بسم هللا الر حمن الر حيم

KATA PENGANTAR

‫بسـم هللا الر حمـن الر حيـم‬ Kami panjatkan syukur kehadirat Allah SWT, atas Hidayah-Nya kepada kita, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2013 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Pengadilan Agama Pasuruan yang harus dibuat pada setiap akhir tahun Selain itu laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Agama Pasuruan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas 2013, sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang membutuhkan. Atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Pasuruan, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan-karyawati Pengadilan Agama Pasuruan khususnya kepada Tim Penyusun laporan tahunan 2013 ini. Dan tak lupa kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan petunjuknya yang kami perlukan. Sehingga laporan tahunan pelaksanaan tugas tahun 2013 ini bisa selesai. Semoga semua kerja keras dan bimbingan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Kami berusaha menyusun laporan ini dengan sebaik-baiknya, tetapi kami menyadari Laporan tahunan ini masih terdapat kekurangan disana-sini, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak guna menyempurnakan laporan ini dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Pelaksanaan Tugas tahun 2013 ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan.

Pasuruan, 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

H. ANANG SETIO BUDI, SH. MH NIP. 19620106 199203 1 001

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A.

Kebijakan Umum Pengadilan Agama Pasuruan

1

B.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Pasuruan

3

C.

Renstra Pengadilan Agama Pasuruan

7

D.

Pengukuran Kinerja

9

E.

Gambaran Kondisi Wilayah Hukum

12

F.

Gambaran Kondisi SDM

19

G.

Gambaran Kondisi Kompetensi

19

H.

Analisis Kondisi Strategik

20

STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

BAB III

BAB IV

A..

Penyusunan Alur Tupoksi

32

B.

Penyusunan Standard Operating Prosedur (SOP)

36

KEADAAN PERKARA 1.

Keadaan perkara

38

2.

Penyelesaian perkara

39

3.

Berdasarkan Umur

41

4.

Berdasarkan Kecamatan

41

5.

Faktor penyebab terjadinya perceraian

42

6.

Tingkat penyelesaian perkara

43

7.

Minutasi berkas perkara

43

8.

Perkara yang masuk box arsip

43

9.

Perkara khusus PP 10 tahun 1983

44

10. Perkara yang dimohonkan sita

44

11. Perkara PPPHP

44

12. Perkara yang dimohonkan eksekusi

45

13. Produktifitas hakim dalam menyelesaikan perkara

46

PENGAWASAN INTERNAL 1.

Kepaniteraan

52

2.

Kesekretariatan

53

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

B.

C.

D.

BAB VI

Sumber daya manusia teknis yudicial

58

1. Sumber daya manusia teknis yudicial

58

2. Sumber daya manusia non teknis yudicial

67

3. Promosi dan mutasi

68

4. Pengisian jabatan struktural

72

Pengelolaan dan sarana dan prasarana

72

1. Sarana dan prasarana gedung

72

2. Sarana dan prasarana fasilitas gedung

73

Pengelolaan keuangan

74

1. Belanja pegawai

74

2. Belanja barang

75

3. Belanja modal

76

Pengelolaan administrasi

76

1. Administrasi peradilan

76

2. Administrasi umum

84

PELAYANAN INFORMASI A. Laporan Tahunan Pelayanan Meja Informasi 86 B. Data Pelayanan Meja Informasi 87 C. Data Penyelesaian Sengketa Informasi 88 D. Kendala Eksternal dan Internal Pelayanan Informasi

BAB VII

88 E. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

88

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI A. Kesimpulan

89

B.

91

Rekomendasi

LAMPIRAN – LAMPIRAN

-PA.Pas.-

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Mahkamah Agung sebagai lembaga Tinggi yang membawahi kekuasaan kehakiman dan peradilan mempunyai posisi dan peran strategis. karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga manajemen di bidang administratif, personil, finansial serta sarana dan prasarana. Kebijakan “satu atap” memberikan tanggungjawab dan tantangan, karena Mahkamah Agung dituntut untuk menunjukkan kemampuannya mewujudkan lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel

Gerakan Pembaharuan Mahkamah Agung menemukan momentumnya saat dicanangankannya Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung. Hal ini menjadi tonggak sejarah pembaharuan peradilan Indonesia untuk jangka waktu 2010-2035. Cetak biru ini lahir melalui proses panjang, yang melibatkan partisipasi 4 peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini semakin mempertajam Gerakan Pembaharuan peradilan yang tengah berlangsung di semua sektor. Perubahan yang dilakukan diharapkan akan semakin terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Usaha transparansi dan penegakan keadilan pada dunia Peradilan dewasa ini menjadi salah satu isu sentral dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang keterbukaan informasi di Pengadilan yang menghendaki prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan dari aparatur peradilan khususnya. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya yang menjadi pilot project revormasi birokrasi Nasional sejak tahun 2007 telah berhasil melakukan perubahan yang besar pada kinerja Peradilan Agama, mulai dari mutu pelayanan, tanggung jawab maupun kedisplinan pegawai. Paradigma pembinaan yang pernah dikembangkan sekarang ini harus disandingkan

dengan

paradigma

pelayanan

yang

akuntable

kepada

masyarakat.Karena masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan

masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan tehnologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Perubahan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam melaksanakan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dituntut semua aparatur peradilan untuk menegakkan dan meningkatkan kedisiplinan guna mendukung program reformasi birokrasi; Untuk meningkatkan kedisiplinan dilingkungan Pengadilan Agama Pasuruan diterbitkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Pasuruan, dengan Surat

Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Pasuruan

nomor

:

W13-

A15/1819/HM.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Kode etik ini berisi : prinsip dan Prilaku PNS, Aturan Prilaku, Hubungan antar sesama PNS, hubungan PNS dengan jabatan dan tugasnya, hubungan PNS dengan atasannya, hubungan PNS dengan bawahannya, hubungan PNS dengan pihak berperkara, Kewajiban dan larangan dan sanksi atas pelanggaran tersebut . Di tahun 2013 ini Mahkamah Agung melaksanakan program Nasional berupa Pos bantuan Hukum (Pos Bakum), sidang keliling dan bantuan perkara prodeo bagi masyarakat miskin. Pengadilan Agama Pasuruan di tahun 2013 ini juga mengadakan sidang keliling 3 kali, yaitu : di Desa Wrati Kecamatan Kejayan, di desa Baledono Kecamatan Tosari dan desa Kebonrejo Kecamatan Grati. Sedangkan alokasi anggaran perkara prodeo sebanyak 20 perkara. Di tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan terus membenahi Website nya. Alamat: www.pa-pasuruan.web.id .yang lama diganti : www.pa-pasuruan.go.id Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu program transparansi birokrasi, yang saat ini diharapkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja aparat peradilan .

Sebagai salah satu lembaga percontohan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, maka Pengadilan Agama Pasuruan sejak tahun 2010 telah melaksanakan program quick wins diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara sebagai wujud dari transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Sebagai upaya menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan juga telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP ON LINE) untuk pengelolaan data pegawai, SAKPA untuk pengelolaan dana APBN dan SIMAK-BMN untuk pengelolaan barang milik negara pada Pengadilan Agama Pasuruan. Agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dapat berjalan dengan efektif maka dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi. Tim ini bertugas untuk mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pasuruan. Tim ini di pimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan.

B. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan Yang Transparan dan Akuntable “. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Transparan dan akuntable pada

Pengadilan Agama Pasuruan , secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan antara lain : 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan pada Pengadilan Agama Pasuruan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam DIPA pada Pengadilan Agama Pasuruan. 3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur pada Pengadilan Agama Pasuruan. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional pada Pengadilan Agama Pasuruan. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima pada Pengadilan Agama Pasuruan. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi pada Pengadilan Agama Pasuruan. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu pada Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan Agama Pasuruan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan; Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan misi sebagai berikut : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi. 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut : 1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan 3. Publik percaya bahwa Pengadilan Agama Pasuruan memenuhi butir 1 dan 2 di atas Adapun Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan. 6. Meningkatnya kualitas pengawasan Di dalam melaksanakan Visi-Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area: 1. Area organisasi dan kepeminpinan; 2. Area kebijakan; 3. Area proses berperkara; 4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur; 5. Area kepuasan pencari keadilan; 6. Area keterjangkuan; 7. Area kepercayaan publik;

C. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis Pengadilan Agama Pasuruan ditetapkan untuk

percepatan pelaksanaan dan pencapaian program quick wins Mahkamah Agung yaitu: 1. Transparansi Putusan Adalah sebuah program dimana pencari keadilan atau para pengguna pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan tetap melalui website maupun direktori putusan Mahkamah Agung, program ini berdampak : a.

memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera.

b.

memudahkan

pihak

yang

berperkara

dan

pengguna

pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan. c.

menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Pasuruan bisa diakses dari mana saja.

2. Pengembangan Teknologi Informasi Pengembangan website di Pengadilan Agama Pasuruan terus dilakukan, dimaksudkan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan lainnya untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan Pengadilan Agama Pasuruan. 3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan dan disetor ke Kas negara antara lain : pendaftaran perkara, Redaksi, Akta Cerai, Legalisir, maupun pengembalian persekot gaji, dan lain-lain. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program quick wins Pengadilan Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib langsung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan nomor 42/WKMA.N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008. 4. Kode Etik Hakim Kode etik yang dimaksud dalam program quick wins adalah pedoman prilaku hakim. Pedoman prilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan

hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini mengikat hakim dalam berprilaku sehari-hari. Adapun pedoman prilaku hakim ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: 1. berprilaku adil, 2. berprilaku jujur, 3. berprilaku arif dan bijaksana, 4. bersikap mandiri, 5. berintegritas tinggi, 6. bertanggungjawab, 7. menjunjungtinggi harga diri, 8. berdisiplin tinggi, 9. berprilaku rendah hati, 10. bersikap profesional. 5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, kegiatan analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan demikian diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh dimensi dari sebuah pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi.

D. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Agama Pasuruan, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategik dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pasuruan. D.1. Indikator Kinerja

D.1.1. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan menggunakan indikator asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecepatan penyelesaian

perkara

dan

kemampuan/efektifitas

dan

efisiensi

administrasi perkara. Indikator Kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Pasuruan; D.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Indikator Kinerja sasaran Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 yang tertuang dalam Rencana Stratejik Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai Pengadilan Agama Pasuruan dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun); Indikator Kinerja sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta stratejik dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan/penggunaan anggaran; Indikator Kinerja sasaran disusun dengan melihat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Pasuruan. D.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan akan diukur tingkat capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact); Tingkat rencana capaian kinerja tersebut setiap akhir tahun dibandingkan dengan realisasinyapada akhir tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

D.2. Target Kinerja Target Kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan mengacu kepada prakiraan indikator penyelesaian perkara. Indikator penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan menyisakan perkara kurang dari 20 % dari jumlah perkara yang diterima; Sedangkan target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan pada formulir Rencana Stratejik. Metode penetapan target kinerja baik pada sasaran maupun kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.Metode analisis trend, metode rata-rata ataupun identifikasi serta penggunaan standar tertentu direkomendasikan untuk digunakan, sebagai metode yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. D.3. Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaikan kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

Realisasi Tingkat capaian kinerja=

________________ X 100% Rencana

Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi” mengandung makna kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut: Rencana – (Realisasi-Rencana) Tingkat capaian kinerja= ___________________________________ X 100% Rencana Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi; Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan; Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem

Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan. D.4. Skala Penilaian Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut: 0 - 55

:

Sangat kurang

56 - 70

:

Kurang

71 - 85

:

Cukup

86 - 100

:

Baik

Lebih dari 100

:

Sangat baik

Dengan pengukuran kinerja, Pengadilan Agama Pasuruan melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan. Strategi yang baru dapat dirumuskan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Hal sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas standar atau rencana capaian kinerja juga dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.

E. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami’ dengan jumlah karyawan hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan gedung di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada bulan Nopember gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H; Dan sejak

menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol no. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip dan rumah dinas. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan : a. Secara astronomi Kota

Kabupaten

112055’ Bujur Timur 7040’ Lingtang Selatan

112030’ Bujur Timur 7030’ Lintang Selatan

b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Selat Madura; 2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo; 3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang; 4. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan; Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A Telp. 0343-410284 Fax. O343431155 meliputi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan, yakni : 1. Kecamatan REJOSO terdiri dari : a. Desa Rejoso Lor

i.

Desa Karangpandan

b. Desa Rejoso Kidul

j.

Desa Sadengrejo

c. Desa Kawisrejo

k.

Desa Manikrejo

d. Desa Arjosari

l.

Desa Toyaning

e. Desa Kemantrenrejo

m. Desa Kedungbako

f.

n.

Desa Jarangan

g. Desa Peteguran

o.

Desa Pandanrejo

h. Desa Ketegan

p.

Desa Sambirejo

Desa Segoropuro

2. Kecamatan LEKOK terdiri dari :

a. Desa Tambaklekok

g.

Desa Rowogempol

b. Desa Jatirejo

h.

Desa Gajugjati

c. Desa Pasinan

i.

Desa Alastlogo

d. Desa Tampung

j.

Desa Wates

e. Desa Balunganyar

k.

Desa Semedusari

a. Desa Gratitunon

i..

Desa Karanglo

b. Desa Ranuklindungan

j.

Desa Rebalas

c. Desa Sumberagung

k.

Desa Sumberdawesari

d. Desa Karangkliwon

k.

Desa Cukurdondang

e. Desa Kambinganrejo

l.

Desa Kedawung Kulon

f.

m. Desa Kedawung Wetan

f.

Desa Branang

3. Kecamatan GRATI terdiri dari :

Desa Kalipang

g. Desa Trewung

n.

Desa Plososari

a. Desa Sedarum

i.

Desa Sudimulyo

b. Desa Nguling

j.

Desa Sumberanyar

c. Desa Panunggul

k.

Desa Dandanggendis

d. Desa Kedawang

l.

Desa Wotgalih

e. Desa Mlaten

m. Desa Watestani

f.

Desa Kapasan

n.

Desa Sebalong

g. Desa Watu Prapat

o.

Desa Sanganom

h. Desa Kebonrejo

4. Kecamatan NGULING terdiri dari :

h. Desa Randuati

5. Kecamatan KRATON terdiri dari : a.

Desa Kraton

n.

Desa Curahdukuh

b.

Desa Semare

o.

Desa Rejosari

c.

Desa Kalirejo

p.

Desa Pulokerto

d.

Desa Tambakrejo

q.

Desa Sidogiri

e.

Desa Bandungan

r.

Desa Ngempit

f.

Desa Gerongan

s.

Desa Karanganyar

g.

Desa Asemkandang

t.

Desa Klampisrejo

h.

Desa Tambaksari

u.

Desa Ngabar

i.

Desa Mulyorejo

v.

Desa Jeruk

j.

Desa Plinggisan

w. Desa Slambrit

k.

Desa Gambirkuning

x.

Desa Pukul

l.

Desa Dompo

y.

Desa Kebotohan

m. Desa Selotambak

6. Kecamatan POHJENTREK terdiri dari : a. Desa Pleret

f.

Desa Tidu

b. Desa Warungdowo

g.

Desa Sungikulon

c. Desa Susukanrejo

h.

Desa Sungiwetan

d. Desa Parasrejo

i.

Desa Logowok

e. Desa Sukorejo

k.

Desa Tidu

7. Kecamatan KEJAYAN terdiri dari : a.

Kelurahan Kejayan

n.

Desa Ambal-Ambil

b.

Desa Sladi

o.

Desa Kedemungan

c.

Desa Patebon

p.

Desa Sumbersuko

d.

Desa Tundosoro

q.

Desa Tanggulangin

e.

Desa Klinter

r.

Desa Kurung

f.

Desa Wangkalwetan

s.

Desa Sumberbanteng

g.

Desa Cubanjoyo

t.

Desa Pacarkeling

h.

Desa Kepuh

u.

Desa Lorogan

i.

Desa Kedungpengaron

v.

Desa Benerwojo

j.

Desa Klangrong

w. Desa Oro-oropule

k.

Desa Wrati

x.

Desa Randugong

l.

Desa Luwuk

y.

Desa Ketangirejo

a. Desa Puspo

e.

Desa Jajangwulung

b. Desa Jimbaran

f.

Desa Palangsari

c. Desa Keduwung

g.

Desa Kemiri

m. Desa Linggo

8. Kecamatan PUSPO terdiri dari :

d. Desa Pusungmalang

9. Kecamatan GONDANGWETAN terdiri dari : a. Kelurahan Gondangwetan b. Desa Karangsentul

k.

Desa Lajuk

l.

Desa Gayam

c. Desa Rangge

m.. Desa Wonosari

d. Desa Bajangan

n.

Desa Wonojati

e. Desa Gondangrejo

o.

Desa Kresikan

f.

Desa Sekarputih

p.

Desa Tebas

g. Desa Pekangkungan

q.

Desa Tenggilisrejo

h. Desa Grogol

r.

Desa Keboncandi

i.

Desa Peteguhan

s.

Desa Bayeman

j.

Desa Kalirejo

t.

Desa Brambang

10. Kecamatan WINONGAN terdiri dari : a. Desa Gading

j.

Desa Sumberrejo

b. Desa Winongankidul

k.

Desa Jeladri

c. Desa Winonganlor

l.

Desa Srui

d. Desa Bandaran

m. Desa Sidepan

e. Desa Penataan

n.

Desa Kandung

f.

Desa Mendalan

o.

Desa Karangtengah

g. Desa Menyarik

p.

Desa Minggir

h. Desa Prodo

q.

Desa Umbulan

i.

r.

Desa Lebak

a. Desa Cukurguling

g.

Desa Banjarimbo

b. Desa Lumbang

h.

Desa Welulang

c. Desa Pancur

i.

Desa Karangasem

d. Desa Wonorejo

j.

Desa Watulumbung

e. Desa Kronto

k.

Desa Karangjati

f.

l.

Desa Panditan

a. Desa Pasrepan

i.

Desa Ampelsari

b. Desa Pohgading

j.

Desa Tempuran

c. Desa Mangguan

k.

Desa Sapulante

d. Desa Rejosalam

l.

Desa Ngantungan

e. Desa Pohgedang

m. Desa Klakah

f.

n.

Desa Kedungrejo

11. Kecamatan LUMBANG terdiri dari :

Desa Bulukandang

12. Kecamatan PASREPAN terdiri dari :

Desa Jogorepuh

Desa Galih

g. Desa Tambakrejo

o.

Desa Petung

h. Desa Lemahbang

p.

Desa Sibon

a. Desa Tosari

e.

Desa Kandangan

b. Desa Wonokitri

f.

Desa Sedaeng

c. Desa Podokoyo

g.

Desa Ngadiwono

d. Desa Baledono

h.

Desa Mororejo

13. Kecamatan TOSARI terdiri dari :

Daerah Kota Pasuruan meliputi 4 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni:

1. Kecamatan BUGUL KIDUL terdiri dari : a. Kel. Bakalan

c.

Kel. Kepel

b. Kel. Krampyangan

d.

Kel.Bugulkidul

c. Kel. Blandongan

e.

Kel. Tapaan

2. Kecamatan GADINGREJO terdiri dari : a. Kel. Krapyakrejo

e.

Kel. Gadingrejo

b. Kel. Bukir

f.

Kel. Petahunan

c. Kel. Sebani

g.

Kel. Randusari

d. Kel. Gentong

h.

Kel. Karangketug

3. Kecamatan PURWOREJO terdiri dari : a. Kel. Pohjentrek

e.

Kel. Sekargadung

b. Kel. Wirogunan

f.

Kel. Purworejo

c. Kel. Purutrejo

g.

Kel. Tembokrejo

d. Kel. Kebonagung

4. Kecamatan PANGGUNGREJO terdiri dari : a. Kel. Karanganyar

i.

Kel. Kandangsapi

b. Kel. Trajeng

j.

Kel. Bugullor

c. Kel. Tambakan

k.

Kel. Pekuncen

d. Kel. Kebonsari

l.

Kel. Mandaranrejo

e. Kel. Bangilan

m. Kel.Panggungrejo

f.

n.

Kel. Mayangan

Kel.Ngemplakrejo

h. Kel. Petamanan

F. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia Keberadaan

Sumber

daya

manusia

yang

berkualitas

sangat

menentukan kualitas sebuah institusi. Demikian halnya pada Pengadilan Agama Pasuruan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus menerus dilakukan. Hal ini dilakukan baik melalui pembinaan rutin oleh Pimpinan, juga ,melalui pengiriman SDM pada pelatihan fungsional maupun stuktural. Secara kuantitas, Pengadilan Agama Pasuruan sampai akhir Desember 2013 mempunyai sumber daya manusia sebanyak 21 orang. Terjadinya perangkapan jabatan tidak bisa dihindari. Jumlah hakim 10 orang tidak berimbang dengan jumlah Panitera Pengganti murni 1 orang. Sedangkan Jumlah sukwan sebanyak 10 orang, yang terdiri 6 orang tenaga honorer dan 4 orang tenaga kontrak, rinciannya terdiri dari 1. Hakim berjumlah 10 orang; 2. Panitera/Panitera Pengganti berjumlah 6 orang (1 orang merangkap jabatan jurusita pengganti, 1 orang merangkap Wakil Sekretaris ); 3. Jurusita/jurusita pengganti

5 orang (2 orang merangkap jabatan

Panitera Pengganti, 1 orang merangkap sebagai wakil sekretaris, 1 orang merangkap sebagai kepala urusan umum, 1 orang merangkap sebagai kepala urusan keuangan ); 4. Pejabat struktural 9 orang ; 5. Staf 7 orang, 6 orang diantaranya tenaga honorer;

6. Tenaga Pramubhakti 2 Orang; 7. Sopir dinas 1 orang; 8. Satpam 1 orang; G. Gambaran Kondisi Kompetensi Kompentensi Pengadilan Agama Pasuruan diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya: 1. Pengangkatan anak; 2. Zakat, Infaq; 3. Ekonomi syari’ah. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi: 1. bank syari’ah; 2. lembaga keuangan mikro syari’ah; 3. asuransi syari’ah; 4. reasuransi syari’ah; 5. reksa dana syari’ah; 6. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; 7. sekuritas syari’ah; 8. pembiyaan syari’ah; 9. penggadaian syari’ah; 10. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan 11. bisnis syari’ah Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari

keadilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan yang mayoritas beragama Islam; Disamping itu, Pengadilan Agama Pasuruan dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). H. Analisis Kondisi Strategik Pengadilan Agama Pasuruan Analisis

kondisi

strategik

sangat

urgen

dalam

menentukan

perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (justitiabelen); Analisis kondisi stratejik menggunakan metode analisis SWOT (strenggths, weaknesses, oppotuneties and threats) terhadap kondisi real Pengadilan Agama Pasuruan. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana stratejik Pengadilan Agama Pasuruan ke depan; Analisis SWOT (strenggths, weaknesses, oppotuneties and threats) tersebut dibagi dalam bentuk: 1. Analisis Lingkungan Internal Lingkungan internal memiliki dua sisi. Sisi pertama: kondisi internal Pengadilan Agama Pasuruan yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua: merupakan kondisi sebaliknya yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut

merupakan

kajian

dalam

menetapkan

faktor

kunci

keberhasilan; Kekuatan dan kelemahan Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut: 1.1. Kekuatan (strenghts) 1.1.1. Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai yurisdiksi yang meliputi wilayah Kota (4 kecamatan) dan sebagian daerah Kabupaten

Pasuruan

(13

kecamatan),

sehingga

total

17

Kecamatan.. Keberadaan Pengadilan Agama di Pasuruan sangatlah dibutuhkan masyarakat Pasuruan. Apalagi melihat jumlah penduduk Pasuruan yang tumbuh disekitar industri yang terus bertambah. Hal ini berbanding lurus dengan naiknya angka perceraian dari tahun ke tahun. 1.1.2. Penerapan Sistem Satu Atap (one roof system) Dengan di keluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor : 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, maka kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang lebih baik. Sistem satu atap (One Roof System) ini menjadikan koordinasi yang lebih sistematis. Sudah tidak ada dualisme pembinaan lembaga / Kementrian lagi. Pengadilan Agama Pasuruan bagian dari perubahan tersebut merasakan iklim yang lebih baik. Sistem pembinaan teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi, keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI; One roof system merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk meningkatkat profesionalisme, kemandirian hukum. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan kemandirian tanpa ada campur tangan/intervensi dari luar. Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang kewibawaan bila telah dinodai pengaruh unsur di luar hukum itu sendiri. 1.1.3. Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama; Perluasan jangkauan kewenangan yang dimaksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memriksa dan mengadili perkara tertentu yang didalamnya mengandung

sengketa hak milik dan keperdataan lainnya. Perluasan jangkauan kewenangan lainnya juga meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, zakat, infak dan ekonomi syari’ah atau hukum bisnis Islam; Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan

termasuk

Pengadilan

Agama

Pasuruan

untuk

melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi Pengadilan Agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah. 1.1.5. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan Penyelenggaraan peradilan agama dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan peradilan agama merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan pada pencari keadilan (justitiabelen); Heterogenitas wawasan dan madzab masyarakat muslim di Pasuruan secara nyata telah dapat menerima keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum. 1.2. Kelemahan (weaknesses) 1.2.1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memadai Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan harus diikuti dengan perkembangan kualitas dan kuantitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam lembaga pengadilan; Disadari bahwa masih terdapat deviasi antara kondisi normatif ideal dengan kondisi objektif tentang kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Pengadilan Agama Pasuruan, jumlah SDM yang ada saat ini terasa sangat kurang, terutama Panitera Pengganti yang tidak berimbang dengan jumlah Hakim yang ada. Belum lagi memperhatikan perkembangan kuantitas dan kualitas perkara yang ada di masyrakat yang semakin kompleks.

Perkembangan

ilmu

pengetahuan

khususnya

ilmu

pengetahuan hukum dan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini mengharuskan para aparatur peradilan yang meliputi hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, dan staf untuk dapat menyesuaikan diri khususnya terkait dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam menerapkan hukum dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Pada Pengadilan Agama Pasuruan terdapat berbagai bidang yang kualitas aparaturnya masih perlu ditingkatkan seperti dalam bidang tugas pokok dan fungsi, bidang kepaniteraan, bidang kesekretariatan khususnya masalah pengelolaan inventaris; Dalam hal penyelenggaraan peradilan di bidang ekonomi syari’ah sebagai salah satu kewenangan yang baru, sangat memerlukan pembinaan, pengembangan dan pendalaman bagi tenaga teknis untuk memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari keadilan.

1.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Belum Memadai Dalam Pelaksanaan Tugas Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Perkembangan

teknologi

modern

umumnya

meningkatkan

kecepatan dan efisinsi penyelesaian suatu pekerjaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Dengan menggunakan tehnologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Laporan via email maupun SMS mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Pencanangan

“One Man One

Computer” sejak tahun 2009 ternyata masih banyak kendala di tahun 2013, karena beberapa computer sudah rusak harus parkir di gudang. Apalagi Pengadilan Agama Pasuruan belum memiliki Computer Server yang bisa support dengan 31 pegawai dan tenaga honorer

1.2.3. Sistem Informasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan Sistem informasi merupakan alat yang membantu manajemen dalam memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi sangat dibutuhkan baik tingkat operasional, manajerial maupun stratejik. Sistem informasi yang baik akan membantu organisasi baik tingkat bawah, menengah maupun atas untuk mengambil keputusan yang tepat dan menginformasikannya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat; Program sistem jaringan internet (speedy) dengan Hot spot sangat terasa manfaatnya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan di Pengadilan Agama Pasuruan Kondisi sistem informasi di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan saat ini terus diikhtiarkan untuk dilakukan pembenahan disana-sini . Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIDPA) sangat membantu kerja-kerja di sektor Kepaniteraan . Diantaranya entry data Permohonan atau Gugatan Cerai, PMH, PHS, Relaas, Berita Acara Sidang bahkan pembuatan Putusan. Sedangkan disektor Kesekretariatan terdapat banyak aplikasi yang membantu Sistem Informasi, dibidang keuangan terdapat aplikasi RKAKL, DIPA, PERAN, PP 39/2006, SAKPA, GPP, SPM. Sedangkan dibidang BMN terdapat aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan. Sedangkan Untuk bidang kepegawaian terdapat aplikasi SIMPEG maupun SIKEP ON LINE. Sejak 2010 kami menggunakan Fasilitas Touchscreen (layar sentuh) perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan, namun sayang sampai akhir tahun 2013 ini pemanfaatan alat tersebut kurang optimal, dikarenakan masyarkat pencari keadilan masih banyak yang awam terhadap teknologi

1.2.4. Belum berimbangnya Jumlah tenaga Hakim dengan dengan Panitera Pengganti Salah satu masalah/ kelemahan yang kami rasakan di akhir

tahun 2013 ini adalah tidak berimbangnya jumlah Hakim (10 orang)

dengan jumlah Panitera Pengganti murni 1 orang,

sedangkan 5 Panitera Pengganti yang lain merangkap jabatan lainnya. 2. Analisis Lingkungan Eksternal Seperti halnya lingkungan internal, lingkungan eksternal juga memiliki dua sisi. Sisi pertama yaitu kondisi eksternal yang dapat membantu

atau

mendorong Pengadilan

Agama

Pasuruan

untuk

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Kondisi ini disebut peluang. Hal sebaliknya atau sisi kedua yaitu berupa kondisi yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pasuruan. Kondisi ini disebut hambatan. Peluang dan hambatan yang dimiliki Pengadilan Agama Pasuruan, terdiri dari: 2.1. Peluang (opportunity) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan untuk meraih visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan sangat ditentukan oleh sejauhmana aparatur Pengadilan mampu menangkap peluangpeluang yang ada; Beberapa peluang eksternal berikut ini apabila dipadukan dengan kekuatan internal akan bersinergi menyukseskan visi perwujudan supremasi hukum dan judicial tranparancy yang akhir-akhir ini harus diwujudkan oleh semua lembaga peradilan; Adapun peluang yang dimaksud sebagai berikut: 2.1.1. Kondisi Masyarakat Kondisi objektif masyarakat Pasuruan adalah mayoritas beragama Islam. Kondisi objektif tersebut merupakan gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakan hukum dan keadilan; Pada umumnya hukum adat daerah-daerah di Pasuruan bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan

Pengadilan Agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam; Sisi peluang yang dimaksud adalah perlunya sosialisasi secara terus menerus bidang kewenangan Pengadilan Agama kepada masyarakat atas dasar kebutuhan mereka dalam menjalankan syari’at Islam, baik dalam bentuk penyuluhan hukum atau melalui penyelesaian perkara dengan putusan yang baik dan benar. 2.1.2. Hukum Adat Bersumber dari Hukum Islam Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terdapat norma berupa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) dan dihormati masyarakat terutama dibidang perkawinan; Pada umumnya hukum adat di daerah Pasuruan bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan Pengadilan Agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam; Kondisi objektif tersebut merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tupoksi bagi Pengadilan Agama Pasuruan. 2.1.3. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Salah

satu

bentuk

peluang

untuk

mengembangkan

profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ialah kerja sama Pengadilan Agama dengan perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi hukum dan keagamaan. Bentuk kerja sama tersebut adalah Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi, diantaranya : UIN Malik Ibrahim Malang, IAIN Sunan Ampel, Unmer Pasuruan. Disamping itu, kegiatan seminar di kampus seputar Tupoksi Peradilan Agama yang meminta nara sumber dari Pengadilan Agama Pasuruan juga dilakukan. Ke depan diharapkan kerja sama yang saling menguntungkan terus ditingkatkan , terutama kegiatan yang langsung bersentuhan

dengan masyarakat, seperti : penyuluhan hukum, sosialisasi produk-produk hukum yang terkait dengan kompentensi Peradilan Agama dan kegiatan lainnya. 2.1.4. Kepercayaan Masyarakat Integritas kepribadian dan kekuatan moral tenaga-tenaga teknis peradilan yang berlatar belakang pendidikan agama (madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi bervisi agama) terutama Hakim sampai saat ini masih dipandang cukup memadai dan dipercaya untuk menjalankan tugasnya; Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisasi kendala atau hambatan yang ada. 2.2. Hambatan (threatments) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan sangat ditentukan oleh sejauhmana Pengadilan mampu meminimalisasi hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak dijumpai ialah permasalahan hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan untuk mewujudkan supremasi hukum dan judicial transparancy; Beberapa bentuk hambatan yang dimaksud ialah: 2.2.1. Pandangan Masyarakat Terdapat pandangan image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan), setelah diputus oleh Pengadilan Agama , pihak yang merasa dikalahkan masih mencoba untuk menggugat putusan Pengadilan Agama tersebut di Peradilan Umum; Dalam bidang kewenangan, sebagian masyarakat masih belum memahami hilangnya hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa

hak

milik

dan

keperdataan

lainnya,

termasuk

kewenangan Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

2.2.2. Masih Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran

dan

ketentuan

hukum

masyarakat

yakni

(1)

pengetahuan tentang hukum; (2) pengetahuan tentang isi hukum; (3) sikap hukum dan (4) pola prilaku hukum. Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan; Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang; Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Peradilan Agama

dengan Peradilan Umum, hal tersebut juga

memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk pengadilan agama.

I. DELAPAN AREA PERUBAHAN REFORMASI BIROKRASI : Tahun 2013 ini gerakan program reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung semakin gencar, seiring pemberian prestasi opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang di umumkan di awal tahun 2013, Gerakan delapan area Reformasi Birokrasi tersebut adalah : (1). AREA POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA : Di area ini mendasari 7 area yang lain, karena Reformasi Birokrasi menghendaki perubahan yang fundamental pada Pola Pikir dan Budaya kerja semua SDM di lingkungan Mahkamah Agung .Aspek-aspek yang menjadi penekanan di area ini adalah : pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Penetapan Role Model , Pelaksanaan Kode etik Pegawai, gerakan anti KKN, Survey kepuasan pegawai maupun para pencari kepuasan, termasuk analisa resiko terhadap area kritis yang resisten terhadap perubahan. Pengadilan Agama Pasuruan sebagai bagian dari institusi bawahan Mahkamah Agung telah berikhtiar untuk melakukan perubahan di area ini. Diantara perubahan tersebut adalah : membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama dengan Penanggung Jawab Wakil Ketua. Surat Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/1818/OT.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Demikian juga Pembentukan Role Model di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan sudah dilakukan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/1174/OT.01.3/SK/VI/2012

tanggal

1

Juni

2012.

Sedangkan Pelaksanaan Kode etik Pegawai dilakukan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/1819/OT.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Sedangkan untuk survey kepuasan terhadap pegawai dan para pencari keadilan belum dilakukan. Hal ini disebabkan point-point quisioner belum ada contohnya.

(2).

AREA

PENATAAN

PERATURAN

PERUNDANG-

UNDANGAN Area yang kedua ini menitikberatkan pada proses penyusunan

Peraturan di masing-masing satuan kerja. Semua Produk peraturan apakah sudah dibuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Demikian juga area ini menghimpun/mengklasifikasi peraturan maupun produk hukum sesuai dengan Cluster masing-masing, termasuk peraturan yang bermasalah. (3). AREA PERUBAHAN PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI : Area ini meliputi Penataan Organisasi dengan ditandai pembuatan Rencana Kerja Tahunan (RKT) masing-masing Satuan Kerja, pelaksanaan RKT sampai pada evaluasi RKT tersebut. Demikian juga pelaksanaan input data base Kepegawaian melalui aplikasi SIMPEG maupun SIMKEP ON LINE. Pelaksanaan area ini di Pengadilan Agama Pasuruan sudah berjalan, bahkan untuk SIMPEG ON LINE Pengadilan Agama sudah 99,61%. (4). AREA PERUBAHAN PENATAAN TATA LAKSANA: Area ini menitik beratkan pada aspek : Pelaksanaan Teknologi Informasi untuk penyelesaian perkara, informasi perkara yang selalu up date di web site, memiliki SOP pelayanan, memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Renstra maupun program SMS Gate Way. Pengadilan Agama Pasuruan sudah melaksanakan program perubahan di area ini, bahkan pada tahun 2012 yang lalu telah mendapatkan peringkat pertama nasional untuk up load Putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung untuk katagori jumlah 1.000-2.000 perkara. Demikian juga website Pengadilan Agama Pasuruan telah dinobatkan menjadi terbaik se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. (5). AREA PERUBAHAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR Di area ini dimaksudkan untuk perubahan pada penataan sistem Kepegawaian. Sejauh mana efektifitas SDM aparatur, apakah terjadi perangkapan jabatan baik struktural maupun fungsional, pola karier jabatan non yudisial, sistem rotasi, mutasi

maupun promosi jabatan, sudah memiliki Sasaran Kenerja Individu (SKI), Standart Kompentensi Jabatan, penetapan jabatan Baperjakat, date base kompentensi pegawai, dan adanya sistem pendidikan

dan

pelatihan

yang

didasarkan

pada

anilisis

kompentensi pegawai .

(6). AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN : Pada area ini aspek yang di tekankan adalah : Sistem Pengawasan

Internal,

Program

anti

korupsi,

pengawasan

pengadaan barang dan jasa, internalisasi dan sosialisasi kebijakan tentang whistleblowing. Pengadilan Agama

(7).

AREA

PERUBAHAN

PENGUATAN

AKUNTABILTAS

KINERJA : Di area ini mengatur perubahan pada aspek-aspek : Penguatan Kinerja Utama (IKU), sistem pengumpulan dan pelaporan data kinerja sesuai dengan LAKIP, penguatan Sasaran Kinerja Individu (SKI), up loading Rentra, IKU, RKT, PKT pada website dan optimalisasi website satker untuk pelayanan dan akuntabilitas publik.

(8)

AREA

PERUBAHAN

PENINGKATAN

KUALITAS

PELAYANAN PUBLIK : Area ini meliputi : peningkatan standart pelayanan Publik, pelaksanaan kode etik Hakim, penguatan daerah steril KKN maupun peningkatan kualitas layanan kepada para pencari keadilan. Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan tentang Standart Pelayanan Peradilan nomor : W13-A23/2103/HK.05/SK/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013. Hal ini dimaksudkan untuk peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan terhadap para pencari Keadilan.

BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan, masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa ”dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Juru Sita”. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa ”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Jabatan struktural 1.a. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/DjA/KP.04.6/SK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Praya, dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak 11 September 2013 sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasuruan; 1.b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, SH., MH. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1272/DjA/KP.04.6/SK/VI/2012 tanggal 07 Juni 2012, dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak 11 September 2012 sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan ; 1.c. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan adalah Drs. KUSNADI dengan Surat Keputusan

Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor :

1720/DJA/KP.04.6/SK/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan terhitung mulai

melaksanakan

tugas

sejak

11

Oktober

2011

sebagai

Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan. 1.d. Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh AGUS SAMSUL HUDA, SH , NIP. 19670813 199503 1 001, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 3369/DJA/KP.04.6/IX/2010 tanggal 08 September 2010 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 29 Oktober 2010 sebagai Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan 1.e. Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Drs. A. DARDIRI NIP. 19641231 199403 1 011 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/739/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret

2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007 sebagai Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan;

1.f. Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Hj. IRDARIYAH, SH., NIP. 19601209 198003 2 001 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/738/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007 sebagai Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan; 1.g. Kepala Sub Kepaniteraan Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Drs. YUMRONI, NIP. 19620408 199203 1 002, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2568/DJA/KP.04.6/IV/2009 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 26 April 2009 sebagai Kepala Sub Kepaniteraan Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan; 1.h. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh MUHAMMAD NIDZOM ANSHORI, SH, NIP.19710424 200003 1 001, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 035/BUA/Peng.06.1/IV/2009 tanggal 6 April 2009 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal

7 Oktober 2009

sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan; 1.i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh DIMAS WAHYU ADRIANTO, SE. NIP. 19811013 200904 1 004 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Nomor:

W13-A/2135/KP.04.6/SK/VIII/2010

tanggal

25

Agustus 2010 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 28 September 2010 sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan;

1.j. Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh MOCHAMAD RODIEN, NIP. 19600107 198403 1 002 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13A/267/Kp.07.6/SK/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 Mei 2007 sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan; 1.k. Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh SAMSUL HADI, NIP. 19660614 198702 1 001 berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: PTA.m/Kp.07.6/800/SK/2004 tanggal 20 April 2004 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 30 April 2004 sebagai Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Pasuruan;

2. Keterangan jabatan struktural 2.a. Jumlah pegawai Kekuatan Pegawai pada Pengadilan Agama Pasuruan sampai dengan akhir Desember 2013 berjumlah 21 orang, dari jumlah tersebut 18 orang laki-laki, 3 perempuan ditambah 6 orang pegawai honorer/wiyata bhakti dan 4 orang tenaga kontrak (2 orang pramubakti, 1 orang sopir dinas dan 1 orang satpam). 2.b. Pangkat/Golongan Pegawai 1. Pembina Utama Muda (IV/c)

.......................................... =

2 orang

2. Pembina Tk I (IV/b)

.......................................... =

5 orang

3. Pembina (IV/a)

.......................................... =

4 orang

4. Penata Tk I (III/d)

.......................................... =

6 orang

5. Penata (III/c)

.......................................... =

2 orang

6. Penata Muda Tk I (III/b)

.......................................... =

1 orang

7. Penata Muda (III/a)

.......................................... =

1 orang

1. Pasca Sarjana

.......................................... =

4 orang

2. Sarjana

.......................................... =

15 orang

2.a. Tingkat Pendidikan

3. Sarjana Muda

.......................................... =

0 orang

4. SLTA

.......................................... =

2 orang

B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkaraperkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut: 1. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi; 2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya; 3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan termasuk biaya perkara) 4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya; 7. Melaksanakan

tugas-tugas

pelayanan

lainnya

seperti

penyuluhan

hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian,

pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya. 8. Membuka dan memberikan pelayanan kehumasan serta penanganan pengaduan

masyarakat

terhadap

tingkah

laku,

manajemen

dan

kepemimpinan, kinerja dan kwalitas pelayanan publik aparat peradilan.

B. PENYUSUNAN STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Pasuruan dalam melaksanakan tugas telah membuat Standart Operasional prosedur (SOP). Hal ini dimaksudkan agar ada acuan kinerja pelayanan yang jelas dan terukur di Lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan. Standar pelayanan perkara (SOP)

telah dituangkan dalam Keputusan Ketua pengadilan

Agama Pasuruan Nomer : W13-A23/1925/HK.05/SK/XII/2010

tanggal 20

Desember 2010, lebih lengkap sebagaimana pada lampiran. C. PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN : Disamping Penyusunan Standar Operating Procedure (SOP) Pengadilan Agama Pasuruan, pada tahun 2012 ini telah disusun Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Agama Pasuruan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A23/2103/Hk.05/SK/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, lebih lengkap ada di lampiran.

BAB III KEADAAN PERKARA 1. Keadaan Perkara tahun 2013 Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan, baik sisa perkara tahun 2012, maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2013 dapat diperinci sebagai berikut : a.

Sisa tahun yang lalu (2012)

b.

Diterima tahun 2013 JUMLAH

c.

:

Diputus tahun 2013 Sisa Akhir tahun 2013

380

perkara

2.175

Perkara

2.555

Perkara

2.211

Perkara

344

Perkara

Perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 2.175 perkara terdiri dari : a.

Perkara gugatan 2.015 terdiri dari : 1).

Ijin Poligami

4

Perkara

2).

Pembatalan Perkawinan

1

Perkara

3).

Cerai talak

542

Perkara

4).

Cerai gugat

1.456

Perkara

5).

Gugatan Harta bersama

5

Perkara

6).

Penguasaan (hak Asuh) anak

4

Perkara

7).

Hak-hak bekas isteri

1

Perkara

8).

Pengesahan (contentius)

1

Perkara

9).

Kewarisan

1

Perkara

0

Perkara

2.015

Perkara

(Isbat)

Nikah

10) Penetapan Ahli Waris (contentius) Jumlah b.

Perkara permohonan 160 perkara terdiri dari : 1).

Pengesahan anak

1

Perkara

2)

Perwalian Anak

9

Perkara

3).

Asal Usul Anak

19

Perkara

4)

Pengesahan (itsbat) nikah

1

Perkara

5).

Dispensasi Kawin

33

Perkara

6).

Wali Adhol

8

Perkara

7).

Penetapan Ahli Waris

5

Perkara

8).

Perubahan Biodata Nikah

83

Perkara

9).

Pengangkatan Anak

1

Perkara

160

Jumlah

Perkara

c. Perkara Ekonomi Syari’ah 1). Ekonomi Syari’ah *)

0 Perkara

2. Penyelesaian perkara tahun 2013 Perkara yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebanyak 2.211 perkara yang terdiri dari : a.

Perkara gugatan

b.

Perkara permohonan

2.052

Perkara

159

Perkara

Dari jumlah tersebut termasuk : Jenis Putus

G

P

117

2

119

perkara

175

150

325

perkara

80

-

80

perkara

1.603

-

4

1

5

perkara

d. Perkara gugur

25

1

26

Perkara

e.

Perkara tidak diterima

21

3

24

Perkara

f.

Perkara dicoret dari register

27

2

29

Perkara

a. Perkara dicabut b. Perkara dikabulkan hadir

: - Para pihak

- Putus hadir

diluar

- Putus verstek c.

Perkara ditolak

Jumlah

1.603 perkara

Dari perkara yang putus dikabulkan, diputus verstek = 1603 / 2008 = 79,8 % PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN TAHUN 2013 DALAM TABEL No

Jenis Perkara

Jumlah

Dicabut

Dikabulka n

Ditolak

Gugur

Dibatalkan /Dicoret

Tdk. Diterim a

1.

Ijin Poligami

4

1

3

-

-

-

-

2.

Pembatalan perkw

1

-

1

-

-

-

-

3.

Cerai talak

531

41

462

-

7

7

14

4.

Gugat cerai

1508

75

1385

4

18

20

6

5.

Harta bersama

3

-

2

-

-

-

1

6.

Hak Asuh Anak

3

-

3

-

-

-

-

7.

Hak bekas isteri

1

-

1

-

-

-

-

8.

Isbat Nikah

1

-

1

-

-

-

-

9.

Kewarisan

-

-

-

-

-

-

1

10.

Penetap Waris

-

-

-

-

-

-

-

2.052

117

1.858

4

25

27

21

Ahli

JUMLAH

PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN TAHUN 2013 DALAM TABEL No.

Jenis Perkara

Jumlah

Dicabut

Dikabulka n

Ditola k

Gugur

Dibatalka n/ Coret

Tdk. diterima

-

-

-

-

-

-

-

1.

Pengesahan anak

2.

Perwalian anak

11

-

11

-

-

-

-

3.

Asal-usul anak

18

-

17

-

-

1

-

4.

Isbat Nikah

1

-

1

-

-

-

-

5.

Dispensasi Kawin

33

2

27

1

-

1

2

6.

Wali Adlol

7

-

6

-

1

-

-

7.

Penetapan Ahli Waris

5

-

5

-

-

-

-

8.

Perubahan Biodata Nikah

83

-

82

-

-

-

1

9.

Pengangkata n Anak

1

-

1

-

-

-

-

159

2

150

1

1

2

3

JUMLAH

PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH TAHUN 2013 DALAM TABEL No.

1.

Jenis Perkara

Jumlah

Dicab ut

Dikabulk an

Ditola k

Gugu r

Dibatalka n

Tdk. diterima/ Coret

Ekonomi Syari’ah

-

-

-

-

-

-

-

JUMLAH

-

-

-

-

-

-

-

Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013

mengalami

peningkatan

dibandingkan

dengan

tingkat

penyelesaian perkara tahun 2012.

Pada tahun 2013 dari jumlah

perkara 2.555 perkara (sisa perkara tahun 2012 ditambah perkara yang diterima tahun 2013) yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 2.211 perkara atau 86,54%. Sisa yang belum diselesaikan tahun 2013 sebanyak 344 perkara atau 13,46%.

Sedangkan pada

tahun 2012 dari jumlah perkara 2.361 perkara (sisa perkara tahun 2011 sebanyak 369 perkara ditambah 1.992 perkara yang diterima tahun 2012) yang dapat diselesaikan tahun 2012 sebanyak 1.981 perkara atau 83,90%. Sisa yang belum diselesaikan tahun 2012 sebanyak 380 perkara atau 16,10%. Jadi tahun 2013 ada peningkatan penyelesaian perkara (86,54% - 83,90%) sebesar 2,64%, Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2013 dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2012, ada penurunan sisa sebesar 36 perkara dari 380 perkara tahun 2012 menjadi 344 perkara pada tahun 2013, hal ini disebabkan

terjadi adanya penambahan majelis hakim semula 6

majelis menjadi 8 majelis hakim pada tahun 2013 3. Berdasarkan Umur Berdasarkan tingkatkan umur dari pihak Penggugat atau Pemohon yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pasuruan selama tahun 2013 dapat dibedakan atau dikategorikan sebagai berikut : -

Umur

s.d 20 tahun

276 Perkara

= 12,69 %

-

Umur 21 s.d 30 tahun

869 Perkara

= 39,95 %

-


630 Perkara

= 28,97 %

-


372 Perkara

= 17,10 %

-

Umur lebih dari 60 tahun

28 Perkara

=

1,29 %

4. Berdasarkan Kecamatan Dari 16 Kecamatan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, terdiri dari 4 Kecamatan dari Kota Pasuruan dan 13 Kecamatan dari Kabupaten Pasuruan, maka dapat diuraikan sebagai berikut

(perhitungan ini berdasarkan tempat tinggal Penggugat atau Pemohon) : 1

Kecamatan Bugul kidul

98 Perkara

=

4,51 %

2

Kecamatan Purworejo

167 Perkara

=

7,68 %

3

Kecamatan Gadingrejo

125 Perkara

=

5,75 %

4

Kecamatan Panggungrejo

199 Perkara

=

9,15 %

5

Kecamatan Kraton

178 Perkara

=

8,18 %

6

Kecamatan Pohjentrek

67 Perkara

=

3,08 %

7

Kecamatan Kejayan

155 Perkara

=

7,13 %

8

Kecamatan Gondangwetan

105 Perkara

=

4,83 %

9

Kecamatan Rejoso

111 Perkara

=

5,10 %

10

Kecamatan Winongan

96 Perkara

=

4,41 %

11

Kecamatan Lekok

193 Perkara

=

8,87 %

12

Kecamatan Grati

190 Perkara

=

8,74 %

13

Kecamatan Nguling

177 Perkara

=

8,14 %

14

Kecamatan Pasrepan

99 Perkara

=

4,55 %

15

Kecamatan Puspo

53 Perkara

=

2,44 %

16

Kecamatan Tosari

14 Perkara

=

0,64 %

17

Kecamatan Lumbang

84 Perkara

=

3,86 %

18

Kecamatan di luar wilayah yursidiksi PA Pasuruan

64 Perkara

=

2,94 %

5. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pada tahun 2013 faktor penyebab terjadinya perceraian dilihat dari Akta Cerai yang diterbitkan. Rincian penyebab terjadinya perceraian tahun 2013 dari 1291 perkara yang dikabulkan dan dari Akta Cerai yang diterbitkan, sebagai berikut: Moral : -

Poligami tidak sehat

9 Perkara

=

0,50 %

-

Krisis akhlaq

51 Perkara

=

2,84 %

-

Cemburu

58 Perkara

=

3,23 %

55 Perkara

=

3,07 %

Meninggalkan kewajiban : -

Kawin paksa

-

Ekonomi

271 Perkara

= 15,11 %

-

Tidak ada tanggung jawab

348 Perkara

= 19,41 %

-

Kawin dibawah umur

-

0 Perkara

=

0%

Kekejaman Jasmani

25 Perkara

=

1,39 %

-

Kekejaman Mental

5 Perkara

=

0,28 %

-

Dihukum

0 Perkara

=

0%

-

Cacat biologis

13 Perkara

=

0,73 %

2 Perkara

=

0,11 %

Terus menerus berselisih : -

Politis

-

Gangguan pihak ketiga

262 Perkara

= 14,61 %

-

Tidak ada keharmonisan

694 Perkara

= 38,71 %

6. Tingkat penyelesaian perkara : Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2013 sebanyak 2.175 ditambah sisa perkara tahun 2012 sebanyak 380 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2013 sebanyak 2.211 perkara,dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut : - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 1 bulan sebanyak

151

Perkara (6,83%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 2 bulan sebanyak 1.123 Perkara (50,79%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 3 bulan sebanyak

460

Perkara (20,81%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 4 bulan sebanyak

219


113


92

Perkara (4,10%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan lebih dari 6 bulan sebanyak 53 Perkara (2,40%). 7. Minutasi berkas perkara Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah menyelesaikan/ memutus perkara (termasuk sisa perkara tahun 2012) sebanyak 2.186 perkara, dan dari jumlah tersebut sebanyak 2161 perkara telah diminutasi, sehingga sisa yang belum diminutasi 25 perkara dan dapat di prosentasikan perkara yang sudah diminutasi 98,87%.

8. Perkara yang sudah masuk Box Arsip Dari jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 2.211 perkara yang sudah masuk box sebanyak 1994 perkara termasuk sisa tahun 2012 sebanyak 380 perkara, dan yang belum masuk box tahun 2013 sebanyak 217 perkara, dengan rincian sebagai berikut : - Belum BHT

= 103 perkara

- Belum ikrar talak

=

83 perkara

- Belum diterbitkan AC

=

0 perkara

- Banding/Kasasi

=

6 perkara

- Lain-lain (NE)

=

0 perkara

- Belum Minutasi

=

25 perkara

9. Perkara Khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10

Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang . Pada tahun 2013 perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS adalah sebagai berikut : 1). Jumlah perkara PP. 10/1983 jo. PP.45/1990 : a. Sisa tahun lalu

=

4

=

23

=

27

=

0

=

8

=

19

a. Tidak ada persetujuan Pejabat yang berwenang : =

8

perkara b. Masuk tahun 2013 perkara Jumlah perkara 2). Posisi perkaranya : a. Baru daftar perkara b. Dalam proses perkara c. Telah diputus perkara 3). Persetujuan Pejabat/Atasan :

perkara

b. Ada persetujuan Pejabat yang berwenang

=

11

perkara

10. Perkara yang Dimohonkan Sita Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan menerima permohonan sita jaminan, berdasarkan penetapan sela perkara Nomor 1769/Pdt.G/2012/PA.Pas dalam perkara antara CHUSNUL CHOTIMAH binti WAKIDJAN melaan SUSENO RAHARJO bin MOENAWAR, telah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2013, sehingga tidak ada sisa perkara permohonan sita jaminan. Sedangkan untuk sita eksekusi, untuk tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan juga belum menerima permohonan sita eksekusi

11. Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Diluar sengketa di Pengadilan Agama Pasuruan. Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima perkara Penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan sengketa (P3 HP) sesuai pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

12.Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yakni : a. Perkara yang dimohonkan Banding, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2012

=

0 perkara

- Diterima tahun 2013

=

6 perkara

- Putus

dikabulkan

=

3 perkara

Dicabut

=

0 perkara

=

3 perkara

- Sisa

b. Perkara yang dimohonkan Kasasi, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2012

=

3 perkara


=

1 perkara

- Putus

=

1 perkara

- Sisa

=

3 perkara

c. Perkara yang dimohonkan peninjauan Kembali, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2012

=

0 perkara


=

0 perkara

- Putus

=

0 perkara

- Sisa

=

0 perkara

13.Perkara yang dimohonkan Eksekusi Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan tidak ada menerima pengajuan permohonan Eksekusi, namun pada tanggal 31 Januari 2013 dan 07 Februari 2013 telah melaksanakan eksekusi perkara : -. Nomor : 1644/Pdt.G/2011/PA.Pas. putus tanggal 31 Juli 2012, an. SUGIANTO bin MUSTAPI, diajukan permohonan eksekusi pada tanggal 18 September 2012, telah dibuatkan penetapan annmaning tertanggal 24 September 2012. Sidang Annmaning telah dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2012, tetapi sampai tanggal 12 Nopember 2012 Termohon Eksekusi belum melaksanakan secara sukarela, berdasarkan surat Pemohon Eksekusi tertanggal 12 Nopember 2012 maka pada tanggal 20 Nopember 2012 telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi. Pada tanggal 29 Nopember 2012

telah dilakukan

koordinasi dengan Kepala Desa Kebonrejo, Kec. Grati, Kabupaten Pasuruan, dan saran dari Kepala Desa agar pelaksanaan eksekusi dilaksanakan setelah bulan Desember 2012 sebab pada tanggal 23 Desember 2012 di Desa Kebonrejo dilakukan pemilihan 3 (tiga) Kepala Dusun dan Perangkat Desa Kebonrejo, sehingga khawatir

terjadi kerusuhan / ketidakstabilan dibidang keamanan, maka kemudian pada tangga 31 Januari 2013 dilaksanakan eksekusi riil atas barang-barang bergerak dan pada tanggal 07 Februari 2013 dilaksanan eksekusi riil atas rumah berupa pembongkaran rumah

14.Produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara Kegiatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama pada tahun 2013 dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis

: Drs. H. A. IMRON AR, S.H.

A

Hakim Anggota I

: Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.

C4

Hakim Anggota II

: MUSTHOFA, S.H., M.H.

C6

- Sisa tahun 2012

:

10 Perkara

- Terima tahun 2013

:

57 Perkara

- Jumlah

:

67 Perkara

- Diputus tahun 2013

:

63 Perkara

94,0 %

- Sisa : 4 Perkara 6,0 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 67 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 63 perkara (94,0%), dilimpahkan ke C4 (Drs. Zainal Arifin, M.H.) sebanyak 2 perkara, dan ke C6 (Musthofa, S.H., M.H.) sebanyak 2 perkara, karena dipindah tugaskan sejak 11 September 2013 menjadi Ketua Pengadilan Agama Malang Klas 1 A, sehingga sisanya 0 perkara (0%). NO 2).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis

: H. ANANG SETIO BUDI, SH, MH

A

Hakim Anggota I


C4

Hakim Anggota II


C6

- Sisa tahun 2012

:

0 Perkara

- Terima tahun 2013

:

13 Perkara

- Jumlah

:

13 Perkara


:

0 Perkara

0,0 %

- Sisa : 13 Perkara 100,0 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 13 perkara, sebab baru dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal 11 September 2013, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 0 perkara (0,0%), sehingga sisanya 13 perkara (100,0%). NO 3).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis

: Dra. Hj. HASNAWATY A, SH,MH

B

Hakim Anggota I

: MASHURI, S.H.

C1

Hakim Anggota II

: Drs. AKHMAD KHOIRON

C3

- Sisa tahun 2012

:

33 Perkara

- Terima tahun 2013

:

209 Perkara

- Jumlah

:

242 Perkara


:

206 Perkara

85,1 %

- Sisa : 36 Perkara 14,9 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 242 perkara, Perkara yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 206 perkara (85,1%), sehingga sisanya 36 perkara (14,9%). NO 4).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis

: MASHURI, S.H.

C1

Hakim Anggota I

: Drs. H. ASMUIN

C2

Hakim Anggota II


C4

- Sisa tahun 2012

:

83 Perkara

- Terima tahun 2013

:

352 Perkara

- Jumlah

:

435 Perkara


:

385 Perkara

88,5 %

- Sisa : 50 Perkara 11,5 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 435 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 385 perkara (88,5%), sehingga sisanya 50 perkara (11,5%).

NO 5).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis

: Drs. H. ASMUIN

C2

Hakim Anggota I


C3

Hakim Anggota II

: Drs. H. ABDUL KHOLIK

C5

- Sisa tahun 2012

:

70 Perkara

- Terima tahun 2013

:

352 Perkara

- Jumlah

:

422 Perkara


:

369 Perkara

87,4 %

- Sisa : 53 Perkara 12,6 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 422 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 369 perkara (87,4%), sehingga sisanya 53 perkara (12,6%)

NO 6).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis


C3

Hakim Anggota I


C6

Hakim Anggota II

: Hj. SITI AISYAH, S.Ag

C7

- Sisa tahun 2012

:

64 Perkara

- Terima tahun 2013

:

355 Perkara

- Jumlah

:

419 Perkara


:

371 Perkara

88,5 %

- Sisa : 48 Perkara 11,5 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 419 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 371 perkara (88,5%), sehingga sisanya 48 perkara (11,5%). NO 7).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis


C4

Hakim Anggota I


C5

Hakim Anggota II

: SLAMET, S.Ag, S.H.

C8

- Sisa tahun 2012

:

58 Perkara

- Terima tahun 2013

:

350 Perkara

- Limpahan dari A

:

2 Perkara

- Jumlah

:

410 Perkara


:

365 Perkara

89,0 %

- Sisa : 45 Perkara 11,0 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 410 perkara, termasuk limpahan dari A (Drs. H. A. Imron AR, S.H.) sebanyak 2 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 365 perkara (89,0%), sehingga sisanya 45 perkara (11,0%). NO 8).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis


C5

Hakim Anggota I


C7

Hakim Anggota II


C8

- Sisa tahun 2012

:

62 Perkara

- Terima tahun 2013

:

354 Perkara

- Jumlah

:

416 Perkara


:

366 Perkara

88,0 %

- Sisa : 50 Perkara 12,0 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 416 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 366 perkara (88,0%), sehingga sisanya 50 perkara (12,0%). NO 9).

KEDUDUKAN

NAMA

KODE

Ketua Majelis


C6

Hakim Anggota I


C7

Hakim Anggota II


C8

- Sisa tahun 2012

:

0 Perkara

- Terima tahun 2013

:

133 Perkara

- Limpahan dari A

:

2 Perkara

- Jumlah

:

135 Perkara


:

86 Perkara

63,7 %

- Sisa : 49 Perkara 36,3 % Perkara yang ditangani selama tahun 2013 sebanyak 135 perkara (sebab baru ditunjuk sebagai Ketua Majelis pada bulan Agustus 2013), termasuk limpahan dari A (Drs. H. A. Imron AR, S.H.)

sebanyak 2 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 86 perkara (63,7%), sehingga sisanya 49 perkara (36,3%).

Dari uraian tersebut di atas, maka jumlah perkara yang ditangani oleh semua Hakim adalah : 380 + 2.175 = 2.555 perkara, dari

2.555 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan adalah

sebanyak : 2.211 perkara, sehingga produktifitas hakim dalam menyelesaikan perkara selama tahun 2013 adalah sebagai berikut : =

2.211 2.555

X 100% = 86,54 %

Yang berarti ada kenaikan 2,64 % dibandingkan dengan tahun 2012 yang hanya sebesar 83,90 %

Dari jumlah perkara yang sudah diputus dan diselesaikan adalah sebanyak : 2.211 perkara, perkara yang telah diminutasi dan telah disetorkan ke Panitera Muda Hukum untuk dimasukkan ke dalam box arsip perkara sebanyak : 2.186 perkara, atau 98,87 %, sedangkan yang belum sebanyak 25 perkara, atau 1,13 %

B A B IV PENGAWASAN INTERNAL Pengawasan merupakan sebuah kemestian pada setiap organisasi maupun lembaga, karena ia salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengadilan Agama Pasuruan dalam melakukan pengawasan internal berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka pengawasan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 lebih menitik beratkan kepada peningkatan kedisiplinan pegawai guna mendukung program reformasi birokrasi; Bentuk pengawasan yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan adalah pengawasan yang bersifat melakat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengawasan lain yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2013 yaitu Hakim pengawas bidang, dan berdasarkan Surat Keputusan

Ketua

Pengadilan

Agama

Pasuruan

Nomor:

W13-

A23/56/PS.01/I/SK/2013 tanggal 7 Januari 2013 tentang Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan para Hakim sebagai Pengawas Bidang dan Wakil Ketua sebagai koordinator. Hakim Pengawas Bidang telah diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan 3 bulan sekali, khusus pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai dilakukan setiap hari dan mengevaluasi setiap akhir bulan. Adapun materi pemeriksaan, sebagai berikut:

1. Kepaniteraan mencakup: Administrasi Persidangan Dalam melakukan pengawasan administrasi persidangan, Hakim Pengawas Bidang telah minta beberapa berkas perkara secara sampling yang mewakili komponen pemeriksaan administrasi persidangan, kemudian meneliti tentang: 1.1.a. Penetapan Majelis Hakim 1.1.b. Penetapan Hari Sidang 1.1.c. Panggilan Para Pihak 1.1.d. Sidang Pengadilan 1.1.e. Berita Acara Persidangan (BAP) 1.1.d. Minutasi Perkara 1.2. Administrasi Perkara Dalam melakukan pengawasan administrasi perkara, Hakim Pengawas Bidang mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi dengan berkas perkara, tentang: 1.2.a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan PK; 1.2.b. Buku/Register Perkara terdiri dari: - Register Induk Perkara Gugatan; - Register induk Perkara Permohonan; - Register Permohonan Banding; - Register Permohonan Kasasi; - Register Permohonan Peninjauan Kembali; - Register Surat Kuasa Khusus; - Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak; - Register Somasi (Tegoran); - Register Eksekusi; - Register Perkara Ekonomi Syari’ah; 1.2.c. Buku/Jurnal Keuangan Perkara terdiri dari: - Buku Jurnal Perkara Gugatan; - Buku Jurnal Perkara Permohonan; - Buku Jurnal Permohonan Somasi; - Buku Jurnal Permohonan Banding; - Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali (PK);

- Buku Jurnal Permohonan Eksekusi; 1.2.d. Laporan-laporan terdiri dari: - Laporan bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan keadaan perkara; b. Laporan keuangan perkara - Laporan empat bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan perkara yang dimohonkan banding; b. Laporan perkara yang dimohonkan kasasi; c. Laporan perkara yang dimohonkan PK; d. Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi; - Laporan enam bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan tentang kegiatan hakim; b. Laporan pelaksanaan tugas hakim pengawas bidang; - Laporan Pemberkasan dan Minutasi 2. Kesekretariatan mencakup: 2.1. Administrasi Kepegawaian Dalam melakukan pengawasan administrasi kepegawaian, Hakim Pengawas Bidang mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi, tentang: 2.1.a. Kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian, meliputi: - Buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai. - File Pegawai. - Buku Kendali (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiuan). - Kartu Data Pegawai; - Statistik Pegawai; 2.1.b. Kebenaran format dan kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian menyangkut: - Buku Induk Pegawai, apakah sesuai dengan ketentuan SE BAKN No. 08/SE/1983 Lampiran XXI dan juklak Tata Usaha Kepegawaian. - File Pegawai, Buku Kendali, Kartu Tik dan Statistik Pegawai apakah sesuai dengan ketentuan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. 2.1.c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 2.1.d. Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

2.1.e. Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (KARPEG). 2.1.f. Pengelolaan Kenaikan Pangkat. 2.1.g. Kenaikan Gaji Berkala. 2.1.h. Pendidikan dan Penjenjangan. 2.1.i. Kesejahteraan Pegawai. 2.1.j. Pengisian Jabatan. 2.1.k. Pemensiunan Pegawai Negeri Sipil. 2.2. Administrasi Keuangan Dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan, Hakim Pengawas Bidang sebelum mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi terlebih dulu mengadakan operasi brankas, dengan menghitung jumlah uang dan surat berharga yang ada didalamnya. Kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan kas yang ditanda tangani oleh Bendahara dan Pemeriksa. Selanjutnya diadakan penutupan buku kas umum, kemudian meneliti keadaan uang dalam kas dengan keadaan uang menurut buku kas umum. Kemudian pemeriksa melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap: 2.2.a. Pembukuan pada kas umum; 2.2.b. Mencocokkan antara perencanaan dan pengeluaran dengan DIPA yang telah ada, 2.2.c. Fisik barang atau fisik hasil kegiatan, mengenai volume dan kualitas yang ada pada bukti pengeluaran dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia dalam DIPA. 2.2.d. Pembuatan berita acara pemeriksaan fisik baik barang inventaris maupun BMN lainnya

2.3. Inventaris Dalam pengawasan atau pemeriksaan Inventaris, Hakim Pengawas meminta kepada petugas yang ditunjuk: 2.3.a. Laporan hasil inventarisasi. 2.3.b. Buku inventaris intrakomptabable. 2.3.c. Buku inventaris ekstrakomptabel. 2.3.d. Buku barang bersejarah. 2.3.e. Buku persediaan.

2.3.f. Kartu inventaris barang (KIB) tanah. 2.3.g. Kartu inventaris barang (KIB) gedung dan bangunan, 2.3.h. Kartu inventaris barang (KIB) alat angkutan bermotor. 2.3.i. Laporan barang milik negara triwulan. 2.3.j. Laporan barang milik negara tahunan. 2.3.k. Laporan inventaris ruangan (DIR). 2.3.l. Daftar inventaris lainnya (DIL). 2.3.m. Laporan kondisi barang (LKB). Kemudian setiap laporan, buku dan kartu diteliti apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. 2.4. Administrasi Umum Pengawasan administrasi umum mencakup: 2.4.1. Pengelolaan Surat Menyurat Hakim pengawas meneliti langsung: 2.4.1.a. Apakah petugas sudah mencatat dan membukukan semua jenis surat masuk dan keluar dengan memilah bentuk, sifat dan jenisnya. 2.4.1.b. Apakah petus sudah melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar dalam buku register sampai dengan penyimpanan arsip/berkas (file) pada tempat yang telah ditentukan. 2.4.1.c. Apakah petugas sudah teliti, cermat dan rapi dalam menata, menyusun, mengelola administrasi sehingga dengan mudah, cepat dan tepat untuk mencari/mendapatkan informasi data apabila diperlukan. 2.4.2.d. Apakah petugas sudah menyimpan dokumen, data dan surat penting yang bersifat rahasia ditempat yang aman dan terkunci. 2.4.2. Perpustakaan Dalam pengawasan perpustakaan, Hakim pengawas meminta pada petugas yang ditunjuk, untuk mencatat buku-buku pada register buku-buku perpustakaan. Kemudian melakukan penelitian : 2.4.2.a. Apakah petugas sudah membuat atau menyediakan register induk, register pengelompokan dan register peminjaman. 2.4.2.d. Apakah petugas sudah mengelola register-register itu secara

tertib dan teratur. 2.4.2.c. Berapa jumlah buku yang ada dalam perpustakaan. 2.4.2.d. Apakah buku-buku yang diterima sudah tercatat dalam register induk dan register pengelompokan. 2.4.2.e. Apakah buku perpustakaan sudah diberi kode nomor sesuai petunjuk yang ada. 2.4.2.f. Apakah setiap peminjaman buku perpustakaan sudah dicatat dalam register peminjaman. 2.4.2.g. Apakah setiap buku-buku perpustakaan sudah seluruhnya menggunakan katalog. 2.4.2.h. Apakah terdapat buku perpustakaan yang belum dikembalikan oleh peminjamnya yang sudah pindah tempat tugas atau pensiun. Setelah melakukan pemeriksaan, masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut hasil temuan. Selanjutnya berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tindak lanjut hasil temuan, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk dievaluasi. Sebagai tindak lanjut hasil temuan hakim pengawas bidang, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala priroritas. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi akan dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya. Selain pengawasan tersebut diatas, Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan atas kinerja aparat Pengadilan Agama Pasuruan terhadap sistim atau pola kerja Pengadilan Agama Pasuruan khususnya terhadap pelayanan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, hal tersebut dilakukan dengan cara mengirim surat baik melalui kotak saran maupun dikirim langsung melalui

telepon atau SMS ke hand phone ke nomor 087856971844, yang isinya pengaduan dengan ketidakpuasan kepada Pengadilan Agama Pasuruan. Alhamdulillah tahun 2013 dibuka pengaduan lewat email maupun Website Pengadilan Agama Pasuruan , Hal ini sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik terhadap semua kerja dan kinerja pegawai Pengadilan Agama Pasuruan . Di tahun 2013 tidak ada pengaduan dari masyarakat, masukan yang masuk lewat Web Site konsultasi saja.

hanya saran dan

BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 1.

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial Dalam hal pembinaan sumber daya manusia teknis yudisial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan bimbingan yang bersifat nasehat-nasehat atau petunjuk-petunjuk umum kepada hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat dan sulit. Kegiatan pembinaan lainnya antara lain: -

Mengadakan pertemuan berkala dengan para hakim dan pejabat kepaniteraan

sekurang-kurangnya

dalam

waktu

sebulan

untuk

mendapatkan masukan apakah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ada kendala dan hambatan baik dari segi sarana dan prasarana, anggaran dan personil. Selanjutnya mengevaluasi kendala dan hambatan itu untuk dicari jalan keluar apa yang harus ditempuh. -

Mengadakan diskusi hukum, mengkaji masalah dan pemecahan masalahnya terhadap masalah hukum dan etos kerja yang dilaksanakan 2 bulan sekali;

-

Pembinaan Insidentil oleh Ketua terhadap Pejabat Kepaniteraan dalam hal peningkatan disiplin dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pejabat.

-

Pembinaan insidentil oleh Panitera dilakukan terhadap staf Kepaniteraan dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan dan etos kerja dan disiplin pegawai. Dalam hal pengelolalan sumber daya manusia teknis yudisial, Pada

awal tahun Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan surat keputusan tentang kode hakim dan panitera, susunan majelis, pembagian perkara dan jadual persidangan dengan maksud agar dapat mengoptimalkan tugas tenaga teknis yang ada serta untuk mengetahui produktifitas hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan perkara. Surat Keputusan tentang kode hakim dan panitera, susunan majelis, pembagian perkara dan jadwal persidangan yang diterbitkan pada tahun 2013,

Nomor: 1. W13-A23/042/HK.008/I/2013 tanggal 02 Januari 2013; 2. W13-A23/1752/HK.008/VIII/2013 tanggal 1 Agustus 2013; 3. W13-A23/2127/HK.008/X/2013 tanggal 1 Oktober 2013; Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme SDM Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2013 telah mengirimkan beberapa orang hakim, pejabat kepaniteraan maupun pejabat kesekretariatan untuk mengikuti pelatihan, Bimbingan teknis maupun seminar baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung RI maupun instansi lain . 2. Agenda Kegiatan tahun 2013 Tahun 2013 banyak dilakukan pembinaan SDM untuk peningkatan kualitas, baik di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan sendiri, mengirim pelatihan/pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung, maupun instansi lain, semisal : KPPN Malang dan KPKNL Sidoarjo, BPS, Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dan instansi lainnya. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya : 1.

Tanggal 23 Januari 2013 : Kegiatan Rapat Koordinasi Peserta Rintisan Gelar S2 Tahun 2013 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang diikuti oleh : Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH.

2.

Tanggal 01 Februari 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA Kabupaten Malang, yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.

3.

Tanggal 09 Maret 2013 : Menghadiri Undangan sebagai Narasumber Kegiatan Pengaduan Pelayanan Publik terkait dengan Peralihan Pengesahan Anak di Pendopo Kelurahan Gentong, yang diikuti oleh : Hakim Drs. Akhmad Khoiron.

4.

Tanggal 15 Maret 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Probolinggo, yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.

5.

Tanggal 20 Maret 2013 : Kegiatan Sosialisasi tentang Aplikasi SAKPA tahun 2013 di KPPN Malang, yang diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. dan Operator Suhail, S.Sos..

6.

Tanggal 20 Maret 2013 : Kegiatan Pengarahan Pimpinan & pengisian

KRS Peserta Rintisan Gelar S2 Unair di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang diikuti oleh : Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH.. 7.

Tanggal 25 Maret 2013 : Kegiatan Pengukuhan dan Kuliah Umum mahasiswa baru Universitas Airlangga Program Pascasarjana (S2 dan S3) dan Program Pendidikan Profesi Spesialis (PPDS, PPDGS, FARMASI KLINIK) Tahun Akademik 2012/2013 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang diikuti oleh : Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH.

8.

Tanggal 27 s.d. 29 Maret 2013 : Kegiatan Studi Banding di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.

9.

Tanggal 31 Maret s.d. 06 April 2013 : Kegiatan Diklat Pengadaan Barang/Jasa Gelombang I Wilayah Surabaya Tahun 2013 yang diadakan di Hotel Sahid Surabaya, diikuti oleh : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dimas Wahyu Adrianto, SE. dan Staf Imam Wahyudi, SE.

10. Tanggal 10 s.d.12 April 2013 : Kegiatan Orientasi Pola Bindamin, Bimbingan Teknis Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti yang diadakan di Hotel Yusro Jombang, diikuti oleh Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH., Panitera Pengganti Drs. H. M. Yuliani dan Jurusita Pengganti Imam Wahyudi, SE. 11. Tanggal 17 s.d 19 April 2013 : Kegiatan Konsolidasi dan Asistensi Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya., yang diadakan di Hotel Purnama Batu Malang, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi dan Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 12. Tanggal 23 April 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Kraksaan yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 13. Tanggal 26 April 2013 : Kegiatan Rapat Dinas di PTA. Surabaya yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.. 14. Tanggal 30 April s.d 02 Mei 2013 : Kegiatan Rapat Koordinasi di PTA. Bandung yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH.

15. Tanggal 15 s.d 17 Mei 2013 : Kegiatan Sosialisasi Mediasi yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Purnama Batu Malang, diikuti oleh hakim Drs. H. Abdul Kholik. 16. Tanggal 15 s.d 17 Mei 2013 : Kegiatan Sosialisasi Ekonomi Syari’ah yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Purnama Batu Malang, diikuti oleh hakim Musthofa, SH., MH.. 17. Tanggal 15 s.d 17 Mei 2013 : Kegiatan Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Purnama Batu Malang, diikuti oleh hakim Slamet, S.Ag., SH.. 18. Tanggal 24 Mei 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Lumajang yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 19. Tanggal 28 Mei 2013: Kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Barang Milik Negara yang diadakan oleh KPKNL Sidoarjo, yang diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 20. Tanggal 29 s.d 31 Mei 2013 : Kegiatan Bimbingan Teknis Manajemen Peradilan yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH., Wakil Ketua Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH., MH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 21. Tanggal 03 s.d 05 Juni 2013 : Kegiatan Konsultasi dan Penyusunan Program Anggaran 4 (empat) Lingkungan Peradilan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2013 yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Klub Bunga Batu Malang, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH., dan Operator Suhail, S.Sos. 22. Tanggal 10 Juni 2013. : Kegiatan Sosialisasi Tata Cara Pembayaran dan Pengembalian Uang Muka Atas Beban APBN dan Sosialisasi Penundaan dan Penangguhan Revisi Anggaran, diadakan oleh KPPN Malang, yang diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH., dan Operator Suhail, S.Sos. 23. Tanggal 14 Juni 2013 : Kegiatan Diskusi Hukum dan Pelepasan Purna Bhakti Ketua Pengadilan Agama Lamongan (Dra. Hj. Nawal Buchori, SH). yang diadakan di Hotel Tanjung Kodok Beach Resort Lamongan,

diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 24. Tanggal 21 Juni 2013. : Kegiatan Sidang Keliling yang diadakan oleh PA Pasuruan di Kantor Desa Wrati Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, yang diikuti oleh Ketua, Wakil ketua, jajaran Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag beserta staf. 25. Tanggal 25 Juni 2013. : Kegiatan Bimbingan Teknis Penatausahaan Hasil Penertiban BMN, diadakan oleh KPKNL Sidoarjo, yang diikuti oleh Operator BMN Innani Faridatul Fitriah.. 26. Tanggal 02 Juli 2013 : Kegiatan Rapat Dinas Perumusan dan Peningkatan Pemahaman SAKIP tahun 2013 yang diadakan oleh PTA Surabaya, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 27. Tanggal 04 Juli 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Bangil yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi 28. Tanggal 05 s.d 06 Juli 2013 : Kegiatan Seminar “The Dinamics of Islamic Law in Southeast Asia” yang diadakan oleh UIN Malang, diikuti oleh Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. 29. Tanggal 01 Agustus 2013 : Kegiatan Rapat Koordinasi Antar Instansi Pemerintah/LSM/Organisasi Keagamaan Swasta Tentang Hisab Rukyat Awal Syawal 1434 H. yang diadakan oleh Kementrian Agama Kabupaten Pasuruan, diikuti oleh hakim Drs. Zainal Arifin, MH 30. Tanggal 02 Agustus 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Malang Kota yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi 31. Tanggal 22 s.d 23 Agustus 2013 : Kegiatan Diskusi Hukum yang diadakan oleh PA Kediri di Bukit Daun Hotel dan Resort Kediri yang diikuti oleh : Ketua Drs. H. A. Imron. AR., SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi. 32. Tanggal 11 September 2013 : Kegiatan Pelantikan dan Serah Terima Hakim Tinggi dan Ketua Pengadilan Agama di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diadakan oleh PTA Surabaya di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diikuti oleh : Ketua Drs. H. A.

Imron. AR, SH., Wakil Ketua Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH., MH., Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi dan Calon Ketua PA Pasuruan H. Anang Setio Budi, SH., MH. 33. Tanggal 12 s.d 14 September 2013 : Kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Pengawasan Hakim Pengawas Bidang yang diadakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Hotel Purnama Batu Malang yang diikuti oleh : Koordinator Hakim Pengawas Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH., MH., Hakim Pengawas Bidang Keuangan Perkara Drs. H. Asmuin, Hakim Pengawas Bidang Manajemen Peradilan dan Pelayanan Publik Drs. A. Khoiron, Hakim Pengawas

Bidang

Administrasi Umum Drs. Zainal Arifin, MH., Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara Hj. Siti Aisyah S.Ag., Hakim Pengawas Bidang Keuangan / DIPA Musthofa, SH., MH., dan Hakim Pengawas Bidang Inventaris Kantor Slamet, S.Ag., SH. 34. Tanggal 17 September 2013 : Ujian Dinas Tingkat II yang diadakan oleh PTA Surabaya di Empire Palace Hotel Surabaya, diikuti oleh : Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Hj. Irdariyah, SH. 35. Tanggal 17 September 2013 : Kegiatan Rapat Dinas Hasil Sosialisasi Rapat Koordinasi yang diadakan oleh PTA Surabaya di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diikuti oleh : Wakil Ketua Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH., MH. dan Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Drs. A. Dardiri, SH. 36. Tanggal 19 September 2013 : Kegiatan Monitoring Evaluasi Data Perkara yang diadakan oleh PTA Surabaya di Aula Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, diikuti oleh : Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. dan Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Drs. A. Dardiri, SH. 37. Tanggal 20 September 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Kabupaten Malang yang diikuti oleh : Ketua H. Anang Setio Budi, SH. dan Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. 38. Tanggal 23 September s.d 8 November 2013 : Kegiatan Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan IV, yang diadakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA-RI di Kampus Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor – Jawa Barat, diikuti oleh Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.

39. Tanggal 24 s.d 26 September 2013 : Kegiatan Bimbingan Teknis Ekonomi Syari’ah yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Klub Bunga Batu Malang, diikuti oleh : Ketua H. Anang Setio Budi, SH. 40. Tanggal 26 s.d 27 September 2013 : Kegiatan Rapat Dinas dan Diskusi Hukum yang diadakan oleh PA Koordinator Malang di Hotel Harris Malang, diikuti oleh : Ketua H. Anang Setio Budi, SH. dan Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. 41. Tanggal 27 September 2013 : Kegiatan Diskusi Hukum Se-wilayah Koordinator PA Malang yang diadakan oleh PA Koordinator Malang di

Hotel Harris Malang, diikuti oleh : 10 Orang Hakim Pengadilan Agama Pasuruan. 42. Tanggal 04 Oktober 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Kabupaten Lumajang yang diikuti oleh : Ketua H. Anang Setio Budi, SH. dan Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH.. 43. Tanggal 04 Oktober 2013 : Kegiatan Pembekalan Ujian Seleksi CPNS dari Tenaga Honorer Kategori II di Lingkungan PTA Surabaya yang diadakan oleh PTA Surabaya, diikuti oleh : 5 orang Tenaga Honorer Kategori II. 44. Tanggal 09 s.d 11 Oktober 2013 : Kegiatan Kegiatan Bimbingan Teknis Yustisial yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Yusro - Jombang, diikuti oleh : Wakil Ketua Dra. Hj. Hasnawaty Abdullah, SH., MH. dan Hakim Mashuri, SH. 45. Tanggal 16 s.d 18 Oktober 2013 : Kegiatan Bimbingan Teknis Pembinaan Administrasi Kepegawaian Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Tahun 2013 yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Harris Malang, diikuti oleh : Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dimas Wahyu Adrianto, SE. 46. Tanggal 22 s.d 24 Oktober 2013 : Kegiatan Bimbingan Teknis Yustisial Administrasi Pemberkasan Perkara yang diadakan oleh PTA Surabaya di The Singhasari Resort and Convention Batu Malang, diikuti oleh : Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Drs. A. Dardiri, SH. dan Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Hj. Irdariyah, SH. 47. Tanggal 01 Nopember 2013. : Kegiatan Sidang Keliling yang diadakan oleh PA Pasuruan di Kantor Desa Baledono Kecamatan Tosari

Kabupaten Pasuruan, yang diikuti oleh Ketua, Wakil ketua, jajaran Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag beserta staf. 48. Tanggal 06 s.d 08 Nopember 2013 : Kegiatan Orientasi Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata Batu Malang, diikuti oleh : Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. dan Bendahara Penerimaan Mochamad Rodien. 49. Tanggal 07 s.d 08 November 2013 : Kegiatan Rapat Dinas dan Diskusi Hukum yang diadakan oleh PA Ngawi di Hotel Rejeki Telaga Sarangan Magetan, diikuti oleh : Ketua H. Anang Setio Budi, SH. dan Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH 50. Tanggal 11 November 2013 : Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran yang diadakan oleh KPPN Malang di Aula KPPN Malang, diikuti oleh : Pejabat Pembuat Komitmen M. Nidzom Anshori, SH. dan Operator Suhail, S.Sos.. 51. Tanggal 15 Nopember 2013 : Kegiatan Motivasi Peningkatan Kinerja di lingkungan PTA Surabaya yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Harris Batu Malang, diikuti oleh : Hakim Drs. H. Asmuin, Panitera/Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. dan Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 52. Tanggal 19 Nopember 2013 : Kegiatan Koordinasi Pembenahan Data SIADPA yang diadakan oleh PTA Surabaya di Aula PTA Surabaya, diikuti oleh : Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH. dan Operator SIADPA Suhartono. 53. Tanggal 20 s.d 22 November 2013 : Kegiatan Pemutakhiran Data dan Rekonsiliasi SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Singhasari Batu Malang, diikuti oleh : Operator SAKPA Suhail, S.Sos dan Operator SIMAK BMN Innani Faridatul Fitriah. 54. Tanggal 22 Nopember 2013. : Kegiatan Sidang Keliling yang diadakan oleh PA Pasuruan di Kantor Desa Kebonrejo Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan, yang diikuti oleh Ketua, Wakil ketua, jajaran

Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kasubbag beserta staf. 55. Tanggal 26 November 2013 : Kegiatan Sosialisasi tentang LangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2013. yang diadakan oleh KPPN Malang di Aula KPPN Malang, diikuti oleh : Pejabat Pembuat Komitmen M. Nidzom Anshori, SH. 56. Tanggal 26 Nopember 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Kraksaan yang diikuti oleh : Ketua H. Anang Setio Budi, SH. dan Panitera/Sekretaris Drs. Kusnadi. 57. Tanggal 27 s.d. 29 Nopember 2013 : Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian/Lembaga di Lingkungan PTA Surabaya yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Royal Orchids Garden Batu Malang, diikuti oleh : Panitera/Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. dan Operator Suhail, S.Sos. 58. Tanggal 04 Desember 2013 : Kegiatan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Seluruh Satuan Kerja di Wilayah Jawa Timur. yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Majapahit Surabaya, diikuti oleh : Operator SAKPA Suhail, S.Sos dan Operator SIMAK BMN Innani Faridatul Fitriah. 59. Tanggal 11 s.d. 13 Desember 2013 : Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Teknologi Informasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tahun 2013 yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Haris Malang, diikuti oleh : Panitera/Sekretaris Drs. Kusnadi, dan Operator SIADPA Suhartono. 60. Tanggal 11 Desember 2013 : Kegiatan Sosbimtek Pengelolaan dan Penatausahaan BMN yang diadakan oleh KPKNL Sidoarjo di Aula KPKNL Sidoarjo, diikuti oleh : Panitera/Sekretaris Drs. Kusnadi, dan Operator SIMAK BMN Innani Faridatul Fitriah. 61. Tanggal 17 Desember 2013 : Kegiatan Rapat Koordinator Malang di PA. Probolinggo yang diikuti oleh : Ketua H. Anang Setio Budi, SH. dan Panitera/Sekretaris Drs. Kusnadi. 62. Tanggal 22 s.d. 24 Desember 2013 : Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Strategis Mahkamah Agung R.I. Tahun 2015 s.d. 2019 yang diadakan oleh Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

R.I di Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI Megamendung Bogor, diikuti oleh : Panitera/Sekretaris Drs. Kusnadi, Wakil Panitera Agus Samsul Huda, SH., Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. dan Operator Suhail, S.Sos. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya tentang kewenangan baru Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pasuruan telah bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan mengirimkan tenaga teknisnya (Hakim) sebagai nara sumber dalam acara penyuluhan hukum yang biasanya diadakan melalui mass media/Radio pemerintah daerah setempat. 3. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Dalam hal pembinaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan mengadakan pertemuan berkala sekurang kurangnya tiga bulan sekali dengan pejabat kesekratariatan dan seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Kegiatan pembinaan lainnya, antara lain: -

Pembinaan rohani berupa Shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar yang dilaksanakan setiap hari kerja;

-

Kegiatan Ramadhaniyah berupa : Kultum bergantian dan Tadarus Al Qur’an sampai khatam 2 kali selama bulan Ramadhan.

-

Pembinaan Insidentil oleh Ketua terhadap Pejabat Kesekretariatan dalam hal peningkatan disiplin dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pejabat.

-

Pembinaan

insidentil

oleh

Sekretaris

dilakukan

terhadap

staf

Kesekretariatan dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan dan etos kerja dan disiplin pegawai. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah berusaha mengoptimalkan tenaga non teknis yudicial dengan memberikan tambahan tugas diluar tugas pokok mengingat tenaga non teknis yang ada kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan. Untuk mengatasi volume pekerjaan yang banyak, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah membagi habis pekerjaan kepada seluruh pegawai, dan dituangkan dalam uraian pelaksanaan tugas (Job Discription) yang dibuat setahun sekali.

Dengan pemerataan pembagian tugas diharapkan pelaksanaan tugas pokok pegawai tidak tumpang tindih dengan tugas tambahan yang dapat berakibat tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sambil menunggu permintaan tambahan tenaga non teknis dari pusat. Alhamdulillah tahun 2013 ini semua jabatan di Pengadilan Agama Pasuruan dapat terisi, walaupun stafnya dari tenaga sukwan dan beberapa masih rangkap jabatan. yang perlu mendapat solusi adalah kekurangan Panitera Pengganti, karena di akhir tahun 2013 ini jumlah hakim Pengadilan Agama Pasuruan berjumlah 10 orang, sedangkan Panitera Penggantinya hanya 5 orang. 3. Promosi dan Mutasi 3.1. Promosi Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah mengusulkan beberapa pegawai yang dinilai cakap dan mampu untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam tahun 2013 ini ada 1 orang yang promosi jabatan, yaitu : Ahmad Arifin Arfan, SHI., Staf Pengadilan Agama Pasuruan menjadi Jurusita Pengganti. 3.2. Mutasi Disamping itu, ditahun 2013 ini ada beberapa pegawai yang mutasi keluar maupun mutasi masuk, yaitu :

3.2.1. Mutasi jabatan ke dalam a. Pada tahun 2013 ada 1 orang yang promosi jabatan ke dalam pada Pengadilan Agama Pasuruan, yaitu : Ahmad Arifin Arfan, S.H.I.. Staf Pengadilan Agama Pasuruan kelas I.B menjadi Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan kelas I.B., berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: W13-A23/1877/KP.07.5/VIII/2013, tanggal 27 Agustus 2013 dan melaksanakan tugas sejak 02 September 2013; 3.2.2. Mutasi pegawai dari luar ke dalam a. AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I.., NIP. 19851210 201101 1 010 Golongan III/a dari jabatan Staf PA. Pacitan kelas I.B., menjadi Staf PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi

Agama

Surabaya

Nomor

:

W13-A/1126/Kp.04.5/SK/IV/2013, tanggal 01 April 2013 dan melaksanakan tugas sejak 01 Mei 2013; b. H. ANANG SETIO BUDI, SH., MH., NIP. 19620106 199203 1 001 Golongan IV/b dari jabatan Hakim Madya Muda/Ketua PA. Praya kelas I.B., menjadi Hakim Madya Muda/Ketua PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/DjA/KP.04.6/SK/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013 dan melaksanakan tugas sejak 11 September 2013;

3.2.3. Mutasi pegawai dari dalam ke luar a. Drs. H. ACH. SHOFWAN MS., SH. NIP. 19630210 199603 1 002, Golongan IV/a di mutasi dari jabatan Hakim Madya Pratama PA Pasuruan Kelas I.B menjadi Hakim Madya Pratama PA Gresik Kelas I.B, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 1210/DjA/KP.04.6/SK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013. b. Drs. H. A. IMRON AR., SH.. NIP. 19610817 198903 1 002, Golongan IV/c di mutasi dari jabatan Hakim Madya Utama/Ketua PA Pasuruan Kelas I.B menjadi Hakim Madya Utama/Ketua PA Malang Kelas I.A, berdasarkan Surat Keputusan

Ketua

Mahkamah

Agung

RI.

Nomor:

1138/DjA/KP.04.6/SK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013. c. IMAM WAHYUDI, SE.

NIP. 19790604 200912 1 003,

Golongan III/a di mutasi dari jabatan Staf PA Pasuruan Kelas I.B menjadi Staf PA Mojokerto Kelas I.B, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Nomor: W13-A/2952/KP.04.5/SK/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013.

3.2.4. Kenaikan gaji berkala (KGB) Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) kepada 10 orang pegawai, sebagai berikut: a. Periode Januari 2013

1. AHMAD ARIFIN ARFAN, S.H.I.., NIP. 19851210 201101 1 010 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 02 tahun 00 bulan;

b. Periode Maret 2013 1. Drs. H. A. IMRON AR., SH.. NIP. 19610817 198903 1 002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 24 tahun 00 bulan; 2. Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, SH., MH. NIP. 19590725 198903 2 002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 24 tahun 00 bulan; 3. MASHURI, SH., NIP. 19520306 198003 1 002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 34 tahun 00 bulan; 4. Drs. AKHMAD KHOIRON., NIP. 19680515 199303 1 003., mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 20 tahun 00 bulan; 5. Drs. H. ABDUL KHOLIK. NIP. 19620612 199103 1 008 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 22 tahun 00 bulan; 6. MUSTHOFA, SH., MH., NIP. 19690415 199303 1 003 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 20 tahun 00 bulan; 7. SLAMET S.Ag., SH., NIP. 19640221 199703 1 002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 16 tahun 00 bulan; 8. SITI AISYAH S.Ag., NIP. 19700205 199703 2 001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 16 tahun 00 bulan; 9. AGUS SAMSUL HUDA, SH., NIP. 19670813 199503 1 001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 18 tahun 00 bulan; 10. Hj. IRDARIYAH, SH., NIP. 19601209 198003 2 001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 28 tahun 00 bulan; 11. Drs. H. M. YULIANI., NIP. 19590405 198703 1 004 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 24 tahun 00

bulan;

c. Periode April 2013 DIMAS WAHYU ADRIANTO, SE., NIP. 19811013 200904 1 004 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 04 tahun 00 bulan.

3.2.5. Kenaikan Pangkat Reguler (KPR) Pada tahun 2012 Pengadilan Agama telah mengusulkan kenaikan pangkat reguler (KPR) 4 orang pegawai atas nama : 1.

Drs. H. A. IMRON AR., SH.. NIP. 19610817 198903 1 002 dari

pangkat/golongan Pembina Tk. I, IV/b menjadi Pembina Utama Muda IV/c dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 55/K Tahun 2013, tanggal 18 Juni 2013, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dalam masa kerja golongan 24 tahun 01 bulan; 2.

Dra. Hj. HASNAWATY ABDULLAH, SH., MH., NIP. 19590725

198903 2 002 dari pangkat/golongan Pembina Tk. I, IV/b menjadi Pembina Utama Muda IV/c dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 80/K Tahun 2013, tanggal 29 Agustus 2013, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dalam masa kerja golongan 24 tahun 01 bulan; 3.

Drs. AKHMAD KHOIRON., NIP. 19680515 199303 1 003, dari

pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk. I, IV/b dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 0237/DjA/Kp.04.1/SK/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dalam masa kerja golongan 20 tahun 01 bulan;

4.

MUSTHOFA, SH., MH.., NIP. 19690415 199303 1 003, dari

pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk. I, IV/b dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 0090/DjA/Kp.04.1/SK/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dalam masa kerja golongan 20 tahun 01 bulan;

5.

SLAMET, S.Ag., SH., NIP. 19640221 199703 1 002, dari

pangkat/golongan Penata Tk. I III/d menjadi Pembina IV/a dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 0096/DjA/Kp.04.1/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dalam masa kerja golongan 16 tahun 01 bulan;

6.

SITI AISYAH S.Ag., NIP. 19700205 199703 2 001, dari

pangkat/golongan Penata Tk. I III/d menjadi Pembina IV/a dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 0091/DjA/Kp.04.1/II/2013 tanggal 25 Februari 2013, terhitung mulai tanggal 01 April 2013 dalam masa kerja golongan 16 tahun 01 bulan;

7.

SAMSUL HADI., NIP. 19660614 198702 1 001, dari

pangkat/golongan Penata Muda Tk. I III/b menjadi Penata III/c dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan

Tinggi

Agama

Surabaya

nomor:

W13-

A/3545/Kp.04.1/SK/IX/2013 tanggal 16 September 2013, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2013 dalam masa kerja golongan 19 tahun 09 bulan;

8.

Drs. ZAINAL ARIFIN, MH., NIP. 19670720 199403 1 007,

dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat reguler, terhitung mulai tanggal 01 April 2014 dari pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk. I, IV/b;

3.2.6. Kenaikan Pangkat Pilihan (KPP) Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan tidak mengusulkan Kenaikan Pangkat Pilihan (KPP), karena tidak ada pegawai yang memenuhi syarat dalam pengusulan Kenaikan Pangkat Pilihan;

3.2.7. Pegawai yang sudah mencapai batas usia pensiun Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan tidak mengusulkan usul pensiun karena tidak ada pegawai yang memasuki batas usia pensiun.

4. Pengisian Jabatan Struktural Sampai akhir tahun 2013 semua jabatan dapat terisi, baik jabatan di Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Walaupun stafnya berasal dari tenaga sukwan/honorer.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Pasuruan memiliki 2 (dua) gedung. Gedung pertama terletak di Jl. Imam Bonjol No.60 Pasuruan dengan luas tanah seluruhnya 480 m2, luas tanah untuk bangunan 284 m2 dan luas tanah untuk sarana 196 m2. Gedung pertama awalnya berfungsi sebagai tempat kerja. Sejak Pengadilan Agama Pasuruan menempati gedung yang baru (kedua) tanggal 22 Pebruari 2001 gedung pertama dialih fungsikan sebagai rumah dinas. Gedung kedua terletak di Jl. Ir H. Juanda No.11A Pasuruan dengan luas tanah seluruhnya 2.080 m2, luas tanah untuk bangunan 662 m2 dan luas tanah untuk sarana 1.000 m2. Pada tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan tidak mendapatkan belanja modal pembangunan sarana dan prasarana gedung Meskipun luas tanah Pengadilan Agama Pasuruan 2.080 m2 telah memenuhi standar Mahkamah Agung RI, namun letak gedung tidak berada di jalan protokol hal ini menyebabkan kurang nyamannya pegawai bekerja dan masyarakat merasa kesulitan datang ke Pengadilan Agama Pasuruan sehingga ke depan Pengadilan Agama Pasuruan sangat ideal kalau berada di jalan Raya Propinsi.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Agama Pasuruan sampai dengan akhir tahun anggaran 2013 dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No.

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 43 44

NAMA BARANG

2 Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filling Cabinet Besi Brandkas Bufet Papan Visual/Papan Nama Mesin Absensi Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Sice Bangku Panjang Kayu Meja Komputer Meja Resepsionis Kursi Fiber Glas/Plastik Jam Elektronik Lemari Es A.C. Window Kipas Angin Televisi Loudspeaker Sound System Stabilisator Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden / Wakil Presiden Tiang Bendera Dispenser Lambang Instansi Camera Elektronik Slide Projector Camera Digital Internet PC Unit Lap Top Notebook Printer (Peralatan Personal Komputer) Hub Alat Tenis Meja Monografi Bola Dunia (Globe)

JUMLAH

KONDISI BARANG

BARANG

Baik

Rusak

3 1 11 1 4 4 3 3 1 1 8 37 49 19 8 7 8 2 2 10 1 10 7 2

4 1 11 1 4 4 3 3 1 1 8 37 49 19 8 7 8 2 2 10 1 10 7 2

5 -

Rusak Berat 6 -

1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 22 1 8 9 1 1 1008 1

1 1 1 2 1 4 1 2 1 1 1 1 22 1 8 9 1 1 1008 1

-

-

KET

7

Pengadilan Agama Pasuruan dalam tahun anggaran 2013 mendapatkan transfer masuk berupa :

1.

Monografi (Buku-Buku Perpustakaan) 18 Buah dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya; Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pasuruan yaitu : No. 1 1 2 3 4 5 6 7

NAMA BARANG 2 Kijang Inova Toyota Avanza Honda GL Pro (Mega Pro) Honda GL Pro 2008 (Mega Pro) Supra X 125 2005 Suzuki Thunder 125 Honda NF 125 TD

JUMLAH BARANG 3 1 1 1 2 1 1 1

Baik 4 1 1 1 2 1 1 1

KONDISI BARANG Rusak Rusak Berat 5 6 -

KET 7

2.1. Penghapusan dan Penetapan Status BMN : Tahun

2013

Pengadilan

Agama

Pasuruan

tidak

melakukan

penghapusan BMN dikarenakan telah dilakukan di tahun 2012. SK Penetapan status BMN telah terbit dari : MENTERI KEUANGAN dengan nomor : 04/KM.6/WKN.10/KNL.02/2012 Tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah Agung Yang Digunakan Pengadilan Agama Pasuruan dan Surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi No. 126/BUA/SK/Vlll/2013 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada Mahkamah

Agung Republik lndonesia yang digunakan oleh Pengadilan ,Agama Pasuruan.

3.Pengelolaan Teknologi Informasi : Pengelolaan Teknologi Informasi saat ini merupakan hal yang vital dalam pelayanan di sebuah instansi. Sistem Teknologi Informasi yang baik akan membantu Instansi untuk mengambil keputusan yang tepat dan menginformasikannya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Di Pengadilan Agama Pasuruan sejak tahun 2008 memasang sistem jaringan internet (speedy) dengan Hot spot. Hal ini sangat terasa manfaatnya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan di Pengadilan Agama Pasuruan. Sistem ini ditunjang dengan aplikasi SIADA yang multifungsi, mulai dari pendaftaran perkara, daftar sidang, antrian sidang (mesin antrian) , program informasi perkara dengan layar sentuh, pembuatan instrumen sidang, berita acara sidang, putusan sampai pembuatan Akte Cerai.

a. Perangkat Keras : Perangkat keras (hard ware) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pasuruan saat ini antara lain : 14 Personal Computer (yang bisa digunakan), 4 laptop, 1 paket mesin antrian dan 1 paket layar sentuh. Banyak perangkat keras yang sudah rusak berat dan belum dilakukan peremajaan lagi, karena anggaran belum tersedia. Untuk mengatasi keuarangan sarana computer ini, maka beberapa hakim dan pegawai akhirnya menggunakan laptop pribadi untuk digunakan bekerja di kantor. b. Perangkat Lunak : Perangkat lunak (soft ware) yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pasuruan di antaranya : anti virus, soft ware mesin antrian, soft ware mesin absensi pegawai, soft ware layar sentuh, dan berbagai program aplikasi yang terkait langsung dengan bidang pekerjaan, diantaranya : Pada Kepaniteraan ada Program SIADPA .Sedangkan disektor Kesekretariatan lebih banyak lagi jenis aplikasi, misalnya pada Bidang Keuangan : ada aplikasi RKAKL, SAKPA, GPP, PERAN, SPM, PP 39/2006 dll, di bidang Umum : ada aplikasi SIMAK BMN dan aplikasi persediaan, untuk bidang Kepegawaian, ada aplikasi SIMPEG maupun SIKEP ON LINE. Sejak

tahun 2010

Pengadilan Agama Pasuruan menggunakan Fasilitas

Touchscreen (layar sentuh) perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini diharapkan membantu masyarakat yang membutuhkan konsultasi melalui meja informasi.

C. Pengelolalan Keuangan 1. Belanja Pegawai 1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2013 ini Pengadilan Agama Pasuruan menerima 2 (dua) DIPA, yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dan DIPA 04 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama). Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga yang dituangkan dalam DIPA 01 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebesar Rp. 1.440.278.000,1.2. Realisasi/pelaksanaan

Realisasi belanja pegawai Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebesar Rp. 1.470.437.026,- atau sebesar 138,92% lebih besar dari pagu yang tersedia; 1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan Tidak ada sisa anggaran belanja pegawai, karena pengeluaran lebih besar dari pagu maka terjadi defisit sebesar Rp. 412.145.492,- atau 38,92% dapat diuraikan sebagai berikut: NO

Jenis Belanja

MAK

Sisa (Rp)

1

Belanja gaji pokok PNS

511111

-268.209.000

2

Belanja pembulatan gaji PNS

511119

612

3

Belanja tunj. Suami/istri

511121

-21.208.180

4

Belanja tunj. anak

511122

-7.560.778

5

Belanja tunj. Struktural PNS

511123

-7.920.000

6

Belanja tunj. Fungsional PNS

511124

-73.435.000

7

Belanja tunj. PPh PNS

511125

-11.170.746

8

Belanja tunj. Beras PNS

511126

-26.063.400

9

Belanja uang makan PNS

511129

2.337.000

10

Belanja tunj. Umum PNS

511151

1.014.000

11

Belanja uang lembur

512211

70.000

Jumlah

-412.145.492

Saldo minus anggaran tersebut disebabkan belum disesuaikannya Pagu 51 setelah adanya kenaikan gaji Hakim. 2. Belanja Barang 2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) Dalam DIPA 01 pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 terdapat dalam satu output yaitu Layanan Perkantoran (1066.994), dengan rincian sebagai berikut : a.

1066.994.002,

Penyelenggaraan

Operasional

dan

Pemeliharaan

Perkantoran sebesar Rp. 358.203.000,-. b.

1066.994.011,

Laporan

Pelaksanaan

Anggaran

sebesar

Rp.

61.690.000,c.

1066.994.012, Penambah Daya Tahan Tubuh sebesar Rp. 12.936.000,-

d.

1066.994.013, Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai sebesar Rp.

9.660.000,e.

1066.994.014, Pengadaan Pakaian Kerja Tenaga Honorer sebesar Rp. 4.820.000,-

f.

1066.994.015, Rapat Kerja sebesar Rp. 688.000,-

g.

1066.994.016, Honor Operasional Satuan Kerja

sebesar Rp.

44.760.000,Total keseluruhan dalam DIPA 01 untuk pagu belanja barang yaitu sebesar Rp. 492.757.000,-. Dalam DIPA 04 yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan bantuan hukum di Pengadilan Agama, pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebesar Rp. 15.650.000,- dengan rician sebagai berikut : a.

Penyelesaian Administrasi Perkara sebesar Rp. 430.000,-

b.

Penanganan Perkara Prodeo sebesar Rp. 6.000.000,-

c.

Sidang Keliling sebesar Rp. 9.220.000,-

2.2. Realisasi/pelaksanaan Realisasi belanja barang DIPA 01 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebesar Rp. 492.579.940,-, bila diprosentasekan atas seluruh MAK belanja barang DIPA 01, maka prosentase realisasi belanja barang sebesar 99,96%. Realisasi belanja barang DIPA 04 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebesar Rp. 12.650.000,- atau bila diprosentasekan atas seluruh MAK belanja barang DIPA 04, maka prosentase realisasi belanja barang sebesar 80,83%. 2.2. Sisa Anggaran Pelaksanaan Sisa anggaran pelaksanaan dalam DIPA 01 pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 177.060,- atau bila diprosentasekan sisa anggaran pelaksanaan pagu belanja barang dalam DIPA 01 sebesar 0,04%. Sedangkan untuk sisa anggaran pelaksanaan dalam DIPA 04 pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- atau bila diprosentasekan sisa anggaran pelaksanaan pagu belanja barang dalam DIPA 04 sebesar 19,17%

3. Belanja Modal 3.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) NIHIL 3.2. Realisasi/pelaksanaan NIHIL 3.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan NIHIL

D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan 1.a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan (BINDALMIN) yaitu dengan sistim Meja yakni Meja I, Meja II dan Meja III. Sedangkan Kasir termasuk bagian dari Meja satu yang bertugas menerima uang panjar biaya perkara serta menyerahkan SKUM atau (kwitansi) kepada pihak-pihak berperkara. Dalam kegiatan pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), surat penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) pada tahun 2013 sebanyak 2.175 perkara dan sudah dibuatkan semua tanpa ada perkara yang belum dibagi. 1.b. Register Perkara Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 14 macam, yang meliputi : 1). Register Induk

Perkara Gugatan

2). Register Induk Perkara Permohonan 3). Register Permohonan Banding 4). Register Permohonan Kasasi 5). Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) 6). Register Surat Kuasa Khusus 7). Register Penyitaan Barang tidak bergerak 8). Register Penyitaan Barang bergerak 9). Register Eksekusi 10) Register Akta Cerai 11) Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa 12) Register Ekonomi Syari’ah 13) Register Eksekusi Putusan Arbitrase 14) Register Mediasi. 1.c. Keuangan Perkara Penerimaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Pasuruan telah dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut: 1). Buku Jurnal Keuangan Perkara, terdiri dari : - KI-PA1/G.

: Untuk perkara Gugatan.

- KI.PA1/P.

: Untuk perkara Permohonan.

- KI.PA2

: Untuk perkara permohonan Banding.

- KI.PA3

: Untuk perkara permohonan Kasasi

- KI.PA4

: Untuk perkara permohonan PK

- KI.PA5

: Untuk permohonan Eksekusi.

2). Buku Induk Keuangan Perkara : - KI.PA6

: Untuk Buku Induk Keuangan perkara.

- KI.PA7

: Untuk Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi.

3). Buku Keuangan Biaya Kepaniteraan, KI.PA8.a dan KI.PA.8b 4). Buku Kas Pembantu. 5). Buku Biaya Panggilan dan Pemberitahuan putusan 6). Buku Biaya Proses Adapun semua penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara tahun 2013 dapat dilihat sebagai berikut : c.1. Buku Induk Keuangan Perkara Ketua Pengadilan Agama Pasuruan melakukan pengawasan rutin setiap akhir bulan dan pengawasan insidentil 3 (tiga) bulan sekali pada pertengahan bulan. Sejak diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, semua uang pihak ketiga disimpan di BNI Syariah Kantor Cabang Pasuruan dengan rekening giro nomor 149931394 atas nama Pengadilan Agama Pasuruan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Ketua Pengadilan Agama meminta pada Kasir untuk menutup Kas di Bank dan diminta print out keluar masuk uang di bank. Ketua juga memerintahkan kepada pemegang Buku Induk Keuangan perkara untuk menutup pembukuannya. Pemeriksa menutup dan menandatangani penutupan tersebut serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. Adapun keadaan Buku Induk Keuangan :

PENERIMAAN : -

Saldo tahun 2012

Rp.

85.536.000,-

-

Terima tahun 2013

Rp. 1.038.539.939,- +

Jumlah

Rp. 1.127.075.939,-

PENGELUARAN : -

Biaya panggilan

Rp.

530.228.000,-

-

Biaya penerjemah

Rp.

0,-

-

Biaya sita

Rp.

1.700.000,-

-

Biaya pemeriksaan setempat

Rp.

1.950.000,-

-

Biaya sumpah

Rp.

0,-

-

Biaya pemberitahuan

Rp.

127.874.000,-

-

Pengiriman biaya Banding/Kasasi

Rp.

1.400.000,-

-

Biaya meterai

Rp.

13.278.000,-

-

Biaya pendaftaran (HHK)

Rp.

65.060.000,-

-

Biaya redaksi

Rp.

11.060.000,-

-

Biaya proses / ATK

Rp.

108.350.000,-

-

Lain-lain / Penggandaan berkas banding Rp.

1.050.000,-

-

Pengembalian sisa panjar

Rp.

-

Lain-lain / bunga bank

Rp.

175.083.000,355.939,-_ +

Jumlah

Rp. 1.037.388.939,-

Saldo

Rp.

89.687.000,-

c.2. Buku Jurnal Keuangan Perkara 1. Keuangan Tingkat Pertama : - Penerimaan

Rp. 1.117.940.939,-

- Pengeluaran

Rp. 1.030.143.939,-

- Sisa

Rp.

87.797.000,-

- Penerimaan

Rp.

5.870.000,-

- Pengeluaran

Rp.

4.695.000,-

- Sisa

Rp.

1.175.000,-

- Penerimaan

Rp.

3.265.000,-

- Pengeluaran

Rp.

2.550.000,-

- Sisa

Rp.

715.000,-

2. Keuangan Tingkat Banding :

3. Keuangan Tingkat Kasasi :

4. Keuangan Peninjauan Kembali : - Penerimaan

Rp.

0,-

- Pengeluaran

Rp.

0,- -

- Sisa

Rp.

0,-

5. Keuangan Eksekusi : - Penerimaan

Rp.

2.838.000,-

- Pengeluaran

Rp.

2.838.000,-

- Sisa

Rp.

0,-

Dengan

dikeluarkannya

Instruksi

Mahkamah

Agung

RI

Nomor

3746/DJA/KU.04.2/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 029/DJA.3/OT.01.2/I/2010 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Via SMS. Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan instruksi tersebut; Pada tanggal 23 Juli 2008 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Memenuhi peraturan pemerintah tersebut, maka setiap perkara yang didaftar dan diputus pada Pengadilan Agama Pasuruan dikenakan PNBP, selain itu juga terhadap semua kegiatan lainnya yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 dikenakan tarif PNBP, Pengadilan Agama Pasuruan memungutnya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Adapun penerimaan PNBP Pengadilan Agama Pasuruan berupa Hak Kepaniteraan dan Hak Kepaniteraan lainnya:

c.2.1. Hak Kepaniteraan - Sisa lalu (tahun 2012 yang belum disetor) Rp.

0,-

- Penerimaan tahun 2013

Rp.

65.060.000,- +

- Jumlah

Rp.

65.060.000,-

- Pengeluaran/disetor kas negara

Rp. 65.060.000,__________________ (-)

(sisa tahun 2012 + penerimaan tahun 2013)

Sisa

Rp.

0,-

- Sisa lalu (tahun 2011 yang belum disetor) Rp.

54.612.822,-

- Penerimaan tahun 2012

Rp.

54.612.822,- +

- Jumlah

Rp.

54.612.822,-

- Pengeluaran/disetor kas negara

Rp. 54.612.822,__________________ (-)

c.2.2. Hak Kepaniteraan Lainnya

(sisa tahun 2011 + penerimaan tahun 2012)

Sisa

Rp.

0,-

PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, yakni sisa penerimaan PNBP

tahun 2012 sebesar Rp. 0,- dan

penerimaan PNBP tahun 2013 hingga tanggal 31 Desember 2013 sebesar Rp. 119.672.822,-, telah disetor semua, sebesar Rp. 119.672.822,-

1.d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama Pasuruan telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1). Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan yakni Model LI-PA1 s.d. LI-PA8. 2). Pola Dirjen Badan Peradilan Agama yakni B3 s.d. B6. dan RK1 s.d. RK8. 3). Pola Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa, Penyampaian Akta Cerai,

Penyampaian

Pemberitahuan

salinan

terjadinya

putusan

perceraian

cerai/Penetapan kepada

KUA,

talak/ Laporan

pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, dari sisa perkara tahun 2012 yang diputus tahun 2013 dan perkara yang diterima dan diputus tahun 2013. Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya melalui Faximile dan email, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Agama Pasuruan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

kepada Dirjen Badan Peradilan Agama dan Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I telah sesuai dengan ketentuan diatas.

Pengadilan Agama Pasuruan telah mengirimkan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan, dan laporan tahunan, khusus untuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dikirim melalui courier maupun email.

1.e. Kearsipan Perkara Penataan arsip berkas perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan dilaksanakan dengan menggunakan sistim box dan disusun berdasarkan nomor urut perkara pada tiap tahun. Sedangkan tiap box terdiri dari 15 berkas perkara, dari perkara putus tahun 2013 sebanyak 2.211 perkara dan ditambah sisa perkara putus tahun 2012 yang belum masuk Box file sebanyak 141 perkara, sehingga jumlahnya 2.352 perkara. Dari jumlah tersebut yang telah masuk Box arsip sebanyak 2.135 perkara (92,9%) sedangkan sisa perkara putus yang belum masuk Box tahun 2013 sebanyak 217 perkara (7,1%), sisa tersebut karena ada yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan belum ikrar talak;

1.f. Pemberian Akta Cerai. Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Panitera berkewajiban memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Selama tahun 2013 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan Akte

cerai sebanyak 1794 set dari 1849 putusan perkara perceraian yang dikabulkan (cerai talak dan cerai gugat) pada tahun 2013, ditambah sisa perkara yang diputus pada tahun 2012, sisanya 204 putusan belum ataupun tidak diterbitkan akta cerainya karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan NE; Dari AC sebanyak 1794 Set tersebut yang telah diambil oleh pihakpihak sebanyak 1338 set, sehingga yang belum diambil sebanyak 456 set (38,04%), karena salah satu pihak ada yang ghoib atau diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, akan tetapi Pengadilan Agama Pasuruan telah Pro Aktif terhadap para pihak yang belum mengambil Akta Cerai dengan memberitahukan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan agar diperintahkan untuk mengambil Akta Cerainya.

1.g. Penyampaian Salinan Putusan Perceraian/Penetapan Talak kepada KUA. Berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa “ Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Pasuruan rutin mengirmkan salinan putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap/penetapan cerai talak. Akan tetapi setelah adanya surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 30 Nopember 2006, Nomor : W13A/2431/Hk.03.5/XI/2006, yang dikirim hanya daftar rekapitulasi telah terjadinya perceraian.

1.h. Pembinaan Hukum, Hisab dan Rukyat. Pembinaan Hukum yang meliputi didalamnya Hisab, sumpah dan pemberian keterangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah/Ormas apabila diminta. 1).Pengadilan Agama Pasuruan dalam tahun 2013 tidak

mengirimkan

pegawainya untuk mengikuti kursus Hisab Rukyat karena sejak peralihan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung R.I, tugas Hisab Rukyat beralih menjadi kewenangan Departemen Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A kewenangan Pengadilan Agama hanya

memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Selain itu Pengadilan Agama diberi kewenangan memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. 2).Penyuluhan Hukum pada tahun 2013, Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan penyuluhan Hukum kepada masyarakat, baik langsung kepada masyarakat bersamaan dengan sidang keliling, maupun melalui beberapa radio di Pasuruan secara interaktif, meskipun dalam DIPA Pengadilan Agama Pasuruan

tidak tersedia dana untuk kegiatan

tersebut; 3).Pemberian keterangan/nasehat pada Instansi/Ormas. Pengadilan

Agama

Pasuruan

telah

melakukan

pemberian

keterangan/nasehat mengenai perkawinan dan Hukum Islam atas permintaan Ormas dalam waktu tertentu dan RKPD Pasuruan setiap 3 bulan sekali dengan nara sumber Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim. 4).Melaksanakan Rukyatul Hilal. Sejak peralihan Peradilan Agama dari Departemen Agama R.I menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 2004, Pengadilan Agama Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal hanya sebatas mendampingi Departemen Agama Kabupaten/Kota Pasuruan dan menyiapkan Hakim . Adapun kegiatan Rukyatul Hilal yang diikuti Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 yaitu H awal Ramadhan 1434 H, awal Syawal 1434 H dan pada awal Dzulhijjah 1434 di Pantai Ngliyep Wilayah koordinator Malang dan dalam pelaksanaannya belum pernah berhasil melihatnya

2. Administrasi Umum 2.a. Surat Menyurat Pengurusan tata persuratan di Pengadilan Agama Pasuruan telah dilakukan dengan sistem kearsipan dinamis, meskipun masih belum sempurna

mengingat sarana dan prasarananya kurang memadai. Berikut ini jumlah surat-surat yang masuk maupun yang keluar menurut kode surat, selama tahun 2013.

SURAT KELUAR

NO

KODE SURAT MASUK

BULAN OT

HM

KP

KU

KS

PL

HK

JUMLAH PP PB PS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

JANUARI

17

3

89

26

-

-

166

-

-

-

301

2

FEBRUARI

8

-

20

15

1

-

187

-

-

-

231

3

MARET

2

9

32

10

-

2

180

1

-

-

236

4

APRIL

4

8

31

12

-

6

212

4

-

-

277

5

MEI

4

5

64

20

-

-

168

4

-

-

265

6

JUNI

8

2

13

16

-

2

180

-

-

-

221

7

JULI

4

7

51

15

-

-

147

2

1

1

228

8

AGUSTUS

4

6

26

16

-

-

109

-

-

2

163

9

SEPTEMBER

10

15

37

15

-

-

100

1

-

1

179

10

OKTOBER

3

5

22

11

-

-

142

4

-

-

187

11

NOPEMBER

7

8

16

13

-

-

138

9

-

-

191

12

DESEMBER

9

4

38

19

-

-

152

-

-

-

222

JUMLAH

80

72

439

188

1

10

1881

25

1

4

2701

SURAT masuk

KODE SURAT MASUK OT HM KP KU KS PL HK PP PB PS

NO

BULAN

1 1 2

2 JANUARI FEBRUARI

3 2 -

4 3 3

5 4 8

6 6 2

7 1 -

8 -

3

MARET

1

5

3

3

-

2

4

APRIL

11

1

7

2

-

2

5

MEI

2

3

12

2

-

-

6 7

JUNI JULI

3

3 2

4 7

1 25

-

1 -

8

AGUSTUS

3

3

5

1

-

-

9 10 11

SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER

4

23 8 14

1 3 1

1 2 2

-

1 -

12

DESEMBER

4

1

1

1

-

-

30

69

56

48

1

6

JUMLAH

LAIN-LAIN KODE JML 9 10 11 12 13 171 1 TL 1 180 1 IKAHI 1 BID 1 PK 1 163 KHL 1 MH 1 SK 1 AG 1 127 3 BS 1 S 1 TL 1 BD 1 152 5 BP 1 B 1 137 4 2 129 - TUAKA 1 BP 3 115 1 SP 1 S 1 82 1 WKN 1 123 4 SPM 2 165 8 PW 1 123 13 IKAHI 2 SEK 1 1667 39 2 27

Keterangan : OT

:

Organisasi dan Tatalaksana

PL

:

Perlengkapan

HM

:

Kehumasan

HK

:

Hukum

KP

:

Kepegawaian

PP

:

Pendidikan dan Pelatihan

KU

:

Keuangan

PB

:

Penelitian dan Pengembangan

KS

:

Kesekretariatan

PS

:

Pengawasan

JUMLAH

14 189 195

181

158

179 155 164 133 110 142 194 147 1947

2.b. Perpustakaan Perpustakaan

Pengadilan

Agama

Pasuruan

cukup

penting

keberadaannya bagi peningkatan kualitas SDM pegawai, terutama untuk menambah referensi dan wawasan Hakim, pegawai, mahasiswa PKL mapun masyarakat lainnya. Adapun penempatan buku-buku perpustakaan tersebut ditempatkan diruang tersendiri/ruang perpustakaan. Al hamdulillah Tahun 2013 ini dilakukan pembenahan perpustakaan, yaitu : katalogisasi, buku induk, bukuk pinjaman, kartu pinjaman, soft ware katalog dll, sehingga bisa melayani peminjaman bagi pihak-pihak yang membutuhkan .

B A B VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI B.

Kesimpulan 1.

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebanyak 2.175 perkara, mengalami peningkatan sebanyak 183 perkara atau 9,19%

dibandingkan perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 1.992

perkara; 2.

Pelaksanaan administrasi perkara Pengadilan Agama Pasuruan dengan pola BINDALMIN sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KMA/001/SK/5/1991), meskipun masih perlu disempurnakan;

3.

Penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 sebanyak 2.211 perkara atau 86,54 %, menyisakan 344 perkara atau sebesar 13,46% dari 2.255 perkara termasuk sisa perkara tahun 2012 sebanyak 380 perkara ditambah perkara diterima tahun 2013 sebanyak 2.175 perkara, dibandingkan dengan penyelesaian perkara tahun 2012 sebanyak 1.981 perkara atau 83,90% yang menyisakan 380 perkara atau sebesar 16,10% dari 2.361 perkara termasuk sisa tahun 2011 sebanyak 369 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2012 sebanyak 1.992 perkara, maka tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 2,64%. Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2013 dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2012, ada penurunan sisa sebanyak 36 perkara, hal ini terjadi karena pada tahun 2013 di Pengadilan Agama Pasuruan ada 8 Majelis Hakim;

4.

Pengadilan Agama telah melakukan 8 area perubahan, yaitu : Area Pola Pikir dan budaya kerja, area penaataan peraturan perundang undangan, area perubahan penataan dan penguatan organisasi, area perubahan penataan tata laksana, area perubahan penataan sistem manajemen SDM aparatur, Area perubahan penguatan pengawasan, area perubahan penguatan akuntabilitas kinerja dan area perubahan peningkatan kualitas pelayanan publik, walaupun pelaksanaannya belum sempurna

5.

Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 telah aktif memanfaatkan informasi teknologi yaitu telah mengirim jadual sidang, rekapitulasi perkara yang diputus dan panggilan bagi pihak yang alamatnya tidak jelas melalui

email [email protected] dengan tembusan email [email protected] dan memasukan di Website Pengadilan Agama Pasuruan www.papasuruan.go.id Disamping itu, masyarakat dapat meng-akses informasi perkara melalui SIADPA WEB pada menu INFORMASI PERKARA di www.pa-pasuruan.go.id atau dapat juga di akses di www.perkara.net dan infoperkara.badilag.net 6.

Pengadilan

Agama

Pasuruan

telah

melaksanakan

Peraturan

Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Realisasi Penerimaan PNBP Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2013 untuk Hak Kepaniteraan sebesar Rp. 65.060.000,-

dan untuk hak kepaniteraan lainnya sebesar Rp.

54.612.822,-. 7.

Sejak tahun 2008, Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan Instruksi Mahkamah Agung RI Nomor 3746/DJA/KU.04.2/XII/2008 tanggal 3

Desember

2008

dan

Surat

Dirjen

Badilag

Nomor:

029/DJA.3/OT.01.2/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Via SMS (SMS Gate way) 8.

Sebagaimana diamanatkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, putusan Pengadilan Agama Pasuruan selain di upload di direktori putusan Mahakamah Agung R.I., juga di up load ke Web site Pengadilan Agama Pasuruan , termasuk

panjar biaya perkara dan

realisasi anggaran, hal ini sebagai wujud pelaksanaan “judicial tranparansi” atau keterbukaan informasi peradilan. 9.

Untuk meningkatkan kedisiplinan dilingkungan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2012 ini diterbitkan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Agama Pasuruan, dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan nomor : W13-A15/1819/HM.00/SK/IX/2012 tanggal 3 September 2012. Kode etik ini berisi : prinsip dan Prilaku PNS, Aturan Prilaku, Hubungan antar sesama PNS, hubungan PNS dengan jabatan dan tugasnya, hubungan PNS dengan atasannya, hubungan PNS dengan bawahannya, hubungan PNS dengan pihak berperkara, Kewajiban dan larangan dan sanksi atas pelanggaran tersebut .

10.

Pengadilan Agama Pasuruan sudah melaksanakan tugas pengawasan

internal yang berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sedangkan untuk pengawasan kedisiplinan pegawai berpedoman kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 35/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; 11.

Program Pembinaan dan pengelolaan sumber daya (pegawai), anggaran, sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Pasuruan sudah berjalan efektif sesuai rencana yang ditetapkan, meskipun perlu ditingkatkan;

12.

Jumlah sumber daya (pegawai) Pengadilan Agama Pasuruan saat ini masih terasa kurang jumlahnya, dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Terutama Panitera Pengganti murni yang hanya 1 orang

Hal ini

mengakibatkan beberapa pegawai yang rangkap jabatan; 13.

Luas tanah dan gedung Pengadilan Agama Pasuruan 2.082 M2 sudah memenuhi standar yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, hanya saja letak gedung yang berada didaerah perkampungan dan tidak berada di jalan protokol mengakibatkan kurang nyamannya pegawai bekerja dan masyarakat kesulitan mengetahui letak gedung kantor Pengadilan Agama Pasuruan;

B. Rekomendasi : 1.

Dalam

rangka

meningkatkan

proses

penyelesaian

perkara

dan

menyeimbangkan rasio jumlah hakim pada Pengadilan Agama Pasuruan, perlu penambahan tenaga Panitera Pengganti ; 2. Untuk melaksanakan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/KMA/SK/I/2011 tentang keterbukaan informasi perlu: a. Optimalisasi SDM yang ada untuk mensupport program IT dan melakukan upaya untuk meningkatkan kemampuan SDM IT, seiring terus berkembangnya kecanggihan teknologi b. Penambahan dan up grade sarana dan prasarana pendukung IT ,diantaranya:

Computer server, Computer kerja, printer, scaner ukuran folio, antivirus beserta anggaran perawatannya 4. Pelaksanaan Program Nasional berupa sidang keliling sudah berjalan efektif, namun untuk penyerapan anggaran perkara Prodeo belum maksimal, karena itu perlu dilakukan penyebar luasan informasi yang lebih luas lagi tentang program ini kepada masyarakat miskin 5. Dalam rangka pemanfaatkan PNBP guna menunjang tambahan anggaran belanja operasional perlu diusulkan peraturan tentang pengelolaan PNBP; 6. Untuk menunjang kelancaran tugas, kenyamanan kerja dan kewibawaan Pengadilan Agama Pasuruan perlu

pengadaan tanah baru untuk

pembangunan gedung yang strategis dan terletak di jalan protokol. 7. Agar kantor lama yang sudah resmi menjadi rumah dinas bisa berfungsi optimal

sebagai

rumah

dinas

pada

umumnya

perlu

di

usulkan

pembangunannya.

Pasuruan, 31 Desember 2013 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

H. ANANG SETIO BUDI, SH. MH NIP. 19620106 199203 1 001

بسم هللا الر حمن الر حيم

Recommend Documents