KATA PENGANTAR
بسـم هللا الر حمـن الر حيـم Alhamdulillah, kami bersyukur ke hadirat Allah SWT, atas Hidayah dan Maunah-Nya kepada kita, sehingga Laporan Pelaksanaan Tugas Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2011 ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini dibuat
untuk memenuhi kewajiban Pengadilan
Agama Pasuruan yang harus dibuat pada setiap akhir tahun.
Disamping itu laporan ini dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pimpinan Pengadilan Agama Pasuruan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan Mahkamah Agung RI sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas 2011, sekaligus sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkepentingan; Atas nama Pimpinan Pengadilan Agama Pasuruan, kami mengucapkan terima kasih kepada segenap karyawan/karyawati Pengadilan Agama Pasuruan dan kepada Tim Penyusun khususnya, yang dengan tulus ikhlas membantu kami guna menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Tugas Tahun 2011 ini. Dan tak lupa kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memberikan bimbingan dan petunjuknya. Semoga semua kerja keras dan bimbingan tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. Kami berusaha menyusun laporan ini sebaik mungkin, tetapi kami menyadari Laporan tahunan ini masih terdapat kekurangan disana-sini, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan dari semua pihak guna menyempurnakan laporan ini dimasa yang akan datang. Semoga Laporan Pelaksanaan Tugas tahun 2011 ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Pasuruan, 30 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
Drs. H. SUGITO MUSMAN,SH NIP. 195507121982031003 1
BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Gerakan pembaharuan Mahkamah Agung menemukan momentumnya saat dicanangankannya Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung. Hal ini menjadi tonggak sejarah pembaharuan peradilan Indonesia untuk jangka waktu 2010-2035. Cetak biru ini lahir melalui proses panjang, yang melibatkan partisipasi 4 peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung. Hal ini semakin mempertajam Gerakan Pembaharuan peradilan yang tengah berlangsung di semua sektor. Perubahan yang dilakukan diharapkan akan semakin terstruktur, terukur dan tepat sasaran. Usaha transparansi dan penegakan keadilan pada dunia Peradilan dewasa ini menjadi salah satu isu sentral dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara hal ini sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang keterbukaan informasi di Pengadilan yang menghendaki prinsip akuntabilitas dan transparansi peradilan guna mendukung indenpensi peradilan. Saat ini perasaan masyarakat menjadi sangat sensitif terhadap segala kebijakan pemerintah dan terhadap proses peradilan. Masyarakat mendambakan pelayanan yang prima dari petugas-petugas pemerintah dan negara pada umumnya dan dari aparatur peradilan khususnya. Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan dibawahnya yang menjadi pilot project revormasi birokrasi Nasional sejak tahun 2007 telah berhasil melakukan perubahan yang besar pada kinerja Peradilan Agama, mulai dari mutu pelayanan, tanggung jawab maupun kedisplinan pegawai. Paradigma pembinaan yang pernah dikembangkan sekarang ini harus disandingkan dengan paradigma pelayanan kepada masyarakat.Karena masyarakat kita sedang bergerak ke arah terwujudnya masyarakat madani. Itu berarti sekarang sedang terjadi proses penguatan dan pemberdayaan masyarakat. Melalui kebebasan pers dan kemajuan tehnologi yang luar biasa, pengawasan dari masyarakat terhadap pelayanan itu akan berjalan efektif. Perubahan yang sedang berlangsung itu kiranya secara positif harus disambut oleh aparat, bukan saja dengan peningkatan aktualisasi asas-asas efisiensi dan efektivitas dalam rangka perbaikan kinerja, melainkan juga dengan mengutamakan penyebaran informasi dengan semangat keterbukaan dan transparansi. Pengetahuan obyektif masyarakat
mengenai kondisi dan permasalahan, dengan demikian akan melahirkan dialog-dialog yang berkualitas dan yang lebih bermanfaat khususnya untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 71/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang ketentuan penegakan disiplin kerja dalam melaksanakan pemberian tunjangan khusus kinerja hakim dan pegawai negeri pada Mahakamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dituntut semua aparatur peradilan untuk menegakkan dan meningkatkan kedisiplinan guna mendukung program reformasi birokrasi; Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sangat perlu diinformasikan kepada masyarakat, terutama karena produk dari Pengadilan Agama bersentuhan dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga dengan cepat dapat mengundang kesalahpahaman, kecurigaan dan kritik dari masyarakat. Di tahun 2011 ini Mahkamah Agung melaksanakan program Nasional berupa Pos bantuan Hukum (Pos Bakum), sidang keliling dan bantuan perkara prodeo bagi masyarakat miskin. Pengadilan Agama Pasuruan di tahun 2011 ini juga mengadakan sidang keliling 2 kali di 2 tempat, yaitu : di Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Puspo. Sedangkan alokasi anggaran perkara prodeo sebanyak 36 perkara. Pengadilan Agama Pasuruan terus membenahi Website nya, dengan alamat: www.pa-pasuruan.web.id. . Hal ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu program transparansi birokrasi, yang saat ini diharapkan oleh pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja aparat peradilan. Program reformasi birokrasi peradilan meliputi reformasi manajemen sumber daya manusia, menajemen keuangan, penelusuran aset, dan menajemen dukungan teknologi informasi. Sebagai salah satu lembaga percontohan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PAN Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi, maka Pengadilan Agama Pasuruan sejak tahun 2010 telah melaksanakan program quick wins diantaranya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cara memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan benar, menempelkan pengumuman tentang Panjar biaya perkara sebagai wujud dari
transparansi, melarang aparat peradilan untuk menerima tamu orang yang berperkara serta pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi, sebagai sarana untuk penataan sistem informasi manajemen yang lebih efektif dan efisien, sehingga selain meningkatkan kualitas kinerja peradilan, dapat juga digunakan untuk meningkatkan transparansi sistem peradilan itu sendiri. Sebagai upaya menindaklanjuti program pengembangan Teknologi Informasi sesuai dengan instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sampai akhir tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan telah memanfaatkan atau menggunakan sistem aplikasi administarsi perkara yaitu Sistem Administrasi Peradilan Agama (SIADPA) dan juga telah mengaplikasikan Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) dan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP ON LINE) untuk pengelolaan data pegawai, SAKPA untuk pengelolaan dana APBN dan SIMAKBMN untuk pengelolaan barang milik negara pada Pengadilan Agama Pasuruan. Agar pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi dapat berjalan dengan efektif maka
dibentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi. Tim ini bertugas untuk
mengelola dan mengembangkan Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Pasuruan. Tim ini di pimpin oleh Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan dengan Ketua sebagai Pembinanya.
B. VISI DAN MISI Visi Pengadilan Agama Pasuruan mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia : “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung“. Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang: 1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan. 2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur. 4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional. 5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. 6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. 7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan. 8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi. 10. Modern dengan berbasis TI terpadu.
Dalam Visi tersebut, tercermin harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggungjawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan; Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan misi sebagai berikut : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan; 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan; 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;
Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung
dua puluh lima tahun
mendatang, adalah sebagai berikut:
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian
hakim
dalam
menjalankan
fungsinya
(kemandirian
individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain mengandung
kemandirian aspek
institusional,
kemandirian
kemandirian
hakim
untuk
badan
peradilan
memutus
juga
(kemandirian
individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang berkembang.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan , selain menyentuh
aspek
yudisial,
yaitu
substansi
putusan
yang
dapat
dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya
Penyediaan meja Informasi, pengumuman jadwal sidang secara terbuka, up loading putusan di web site maupun direktori putusan Mahkamah Agung, penggunaan mesin antrian sidang maupun pemberian salinan putusan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.
Di dalam melaksanakan Misi tersebut tidak terlepas dari cetak biru Mahkamah Agung yang memuat rencana pembangunan lembaga peradilan untuk waktu selama 25 tahun. Bahwa program pembangunan lembaga peradilan disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan mulai 2010 sampai dengan 2035. Renstra lima tahunan tersebut akan berada 7 area: 1. Area organisasi dan kepeminpinan; 2. Area kebijakan; 3. Area proses berperkara; 4. Area SDM, keuangan, dan infrastruktur; 5. Area kepuasan pencari keadilan; 6. Area keterjangkuan; 7. Area kepercayaan publik;
C. RENCANA STRATEGIS Rencana strategis Pengadilan Agama Pasuruan ditetapkan untuk percepatan pelaksanaan dan pencapaian program quick wins Mahkamah Agung yaitu: 1. Transparansi Putusan Adalah sebuah program dimana pencari keadilan atau para pengguna pengadilan lainnya, dapat mengakses putusan yang telah memiliki kekuatan tetap melalui website maupun direktori putusan Mahkamah Agung, program ini berdampak : a. memperkecil kesempatan pihak yang berperkara bertemu dengan hakim maupun panitera. b. memudahkan pihak yang berperkara dan pengguna pengadilan bila ingin mencari dan mendapatkan salinan putusan. c. menekan biaya, karena website Pengadilan Agama Pasuruan bisa diakses dari mana saja. Sampai tanggal 29 Desember 2011 jumlah putusan Pengadilan Agama Pasuruan yang di up load ke Direktori Putusan Mahkamah Agung sebanyak 2.291 perkara (Rangking 8 Nasional dari 4 peradilan). 2. Pengembangan Teknologi Informasi Pengembangan website di Pengadilan Agama Pasuruan terus dilakukan, dimaksudkan untuk memudahkan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan lainnya untuk mencari berbagai informasi yang terkait dengan Pengadilan Agama Pasuruan.
3. Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan dan disetor ke Kas negara antara lain : pendaftaran biaya perkara, Akta Cerai, Legalisir, maupun pengembalian persekot gaji. Untuk menjamin kepastian besaran biaya berperkara dan transparansi pengelolaannya, maka sejak dicanangkan program quick wins Pengadilan Agama tidak lagi mengelola biaya perkara yang termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008. Penerimaan negara bukan pajak tersebut wajib langsung disetor ke kas negara sebagaimana Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung nomor 33/WKMA.N.Y/IX/2008, tanggal 26 September 2008 dan nomor 42/WKMA.N.Y/XI/2008, tanggal 04 Nopember 2008. 4. Kode Etik Hakim Kode etik yang dimaksud dalam program quick wins adalah pedoman prilaku hakim. Pedoman prilaku hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemanusiaan atau sosial lainnya. Dengan demikian pedoman ini mengikat hakim dalam berprilaku sehari-hari. Adapun pedoman prilaku hakim ini merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) prinsip pedoman yang meliputi kewajiban-kewajiban untuk: 1. berprilaku adil, 2. berprilaku jujur, 3. berprilaku arif dan bijaksana, 4. bersikap mandiri, 5. berintegritas tinggi, 6. bertanggungjawab, 7. menjunjungtinggi harga diri, 8. berdisiplin tinggi, 9. berprilaku rendah hati, 10. bersikap profesional. 5. Manajemen SDM, khususnya Analisa Pekerjaan, Evaluasi Pekerjaan dan Sistem Remunerasi Dalam cakupan program dan kegiatan SDM, kegiatan analisa pekerjaan dan evaluasi pekerjaan dimaksudkan untuk memberikan kejelasan cakupan pekerjaan dan tanggungjawab termasuk target kinerja utama pada setiap posisi. Dengan demikian
diharapkan setiap orang memahami apa yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Hasil dari kegiatan ini adalah dokumen uraian pekerjaan. Uraian pekerjaan menjelaskan seluruh dimensi dari sebuah pekerjaan. Hasil ini dapat memberikan informasi mengenai kemungkinan adanya tumpang tindih tugas dan tanggungjawab antar posisi. Selain itu, hasil ini juga menjadi dasar bagi pelaksanaan kegiatan SDM lain maupun dalam pembenahan organisasi.
D. Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja Pengadilan Agama Pasuruan dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Agama Pasuruan, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategik dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pasuruan. D.1. Indikator Kinerja D.1.1. Indikator Kinerja Utama Indikator kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan menggunakan indikator asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan. Indikator ini meliputi beberapa variabel penentu yaitu ketepatan dan kecepatan penyelesaian perkara dan kemampuan/efektifitas dan efisiensi administrasi perkara. Indikator Kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan sebagai alat ukur tingkat keberhasilan kemajuan dalam mewujudkan visi Pengadilan Agama Pasuruan; D.1.2. Indikator Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Sasaran merupakan alat ukur dalam menilai tingkat capaian sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Stratejik. Indikator Kinerja sasaran Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 yang tertuang dalam Rencana Stratejik Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 menjadi alat ukur dalam penilaian tingkat pencapaian kinerja yang harus dicapai Pengadilan Agama Pasuruan dalam jangka pendek maupun menengah (lima tahun); Indikator Kinerja sasaran digunakan oleh pimpinan dalam menyusun arah dan kebijakan serta stratejik dan prioritas yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan. Pada setiap akhir tahun dilakukan pengukuran kinerja atas indikator sasaran, melalui penyusunan Laporan
Akuntabilitas
Kinerja
(LAKIP)
sebagai
pertanggungjawaban
atas
pelaksanaan/penggunaan anggaran; Indikator Kinerja sasaran disusun dengan melihat visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai Pengadilan Agama Pasuruan. D.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan Setiap kegiatan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pasuruan akan diukur tingkat capaian kinerja melalui Indikator Kinerja Kegiatan. Indikator Kinerja tersebut terdiri dari indikator kinerja masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact); Tingkat rencana capaian kinerja tersebut setiap akhir tahun dibandingkan dengan realisasinyapada akhir tahun melalui penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). D.2. Target Kinerja Target Kinerja utama Pengadilan Agama Pasuruan mengacu kepada prakiraan indikator penyelesaian perkara. Indikator penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan meyisakan perkara kurang dari 10 % dari jumlah perkara yang diterima; Sedangkan target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan pada formulir Rencana Stratejik. Metode penetapan target kinerja baik pada sasaran maupun kegiatan disesuaikan dengan kondisi yang ada.Metode analisis trend, metode ratarata ataupun identifikasi serta penggunaan standar tertentu direkomendasikan untuk digunakan, sepanjang dipandang sebagai metode yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan. D.3. Perhitungan Capaian Kinerja Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaikan kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus, sebagai berikut:
Realisasi Tingkat capaian kinerja=
________________ X 100% Rencana
Sedangkan dalam kondisi khusus (indikator konerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus) yaitu jika “semakin besar nilai realisasi” mengandung makna
kinerja “semakin tidak baik” atau sebaliknya, maka rumus yang digunakan sebagai berikut: Rencana – (Realisasi-Rencana) Tingkat capaian kinerja= ___________________________________ X 100% Rencana Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi, maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi; Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang bersangkutan; Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang dihasilkan dapat memenuhi kriteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap, tepat waktu dan relevan. D.4. Skala Penilaian Setiap tingkat capaian kinerja selanjutnya akan dikategorikan dengan skala penilaian sebagai berikut: 0 - 55
:
Sangat kurang
56 - 70
:
Kurang
71 - 85
:
Cukup
86 - 100
:
Baik
Lebih dari 100
:
Sangat baik
Dengan pengukuran kinerja, Pengadilan Agama Pasuruan melakukan evaluasi kinerja untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan.
Strategi
yang baru
dapat
dirumuskan
untuk
memecahkan
permasalahan yang ada. Hal sebaliknya yaitu peninjauan kembali atas standar atau rencana capaian kinerja juga dapat dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya.
E. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang.
Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketua KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami’ dengan jumlah karyawan hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Pengadilan Agama Pasuruan mengontrak bangunan gedung di Jl. Imam Bonjol No. 20 baru pada tahun 1975 tepatnya pada bulan Nopember gedung tersebut diresmikan menjadi gedung Pengadilan Agama Pasuruan, dan pada tanggal 22 Pebruari 2005 Gedung Pengadilan Agama Pasuruan yang baru terletak di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Bapak Drs. H. Zainal Imamah, S.H, M.H; Dan sejak menempati gedung baru, gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan yang terletak di Jl. Imam Bonjol no. 20 dialih fungsikan menjadi gedung arsip. Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan : a. Secara astronomi Kota
Kabupaten
112055’ Bujur Timur 7040’ Lingtang Selatan
112030’ Bujur Timur 7030’ Lintang Selatan
b. Secara geografis (alam: laut, selat samudera, sungai) atau secara administratif wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan , sebagai berikut: 1. Sebelah Utara dengan Selat Madura; 2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo; 3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang; 4. Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan; Adapun Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan kelas I-B yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 11 A Telp. 0343-410284 Fax. O343-431155 meliputi dua wilayah yaitu wilayah Kabupaten dan Kota Pasuruan. Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan, yakni :
1. Kecamatan REJOSO terdiri dari : a. Desa Rejoso Lor
i.
Desa Karangpandan
b. Desa Rejoso Kidul
j.
Desa Sadengrejo
c. Desa Kawisrejo
k.
Desa Manikrejo
d. Desa Arjosari
l.
Desa Toyaning
e. Desa Kemantrenrejo
m. Desa Kedungbako
f.
n.
Desa Jarangan
g. Desa Peteguran
o.
Desa Pandanrejo
h. Desa Ketegan
p.
Desa Sambirejo
a. Desa Tambaklekok
g.
Desa Rowogempol
b. Desa Jatirejo
h.
Desa Gajugjati
c. Desa Pasinan
i.
Desa Alastlogo
d. Desa Tampung
j.
Desa Wates
e. Desa Balunganyar
k.
Desa Semedusari
a. Desa Gratitunon
i..
Desa Karanglo
b. Desa Ranuklindungan
j.
Desa Rebalas
c. Desa Sumberagung
k.
Desa Sumberdawesari
d. Desa Karangkliwon
k.
Desa Cukurdondang
e. Desa Kambinganrejo
l.
Desa Kedawung Kulon
f.
m. Desa Kedawung Wetan
Desa Segoropuro
2. Kecamatan LEKOK terdiri dari :
f.
Desa Branang
3. Kecamatan GRATI terdiri dari :
Desa Kalipang
g. Desa Trewung
n.
Desa Plososari
i.
Desa Sudimulyo
h. Desa Kebonrejo
4. Kecamatan NGULING terdiri dari : a. Desa Sedarum
b. Desa Nguling
j.
Desa Sumberanyar
c. Desa Panunggul
k.
Desa Dandanggendis
d. Desa Kedawang
l.
Desa Wotgalih
e. Desa Mlaten
m. Desa Watestani
f.
Desa Kapasan
n.
Desa Sebalong
g. Desa Watu Prapat
o.
Desa Sanganom
h. Desa Randuati
5. Kecamatan KRATON terdiri dari : a.
Desa Kraton
n.
Desa Curahdukuh
b.
Desa Semare
o.
Desa Rejosari
c.
Desa Kalirejo
p.
Desa Pulokerto
d.
Desa Tambakrejo
q.
Desa Sidogiri
e.
Desa Bandungan
r.
Desa Ngempit
f.
Desa Gerongan
s.
Desa Karanganyar
g.
Desa Asemkandang
t.
Desa Klampisrejo
h.
Desa Tambaksari
u.
Desa Ngabar
i.
Desa Mulyorejo
v.
Desa Jeruk
j.
Desa Plinggisan
w. Desa Slambrit
k.
Desa Gambirkuning
x.
Desa Pukul
l.
Desa Dompo
y.
Desa Kebotohan
m. Desa Selotambak
6. Kecamatan POHJENTREK terdiri dari : a. Desa Pleret
f.
Desa Tidu
b. Desa Warungdowo
g.
Desa Sungikulon
c. Desa Susukanrejo
h.
Desa Sungiwetan
d. Desa Parasrejo
i.
Desa Logowok
e. Desa Sukorejo
k.
Desa Tidu
7. Kecamatan KEJAYAN terdiri dari : a.
Kelurahan Kejayan
n.
Desa Ambal-Ambil
b.
Desa Sladi
o.
Desa Kedemungan
c.
Desa Patebon
p.
Desa Sumbersuko
d.
Desa Tundosoro
q.
Desa Tanggulangin
e.
Desa Klinter
r.
Desa Kurung
f.
Desa Wangkalwetan
s.
Desa Sumberbanteng
g.
Desa Cubanjoyo
t.
Desa Pacarkeling
h.
Desa Kepuh
u.
Desa Lorogan
i.
Desa Kedungpengaron
v.
Desa Benerwojo
j.
Desa Klangrong
w. Desa Oro-oropule
k.
Desa Wrati
x.
Desa Randugong
l.
Desa Luwuk
y.
Desa Ketangirejo
a. Desa Puspo
e.
Desa Jajangwulung
b. Desa Jimbaran
f.
Desa Palangsari
c. Desa Keduwung
g.
Desa Kemiri
m. Desa Linggo
8. Kecamatan PUSPO terdiri dari :
d. Desa Pusungmalang
9. Kecamatan GONDANGWETAN terdiri dari : a. Kelurahan Gondangwetan
k.
Desa Lajuk
b. Desa Karangsentul
l.
Desa Gayam
c. Desa Rangge
m.. Desa Wonosari
d. Desa Bajangan
n.
Desa Wonojati
e. Desa Gondangrejo
o.
Desa Kresikan
f.
Desa Sekarputih
p.
Desa Tebas
g. Desa Pekangkungan
q.
Desa Tenggilisrejo
h. Desa Grogol
r.
Desa Keboncandi
i.
Desa Peteguhan
s.
Desa Bayeman
j.
Desa Kalirejo
t.
Desa Brambang
a. Desa Gading
j.
Desa Sumberrejo
b. Desa Winongankidul
k.
Desa Jeladri
c. Desa Winonganlor
l.
Desa Srui
d. Desa Bandaran
m. Desa Sidepan
e. Desa Penataan
n.
Desa Kandung
f.
Desa Mendalan
o.
Desa Karangtengah
g. Desa Menyarik
p.
Desa Minggir
h. Desa Prodo
q.
Desa Umbulan
i.
r.
Desa Lebak
a. Desa Cukurguling
g.
Desa Banjarimbo
b. Desa Lumbang
h.
Desa Welulang
c. Desa Pancur
i.
Desa Karangasem
d. Desa Wonorejo
j.
Desa Watulumbung
10. Kecamatan WINONGAN terdiri dari :
Desa Kedungrejo
11. Kecamatan LUMBANG terdiri dari :
e. Desa Kronto
k.
Desa Karangjati
f.
l.
Desa Panditan
a. Desa Pasrepan
i.
Desa Ampelsari
b. Desa Pohgading
j.
Desa Tempuran
c. Desa Mangguan
k.
Desa Sapulante
d. Desa Rejosalam
l.
Desa Ngantungan
e. Desa Pohgedang
m. Desa Klakah
f.
n.
Desa Galih
g. Desa Tambakrejo
o.
Desa Petung
h. Desa Lemahbang
p.
Desa Sibon
a. Desa Tosari
e.
Desa Kandangan
b. Desa Wonokitri
f.
Desa Sedaeng
c. Desa Podokoyo
g.
Desa Ngadiwono
d. Desa Baledono
h.
Desa Mororejo
Desa Bulukandang
12. Kecamatan PASREPAN terdiri dari :
Desa Jogorepuh
13. Kecamatan TOSARI terdiri dari :
Daerah Kota Pasuruan meliputi 3 Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan, yakni: 1. Kecamatan BUGUL KIDUL terdiri dari : a. Kel. Sekargadung
h.
Kel. Petamanan
b. Kel. Bakalan
i.
Kel. Kandangsapi
c. Kel. Krampyangan
j.
Kel. Bugullor
d. Kel. Blandongan
k.
Kel. Tapaan
e. Kel. Kepel
l.
Kel. Mandaranrejo
f.
Kel.Bugulkidul
m. Kel.Panggungrejo
g. Kel. Pekuncen
2. Kecamatan GADINGREJO terdiri dari : a. Kel. Krapyakrejo
g.
Kel. Tambakan
b. Kel. Bukir
h.
Kel. Gadingrejo
c. Kel. Sebani
i.
Kel. Petahunan
d. Kel. Gentong
j.
Kel. Randusari
e. Kel. Karanganyar
k.
Kel. Karangketug
f.
Kel. Trajeng
3. Kecamatan PURWOREJO terdiri dari : a. Kel. Pohjentrek
f.
Kel. Kebonsari
b. Kel. Wirogunan
g.
Kel. Bangilan
c. Kel. Purutrejo
h.
Kel. Mayangan
d. Kel. Kebonagung
i.
Kel.Ngemplakrejo
e. Kel. Purworejo
j.
Kel. Tembokrejo
F. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia Keberadaan Sumber daya manusia yang berkualitas sangat menentukan kualitas sebuah institusi. Demikian halnya pada Pengadilan Agama Pasuruan, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM terus menerus dilakukan. Hal ini dilakukan baik melalui pembinaan rutin oleh Pimpinan, juga ,melalui pengiriman SDM pada pelatihan fungsional maupun stuktural. Secara kuantitas, Pengadilan Agama Pasuruan sampai akhir Desember 2011 mempunyai sumber daya manusia sebanyak 21 orang (termasuk 1 orang Hakim SPT dari Pacitan). Terjadinya perangkapan jabatan tidak bisa dihindari. Jumlah tersebut ditambah 10 orang sukwan , yang terdiri 6 orang tenaga honorer dan 4 orang tenaga kontrak, rinciannya terdiri dari
1. Hakim berjumlah 10 orang; 2. Panitera/Panitera Pengganti berjumlah 6 orang (1 orang merangkap jabatan jurusita pengganti, 1 orang merangkap Wakil Sekretaris ); 3. Jurusita/jurusita pengganti 5 orang (2 orang merangkap jabatan Panitera Pengganti, 1 orang merangkap sebagai wakil sekretaris, 1 orang merangkap sebagai kepala urusan umum, 1 orang merangkap sebagai kepala urusan keuangan ); 4. Pejabat struktural 9 orang ; 5. Staf 7 orang, 6 orang diantaranya tenaga honorer; 6. Tenaga Pramubhakti 2 Orang; 7. Sopir dinas 1 orang; 8. Satpam 1 orang; G. Gambaran Kondisi Kompetensi Kompentensi Pengadilan Agama Pasuruan diatur dalam pasal 49 Unsangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) Zakat, (g) Infaq, (h) Shadaqah dan (i) Ekonomi Syari’ah. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 melengkapi kompetensi Peradilan Agama dengan
menambahkan beberapa kewenangan hukum diantaranya: 1. Pengangkatan anak; 2. Zakat, Infaq; 3. Ekonomi syari’ah. Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi: 1. bank syari’ah; 2. lembaga keuangan mikro syari’ah; 3. asuransi syari’ah; 4. reasuransi syari’ah;
5. reksa dana syari’ah; 6. obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah; 7. sekuritas syari’ah; 8. pembiyaan syari’ah; 9. penggadaian syari’ah; 10. dana pensiun lembaga keuangan syari’ah dan 11. bisnis syari’ah Penambahan kewenangan tersebut merupakan suatu kekuatan untuk memberikan pelayanan hukum secara optimal kepada masyarakat pencari keadilan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan yang mayoritas beragama Islam; Disamping itu, Pengadilan Agama Pasuruan dengan kekuatan yang dimiliki tersebut dapat mewujudkan masyarakat yang taat akan hukum yang bermuara pada cita-cita negara yakni Negara Hukum (rechtstaats). H. Analisis Kondisi Strategik Pengadilan Agama Pasuruan Analisis kondisi strategik sangat urgen dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai stakeholder, pencari keadilan (justitiabelen); Analisis kondisi stratejik menggunakan metode analisis SWOT (strenggths, weaknesses, oppotuneties and threats) terhadap kondisi real Pengadilan Agama Pasuruan. Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang/kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana stratejik Pengadilan Agama Pasuruan ke depan; Analisis SWOT (strenggths, weaknesses, oppotuneties and threats) tersebut dibagi dalam bentuk: 1. Analisis Lingkungan Internal Lingkungan internal memiliki dua sisi. Sisi pertama: kondisi internal Pengadilan Agama Pasuruan yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua: merupakan kondisi sebaliknya yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan;
Kekuatan dan kelemahan Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut: 1.1. Kekuatan (strenghts) 1.1.1. Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai yurisdiksi yang meliputi wilayah Kota (3 kecamatan) dan sebagian daerah Kabupaten Pasuruan (13 kecamatan), sehingga total 16 Kecamatan.. Keberadaan Pengadilan Agama di Pasuruan sangatlah dibutuhkan masyarakat Pasuruan. Apalagi melihat jumlah penduduk Pasuruan yang tumbuh disekitar industri yang terus bertambah. Hal ini berbanding lurus dengan naiknya angka perceraian dari tahun ke tahun. 1.1.2. Penerapan Sistem Satu Atap (one roof system) Dengan di keluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor : 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, maka kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang lebih baik. Sistem satu atap (One Roof System) ini menjadikan koordinasi yang lebih sistematis. Sudah tidak ada dualisme pembinaan lembaga / Kementrian lagi. Pengadilan Agama Pasuruan bagian dari perubahan tersebut merasakan iklim yang lebih baik. Sistem pembinaan teknis yustisial yang menyangkut keperkaraan, maupun pembinaan teknis non yustisial yang menyangkut organisasi, administrasi, keuangan kini telah menjadi kewenangan Mahkamah Agung RI; One roof system merupakan peluang bagi lembaga peradilan untuk meningkatkat profesionalisme, kemandirian hukum. Hukum hanya dapat
ditegakkan
dengan
kemandirian
tanpa
ada
campur
tangan/intervensi dari luar. Hukum dan keadilan akan tercampak dan hilang kewibawaan bila telah dinodai pengaruh unsur di luar hukum itu sendiri.
1.1.3. Perluasan Jangkauan dan Cakupan Kewenangan Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka terjadi perluasan jangkauan dan cakupan kewenangan Pengadilan Agama; Perluasan jangkauan kewenangan yang dimaksud ialah tidak terdapat lagi hak opsi dalam perkara waris bagi seorang muslim dan kewenangan Pengadilan Agama untuk memriksa dan mengadili perkara tertentu yang didalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya. Perluasan
jangkauan
kewenangan
lainnya
juga
meliputi
pengangkatan anak berdasarkan hukum islam, zakat, infak dan ekonomi syari’ah atau hukum bisnis Islam; Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan termasuk
Pengadilan
Agama
Pasuruan
untuk
melaksanakan
kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi Pengadilan Agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari’ah. 1.1.5. Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Terapan Penyelenggaraan peradilan agama dengan menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum terapan peradilan agama merupakan satu kekuatan tersendiri terutama dalam kaitannya dengan kondisi dan kebutuhan pada pencari keadilan (justitiabelen); Heterogenitas wawasan dan madzab masyarakat muslim di Pasuruan secara nyata telah dapat menerima keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu sumber hukum.
1.2. Kelemahan (weaknesses) 1.2.1. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang belum memadai Perkembangan yurisdiksi dan kompetensi Pengadilan Agama Pasuruan harus diikuti dengan perkembangan kualitas dan kuantitas aparat peradilan sebagai aparat pelaksana dalam lembaga pengadilan; Disadari bahwa masih terdapat deviasi antara kondisi normatif ideal dengan kondisi objektif tentang kualitas dan kuantitas sumber daya
manusia di Pengadilan Agama Pasuruan, jumlah SDM yang ada saat ini terasa sangat kurang, terutama Panitera Pengganti yang tidak berimbang dengan jumlah Hakim yang ada. Belum lagi memperhatikan perkembangan kuantitas dan kualitas perkara yang ada di masyrakat yang semakin kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan hukum dan teknologi saat ini sangat pesat. Hal ini mengharuskan para aparatur peradilan yang meliputi hakim, panitera/panitera pengganti, jurusita/jurusita pengganti, dan staf untuk dapat menyesuaikan diri khususnya terkait dengan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan dalam menerapkan hukum dengan memanfaatkan kemajuan tekhnologi. Pada Pengadilan Agama Pasuruan terdapat berbagai bidang yang kualitas aparaturnya masih perlu ditingkatkan seperti dalam bidang tugas pokok dan fungsi, bidang kepaniteraan, bidang kesekretiatan khususnya masalah pengelolaan inventaris; Dalam hal penyelenggaraan peradilan di bidang ekonomi syari’ah sebagai salah satu kewenangan yang baru, sangat memerlukan pembinaan, pengembangan dan pendalaman bagi tenaga teknis untuk memenuhi kehendak pembuat undang-undang dan masyarakat pencari keadilan.
1.2.2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Belum Memadai Dalam Pelaksanaan Tugas Tuntutan percepatan penyelesaian perkara sebagaimana kehendak tujuan hukum dan asas hukum cepat, sederhana dan biaya ringan menuntut adanya efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Perkembangan teknologi modern umumnya meningkatkan kecepatan dan efisinsi penyelesaian suatu pekerjaan dan pemberian informasi kepada masyarakat. Dengan menggunakan tehnologi tinggi, biaya pekerjaan dapat lebih murah dengan waktu yang lebih cepat. Laporan via email maupun SMS mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Pencanangan “One Man One Computer” sejak tahun 2009 ternyata masih banyak kendala di tahun 2011 karena beberapa computer sudah harus parkir di
gudang. Apalagi Pengadilan Agama Pasuruan belum memiliki Computer Server yang bisa support dengan 21 pegawai.
1.2.3. Sistem Informasi Di Lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan Sistem informasi merupakan alat yang membantu manajemen dalam memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi sangat dibutuhkan baik tingkat operasional, manajerial maupun stratejik. Sistem informasi yang baik akan membantu organisasi baik tingkat bawah, menengah maupun atas untuk mengambil keputusan yang tepat dan menginformasikannya secara terbuka dan transparan kepada masyarakat; Program sistem jaringan internet (speedy) dengan Hot spot sangat terasa manfaatnya untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan di Pengadilan Agama Pasuruan Kondisi sistem informasi di lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan saat ini terus diikhtiarkan untuk dilakukan pembenahan disana-sini . Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIDPA) sangat membantu kerja-kerja di sektor Kepaniteraan . Diantaranya entry data Permohonan atau Gugatan Cerai, PMH, PHS, Relaas, Berita Acara Sidang bahkan pembuatan Putusan. Sedangkan disektor Kesekretariatan terdapat banyak aplikasi yang membantu Sistem Informasi, dibidang keuangan terdapat aplikasi RKAKL, DIPA, PERAN, PP 39/2006, SAKPA, GPP, SPM. Sedangkan dibidang BMN terdapat aplikasi SIMAK BMN dan Aplikasi Persediaan. Sedangkan Untuk bidang kepegawaian terdapat aplikasi SIMPEG maupun SIKEP ON LINE. Sejak
2010
kami
menggunakan Fasilitas Touchscreen (layar
sentuh) perkara, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah akses informasi perkara kepada masyarakat pencari keadilan, namun sayang sampai akhir tahun 2011 ini pemanfaatan alat tersebut kurang optimal, dikarenakan masyarkat pencari keadilan masih banyak yang awam terhadap teknologi
1.2.4. Belum berimbangnya Jumlah tenaga Hakim dengan dengan Panitera Pengganti Salah satu masalah/ kelemahan yang kami rasakan di akhir tahun 2011 ini adalah tidak berimbangnya jumlah Hakim (10 orang) dengan jumlah Panitera Pengganti (5 orang).
2. Analisis Lingkungan Eksternal Seperti halnya lingkungan internal, lingkungan eksternal juga memiliki dua sisi. Sisi pertama yaitu kondisi eksternal yang dapat membantu atau mendorong Pengadilan Agama Pasuruan untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang dikehendaki. Kondisi ini disebut peluang. Hal sebaliknya atau sisi kedua yaitu berupa kondisi yang jika tidak diantisipasi dapat menghambat terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pasuruan. Kondisi ini disebut hambatan. Peluang dan hambatan yang dimiliki Pengadilan Agama Pasuruan, terdiri dari: 2.1. Peluang (opportunity) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan untuk meraih visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan sangat ditentukan oleh sejauhmana aparatur Pengadilan mampu menangkap peluang-peluang yang ada; Beberapa peluang eksternal berikut ini apabila dipadukan dengan kekuatan internal akan bersinergi menyukseskan visi perwujudan supremasi hukum dan judicial tranparancy yang akhir-akhir ini harus diwujudkan oleh semua lembaga peradilan; Adapun peluang yang dimaksud sebagai berikut: 2.1.1. Kondisi Masyarakat Kondisi objektif masyarakat Pasuruan adalah mayoritas beragama Islam. Kondisi objektif tersebut merupakan gambaran keserasian dan keterpaduan visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan dengan kondisi wilayah hukumnya dari sudut pandang penegakan hukum dan keadilan; Pada umumnya hukum adat daerah-daerah di Pasuruan bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan Pengadilan Agama dari sejak
berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam; Sisi peluang yang dimaksud adalah perlunya sosialisasi secara terus menerus bidang kewenangan Pengadilan Agama kepada masyarakat atas dasar kebutuhan mereka dalam menjalankan syari’at Islam, baik dalam bentuk penyuluhan hukum atau melalui penyelesaian perkara dengan putusan yang baik dan benar. 2.1.2. Hukum Adat Bersumber dari Hukum Islam Dalam perkembangan kehidupan masyarakat terdapat norma berupa hukum adat yang merupakan hukum yang hidup (living law) dan dihormati masyarakat terutama dibidang perkawinan; Pada umumnya hukum adat di daerah Pasuruan bersumber dari hukum Islam. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh karena periode perjalanan sejarah perkembangan hukum Islam dan Pengadilan Agama dari sejak berdirinya sampai saat ini diawali oleh kharismatik ulama (qadhi) dan ketaatan masyarakat terhadap hukum Islam; Kondisi objektif tersebut merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tupoksi bagi Pengadilan Agama Pasuruan. 2.1.3. Kerja sama dengan Perguruan Tinggi Salah satu bentuk peluang untuk mengembangkan profesionalisme di dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ialah kerja sama Pengadilan Agama dengan perguruan tinggi yang memiliki visi dan misi hukum dan keagamaan. Bentuk kerja sama tersebut adalah Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan penelitian mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi, diantaranya : UIN Malik Ibrahim Malang, IAIN Sunan Ampel, STAIPANA Panca Wahana Bangil, Unmer Pasuruan. Disamping itu, kegiatan seminar di kampus seputar Tupoksi Peradilan Agama yang meminta nara sumber dari Pengadilan Agama pasuruan juga dilakukan. Ke depan diharapkan kerja sama yang saling menguntungkan terus ditingkatkan , terutama kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti : penyuluhan hukum, sosialisasi produk-produk hukum yang terkait dengan kompentensi Peradilan Agama dan kegiatan lainnya.
2.1.4. Kepercayaan Masyarakat Integritas kepribadian dan kekuatan moral tenaga-tenaga teknis peradilan yang berlatar belakang pendidikan agama (madrasah, pondok pesantren dan perguruan tinggi bervisi agama) terutama Hakim sampai saat ini masih dipandang cukup memadai dan dipercaya untuk menjalankan tugasnya; Kepercayaan masyarakat tersebut dipandang merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyukseskan penyelenggaraan tugas pokok sekaligus juga sebagai peluang untuk meminimalisasi kendala atau hambatan yang ada. 2.2. Hambatan (threatments) Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok bidang peradilan sangat ditentukan oleh sejauhmana Pengadilan mampu meminimalisasi hambatan yang ada. Hambatan-hambatan yang banyak dijumpai ialah permasalahan hukum yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya visi dan misi Pengadilan Agama Pasuruan untuk mewujudkan supremasi hukum dan judicial transparancy; Beberapa bentuk hambatan yang dimaksud ialah: 2.2.1. Pandangan Masyarakat Terdapat pandangan image sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan yang sejajar dengan lembaga peradilan lainnya. Dalam beberapa kejadian untuk perkara yang terkait dengan barang (harta bersama dan kewarisan), setelah diputus oleh Pengadilan Agama , pihak yang merasa dikalahkan masih mencoba untuk menggugat putusan Pengadilan Agama tersebut di Peradilan Umum; Dalam bidang kewenangan, sebagian masyarakat masih belum memahami hilangnya hak opsi dalam perkara kewarisan, begitu pula jangkauan kewenangan mengadili dalam hal terjadinya sengketa hak milik dan keperdataan lainnya, termasuk kewenangan Pengadilan Agama untuk pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.
2.2.2. Masih Lemahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada dan tentang hukum yang diharapkan. Rendahnya kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat merupakan hambatan pencapaian visi dan misi. Oleh karena itu untuk mengurangi hambatan tersebut, maka tindakan preventif adalah dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; Ada empat unsur yang dapat mendukung peningkatan kesadaran dan ketentuan hukum masyarakat yakni (1) pengetahuan tentang hukum; (2) pengetahuan tentang isi hukum; (3) sikap hukum dan (4) pola prilaku hukum. Pengetahuan mengenai hukum atau ketentuan merupakan awal dari kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Meskipun hukum yang hidup dalam masyarakat adalah hukum agama Islam dan merupakan salah satu bentuk peluang untuk menyelenggarakan tugas pokok, tetapi sebagian masyarakat masih memisahkan antara hukum Islam dengan hukum nasional, antara lain dalam bidang perkawinan; Dalam beberapa kasus terjadi perkawinan, poligami dan perceraian yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undangundang; Dalam hubungan kelembagaan, baik eksekutif maupun yudikatif belum secara nyata memandang sederajat antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum, hal tersebut juga memberi pengaruh terhadap pemahaman masyarakat sehingga memberi dampak pada produk pengadilan agama.
BAB II STRUKTUR ORGANISASI A. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa ”Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Namun sejak berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006, belum ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan Agama yang baru sesuai dengan Undang-Undang tersebut di atas, sehingga Susunan Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan, masih mengacu pada ketentuan peraturan yang lama.
Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita, sedangkan dalam pasal 10 ayat (1) disebutkan bahwa Pimpinan Pengadilan Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa ”dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan beberapa orang Juru Sita”. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 disebutkan bahwa ”Panitera Pengadilan merangkap Sekretaris pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang telah diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut di atas, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan adalah sebagai berikut :
a. Keterangan Jabatan struktural 1.a. Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah DRS. H. SUGITO MUSMAN, SH. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2594/DjA/KP.04.6/VII/2010 tanggal 06 Juli 2010 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Pamekasan; 1.b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah DRS. MUHAJIR, SH. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2464/DjA/KP.04.6/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010 yang sebelumnya menjabat sebagai Hakim Pengadilan Agama Lumajang; 1.c. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan adalah Drs. KUSNADI dengan Surat
Keputusan
Dirjen
Badan
Peradilan
Agama
Nomor
:
1720/DJA/KP.04.6/SK/VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak 11 Oktober 2011. 1.d. Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh AGUS SAMSUL HUDA, SH , NIP. 196708131995031001, berdasarkan surat Keputusan
Direktur
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
Nomor
:
3369/DJA/KP.04.6/IX/2010 tanggal 08 September 2010 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 29 Oktober 2010, yang bersangkutan sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Jember. 1.e. Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh DRS. A. DARDIRI NIP. 196412311994031011 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/739/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007; 1.f. Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh HJ. IRDARIYAH, SH NIP. 196012091980032001
berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-A/738/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007; 1.g. Kepala Sub Kepaniteraan Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Drs. YUMRONI, NIP. 196204081992031002, berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 2568/DJA/KP.04.6/IV/2009 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 26 April 2009; 1.h. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh MUHAMMAD NIDZOM ANSHORI, SH, NIP.197104242000031001, Berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 035/BUA/Peng.06.1/IV/2009 tanggal 6 April 2009 dan
terhitung mulai
melaksanakan tugas sejak tanggal 7 Oktober 2009. 1.i. Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Urusan Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh DIMAS WAHYU ADRIANTO, SE. NIP. 198110132009041004 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13A/2135/KP.04.6/SK/VIII/2010 tanggal 25 Agustus 2010 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 28 September 2010; 1.j. Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Urusan Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh MOCHAMAD RODIEN NIP. 196001071984031002 berdasarkan surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13A/267/Kp.07.6/SK/I/2007 tanggal 19 Januari 2007 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 Mei 2007; 1.k. Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Pasuruan Jabatan Kepala Urusan Umum Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh SAMSUL HADI NIP. 196606141987021001 berdasarkan surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: PTA.m/Kp.07.6/800/SK/2005 tanggal 16 Agustus 2005 dan terhitung mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 Oktober 2005;
b. Keterangan jabatan struktural 2.a. Jumlah pegawai Kekuatan Pegawai pada Pengadilan Agama Pasuruan sampai dengan akhir Desember 2011 berjumlah 21 orang (termasuk 1 hakim SPT dari PA Pacitan), dari jumlah tersebut 20 orang laki-laki, 1 perempuan ditambah 6 orang pegawai honorer/wiyata bhakti dan 4 orang tenaga kontrak (2 orang pramubakti, 1 orang sopir dinas dan 1 orang satpam). 2.b. Pangkat/Golongan Pegawai 1. Pembina Utama Muda/ (IV/c)
.......................................... =
1 orang
2. Pembina Tk I (IV/b)
.......................................... =
4 orang
3. Pembina (IV/a)
.......................................... =
4 orang
4. Penata Tk I (III/d)
.......................................... =
7 orang
5. Penata (III/c)
.......................................... =
2 orang
6. Penata Muda Tk I (III/b)
.......................................... =
1 orang
7. Penata Muda (III/a)
.......................................... =
2 orang
1. Pasca Sarjana
.......................................... =
2 orang
2. Sarjana
.......................................... =
17 orang
3. Sarjana Muda
.......................................... =
0 orang
4. SLTA
.......................................... =
2 orang
2.a. Tingkat Pendidikan
B. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pasuruan Pengadilan Agama Pasuruan yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2010. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Pasuruan mempunyai fungsi sebagai berikut:
1.
Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2.
Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan termasuk biaya perkara) d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah, sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52A UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; f. Waarmerking
Akta
Keahliwarisan
dibawah
tangan
untuk
pengambilan
seperti
penyuluhan
deposito/tabungan, pensiunan dan sebaginya; g. Melaksanakan
tugas-tugas
pelayanan
lainnya
hukum,memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya. h. Membuka dan memberikan pelayanan kehumasan serta penanganan pengaduan masyarakat terhadap tingkah laku, manajemen dan kepemimpinan, kinerja dan kwalitas pelayanan publik aparat peradilan.
B. PENYUSUNAN STANDART OPERATING PROCEDURE (SOP) Dalam rangka terwujudnya pelayanan prima kepada pencari keadilan, maka Pengadilan Agama Pasuruan dalam melaksanakan tugas telah membuat Standart Operasional prosedur (SOP). Hal ini dimaksudkan agar ada acuan kinerja pelayanan yang jelas dan terukur di Lingkungan Pengadilan Agama Pasuruan. Standar pelayanan perkara (SOP) telah dituangkan dalam Keputusan Ketua pengadilan Agama Pasuruan Nomer : W13-A23/1925/HK.05/SK/XII/2010 sebagaimana pada lampiran.
tanggal 20 Desember 2010, lebih lengkap
BAB III KEADAAN PERKARA 1. Keadaan Perkara tahun 2011 Keadaan perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan, baik sisa perkara tahun 2010, maupun perkara yang diterima dan diputus selama tahun 2011 dapat diperinci sebagai berikut : a.
Sisa tahun yang lalu (2010)
b.
Diterima tahun 2011 JUMLAH
c.
:
Diputus tahun 2011 Sisa Akhir tahun 2011
357
perkara
1.907
Perkara
2.264
Perkara
1.895
Perkara
369
Perkara
Perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 1.907 perkara terdiri dari : a.
Perkara gugatan 1.742 terdiri dari : 1).
Ijin Poligami
6
Perkara
2).
Cerai talak
487
Perkara
3).
Cerai gugat
1.234
Perkara
4).
Gugatan Harta bersama
4
Perkara
5).
Penguasaan (hak Asuh) anak
1
Perkara
6).
Pengesahan (contentius)
6
Perkara
7).
Kewarisan
3
Perkara
8).
Penetapan Ahli Warid (contentius)
1
Perkara
1.742
Perkara
(Isbat)
Jumlah b.
Nikah
Perkara permohonan 165 perkara terdiri dari : 1).
Perwalian Anak
9
Perkara
2)
Asal Usul Anak
10
Perkara
3).
Pengesahan (itsbat) nikah
69
Perkara
4)
Dispensasi Kawin
13
Perkara
5).
Wali Adhol
4
Perkara
7).
Penetapan Ahli Waris
6
Perkara
8).
Perubahan Biodata Nikah
53
Perkara
9).
Pengangkatan Anak
1
Perkara
Jumlah
195
Perkara
c. Perkara Ekonomi Syari’ah 1).
Ekonomi Syari’ah *)
0 Perkara
2. Penyelesaian perkara tahun 2011 Perkara yang dapat diselesaikan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 sebanyak 1.895 perkara yang terdiri dari : a.
Perkara gugatan
b.
Perkara permohonan
1.711
Perkara
184
Perkara
Dari jumlah tersebut termasuk : -
Perkara dicabut
98
Perkara
-
Perkara dikabulkan
1.721
Perkara
-
Perkara ditolak
8
Perkara
-
Perkara gugur
10
Perkara
-
Perkara tidak diterima
27
Perkara
-
Perkara dicoret dari register
31
Perkara
PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN TAHUN 2011 DALAM TABEL No
Jenis Perkara
Jumla h
Dicabut
Dikabulka n
Ditola k
Gugur
Dibatalkan /Dicoret
Tdk. Diterim a
6
1
4
-
-
1
-
1.
Ijin Poligami
2.
Cerai talak
494
45
412
3
6
10
18
3.
Gugat cerai
1.194
44
1.129
4
4
12
4
4.
Harta bersama
3
-
2
-
-
-
1
5.
Hak Asuh Anak
0
-
-
-
-
-
-
6.
Isbat Nikah
8
-
8
-
-
1
-
7.
Kewarisan
4
1
1
-
-
-
2
8.
Penetp Waris
1
-
1
-
-
-
-
Ahli
9.
Pembatalan perkwn
1
-
1
-
-
-
-
JUMLAH
1.711
91
1.554
7
10
24
25
PENYELESAIAN PERKARA PERMOHONAN TAHUN 2011 DALAM TABEL No.
Jenis Perkara
Jumlah
Dicabut
Dikabulka n
Ditola k
Gugur
Dibatalka n/ Coret
Tdk. diterima
1.
Perwalian anak
7
-
6
-
-
1
-
2.
Asal-usul anak
10
1
8
1
-
-
-
3.
Isbat Nikah
86
4
76
-
-
5
1
4.
Dispensasi Kawin
14
-
12
-
-
1
1
5.
Wali Adlol
2
-
2
-
-
-
-
6.
Penetapan Ahli Waris
6
-
6
-
-
-
-
7.
Perubahan Biodata Nikah
58
2
55
-
-
1
-
8.
Pengangkata n Anak
1
-
1
-
-
-
-
184
7
166
1
-
8
2
JUMLAH
PENYELESAIAN PERKARA EKONOMI SYARI’AH TAHUN 2011 DALAM TABEL No.
1.
Jenis Perkara
Jumlah
Dicab ut
Dikabulk an
Ditola k
Gugu r
Dibatalka n
Tdk. diterima/ Coret
Ekonomi Syari’ah
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH
-
-
-
-
-
-
-
Tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tingkat penyelesaian perkara tahun 2010. Pada tahun 2011 dari jumlah perkara 2.264 perkara (sisa perkara tahun 2010 sebanyak 357 perkara ditambah 1.907 perkara yang diterima tahun 2011) yang dapat diselesaikan tahun 2011 sebanyak 1.895 perkara. Sisa yang belum diselesaikan tahun 2011 sebanyak 369 perkara atau 16,3%. Sedangkan pada tahun 2010 dari jumlah perkara 2072 perkara (sisa perkara tahun 2009 sebanyak 258 perkara ditambah 1814 perkara yang diterima tahun 2010) yang dapat diselesaikan tahun 2010 sebanyak 1715 perkara. Sisa yang belum diselesaikan tahun 2010 sebanyak 357
perkara atau 17,2%. Jadi tahun 2011 ada peningkatan penyelesaian perkara sebesar 0,9%, Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2010, ada peningkatan sisa sebesar 12 perkara, hal ini disebabkan penerimaan perkara mengalami peningkatan sebanyak 93 perkara atau mengalami kenaikan sebanyak 5,13%. Selain itu penerimaan perkara banyak terjadi pada akhir tahun.
3. Berdasarkan Umur Berdasarkan tingkatkan umur dari pihak Penggugat
atau Pemohon
yang
mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pasuruan selama tahun 2011 dapat dibedakan atau dikategorikan sebagai berikut : -
Umur
s.d 20 tahun
218 Perkara
= 11,48 %
-
Umur
21 s.d 30 tahun
792 Perkara
= 45,51 %
-
Umur 31 s.d 40 tahun
545 Perkara
= 28,56 %
-
Umur 41 s.d 60 tahun
328 Perkara
= 17,19 %
Umur lebih dari 60 tahun
24 Perkara
=
1,26 %
4. Berdasarkan Kecamatan Dari 16 Kecamatan yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasuruan, terdiri dari 3 Kecamatan dari Kota Pasuruan dan 13 Kecamatan dari Kabupaten Pasuruan, maka dapat diuraikan sebagai berikut (perhitungan ini berdasarkan tempat tinggal Penggugat atau Pemohon) : 1
Kecamatan Bugul kidul
142 Perkara
=
7,45 %
2
Kecamatan Purworejo
172 Perkara
=
9,02 %
3
Kecamatan Gadingrejo
148 Perkara
=
7,76 %
4
Kecamatan Kraton
191 Perkara
= 10,02 %
5
Kecamatan Pohjentrek
6 7
58 Perkara
=
3,04 %
Kecamatan Kejayan
124 Perkara
=
6,50 %
Kecamatan Gondangwetan
107 Perkara
=
5,61 %
8
Kecamatan Rejoso
137 Perkara
=
7,18 %
9
Kecamatan Winongan
96 Perkara
=
5,03 %
10
Kecamatan Lekok
146 Perkara
=
7,66 %
11
Kecamatan Grati
161 Perkara
=
8,44 %
12
Kecamatan Nguling
152 Perkara
=
7,97 %
13
Kecamatan Pasrepan
89 Perkara
=
4,67 %
13
Kecamatan Puspo
49 Perkara
=
2,57 %
13
Kecamatan Tosari
7 Perkara
=
0,37 %
13
Kecamatan Lumbang
78 Perkara
=
4,09 %
14
Kecamatan di luar wilayah yursidiksi PA Pasuruan
50 Perkara
=
2,62 %
5. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian Pada tahun 2011 faktor penyebab terjadinya perceraian dilihat dari Akta Cerai yang diterbitkan. Rincian penyebab terjadinya perceraian tahun 2011 dari 1291 perkara yang dikabulkan dan dari Akta Cerai yang diterbitkan, sebagai berikut: Moral : -
Poligami tidak sehat
-
Krisis akhlaq
-
Cemburu
6 Perkara
=
0,40%
15 Perkara
=
0,99%
145 Perkara
=
9,60%
61 Perkara
=
4,04%
Meninggalkan kewajiban : -
Kawin paksa
-
Ekonomi
299 Perkara
=
19,80%
-
Tidak ada tanggung jawab
181 Perkara
=
11,99%
-
Kawin dibawah umur
- Perkara
=
0%
-
Kekejaman Jasmani
24 Perkara
=
1,59%
-
Kekejaman Mental
- Perkara
=
0%
-
Dihukum
3 Perkara
=
0,20%
-
Cacat biologis
1 Perkara
=
0,17%
- Perkara
=
0%
Terus menerus berselisih : -
Politis
-
Gangguan pihak ketiga
268 Perkara
=
17,75%
-
Tidak ada keharmonisan
507 Perkara
=
33,58%
6. Tingkat penyelesaian perkara : Dari jumlah perkara yang diterima tahun 2011 sebanyak 1907 ditambah sisa perkara tahun 2010 sebanyak 357 perkara yang dapat diselesaikan pada tahun 2011 sebanyak 1895 perkara,dengan tingkat penyelesaian sebagai berikut : - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 1 bulan sebanyak 36 Perkara (1,90%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 2 bulan sebanyak 924 Perkara (48,54%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 3 bulan sebanyak 484 Perkara (25,54%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 4 bulan sebanyak 160 Perkara (8,44%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 5 bulan sebanyak 141 Perkara (7,44%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan 6 bulan sebanyak 82 Perkara (4,33%) - Jumlah perkara yang dapat diselesaikan lebih dari 6 bulan sebanyak 68 Perkara (3,59%).
7. Minutasi berkas perkara Selama tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan telah menyelesaikan/ memutus perkara sebanyak 1895 perkara termasuk sisa perkara tahun 2010 dan dari jumlah tersebut sebanyak 2264 perkara telah diminutasi, sehingga sisa yang
belum diminutasi 0 perkara dan dapat di prosentasikan perkara yang sudah diminutasi 100%.
8. Perkara yang sudah masuk Box Arsip Dari jumlah perkara yang telah diputus sebanyak 1895 perkara yang sudah masuk box sebanyak 1769 perkara termasuk sisa tahun 2010 sebanyak 357 perkara, dan yang belum masuk box tahun 2011 sebanyak 131 perkara, dengan rincian sebagai berikut : - Belum BHT
=
62 perkara
- Belum ikrar talak
=
69 perkara
- Belum diterbitkan AC
=
0
perkara
- Banding/Kasasi
=
0
perkara
- Lain-lain (NE)
=
0
perkara
- Belum Minutasi
=
0
perkara
9. Perkara Khusus yang menyangkut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian dan Izin Poligami harus melalui prosedur khusus sesuai dengan ketentuan PP Nomor 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 Tahun 1990, yaitu memperoleh izin/surat keterangan dari Pejabat yang berwenang . Pada tahun 2011 perkara perceraian yang dilakukan oleh PNS adalah sebagai berikut : 1). Jumlah perkara PP. 10/1983 jo. PP.45/1990 : a. Sisa tahun lalu
=
11 perkara
b. Masuk tahun 2011
=
21 perkara
=
32 perkara
a. Baru daftar
=
-
b. Dalam proses
=
10 perkara
c. Telah diputus
=
22 perkara
Jumlah 2). Posisi perkaranya :
perkara
3). Persetujuan Pejabat/Atasan : a. Tidak ada persetujuan Pejabat yang berwenang : =
2
b. Ada persetujuan Pejabat yang berwenang
20 perkara
=
perkara
10. Perkara yang Dimohonkan Sita Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima permohonan sita jaminan, baik conservatoir beslag, revindicatoir beslag maupun marital beslag (sita marital)
sehingga tidak ada sisa perkara permohonan sita jaminan.
Sedangkan untuk sita eksekusi, untuk tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan juga belum menerima permohonan sita eksekusi
11. Permohonan Pembagian Harta Peninggalan Diluar sengketa di Pengadilan Agama Pasuruan. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima perkara Penyelesaian permohonan pembagian harta peninggalan sengketa (P3 HP) sesuai pasal 107 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.
12.Perkara yang dimohonkan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yakni : a. Perkara yang dimohonkan Banding, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2010
=
0
perkara - Diterima tahun 2011
=
4 perkara
- Putus dikabulkan
=
2 perkara
=
2 perkara
=
0 perkara
Dicabut - Sisa
b. Perkara yang dimohonkan Kasasi, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2010
=
1
perkara - Diterima tahun 2011
=
0 perkara
- Putus
=
1 perkara
- Sisa
=
0 perkara
c. Perkara yang dimohonkan peninjauan Kembali, dengan rincian sebagai berikut : - Sisa tahun 2010
=
-
perkara - Diterima tahun 2011
=
- perkara
- Putus
=
- perkara
- Sisa
=
- perkara
13.Perkara yang dimohonkan Eksekusi Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan tidak menerima pengajuan permohonan Eksekusi Riil, namun
hanya menyelesaikan permohonan
eksekusi tahun 2010, yaitu : -. Nomor : 1260/Pdt.G/2011/PA.Pas.
an. Hj. SRI WAHYUNINGSIH,
diajukan pada tanggal 13 Oktober 2010, dan telah dilaksanakan pada bulan Januari 2011 untuk barang sengketa yang ada di wilayah Pengadilan Ahama Pasuruan, sedang untuk barang sengketa yang berada di luar wiayah Pengadilan Agama Pasuruan
telah
dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Jepara dan Kudus.
14.Produktifitas Hakim dalam menyelesaikan perkara Kegiatan Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama pada tahun 2011 dapat diuraikan sebagai berikut : NO 1).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. H. SUGITO MUSMAN, SH.
A
Hakim Anggota I
: Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
C4
Hakim Anggota II
: MUSTHOFA, S.H., M.H.
C6
- Sisa tahun 2010
:
16 Perkara
- Terima tahun 2011
:
117 Perkara
- Jumlah
:
133 Perkara
- Diputus tahun 2011
:
119 Perkara
89,47%
- Sisa
:
14 Perkara
10,53%
Perkara yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 133 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 119 perkara (89,47%), sehingga sisanya 14 perkara (10,53%). NO 2).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. MUHAJIR, S.H.
B
Hakim Anggota I
: Drs. H. ABDUL KHOLIK
C5
Hakim Anggota II
: SLAMET, S.Ag, S.H.
C7
- Sisa tahun 2010
:
72 Perkara
- Terima tahun 2011
:
318 Perkara
- Jumlah
:
390 Perkara
- Diputus tahun 2011
:
331 Perkara
84,87%
: - Sisa 59 Perkara 15,13% Perkara yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 390 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 331 perkara (84,87%), sehingga sisanya 59 perkara (15,13%). NO 3).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: MASHURI, S.H.
C1
Hakim Anggota I
: Drs. H. ASMUIN
C2
Hakim Anggota II
: Drs. H. ABDUL KHOLIK
C5
- Sisa tahun 2010
:
69 Perkara
- Terima tahun 2011
:
480 Perkara
- Jumlah
:
549 Perkara
- Diputus tahun 2011
:
468 Perkara
85,25%
: - Sisa 81 Perkara 14,75% Perkara yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 549 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 468 perkara (85,25%), sehingga sisanya 81 perkara (14,75%). NO 4).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. H. ASMUIN
C2
Hakim Anggota I
: Drs. AKHMAD KHOIRON
C3
Hakim Anggota II
: MUSTHOFA, S.H., M.H.
C6
- Sisa tahun 2010
:
102 Perkara
- Terima tahun 2011
:
381 Perkara
- Jumlah
:
483 Perkara
- Dilimpahkan ke C4
:
30 Perkara
-Jumlah setelah dilimpahkan - Diputus tahun 2011
453 Perkara :
389 Perkara
85,87%
: - Sisa 64 Perkara 14,13% Perkara yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 453 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 389 perkara (85,87%), sehingga sisanya 64 perkara (14,13%). Catatan : Pada pertengahan bulan Oktober 2011 dan bulan Nopember 2011, Drs. ASMUIN melakukan cuti untuk melaksanakan ibadah haji, sehingga sebanyak 30 perkara gugatan dilimpahkan kepada Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H. (C4). NO 5).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. AKHMAD KHOIRON
C3
Hakim Anggota I
: MUSTHOFA, S.H., M.H.
C6
Hakim Anggota II
: SLAMET, S.Ag, S.H.
C7
- Sisa tahun 2010
:
98 Perkara
- Terima tahun 2011
:
491 Perkara
- Jumlah
:
589 Perkara
- Diputus tahun 2011
:
507 Perkara
86,08%
: - Sisa 82 Perkara 13,92% Perkara yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 589 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 507 perkara (86,08%), sehingga sisanya 82 perkara (13,92%). NO 6).
KEDUDUKAN
NAMA
KODE
Ketua Majelis
: Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.
C4
Hakim Anggota I
: Drs. H. ABDUL KHOLIK
C5
Hakim Anggota II
: SLAMET, S.Ag, S.H.
C7
- Sisa tahun 2010
:
0 Perkara
- Terima tahun 2011
:
115 Perkara
- Limpahan dari C2
:
30 Perkara
- Jumlah
:
145 Perkara
- Diputus tahun 2011
:
81 Perkara
89,47%
: - Sisa 69 Perkara 10,53% Perkara yang ditangani selama tahun 2011 sebanyak 145 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan sebanyak 81 perkara (54,0%), sehingga sisanya 69 perkara (46,0%).
Dari uraian tersebut di atas, maka jumlah perkara yang ditangani oleh semua Hakim adalah : 357 + 1907 = 2264 perkara, dari
2264 perkara, yang sudah diputus dan diselesaikan adalah
sebanyak
:
1895 perkara,
sehingga
produktifitas hakim dalam
menyelesaikan perkara selama tahun 2011 adalah sebagai berikut : =
1895 2264
X 100% = 83,70 %
B A B IV PENGAWASAN INTERNAL Dalam sebuah organisasi maupun lembaga, pengawasan merupakan kemestian yang harus ada, karena ia salah satu fungsi manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku. Pengadilan Agama Pasuruan dalam melakukan pengawasan internal berpedoman pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Selain itu dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya, maka pengawasan Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 lebih menitik beratkan kepada peningkatan kedisiplinan pegawai guna mendukung program reformasi birokrasi; Bentuk pengawasan yang dilakukan Pengadilan Agama Pasuruan adalah pengawasan yang bersifat melakat yaitu serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahannya tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pengawasan lain yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2011 yaitu pengawas bidang, dan melanjutkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan Nomor: W13-A23/190/PS.01/I/SK/2011 tanggal 19 Januari 2011 tentang Hakim Pengawas Bidang yang melibatkan para Hakim sebagai Pengawas Bidang dan Wakil Ketua sebagai koordinator. Hakim Pengawas Bidang telah diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan secara komperhensif tentang tugas pokok dilingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan. Pelaksanaan pengawasan tersebut dilakukan 3 bulan sekali, khusus pengawasan terhadap kedisiplinan pegawai dilakukan setiap hari dan mengevaluasi setiap akhir bulan. Adapun materi pemeriksaan, sebagai berikut: 1. Kepaniteraan mencakup: Administrasi Persidangan
Dalam melakukan pengawasan administrasi persidangan, Hakim Pengawas Bidang telah minta beberapa berkas perkara secara sampling yang mewakili komponen pemeriksaan administrasi persidangan, kemudian meneliti tentang: 1.1.a. Penetapan Majelis Hakim 1.1.b. Penetapan Hari Sidang 1.1.c. Panggilan Para Pihak 1.1.d. Sidang Pengadilan 1.1.e. Berita Acara Persidangan (BAP) 1.1.d. Minutasi Perkara 1.2. Administrasi Perkara Dalam melakukan pengawasan administrasi perkara, Hakim Pengawas Bidang mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi dengan berkas perkara, tentang: 1.2.a. Prosedur penerimaan perkara tingkat pertama, banding, kasasi dan PK; 1.2.b. Buku/Register Perkara terdiri dari: - Register Induk Perkara Gugatan; - Register induk Perkara Permohonan; - Register Permohonan Banding; - Register Permohonan Kasasi; - Register Permohonan Peninjauan Kembali; - Register Surat Kuasa Khusus; - Register Penyitaan Barang Tidak Bergerak; - Register Somasi (Tegoran); - Register Eksekusi; - Register Perkara Ekonomi Syari’ah; 1.2.c. Buku/Jurnal Keuangan Perkara terdiri dari: - Buku Jurnal Perkara Gugatan; - Buku Jurnal Perkara Permohonan; - Buku Jurnal Permohonan Somasi; - Buku Jurnal Permohonan Banding; - Buku Jurnal Permohonan Peninjauan Kembali (PK); - Buku Jurnal Permohonan Eksekusi; 1.2.d. Laporan-laporan terdiri dari: - Laporan bulanan, yang terdiri dari:
a. Laporan keadaan perkara; b. Laporan keuangan perkara - Laporan empat bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan perkara yang dimohonkan banding; b. Laporan perkara yang dimohonkan kasasi; c. Laporan perkara yang dimohonkan PK; d. Laporan perkara yang dimohonkan eksekusi; - Laporan enam bulanan, yang terdiri dari: a. Laporan tentang kegiatan hakim; b. Laporan pelaksanaan tugas hakim pengawas bidang; - Laporan Pemberkasan dan Minutasi 2. Kesekretariatan mencakup: 2.1. Administrasi Kepegawaian Dalam melakukan pengawasan administrasi kepegawaian, Hakim Pengawas Bidang mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi, tentang: 2.1.a. Kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian, meliputi: - Buku Induk Pegawai/Buku Register Pegawai. - File Pegawai. - Buku Kendali (kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan pensiuan). - Kartu Data Pegawai; - Statistik Pegawai; 2.1.b. Kebenaran format dan kelengkapan sarana tata usaha kepegawaian menyangkut: - Buku Induk Pegawai, apakah sesuai dengan ketentuan SE BAKN No. 08/SE/1983 Lampiran XXI dan juklak Tata Usaha Kepegawaian. - File Pegawai, Buku Kendali, Kartu Tik dan Statistik Pegawai apakah sesuai dengan ketentuan Juklak Tata Usaha Kepegawaian tahun 1980. 2.1.c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). 2.1.d. Daftar Urut Kepangkatan (DUK). 2.1.e. Nomor Induk Pegawai (NIP) dan Kartu Pegawai (KARPEG). 2.1.f. Pengelolaan Kenaikan Pangkat. 2.1.g. Kenaikan Gaji Berkala. 2.1.h. Pendidikan dan Penjenjangan.
2.1.i. Kesejahteraan Pegawai. 2.1.j. Pengisian Jabatan. 2.1.k. Pemensiunan Pegawai Negeri Sipil. 2.2. Administrasi Keuangan Dalam melakukan pengawasan administrasi keuangan, Hakim Pengawas Bidang sebelum mengadakan wawancara kepada petugas yang telah ditunjuk dan meneliti langsung, mengklarifikasi terlebih dulu mengadakan operasi brankas, dengan menghitung jumlah uang dan surat berharga yang ada didalamnya. Kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan kas yang ditanda tangani oleh Bendahara dan Pemeriksa. Selanjutnya diadakan penutupan buku kas umum, kemudian meneliti keadaan uang dalam kas dengan keadaan uang menurut buku kas umum. Kemudian pemeriksa melaksanakan penelitian dan penilaian terhadap: 2.2.a. Pembukuan pada kas umum; 2.2.b. Mencocokkan antara perencanaan dan pengeluaran dengan DIPA yang telah ada, 2.2.c. Fisik barang atau fisik hasil kegiatan, mengenai volume dan kualitas yang ada pada bukti pengeluaran dikaitkan dengan perencanaan dan anggaran yang tersedia dalam DIPA. 2.2.d. Pembuatan berita acara pemeriksaan fisik baik barang inventaris maupun BMN lainnya
2.3. Inventaris Dalam pengawasan atau pemeriksaan Inventaris, Hakim Pengawas meminta kepada petugas yang ditunjuk: 2.3.a. Laporan hasil inventarisasi. 2.3.b. Buku inventaris intrakomptabable. 2.3.c. Buku inventaris ekstrakomptabel. 2.3.d. Buku barang bersejarah. 2.3.e. Buku persediaan. 2.3.f. Kartu inventaris barang (KIB) tanah. 2.3.g. Kartu inventaris barang (KIB) gedung dan bangunan, 2.3.h. Kartu inventaris barang (KIB) alat angkutan bermotor. 2.3.i. Laporan barang milik negara triwulan.
2.3.j. Laporan barang milik negara tahunan. 2.3.k. Laporan inventaris ruangan (DIR). 2.3.l. Daftar inventaris lainnya (DIL). 2.3.m. Laporan kondisi barang (LKB). Kemudian setiap laporan, buku dan kartu diteliti apakah sudah sesuai dengan kenyataan yang ada. 2.4. Administrasi Umum Pengawasan administrasi umum mencakup: 2.4.1. Pengelolaan Surat Menyurat Hakim pengawas meneliti langsung: 2.4.1.a. Apakah petugas sudah mencatat dan membukukan semua jenis surat masuk dan keluar dengan memilah bentuk, sifat dan jenisnya. 2.4.1.b. Apakah petus sudah melaksanakan pencatatan surat masuk dan keluar
dalam
buku
register
sampai
dengan
penyimpanan
arsip/berkas (file) pada tempat yang telah ditentukan. 2.4.1.c. Apakah petugas sudah teliti, cermat dan rapi dalam menata, menyusun, mengelola administrasi sehingga dengan mudah, cepat dan tepat untuk mencari/mendapatkan informasi data apabila diperlukan. 2.4.2.d. Apakah petugas sudah menyimpan dokumen, data dan surat penting yang bersifat rahasia ditempat yang aman dan terkunci. 2.4.2. Perpustakaan Dalam pengawasan perpustakaan, Hakimpengawas meminta pada petus yang ditunjuk seluruh register buku-buku perpustakaan. Kemudian melakukan penelitian : 2.4.2.a. Apakah petugas sudah membuat atau menyediakan register induk, register pengelompokan dan register peminjaman. 2.4.2.d. Apakah petugas sudah mengelola register-register itu secara tertib dan teratur. 2.4.2.c. Berapa jumlah buku yang ada dalam perpustakaan. 2.4.2.d. Apakah buku-buku yang diterima sudah tercatat dalam register induk dan register pengelompokan. 2.4.2.e. Apakah buku perpustakaan sudah diberi kode nomor sesuai petunjuk yang ada.
2.4.2.f. Apakah setiap peminjaman buku perpustakaan sudah dicatat dalam register peminjaman. 2.4.2.g. Apakah setiap buku-buku perpustakaan sudah seluruhnya menggunakan katalog. 2.4.2.h. Apakah terdapat buku perpustakaan yang belum dikembalikan oleh peminjamnya yang sudah pindah tempat tugas atau pensiun. Setelah melakukan pemeriksaan, masing-masing hakim pengawas bidang membuat laporan hasil pengawasan yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan dan dilampiri hasil temuan hakim pengawas serta rekomendasi tindak lanjut hasil temuan. Selanjutnya berita acara pemeriksaan dan hasil temuan serta rekomendasi tindak lanjut hasil temuan, diserahkan kepada Wakil Ketua selaku koordinator dan selanjutnya diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama Pasuruan untuk dievaluasi. Sebagai tindak lanjut hasil temuan hakim pengawas bidang, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan setelah melakukan evaluasi atas hasil temuan hakim pengawas bidang, memberikan tindak lanjut dengan memerintahkan kepada masing-masing atasan langsung pejabat atau petugas yang melaksanakan pekerjaan itu agar segera melakukan perbaikan-perbaikan dengan skala priroritas. Temuan-temuan yang tidak dapat segera diatasi akan dijadikan bahan pembuatan rencana kerja tahun berikutnya. Selain pengawasan tersebut diatas, Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut serta melakukan pengawasan atas kinerja aparat Pengadilan Agama Pasuruan terhadap sistim atau pola kerja Pengadilan Agama Pasuruan khususnya terhadap pelayanan, pemeriksaan dan penyelesaian perkara, hal tersebut dilakukan dengan cara mengirim surat baik melalui kotak saran maupun dikirim langsung melalui telepon atau SMS ke hand phone ke nomor 081936926080, yang isinya pengaduan dengan ketidakpuasan kepada Pengadilan Agama Pasuruan. Alhamdulillah tahun 2011 dibuka pengaduan lewat email maupun Website Pengadilan Agama Pasuruan , Hal ini sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik terhadap semua kerja dan kinerja pegawai Pengadilan Agama Pasuruan . Di tahun 2011 tidak ada pengaduan dari masyarakat, masukan yang masuk lewat Web Site hanya saran dan konsultasi saja.
BAB V PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN A. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial 1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudicial Dalam hal pembinaan sumber daya manusia teknis yudicial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan bimbingan yang bersifat nasehatnasehat atau petunjuk-petunjuk umum kepada hakim dalam menangani perkara tertentu, terutama dalam perkara yang penting, berat dan sulit. Kegiatan pembinaan lainnya antara lain: -
Mengadakan pertemuan berkala dengan para hakim dan pejabat kepaniteraan sekurang-kurangnya dalam waktu sebulan untuk mendapatkan masukan apakah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari ada kendala dan hambatan baik dari segi sarana dan prasarana, anggaran dan personil. Selanjutnya mengevaluasi kendala dan hambatan itu untuk dicari jalan keluar apa yang harus ditempuh.
-
Mengadakan diskusi hukum, mengkaji masalah dan pemecahan masalahnya terhadap masalah hukum dan etos kerja yang dilaksanakan 2 bulan sekali;
-
Pembinaan Insidentil oleh Ketua terhadap Pejabat Kepaniteraan dalam hal peningkatan disiplin dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pejabat.
-
Pembinaan insidentil oleh Panitera dilakukan terhadap staf Kepaniteraan dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan dan etos kerja dan disiplin pegawai. Dalam hal pengelolalan sumber daya manusia teknis yudisial, Pada awal
tahun Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan surat keputusan tentang kode hakim dan panitera, susunan majelis, pembagian perkara dan jadual persidangan dengan maksud agar dapat mengoptimalkan tugas tenaga teknis yang ada serta untuk mengetahui produktifitas hakim Pengadilan Agama Pasuruan dalam menyelesaikan perkara. Surat Keputusan tentang kode hakim dan panitera, susunan majelis, pembagian perkara dan jadwal persidangan yang diterbitkan pada tahun 2011, Nomor: 1. W13-A23/01/I/2011 tanggal 02 Januari 2011; 2. W13-A23/1630/IX/2011 tanggal 29 September 2011; 3. W13-A23/1818/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011;
Bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga teknis yudicial, Pengadilan Agama Pasuruan pada tahun 2011 telah mengirimkan beberapa orang hakim dan pejabat kepaniteraan untuk mengikuti pelatihan dan seminar baik yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung RI maupun instansi lain yang menyajikan tema hukum. Tahun 2011 banyak dilakukan pembinaan SDM untuk peningkatan kualitas, baik
di
lingkungan
Pengadilan
Agama
Pasuruan
sendiri,
mengirim
pelatihan/pembinaan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung, maupun instansi lain, semisal : KPPN Malang dan KPKNL Sidoarjo, BPS, Kantor Catatan Sipil, Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dan instansi lainnya. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya : 1.
Tanggal 7 Januari 2011 : Rapat Koordinator Malang di PA Lumajang, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH.
2.
Tanggal 12 Januari 2011 : Pembinaan Pimpinan di PTA dihadiri oleh Ketua : Drs. H. Sugito Musman, SH., Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH., dan Wakil Panitera Agus Samul Huda, SH.
3.
Tanggal 07 Februari s.d 02 Maret 2011 : Diklat Prajabatan Golongan III untuk CPNS di Kementrian Pekerjaan Umum Surabaya, yang diikuti oleh Imam Wahyudi, SE.
4.
Tanggal 07 Februari 2011 : Sosialisasi Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. Per-57/PB/2010 yang diadakan oleh KPPN Malang dan diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE dan staf operator SAKPA, Suhail, S.Sos.
5.
Tanggal 16 s.d 18 Februari 2011 : Penelitian Aksesbilitas Pencari Keadilan Miskin untuk mendapatkan Bantuan Hukum dimuka Pengadilan di Garden Palace Hotel yang diadakan oleh PTA Surabaya, diikuti oleh Ketua : Drs. H. Sugito Musman, SH.
6.
Tanggal 16 s.d 18 Februari 2011 : Pelatihan Panitera Pengganti, Jurusita / Jurusita Pengganti dan Orientasi pola Bindalmin yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata, Batu Malang. Diikuti oleh Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH dan Panitera Muda Permohonan Drs. Yumroni.
7.
Tanggal 22 Februari 2011 : Sosialisasi SAKPA dan LPJ Bendahara yang diadakan oleh KPPN Malang, diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE. dan staf operator SAKPA, Suhail S.Sos.
8.
Tanggal 04 Maret 2011 : Rapat Koordinator Malang di PA Kraksaan, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH.
9.
Tanggal 30 Maret s.d 01 April 2011 : Orientasi Bendahara Pengeluaran dan Pembinaan Administrasi Pengelolaan Kepegawaian yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hetel Purnama, Batu Malang. Diikuti oleh Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH dan Kepala Urusan Kepegawaian Dimas Wahyu Adrianto, SE.
10. Tanggal 14 April 2011 : Rapat Koordinator Malang di PA Probolinggo, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH., Wakil Ketua Drs. Muhajir, SH dan Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH. 11. Tanggal 03 Mei 2011 : Mengikuti Sosialisasi Anggaran di Shangri-La Hotel Surabaya, yang diadakan oleh PTA Surabaya diikuti oleh Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH dan Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 12. Tanggal 04 s.d 06 Mei 2011 : Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim dan Sosialisasi Mediasi di Hotel Purnama, Batu Malang diikuti oleh : Drs. Muhajir, SH (Wakil Ketua) dan Drs. Akhmad Khoiron (Hakim) 13. Tanggal 27 Mei 2011 : Mengikuti Sidang Keliling yang diadakan oleh PA Pasuruan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rejoso yang diikuti oleh Ketua, Wakil ketua, jajaran Hakim, Panitera / Sekretaris, Wakil Panitera, Wakil Sekretaris, para Panmud dan Kaur beserta staf. 14. Tanggal 14 s.d 16 Juni 2011 : Pembinaan pimpinan tentang Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2012 yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Purnama, Batu Malang. Yang diikuti oleh M. Nidzom Anshori, SH (Wakil Sekretaris), Mochamad Rodien (Kaur Keuangan) dan Suhail, S.Sos. (Staf operator SAKPA). 15. Tanggal 22 s.d 24 Juni 2011 : Kegiatan Pembinaan Pimpinan tentang Pembatasan Upaya Hukum Kasasi Perdata untuk Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yang diadakan oleh PTA Surabaya di Garden Palace Hotel, Surabaya, diikuti oleh : Drs. Asmuin (Hakim).
16. Tanggal 26 Juli 2011 : Rapat Kerja yang diadakan PTA Surabaya diikuti oleh Ketua, Drs. H. Sugito Musman, SH. 17. Tanggal 29 Juli 2011: Rapat Koordinator Malang di PA Bangil, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH. 18. Tanggal 21 September 2011 : Sosialisasi Surat Dirjen Perbendaharaan No. S7139/PB/2011 di KPPN Malang diikuti oleh Dimas Wahyu Adrianto, SE (Bendahara Pengeluaran daan Suhail, S.Sos. (Staf Operator SAKPA) 19. Tanggal 18 s.d 23 September 2011 : Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2011 yang diadakan di Hotel Mercure Ancol Jakarta, diikuti oleh Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Slamet Rijadi, SH. 20. Tanggal 26 s.d 28 Oktober 2011 : Kegiatan Pembinaan Pimpinan tentang Bimbingan Teknis Peningkatan Wawasan Kepemimpinan dan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Perlengkapan yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata, Batu Malang, diikuti oleh Wakil Ketua Drs. Muhajir, SH dan Kepala Urusan Umum Samsul Hadi. 21. Tanggal 08 Nopember 2011 : Sosialisasi Pengelolaan BMN yang diadakan di KPKNL Sidoarjo diikuti oleh : Wakil Sekretaris M. Nidzom Anshori, SH. 22. Tanggal 16 s.d 18 Nopember 2011 : Pelatihan dan Ujian Nasional Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah yang diadakan PTA Surabaya di Hotel Purnama, Batu Malang diikuti oleh : Mochamad Rodien (Kepala Urusan Keuangan) dan Samsul Hadi (Kepala Urusan Umum). 23. Tanggal 17 Nopember 2011 : Sosialisasi tentang Langkah-langkah dalam Menghadapi Akhir tahun Anggaran 2011 dan Tata Cara Penyelesaian dan Penatausahaan Pengembalian (Retur) yang diadakan oleh KPPN Malang, diikuti oleh : M. Nidzom Anshori, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Dimas wahyu Adrianto, SE. Sebagai Bendahara Pengeluaran. 24. Tanggal 24 Nopember 2011 : Sosialisasi Penyelesaian DIPA Tahun Anggaran 2012 yang diadakan oleh KPPN Malang, diikuti oleh Bendahara Pengeluaran Dimas Wahyu Adrianto, SE dan Staf operator SAKPA Suhail, S. Sos. 25. Tanggal 25 Nopember 2011 : Rapat Koordinator Malang di PA Kraksaan, diikuti oleh : Ketua Drs. H. Sugito Musman, SH. dan Panitera / Sekretaris Drs. Kusnadi.
26. Tanggal 30 Nopember s.d 02 Desember 2011 : Kegiatan Pembinaan Pimpinan tentang Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan Negara yang diadakan oleh PTA Surabaya di Hotel Kusuma Agrowisata, Batu Malang, diikuti oleh Drs. Kusnadi (Panitera/Sekretaris), M. Nidzom Anshori, SH. (Wakil Sekretaris) dan Mochamad Rodien (Kepala Urusan Keuangan). 27. Tanggal 09 s.d 10 Desember 2011 : Seminar internasional tentang Implementasi Hukum Islam dalam Konteks Indonesia Kontemporer di Fakultas Syariah UIN Malang, diikuti Ketua Pengadilan Agama Pasuruan : Drs. H. Sugito Musman, SH. Untuk memberikan informasi
kepada
masyarakat
khususnya
tentang
kewenangan baru Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pasuruan telah bekerja sama dengan Pemerintahan Kabupaten dan Kota Pasuruan dengan mengirimkan tenaga teknisnya (Hakim) sebagai nara sumber dalam acara penyuluhan hukum yang biasanya diadakan melalui mass media/Radio pemerintah daerah setempat.
2. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial Dalam hal pembinaan sumber daya manusia non teknis yudisial, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan mengadakan pertemuan berkala sekurang kurangnya tiga bulan sekali dengan pejabat kesekratariatan dan seluruh pegawai dalam rangka mewujudkan keserasian dan keharmonisan kerja. Kegiatan pembinaan lainnya, antara lain: -
Pembinaan rohani berupa Shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar yang dilaksanakan setiap hari kerja;
-
Kegiatan Ramadhaniyah berupa : Kultum bergantian dan Tadarus Al Qur’an sampai khatam 2 kali selama bulan Ramadhan.
-
Pembinaan Insidentil oleh Ketua terhadap Pejabat Kesekretariatan dalam hal peningkatan disiplin dan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pejabat.
-
Pembinaan insidentil oleh Sekretaris dilakukan terhadap staf Kesekretariatan dalam rangka peningkatan kemampuan, ketrampilan dan etos kerja dan disiplin pegawai. Dalam hal pengelolaan sumber daya manusia non teknis yudicial, Ketua
Pengadilan Agama Pasuruan telah berusaha mengoptimalkan tenaga non teknis yudicial dengan memberikan tambahan tugas diluar tugas pokok mengingat tenaga non teknis yang ada kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan.
Untuk mengatasi volume pekerjaan yang banyak, Ketua Pengadilan Agama Pasuruan telah membagi habis pekerjaan kepada seluruh pegawai, dan dituangkan dalam uraian pelaksanaan tugas (Job Discription) yang dibuat setahun sekali. Dengan pemerataan pembagian tugas diharapkan pelaksanaan tugas pokok pegawai tidak tumpang tindih dengan tugas tambahan yang dapat berakibat tidak optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sambil menunggu permintaan tambahan tenaga non teknis dari pusat. Alhamdulillah tahun 2011 ini semua jabatan di Pengadilan Agama Pasuruan dapat terisi, walaupun stafnya dari tenaga sukwan dan beberapa masih rangkap jabatan. yang perlu mendapat solusi adalah kekurangan Panitera Pengganti, karena di akhir tahun 2011 ini jumlah hakim Pengadilan Agama Pasuruan berjumlah 10 orang, sedangkan Panitera Penggantinya hanya 5 orang. 3. Promosi dan Mutasi 3.1. Promosi Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan telah mengusulkan beberapa pegawai yang dinilai cakap dan mampu untuk menduduki jabatan tertentu. Dalam tahun 2011 ini ada 1 orang yang promosi jabatan, yaitu : Imam Wahyudi, SE. Staf Pengadilan Agama Pasuruan menjadi Jurusita Pengganti. 3.2. Mutasi Disamping itu, ditahun 2011 ini ada beberapa pegawai yang mutasi keluar maupun mutasi masuk, yaitu :
3.2.1. Mutasi jabatan ke dalam a. Pada tahun 2011 ada 1 orang yang promosi jabatan ke dalam pada Pengadilan Agama Pasuruan, yaitu : Imam Wahyudi, SE. Staf Pengadilan Agama Pasuruan kelas I.B menjadi Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasuruan kelas I.B., berdasarkan surat Keputusan Ketua
Pengadilan
Agama
A23/1632/KP.07.5/IX/2011,
tanggal
Pasuruan 29
Nomor:
September
2011
W13dan
melaksanakan tugas sejak 29 September 2011; 3.2.2. Mutasi pegawai dari luar ke dalam a. Drs. KUSNADI, NIP. 19610818.198303.1.001 Golongan IV/a dari jabatan Panitera / Sekretaris PA. Gresik kelas I.B., menjadi Panitera / Sekretaris PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan surat Keputusan
Direktur
Jenderal
Badan
Peradilan
Agama
Nomor
:
1720/DJA/KP.04.6/SK/VIII/2011, tanggal 5 Agustus 2011 dan melaksanakan tugas sejak 11 Oktober 2011; b. MUSTHOFA, SH., MH. NIP. 19640415.199303.1.003 Golongan IV/a dari jabatan Hakim Madya Pratama PA. Girimenang kelas II., menjadi Hakim Madya Pratama PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan surat Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
2307/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal 9 September 2011 dan melaksanakan tugas sejak 31 Oktober 2011; c. SLAMET, S.Ag., SH. NIP. 19640221.199703.1.002 Golongan III/d dari jabatan Hakim Pratama Utama PA. Pangkalan Kerinci kelas II., menjadi Hakim Pratama Utama PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan surat
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
1975/DJA/KP.04.6/SK/IX/2011, tanggal 9 September 2011 dan melaksanakan tugas sejak 31 Oktober 2011; d. Drs. H. ACH. SHOFWAN MS., SH.. NIP. 19630210.199603.1.002 Golongan III/d dari jabatan Hakim Pratama Utama PA. Karang Asem kelas II., menjadi Hakim Pratama Utama PA Pasuruan kelas I.B., berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2694/DJA/KP.04.6/SK/X/2011, tanggal 31 Oktober 2011 dan melaksanakan tugas sejak 12 Desember 2011;
3.2.3. Mutasi pegawai dari dalam ke luar a. SLAMET RIJADI, SH., NIP. 19570327.198303.1.005 di mutasi dari jabatan Panitera / Sekretaris PA Pasuruan Kelas I.B menjadi Panitera / Sekretaris PA Ngawi kelas I.B. berdasarkan surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor: 1723/DjA/KP.04.6/SK/VIII/2011 tanggal 05 Agustus 2011.
3.2.4. Kenaikan gaji berkala (KGB) Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan telah memberikan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) kepada 9 orang pegawai, sebagai berikut: a. Periode Maret 2011
1. Drs. MUHAJIR, SH., NIP. 19640108.199303.1.003 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 18 tahun 00 bulan; 2. MASHURI, SH., NIP. 19520306.198003.1.002 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 32 tahun 00 bulan; 3. Drs.
AKHMAD
KHOIRON.,
NIP.
19680515.199303.1.003
mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 18 tahun 00 bulan; 4. Drs. H. ABDUL KHOLIK. NIP. 19620612.199103.1.008 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 20 tahun 00 bulan; 5. AGUS SAMSUL HUDA, SH., NIP. 19710424.199503.1.001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 16 tahun 00 bulan; 6. Hj. IRDARIYAH, SH., NIP. 19601209.198003.2.001 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 26 tahun 00 bulan; 7. Drs. M. YULIANI., NIP. 19590405.198703.1.004 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 22 tahun 00 bulan;
b. Periode April 2011 DIMAS WAHYU ADRIANTO, SE., NIP. 19811013.200904.1.004 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 02 tahun 00 bulan.
c. Periode Desember 2011 IMAM WAHYUDI, SE., NIP. 19790604.200912.1.003 mendapat kenaikan gaji berkala dalam masa kerja 02 tahun 00 bulan.
3.2.5. Kenaikan Pangkat Reguler (KPR) Pada tahun 2011 Pengadilan Agama telah mengusulkan kenaikan pangkat reguler (KPR) 4 orang pegawai atas nama : 1.
Drs. H. SUGITO MUSMAN SH., NIP. 19550712.198203.1.003 dari pangkat/golongan Pembina Tk. I, IV/b menjadi Pembina Utama Muda IV/c dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 49/K Tahun 2011, tanggal 25
Juli 2011, terhitung mulai tanggal 01 April 2011 dalam masa kerja golongan 27 tahun 01 bulan; 2.
Drs. H. ABDUL KHOLIK. NIP 19620612.199103.1.008 dari pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk.I IV/b dan telah terealisasi berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan
Peradilan
Agama
Mahkamah
Agung
RI
nomor:
0374/DJA/KP.04.1/SK/III/2011 tanggal 15 Maret 2011, terhitung mulai tanggal 01 April 2011 dalam masa kerja golongan 20 tahun 01 bulan; 3.
Drs. ASMUIN, NIP 19540703.198203.1.002 dari pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk.I IV/b dan telah terealisasi berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah
Agung
RI
nomor:
1352/DJA/KP.04.1/SK/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 dalam masa kerja golongan 27 tahun 07 bulan;
4.
MUHAMMAD
NIDZOM
ANSHORI,
SH.
NIP
19710424.200003.1.001 dalam proses pengajuan usul kenaikan pangkat reguler, terhitung mulai tanggal 01 April 2012 dari pangkat/golongan Penata III/c menjadi Penata Tk.I III/d.
3.2.6. Kenaikan Pangkat Pilihan (KPP) Pada tahun 2011 Pengadilan Agama telah mengusulkan kenaikan pangkat pilihan (KPP) 1 orang pegawai atas nama : Drs. MUHAJIR, SH. NIP. 19640108.199303.1.003 dari pangkat/golongan Pembina IV/a menjadi Pembina Tk.I IV/b dan telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 1361/DJA/KP.04.1/SK/VII/2011 tanggal 25 Juli 2011, terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2011 dalam masa kerja golongan 18 tahun 07 bulan;
3.2.7. Pegawai yang sudah mencapai batas usia pensiun Pada tahun 2011, ada satu permohonan pensiun karena meninggal dunia yaitu
Dra.
MUSLIMATUL
UMROH.
Meninggal
dunia
dalam
pangkat/Golongan, Pembina Tk. I / (IV/b), jabatan Hakim Madya Muda pada Pengadilan Agama Pasuruan.
4. Pengisian Jabatan Struktural Sampai akhir tahun 2011 semua jabatan dapat terisi, baik
jabatan di
Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Walaupun stafnya berasal dari tenaga sukwan/honorer.
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 1. Sarana dan Prasarana Gedung Pengadilan Agama Pasuruan memiliki 2 (dua) gedung. Gedung pertama terletak di Jl. Imam Bonjol No.60 Pasuruan dengan luas tanah seluruhnya 480 m 2, luas tanah untuk bangunan 284 m2 dan luas tanah untuk sarana 196 m2. Gedung pertama awalnya berfungsi sebagai tempat kerja. Sejak Pengadilan Agama Pasuruan menempati gedung yang baru (kedua) tanggal 22 Pebruari 2001 gedung pertama dialih fungsikan sebagai rumah dinas. Gedung kedua terletak di Jl. Ir H. Juanda No.11A Pasuruan dengan luas tanah seluruhnya 2.080 m2, luas tanah untuk bangunan 662 m2 dan luas tanah untuk sarana 1.000 m2. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan tidak mendapatkan belanja modal pembangunan sarana dan prasarana gedung Meskipun luas tanah Pengadilan Agama Pasuruan 2.080 m2 telah memenuhi standar Mahkamah Agung RI, namun letak gedung tidak berada di jalan protokol hal ini menyebabkan kurang nyamannya pegawai bekerja dan masyarakat merasa kesulitan datang ke Pengadilan Agama Pasuruan sehingga ke depan Pengadilan Agama Pasuruan sangat ideal kalau berada di jalan Raya Propinsi.
2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung Sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Agama Pasuruan sampai dengan akhir tahun anggaran 2011 dapat dilihat dari tabel dibawah ini : No.
1 1 2
NAMA BARANG
2 Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci) Mesin Hitung Elektonik / Calculator
JUMLAH
KONDISI BARANG
BARANG
Baik
Rusak
3 2 2
4 -
5 -
Rusak Berat 6 2 2
KET
7
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
Mesin Stensil Manual Folio Lemari Besi/Metal Lemari Kayu Rak Besi Rak Kayu Filling Cabinet Besi Brandkas Bufet Papan Visual/Papan Nama Perkakas Kantor Lainnya Meja Kerja Kayu Kursi Besi/Metal Kursi Kayu Sice Bangku Panjang Kayu Meja Komputer Meja Resepsionis Kursi Fiber Glas/Plastik Jam Elektronik Lemari Es A.C. Window Kipas Angin Televisi Amplifier Loudspeaker Sound System Stabilisator Lambang Garuda Pancasila Gambar Presiden / Wakil Presiden Tiang Bendera Dispenser Lambang Instansi Camera Elektronik Video Monitor Slide Projector Printer Busur Derajat Teropong/keker Telephone (pabx) Pesawat Telephone Facsimile Bracket Holder Finger Exercise Table Personal Computer Serial Scanner / Printer Umum Bola Dunia (Globe) Alat Tenis Meja Internet PC Unit Notebook Printer Hub
1 1 11 1 7 6 3 3 1 8 39 91 39 10 7 8 2 2 10 1 10 13 2
1 10 1 4 4 2 3 1 8 37 46 33 8 7 8 2 2 10 1 9 7 2
1 1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 5 1 990 1 1 1 18 8 17 1
1 1 1 2 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 990 1 1 1 13 6 6 1
1 1 9 5 1 1 -
1 3 2 2 36 1 2 6 1 1 2 1 1 2 1 5 -5 2 10 -
Pengadilan Agama Pasuruan dalam tahun anggaran 2011 sudah merealisasikan belanja modal berupa pengadaan mesin antrian sidang, hal ini untuk menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan, terutama adanya kepastian waktu sidang.. Pengadilan Agama Pasuruan juga mendapatkan transfer masuk dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berupa 2 PC Unit, 2 Printer dan 1 Notebook. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Pasuruan yaitu : No. 1 1 2 3 4 5 6 7
NAMA BARANG 2 Daihatsu Zebra Kijang Inova Honda GL Pro (Mega Pro) Honda GL Pro 2008 (Mega Pro) Supra X 125 2005 Suzuki Thunder 125 Honda NF 125 TD
JUMLAH BARANG 3 1 1 1 2 1 1 1
Baik 4 1 1 2 1 1 1
KONDISI BARANG Rusak Rusak Berat 5 6 1 -
KET 7
Pengadilan Agama Pasuruan dalam tahun anggaran 2011 sudah merealisasikan belanja modal berupa pengadaan barang untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. NAMA BARANG
MERK/TYPE
JUMLAH BARANG
Pengadaan Mesin Antrian
--
1 paket
Balik Nama Sertifikat Tanah
--
2 Sertifikat
C. Pengelolalan Keuangan 1. Belanja Pegawai 1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) Tahun 2011 ini Pengadilan Agama Pasuruan menerima 2 (dua) DIPA, yakni DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) yang didalamnya terdapat belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Dan DIPA 04 (Dirjen Badilag). Pagu belanja pegawai pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga yang dituangkan dalam DIPA 01 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 sebesar Rp. 977.514.000,1.2. Realisasi/pelaksanaan Realisasi belanja pegawai Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 sebesar Rp. 1.187.045.127,- atau sebesar 121,44% lebih besar dari pagu yang tersedia; 1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan
Tidak ada sisa anggaran belanja pegawai, karena pengeluaran lebih besar dari pagu maka terjadi defisit sebesar Rp. 209.531.127,- atau -21,44% dapat diuraikan sebagai berikut: NO
Jenis Belanja
MAK
Sisa (Rp)
1
Belanja gaji pokok PNS
511111
-157.293.080
2
Belanja pembulatan gaji PNS
511119
-5.005
3
Belanja tunj. Suami/istri
511121
-10.591.848
4
Belanja tunj. anak
511122
-2.452.990
5
Belanja tunj. Struktural PNS
511123
-11.700.000
6
Belanja tunj. Fungsional PNS
511124
-21.025.000
7
Belanja tunj. PPh PNS
511125
-3.210.174
8
Belanja tunj. Beras PNS
511126
-19.657.430
9
Belanja uang makan PNS
511129
5.560.000
10
Belanja Tunj.lain-lain termasuk
511147
400.400
uang duka PNS. 11
Belanja tunj. Umum PNS
511151
10.444.000
12
Belanja uang lembur
512211
0
Jumlah
-209.531.127
Saldo minus anggaran tersebut disebabkan adanya penambahan pegawai dan mempunyai anggota keluarga yang lebih banyak.
2. Belanja Barang 2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) Dalam DIPA 01 ada 2 (dua) pagu belanja barang pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 yaitu pagu belanja barang program Layanan Perkantoran (1066.01) sebesar Rp. 275.679.000,- ditambah pagu belanja barang program Laporan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran (1066.03) sebesar Rp. 11.500.000,DIPA 02 yaitu dana bantuan hukum di Pengadilan Agama sebesar 18.300.000,2.2. Realisasi/pelaksanaan Realisasi belanja barang DIPA 01 program 1066.01 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 sebesar Rp. 268.605.852,- dan program 1066.03 sebesar
Rp. 11.500.000,- bila diprosentasekan atas seluruh MAK belanja barang DIPA 01 sebesar 97,54%. Realisasi belanja barang DIPA 04 sebesar Rp. 18.275.000,- atau 99,86%.
3. Belanja Modal 3.1. Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga (RKA-KL) Pagu belanja modal pada rencana kerja anggaran kementrian lembaga yang dituangkan dalam DIPA 01 Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 sebesar Rp. 35.000.000,- dengan rincian:
NO
Jenis Belanja
Kode
Jumlah (Rp)
1.
Pengadaan Mesin Antrian
1072.10
30.000.000
2
Balik Nama Sertifikat Tanah
1072.18
5.000.000
Jumlah
35.000.000
3.2. Realisasi/pelaksanaan Realisasi belanja modal Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 secara keseluruhan sebesar Rp. 30.100.000,- atau sebesar 86%. Rincian realisasi masing-masing kegiatan sebagai berikut: NO
Jenis Belanja
Kode
Jumlah (Rp)
1.
Pengadaan Mesin Antrian
1072.10
30.000.000
2
Balik Nama Sertifikat Tanah
1072.18
100.000
Jumlah
30.100.000
3.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan Sisa anggaran belanja modal sebesar Rp. 4.900.000,- adalah sisa anggaran dari belanja modal : NO
Jenis Belanja
Kode
Jumlah (Rp)
1.
Pengadaan Mesin Antrian
1072.10
0
2.
Balik Nama Sertifikat Tanah
1072.18
4.900.000
Jumlah
4.900.000
Apabila diprosentasekan sisa pagu belanja sebesar Rp. 4.900.000,- adalah 14% dari jumlah keseluruhan pagu belanja modal sebesar Rp. 35.000.000,-
D. Pengelolaan Administrasi 1. Administrasi Peradilan 1.a. Prosedur Penerimaan Perkara Pelaksanaan kegiatan penerimaan perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan telah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1/1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan Pengadilan (BINDALMIN) yaitu dengan sistim Meja yakni Meja I, Meja II dan Meja III. Sedangkan Kasir termasuk bagian dari Meja satu yang bertugas menerima uang panjar biaya perkara serta menyerahkan SKUM atau (kwitansi) kepada pihak-pihak berperkara. Dalam kegiatan pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), surat penugasan Panitera Pengganti dan Penetapan Hari Sidang (PHS) pada tahun 2011 sebanyak 1907 perkara dan sudah dibuatkan semua tanpa ada perkara yang belum dibagi.
1.b. Register Perkara Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan tertib pencatatan dalam buku register perkara yang jumlahnya sebanyak 11 macam, yang meliputi : 1). Register Induk Perkara Gugatan 2). Register Induk Perkara Permohonan 3). Register Permohonan Banding 4). Register Permohonan Kasasi 5). Register Permohonan Peninjauan Kembali (PK) 6). Register Surat Kuasa Khusus 7). Register Penyitaan Barang tidak bergerak 8). Register Penyitaan Barang bergerak 9). Register Eksekusi 10) Register Akta Cerai 11) Register Permohonan Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa. 1.c. Keuangan Perkara Penerimaan Keuangan Perkara di Pengadilan Agama Pasuruan telah dicatat dan dibukukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah sebagai berikut: 1). Buku Jurnal Keuangan Perkara, terdiri dari : - KI-PA1/G.
: Untuk perkara Gugatan.
- KI.PA1/P.
: Untuk perkara Permohonan.
- KI.PA2
: Untuk perkara permohonan Banding.
- KI.PA3
: Untuk perkara permohonan Kasasi
- KI.PA4
: Untuk perkara permohonan PK
- KI.PA5
: Untuk permohonan Eksekusi.
2). Buku Induk Keuangan Perkara : - KI.PA6
: Untuk Buku Induk Keuangan perkara.
- KI.PA7
: Untuk Buku Induk Keuangan Biaya Eksekusi.
3). Buku Keuangan Biaya Kepaniteraan 4). Buku Kas Pembantu. 5). Buku Biaya Administrasi 6). Buku APP (Atas Perintah Pengadilan) Adapun semua penerimaan dan pengeluaran keuangan perkara tahun 2011 dapat dilihat sebagai berikut : c.1. Buku Induk Keuangan Perkara Ketua Pengadilan Agama Pasuruan melakukan pengawasan rutin setiap akhir bulan dan pengawasan insidentil 3 (tiga) bulan sekali pada pertengahan bulan. Sejak diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010, semua uang pihak ketiga disimpan di BNI Syariah Kantor Cabang Pasuruan dengan rekening giro nomor 149931394 atas nama Pengadilan Agama Pasuruan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, Ketua Pengadilan Agama meminta pada Kasir untuk menutup Kas di Bank dan diminta print out keluar masuk uang di bank. Ketua juga memerintahkan kepada pemegang Buku Induk Keuangan perkara untuk menutup pembukuannya. Pemeriksa menutup dan menandatangani penutupan tersebut serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama. Adapun keadaan Buku Induk Keuangan : PENERIMAAN : -
Saldo tahun 2010
Rp.
120.703.250,-
-
Terima tahun 2011
Rp.
861.040.000,- +
Jumlah
Rp.
981.743.250,-
Rp.
471.179.000,-
PENGELUARAN : -
Biaya panggilan
-
Biaya penerjemah
Rp.
0,-
-
Biaya sita
Rp.
0,-
-
Biaya pemeriksaan setempat
Rp.
1.200.000,-
-
Biaya Administrasi
Rp.
0,-
-
Biaya pemberitahuan
Rp.
110.680.000,-
-
Lain-lain / Biaya ATK
Rp.
38.040.000,-
-
Meterai
Rp.
11.322.000,-
-
Biaya Kepaniteraan / HHK
Rp.
65.610.000,-
-
Pengiriman biaya Banding/Kasasi
Rp.
450.000,-
-
Pengembalian sisa panjar
Rp.
154.504.250,-
-
Lain-lain/penggandaan berkas banding Rp.
886.000,-
-
Lain-lain / bunga bank
Rp.
600.000,-
-
Lain-lain / batal daftar
Rp. _
1.713.000,- _ +
Jumlah
Rp.
856.184.250,-
Saldo
Rp.
125.559.000,-
c.2. Buku Jurnal Keuangan Perkara 1. Keuangan Tingkat Pertama : - Penerimaan
Rp. 971.393.250,-
- Pengeluaran
Rp. 846.054.250,- -
- Sisa
Rp. 125.339.000,-
2. Keuangan Tingkat Banding : - Penerimaan
Rp. 10.350.000,-
- Pengeluaran
Rp. 10.130.000,- -
- Sisa
Rp.
220.000,-
- Penerimaan
Rp.
0,-
- Pengeluaran
Rp.
0,- -
- Sisa
Rp.
3. Keuangan Tingkat Kasasi :
-
4. Keuangan Peninjauan Kembali : - Penerimaan
Rp.
0,-
- Pengeluaran
Rp.
0,-
- Sisa
Rp.
0,-
5. Keuangan Eksekusi : - Penerimaan
Rp.
8.563.000,-
- Pengeluaran
Rp.
8.563.000,- -
- Sisa
Rp.
Dengan
dikeluarkannya
Instruksi
Mahkamah
0,-
Agung
RI
Nomor
3746/DJA/KU.04.2/XII/2010 tanggal 3 Desember 2010 dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 029/DJA.3/OT.01.2/I/2010 tanggal 7 Januari 2009 tentang Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Via SMS. Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan instruksi tersebut; Pada tanggal 23 Juli 2008 telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Memenuhi peraturan pemerintah tersebut, maka setiap perkara yang didaftar dan diputus pada Pengadilan Agama Pasuruan dikenakan PNBP, selain itu juga terhadap semua kegiatan lainnya yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 dikenakan tarif PNBP, Pengadilan Agama Pasuruan memungutnya sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dalam peraturan tersebut. Adapun penerimaan PNBP Pengadilan Agama Pasuruan berupa Hak Kepaniteraan dan Hak Kepaniteraan lainnya: c.2.1. Hak Kepaniteraan - Sisa lalu (tahun 2010 yang belum disetor)
Rp.
- Penerimaan tahun 2011
Rp.
56.180.000,- +
- Jumlah
Rp.
56.180.000,-
- Pengeluaran/disetor kas negara
Rp. 56.180.000,__________________ (-)
(sisa tahun 2010 + penerimaan tahun 2011)
Sisa
Rp.
0,-
-
c.2.2. Hak Kepaniteraan Lainnya - Sisa lalu (tahun 2010 yang belum disetor)
Rp.
- Penerimaan tahun 2011
Rp.
44.741.000,- +
- Jumlah
Rp.
44.741.000,-
- Pengeluaran/disetor kas negara
Rp. 44.741.000,__________________ (-)
(sisa tahun 2010 + penerimaan tahun 2011)
Sisa
Rp.
0,-
-
PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, yakni sisa penerimaan PNBP tahun 2010 sebesar Rp. 0,- dan penerimaan PNBP tahun 2011 hingga tanggal 30 Desember 2011 sebesar Rp.100.921.000,-, telah disetor semua, sebesar Rp. 100.921.000,-
1.d. Laporan Perkara Pelaksanaan tugas pembuatan laporan perkara Pengadilan Agama Pasuruan telah dilaksanakan dalam bentuk 3 (tiga) pola yakni : 1). Pola Bindalmin, terdiri dari laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan yakni Model LI-PA1 s.d. LI-PA8. 2). Pola Dirjen Badan Peradilan Agama yakni B3 s.d. B6. dan RK1 s.d. RK8. 3). Pola Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yakni Laporan Pelaksanaan Sita, Pembagian Harta Peninggalan diluar sengketa, Penyampaian Akta Cerai, Penyampaian
salinan
putusan
cerai/Penetapan
talak/
Pemberitahuan
terjadinya perceraian kepada KUA, Laporan pelaksanaan Minutasi, Laporan Data Tingkat Penyelesaian Perkara, dari sisa perkara tahun 2010 yang diputus tahun 2011 dan perkara yang diterima dan diputus tahun 2011.
Semua jenis laporan tersebut dikirim sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, kecuali laporan model RK dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya melalui Faximile dan email, sehingga pengiriman rekapitulasi laporan Pengadilan Agama Pasuruan kepada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya kepada Dirjen Badan Peradilan Agama dan Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung R.I telah sesuai dengan ketentuan diatas.
Pengadilan Agama Pasuruan telah mengirimkan laporan-laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik laporan bulanan, empat bulanan, enam bulanan, dan laporan tahunan, khusus untuk laporan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dikirim melalui courier maupun email.
1.e. Kearsipan Perkara
Penataan arsip berkas perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan dilaksanakan dengan menggunakan sistim box dan disusun berdasarkan nomor urut perkara pada tiap tahun. Sedangkan tiap box terdiri dari 15 berkas perkara, dari perkara putus tahun 2011 sebanyak 1895 perkara dan ditambah sisa perkara putus tahun 2010 yang belum masuk Box file sebanyak 20 perkara, sehingga jumlahnya 1915 perkara. Dari jumlah tersebut yang telah masuk Box arsip sebanyak 1905 perkara (99%) sedangkan sisa perkara putus yang belum masuk Box
tahun
2011
sebanyak 10 perkara (1%), sisa tersebut karena ada yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap dan belum ikrar talak;
1.f. Pemberian Akta Cerai. Sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa Panitera berkewajiban memberikan Akta cerai sebagai surat bukti cerai kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak. Selama tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan telah menerbitkan Akte cerai sebanyak 1.510 set dari 1536 putusan perkara perceraian yang dikabulkan (cerai talak dan cerai gugat) pada tahun 2011, ditambah sisa perkara yang diputus pada tahun 2010, sisanya 131 putusan belum ataupun tidak diterbitkan Akta cerainya karena putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan NE; Dari AC sebanyak 1.510 Set tersebut yang telah diambil oleh pihak-pihak sebanyak 1.058 set, sehingga yang belum diambil sebanyak 452 Set (29,93%), karena salah satu pihak ada yang ghoib atau diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan, akan tetapi Pengadilan Agama Pasuruan telah Pro Aktif terhadap para pihak yang belum mengambil Akta Cerai dengan memberitahukan kepada Lurah atau Kepala Desa yang bersangkutan agar diperintahkan untuk mengambil Akta Cerainya.
1.g. Penyampaian Salinan Putusan Perceraian/Penetapan Talak kepada KUA. Berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, bahwa “ Panitera berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Berdasarkan ketentuan tersebut Pengadilan Agama Pasuruan rutin mengirmkan salinan putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap/penetapan
cerai talak. Akan tetapi setelah adanya surat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, tanggal 30 Nopember 2006, Nomor : W13-A/2431/Hk.03.5/XI/2006, yang dikirim hanya daftar rekapitulasi telah terjadinya perceraian.
1.h. Pembinaan Hukum, Hisab dan Rukyat. Pembinaan Hukum yang meliputi didalamnya Hisab, sumpah dan pemberian keterangan/nasehat tentang Hukum Islam kepada Instansi Pemerintah/Ormas apabila diminta. 1).Pengadilan Agama Pasuruan dalam tahun 2011 tidak
mengirimkan
pegawainya untuk mengikuti kursus Hisab Rukyat karena sejak peralihan Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung R.I, tugas Hisab Rukyat beralih menjadi kewenangan Departemen Agama, sebagaimana diatur dalam pasal 52 A kewenangan Pengadilan Agama hanya memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah. Selain itu Pengadilan Agama diberi kewenangan memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat. 2).Penyuluhan Hukum pada tahun 2011, Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan penyuluhan Hukum kepada masyarakat, baik langsung kepada masyarakat maupun melalui beberapa radio di Pasuruan secara interaktif, meskipun dalam DIPA Pengadilan Agama Pasuruan tidak tersedia dana untuk kegiatan tersebut; 3).Pemberian keterangan/nasehat pada Instansi/Ormas. Pengadilan Agama Pasuruan telah melakukan pemberian keterangan/nasehat mengenai perkawinan dan Hukum Islam atas permintaan Ormas dalam waktu tertentu dan RKPD Pasuruan setiap
3 bulan sekali dengan nara sumber
Ketua, Wakil Ketua dan Para Hakim. 4).Melaksanakan Rukyatul Hilal. Sejak peralihan Peradilan Agama dari Departemen Agama R.I menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung R.I tanggal 30 Juni 2004, Pengadilan Agama Pasuruan dalam melaksanakan kegiatan Rukyatul Hilal hanya sebatas mendampingi Departemen Agama Kabupaten/Kota Pasuruan dan menyiapkan Hakim . Adapun kegiatan Rukyatul Hilal yang diikuti Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 yaitu H awal Ramadhan 1432 H, awal Syawal 1432 H
dan pada awal Dzulhijjah 1432 di Pantai Ngliyep
Wilayah koordinator
Malang dan dalam pelaksanaannya belum pernah berhasil melihatnya
2. Administrasi Umum 2.a. Surat Menyurat Pengurusan tata persuratan di Pengadilan Agama Pasuruan telah dilakukan dengan sistem kearsipan dinamis, meskipun masih belum sempurna mengingat sarana dan prasarananya kurang memadai. Berikut ini jumlah surat-surat yang masuk maupun yang keluar menurut kode surat, selama tahun 2011. SURAT MASUK : No.
BULAN
1
2
KODE SURAT MASUK
JUMLAH
OT
HM
KP
KU
KS
PL
HK
PP
PB
PS
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
JANUARI
0
2
5
4
2
2
89
2
1
0
107
2.
PEBRUARI
1
5
8
2
1
0
102
5
0
1
125
3.
MARET
1
3
6
2
2
0
120
3
0
1
138
4.
APRIL
0
1
4
0
0
1
121
3
0
0
130
5.
MEI
1
5
0
1
0
1
113
2
1
0
124
6.
Juni
3
4
2
1
0
3
111
2
0
0
126
7.
Juli
0
3
3
0
1
2
132
0
0
0
141
8.
Agustus
5
5
7
2
1
0
127
0
0
0
147
9.
September
1
1
5
1
0
1
105
0
0
0
114
10.
Oktober
2
5
7
0
0
1
119
1
0
0
135
11.
Nopember
1
2
3
2
1
0
115
2
0
1
127
12.
Desember
2
2
1
1
1
0
79
3
2
2
93
17
38
51
16
9
11
1333
23
4
5
1.507
JUMLAH
SURAT KELUAR : No.
BULAN
KODE SURAT KELUAR OT
HM
KP
KU
KS
PL
HK
PP
PB
PS
JUMLAH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
JANUARI
8
7
87
4
2
2
132
0
0
1
263
2.
PEBRUARI
4
2
9
2
1
0
86
2
0
0
113
3.
MARET
11
3
19
2
2
0
165
1
0
0
213
4.
APRIL
7
5
7
0
0
1
131
0
1
0
158
5.
MEI
2
3
8
1
0
1
174
1
1
0
196
6.
Juni
6
4
6
1
0
3
161
1
0
0
186
7.
Juli
4
6
12
0
1
2
146
0
0
1
180
8.
Agustus
6
4
2
2
1
0
128
0
0
0
150
9.
September
9
7
32
1
0
1
134
0
0
0
186
10.
Oktober
5
3
19
0
0
1
142
0
0
0
177
11.
Nopember
3
1
28
2
1
0
168
2
0
0
215
12.
Desember
2
1
25
2
1
1
78
2
0
0
112
67
46
254
95
11
18
1645
9
2
2
2149
JUMLAH
Keterangan : OT
:
Organisasi dan Tatalaksana
PL
:
Perlengkapan
HM
:
Kehumasan
HK
:
Hukum
KP
:
Kepegawaian
PP
:
Pendidikan dan Pelatihan
KU
:
Keuangan
PB
:
Penelitian dan Pengembangan
KS
:
Kesekretariatan
PS
:
Pengawasan
2.b. Perpustakaan Perpustakaan Pengadilan Agama Pasuruan cukup penting keberadaannya bagi peningkatan kualitas SDM pegawai, terutama untuk menambah referensi dan wawasan Hakim, pegawai, mahasiswa PKL mapun masyarakat lainnya. Adapun penempatan buku-buku perpustakaan tersebut ditempatkan diruang tersendiri/ruang perpustakaan, namun belum ada petugas khusus (pustakawan) yang mengelola perpustakaan. Selama ini perpustakaan dikelola oleh Kepala Urusan Umum dibawah koordinasi Wakil Sekretaris.
-o0o-
B A B VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI B. Kesimpulan 1. Perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 sebanyak 1.907 perkara, mengalami peningkatan sebanyak 93 perkara atau 5,13% dibandingkan perkara yang diterima tahun 2010 sebanyak 1.814 perkara; 2. Pelaksanaan administrasi perkara Pengadilan Agama Pasuruan dengan pola BINDALMIN sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (KMA/001/SK/5/1991), meskipun masih perlu disempurnakan; 3. Penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 menyisakan 369 perkara atau sebesar 16,3% dari 2.264 perkara termasuk sisa perkara tahun 2010 sebanyak 357 perkara ditambah perkara diterima tahun 2011 sebanyak 1.907 perkara, dibandingkan dengan penyelesaian perkara tahun 2010 yang menyisakan 357 perkara atau sebesar 17,2% dari 2.072 perkara termasuk sisa tahun 2009 sebanyak 258 perkara ditambah perkara yang diterima tahun 2010 sebanyak 1.814 perkara, maka tingkat penyelesaian perkara Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 mengalami peningkatan sebanyak 0,9%. Sedangkan jumlah sisa perkara tahun 2011 dibandingkan dengan sisa perkara tahun 2010, ada peningkatan sisa sebesar 12 perkara, hal ini disebabkan penerimaan perkara mengalami peningkatan sebanyak 93 perkara atau mengalami kenaikan sebanyak 5,13%. Selain itu perkara yang diterima akhir tahun cukup banyak; 4. Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 telah aktif memanfaatkan informasi teknologi yaitu telah mengirim jadual sidang, rekapitulasi perkara yang diputus dan panggilan
bagi
pihak
yang alamatnya
tidak
jelas
melalui
email
pta-
[email protected] dengan tembusan email
[email protected] dan memasukan di Website Pengadilan Agama Pasuruan www.pa-pasuruan.web.id Disamping itu, masyarakat dapat meng-akses informasi perkara melalui SIADPA WEB pada menu INFORMASI PERKARA di www.pa-pasuruan.web.id 5. Pengadilan Agama Pasuruan telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Realisasi Penerimaan PNBP Pengadilan Agama Pasuruan tahun 2011 untuk Hak
Kepaniteraan sebesar
Rp. 56.180.000,-
dan untuk hak kepaniteraan lainnya
sebesar Rp. 44.741.000,-. 6. Mulai dari tahun 2008 sampai dengan sekarang 2011, Pengadilan Agama Pasuruan telah
melaksanakan
Instruksi
Mahkamah
Agung
RI
Nomor
3746/DJA/KU.04.2/XII/2008 tanggal 3 Desember 2008 dan Surat Dirjen Badilag Nomor: 029/DJA.3/OT.01.2/I/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang Pelaporan Keuangan Perkara Peradilan Via SMS. 7. Pada tahun 2011 Pengadilan Agama Pasuruan dapat merealisasikan judicial tranparansi atau keterbukaan informasi sebagaimana diamanatkan surat Keputusan Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, antara lain mengumumkan dan meng up load
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Direktori
putusan Mahkamah Agung dan Web site Pengadilan Agama Pasuruan , termasuk panjar biaya perkara dan realisasi anggaran, meskipun belum 100%; 8. Pengadilan Agama Pasuruan sudah melaksanakan tugas pengawasan internal yang berpedoman
pada
Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
RI
Nomor:
KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. Sedangkan untuk pengawasan kedisiplinan pegawai berpedoman kepada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 35/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan
Ketua
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia
Nomor:
071/KMA/SK/V/2008 Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya; 9. Pembinaan dan pengelolaan sumber daya (pegawai), anggaran, sarana dan prasarana pada Pengadilan Agama Pasuruan sudah berjalan efektif sesuai rencana yang ditetapkan, meskipun perlu ditingkatkan; 10. Kuantitas sumber daya (pegawai) Pengadilan Agama Pasuruan saat ini kurang jumlahnya dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada. Terutama Panitera Pengganti murni yang hanya 1 orang Hal ini mengakibatkan beberapa pegawai yang rangkap jabatan dan kurang optimalnya bebrapa hakim karena jumlahnya lebih banyak dari pada jumlah Panitera Pengganti; 11. Luas tanah dan gedung Pengadilan Agama Pasuruan 2.082M2 sudah memenuhi standar yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, hanya saja letak gedung yang berada didaerah perkampungan dan tidak berada di jalan protokol mengakibatkan
kurang nyamannya pegawai bekerja dan masyarakat kesulitan mengetahui letak gedung kantor Pengadilan Agama Pasuruan; B. Rekomendasi 1. Untuk meningkatkan tingkat penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama Pasuruan, perlu penambahan tenaga Panitera Pengganti ; 2. Dalam rangka melaksanakan surat Keputusan Mahakamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 informasi perlu: a. Menetapkan tenaga khusus informasi dan dokumentasi; b. Penambahan tenaga administrasi dan staf; c. Penambahan pengadaan sarana dan prasarana teknologi dan informasi (IT), terutama Computer server , computer dan Note Book, sehingga bisa terwujud “ One Man One Computer “. d. Penambahan anggaran
untuk mengoptimalkan pemeliharaan sarana dan
prasarana, misalnya anti virus. 3. Dalam rangka pemanfaatan informasi teknologi, perlu meningkatkan sumber daya manusia yang ada melalui pelatihan-pelatihan; 4. Program Nasional berupa sidang keliling, Pos Bakum dan perkara Prodeo akan lebih lengkap kalau ditambah dengan anggaran penyuluhan hukum. Sehingga pelaksanaannya bisa sinergi dan Terpadu. 5. Untuk memanfaatkan PNBP guna menunjang tambahan anggaran belanja operasional perlu diusulkan peraturan tentang pengelolaan PNBP; 6. Untuk menunjang kelancaran tugas, kenyamanan kerja dan kewibawaan Pengadilan Agama Pasuruan perlu pengadaan tanah baru untuk pembangunan gedung yang strategis dan terletak di jalan protokol. 7. Agar kantor lama yang sudah resmi menjadi rumah dinas bisa berfungsi optimal sebagai rumah dinas pada umumnya perlu di usulkan pembangunannya.
Pasuruan, 30 Desember 2011 Ketua Pengadilan Agama Pasuruan
Drs. H. SUGITO MUSMAN,SH NIP. 195507121982031003
