بسم هللا الرحمن الرحيم

SALINAN PUTUSAN Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Ambon mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara : PEMBANDING, Perempuan umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada OBETH LOHY SH,. Advokat/Pengacara, berkantor pada Advokat Lohy SH, dan Rekan beralamat di Jl.Belut RT.02/RW.01 Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi, Kebupaten Maluku Tengah. Semula disebut Penggugat, sekarang disebut sebagai “Pembanding”. Melawan TERBANDING,

laki-laki umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGAH. Semula disebut Tergugat, sekarang disebut sebagai “Terbanding”.

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding. Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

TENTANG DUDUK PERKARANYA Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Msh tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir

1436 Hijriyah yang amarnya menyatakan sebagai

berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat 2. Membebankan kepada Penggugat. Untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah ) Membaca berita acara sidang terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015, dimana pada saat putusan di bacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tetapi tanpa hadirnya Tergugat Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Masohi, yang menyatakan bahwa pada tanggal 2 Maret 2015, Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Masohi tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 5 Maret 2015 Membaca memori banding pembanding yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasanya pada tanggal 5 Maret 2015, dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Maret 2015 dimana pembanding menyatakan keberatan karena pengadilan tidak bersandar pada hukum yang benar yang seharusnya dengan tidak hadirnya Tergugat dipesidangan 3 kali secara berturut turut majelis Hakim menjatuhkan putusan Verstek. Untuk itu diduga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi sangat sarat dengan rekayasa dalam menjatuhkan putusannya. Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Masohi tanggal 27 Maret 2015 menerangkan bahwa Terbanding telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, namun ternyata Terbanding tidak datang untuk keperluan itu; Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor W24-A/394/Hk.05/IV/2015 tanggal 6 April 2015 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Masohi Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Msh, yang dimohonkan banding pada tanggal 2 Maret 2015 yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Ambon dengan Surat Panitera Nomor W24-A2/262/HK.05/III/2015 bertanggal 27 Maret 2015 telah terdaftar

dalam

Register Perkara Banding pada

Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada tanggal 2 April 2015 dengan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB; TENTANG HUKUMNYA Dalam proses banding Menimbang, bahwa oleh sebab permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima; Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan pada tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding; Dalam upaya damai Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Masohi telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat

rukun kembali dengan Tergugat

sedangkan upaya damai dengan melalui bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. dan oleh karenanya majelis hakim Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa upaya damai tersebut secara hukum telah cukup dan oleh karenanya pula proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan

Dalam Pokok Perkara Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2015 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Primer: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING) 3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan hukum yang berlaku. Subsider: Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) Menimbang, bahwa berdasarkan memori banding Pembanding tertanggal 5 Maret 2015, yang menyatakan bahwa Pembanding keberatan atas ditolaknya gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim tingkat pertama; Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat , yang disampaikan secara tertulis di persidangan, yang dikuatkan dengan alat bukti surat(P )serta saksi-saksi, yaitu SAKSI PENGGUGAT I

dan SAKSI PENGGUGAT II, ditemukan fakta-fakta

hukum mengenai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang secara kronologis sebagai berikut: Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

1. Bahwa berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 31/1/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 03 April 2009 (bukti-P.), Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam. 2. Bahwa berdasarkan posita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai anak. 3.

Bahwa dari posita Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat diketahui bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun bertempat tinggal bersama di Kelurahan Lesane akan tetapi saat ini telah terjadi perselisihan dan percekcokan.

4.

Bahwa menurut Penggugat perselisihan dan percekcokan tersebut disebabkan karena Tergugat suka meminum minuman keras, suka berjudi dan telah berselingkuh dengan perempuan lain dan pada pertengkaran yang terakhir Tergugat mengatakan secepatnya Penggugat menceraikan Tergugat.

5.

Bahwa

Penggugat sudah lama bersabar dalam menghadapi sifat dan tabiat

Tergugat dengan harapan Tergugat bisa berubah akan tetapi Tergugat tidak bisa berubah sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat. 6.

Bahwa saksi-saksi Penggugat, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah-pisah, Penggugat

tinggal di Desa Namaelo bersama saksi

sedangkan Tergugat tinggal di Kelurahan Lesane. Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut : 1.

Bahwa dari semua posita yang dikemukakan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikwalifikasikan kedalam alasan perceraian menurut pasal 19 huruf ( f )

Peraturan Pemerintah nomor 9

tahun 1975 Jo. pasal 116 hutuf ( f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisaratkan bahwa Penggugat/Pembanding dengan Tegugat/Terbanding sebagai suami isteri Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukum lagi dalam rumah tangga. 2.

Bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Masohi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut dan putusan yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini lazim disebut dengan putusan verstek

3.

Bahwa berdasarkan pasal 149 RBg menentukan gugatan dapat dijatuhkan dengan verstek jika : a. Tergugat tidak datang menghadap di persidangan pada hari yang telah ditentukan. b. Tergugat tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap. c. Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. d. Gugatan beralasan dan berdasar hukum.

4.

Bahwa dengan tidak hadirnya setelah dipanggil secara resmi dan patut berdasar pasal 149 RBg Tergugat dianggap telah mengakui secara bulat dan murni akan kebenaran dalil-dalil Penggugat namun khusus perkara perceraian putusan verstek dapat dijatuhkan setelah alasan perceraian dapat dibuktikan.

5.

Bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dapat dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut: a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi –saksi dari Penggugat semula antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dengan menempati tempat kediaman bersama yaitu dikelurahan Lesane akan tetapi sekarang sudah berpisah tempat tinggal. b. Bahwa sikap Penggugat/Pembanding yang tidak mau serumah lagi dengan meninggalkan Tergugat akibat serentetan peristiwa yang terjadi sejak tahun 2010 dan puncaknya pisah ranjang bahkan pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi walaupun masih dalam satu kota sampai perkara aquo diajukan ke Pengadilan Agama, maka dapat ditarik suatu kesimpulan telah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.Hal mana telah sesusi dengan yurisprodensi Mahkamah Agung nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali seperti semula berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sehingga alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki peraturan yang berlaku telah terpenuhi. c. Bahwa pengalaman saksi Nurlela Watihelu binti Abdul Maja Watihelu yang telah memediasi Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. 6.

Bahwa semua fakta tersebut menunjukkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yurisprodensi Mahkamah Agung nomor 3180 K/AG/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti cek-cok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.

7.

Bahwa melihat sikap dari Penggugat/Pembanding yang tetap menggugat cerai dan majelis tingkat pertama telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat/Pembanding namun tidak berhasil menunjukkan ketidak senangan Penggugat kepada Tergugat telah memuncak, sedang Tergugat sudah tidak berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan bukti tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah pecah, sehingga sudah tidak dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Al qur-an surat Ar Rum ayat 21 serta pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya, hal mana telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama dalam pertimbangan hukum putusan ini sebagaimana tersebut dalam kitab Ghoyatul Maram yang menyatakan : Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

‫واذا اشتدعد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاﴈ طلقة‬

Artinya : Apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu.

8. Bahwa dengan telah dilakukan upaya damai oleh majelis hakim tingkat pertama dengan cara menasehati Penggugat, serta sikap Penggugat yang tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai

dan sikap Tergugat yang tidak hadir

dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 9. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama bahwa; a. Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan secara konprehensip keterangan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, karena semata mata hanya membuktikan factor penyebab perceraiannya saja. b. Pengadilan Agama khusus dalam perkara perceraian bukanlah mencari siapa yang salah atau yang benar dalam sengketa rumah tangga,

namun

yang terpenting adalah mencari fakta apakah rumah tangga masih dapat dipertahankan atau tidak (broken married) sedangkan dari alur pemeriksaan ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat/pembanding dan Tergugat/terbanding sudah “pecah” dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali; c. Ketidak hadiran Tergugat dipersidangan setelah dipanggil secara patut telah menujukkan ketidak mauan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

d. Gugatan Penggugat

telah cukup beralasan menurut hukum untuk

menggugat cerai kepada Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat. 10. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan Pengadilan Agama Masohi

harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman suami istri serta di tempat perkawinannya dahulu dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Menimbang, bahwa untuk melaksanakan perintah undang-undang dimaksud, dan

untuk

terwujudnya

ketertiban

hukum,

majelis

hakim

tingkat

banding

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

serta di tempat perkawinannya

dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka amar putusan hakim tingkat banding mengenai hal ini akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini; Dalam Pemeriksaan Tingkat Banding

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tanggal 5 Maret 2015 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Masohi in casu yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa

Pembanding

menyatakan

keberatan

karena

pengadilan

tidak

mempertimbangkan 2 alat bukti surat yang diajukan Penggugat 2. Bahwa

Pengadilan Agama Masohi tidak mempertimbangkan ketidak hadiran

Tergugat 3 kali secara berturut-turut yang seharusnya majleis hakim menjatuhkan putusan Verstek. Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut yang pada intinya secara keseluruhan telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, maka keberatan ini tidak perlu dipertimbangkan lagi; Menimbang, bahwa oleh sebab perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Masohi Nomor 0001/Pdt.G/2015/PA.Msh yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriah, tidak dapat dipertahankan secara keseluruhan, maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Ambon akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini; Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini; M E NG A DI L I Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

-

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

-

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Agama

Masohi

Nomor

0001/Pdt.G/2015/PA.Msh yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1436 Hijriah dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat.

2.

Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERBANDING) atas Penggugat ( PEMBANDING).

3.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah dan Pegawiai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

4.. Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat

pertama sebesar Rp 316.000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan pada

tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Ambon pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1436 H. oleh kami Drs.Mahmudi MH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Hakim Ketua Majelis,H.Basuni SH.MH dan Drs.H.Abdullah Tsanie SH.M.Hum, masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Dra.Hj.Talhah Rahawarin selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding. Hakim Anggota

Hakim ketua Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB

ttd

ttd

H. Basuni SH.MH

Drs. Mahmudi MH.

Hakim Anggota ttd Drs.H.Abdullah Tsanie, SH.M.Hum Panitera pengganti ttd Dra.Hj.Talhah Rahawarin Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya pemberkasan

: Rp 139.000,00

2. Biaya redaksi

: Rp

5.000,00

3. Biaya materai

: Rp

6.000,00

Jumlah

: Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah) Disalin Sesuai Aslinya Ambon, 18 Mei 2015 Panitera Pengadilan Tinggi Aama Ambon ttd

Drs. H. Husein Kumkello, MH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2015/PTA.AB