melilit Pemohon akibat ulah perbuatan gilanya dengan wanita tersebut dan sepakat untuk sementara Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Balikpapan; - Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita tersebut yaitu bernama PIHAK

KE-3 sejak Tahun 2008 dan Pemohon membujuk

Termohon

memberikan persetujuan untuk menjadikan PIHAK KE-3 sebagai istri kedua Pemohon, namun Termohon tidak akan pernah memberikan persetujuan dan akhirnya Pemohon mengakui telah menikah siri dan telah tinggal bersama dengan PIHAK KE-3 di sebuah rumah kost di Balikpapan dan telah mengajukan kredit (hutang) di Bank untuk kepentingan wanita tersebut; - Sebelum itu Pemohon telah bermain gila / berbuat mesum dengan wanita

bernama PIHAK KE-4 sejak Tahun 2007 sehingga menyulut pertengkaran; - Akibat ulah Pemohon tersebut Termohon menganggap Pemohonlah yang merupakan tipikal suami yang tidak menghargai nilai nilai sakral sebuah perkawinan dan menodainya dengan bercak-bercak perselingkuhan dan perzinahan; Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon telah diakui oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk cerai talak dengan alasan pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraruran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka perlu didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan mereka sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Menimbang,

bahwa

untuk

meneguhkan

dalil-dalil

permohonannya

sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 283 Rbg, pihak Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi yaitu : (1) SAKSI I (ibu kandung Pemohon) yang yang pada pokoknya menerangkan : - Antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah pisah rumah kurang lebih satu tahun, Pemohon di Balikpapan sedang Termohon tidak ikut sehingga Pemohon minta persetujuan Termohon untuk menikah lagi; - Pada waktu kedua belah pihak masih kumpul pada Tahun 2007 kedua pihak ada perselisihan sehingga Termohon minta diceraikan; - Dari pihak keluarga sudah pernah bertemu untuk merukunkan, akan tetapi Termohon

tidak

mau

dirukunkan

dan

bahkan

Termohon

pernah

mendaftarkan perkaranya di Jakarta namun tidak jadi; (2) SAKSI II (adik kandung Pemohon) yang pada pokoknya menerangkan : - Saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih satu tahun, Pemohon kerja di Balikpapan sedangkan Termohon tidak ikut; - Sebelum itu Tahun 2005/2006 dan Tahun 2007 Termohon dan ibu Pemohon terlibat percekcokan; Menimbang, bahwa disamping itu telah didengar keterangan saksi dari keluarga Termohon bernama :

(1) SAKSI III yang menerangkan jika antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 29 Desember 2010 disebabkan Pemohon akan menikah lagi, selama pisah Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah

kepada Termohon dan saksi sebagai orang tua telah merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah mempunyai perempuan lain bernama PIHAK KE-3; (2) SAKSI IV yang menerangkan bahwa setelah konfirmasi kepada Termohon, ternyata sudah setahun tidak diberi nafkah oleh Pemohon dan dari laporan Pemohon semua uang yang diterima setiap bulan adalah untuk membayar hutang, jadi untuk anak dan istrinya tidak ada lagi; Menimbang

bahwa

berdasarkan

pengakuan

Termohon

tersebut

dan

keterangan saksi-saksi sebagaimana yang termuat di dalam berita acara sidang khususnya yang terurai di atas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : - Pada Tahun 2005/2006 Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon, disebabkan air dalam botol susu yang telah disediakan oleh ibu pemohon untuk anak diganti Termohon dengan air hangat karena air tersebut sudah dingin dan pada Tahun 2007 Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon disebabkan Termohon minta pulang kepada Pemohon setelah lama mengikuti resepsi pernikahan saudara Pemohon dan kejadian itu berakibat hubungan antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis; - Antara Pemohon dan Termohon saat ini telah pisah rumah (tempat tinggal) kurang lebih selama 1 tahun yaitu sejak Tahun 2010, dan selama pisah itu tidak tampak keduanya saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri; - Termohon menganggap Pemohon telah berselingkuh dengan wanita bernama PIHAK KE-4 pada Tahun 2007 sehingga menyulut pertengkaran, kemudian Tahun 2010 Pemohon akan menikah lagi (poligami) dengan wanita PIHAK KE3, tetapi Termohon tidak mau menyetujuinya dan akhirnya Pemohon menikah sirri dengan wanita tersebut dan kini keduanya tinggal bersama di Balikpapan; - Penyebab perselisihan rumah tangga kedua belah pihak menurut Pemohon karena Termohon tidak mau diajak ikut serta tinggal bersama di Balikpapan, akan tetapi menurut Termohon perselisihan itu disebabkan tindakan Pemohon sebagai suami telah selingkuh dengan wanita lain dan kemudian Pemohon menikah siri tanpa persetujuan Termohon; - Dari pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, disamping juga kedua belah pihak telah diusahakan perdamaian melalui Majelis Hakim serta oleh seorang Mediator dan hasilnya gagal, maka Majelis Hakim banding menganggap antara Pemohon dan Termohon kini telah terjadi perselisihan dan percekcokan rumah tangga dalam waktu yang cukup lama sehingga telah sulit didamaikan, sehingga pernikahan yang demikian itu tidak akan bermanfaat bagi keduanya, dengan mempertahankan pernikahan itu dikhawatirkan akan menambah beban penderitaan bagi keduanya maka perceraian dianggap salah satu jalan yang dianggap baik. Dan karena itu terbuktilah alasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana alasan perceraian yang termuat pada penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang dengan terbuktinya dalil-dalil permohonan Pemohon, maka amar putusan Hakim tingkat pertama dalam perkara a quo yang mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dikuatkan; Dalam Rekonpensi Menimbang bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara a quo di dalam tentang hukumnya Majelis Hakim banding sependapat karena dianggap sudah tepat dan benar kecuali mengenai besarnya mutah, dan karena itu Majelis Hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri dengan menambah pertimbangan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Termohon seorang istri yang nusyuz, atas dalil tersebut Termohon membantah dan karena itu kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya itu; Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya itu Pemohon mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu : (1) SAKSI I yang menerangkan jika yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon sedang Pemohon tetap tinggal di rumah saksi, Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di Balikpapan ; (2) SAKSI II yang menerangkan Termohon tidak mau diajak Pemohon ke Balikpapan

Menimbang,

bahwa

keterangan

kedua

saksi

tersebut

merupakan

kesimpulan yang diambil oleh saksi, mereka tidak menjelaskan bagaimana saksi mengetahui Termohon tidak mau ikut / tidak mau diajak Pemohon tinggal di Balikpapan, dan tidak pula menjelaskan kapan Termohon meninggalkan rumah, keterangan

saksi

tersebut

tidak

mempunyai

dasar

alasan

dan sumber

pengetahuan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1907 KUH Perdata, dan karena itu keterangan dua saksi tersebut mengenai hal ini tidak dapat diterima. Lagi pula pada saat Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon, pihak Pemohon menyatakan sanggup memenuhinya namun menyatakan keberatan atas besarnya nafkah dan bukan keberatan atas substansi tuntutan tersebut, hal itu memberi petunjuk bahwa Pemohon telah mengesampingkan dalil nusyuz kepada Termohon. Dengan demikian dalil Pemohon tentang nusyuznya Termohon tidak terbukti; Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah yang terlalaikan sejak Januari 2011, Tergugat Rekonpensi membantah dalil Penggugat Rekonpensi karena selama ini Tergugat Rekonpensi masih memberikannya; Menimbang, bahwa tidak menerima nafkah adalah perbuatan negatif, karena itu bagi Penggugat Rekonpensi tidak dibebani bukti dengan alasan atas perbuatan yang negatif itu sulit untuk dibuktikan, sedang memberikan nafkah merupakan perbuatan positif, karena itu kepada Tergugat Rekonpensi dibebani untuk membuktikan dalilnya yaitu telah memberikan nafkah kepada Pengugat Rekonpensi, dan ternyata bukti-bukti yang diajukan Tergugat Rekonpensi tidak ada yang menguatkan dalil tersebut. Oleh karena itu dalil Penggugat Rekonpensi dianggap terbukti; Menimbang, bahwa tentang besarnya nafkah terlalaikan, nafkah idah dan nafkah anak dianggap sudah tepat dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi, akan tetapi mengenai nafkah anak perlu ditambah pertimbangan sebagai berikut; Menimbang, bahwa amar putusan Hakim tingkat pertama mengenai nafkah kedua anak agar ada kepastian perlu diperjelas sampai kedua anak tersebut dewasa yaitu umur 21 tahun atau menikah, usia dewasa sebagaimana termuat pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa tentang besarnya mut’ah Majelis Hakim banding menganggap kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,

bahwa

kehendak

perceraian

datang

dari

Tergugat

Rekonpensi sementara Penggugat Rekonpensi keberatan dan masih mengharap mempertahankan rumah tangganya, perselisihan kedua belah pihak lebih banyak disebabkan ulah dari Tergugat Rekonpensi sebagai suami telah menikah siri dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat Rekonpensi, akan tetapi di lain pihak sesuai bukti P dan T.1 telah ternyata pernikahan antara Penggugat dan Tergugat Rekonpensi baru berlangsung sejak Tahun 2005, Tergugat Rekonpensi mengakui berpenghasilan sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulan akan tetapi kedua belah pihak mengakui saat ini Tergugat Rekonpensi sedang mempunyai banyak hutang. Karena itu dianggap patut dan adil kepada Tergugat Rekonpensi dibebankan membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini; Menimbang, bahwa ketentuan mengenai dwangsom tidak diatur di dalam Rbg, akan tetapi untuk kebutuhan praktek peradilan dapat mempedomani Pasal 606 Rv. Terhadap gugatan uang paksa (dwangsom) agar Tergugat Rekonpensi membayar sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) atas keterlambatan melaksanakan putusan pengadilan, oleh karena gugatan dalam perkara a quo mengenai pembayaran sejumlah uang maka gugatan tersebut haruslah ditolak; Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi lainnya sebagaimana yang termuat dalam duplik tanggal 7 Maret 2012 yang disampaikan pada sidang hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 yang belum dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama, dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa mengenai gugatan pemeliharaan kedua anak yang masih di bawah umur 12 tahun yang hingga sekarang dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi dimana selama pemeriksaan perkara a quo pihak Tergugat Rekonpensi tidak menyatakan keberatan jika hak mengasuh dan memelihara kedua anaknya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, juga tidak ditemukan bukti adanya halangan bagi Penggugat Rekonpensi untuk mengasuh kedua anaknya tersebut, maka Termohon dianggap layak dan mampu memelihara kedua anaknya itu. Karena itu sesuai ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam semata mata demi kebaikan kedua anak yang masih di bawah umur tersebut Majelis Hakim banding memandang patut apabila pemeliharaannya diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonpensi

dapat dikabulkan; Menimbang, bahwa mengenai gugatan tentang nafkah idah, mut’ah dan nafkah anak agar dibayar secara tunai dan sekaligus pada saat dilakukan ikrar talak, dipertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa hak menjatuhkan talak yang diberikan oleh pengadilan kepada Tergugat Rekonpensi harus seimbang dengan kewajibannya itu sendiri dan justru menunaikan kewajiban harus didahulukan dari pada menerima haknya, lagi pula dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonpensi serta faktanya ia kini telah menikah siri dengan wanita lain, sementara Penggugat Rekonpensi masih mempunyai hasrat untuk mempertahankan rumah tangganya, maka layak dan adil jika kewajiban Tergugat Rekonpensi dilaksanakan bersamaan dengan haknya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal dibolehkan membayar nafkah tersebut pada waktu sidang ikrar talak, Majelis Hakim banding sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam putusannya Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009. Karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai waktu pembayaran nafkah idah dan mut’ah dapat dikabulkan, dengan ketentuan bahwa menjatuhkan talak dan membayar nafkah idah dan mut’ah tersebut adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Apabila Tergugat Rekonpensi tidak secara suka rela membayarnya pada saat sidang ikrar talak, maka sidang ikar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi dan diberikan tenggang waktu paling lama 6 bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut; Menimbang, bahwa tentang pelaksanaan pembayaran nafkah anak secara tunai berkaitan dengan nafkah anak di masa yang akan datang yang belum terlewati sehingga gugatan tersebut tergolong prematur, karena itu tidak dapat dibayarkan sekaligus dan tunai, maka gugatan Penggugat Rekonpensi agar nafkah anak dibayarkan sekaligus sebelum ikar talak dinyatakan tidak dapat diterima; Menimbang, bahwa berdasarkan petimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan dalam perkara a quo yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi haruslah dikuatkan dengan perbaikan dan menambah amarnya sehingga selengkapnya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1987 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara di tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon, sedangkan di tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, dan karena dalam perkara a quo baik Pemohon dan Termohon keduanya sama-sama mengajukan banding, maka biaya perkara dibebankan kepada Pembanding / Terbanding dan Terbanding / Pembanding masing-masing separohnya; Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang - undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI -

Menyatakan

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

Pembanding/

Terbanding dan oleh Terbanding/Pembanding dapat diterima; -

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 654/Pdt.G/ 2011/PA.Bpp tanggal 25 April 2012 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1433 H yang dimohonkan banding dengan memperbaiki dan menambah amarnya sehingga selengkapnya berbunyi : Dalam Konpensi ; 1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; 2. Memberi ijin kepada Pemohon, TERBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, PEMBANDING di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan; 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; Dalam Rekonpensi : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian ; 2. Menetapkan

anak

yang

bernama

(1)

ANAK

PEMBANDING

DAN

TERBANDING I, lahir 23 Agustus 2005 dan (2) ANAK PEMBANDING DAN

TERBANDING II, lahir 2 Nopember 2008

dipelihara oleh Penggugat

Rekonpensi PEMBANDING; 3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi : 3.1. Nafkah terlalaikan selama 13 bulan sebesar Rp 91.000.000,(sembilan puluh satu juta rupiah); 3.2. Nafkah idah sebesar Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan mut’ah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan; 3.3. Nafkah anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I, lahir di Jakarta 23 Agustus 2005 dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II, lahir di Jakarta 2 Nopember 2008 minimal sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa yaitu umur 21 tahun atau menikah; 4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; Dalam Konpensi dan Rekonpensi : Membebankan

seluruh

biaya

perkara

kepada

Pemohon

/

Tergugat

Rekonpensi sebesar Rp 516.000,- ( lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -

Membebankan kepada Pembanding/Terbanding dan Terbanding/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp 150.000.(seratus lima puluh ribu rupiah) masing masing separohnya; Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Drs. Ali Rahmat, S.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Drs. Ahmad Zein, dan Drs. H. Mas’ud, masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 10/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 9 April 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh H. Musthapa, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Drs. Ahmad Zein

Drs. Ali Rahmat, S.H.

Hakim Anggota,

ttd Drs. H. Mas’ud Panitera Pengganti,

ttd H. Musthapa, S.H.

Rincian Biaya Perkara : - ATK dan lain lain Rp 139.000,- Redaksi Rp 5.000,- Meterai Rp 6.000,------------------------------------------Jumlah Rp 150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah)

Samarinda, 4 Juni 2013 Disalin sesuai aslinya Panitera,

Drs. M. Darman Rasyid, SH, MH.