PUTUSAN NomorXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm
ﺑِﺳْ ِم ّﷲِ اﻟرﱠ ﺣْ ﻣ َِن اﻟرﱠ ِﺣﯾِْم DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara: PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa HNKJ, Kecamatan SNKUT, Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Desa HNKJ, Kecamatan SNKUT Kabupaten Lampung Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama Tersebut; Telah mempelajari berkas perkara; Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan; Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini di persidangan; DUDUK PERKARA
Hal. 1 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Bahwa Penggugat berdasarkan surat
gugatannya tertanggal
25
April 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan NomorXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm, tanggal 25 April 2016 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1.
Bahwa pada tanggal 11 Januari 2002 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SNKUT Kabupaten lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah NomorXX/19/I/2002 tanggal 15 Januari 2002;
2.
Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal semula di rumah orangtua Penggugat di Desa HNKJ selama 1 tahun lalu tinggal di rumah orangtua Tergugat di PBR selama 1 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di PBR selama 10 tahun;
3.
Bahwa selama terikat pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang diberi nama : 1. ROA binti TERGUGAT, umur 13 tahun. 2. DALS bin TERGUGAT, umur 7 tahun;
4.
Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis selama 8 tahun;, namun setelah itu sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan: 1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 2. Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas
Hal. 2 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
5.
Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan November tahun 2013 disebabkan Penggugat menasehati Tergugat yang sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, akan tetapi Tergugat tidak terima malah marah-marah kepada Penggugat lalu memukul Penggugat; yang akhirnya Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;;
6.
Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7.
Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat tidak ridho karena Penggugat merasa tersiksa lahir maupun batin, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Kotabumi;
8.
Bahwa 2 orang anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama 1. ROA binti TERGUGAT, umur 13 tahun. 2. DALS bin TERGUGAT, umur 7 tahun; saat ini masih kecil, dan masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan untuk menjaga perkembangan jiwa anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak-anak tersebut;
9.
Bahwa Penggugat tidak mempunyai pekerjaan ataupun penghasilan sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat, maka untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari membayar biaya perkara ini (prodeo);
Hal. 3 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan selanjutnya memutuskan perkara ini sebagai berikut : PRIMER: 1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cumacuma (Prodeo) 2. Mengabulkan gugatan Penggugat ; 3. Menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat; 4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara; SUBSIDER: -
Mohon putusan yang seadil-adilnya; Bahwa pada hari dan waktu sidang yang telah ditentukan untuk
pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan NomorXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm tanggal 28 April 2016, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah; Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kedua belah pihak yang berperkara hadir, sedang Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan sah, meskipun telah dipanggil
Hal. 4 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; Bahwa untuk menguatan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan SNKUT NomorXX/19/I/2002 tanggal 15 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan SNKUT, fotokopi tersebut telah dimeterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P; Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: 1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa HNKJ, Kecamatan SNKUT, Kabupaten Lampung Utara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dekat Penggugat; Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 yang lalu, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak; Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah KMPR
Hal. 5 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Propinsi Riau selama 1 tahun, dan terakhir mereka tinggal di rumah milik bersama di daerah KMPR Propinsi Riau sampai pisah; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak 8 tahun usia pernikahan, mereka sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alsan yang jelas; Bahwa menurut cerita dari Penggugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Nopember 2013 yang lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi; Bahwa
pihak
keluarga
sudah
berusaha
untuk
mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; 2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa HNKJ, Kecamatan SNKUT, Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat; Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2002 yang lalu, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
Hal. 6 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di daerah KMPR Propinsi Riau selama 1 tahun, dan terakhir mereka tinggal di rumah milik bersama di daerah KMPR Propinsi Riau sampai pisah; Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sejak 8 tahun usia pernikahan, mereka sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat sering pulang larut malam tanpa alsan yang jelas; Bahwa menurut cerita dari Penggugat, dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir tahun 2013 yang lalu, Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan sejak itu tidak pernah berkumpul lagi; Bahwa
pihak
keluarga
sudah
berusaha
untuk
mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil; Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, kesimpulan Penggugat tetap pada pokok gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan; Bahwa
Penggugat
merupakan
warga
yang
tidak
mampu,
berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa HNKJ NomorXXX/14/HJ-SU/IV/2016, tertanggal 25 April 2016;
Hal. 7 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara siding, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini; PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas; Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat; Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;
Hal. 8 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah diuraikan dalam duduk perkara; Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap; Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, majelis hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P, serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya; Menimbang, bahwa alat bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Penggugat dan
Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu
Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (legitima persona standi in judicio) dalam perkara a quo;
Hal. 9 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Januari 2002, dan belum pernah bercerai;
-
Bahwa terbukti setidaknya sejak 8 tahun usia pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan sulit untuk rukun kembali disebabkan karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alsan yang jelas;
-
Bahwa dalam pertengkaran sering terjadi KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
-
Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2013, tidak pernah kumpul bersama dan tidak saling memperdulikan lagi;
-
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan kini Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat; Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan
Hal. 10 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga
Penggugat dan
Tergugat telah pecah dan sulit
diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud; Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT, yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat
dengan
kondisi
seperti
tersebut
diatas,
diyakini
akan
mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan yang padahal menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqhiyah:
ﺩرﺀاﻟﻣﻔﺎ ﺴﺩ ﻤﻘﺪﻢ ﻋﻟﻰ ﺠﻟﺐ اﻠﻤﺻﺎ ﻟﺢ Artinya: “Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diutamakan dari pada mendambakan kemaslahatan”; dengan demikian jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dari Tergugat agar terhindar dari mafsadat;
Hal. 11 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II hal 290 yang artinya sebagai berikut: “Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain suhra)”. Menimbang,
bahwa
berdasarkan
pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka alasan perceraian Penggugat tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang undang No 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabumi diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan
Hal. 12 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat menikah dan dimana Penggugat dan tergugat berdomisili; Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara secara cumacuma (prodeo) dengan Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa HNKJ NomorXXX/14/HJ-SU/IV/2016, tertanggal 25 April 2016, maka berdasarkan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi NomorXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm tertanggal 25 April 2016 serta Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabumi NomorXXXX/Pdt.G/2016/PA.Ktbm tertanggal 25 April 2016, maka biaya perkara ini dibebankan malalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi; Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI: 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek; 3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat; 4. Memerintahkan
Panitera
Pengadilan
Agama
Kotabumi
untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan SNKUT Kabupaten Lampung Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
Hal. 13 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
5. Membebankan biaya perkara melalui DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2016 sejumlah Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah); Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 03 Sya’ban 1437 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotabumi yang terdiri dari H. A. FERNANDESZ, S.Ag., MSy. sebagai Ketua Majelis dan ANTONI SAID, S.Ag. serta H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu YULI ANITA, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
HAKIM ANGGOTA
dto
KETUA MAJELIS
dto
ANTONI SAID, S.AG
H. A. FERNANDESZ, S.Ag., MSy.
HAKIM ANGGOTA
dto
H. MOHAMAD MU'MIN, S.HI., MH.
Hal. 14 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm
PANITERA PENGGANTI dto YULI ANITA, SH
Perincian biaya : 1. Biaya Proses
Rp.
2. Biaya Panggilan
Rp. 150.000,-
3. Meterai
Rp.
Jumlah
50.000,-
6.000,-
Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)
Hal. 15 dari 15 halaman Putusan. NoXXXX /Pdt.G/2016/PA.Ktbm